BAB II LANDASAN TEORI II.1
Auditing Pengertian Auditing: Audit dapat didefinisikan sebagai berikut : Suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang
berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hery, (2010:16) menyatakan bahwa “Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan – pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.” Jenis – jenis Audit: Terdapat tiga jenis audit menurut Hery (2010:18-20), yaitu : 1. Audit Laporan Keuangan Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip 7
akuntansi berterima umum.
Hasil auditing terhadap laporan keuangan
tersebut disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit, laporan audit ini dibagikan kepada para pemakai informasi keuangan seperti pemegang saham, kreditur dan kantor pelayanan pajak. 2. Audit Kepatuhan Audit Kepatuhan (Compliance Audit) adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria.
Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam
pemerintahan. 3. Audit Operasional Audit Operasional (Operational/Management audit) merupakan review secara sistematik kegiatan organisasi, atau bagian daripadannya dalam hubungan dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk: a. Mengevaluasi kinerja b. Mengidentifikasikan kesempatan untuk peningkatan c. Membuat rekomendasi untuk perbaikan tindakan lebih lanjut Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut.
8
II.1.1
Jenis-jenis Auditor Auditor dibedakan menjadi 3 jenis menurut Amin Widjaya Tunggal (2012:3235), yaitu:
A. Auditor Pemerintah Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan negara pada instasi-instasi pemerintah. Di Indonesia audit ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dibentuk sebagai perwujudan dari Pasal 23 ayat 5 Undang-undang dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut : “Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang pengaturannya diterapkan dengan undangundang,
Hasil pemeriksaan itu dberitahukan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.” Badan Pemeriksa keuangan adalah badan yang tidak tunduk pada Pemerintah sehingga diharapkan dapat melakukan audit secara independen, namun demikian badan ini bukanlah badan yang berdiri di atas Pemerintah. Hasil audit yang dilakukan BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai alat kontrol atas pelaksanaan keuangan negara. B. Auditor Intern Auditor Intern adalah auditor yang bertugas pada perusahaan dan oleh karenannya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut.
Tugas audit yang
dilakukannya terutama ditujukan untuk membantu manajemen perusahaan tempat dimana ia bekerja. Pada perusahaan-perusahaan besar, jumlah staf auditor intern bisa mencapai ratusan orang. Pada umumnya mereka wajib memberikan laporan langsung kepada pimpinan tertinggi perusahaan (direktur utama), atau ada pula yang melapor 9
kepada pejabat tinggi tertentu lainnya dalam perusahaan (misalnya kepada controller), atau bahkan ada pula yang berkewajiban melapor kepada komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris. Tanggung jawab auditor intern pada berbagai perusahaan sangat beraneka ragam tergantung pada kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Kadang-kadang staf auditor intern hanya terdiri dari satu atau dua orang yang sebagian besar waktunya digunakan untuk melakukan tugas rutin berupa audit kesesuaian. Pada perusahaan lain, staf auditor intern bisa banyak sekali jumlahnya dengan tugas yang bermacam-macam, termasuk melakukan tugas-tugas diluar bidang akuntansi. Pada tahun-tahun terakhir ini banyak auditor intern terlibat pula dalam pengauditan operasional atau meningkatkan keahliannya di bidang evaluasi atas sistem komputer. C. Auditor Eksternal Tanggung jawab utama auditor independen atau lebih umum disebut akuntan publik adalah melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan. Pengauditan ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan terbuka yaitu perusahaan yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal, perusahaan-perusahan besar, dan juga pada perusahaan-perusahaan kecil, serta organisasi yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Dengan demikian semakin banyaknya perusahaan yang harus diaudit laporan keuangannya, dan kalangan bisnis serta banyak pihak lainnya semakin mengenal laporan ini, maka orang awam sering mengartikan istilah auditor sama dengan akuntan publik, padahal terdapat beberapa jenis auditor yang berbeda-beda fungsi dan pekerjaannya. Praktik sebagai akuntan publik harus dilakukan melalui suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah mendapatkan ijin dari Departemen Keuangan.
Selain itu 10
seseorang baru akan memperoleh ijin berpraktek sebagai akuntan publik apabila yang bersangkutan memenuhi beberapa syarat seperti diuraikan pada bagian lain dalam bab ini. Berikut adalah penjelasan mengenai Kantor Akuntan Publik. 11.1.2 Kantor Akuntan Publik (KAP) Menurut SK. Menkeu No.43/KMK.017/1997 tertanggal 27 Januari 1997 sebagaimana diubah dengan SK. Menkeu No. 470/KMK.017/1999 tertanggal 4 Oktober 1999, Kantor Akuntan Publik adalah lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam menjalankan pekerjaannya. Jumlah kantor akuntan publik di Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah sejalan dengan perkembangan perekonomian dan bisnis. Pada tahun 2012 ini terdapat lebih dari 502 kantor akuntan publik (IAPI, 2012) yang digolongkan dalam akuntan publik besar, sedang, dan kecil. Kantor akuntan publik berskala besar hanya sedikit jumlahnya di Indonesia. Kantor akuntan publik beskala besar biasanya bekerja sama dengan kantor-kantor akuntan besar Internasional. A. Struktur Kantor Akuntan Publik Mengingat pekerjaan audit atas laporan keuangan menuntut tanggungjawab yang besar, maka pekerjaan profesional kantor akuntan publik menuntut tingkat independensi dan kompetensi yang tinggi pula. Independensi memungkinkan auditor menarik kesimpulan tanpa bias tentang laporan keuangan yang diauditnya. Kompentensi memungkinkan auditor untuk melakukan audit secara efisien dan efektif. Adanya kepercayaan atas independensi dan kompentensi auditor, menyebabkan pemakai bisa mengandalkan diri pada laporan yang dibuat auditor. Oleh karena kantor akuntan publik demikian banyak jumlahnya, maka tidaklah mungkin bagi pemakai laporan untuk menilai independensi dan kompetensi masing-masing kantor akuntan publik. Oleh 11
karena itu struktur kantor publik akan sangat berpengaruh terhadap hal ini, walaupun tidak menjamin sepenuhnya. Bentuk usaha KAP yang dikenal menurut hukum di Indonesia ada dua macam (Amin Widjaya Tunggal, 2007:37) : a. KAP dalam bentuk usaha sendiri. KAP bentuk ini menggunakan nama akuntan publik yang bersangkutan. b. KAP dalam bentuk usaha kerjasama. KAP bentuk ini menggunakan nama sebanyak-banyaknya tiga nama akuntan publik yang menjadi rekan/partner dalam KAP yang bersangkutan. Penanggungjawab
KAP
Usaha
Sendiri
adalah
akuntan
publik
yang
bersangkutan, sedangkan penanggungjawab KAP usaha kerjasama adalah dua orang atau lebih akuntan publik yang masing-masing merupakan rekan/partner dan salah seorang bertindak sebagai rekan pimpinan (Pasal 3 ayat 2 dan 3 SK. Menkeu No. 43/1997). B. Organisasi Profesi Akuntan Publik Organisasi profesi akuntan publik di berbagai negara di dunia sangat beraneka ragam, baik struktur organisasi, keanggotaan, maupun kegiatannya. Di Indonesia, satusatunya organisasi profesi akuntan publik adalah Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Berdirinya Institut Akuntan Publik Indonesia adalah respons terhadap dampak globalisasi, dimana Drs. Ahmadi Hadibroto sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI mengusulkan perluasan keanggotaan IAI selain individu. Hal ini telah diputuskan dalam Kongres IAI X pada tanggal 23 Nopember 2006. Keputusan inilah yang menjadi dasar untuk merubah IAI – Kompartemen Akuntan Publik menjadi asosiasi yang independen yang mampu secara mandiri mengembangkan profesi akuntan publik. IAPI 12
diharapkan dapat memenuhi seluruh persyaratan International Federation of Accountans (IFAC) yang berhubungan dengan profesi dan etika akuntan publik, sekaligus untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh IFAC sebagaimana tercantum dalam Statement of Member Obligation (SMO). Pada tanggal 4 Juni 2007, secara resmi IAPI diterima sebagai anggota asosiasi yang pertama oleh IAI. Pada tanggal 5 Pebruari 2008, Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 mengakui IAPI sebagai organisasi profesi akuntan publik yang berwewenang melaksanakan ujian sertifikasi akuntan publik, penyusunan dan penerbitan standar profesional dan etika akuntan publik, serta menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan bagi seluruh akuntan publik di Indonesia. II.1.3 Jasa-Jasa Yang Diberikan Oleh Auditor Aktivitas dan Jasa yang disediakan Kantor Akuntan Publik menghasilkan berbagai macam jasa bagi masyarakat. Ada 3 penggolongan besar jasa yang dihasilkan, yaitu : A. Jasa Assurance Jasa assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Pengambil keputusan memerlukan informasi yang andal dan relevan sebagai basis untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, mereka mencari jasa assurance untuk meningkatkan mutu informasi yang akan dijadikan sebagai basis keputusan yang akan mereka lakukan. Profesional yang menyediakan jasa assurance harus memiliki kompentensi dan independensi berkaitan dengan informasi yang diperiksanya. Salah satu tipe jasa assurance yang disediakan oleh profesi akuntan publik adalah jasa atestasi. Atestasi (attestation) adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai, dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan. Asersi 13
adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain (pihak ketiga). Untuk laporan keuangan historis, asersi merupakan pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (Generally Accepted Accounting Principles). Jasa atestasi profesi akuntan publik dapat dibagi lebih lanjut menjadi 3 jenis : B. Jasa Audit : Jasa audit mencakup pemerolehan dan penilaian bukti yang mendasari laporan keuangan historis suatu entitas yang berisi asersi yang dibuat oleh manajemen entitas tersebut. Akuntan publik yang memberikan jasa audit disebut dengan istilah auditor. Atas dasar audit yang dilaksanakan terhadap laporan keuangan historis suatu entitas, auditor menyatakan suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha entitas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dalam menghasilkan jasa audit ini, auditor memberikan keyakinan positif (positive assurance) atas asersi yang dibuat oleh manajemen dalam laporan keuangan historis. Keyakinan (assurance) menunjukkan tingkat kepastian yang dicapai dan yang ingin disampaikan oleh auditor bahwa simpulannya yang dinyatakan dalam laporannya adalah benar. Tingkat keyakinan yang dapat dicapai oleh auditor ditentukan oleh hasil pengumpulan bukti. Semakin banyak jumlah bukti kompeten dan relevan yang dikumpulkan, semakin tinggi tingkat keyakinan yang dicapai oleh auditor. Jasa ini merupakan jasa profesi akuntan publik yang paling dikenal dalam masyarakat dan seringkali disebut sebagai jasa tradisional profesi akuntan publik.
14
B.1.2 Pemeriksaan (Examination) : Istilah pemeriksaan digunakan untuk jasa lain yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik yang berupa pernyataan suatu pendapat atas kesesuaian asersi yang dibuat oleh pihak lain dengan kriteria yang telah ditetapkan. Contoh jasa pemeriksaan yang dilaksanakan oleh profesi akuntan publik adalah pemeriksaan terhadap informasi keuangan prospektif dan pemeriksaan untuk menentukan kesesuaian pengendalian intern suatu entitas dengan kriteria yang ditetapkan oleh instansi pemerintah atau badan pengatur. Dalam menghasilkan jasa pemeriksaan, akuntan publik memberikan keyakinan positif atas asersi yang dibuat oleh manajemen. Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh profesi akuntan publik selain terhadap laporan keuangan historis, seperti misalnya terhadap informasi keuangan prospektif, disebut dengan istilah pemeriksaan, dan akuntan publik yang menghasilkan jasa pemeriksaan seperti ini disebut dengan praktisi. Dengan demikian istilah audit dan auditor khusus digunakan jika jasa profesi akuntan publik berkaitan dengan atestasi atas asersi yang terkandung dalam laporan keuangan historis. B.1.3 Review: Jasa review terutama berupa permintaan keterangan dan prosedur analitik terhadap informasi keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan keyakinan negatif atas asersi yang terkandung dalam informasi keuangan tersebut. Keyakinan negatif lebih rendah tingkatnya dibandingkan dengan keyakinan positif yang diberikan oleh akuntan publik dalam jasa audit dan jasa pemeriksaan, karena lingkup prosedur yang digunakan oleh akuntan publik dalam pengumpulan bukti lebih sempit dalam jasa review dibandingkan dengan yang digunakan dalam jasa audit dan jasa pemeriksaan.
15
Dalam menghasilkan jasa audit dan pemeriksaan, akuntan publik melaksanakan berbagai prosedur berikut ini: a. Inspeksi, observasi, konfirmasi, permintaan keterangan, pengusutan (tracing), pemeriksaan bukti pendukung (vouching), pelaksanaan ulang (reperforming), dan analisis. Dengan hanya dua prosedur (permintaan keterangan dan prosedur analitik) yang dilaksanakan dalam jasa review, akuntan publik memberikan keyakinan negatif atas asersi yang dibuat oleh manajemen, sehingga tingkat keyakinan yang diberikan oleh akutnan dalam laporan hasil review lebih rendah dibandingkan dengan tingkat yang diberikan dalam jasa audit dan pemeriksaan. b. Prosedur yang disepakati Jasa atestasi atas asersi manajemen dapat dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan prosedur yang disepakati antara klien dengan akuntan publik. Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan oleh akuntan publik dalam menghasilkan jasa atestasi dengan prosedur yang disepakati lebih sempit dibandingkan dengan audit pemeriksaan. Sebagai contoh, klien dan akuntan publik dapat bersepakat bahwa prosedur tertentu akan diterapkan terhadap unsur atau akun tertentu dalam suatu laporan keuangan. Bukan terhadap semua unsur laporan keuangan. Untuk tipe jasa ini, akuntan publik dapat menerbitkan suatu ringkasan temuan atau suatu keyakinan negatif seperti yang dihasilkan dalam jasa review. C. Jasa Nonassurance Jasa nonassurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Etnis jasa nonassurance yang dihasilkan oleh akuntan 16
publik adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan, jasa konsultasi. Dalam jasa kompilasi, akuntan publik melaksanakan berbagai jasa akuntansi kliennya, seperti pencatatan (baik dengan manual maupun dengan komputer) transaksi akuntansi bagi kliennya sampai denagn penyusunan laporan keuangan. Jasa perpajakan meliputi bantuan yang diberikan oleh akuntan publik kepada kliennya dalam pengisian surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) pajak penghasilan, perencanaan pajak, dan bertindak mewakili kliennya dalam menghadapi masalah perpajakan. Jasa konsultasi diatur dalam Standar Jasa Konsultasi. Jasa konsultasi dapat meliputi jasa-jasa berikut ini : C.1 Konsultasi (Consultations) Untuk jenis jasa ini, fungsi praktisi adalah memberikan konsultasi atau saran profesional (professional advice) yang memerlukan respon segera, berdasarkan pada pengetahuan mengenai klien, keadaan, masalah teknis terkait, representasi klien, dan tujuan bersama berbagai pihak. Contoh jenis jasa ini adalah review dan komentar terhadap rencana bisnis buatan klien dan pemberian saran tentang perangkat lunak komputer yang cocok digunakan oleh klien (berdasarkan investigasi lebih lanjut oleh klien). C.2 Jasa pemberian saran profesional (Advisory Services) Untuk jenis jasa ini, fungsi praktisi adalah mengembangkan temuan, simpulan, dan rekomendasi untuk dipertimbangkan dan diputuskan oleh klien. Contoh jenis jasa ini adalah review operasional dan improvement study, analisis terhadap suatu sistem akuntansi, pemberian bantuan dalam proses perencanaan strategik, dan definisi persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu sistem informasi.
17
C.3 Jasa Implementasi Untuk jenis jasa ini, fungsi praktisi adalah mewujudkan rencana kegiatan menjadi kenyataan. Sumber daya dan personel klien digabung dengan sumber daya dan personel praktisi untuk mencapai tujuan implementasi. Praktisi bertanggung jawab kepada klien dalam hal pelaksanaan dan manajemen kegaitan perikatan. Contoh jenis jasa ini adalah penyediaan jasa instalasi sistem komputer dan jasa pendukung yang berkaitan, pelaksanaan tahap-tahap peningkatan produktivitas, dan pemberian bantuan dalam proses penggabungan (merger) organisasi. C.4 Jasa transaksi Untuk jenis jasa ini, fungsi praktisi adalah untuk menyediakan jasa yang berhubungan dengan beberapa transaksi khusus klien yang umumnya dengan pihak ketiga. Contoh jenis jasa adalah jasa pengurusan kepailitan, jasa penilaian, penyediaan informasi untuk mendapatkan pendanaan, analisis kemungkinan penggabungan usaha atau akuisisi, dan jasa pengurusan perkara pengadilan. C.5 Jasa penyediaan staf dan jasa pendukung lainnya Untuk jenis jasa ini, fungsi praktisi adalah menyediakan staf yang memadai (dalam hal kompentensi dan jumlah) dan kemungkinan jasa pendukung lain untuk melaksanakan tugas yang ditentukan oleh klien. Staf tersebut akan bekerja di bawah pengarahan klien sepanjang keadaan mengharuskan demikian. Contoh jenis jasa ini adalah manajemen fasilitas pemrosesan data, pemrograman komputer, perwalian dalam rangka kepailitan, dan aktivitas controllership. C.6 Jasa produk Untuk jenis jasa ini, fungsi praktisi adalah untuk menyediakan bagi klien suatu produk dan jasa profesional sebagai pendukung atas instalasi, penggunaan, atau 18
pemeliharaan produk tertentu. Contoh jenis jasa ini adalah penjualan dan penyerahan paket program pelatihan, penjualan dan implementasi perangkat lunak komputer, dan penjualan dan instalasi metodologi pengembangan sistem. II.1.4. Standar Profesional Akuntan Publik Standar Profesional Akuntan Publik (disingkat SPAP) adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi Akuntan Publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI). Tipe Standar Profesional: a. Standar Auditing b. Standar Atestasi c. Standar Jasa Akuntansi dan Review d. Standar Jasa Konsultansi e. Standar Pengendalian Mutu Kelima standar profesional di atas merupakan standar teknis yang bertujuan untuk mengatur mutu jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik di Indonesia. Standar Auditing adalah sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas sepuluh standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). Dengan demikian PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing. Di Amerika Serikat, standar auditing semacam ini disebut Generally Accepted Auditing Standards (GAAS) yang dikeluarkan oleh the American Institute of 19
Certified Public Accountants (AICPA). PSA merupakan penjabaran lebih lanjut dari masing-masing standar yang tercantum didalam standar auditing. PSA berisi ketentuanketentuan dan pedoman utama yang harus diikuti oleh Akuntan Publik dalam melaksanakan penugasan audit. Kepatuhan terhadap PSA yang diterbitkan oleh IAPI ini bersifat wajib bagi seluruh anggota IAPI. Termasuk didalam PSA adalah Interpretasi Pernyataan Standar Auditng (IPSA), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh IAPI terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh IAPI dalam PSA. Dengan demikian, IPSA memberikan jawaban atas pernyataan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSA sehingga merupakan perlausan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam PSA. Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi seluruh anggota IAPI, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib. Menurut (Hery, 2011:45-47) standar-standar auditing adalah sebagai berikut: A. Standar umum : 1. Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor. 2. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit. 3. Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan. Standar pekerjaan lapangan : 1. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya. 2. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai resiko 20
salah saji material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan dan selanjutnya untuk merancang sifat, waktu, serta luas prosedur audit. 3. Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit. B. Standar Pelaporan : 1. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan apakah laporan
keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Auditor dalam laporan auditnya harus mengidentifikasi mengenai keadaan
di mana prinsip akuntansi tidak secara konsiten diikuti selama periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnnya. 3. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan secara informatif belum
memadai, auditor harus menyatakannya dalam laporan audit. 4. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan pendapat mengenai
laporan keuangan secara keseluruhan, atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak dapat diberikan. suatu
pendapat,
auditor
harus
Jika auditor tidak dapat memberikan menyebutkan
alasan-alasan
yang
mendasarinnya dalam laporan auditor. Dalam semua kasus, jika nama seorang auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, auditor ini harus secara jelas (dalam laporan auditor) menunujukkan sifat pekerjaanya, jika ada, serta tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor yang bersangkutan. 21
C. Standar Atestasi : Atestasi (attestation) adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan yang diberikan oleh seorang yang independen dan kompeten yang menyatakan apakah asersi (assertion) suatu entitas telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Asersi adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak
lain, contoh asersi dalam laporan keuangan historis adalah adanya
pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Standar atestasi membagi tiga tipe perikatan atestasi (1) pemeriksaan (examination), (2) review, dan (3) prosedur yang disepakati (agreed-upon procedures). Salah satu tipe pemeriksaan adalah audit atas laporan keuangan historis yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemeriksaan tipe ini diatur berdasarkan standar auditing. Tipe pemeriksaan lain, misalnya pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, diatur berdasarkan pedoman yang lebih bersifat umum dalam standar atestasi. Standar atestasi ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. D. Standar Jasa Akuntansi dan Review : Standar jasa akuntansi dan review memberikan kerangka untuk fungsi nonatestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review.
Sifat
pekerjaan non-atestasi tidak menyatakan pendapat, hal ini sangat berbeda dengan tujuan audit atas laporan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Tujuan audit adalah untuk memberikan dasar memadai untuk menyatakan suatu pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, sedangkan dalam pekerjaan non-atestasi tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan pendapat akuntan. Jasa akuntansi yang diatur dalam standar ini antara lain: 22
Kompilasi laporan keuangan – penyajian informasi-informasi yang merupakan pernyataan manajemen (pemilik) dalam bentuk laporan keuangan. Review atas laporan keuangan - pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas, bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia Laporan keuangan komparatif – penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan dua periode atau lebih yang disajikan dalam bentuk berkolom. E. Standar Jasa Konsultansi : Standar Jasa Konsultansi merupakan panduan bagi praktisi (akuntan publik) yang menyediakan jasa konsultansi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Dalam jasa konsultansi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Sifat dan lingkup pekerjaan jasa konsultansi ditentukan oleh perjanjian antara praktisi dengan kliennya. Umumnya, pekerjaan jasa konsultansi dilaksanakan untuk kepentingan klien. Jasa konsultansi dapat berupa: a. Konsultasi (consultation) : memberikan konsultasi atau saran profesional (profesional advise) berdasarkan pada kesepakatan bersama dengan klien. Contoh jenis jasa ini adalah review dan komentar terhadap rencana bisnis buatan klien. b. Jasa pemberian saran profesional (advisory services) - mengembangkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk dipertimbangkan dan diputuskan oleh klien. Contoh jenis jasa ini adalah pemberian bantuan dalam proses perencanaan strategik.
23
c. Jasa implementasi : mewujudkan rencana kegiatan menjadi kenyataan. Sumber daya dan personel klien digabung dengan sumber daya dan personel praktisi untuk mencapai tujuan implementasi. Contoh jenis jasa ini adalah penyediaan jasa instalasi sistem komputer dan jasa pendukung yang berkaitan. d. Jasa transaksi : menyediakan jasa yang berhubungan dengan beberapa transaksi khusus klien yang umumnya dengan pihak ketiga. Contoh jenis jasa adalah jasa pengurusan kepailitan. e. Jasa penyediaan staf dan jasa pendukung lainnya : menyediakan staf yang memadai (dalam hal kompetensi dan jumlah) dan kemungkinan jasa pendukung lain untuk melaksanakan tugas yang ditentukan oleh klien. Staf tersebut akan bekerja di bawah pengarahan klien sepanjang keadaan mengharuskan demikian. Contoh jenis jasa ini adalah manajemen fasilitas pemrosesan data f. Jasa produk : menyediakan bagi klien suatu produk dan jasa profesional sebagai pendukung atas instalasi, penggunaan, atau pemeliharaan produk tertentu. Contoh jenis jasa ini adalah penjualan dan penyerahan paket program pelatihan, penjualan dan implementasi perangkat lunak komputer F. Standar Pengendalian Mutu : Standar Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAPIAPI) dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang diterbitkan oleh IAPI. Unsur-unsur pengendalian mutu yang harus harus diterapkan oleh setiap KAP pada semua jenis jasa audit, atestasi dan konsultansi meliputi: 24
a. Independensi – meyakinkan semua personel pada setiap tingkat organisasi harus mempertahankan independensi b. Penugasan personel – meyakinkan bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan dimaksud c. Konsultasi – meyakinkan bahwa personel akan memperoleh informasi memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan (judgement), dan wewenang memadai d. Supervisi – meyakinkan bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh KAP e. Mempekerjakan (hiring) – meyakinkan bahwa semua orang yang dipekerjakan memiliki karakteristik semestinya, sehingga memungkinkan mereka melakukan penugasan secara kompeten f. Pengembangan profesional – meyakinkan bahwa setiap personel memiliki pengetahuan memadai
sehingga memungkinkan mereka memenuhi
tanggung jawabnya. Pendidikan profesional berkelanjutan dan pelatihan merupakan wahana bagi KAP untuk memberikan pengetahuan memadai bagi personelnya untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan untuk kemajuan karier mereka di KAP. g. Promosi (advancement) – meyakinkan bahwa semua personel yang terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan untuk tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi.
25
h. Penerimaan dan keberlanjutan klien – menentukan apakah perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas berdasarkan pada prinsip pertimbangan kehati-hatian (prudence) i. Inspeksi – meyakinkan bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsurunsur lain pengendalian mutu telah diterapkan dengan efektif II.1.5 Audit Laporan Keuangan Subyek suatu audit laporan keuangan berupa data akuntansi yang ada dalam buku, catatan, dan laporan keuangan dari entitas yang diaudit. Kebanyakan bukti yang dikumpulkan dan dievaluasi auditor terdiri dari data yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Asersi-asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menjadi perhatian utama auditor seringkali merupakan asersi tentang transaksi-transaksi akuntansi dan kejadian akuntansi lainnya, serta saldo rekening yang merupakan hasil dari transaksi dan kejadian tersebut. Selain itu, kriteria yang ditetapkan untuk asersi akuntansi pada umumnya adalah kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu seorang akuntan pada suatu perusahaan tidak harus mengerti tentang auditing, tetapi seorang auditor harus memahami tentang akuntansi. Akuntansi menghasilkan laporan keuangan dan informasi penting lainnya, sedangkan auditing biasanya tidak menghasilkan data akuntansi, melainkan meningkatkan nilai informasi yang dihasilkan proses akuntansi dengan cara melakukan penilaian secara kritis atas informasi tersebut dan selanjutnya mengkomunikasikan hasil penilaian kritis tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Auditing didasarkan pada asumsi bahwa data laporan keuangan bisa diverifikasi. Data dikatakan bisa diverifikasi apabila dua orang berkualifikasi tertentu atau lebih, melakukan pemeriksaan secara independen satu 26
dengan lainnya, diperoleh kesimpulan yang sama dari data yang diperiksanya. Masalah bisa tidaknya data diverifikasi terutama berkaitan dengan ketersediaan yang memiliki keabsahan sesuai dengan audit yang dilakukan. Dalam beberapa disiplin, data dikatakan bisa diperiksa apabila pemeriksa bisa membuktikan tanpa keraguan bahwa data benar atau salah. Hal seperti itu tidak berlaku dalam akuntansi dan auditing. Auditor hanya membutuhkan dasar yang memadai untuk menyatakan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan. Dalam melakukan pemeriksaan, auditor mengumpulkan bukti untuk menentukan validitas dan ketepatan perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi dan saldo-saldo. Dalam konteks ini, validitas berarti otentik, benar, baik, atau berdasar, dan ketepatan berarti sesuai dengan aturan akutansi yang telah ditetapkan dan kebiasaan. A. Tujuan Audit Laporan Keuangan Tujuan audit laporan keuangan dibagi menjadi 2 tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan audit secara umum adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien telah menyatakan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, hal yang biasanya dilakukan dalam audit adalah mengidentifikasi sejumlah tujuan khusus audit bagi setiap akun yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Tujuan audit secara khusus ini diambil dari asersi yang dibuat oleh manajemen dan dimuat dalam laporan keuangan. Asersi (assertions) adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. 11.1.6. Tahap-Tahap Audit atas Laporan Keuangan: Prosedur pelaksanaan audit laporan keuangan menurut Soekrisno Agoes (2004: 7-9), dibagi menjadi empat tahap:
27
A. Penerimaan perikatan audit B. Perencanaan Audit C. Pelaksanaan pengujian audit D. Pelaporan audit Tahapan-tahapan audit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: A. Penerimaan Perikatan Audit Dalam perikatan audit, klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor, dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya. Langkah awal pekerjaan audit laporan keuangan berupa pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perikatan audit dari calon klien atau untuk melanjutkan atau menghentikan perikatan audit dari klien berulang. Tahap penerimaan perikatan audit yang dilakukan auditor menempuh suatu proses yang meliputi evaluasi integritas manajemen, identifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa, menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit, menilai independensi, menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan keseksamaan, serta membuat surat perikatan audit. B. Perencanaan Audit Perencanaan audit (Hery, 2010:52), berdasarkan standar auditing yang berlaku umum (standar pekerjaan lapangan), auditor diharuskan merencanakan pekerjaanya secara memadai dan jika digunakan asisten harus disupervisi sebagaimana mestinya. Auditor merencanakan penugasan audit dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan bahan bukti yang tepat pada setiap situasi yang dihadapi dan untuk menciptakan tingkat efeisiensi biaya audit. Bukti audit yang tepat harus diperoleh auditor untuk memperkecil
28
kewajiban hukum dan mempertahankan reputasinya. Di samping itu, efisiensi biaya audit juga menjadi penting agar kanton akuntan publik dapat tetap kompetitif. Untuk dapat membuat perencanaan audit secara memadai, auditor harus memiliki pengetahuan tentang bisnis kliennya agar dapat memahami kejadian, transaksi dan praktik yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan klien. Dalam penugasan audit ulangan, auditor bisa memperoleh pengetahuan tentang klien dengan cara me-review kertas kerja tahun lalu. Kertas kerja juga bisa menunjukkan masalah-masalah yang muncul dalam audit pada tahun yang lalu, yang mungkin masih akan berlanjut pada audit tahun berikutnya. Komite audit dan dewan komisaris bisa memberi penjelasan penting kepada auditor mengenai bisnis dan industri klien. Komite audit juga bisa memberi informasi kepada auditor tentang perubahan penting dalam manajemen perusahaan dan struktur organisasi klien.
Baik untuk klien baru atau
ulangan, diskusi dengan manajemen akan berguna bagi auditor untuk dapat mengetahui perkembangan terakhir klien, yang mungkin dapat berpengaruh signifikan terhadap audit yang akan dilakukan auditor. Perencanaan audit yang dilakukan dengan baik dapat menciptakan audit yang efisien dan efektif. Kegagalan untuk merencanakan penugasan audit secara tepat dapat menyebabkan penerbitan laporan audit yang keliru atau audit menjadi tidak efisien dan tidak efekif.
Penugasan audit biasanya akan dimulai dari penunjukkan awal atau
penunjukkan kembali auditor oleh klien. Setelah itu, auditor menjalankan sejumlah aktivitas yang akan mengembangkan strategi audit secara keseluruhan. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi secara menyeluruh atas pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan.
Sifat, lingkup, dan luas saat
perencanaan bervariasi tergantung pada ukuran dan kompleksitas entitas klien, 29
pengalaman mengenai entitas klien, dan pengetahuan tentang bisnis entitas klien. Dalam perencanaan auditnya, auditor harus mempertimbangkan sifat, lingkup, dan luas saat pekerjaan yang harus dilaksanakan dan harus membuat suatu program audit secara tertulus untuk setiap audit. Program audit harus memuat prosedur audit secara rinci, yang menurut keyakinan auditor diperlukan untuk mencapai tujuan audit.
Bentuk
program audit dan tingkat kerinciaanya sangat bervariasi sesuai keadaan.
Dalam
mengembangkan program audit, auditor harus berpedoman pada pertimbangan dan prosedur perencanaan auditnya. Selama berlangsungnya audit, perubahan kondisi dapat menyebabkan diperlukannya perubahan prosedur audit yang telah direncanakan tersebut. B.1 Tahap-tahap Perencanaan Audit Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam perencanaan auditing agar auditing yang dilakukan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan yaitu :
Mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien (1)
Mendapatkan pemahaman tentang struktur pengendalian intern klien (4)
Melaksanakan prosedur dan analitis (2)
Menetapkan strategi audit awal untuk asersi-asersi (5)
Menetapkan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas (3)
Mempertimbang kan resiko audit (6)
Penjelasan : Seperti yang terlihat dalam urutan diatas, tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam perencanaan auditing yaitu :
30
1. Mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien Untuk dapat membuat perencanaan audit secara memadai, auditor harus memiliki pengetahuan tentang bisnis kliennya agar memahami kejadian, transaksi, dan praktik yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. Dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah : a. Mereview kertas kerja tahun lalu Dalam penugasan audit ulangan, auditor bisa memperoleh pengetahuan tentang klien dengan cara mereview kertas kerja tahun yang lalu. Kertas kerja juga bisa menunjukkan masalah-masalah yang muncul dalam audit pada tahun lalu yang mungkin masih akan berlanjut pada audit tahuntahun selanjutnya. b. Mereview data industry dan bisnis klien Informasi mengenai industri yang di dalamnya klien beroperasi dapat diperoleh dengan membaca data industri yang dikumpulkan oleh kantor akuntan dan berbagai publikasi (misalnya majalah) yang diterbitkan industri yang bersangkutan. c. Melakukan peninjauan ke tempat operasi klien Kegiatan ini dilakukan untuk melihat langsung fasilitas operasi dan perkantoran. Hal ini dikarenakan : 1) Dengan peninjauan langsung ke tempat klien, auditor akan mengetahui tata letak tempat klien, proses operasi, dll 2) Auditor juga mendapat pengetahuan tentang jenis dan lokasi catatan akuntansi, fasilitas, dan kebiasaan para karyawan.
31
d. Mengajukan pertanyaaan ke komite audit Komite audit dari dewan komisaris bisa memberi penjelasan penting kepada auditor mengenai bisnis dan industri klien. Komite audit juga bisa memberi informasi kepada auditor tentang perubahan-perubahan penting dalam manajemen perusahaan dan struktur organisasi. e. Mengajukan pertayaan ke manajemen Baik bagi klien baru maupun klien ulangan, diskusi dengan manajemen akan berguna bagi auditor untuk dapat mengetahui perkembangan terakhir perusahaan yang mungkin berpengaruh signifikan pada audit yang akan dilakukan auditor. f. Menentukan adanya hubungan istimewa Prinsip akuntansi yang berlaku umum mencakup keharusan untuk membuat pengungkapan khusus dan dalam hal tertentu menetapkan perlakuan akuntansi khusus, untuk transaksi transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang telah teridentifikasi hendahknya diberitahukan kepada semua anggota. g. Mempertimbangkan dampak dari pernyataan akuntansi dan auditing tertentu yang relevan Dampak dari sejumlah pernyataan yang dibuat oleh instansi berwenang tertentu seperti Bapepam atau pedoman yang diterbitkan oleh IAI auditor harus memperimbangkan khusus atas penyataan-pernyataan akuntansi dan penyataan standar auditing terbaru.
32
2. Melaksanakan prosedur dan analitis Evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk antara data keuangan yang satu dengan data keuangan lainnya, atau antara data keuangan dan data non keuangan. Prosedur analitis mencakup perbandingan yang paling sederhana hingga model yang rumit yang mematikan berbagai hubungan dan unsur data. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam melaksanakan prosedur dan analitis yaitu : a. Mengidentifikasi perhitungan/perbandingan yang akan dibuat Jenis perhitungan dan perbandingan yang umum digunakan meliputi: 1) Perbandingan data absolut 2) Analisis Vertikal 3) Analisa Rasio 4) Analisa Trend b. Mengembangkan ekspektasi dan harapan Dasar pikiran yang melandasi penggunaan prosedur analitis dalam auditing ialah bahwa hubungan antar data bisa diperikrakan akan berlanjut seandainya tidak terjadi hal-hal atau kondisi berbeda yang tidak diketahui. Dalam mengembangkan ekspektasi selain menggunakan data keuangan juga digunakan data non-keuangan. c. Melakukan perhitungan perbandingan Tahap ini menyangkut penumpulan data yang akan digunakan untuk menghitung jumlah-jumlah absolut dan selisih persentase antara jumlah tahun ini dengan jumlah tahun yang lalu, menghitung data common-size , dan rasio-rasio. 33
d. Analisis data dan identifikasi perbedaan signifikan Analisis hasil perhitungan dan perbandingan akan dapat menambah pengetahuan auditor tentang bisnis klien. Bagian penting dari analisis adalah mengidentifikasi fluktuasi dalam data yang tidak diharapkan (unexpected) atau tidak adanya fluktuasi ayng diharapkan yang bisa memberi petunjuk meningkatnya risiko terjadinya salah saji. e. Menyelidiki selisih tak diharapkan yang signifikan Selisih tak diharapkan yang signifikan harus diselidiki. Hal ini biasanya menyangkut peninjauan kembali metode dan faktor-faktor yang digunakan dalam mengembangkan ekspektasi dan mengajukan pertanyaan kepada manajemen. f. Menentukan pengaruh atas perencanaan audit Selisih signifikan yang tidak dapat dijelaskan alasan terjadinya, harus dipandang sebagai incikasi kenaikan resiko salah saji dalam rekening atau rekening-rekening yang tercakup dalam perhitungan atau perbandingan. 3. Menetapkan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas Penetapan suatu pertimbangan awal adalah untuk membantu auditor merencanakan bukti audit yang memadai untuk dikumpulkan. Beberapa faktor akan mempengaruhi pertimbangan auditor tentang materialitas untuk laporan keuangan antara lain: a. Salah saji material bagi suatu perusahaan belum tentu material juga bagi perusahaan lain. b. Diperlukan dasar untuk menentukan apakah salah saji itu material. Laba bersih sebelum pajak sering kali menjadi dasar utama untuk menentukan 34
berapa jumlah material bagi perusahaan yang berorientasi laba, karena jumlah ini dianggap sebagai item informasi yang penting bagi para pemakai. c. Faktor-faktor kualitatif seperti nilai yang berhubungan dengan kewajiban atau kontrak serta yang mempengaruhi kecenderungan laba walaupun jumlahnya kecil. Penerapan materialitas dalam perencanaan audit, harus diterapkan pada tingkatan laporan keuangan, karena pendapat auditor atas kewajaran mencakup laporan keuangan sebagai keseluruhan serta pada tingkat saldo akun, karena auditor meyakini saldo akun dalam mencapai kesimpulan menyeluruh atas kewajaran laporan keuangan. •
Materialitas pada Tingkat Laporan Keuangan Auditor menggunakan dua cara dalam menerapkan materialitas. Pertama
auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit, kedua pada saat mengevaluasi
bukti-bukti
audit
dalam
pelaksanaan
audit.
Pada
saat
merencanakan audit, auditor perlu membuat estimasi materialitas karena terdapat hubungan yang terbalik antara jumlah dalam laporan keuangan yang dipandang material oleh auditor dengan jumlah pekerjaan audit yang diperlukan untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan. Jika auditor menentukan jumlah materialitas terlalu rendah, auditor akan menghabiskan waktu dan usaha yang sebenarnya tidak diperlukan. Sebaliknya jika auditor menentukan jumlah rupiah materialitas terlalu tinggi auditor tidak akan memperhatikan salah saji yang signifikan sehingga ia memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material. 35
•
Materialitas pada Tingkat Saldo Akun Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang
mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun harus dibedakan dengan saldo akun material. Konsep saldo akun material adalah besarnya saldo akun yang tercatat, sedangkan konsep materialitas berkaitan dengan jumlah salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi keuangan. Saldo suatu akun yang tercatat umumnya mencerminkan batas atas lebih saji dalam akun tersebut. Dalam mempertimbangakan materialitas pada tingkat saldo akun, auditor harus mempertimbangkan hubungan antara materialitas tersebut dengan materialitas laporan keuangan. Pertimbangan ini mengarahkan auditor untuk merencanakan audit untuk mendeteksi salah saji yang kemungkinan tidak material secara individual namun, jika digabungkan dengan salah saji dalam saldo akun yang lain dapat berpengaruh material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. 4. Mempertimbangkan risiko audit Auditor harus mempertimbangkan risiko audit dan materialitas dalam merencanakan audit guna memperoleh bukti audit yang kompeten dan mengevaluasi apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar. Jenis-jenis Resiko Audit : 1) Risiko Bawaan : Kerentanan suatu saldo atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. 36
2) Risiko Pengendalian : Risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. 3) Risiko Deteksi : Risiko bawah auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko ini timbul sebagian karena ketidakpastian yang ada pada waktu auditor tidak memeriksa 100% saldo akun atau golongan transaksi, dan sebagian lagi karena ketidakpastian lain yang ada walaupun saldo akun atau golongan transaksi tersebut diperiksa 100%. 1. AR = IR x CR x DR Atau AR 2. DR = -----------IR x CR AR : Audit Risk IR : Inherent Risk CR : Control Risk DR : Detection Risk 5. Menetapkan strategi audit awal untuk asersi-asersi Mengingat adanya hubungan antara bukti, materialitas, dan komponen risiko audit, maka auditor bisa memilih strategi audit awal dalam perencanaan audit untuk masing-masing asersi atau kelompok asersi.
Komponen-komponen
strategi audit awal:
37
a. Penetapan tingkat risiko pengendalian direncanakan. b.
Luasnya pemahaman atas struktur pengendalian intern yang harus dicapai.
c. Pengujian pengendalian yang akan dilakukan dalam penetapan risiko pengendalian. d. Tingkat pengujian substantive direncanakan yang akan dilakukan untuk mengurangi risiko audit pada tingkat rendah yang sesuai. 6. Mendapatkan pemahaman tentang struktur pengendalian intern klien Langkah pertama dalam memahami pengendalian intern klien adalah dengan mempelajari unsur-unsur pengendalian intern yang berlaku. Dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian intern atau kontrol intern didefinisikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (fraud) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud (seperti mesin dan lahan) maupun tidak (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang). Adanya sistem akuntansi yang memadai, menjadikan akuntan perusahaan dapat menyediakan informasi keuangan bagi setiap tingkatan manajemen, para pemilik atau pemegang saham, kreditur dan para pemakai laporan keuangan (stakeholder) lain yang dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi. Sistem tersebut dapat digunakan oleh manajemen untuk 38
merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Lebih rinci lagi, kebijakan dan prosedur yang digunakan secara langsung dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang tepat serta menjamin ditaatinya atau dipatuhinya hukum dan peraturan, hal ini disebut Pengendalian Intern, atau dengan kata lain bahwa pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menyediakan informasi keuangan yang handal serta menjamin dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku.
Langkah berikutnya adalah melakukan
penilaian terhadap efektivitas pengendalian intern dengan menentukan kekuatan dan kelemahan pengendalian intern tersebut. Jika auditor telah mengetahui bahwa pengendalian intern klien di bidang tertentu adalah kuat, maka ia akan mempercayai informasi keuangan yang dihasilkan. Oleh karena itu ia akan mengurangi jumlah bukti yang dikumpulkan dalam audit yang bersangkutan dengan bidang tersebut. Untuk mendukung keyakinannya atas efektivitas pengendalian intern tersebut, auditor melakukan pengujian pengendalian (test of control). B.2 Prosedur Perencanaan Audit Prosedur yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam perencanaan dan supervisi biasanya mencakup review terhadap catatan auditor yang berkaitan dengan entitas dan pembahasan dengan personel lain dalam kantor akuntan dan personel entitas tersebut. Contoh prosedur tersebut meliputi: 1. Me-review arsip korespondensi, kertas kerja, arsip permanen, laporan keuangan, dan laporan auditor tahun lalu.
39
2. Membahas masalah-masalah yang berdampak terhadap audit dengan personel kantor akuntan yang bertanggung jawab atas jasa nonaudit bagi entitas. 3. Meminta keterangan tentang perkembangan bisnis saat ini yang berdampak terhadap entitas. 4. Membaca laporan keuangan interim tahun berjalan. 5. Membahas tipe, lingkup, dan waktu audit dengan manajemen, dewan komisaris, atau komite audit. 6. Mempertimbangkan dampak diterapkannya pernyataan standar akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, terutama yang baru. 7. Mengkoordinasi bantuan dari personel entitas dalam penyiapan data. 8. Menentukan luasnya keterlibatan, jika ada, konsultan, spesialis, dan auditor intern. 9. Membuat jadwal pekerjaan audit. 10. Menentukan dan mengkoordinasi kebutuhan staff audit. 11. Melaksanakan diskusi dengan pihak pemberi tugas untuk memperoleh tambahan informasi tentang tujuan audit yang akan dilaksanakan sehingga auditor dapat mengantisipasi dan memberikan perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan yang dipandang perlu. Auditor dapat membuat memorandum yang menetapkan rencana audit awal, terutama untuk entitas yang besar dan kompleks.
40
B.3 Isi Perencanaan Audit Isi dari Audit Plan mencakup : 1.
Hal-hal mengenai klien Pengetahuan tentang bisnis klien, membantu auditor dalam : a. Mengindentifikasi bidang yang memerlukan pertimbangan khusus. b. Menilai kondisi yang didalamnya data akuntansi yang dihasilkan, diolah, di review dan dikumpulkan dalam organisasi. c. Menilai kewajaran estimasi, seperti penilaian atas persediaan, depresiasi, penyisihan piutang ragu-ragu, persentase penyelesaian kontrak jangka panjang. d. Menilai kewajaran representasi manajemen. Mempertimbangkan kesesuaian prinsip akuntansi yang diterapkan dan kecukupan pengungkapannya.
2. Hal-hal yang mempengaruhi klien Bisa didapat dari majalah-majalah ekonomi / surat kabar, antara lain : Business News , Ekonomi Keuangan Indonesia. Contoh : adanya peraturan-peraturan baru yang dapat mempengaruhi klien. 3. Rencana kerja auditor, hal-hal penting antara lain: a. Staffing b. Waktu pemeriksaan, 1) Waktu dimulainya suatu pemeriksaan 2) Berapa lama waktu pemeriksaan 3) Dead Line 41
4) Budget, baik dalam jumlah jam kerja maupun biaya pemeriksaan. (Apabila terjadi penambahan jam kerja (extend), maka Budget akan bertambah.) c. Jenis jasa yang diberikan 1) General Audit 2) Special Audit 3) Bantuan Adminstrasi 4) Menyusun Neraca / Laba Rugi 5) Perpajakan Hal-hal tambahan : a. Bantuan-bantuan yang dapat diberikan klien. 1) Mengisi formulir konfirmasi piutang, utang 2) Membuat schedule-schedule b. Time Schedule C. Prosedur Analitis Prosedur Analitis merupakan bagian penting dalam proses audit dan terdiri dari evaluasi terhadap informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan yang satu dan data keuangan lainnya, atau antara data keuangan dan data non keuangan. Prosedur analitis mencakup perbandingan yang paling sederhana hingga model yang rumit, yang mengaitkan berbagai hubungan dan unsur data. Asumsi dasar penerapan prosedur analitis adalah bawah hubungan yang masuk akal di antara data dapat diperkirakan tetap ada dan berlanjut, kecuali jika timbul kondisi yang sebaliknya.
Kondisi tertentu yang dapat menimbulkan penyimpangan
42
dalam hubungan ini mencakup antara lain, peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, perubahan akuntansi, perubahan usaha, fluktuasi acak atau salah saji. D. Pelaksanaan Pengujian Audit Tahap pelaksanaan pengujian audit ini juga disebut dengan pekerjaan lapangan. Tujuan utama pelaksanaan pengujian audit adalah untuk memperoleh bukti audit tentang efektivitas pengendalian intern klien dan kewajaran laporan keuangan klien. Dalam tahap ini, langkah awal yang dilakukan auditor adalah membuat program audit yang digunakan untuk pengujian pengujian pengendalian intern klien dan menilai kewajaran laporan keuangan klien. Setelah program audit selesai dilaksanakan, auditor melakukan evaluasi dan menilai hasil dari pelaksanaan program audit tersebut yang dituangkan dalam kertas kerja. E. Pelaporan Audit Dalam tahap akhir pekerjaan audit atas laporan keuangan berupa pelaporan audit, terdapat dua tahap penting : (1) Menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil pengujian dan menarik simpulan, (2) Menerbitkan laporan audit. Dari hasil tahap pelaksanaan pengujian audit yang berupa kertas kerja tersebut, auditor menarik simpulan secara menyeluruh dan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan auditan. Proses ini sangat subyektif sifatnya, yang sangat tergantung pada pertimbangan profesional auditor. II.2 Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu dengan topik mengenai perencanaan audit dilakukan oleh Asriady Bakri pada bulan Mei-Juli tahun 2008 dengan judul penelitian “TINJAUAN TEORITIS TERHADAP AUDIT PLANNING”. Dari penelitian tersebut, ditemui kegunaan dan tujuan perencanaan audit, kegunaan perencanaan audit adalah: 43
1. Mengarahkan ke posisi yang lebih baik 2. Membantu kemajuan laporan audit dengan cara yang dianggap paling cocok 3. Membantu untuk memutuskan, bertindak lebih efektif dan kemajuan dalam arah yang diinginkan 4. Menjaga fleksibilitas 5. Menghasilkan hasil yang bermanfaat secara sosial dan ekonomi 6. Menunjukkan bagaimana caranya untuk mengevaluasi dan memeriksa progress terhadap tujuan yang direncanakan Dalam penelitian ini, peneliti ini lebih memfokuskan pada penerimaan penugasan dan perencanaan audit. Sebelum audit atas laporan keuangan dilaksanakan, auditor perlu mempertimbangkan apakah ia akan menerima atau menolak penugasan audit dari calon kliennya. Jika auditor memutuskan untuk menerima penugasan audit maka ia akan melaksanakan tahap audit atas laporan keuangan yaitu penerimaan penugasan dan perencanaan audit. Keberhasilan penyelesaian penugasan audit sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat oleh auditor. Tahapan perencanaan ini sangat penting karena mengatur mengenai urutan setiap bagian atau tahapan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengertian perencanaan audit menurut Kirby E. Warren (2008:125) adalah: Planning is essentially a process directed toward making today’s decision with tomorrow in mind and a means of preparing for future decisions so that they may be made rapidly and economically and with as little disruption to the business as possible. Sementara menurut Arens & Loebbecke (2000:218) ada 8 tujuan perencanaan audit yaitu :
44
1. Membahas mengapa perencanaan audit yang memadai itu penting 2. Menerapkan langkah-langkah dalam perencanaan audit awal 3. Mengetahui informasi untuk memahami latar belakang klien 4. Mengetahui informasi untuk memahami kewajiban hukum klien 5. Membahas tujuan prosedur analitis 6. Memilih prosedur analitis yang paling layak di antara kelima jenis prosedur tersebut 7. Merancang dan menerapkan prosedur analitis dengan menggunakan pendekatan tujuh langkah 8. Menggunakan teknis analitis perangkat lunak komputer Dari penelitian tersebut, Asriady Bakri menyimpulkan bahwa, Perencanaan audit baru bisa dilaksanakan setelah auditor telah memutuskan dan menerima perikatan dengan klien.
Adapun hal
yang menjadi bahan pertimbangan bagi auditor dalam
melaksanakan perencanaan audit yakni: Memahami bisnis klien da industri klien, melaksanakan prosedur analitik, mempertimbangkan tingkat materialitas awal, mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal jika perikatan dengan klien berupa audit tahun pertama, mengembangkan srategi audit awal, terhadap asersi signifikan dan memahami pengendalian intern klien. Mengamati dari penelitian sebelumnya, peneliti memperoleh pemahaman mengenai tahap-tahap perencanaan audit beserta tujuannya yang bisa diterapkan oleh seorang auditor sebelum melakukan tindakan audit. Peneliti berharap dapat memberikan usulan yang bisa bermanfaat untuk memperbaiki dan mengevaluasi prosedur perencanaan audit yang ditemukan pada KAP Noor Salim dan Rekan.
45
