BAB II LANDASAN TEORI
II.1.
Sistem Informasi Akuntansi II.1.1. Sistem Dalam perusahaan suatu sistem dirancang
untuk
membantu
kelancaran aktifitas kegiatan operasional perusahaan. menurut James A. Hall (2007: 6), “sistem adalah sekelompok dua atau
lebih komponen
subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang sama”. Menurut Romney dan Steinbart (2006: 2), “sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan”. Menurut Mulyadi (2001: 2),”sistem adalah sekelompok unsur erat yang berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu”. Selain definisi di atas, ada juga definisi menurut Bodnar dan Hopwood yang di terjemahkan oleh Jusuf, A.A dan Tambunan, R.M. (2007: 1) mendefinisikan “sistem adalah kumpulan sumber daya yang berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu”. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang saling berhubungan maupun pengetahuan dasar untuk mencapai tujuan tertentu.
9
II.1.2. Informasi Informasi merupakan hal yang penting dalam memperlancar kegiatan perusahaan. Beberapa pengertian mengenai informasi, menurut Romney and Steinbart (2006: 5) “informasi adalah data yang telah diatur dan diproses untuk memberikan arti”, adapun menurut William dan
Sawyer yang di
terjemahkan oleh Nur Wijayaning dan Arie (2007: 25), “informasi adalah data yang telah dirangkum atau manipulasi dalam bentuk lain untuk tujuan pengambilan keputusan”. Menurut Raymond yang di terjemahkan oleh Hendra Teguh (2004: 3), “informasi adalah salah satu jenis utama sumber daya yang tersedia bagi manajer”. Adapun pengertian informasi menurut McLeod (2008: 11), “informasi adalah data hasil prosesan yang memiliki makna yang belum diketahui oleh pengguna”. Bodnar dan Hopwood yang di terjemahkan oleh Jusuf, A.A dan Tambunan, R.M. (2007: 1), “informasi adalah data yang digunakan dan diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat”. Maka berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan data yang telah diolah menjadi bentuk yang bermakna dan bermanfaat bagi pemakai.
II.1.3. Sistem Informasi akuntansi Sistem informasi akuntansi memegang peranan penting dalam menyediakan informasi keuangan bagi pihak internal maupun eksternal. Menurut Bodnar dan Hopwood yang di terjemahkan oleh Jusuf, A.A dan
10
Tambunan, R.M. (2007: 6), “sistem informasi akuntansi adalah sistem yang berbasis komputer yang dirancang untuk mengubah data akuntansi menjadi informasi”. Menurut Jones Rama (2008: 6), “sistem informasi akuntansi adalah subsistem dari sistem informasi manajemen yang menyediakan informasi akuntansi dan keuangan juga informasi lain yang diperlukan dari pengelolahan rutin atas transaksi akuntansi”. Menurut Wegandt, Kieso dan Kimmel (2007: 395), “sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan dan memproses transaksitransaksi data dan menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak tertentu”. Menurut Wilkinson (2006: 15), “sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem informasi formal yang mencakup semua karakteristik tujuan, tahapan tugas, pemakai dan sumber daya yang bersifat menyeluruh yaitu menyangkut smua pemakaian kegiatan dan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan”. Dari definisi diatas dapat disimpulkan pengertian sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan informasi akuntansi yang berguna bagi pemakai maupun perusahaan.
II.1.4. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi Tiap perusahaan harus menyesuaikan sistem informasi dengan kebutuhan para penggunanya. Oleh karena itu, tujuan sistem informasi masing-masing perusahaan akan berbeda. Menurut Hall (2007: 21), terdapat tiga tujuan dasar sistem informasi akuntansi adalah:
11
1. Untuk
mendukung
fungsi
penyediaan
(stewardship)
pihak
manajemen. Sistem informasi menyediakan informasi tentang kegunaaan sumber daya ke pemakai eksternal melalui laporan keuangan tradisional dan laporan pertanggungjawaban. 2. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Sistem informasi memberikan para manajer informasi yang mereka perlukan untuk melakukan tanggungjawab pengambilan keputusan. 3. Untuk mendukung kegiatan harian perusahaan. Sistem informasi menyediakan informasi bagi personal operasi untuk membantu mereka melakukan tugas mereka setiap hari dengan efisien dan efektif. Menurut Jones Rama (2008: 9) ada lima tujuan sistem informasi akuntansi yaitu : 1. Menghasilkan Laporan Eksternal. Dalam sistem informasi akuntansi akan menghasilkan laporan khusus untuk mencukupi kebutuhan informasi investor, kreditur, pegawai pajak, dan lainnya. Laporan ini meliputi laporan keuangan dan laporan lain yang diperlukan oleh pihak bank. 2. Menangani Transaksi Rutin. Manajer perusahaan memerlukan sistem informasi akuntansi untuk menangani aktivitas operasi rutin selama siklus operasi perusahaan. 3. Mendukung Keputusan. Sistem
informasi
akuntansi
diperlukan
untuk
mendukung
pengambilan keputusan manajer.
12
4. Membantu Perencanaan dan Pengendalian. Sistem informasi akuntansi digunakan untuk membuat perencanaan dan pengendalian yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja perusahaan. 5. Menerapkan Pengendalian Internal. Pengendalian internal meliputi kebijakan, prosedur, dan sistem informasi yang digunakan untuk melindungi aset perusahaan dari kecurangan dan memelihara keakuratan data-data. Menurut Romney and Steinbart (2006: 12) sebuah sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik dapat memberikan kegunaaan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas dan menurunkan biaya dari barang dan jasa 2. Meningkatkat efisiensi 3. Berbagi pengetahuan 4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari supply chain-nya 5. Meningkatkan struktur pengendalian internal 6. Meningkatkan kemudahan pembuatan keputusan Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa peranan sistem informasi akuntansi sangat penting bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang cepat, memadai dan akurat.
II.1.5. Siklus Proses Transaksi Sistem Informasi Akuntansi Menurut Wilkinson (2003: 19) ada tiga siklus transaksi utama dalam sistem informasi akuntansi, yaitu :
13
1. Siklus Laporan Keuangan 2. Siklus Pengeluaran 3. Siklus Pendapatan Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti hanya membahas siklus pendapatan. Secara umum siklus pendapatan terdiri dari : 1. Credit Sales Processing System Credit sales processing system terdiri dari order entry, shipping, preparing analyses and reports, handling sales return and allowances and processing back order. 2. Credit Receipts Processing System Credit receipts processing system terdiri dari remiitance entry, depositing receipts, posting receipts, preparing analyses, and reports and collecting delinquent account. Tujuan siklus pendapatan : - Merekam data penjualan secara cepat dan tepat. - Memverifikasi pelanggan dan kreditnya. - Menjaga pengiriman barang dan jasa tepat waktu. - Penagihan terhadap produk dan jasa secara tepat dan akurat. - Merekam dan mengklasifikasi penerimaan kas. - Memposting penjualan dan penerimaan kas pada pelanggan yang tepat dalam jurnal piutang. - Menjaga produk sampai diterima oleh pelanggan. - Menjaga uang kas sampai disimpan.
14
II.1.6. Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Penjualan barang dan jasa perusahaan dapat dilaksanakan melalui penjualan tunai atau penjualan kredit. Menurut IAI (2001 :23.1) mendefinisikan “penjualan barang meliputi barang-barang yang diproduksi perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali. Menurut Warren, Reeve, dan Fees (2005: 290) yang di terjemahkan oleh Aria Farahmita,” penjualan adalah jumlah yang dibebankan kepada pelanggan untuk barang yang dijual, baik secara tunai maupun kredit”. Menurut Mulyadi (2001: 202) kegiatan dalam penjualan meliputi : 1. Kegiatan penjualan secara tunai. Dalam kegiatan penjualan barang atau jasa baru diserahkan oleh perusahaan kepala pembeli jika perusahaan telah menerima kas dari pembeli. 2. Kegiatan penjualan kredit. Dalam kegiatan penjualan kredit, jika order dari pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau penyerahan jasa, untuk jangka waktu tertentu perusahaan memiliki piutang kepada pelangganya. Berdasarkan definisi di atas, dapat di simpulkan penjualan terdiri dari dua jenis, yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit. Dalam penelitian ini, penulis hanya membahas tentang penjualan kredit.
II.2.
Sistem Penjualan Kredit Penjualan kredit dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan
barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli dan untuk jangka waktu tertentu perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli. Untuk menghindari tidak tertagihnya piutang, setiap penjualan kredit yang pertama kepada seorang pembeli
15
selalu didahului dengan analisis terhadap dapat atau tidaknya pembeli tersebut diberikan kredit. II.2.1. Fungsi penjualan Kredit Menurut Mulyadi (2001: 211), Fungsi yang terkait dalam sistem penjualan kredit adalah : 1. Fungsi Penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima surat order dari pembeli, mengedit order dari pelanggan untuk menambah informasi yang belum tersedia, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman dari gudang, menentukan barang mana yang akan dikirim, dan rmengisi surat order pengiriman. 2. Fungsi Kredit. Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan, yang didalamnya termasuk pengujian terhadap kelayakan kredit pelanggan. History penjualan kepada pelanggan akan menentukan sifat atau dasar dari pemeriksaan kredit. 3. Fungsi Gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan, serta menyerahkan barang ke fungsi pengiriman. 4. Fungsi Pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar suatu order pengiriman yang diterimanya dari fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menjamin bahwa tidak ada
16
barang yang keluar dari perusahaan tanpa ada otorisasi dari yang wewenang. 5. Fungsi Penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan dokumendokumen yang relevan mengenai transaksi tersebut dengan membuat dan
mengirimkan
faktur
penjualan
kepada
pelanggan,
serta
menyediakan rangkapan faktur bagi kepentingan pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi. 6. Fungsi Akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit dan membuat serta mengirimkannya pernyataan piutang kepada para debitur, serta membuat laporan penjualan.
II.2.2. Prosedur Penjualan Kredit Menurut Mulyadi (2001: 219), jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit adalah sebagai berikut : 1. Prosedur Order Penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Kemudian membuat surat order pengiriman dan mengirimkannya kepada berbagai fungsi yang lain ntuk memungkinkan fungsi tersebut memberikan kontribusi dalam melayani order dari pembeli.
17
2. Prosedur Persetujuan Kredit. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. 3. Prosedur Pengiriman. Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang diterima dari fungsi pengiriman. 4. Prosedur Penagihan. Dalam prosedur ini, fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli. Dalam metode tertentu faktur penjualan dibuat oleh fungsi penjualan sebagai tembusan pada waktu bagian ini membuat surat order pengiriman. 5. Prosedur pencatatan piutang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang atau dalam metode pencatatan tertentu mengarsipkan dokumen tembusan menurut abjad yang berfungsi sebagai catatan piutang. 6. Prosedur Distribusi Penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. 7. Prosedur Pencatatan Harga Pokok Penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu.
18
II.2.3. Unsur Pengendalian Intern Penjualan Kredit Dalam setiap transaksi penjualan kredit di perlukan pengendalian yang baik untuk mengurangi resiko kerugian akibat piutang tak tertagih serta menghindari kecurangan pada aktiva perusahaan, maka dalam sistem penjualan kredit dirancang unsur pengendalian intern. Menurut Mulyadi (2001: 221), unsur – unsur pokok sistem pengendalian intern : A. Organisasi 1. Fungsi penjualan harus dipisahkan dari fungsi kredit. 2. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. 3. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. 4. Transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi penjualan kredit yang dilaksanakan secara lengkap oleh 1 fungsi. B. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 5. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman. 6. Persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada credit copy ( yang merupakan tembusan surat order pengiriman). 7. Pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap “sudah dikirim” pada copy surat order pengiriman.
19
8. Penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan potongan penjualan berada di tangan Direktur pemasaran dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. 9. Terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. 10. Pencatatan ke dalam kartu piutang dan ke dalam jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum di otorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda tangan pada dokumen sumber ( faktur penjualan, bukti kas masuk dan memo kredit ). 11. Pencatatan terjadinya piutang didasarkan pada faktur penjualan yang didukung dengan surat order pengiriman dan surat muat. C. Praktik yang sehat 12. Surat order pengiriman bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. 13. Faktur
penjualan
bernomor
urut
tercetak
dan
pemakainya
dipertanggungjawab oleh fungsi penagihan. 14. Secara periodik
fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang (
account receivable statment ) kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. 15. Secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan rekening kontrol piutang dalam buku besar.
II.3.
Sistem Akuntansi Piutang Prosedur pencatatan piutang bertujuan untuk mencatat mutasi piutang
perusahaan kepada setiap debitur. Mutasi piutang disebabkan oleh transaksi
20
penjualan kredit, penerimaan kas dari debitur, retur penjualan dan penghapusan piutang. Pernyataan piutang merupakan salah satu keluaran yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi piutang perusahaan kepada debitur. Pernyataan piutang adalah formulir yang menyajikan jumlah kewajiban debitur pada tanggal tertentu dan disertai dengan rinciannya. Menurut Warren, Reeve, dan Fees (2005: 290) yang di terjemahkan oleh Aria Farahmita,” piutang adalah klaim uang pada perusahaan maupun individu. Sedangkan menurut
Mulyadi (2001: 270), pernyataan piutang dapat berbentuk
sebagai berikut : 1. Pernyataan saldo akhir bulan. Pernyataan piutang ini hanya menyajikan saldo piutang kepada debitur pada akhir bulan saja. 2. Pernyataan satuan. Pernyataan piutang ini berisi saldo kewajiban debitur pada akhir bulan, mutasi debit dan kredit selama sebulan berserta penjelasan rinci setiap transaksi dan saldo kewajiban debitur pada akhir bulan. 3. Pernyataan saldo berjalan dengan rekening konvensional. Pernyataan piutang ini berisi saldo kewajiban debitur yang akan dikirim pada akhir bulan, dan pernyataan piutang baru untuk bulan depan. 4. Pernyataan faktur yang belum dilunasi. Pernyataan piutang bentuk ini berisi daftar faktur-faktur yang belum dilunasi oleh debitur pada tanggal tertentu disertai dengan tanggal faktur dan jumlah rupiahnya.
21
II.4.
Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Sumber penerimaan kas suatu perusahaan biasanya berasal dari pelunasan
piutang dari debitur, karena sebagian besar produk perusahaan tersebut dijual melalui penjualan kredit. Berdasarkan sistem pengendalian intern yang baik, sistem penerimaan kas dari piutang harus menjamin diterimanya kas dari debitur oleh perusahaan,
bukan
oleh
karyawan
yang
tidak
berhak
menerimanya.
Penerimaan kas dari piutang dapat dilakukan melalui berbagai cara. Di berbagai cara penagihan piutang, penerimaan kas piutang seharusnya mewajibkan debitur melakukan pembayaran dengan menggunakan cek atas nama, yang tercantum nama perusahaan yang berhak menerimannya. Menurut IAI (2001 :18) mendefinisikan “pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam model
II.4.1. Fungsi Penerimaan Kas Menurut Mulyadi (2001: 487), Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan kas adalah : 1. Fungsi Sekretariat. Fungsi ini bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan melalui pos dari para debitur perusahaan. Fungsi Sekretariat bertugas untuk membuat daftar surat pemberitahuan atas dasar surat pemberitahuan yang diterima bersama cek dari para debitur.
22
2. Fungsi Penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada para debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. 3. Fungsi Kas. Fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan cek dari fungsi sekretariat atau dari fungsi penagihan. Fungsi kas bertanggung jawab untuk menyetorkan kas yang diterima dari berbagai fungsi tersebut segera ke bank dalam jumlah penuh. 4. Fungsi Akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang. 5. Fungsi Pemeriksaan Intern. Fungsi ini bertanggung jawab dalam melaksanakan penghitungan kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan fungsi ini juga bertanggung jawab dalam melakukan rekonsiliasi bank, untuk mengecek ketelitian catatan kas yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi.
23
II.4.2. Unsur Pengendalian Internal Unsur pengendalian intern dalam sistem penerimaan kas dari piutang sebagai berikut : A. Organisasi 1. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas. 2. Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. B. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 3. Debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindah bukuan (giro bilyet). 4. Fungsi pengihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang ditagih dan dibuat oleh fungsi akuntansi. 5. Pengkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi (bagian piutang) harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur. C. Praktik yang Sehat 6. Hasil penghitungan kas harus direkam dalam berita cara penghitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan segera. 7. Para penagih dan kasir harus diasuransikan. 8. Kas dalam perjalanan harus diasuransikan.
II.5. Pengendalian Internal II.5.1. Pengertian Pengendalian Internal Suatu pengendalian internal yang baik dapat melindungi aset dari pencurian, penggelapan, penyalahgunaan, atau penempatan aset pada lokasi
24
yang tidak tepat. Oleh karena itu, Sistem pengendalian internal mempunyai peranan yang penting bagi keberhasilan suatu perusahaan. Menurut Arens dan Lobbecke (2002: 258) : “sistem pengendalian internal adalah suatu sistem yang terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang direncanakan untuk memberikan manajemen keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran yang penting bagi satuan usaha dapat dicapai”.
Menurut Jones Rama (2008: 132) “pengendalian internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan pencapaian sasaran”. Menurut Boynton, Johnson dan Kell (2003: 325), “pengendalian internal sebagai suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut ini: 1. Keandalan pelaporan keuangan. 2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 3. Efektivitas dan efisiensi operasi”.
II.5.2. Tujuan Pengendalian Internal Dalam Pengendalian internal memiliki beberapa tujuan, menurut Mulyadi (2001: 164) diuraikan tujuan pokok dari pengendalian internal, yaitu:
25
1. Menjaga kekayaan organisasi. Pengendalian
internal
digunakan
utuk
mencegah
kerugian
atau
pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan. Dengan demikian kekayaan organisasi akan selalu terjaga. 2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengedalian internal digunakan untuk pemeriksaan secara periodik dan sistematis terhadap keandalan dan ketelitian akuntansi. 3. Mendorong efisiensi. Pengendalian internal digunakan untuk menyediakan informasi tentang kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perusahaan. 4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian internal digunakan untuk menyediakan seperangkat peraturan lengkap dengan sanksinya. Tetapi pengendalian internal yang baik, akan mampu mendorong setiap personal untuk dapat mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelaksanaan pengendalian internal di dalam perusahaan. Menurut James A. Hall (2007: 181), sistem pengendalian internal terdiri atas berbagai kebijakan, praktik, dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai empat tujuan umumnya : 1. Menjaga aktiva perusahaan. Kekayaan suatu perusahaan dapat dicuri dan disalahgunakan, karena keterbatasan pihak manajemen dalam mengawasi dan mengendalikan operasional perusahaan. Seperti penerimaan piutang yang tidak dicatat atau dicatat telat, penyalahgunaan penerimaan kas.
26
2. Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi. Suatu pengendalian internal dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses pengolahan data akuntansi dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah diterapkan, sehingga dapat menghasilkan informasi yang baik dan memadai. 3. Mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan. Pengendalian internal ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan secara tidak efesien. 4. Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang di tetapkan oleh pihak manajemen. Manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur sebagai sarana pencapaian tujuan organisais. Kebijakan ini dipatuhi untuk menunjang kegiatan perusahaan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat di simpulkan sistem pengendalian internal adalah sekumpulan proses, prosedur, kebijakan dan metode yang dipakai untuk mencapai tujuan perusahaan dan menjaga aktiva perusahaan dari kecurangan.
II.5.3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Pengendalian Internal Menurut Mulyadi (2002: 183), pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian internal yaitu sebagai berikut :
27
1. Manajemen Manajemen
bertanggung
jawab
untuk
mengembangkan
dan
menyelenggarakan secara efektif pengendalian internal organisasinya. 2. Dewan komisaris dan komite audit Dewan
komisari
bertanggung
jawab
untuk
menentukan
apakah
manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian internal. 3. Auditor intern Auditor intern bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi memadai atau tidaknya pengendalian internal entitas dan membuat rekomendasi peningkatannya. 4. Personel lain entitas Personel lain entitas bertanggung jawab untuk menyediakan informasi menggunakan informasi yang dihasilkan oleh pengendalian internal harus ditetapkan dan dikomunikasikan dengan baik. 5. Auditor Independen Auditor independen sebagai bagian dari prosedur auditnya terhadap laporan keuangan, auditor dapat menemukan kelemahan pengendalian internal kliennya. 6. Pihak luar lain Pihak luar lain yang bertanggung jawab atas pengendalian internal entitas adalah badan pengatur, seperti Bank Indonesia dan Bapepam.
28
II.5.4. Komponen Pengendalian Internal Menurut Boynton, Johnson dan Kell (2003: 325), dalam Laporan COSO dan AU 319, Consideration of Internal Control in the Financial Statement Audit ( SAS 78 ), terdapat 5 komponen pengendalian internal yang saling berkaitan, yaitu : 1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) Merupakan suatu suasana yang dapat mempengaruhi kesadaran dan keinginan tiap personel dalam entitas untuk melakukan tindakan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan ponasi primer dari seluruh pengendalian internal lainnya karena menyediakan disiplin dan struktur. Faktor-faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas diantaranya (AU 319.25) : a. Integritas dan nilai etika. b. Komitmen terhadap kompetensi. c. Dewan direksi dan komite audit. d. Filosofi dan gaya operasi manajemen. e. Struktur organisasi. f. Penetapan wewenang dan tanggung jawab. g. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Cakupan di mana setiap faktor secara formal ditujukan oleh suatu entittas akan
bervariasi
berdasarkan
pertimbangan
seperti
ukuran
dan
kematangan. Faktor-faktor ini membentuk suatu bagian utama dari budaya entitas.
29
2. Penilaian Resiko (Risk Assesment) Merupakan identifikasi analisis, dan pengelolahan resiko suatu entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum ( AU 319.28). 3. Sistem Informasi dan Komunikasi (Information and Communication System) Merupakan sistem akuntansi yang terdiri metode-metode dan catatancatatan yang diciptakan untuk mengindentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksitransaksi entitas serta kejadian-kejadian dan kondisi-kondisi dan untuk memelihara pertanggung-jawaban dari aktiva dan kewajiban yang terkait. Komunikasi melibatkan tersedianya pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggungjawab tiap personel dalam hal pengendalian internal dan pelaporan keuangan ( AU 319.34). 4. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) Merupakan kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan bahwa perintah manajemen dilaksanakan ( AU 319.32). Aktivitas pengendalian terdiri dari : a. Pemisahan tugas masing-masing bagian atau unit. b. Otorisasi yang sesuai dengan transaksi dan aktivitas. c. Dokumen dan catatan yang memadai. d. Pengendalian fisik atas aset dan catatan. e. Review kinerja.
30
5. Pemantauan (monitoring) Merupakan proses menilai kembali kualitas kinerja pengendalian internal pada suatu waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya ( AU 319.38).
31
