BAB II LANDASAN TEORI 2.1 2.1.1
Kredit Pengertian Kredit Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum terkait Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian antara lain prospek usaha, kinerja (performance) debitur, dan kemampuan membayar. Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen berdasarkan potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari grup atau afiliasi, dan upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Untuk penilaian terhadap kinerja debitur meliputi penilaian terhadap komponen-komponen perolehan laba, struktur permodalan, arus kas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Sedangkan penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen yaitu ketepatan pembayaran pokok dan bunga, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur, kelengkapan dokumentasi kredit, kepatuhan terhadap perjanjian kredit, kesesuaian penggunaan dana, dan kewajaran sumber pembayaran kewajiban. Berdasarkan penilaian sebagaimana yang telah diuraikan diatas kualitas Kredit ditetapkan menjadi:
4
5
a.
Lancar;
b.
Dalam Perhatian Khusus;
c.
Kurang Lancar;
d.
Diragukan; atau
e.
Macet. (Kasmir, 2000) Untuk menentukan berkualitas tidaknya suatu kredit
perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut: a.
Lancar, kriteria suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila: - pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; - memiliki asuransi rekening yang aktif; - bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
b.
Dalam Perhatian Khusus, kriteria suatu kredit dapat dikatakan dalam perhatian khusus apabila: - terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; - terkadang terjadi cerukan; - jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; - mutasi rekening relatif aktif; - didukung dengan pinjaman baru.
c.
Kurang Lancar, kriteria suatu kredit dapat dikatakan kurang lancar apabila: - terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; - sering terjadi cerukan; - terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; - frekuensi mutasi rekening relatif rendah; - terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; - dokumen pinjaman yang lemah.
6
d.
Diragukan, kriteria suatu kredit dapat dikatakan diragukan apabila: - terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; - terjadi cerukan yang bersifat permanen; - terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; - terjadi kapitalisasi bunga; - dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
e.
Macet, kriteria suatu kredit dapat dikatakan macet apabila: - terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; - kerugian operasional ditutup dengan pinjamna baru; - dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.
2.1.2 Unsur Kredit Kredit diberikan atas dasar kepercayaan, namun tidak hanya kepercayaan yang menjadi unsur suatu kredit. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati. Unsur-unsur dalam kredit antara lain: a.
adanya dua pihak antara si pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur). Keduanya memiliki hubungan yang saling menguntungkan.
b.
adanya kepercayaan antara kreditur dan debitur.
c.
adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Debitur berjanji membayar kepada kreditur. Kesepakatan tersebut dapat berupa lisan, tertulis ataupun berupa instrumen.
d.
adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
e.
adanya unsur waktu, baik dari pemberi kredit maupun penerima kredit.
f.
adanya unsur risiko. Jika dilihat dari pihak pemberi kredit, risikonya adalah risiko gagal bayar yang disebabkan baik karena kegagalan usaha atau
7
ketidakmampuan melakukan pembayaran. Sedangkan risiko di pihak penerima kredit adalah kecurangan dari pihak pemberi kredit. g. 2.1.3
adanya unsur bunga sebagai kompensasi kepada pemberi kredit. Fungsi Kredit Secara garis besar, fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan, dan
keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut (Veithzal, 2007). a.
dapat meningkatkan utilty (daya guna) dari modal/uang Dana yang mengendap di bank yang diperoleh dari penyimpan dana tidaklah idle (diam/tidak digunakan) namun disalurkan kepada debitur lain yang membutuhkan dana. Dana yang idle tersebut jika dipindahkan atau lebih tepatnya dipinjamkan kepada golongan yang kekurangan, maka dana tersebut akan berubah menjadi dana yang efektif.
b.
dapat meningkatkan daya guna suatu barang Produsen dengan bantuan kredit bank dapat memproduksi bahan jadi sehingga daya guna dari barang tersebut meningkat.
c.
dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang Peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena kredit menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif.
d.
sebagai alat stabilisasi ekonomi Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain untuk: - pengendalian inflasi; - peningkatan ekspor; - rehabilitas sarana; - pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat. Arah kredit harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahan ke sektor-sektor yang produktif dan sektor-sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap hidup masyarakat.
8
e.
sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional Dengan pendapatan yang diharapkan untuk terus meningkat, berarti pajak perusahaan pun akan terus meningkat. Di lain pihak, kredit yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa bagi negara. Di samping itu, dengan semakin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan pokok, berarti devisa keuangan negara akan menjadi hemat sehingga akan dapat diarahkan pada usaha untuk kesejahteraan ataupun sektor-sektor lain yang lebih bermanfaat.
2.1.4 Manfaat Kredit Bank 1. Manfaat Kredit Bank Bagi Debitur a.
untuk peningkatan berbagai faktor produksi, baik berupa tambahan modal kerja, mesin, bahan baku, maupun peningkatan kemampuan sumber daya manusi, metode, perluasan pasar, dan sumber daya alam & teknologi.
b.
kredit bank relatif mudah diperoleh apabila usaha debitur layak untuk dibiayai.
c.
berbagai jenis kredit disediakan bank, sehingga debitur dapat memilih jenis kredit yang paling sesuai.
d.
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kredit bank relatif murah.
e.
rahasia keuangan debitur terlindungi.
f.
jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur.
2. Manfaat Kredit Bank Bagi Bank a.
bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur. Selain bunga juga dari provisi, biaya administrasi, denda, fee based income, dan sebagainya.
b.
dengan diperolehnya pendapatan bunga kredit, diharapkan rentabilitas bank akan membaik yang tercermin dalam perolehan laba yang meningkat.
c.
sekaligus dapat memasarkan produk dan jasa lainnya. Produk dan jasa tersebut dijual melalui salah satu persyaratan yang tertuang dalam perjanjian kredit dimana debitur harus menyalurkan semua kegiatan usahanya melalui bank yang bersangkutan.
9
d.
meningkatkan kemampuan personil untuk lebih mengenal secara rinci kegiatan usaha secara riil di berbagai sektor ekonomi, sehingga diharapkan mempunyai keahlain khusus yang menjadi asset yang sangat berharga dan penting bagi bank.
3. Manfaat Kredit Bank Bagi Pemerintah a. sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi b. sebagai alat pengendalian moneter c. dapat menciptakan dan meningkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja d. dapat menciptakan dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat e. secara tidak langsung pemberian kredit bank akan meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak perusahaan yang tumbuh dan berkembang usahanya f. jika sahamnya dimiliki oleh pemerintah/negara/daerah yang berhasil meningkatkan labanya, akan menambah pendapatan yang berupa setoran bagian laba/dviden dari pihak yang bersangkutan 2.1.5 Jenis Kredit 1.
Kredit Berdasarkan Segi Kegunaannya a. Kredit Investasi, digunakan untuk mengadakan barang-barang modal atau dalam
rangka
investasi
perusahaan,
misalnya
untuk
rehabilitasi,
modernisasi, perluasan kapasitas produksi, keperluan usaha, membeli keperluan aktiva tetap atau membangun proyek baru. b. Kredit Modal Kerja, digunakan untuk keperluan modal lancar seperti meningkatkan produksi dan operasionalnya biasanya habis dalam satu atau beberapa kali produksi atau siklus usaha. 2.
Kredit Berdasarkan Segi Tujuan Kredit a. Kredit Produktif, digunakan untuk peningkatan produksi atau investasi untuk menghasilkan barang atau jasa. b. Kredit Konsumtif, digunakan untuk membiayai pembelian barang atau jasa yang dipakai untuk kebutuhan konsumsi pribadi. Kredit konsumtif dibagi dalam dua bagian yaitu:
10
3.
-
kredit konsumtif untuk umum;
-
kredit konsumtif untuk pemerintah.
Kredit Berdasarkan Segi Jangka Waktu a. Kredit Jangka Pendek, jangka waktunya kurang dari satu tahun. Atau maksimal satu tahun. Biasanya untuk kredit modal kerja. b. Kredit Jangka Menengah, jangka waktunya berkisar antara satu tahun sampai tiga tahun. Biasanya untuk kredit investasi yang nilai kreditnya tidak terlalu besar dan kredit konsumsi. c. Kredit Jangka Panjang, jangka waktunya lebih dari tiga tahun, biasanya digunakan untuk kredit pemilikan rumah dan kredit investasi.
4.
Kredit Berdasarkan Segi Sumber Dana a. Kredit dengan dana bank sendiri. b. Kredit dengan dana bersama-sama dengan bank lain. c. Kredit dengan dana dari luar negeri.
2.2
Pengendalian Kredit Bank Pengendalian kredit adalah usaha yang dilakukan untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak menjadi bermasalah. Pengendalian kredit ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kredit macet dan penyelesaian kredit macet. (Malayu, 2009) Tujuan Pengendalian Kredit dilakukan yaitu: a. menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman; b. mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak; c. melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit bermasalah; d. mengevaluasi apakah prosedur peyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan; e. memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali; f. meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit bank.
11
2.3
Kredit Pemilikan Rumah
2.3.1
Pengertian KPR Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh
perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah. 2.3.2
Jenis KPR
Di Indonesia saat ini dikenal ada 2 jenis KPR, antara lain: a.
KPR Subsidi Suatu
kredit
yang
diperuntukan
kepada
masyarakat
yang
berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki. Bentuk subsidi yang diberikan kepada masyarakat berupa: -
subsidi meringankan kredit dan
-
subsidi menambah dana pembangunan atau perbaikan rumah. Kredit subsidi ini diatur sendiri oleh pemerintah sehingga tidak
setiap masyarakat yang mengajukan kredit dapat diberikan fasilitas ini. Secara umum batasan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam memberikan subsidi adalah penghasilan pemohon dan maksimum kredit yang diberikan. b.
KPR Non Subsidi Suatu kredit yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat. Ketentuan KPR jenis ini ditetapkan oleh bank, sehingga penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan.
2.3.3
Persyaratan KPR Secara umum persyaratan dan ketentuan yang diperlakukan oleh bank untuk
nasabah yang akan mengambil KPR relatif sama. Baik dari sisi administrasi maupun dari sisi penentuan kreditnya. Untuk mengajukan KPR, pemohon harus melampirkan: a.
KTP suami dan atau istri (bila sudah menikah)
b.
Kartu Keluarga
12
c.
Keterangan penghasilan atau slip gaji
d.
Laporan keuangan (untuk wiraswasta)
e.
NPWP Pribadi (untuk kredit diatas Rp 100 juta)
f.
SPT PPh Pribadi (untuk kredit diatas Rp 50 juta)
g.
Foto kopi sertifikat induk dan atau pecahan (bila pembelian dari developer)
h.
Foto kopi sertifikat (bila jual beli perorangan)
i.
Foto kopi IMB Dalam mengajukan permohonan pada umumnya fasilitas KPR pemohon
akan dikenakan beberapa biaya, diantaranya biaya appraisal, biaya notaris, provisi bank, biaya asuransi kebakaran, biaya premi asuransi jiwa selama masa kredit. Selain itu untuk fasilitas ini juga terdapat beberapa metode untuk dilakukan perhitungan bunga KPR. Secara umum dikenal tiga metode perhitungan bunga yaitu dengan metode Flat, Effektif, dan Annuitas tahunan dan bulanan. Dalam praktiknya suku bunga yang sering digunakan yaitu suku bunga effektif atau annuitas. 2.3.4
Keuntungan KPR
Beberapa keuntungan dari penggunaan fasilitas KPR ini adalah: a.
Nasabah tidak harus menyediakan dana secara tunai untuk membeli rumah. Nasabah cukup menyediakan uang muka.
b.
Karena KPR memiliki jangka waktu yang panjang, angsuran yang dibayar dapat diiringi dengan ekspektasi peningkatan penghasilan.
2.3.5 Hal-hal yang perlu diperhatikan a.
Bila membeli rumah dari perorangan, pastikan bahwa sertifikat yang ada tidak bermasalah dan ada IMB sesuai dengan kondisi bangunan yang ada.
b.
Bila membeli rumah dari developer, pastikan bahwa developer dimaksud telah mempunyai ijin-ijin, antara lain: -
Ijin peruntukan tanah: ijin lokasi, aspek penata-gunaan lahan, site plan yang telah disahkan, dan sebagainya.
-
Prasarana sudah tersedia
13
-
Kondisi tanah matang
-
Sertifikat tanah minimal SHGB atau HGB Induk atas nama developer
-
IMB Induk
c.
Kenali reputasi penjual apabila perorangan atau developer.
d.
Jangan melakukan transaksi jual beli di bawah tangan. Artinya apabila rumah yang akan dibeli masih dalam status dijaminkan di bank, maka lakukanlah pengalihan kredit pada Bank yang bersangkutan dan dibuat akte jual beli di hadapan notaris. Dengan arti lain yaitu atas dasar kepercayaan saja dan tanda buktinya hanya berupa kwitansi biasa, karena bank tidak mengakui transaksi yang seperti ini.
2.4
Kredit Bermasalah Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana debitur sudah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sebagaimana yang telah disepakati diawal. Dimana debitur menyepakati persetujuan diawal untuk melakukan pengembalian kredit telah mengalami kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami kerugian yang berpotensi. Beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah tersebut perlu disadari bahwa tidak sepenuhnya kesalahan terletak pada pihak debitur, dari bank sendiri juga bisa melakukan kesalahan tersebut. Maka dari itu bank harus menyadari agar dapat mencegah atau menangani permasalahannya dengan baik. Adapun faktor yang menjadi penyebab kredit bermasalah bisa berasal dari intern bank maupun ekstern bank. a.
Faktor Internal Bank Analisis yang dilakukan kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu yang ditentukan. Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis kredit dengan tepat dan akurat.
14
Kurangnya
pemahaman
terhadap
kebutuhan
keuangan
yang
sebenarnya dari calon debitur dan manfaat kredit yang diberikan. Adanya kolusi antara pihak bank dengan calon debitur, sehingga bank memutuskan memberikan kredit kepada calon debitur tersebut padahal seharusnya kredit itu tidak diberikan. Adanya campur tangan yang terlalu besar dari pihak terkait, misalnya direktur bank atau yang lainnya sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit. b.
Faktor Eksternal Bank Kesalahan Nasabah Debitur yang tidak kompeten, tidak jujur. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar juga. Debitur sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank karena
debitur
tidak
memiliki
kemauan
dalam
memenuhi
kewajibannya. Penyelewengan dengan tidak menggunakan dana kreditnya sesuai dengan tujuan penggunaan. Unsur ketidaksengajaan yang dilakukan debitur. Debitur tersebut memiliki
kemauan
untuk
membayar,
tetapi
tidak
mampu
dikarenakan mungkin terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya terjadi bencana alam, ketidakstabilan perekonomian Negara. Faktor eksternal bank juga akibat perubahan pada external environment, seperti perubahan political dan legal environment, deregulasi sector financial dan ekonomi menimbulkan pengaruh yang merugikan debitur. Problem loan akan timbul oleh external environment sebagai akibat gagalnya pengelola dengan tepat mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.
15
2.5
Faktor Penentu Penanganan Kredit Bermasalah Kondisi debitur yang masih mempunyai prospek usaha dan agunan, memiliki kemampuan dan iktikad yang baik merupakan faktor paling penting dalam menentukan jenis penanganan kredit yang akan dilaksanakan oleh bank. Ketika kredit menjadi bermasalah, dampak yang terjadi kondisinya bisa menjadi baik atau buruk. Berikut adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi faktor-faktor tersebut: 1.
Prospek / Kemampuan, kriteria yang digunakan yaitu: a. Kondisi operasional perusahaan b. Kemampuan dalam menghasilkan laba c. Kelengkapan dan perawatan yang dilakukan untuk mesin dan alat produksi lainnya d. Peluang pasar, dan strategi dalam pemasaran
2.
Agunan a. Kondisi pengikatan b. Nilai transaksi c. Kelengkapan dokumen kepemilikan d. Penguasaan dokumen kepemilikan e. Kestabilan harga barang f. Kemudahan untuk dilakukan penjualan g. Adanya standar harga h. Kemudahan dipindahtangankan i. Umur ekonomis barang
3.
Iktikad a. Reaksi terhadap saran yang diberikan oleh bank b. Kesediaannya untuk dilakukan kunjungan oleh bank c. Keterbukaan dalam menerima kunjungan bank d. Transaksi keuangan yang melalui bank e. Kesesuaian penggunaan kredit dengan rencana awal f. Pandangan terhadap sebab terjadinya masalah.
16
Dalam mengambil langkah untuk melakukan penanganan, bank tidak diperkenankan untuk mendasarkan pada kondisi suatu macam faktor saja, tetapi harus berdasarkan kombinasi kondisi faktor diatas. Terlepas dari faktor yang tersebut diatas, tindakan awal yang perlu diambil dalam menangani kredit bermasalah antara lain: a. Membujuk debitur agar bisa menjadi kooperatif b. Memperkuat posisi jaminan c. Mencari informasi tentang usaha lain debitur d. Penagihan intesif harus terus dilakukan. 2.6
Pembinaan Kredit Bermasalah Kredit bermasalah sebaiknya diselesaikan secepatnya agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Pembinaan kredit bermasalah dilakukan dengan mengola kredit bermasalah agar dapat diperoleh hasil yang optimal sesuai dengan tujuan dari pemberian kredit tersebut. Pembinaan dilakukan terhadap debitur yang masih mempunyai prospek dan mempunyai iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Adapun cara yang dilakukan untuk melakukan pembinaan kredit terdapat beberapa metode, diantaranya yaitu: a. Penagihan Intensif oleh Bank, dilakukan terhadap nasabah yang masih berprospek dan dianggap masih mempunyai iktikad baik, namun telah menunjukkan gejala-gejala kearah kredit bermasalah. Syarat minimal yang harus dipenuhi untuk berhasilnya pelaksanaan penagihan adalah bahwa nasabah masih memiliki iktikad baik, usahanya masih berjalan sehingga masih mampu memberikan penghasilan, masih memiliki persediaan berupa bahan baku, barang jadi, barang setengah jadi, dan barang dagangan, serta masih memiliki tagihan pada pihak ketiga. Dengan pelaksanaan penagihan intensif kepada nasabah ini diharapkan nasabah mampu memenuhi kewajibannya. b. Rescheduling, merupakan upaya yang dilakukan
yaitu dengan merubah
syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk grace period baik termasuk
17
besarnya jumlah angsuran maupun tidak. Syarat untuk melaksanakan tindakan ini dapat diberikan kepada debitur yang masih menunjukkan iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan pembuktian secara kuantitatif yang juga merupakan alternatif terbaik. Adapun caranya antara lain: - memperpanjang jangka waktu pelunasan utang - memperpanjang jangka waktu pelunasan tunggakan bunga - memperpanjang jangka waktu pelunasan pokok dan/atau tunggakan angsuran, buga, serta perubahan jumlah angsuran - pergeseran atau perpanjanagn grace period dan pergeseran rencana pelunasan - kombinasi bentuk-bentuk rescheduling diatas. c. Reconditioning, merupakan upaya yang dilakukan yaitu dengan perubahan pada sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit dengan tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan. Tindakan ini bisa diberikan kepada debitur yang masih mempunyai iktikad baik untuk melunasi kewajibannya berdasarkan pembuktian secara kuantitaif yang merupakan alternatif terbaik, juga perlu diperhatikan faktor pendukung lainnya. Bentuk tindakan recondiioning yaitu sebagai berikut: - perubahan tingkat suku bunga - perubahan keringanan tunggakan pokok, dan denda - perubahan struktur permodalan perusahaan debitur - perubahan syarat disposisi kredit - penambahan jaminan - kombinasi bentuk-bentuk reconditioning diatas. d. Restructuring, merupakan upaya yang dilakukan dengan perubahan pada syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan dan equity bank yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling dan/atau reconditioning. Syarat melakukan restructuring yaitu dapat diberikan kepada debitur yang masih memiliki iktikad baik untuk melunasi kewajibannya
18
berdasarkan pembuktian secara kuantitatif yang merupakan alternatif terbaik. Bentuk restructuring antara lain: - penambahan kredit untuk kredit modal kerja dan investasi - mengadakan penjualan aktiva yang tidak produktif untuk menurunkan tunggakan bunga - kontrol biaya yang ketat - penghapusan kegiatan yang tidak memberikan keuntungan - mengurangi biaya over head - penagihan piutang perusahaan yang lebih agresif, dan sebagainya. e. Management Assistancy, merupakan bantuan konsultasi dan manajemen professional yang diberikan bank kepada debitur yang masih mempunyai propek usaha dan iktikad baik untuk melunasi kewajibannya. Syarat pemberian bantuan manajemen ini dapat diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan manajemen sehingga perencanaan perusahaan nasabah kurang terarah, organisasi yang melemah, pembagian tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas serta sistem internal control yang lemah. 2.7
Restrukturisasi Kredit Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: a.
penurunan suku bunga Kredit;
b.
perpanjangan jangka waktu Kredit;
c.
pengurangan tunggakan bunga Kredit;
d.
pengurangan tunggakan pokok Kredit;
e.
penambahan fasilitas Kredit; dan/atau
f.
konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.
Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, terkait Restrukturisasi Kredit, Bank hanya dapat
19
melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a.
debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit, dan
b.
debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.
Terkait dengan restrukturisasi kredit, bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk: a. penurunan penggolongan kualitas kredit; b. peningkatan pembentukan PPA (Penyisihan Penghapusan Aktiva); c. penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual. Pengertian Restrukturisasi dalam arti luas menurut Pedoman Akuntani Perbankan Indonesia atau PAPI, mencakup perubahan struktur organisasi manajemen, operasional, sistem dan prosedur, keuangan, aset, utang, pemegang saham, legal dan sebagainya. 2.8
Penetapan Kualitas Kredit yang Direstrukturisasi Kualitas kredit setelah direstrukturisasi detetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Bagian Keempat 1) Kualitas kredit setelah direstrukturisasi ditetapkan sebagai berikut: a. paling tinggi sama dengan kualitas kredit sebelum dilakukan restrukturisasi kredit, sepanjang debitur belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut selama 3 kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan. b. dapat meningkat paling tinggi 1 tingkat dari kualitas kredit sebelum dilakukan restrukturisasi, setelah debitur memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut selama 3 kali periode. c. berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10:
20
-
setelah penetapan kualitas kredit sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas; atau
-
dalam hal debitur tidak memenuhi syarat-syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjenajian Restrukturisasi Kredit, baik selama maupun setelah 3 kali periode kewajiban pembayraan sesuai waktu yang diperjanjikan.
2) Berdasarkan factor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dalam hal pelaksanaan Restrukturisasi Kredit tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57. 3) Dalam hal periode pemenuhan kewajiban angsuran pokok dan/atau bunga kurang dari 1 bulan, peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf b dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 3 bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Kredit. a)
Syarat Restrukturisasi Kredit Alternatif yang terbaik untuk melakukan tindakan restrukturisasi kredit salah satunya yaitu dengan pembuktian secara kuantitatif. Berbagai faktor yang mendukung untuk melakukan restrukturisasi kredit misalnya sarana produksi yang masih baik dengan kapasitas yang masih dapat ditingkatkan, usaha yang dikelola dengan manajemen yang professional, dan mempekerjakan karyawan yang memiliki kualitas yang cukup terampil serta menggunakan teknologi yang memadai.
b)
Risiko Penyelamatan Kredit Bermasalah Dengan Restrukturisasi Kredit Beberapa risiko yang terjadi yaitu: a. Nasabah merasa lega, karena tidak ada tekanan, dan mengalihkan dana yang ada untuk membayar kewajiban yang lainnya; b. Terkadang kondisi ini digunakan nasabah untuk menghindari masalah; c. Pengawasan
menjadi
kurang
ketat
karena
dianggap
tidak
menunggak. Penetapan kualitas kredit yang direstrukturisasi Bank hanya dapat
21
dilakukan terhadap debitur yang memenuhi kriteria, yaitu debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit, dan debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi. Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar debitur. Kredit kepada pihak terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik. Setiap tahapan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Kredit dan hasil analisis yang dilakukan Bank dan konsultan keuangan independen terhadap kredit yang direstrukturisasi wajib didokumentasikan secara lengkap dan jelas. Setelah terjadi tahap penanganan seperti yang diuraikan diatas, maka akan dihasilkan beberapa pilihan untuk penyelamatan dan/atau penyelesaian
terhadap
suatu
fasilitas
kredit
yang bermasalah.
Penyelesaian selanjutnya dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan apabila terhadap debitur yang mendapat kredit kecil baik yang masih memiliki prospek maupun yang sudah tidak mempunyai prospek, serta tidak memenuhi kewajibannya maka penagihan dapat dilakukan secara intensif oleh bank. Namun apabila terjadi pada debitur yang kurang mempunyai
prospek
dan
tidak
memiliki
iktikad
baik
untuk
menyelesaikan kewajibannya, maka dapat ditempuh dengan cara exit dalam bentuk take over yaitu novasi, kompensasi, likuidasi, subrogasi, penebusan jaminan, serta lelang oleh bank. Sedangkan terhadap debitur yang sudah tidak mempunyai prospek namun masih memiliki iktikad baik untuk melunasi kewajibannya, maka dapat diberikan keringanan tunggakan bunga, denda, dan biaya lain-lain. Dan untuk debitur yang sudah tidak memiliki prospek dan tidak mempunyai iktikad baik dalam memenuhi kewajibannya, penyelesaian dapat ditempuh melalui pihak ketiga yaitu Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau Pengadilan Negeri.
22
Apabila kredit bermasalah yang sudah diberikan pembinaan malah menjadi kolektibiltas macet dan menurut pertimbangan bank debitur sulit untuk ditagih, kredit tersebut dapat dihapuskan dalam artian dihapuskan dari pembukuan dan dicatat secara terpisah, mengurangi cadangan penghapusan piutang, menjadi beban laba/rugi, dan
tidak
menghapuskan
piutang
bank
kepada
debitur.
23
