BAB II LANDASAN TEORI
A. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi di bidang akuntansi. Salah satu reformasi yang dilakukan adalah keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, yang dimulai tahun anggaran 2008. Hal ini ditegaskan dalam Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 184 ayat (3) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
9
10
pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Walaupun basis akrual berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun 2010, tetapi apabila entitas pelaporan belum dapat menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) ini, entitas pelaporan dapat menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Berbasis Kas Menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan untuk pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010).
11
Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaaan
keuangan
negara/
daerah
adalah
penyampaian
laporan
pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. 1.
Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi :
“Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Dengan demikian , SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Selain itu, SAP bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut. 2.
Ruang Lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diterapkan di lingkup pemerintahan,
yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/ daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh
12
pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Adapun prinsip akuntansi yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut : a.
Basis akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan – LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima; sedangkan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan. Basis akrual untuk Neraca berati bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diteria atau dibayar.
b.
Prinsip nilai historis Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas.
c.
Prinsip realisasi Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.
d.
Prinsip substansi mengungguli bentuk formal Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/ berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.
13
e.
Prinsip periodisitas Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
f.
Prinsip konsistensi Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.
g.
Prinsip pengungkapan lengkap Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
h.
Prinsip penyajian wajar Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan prinsip ini harus diterapkan oleh seluruh
Kementerian dan Lembaga Non Kementerian sebagai indikator imlementasi/ pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada masing – masing Satuan Kerja dibawahnya baik yang berada di Pemnerintah Pusat maupun tingkat daerah. 3.
Tujuan dan Peranan Standar Akuntansi Pemerintah Tujuan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan adalah untuk
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah.
14
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah digunakan sebagai acuan bagi : a. b. c. d.
Penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar;dan Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar Dari uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa empat acuan dari
kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah merupakan bagian dari tujuan dan peranan standar akuntansi pemerintahan.
B. Reviu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden dalam penyusunan Laporan Keuangan terikat pada ketentuan : 1.
Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian maka sesuai dengan Pasal 55 Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004, laporan keuangan BPN Semesteran dan Tahunan harus disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) yang ditandatangani oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga. Pernyataan Tanggung Jawab memuat pernyataan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
2.
Sebagai dasar pembuatan Pernyataan Tanggung Jawab tersebut, Aparat Pengawasan Intern (API) Kementerian Negara/ Lembaga atau Pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal/ Pejabat yang setingkat harus melakukan reviu atas laporan keuangan BPN semesteran dan tahunan, yang hasilnya dituangkan dalam Pernyataan Telah Direviu. Hal tersebut diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Pasal 57
15
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 3.
Kegiatan reviu di lingkungan BPN RI dilaksanakan oleh Inspektorat Utama yang merupakan unit eselon I yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengawasan.
Definisi pengawasan internal sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 adalah : Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Sistem Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Pengendalian Intern. Kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) saja, tetapi juga dari sistem pengendalian internnya. Untuk itu, Unit Akuntansi
instansi harus mendesain, mengoperasikan, dan memelihara
Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang baik dalam rangka menghasilkan informasi keuangan yang andal. Sesuai perannya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maka Inspektorat Utama BPN RI perlu melaksanaan Reviu yang dilakukan oleh tim secara paralel dengan penyusunan laporan keuangan Badan Pertanahan Nasional RI. Reviu tersebut dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal pelaporan. Kegiatan-
16
kegiatan dalam proses pelaksanaan tersebut meliputi penelusuran angka, permintaan keterangan dan prosedur analitis. Pelaksanaan reviu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan Keuangan BPN RI yang telah direviu disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka pemberian pendapat (opini). Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 definisi Reviu adalah sebagai berikut : Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/ Lembaga yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam upaya membantu Menteri/ Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga yang berkualitas. Dengan adanya reviu laporan keuangan diharapkan dapat membantu Satuan Kerja Kanwil BPN Provinsi/ Kantor Pertanahan menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Reviu dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan berjenjang mulai dari tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) sampai dengan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) melalaui serangkaian aktivitas untuk :
17
1. 2. 3.
Menelusuri angka – angka laporan keuangan ke catatan akuntansi dan dokumen sumber; Permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan data transaksi; Analitik untuk mengetahui hubungan dengan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa. Indikator yang digunakan dalam penilaian asersi oleh pereviu mempedomani
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yaitu : 1.
Pengakuan Pengakuan transaksi adalah penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu transaksi dalam catatan akuntansi sehingga menjadi bagian yang melengkapi unsur akun laporan keuangan. Kriteria minimum yang harus dipenuhi oleh suatu transaksi untuk diakui adalah: (a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan transaksi tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan; dan (b) transaksi tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
2.
Pengukuran Pengukuran transaksi adalah penetapan nilai uang transaksi untuk dapat diakui dan dimasukkan ke dalam akun laporan keuangan. Pengukuran akun dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis, dimana : (a) aset dicatat sebesar pengeluaran kas/setara kas/nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, dan (b) kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
3.
Pelaporan Pelaporan transaksi adalah pengelompokan dan penyajian suatu transaksi ke dalam akun laporan keuangan berdasarkan kriteria yang diatur dalam SAP.
4.
Akurasi Akurasi informasi adalah penyajian informasi dalam laporan keuangan Kementerian/ Lembaga secara benar dan tepat.
5.
Kehandalan Kehandalan informasi adalah penyajian informasi dalam laporan keuangan Kementerian/ Lembaga yang didasarkan pada fakta secara jujur, dapat
18
diverfikasi, bebas dari pengertian menyesatkan, dan bebas dari kesalahan material. 6.
Keabsahan Keabsahan informasi adalah penyajian informasi dalam laporan keuangan Kementerian/ Lembaga yang didukung dengan dokumen sumber transaksi yang sah dan memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa reviu laporan keuangan
merupakan cara untuk menilai implementasi / pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui indikator yang telah disebutkan diatas pada Satuan Kerja Pemerintah.
C. Penyelenggaraan Akuntansi dan Penyajian Laporan Keuangan Penyelenggaraan akuntansi adalah serangkaian kegiatan pemrosesan data untuk menghasilkan laporan keuangan mulai dari pengumpulan, pencatatan, dan pengikhtisaran data sedangkan penyajian laporan keuangan Kementerian Negara/ Lembaga adalah pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/ Lembaga. (Sri Mulyani, 2010 : 42) Seluruh kebijakan yang diterapkan pemerintah mempunyai tujuan untuk memperbaiki
penyelanggaraan
pemerintahan.
Perbaikan
penyelanggaraan
akuntansi merupakan salah satu indikator kinerja Kementerian/ Lembaga yang setiap tahunnya dievaluasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam penelitian ini adalah Inspektorat Utama BPN RI yang kemudian menuangkan hasilnya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Keuangan.
19
1.
Laporan Keuangan Pemerintah Dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga Pasal 8 menyebutkan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga terdiri dari : a.
Laporan Realisasi Anggaran Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.
b.
Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
c.
Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang dianjurkan untuk diungkapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
2.
Pengujian SPI (Sistem Pengendalian Intern) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang –undangan Indikator awal hasil pemeriksaan kinerja keuangan pada Inspektorat Utama BPN RI adalah hasil penilaian Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan diakhiri dengan uji kepatuhan terhadap perundang-undangan. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 259/KEP-28/VII/2011 tentang Standar Audit di Lingkungan Badan
20
Pertanahan Nasional Republik Indonesia bahwa seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan harus memahami rancangan sistem pengendalian intern dan menguji penerapannya. Pemahaman atas sistem pengendalian intern dapat dilakukan melalu permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi catatan dan dokumen, atau mereviu laporan pihak lain. Auditor harus
menggunakan
pertimbangan
professional
untuk
mendeteksi
kemungkinan adanya ketidakpatuhan tehadap peraturan perundang – undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (abuse). 3.
Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Adapun indikator materi pemeriksaan yang digunakan dalam penilaian penyelenggaraan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Pengertian karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah ukuran – ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi
akuntansi
sehingga
dapat
memenuhi
tujuannya.
Keempat
karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki : a.
Relevan Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya memiliki umpan balik (feedback value) yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu dan memiliki manfaat prediktif (predictif value) yang dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan dating berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Selain itu juga informasi yang disajikan harus tepat waktu dan lengkap.
21
b.
Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dari kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur artinya informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan, dapat diverifikasi atau dengan kata lain informasi dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menujukkan simpulan yang tidak berbeda jauh, serta diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu (netralitas).
c.
Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
d.
Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.
4.
Kendala
Penyelenggaraan
Akuntansi
dan
Penyajian
Laporan
Keuangan Pemerintah Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu : a. Materialitas Adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus diman kekurangan atau salah saji terjadi. b. Pertimbangan biaya dan manfaat Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya.
22
c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah.
D. Hubungan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan Reviu Laporan Keuangan Seperti dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32 tentang Keuangan Negara berbunyi : (1)
Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
(2)
Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dalam peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Governmental Accounting Standards Board (GASB) dalam Concepts Statement No.1 tentang Objectives of Financial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan. Akuntabilitas merupakan tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah. Seperti telah dijelaskan diawal, bahwa wujud dari upaya peningkatan akuntabilitas adalah dengan melaksanakan reviu laporan keuangan sebelum laporan keuangan tersebut diberikan opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Reviu laporan keuangan
23
merupakan upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Besar kecilnya implementasi/ pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Satuan Kerja akan terlihat pada hasil reviu yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Standar Reviu Laporan Keuangan (2010 : 36) menyebutkan “ salah satu sasaran reviu adalah Menteri/ Pimpinan Lembaga memperoleh keyakinan bahwa Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)”. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi/ pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) akan mempengaruhi keberhasilan reviu sebagai upaya Quality Assurance atas laporan keuangan yang disusun Kementerian/ Lembaga.
E. Hubungan Hasil Reviu dengan Penyelenggaraan Akuntansi dan Penyajian Laporan Keuangan Seperti dijelaskan pada PMK No.41/PMK.09/2010 bahwa tujuan reviu adalah untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan Kementerian/ Lembaga serta memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi laporan keuangan Kementerian/ Lembaga serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaski sesuai dengan SAP kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga yang berkualitas.
24
Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (2010:40) menyatakan untuk mencapai tujuan tersebut maka hasil reviu yang merupakan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, harus ditindaklanjuti oleh pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi dengan segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang. Hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/ Lembaga untuk memberikan simpulan apakah laporan keuangan telah atau belum disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) akan tetapi ruang lingkup reviu jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat (opini) atas laporan keuangan secara keseluruhan. Paragraf penjelas hasil reviu menguraikan perbaikan material dalam penyelenggaraan akuntansi dan/ atau koreksi penyajian laporan keuangan Kementerian/ Lembaga yang belum atau belum selesai dilakukan oleh unit akuntansi. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan pemerintah (Lembaga) secara tidak langsung yang dihubungkan melalui adanya reviu laporan keuangan, hal tersebut dapat terlihat pada pernyataan
Standar Reviu diatas
bahwa hasil reviu kemudian digunakan untuk perbaikan penyelenggaraan akuntansi yang bertujuan meningkatkan kualitas laporan.
25
F. Jurnal Penelitian Sebelumnya Dari pernyataan – pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa keuangan pemerintah perlu dikelola secara sistematis sesuai perundang-undangan yang berlaku, disertai adanya implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sehingga keefektifan, keefisienan dan keekonomisan yang dilaksanakan oleh pemerintah tercapai. Penulis mengambil kesimpulan jurnal Binsar Simanjuntak (2010 : 13) bahwa dalam pelaksanaan akuntansi basis akrual diperlukan beberapa persyaratan antara lain : (1) Sistem Akuntansi dan IT Based System termasuk sistem pengendalian intern yang andal (2) Komitmen Pimpinan, dan (3) SDM yang memadai. Selain itu juga penulis mengambil kesimpulan dari jurnal Andhisa Setya Hapsari bahwa kualitas pelaporan keuangan pemerintah terbentur oleh idealita dan realita yang bertentangan. Salah satu contoh masih adanya Satuan Kerja pemerintah yang belum paham tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang seharusnya diterapkan. Tabel. 2.1 Jurnal Penelitian Sebelumnya Judul dan Penulis Hasil Penelitian Penerapan Akuntansi berbasis akrual Di a. Sistem akuntansi berbasis akrual sektor pemerintahan Di Indonesia oleh merupakan sistem akuntansi modern Dr. Binsar H. Simanjuntak Ak, MBA, yang banyak diterapkan di negara CMA, 2010. maju. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya 5 tahun. Terbitnya PP 71 tahun 2010 merupakan implementasi UndangUndang tersebut, walaupun untuk penerapannya dapat dilakukan
26
Judul dan Penulis
Hasil Penelitian secara bertahap. b. Dengan penerapan akuntansi berbasis akrual diharapkan akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemerintah, masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan, maupun bagi pengembangan profesi akuntansi dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Manfaat bagi pemerintah, antara lain untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Manfaat bagi masyarakat pengguna laporan keuangan, antara lain apabila laporan keuangan disajikan dengan basis akrual memungkinkan pengguna laporan untuk ¡menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas serta pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya kepada, atau melakukan bisnis dengan suatu entitas pemerintah. Penerapan akuntansi berbasis akrual memerlukan SDM yang andal di bidang akuntansi, oleh karena itu profesi akuntansi diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam penyediaan dan pengembangan SDM akuntansi di sektor pemerintahan. c. Akhirnya, agar pelaksanaan akuntansi basis akrual diperlukan beberapa persyaratan antara lain : (1) Sistem Akuntansi dan IT Based System termasuk sistem
27
Judul dan Penulis
Hasil Penelitian pengendalian intern yang andal (2) Komitmen Pimpinan, dan (3) SDM yang memadai.
Tinjauan Kebermanfaatan Laporan a. Keuangan Auditan BPK (Refleksi Eksistensi dan Peranan BPK) oleh Andhisa Setya Hapsari, 2008
b.
Pengaruh penerapan Standar Akuntansi a. Pemerintahan terhadap kualitas Laporan Keuangan oleh Purwaniati
Dari hasil penelitian atas 362 Laporan Keuangan Pemerintah diketahui ada 3 daerah yang dikategorikan baik laporan keuangannya yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Sambas, selebihnya belum dapat dikatakan baik. Hal ini karena adanya benturan antara idealita dan realita. Idealnya laporan keuangan pemerintah harus memenuhi prinsip-prinsip atau standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Akan tetapi realita di lapangan tidak begitu. Hal ini disebabkan dalam tataran konsep, sebagai konsekuensi dari tidak matangnya teori akuntansi pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan terkandung bias. SAP sendiri pada dasarnya juga belum matang dan pemerintah mengakui hal tersebut. Dalam tataran manusia, kualitas SDM yang rendah terkait pemahaman dan penerapan akuntansi pemerintahan menyebakan laporan keuangan akuntansi jauh dari terpenuhinya karakteristik kualitas informasi akuntansi. Selain itu dalam tataran praktik, rendahnya dan sedikitnya aparat pemerintah yang mengerti mengenai akuntansi menyebabkan tidak dipenuhinya kualitas informasi akuntansi dalam hal understandability atau keterpahaman. Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006 yang disusun
28
Judul dan Penulis Nugraheni dan Imam Subaweh, 2008
Hasil Penelitian sebelum penerapan SAP belum dapat memecahkan permasalahan pencatatan keuangan dan belum ada cara untuk memecahkan permasalahan pencatatan keuangan, dengan demikian laporan keuangan yang disusun belum mencerminkan laporan keuangan yang baik. b. Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007 dan 2008 yang disusun setelah penerapan SAP, dengan dukungan pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB, dan ketersediaan sarana dan prasarana telah memenuhi karakteristik laporan keuangan yang baik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Persentase jawaban responden yang menyatakan setuju sebesar 60% 80% bahwa laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional memenuhi karakteristik relevan yaitu telah memuat informasi yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu, memuat informasi yang dapat membantu memprediksi masa yang akan datang, penyajian informasi dilaksanakan tepat waktu, dan penyajian informasi telah dilaksanakan secara lengkap dan jelas. c. Persentase jawaban responden sebesar 49% - 72% menyatakan bahwa laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional memenuhi karakteristik laporan keuangan yang andal yaitu laporan keuangan
29
Judul dan Penulis
Hasil Penelitian telah memuat informasi yang disajikan secara jujur dan wajar, laporan keuangan dapat diuji oleh beberapa pihak dengan mendapatkan hasil yang tidak berbeda jauh, dan laporan keuangan bersifat netral. d. Persentase jawaban responden sebesar 87% - 89% menyatakan bahwa Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Departemen memenuhi karakteristik dapat dibandingkan yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan informasi dalam laporan keuangan entitas pelaporan lainnya. e. Persentase jawaban responden sebesar 57% - 62% menyatakan bahwa laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional memenuhi karakteristik dapat dipahami yaitu pengguna dapat memahami seluruh informasi yang disajikan, dan bentuk serta istilah yang digunakan dalam laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. f. Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006 sampai tahun 2008 oleh BPK-RI diberikan opini tidak memberikan pendapat, karena kelemahan dalam sistem pengendalian internal di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional terutama dalam kegiatan pengendalian yaitu kegiatan pengendalian terhadap kegiatan
30
Judul dan Penulis
Hasil Penelitian pokok instansi pemerintah dan kegiatan pengendalian dalam kaitannya dengan penilaian resiko.
Sumber : www.google.co.id (diakses antara bulan Juni – September 2011) Terdapat persamaan dan perbedaan antara ketiga jurnal penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya adalah penelitian ini membahas tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peningkatan kualitas laporan keuangan. Adapun perbedaan antara ketiga jurnal penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis menitikberatkan pada implementasi/ pelaksanaan SAP melalui hasil reviu, dan penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sebagai upaya peningkatan kualitas laporan keuangan, sedangkan Andhisa Setya Hapsari lebih menilai melalui laporan keuangan hasil audit BPK. Penelitian yang penulis lakukan lebih mengacu pada penelitian yang ketiga yaitu sama – sama memilih populasi di Inspektorat Jendral/ Inspektorat Utama sebaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Disini SAP mempunyai peran yang sangat vital dalam penyelenggaraan pemerintah, terutama terkait laporan keuangan yang merupakan wujud dari pertanggungjawaban. Penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan diperlukan untuk meningkatkan dan mencapai sasaran-sasaran yang telah direncanakan.
