BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Bank Syariah 2.1.1 Definisi Bank Syariah Beberapa pendapat mengenai definisi bank syariah, yaitu : 1. Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah : Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Menurut Muhammad (2005 : 1), bank syariah adalah : Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan perbankan yang operasional produknya dikembangkan berlandaskan pada Al.Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. 3. Menurut Harahap, Wiroso dan Yusuf (2010 : 5), bank syariah adalah : Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prisnip syariat islam dan tidak mengandalkan pada bunga. 12

Tujuan

bank

syariah

adalah

untuk

menunjang

pelaksanaan

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

2.1.2 Landasan Hukum Bank Syariah Menurut Sofyan, Wiroso dan Yusuf (2010:12): Mulai tahun 2008 perbankan syariah di Indonesia memiliki Undangundang tersendiri, yaitu Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2.1.3 Karakteristik Bank Syariah Menurut Antonio (2010 : 34) karakteristik dari bank syariah adalah : 1. 2. 3. 4. 5.

Melakukan investasi-investasi yang halal saja. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa Profit dan falah oriented Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.

2.1.4 Prinsip Bank Syariah Menurut Gunadarma (2010), Prinsip syariah adalah : Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Menurut Sofyan, Wiroso dan Yusuf (2010:6), dalam undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah : Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

13

2.1.5 Kegiatan Usaha Bank Syariah Menurut Zulkifli (2007:61), Secara umum, keseluruhan transaksi di perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yakni : 1. Produk pembiayaan. Produk-produk yang tergabung disini adalah produk yang bertujuan utnuk membiayai kebutuhan masyarakat. 2. Produk dana. Produk-produk yang tergabung disini adalah produk yang bertujuanuntuk menghimpun dana masyarakat. 3. Produk jasa. Produk-produk yang tergabung disini adalah produk yang dibuat untuk melayani kenbutuhan masyarakat yang berbasis pendapatan tanpa exposue pembiayaan. Menurut Undang-undang RI No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam menjalankan usahanya, baik dari segi penghimpunan dan penyaluran dana, bank syariah mempunyai beberapa prinsip operasional yaitu : 1. Penghimpunan Dana: Dana yang ditempatkan nasabah di Bank Syariah dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah dan Nasabah yang bersangkutan. a. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. b. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. c. Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS. d. Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya 14

dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. e. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2. Penyaluran Dana

Dalam Penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar pembiayaan bank syariah terbagi dalam kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu: a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memilih barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli adalah suatu prinsip yang menerapkan tata cara jual beli. Dalam prinsip ini, bank mengangkat nasabah sebagai agen untuk melakukan pembelian barang atas nama bank. b. Selanjutnya bank menjual barang tersebut kepada nasabah lain dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi bank. Prinsip ini bisa disebut dengan sistem mark up yakni semacam biaya bank yang diperhitungkan secara lum sum dalam bentuk nominal di atas nilai kredit yang diterima nasabah penerima kredit dari bank. c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil adalah suatu prinsip yang meliputi tata kerja pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana, pembagian hasil usaha dapat terjadi antara nasabah dengan bank. Hasil usaha bank yang dibagikan kepada nasabah penyimpan dana adalah laba usaha bank yang dihitung selama periode tertentu, sedangkan hasil usaha nasabah penerima dana yang dibagikan dengan bank adalah laba yang dihasilkan nasabah penerima dana dari salah satu usahanya yang secara utuh dibiayai oleh bank.

15

2.2 Pembiayaan Dalam Sistem Syariah 2.2.1 Pengertian Pembiayaan Pengertian pembiayaan berdasarkan Undang-Undang No.7 pasal 1 ayat 12 tahun 1992 : Pembiayaan berdasarkan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan berdasarkan Undang-Undang No.21 pasal 1 ayat 4 tahun 2008 tentang perbankan syariah : Pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewamenyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi sewa-menyewa jasa (multi jasa). Pembiayaan menurut Wiroso (2005:52) : Kegiatan pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen/nasabah dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen/nasabah. Pembiayaan dalam sistem syariah mempunyai peranan sebagai manager investasi, wakil atau pemegang amanat (custodian) dari pemilik dana atas investasi di sektor riil, sehingga seluruh keberhasilan dan resiko di dunia usaha atau pertumbuhan ekonomi secara langsung didistribusikan kepada pemilik dana sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Modus ini menghindarkan terjadinya gap antara sumber dana dengan investasi (saving-investment gap) sehingga menciptakan landasan pertumbuhan yang kuat. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam, 16

bunga pada perbankan syariah adalah riba dan hal tersebut diharamkan dalam Islam, seperti yang terdapat dalam QS AL-Baqarah :277-278: ”Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman,”Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiya.” Adapun

pengertian

riba

secara

bahasa

bermakna

ziyadah

(tambahan). Dalam pengertian lain secara linguisti, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Secara umum ekonom muslim/ulama menegaskan bahwa riba merupakan pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan kata lain riba adalah: “Penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam pokok sebagai imbalan karena menangguhkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.” Dalam ajaran agama Islam tata cara bermuamalat harus mengikuti perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan As-sunnah. Penekanan dalam pelarangan tersebut terutama berkaitan dengan praktekpraktek yang mengandung dan dapat menimbulkan riba. Pelarangan mengenai riba ini didasarkan pada firman Allah SWT dan sabda Rasulullah Muhammad SAW sebagai berikut :

“ Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena meraka berkata bahwa jual beli sama denga riba. Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) 17

kepada Allah SWT. Barang sipa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”

2.2.2 Jenis-jenis Pembiayaan Menurut Yusak Laksmana (2009:42), pembiayaan di bank syariah terbagi atas beberapa jenis berdasarkan bentuk akadnya. Namun, secara umum ada 3 jenis dasar transaksi pembiayaan di bank syariah, yaitu : 1.

Pembiayaan Jual-Beli. Kata kunci dari pembiayaan jual-beli adalah adanya barang yang diperjual-belikan. Dalam pembiayaan jual-beli bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Pembiayaan ini terdiri dari 3 macam, yaitu: murabahah, salam dan istishna.

2.

Pembiayaan Sewa-Menyewa. Pengertian pembiayaan sewa-menyewa dapat didefinisikan sebagai transaksi terhadap penggunaan manfaat suatu barang dan jasa dengan pemberian imbalan. Jenis pembiayaan ini terdiri dari ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik.

3.

Pembiayaan Bagi Hasil. Dalam pembiayaan dengan pola bagi hasil, bank dan nasabah akan bekerja sama dalam suatu usaha, bank sebagai lembaga keuangan akan terlibat dalam permodalan dan nasabah sebagai pelaku kegiatan ekonomi akan terlibat sebagai pelaksana usaha. Pembiayaan Bagi Hasil terbagi menjadi dua, yaitu Musyarakah dan Mudharabah.

Namun dalam hal ini penulis hanya membahas mengenai pembiayaan jual-beli murabahah.

2.3 Pembiayaan Jual Beli Murabahah

Transaksi saat ini yang paling banyak dilakukan oleh bank syariah baik umum syariah maupun cabang syariah bank konvensional maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah transaksi murabahah.

18

2.3.1 Definisi Pembiayaan Murabahah Adapun beberapa penyataan mengenai murabahah adalah sebagai berikut : 1. Menurut Antoni (2010:101), murabahah adalah : Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai’ al-murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. 2. Menurut fatwa dewan syariah nasional NO:04/DSN-MUI/N/2000 yang dimaksud dengan murabahah adalah : Menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba. 3. Menurut Harahap, Wiroso dan Yusuf (2007) murabahah adalah : Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

2.3.2 Landasan Syariah Menurut Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275 : ”Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Menurut Wiroso (2005:15-16), ada beberapa hadist nabi yang menyatakan sunnah diantaranya : Nabi Muhammad saw ditanya: ”pekerjaan apa yang paling baik?” Beliau menjawab : ”pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur” yaitu tidak ada tipuan dan khianat.

19

Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda : ”Ada tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual-beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).

2.3.3 Rukun-rukun Murabahah Harahap S. Sofyan, Wiroso, dan Yusuf M.(2010:164), rukun-rukun murabahah terdiri dari: 1. Ba’i (penjual) 2. Musytari (pembeli) 3. Mabi’ (barang yang diperjual belikan) 4. Tsaman (harga) 5. Ijab Qabul (pernyataan timbang terima) 2.3.4 Syarat-syarat Murabahah Syarat murabahah menurut antoni (2010:102) adalah : 1. 2. 3. 4.

Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Kontrak harus bebas dari riba. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. 5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Menurut Syaikh ’Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy (2006:95), syarat pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut : 1. Mengetahui harga pertama (harga pembelian) 2. Mengetahui besarnya keuntungan 3. Hendaklah barang yang menjadi modalnya termasuk barang yang dapat di takar, ditimbang, dan dihitung secara bijian. Oleh karena itu, kejujuran dan amanah sangat diharapkan dalam jual beli ini. 4. Sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama, dan 5. Transaksi pertama haruslah sah secara syara.

20

2.3.5 Aturan Murabahah Menurut Sofyan, Woroso dan Yusuf (2010:165-168), Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang murabahah sebagaikana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 (Fatwa,2006) sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah 1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba 2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam 3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. 4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembalian ini harus sah dan bebas riba. 5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang. 6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai dengan harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 7. Nasabah membayar harga barang yang disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Kedua : Ketentuan murabahah kepada nasabah 1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank 2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah kepada pedagang. 3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. 4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakati awal pesanan.

21

5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. 7. Jika uang muka memakai kontrak ’urbun sebagai alternatif uang muka, maka: a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi nasabah wajib melunasi kekurangannya. Ketiga : Jaminan dalam murabahah 1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya 2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang Keempat : Hutang dalam murabahah 1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank. 2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya. 3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan. Kelima

: Penundaan pembayaran dalam murabahah

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. 2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

22

Keenam : Bangkrut dalam murabahah Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

2.3.6 Uang Muka Dalam Murabahah Menurut Sofyan, Wiroso dan Yusuf (2010:169): Bank dapat meminta kepada nasabah (urbun) sebgai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat. Urbun menjadi bagian pelunasan piutang murabahah apabila murabahah jadi dilaksanakan. Tetapi apabila murabahah batal, urbun dikembalikan kepada nasabah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian bank maka bank dapat meminta tambahan dari nasabah.

2.3.7 Jenis-jenis Murabahah Jenis-jenis jual beli murabahah menurut Harahap, Wiroso dan Yusuf (2010:164) : 1. Murabahah tanpa pesanan artinya ada yang beli atau tidak bank syariah menyediakan barang dan 2. Murabahah berdasarkan pesanan atau biasa disebut murabahah kepada pemesan pembelian artinya bank syariah baru melakukan transaksi jual beli apabila ada pesan. Menurut Antonio (2010:103) murabahah jenis ini biasa disebut murabahah KPP (Kepada Pemesan Pembelian).

23

Gambar 2.1 Jenis Murabahah Tanpa Pesanan

Murabahah

Jenis

Pesanan

Cara Pembayaran

Mengikat Tunai

Tidak mengikat

Tangguh

Sumber : Wiroso (2005:37) Murabahah dapat dibedakan menjadi dua (2) macam, yaitu : 1. Murabahah tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, perbankan menyediakan barang dagangannya. 2. Murabahah berdasarkan pesanan, maksudnya perbankan syariah baru akan melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Terdiri dari : a. Murabahah berdasarkan pesanan bersifat mengikat, yaitu apabila telah pesan harus dibeli, dan b. Murabahah berdasarkan pesanan bersifat tidak mengikat, maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi

24

nasabah tidak terikat, artinya nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut. Berdasarkan pembayarannya, murabahah dapat dilakukan secara tunai atau secara tangguh. Namun sebagai lembaga keuangan, berdasarkan peraturan yang ada, bank tidak dimungkinkan berfungsi pula sebagai retailer dengan memiliki persediaan barang untuk dijual. Maka dalam praktiknya yang diterapkan bukanlah murabahah murni tetapi murabahah kepada pemesan pembelian (murabahah KPP).

2.4 Murabahah Kepada Pemesanan Pembelian (KPP) 2.4.1 Definisi Murabahah Kepada Pemesan Pembelian (KPP) Menurut Antonio (2010:103), murabahah kepada pemesan pembelian (Murabahah KPP) adalah : Dua pihak atau lebih saling bernegosiasi dan berjanji untuk melaksanakan kesepakatan di mana pemesan meminta pembeli membeli asset yang selanjutnya akan dibeli oleh pemesan dengan harga pokok ditambah keuntungan. Menurut Antonio (2010:103), ide tentang jual beli murabahah KPP berakar pada dua alasan berikut. 1. Mencari pengalaman. Satu pihak yang berkontrak (pemesan pembelian) meminta pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah aset. Pemesan berjanji akan membeli aset tersebut dan memberinya keuntungan. Biasanya dilakukan secara kredit pembayarannya, karena ingin mencari informasi dibanding alasan kebutuhan yang mendesak terhadap aset tersebut. 2. Mencari pembiayaan. Dalam operasi perbankan syariah, motif pemenuhan kebutuhan pengadaan aset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank. Pada gilirannya,

25

pembiayaan yang diberikan akan membantu memperlancar arus kas (cash flow) yang bersangkutan.

Secara umum, gambaran aplikasi perbankan dari murabahah dalam menurut Antonio (2010:107) adalah sebagai berikut: Gambar 2.2 Alur Aplikasi Pembiayaan Murabahah

Sumber : Syafi’i Antonio (2010:107)

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli murabahah KPP ini terdiri dari:

1. Ada tiga pihak yang terkait yaitu:

a. Pemohon atau pemesan barang dan ia adalah pembeli barang dari lembaga keuangan. b. Penjual barang kepada lembaga keuangan. c. Lembaga keuangan yang memberi barang sekaligus penjual barang kepada pemohon atau pemesan barang. 2. Ada dua akad transaksi yaitu: a. Akad dari penjual barang kepada lembaga keuangan. b. Akad dari lembaga keuangan kepada pihak yang minta dibelikan (pemohon). 26

3. Ada tiga janji yaitu:

a. Janji dari lembaga keuangan untuk membeli barang. b. Janji mengikat dari lembaga keuangan untuk membali barang untuk pemohon. c. Janji mengikat dari pemohon (nasabah) untuk membeli barang tersebut dari lembaga keuangan.

2.4.2 Jenis Murabahah Kepada Pemesan Pembelian (murabahah KPP) Menurut Harahap, Wiroso, dan Yusuf (2010:164), murabahah berdasarkan pesanan (murabahah KPP) dapat dikategorikan dalam : 1. Sifatnya mengikat, artinya murabahah berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan. 2. Sifatnya tidak mengikat, artinya walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut. Menurut Abdullah bin Muhammad (1427H:261-162), jual beli murabahah KPP janji mengikat melalui beberapa langkah tahapan, diantara yang terpenting adalah:

1. Pengajuan permohonan nasabah untuk pembiayaan pembelian barang. a. Penentuan pihak yang berjanji untuk membeli barang yang diinginkan dengan sifat-sifat yang jelas. b. Penentuan pihak yang berjanji untuk membeli tentang lembaga tertentu dalam pembelian barang tersebut. 2. Lembaga keuangan mempelajari formulir atau proposal yang diajukan nasabah. 3. Lembaga keuangan mempelajari barang yang diinginkan. 4. Mengadakan kesepakatan janji pembelian barang. a. Mengadakan perjanjian yang mengikat. b. Membayar sejumlah jaminan untuk menunjukkan kesungguhan pelaksanaan janji. 27

c. Penentuan nisbat keuntungan dalam masa janji. d. Lembaga keuangan mengambil jaminan dari nasabah ada masa janji ini. 5. Lembaga keuangan mengadakan transaksi dengan penjual barang (pemilik pertama). 6. Penyerahan dan kepemilikan barang oleh lembaga keuangan. 7. Transaksi lembaga keuangan dengan nasabah. a. Penentuan harga barang. b. Penentuan biaya pengeluaran yang memungkinkan untuk dimasukkan kedalam harga. c. Penentuan nisbat keuntungan (profit). d. Penentuan syarat-syarat pembayaran. e. Penentuan jaminan-jaminan yang dituntut. Menurut Bakr bin Abdillah abu Zaid (1416 H : 90), bentuk dari murabahah KPP dengan pelaksanaan janji yang tidak mengikat ada dua:

1. Pelaksanaan janji tidak mengikat tanpa ada penentuan nilai keuntungan dimuka. Hal ini yang rojih adalah boleh dalam pendapat madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi’iyah. Hal itu karena tidak ada dalam bentuk ini ikatan kewajiban menyempurnakan janji untuk bertransaksi atau penggantian ganti kerugian. Seandainya barang tersebut hilang atau rusak maka nasabah tidak menanggungnya. Sehingga lembaga keuangan tersebut bersepekulasi dalam pembelian barang dan tidak yakin nasabah akan membelinya dengan memberikan keuntungan kepadanya. Seandainya salah satu dari keduanya berpaling dari keinginannya maka tidak ada ikatan kewajiban dan tidak ada satupun akibat yang ditanggungnya. 2. Pelaksanaan janji tidak mengikat dengan adanya penentuan nilai keuntungan yang akan diberikannya, maka ini dilarang karena masuk dalam kategori al-’Inah sebagaimana disampaikan Ibnu Rusyd dalam kitabnya alMuqaddimah dan inilah yang dirojihkan Syeikh Bakar Abu Zaid.

28

2.4.3 Perlakuan Akuntansi Menurut Harahap, Wiroso, dan Yusuf (2010:205), jurnal murabahah menurut PSAK 102 tentang murabahah adalah :

1. Pada saat transaksi penjualan barang dari bank ke nasabah, maka jurnal menurut PSAK 102 adalah :

Dr Cr Cr

Piutang Murabahah Persediaan / Aset Murabahah Margin Murabahah Tangguhan

xxx xxx xxx

Jurnal pada saat penyerahan uang muka manurut PSAK 102 Dr Cr

Hutang Uang Muka Piutang Murabahah

xxx xxx

2. Apabila bank memberi kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang kebutuhannya dan bank syariah menyerahkan sejumlah uang tunai kepada nasabah, maka jurnal menurut PSAK 102 adalah sebagai berikut :

Dr Cr

Piutang Wakalah Rekening Nasabah

xxx xxx

Pada saat bank menerima barang dari nasabah :

Dr Cr

Persediaan / Aset Murabahah Piutang Wakalah

xxx xxx

Pada saat bank menyerahkan kembali ke nasabah :

Dr Cr Cr

Piutang Murabahah Persediaan / Aset Murabahah Margin Murabahah Tangguhan

xxx xxx xxx

29

3. Pada saat bank menerima pembayaran angsuran dari nasabah, maka menurut PSAK 102 dilakukan jurnal sebagai berikut :

Dr Dr Cr Cr

Kas / Rekening Nasabah Margin Murabahah Tangguhan Pendapatan Margin Murabahah Piutang Murabahah

xxx xxx xxx xxx

4. Apabila nasabah telat membayar / tidak membayar angsuran, jurnal yang dibuat menurut PSAK 102 adalah sebagai berikut :

Dr Cr

Piutang Murabahah Jatuh Tempo Piutang Murabahah

xxx

Dr Cr

Margin Murabahah Tangguhan Pendapatan Margin Murabahah

xxx

xxx

xxx

5. Apabila nasabah lalai dalam pembayaran dan tergolong mampu untuk membayar, maka jurnal menurut PSAK 102 adalah sebagai berikut :

Dr Cr

Kas / Rekening Pembeli Rekening ZIS

xxx xxx

2.5 Pengendalian Internal Kegiatan bank juga mempunyai resiko tinggi karena berurusan dengan uang dalam jumlah yang sangat besar sehingga dapat menimbulkan niat orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk melakukan kecurangan dan dapat mengakibatkan kerugian bagi bank. Untuk itu diperlukannya pengendalian internal untuk menganalisis efektifitas dari fungsi-fungsi kontrol yang ada.

30

2.5.1 Definisi Pengendalian Internal Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission), William C.Boynton, Raymond N.Jhonson, dan Waltel G.Kell yang diterjemahkan oleh Budi S.I (2003:373) mendefinisikan pengendalian intern sebagai berikut : Pengendalian Intern (Internal Control) adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut : 1) Keandalan pelaporan keuangan 2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 3) Efektivitas dan efisiensi operasi Laporan COSO juga menekankan bahwa konsep fundamental (fundamental concept) dinyatakan dalam definisi berikut : 1. Pengendalian intern merupakan suatu proses. Ini berarti alat untuk mencapai suatu akhir, bukan akhir itu sendiri. Pengendalian intern terdiri dari serangkaian tindakan yang meresap dan terintegrasi dengan, tidak ditambahkan ke dalam, infrastruktur suatu entitas. 2

Pengendalian intern dilaksanakan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya suatu manual kebijakan dan formulir-formulir, tetapi orang pada berbagai tingkatan organisasi, termasuk dewan direksi, manajemen dan personel lainnya.

3. Pengendalian intern dapat diharapkan untuk menyediakan hanya keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak, kepada manajemen dan dewan direksi suatu entitas karena suatu keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan perlunya untuk mempertimbangkan biaya dan manfaat relatif dari pengadaan pengendalian. 4. Pengendalian intern diarahkan pada pencapaian tujuan dalam kategori yang saling tumpang tindih dari pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.

31

Weygandt, Keiso, dan Kimmel yang diterjemahkan oleh Akbar, Wasilah,dan Rangga (2007:454) mengemukakan pengendalian internal (internal control) mencangkup rencana organisasi serta metode-metode terkait dan pengukuran yang diadopsi perusahaan untuk: 1. Melindungi aset dari pencurian, perampokan, dan penyalahgunaan oleh karyawan. 2. Meningkatkan keakuratan dan kebenaran pencatatan akuntansi. Hal ini dapat dilakukan dengan menurunkan resiko kesalahan (kesalahan yang tidak disengaja) dalam proses akuntansinya.

Menurut Marshall B Romney dan Paul John Steinbart yang diterjemahkan

oleh

Dewi

Fitriasari

dan

Deny

Arnos

(2006:229),

pengendalian internal adalah : Rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah di tetapkan. dan peraturan yang berlaku.

2.5.2 Tujuan Pengendalian Internal Tujuan pengendalian internal menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark E. Beasley yang diterjemahkan oleh Jusuf,A. A (2006 : 4) adalah sebagai berikut : 1. Adanya transaksi yang dicatat (keberadaan) Struktur pengendalian internal tidak boleh memungkinkan dimasukannya transaksi fiktif atau transaksi yang tidak ada dalam jurnal atas catatan akuntasi lain. 2. Transaksi yang terjadi telah dicatat (kelengkapan) Prosedur yang ada harus dapat mencegah penghilangan transaksi ke dalam catatan. 3. Transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar (akurasi)

32

4. Transaksi digolongkan dengan benar (klasifikasi) Klasifikasi perkiraan yang sesuai dengan bagaimana perkiraan yang dibuat dalam jurnal, jika laporan kuangan ingin dikatakan wajar, klasifikasi juga mencakup kategori seperti divisi dan produk. 5. Transaksi yang dicatat pada tanggal yang benar (tepat waktu) Pencatatan transaksi baik sebelum atau sesudah waktu terjadinya, memperbesar kemungkinan transaksi yang dicatat atau dicatat dalam jumlah tidak pantas. Jika terjadi pencatatan terlebih dahulu atau terlambat pada akhir periode laporan keuangan akan menjadi salah saji. 6. Transaksi yang dicatat kemudian disertakan dengan benar dalam berkas induk dan diikhtisarkan dengan benar (posting dan pengikhtisaran) Menurut George H. Bodnar dan william S. Hopwood yang diterjemahkan oleh Julianto Agung Saputra dan Lilis Setiawati (2006:129), tujuan pengendalian pada siklus pendapatan adalah : 1. Pelangggan harus diotorisasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan manajemen. 2. Harga dan termin barang dan jasa yang dijula harus diotorisasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan manajemen. 3. Semua pengiriman barang dan jasa harus diikuti dengan penagihan ke pelanggan. 4. Tagihan dan pelanggan harus akurat dan dengan cepat diklasifikasi, diringkas, dan dilaporkan.

2.5.3 Prinsip-prinsip Pengendalian Internal Prinsip-prinsip pengendalian internal menurut Weygandt, Keiso, dan Kimmel yang diterjemahkan oleh Akbar, Wasilah, dan Rangga (2007:455260) yaitu : 1. Pembentukan tanggung jawab. Pengendalian akan paling efektif jika hanya seseorang yang bertanggung jawab pada sebuah pekerjaan tertentu. 2. Pemisahan tugas. Ada dua penerapan yang umum dari prinsip ini : a. Aktivitas-aktivitas terkait seharusnya ditugaskan ke orang yang berbeda-beda. b. Penciptaan akuntabilitas (dengan pencatatan) atas aset yang seharusnya terpisah dari penjagaan fisik aset tersebut.

33

3. Prosedur Dokumentasi. Dokumen memberikan bukti bahwa transaksi dan peristiwa telah terjadi. Dengan membubuhkan tanda tangan (atau inisial) pada dokumen, pihak yang bertanggung jawab atas transaksi atau peristiwa dapat diidentifikasi. 4. Pengendalian fisik, mekanik, dan elektronik. Terkait dengan perlindungan aset, sebagian mempertinggi keakuratan dan kebenaran pencatatan akuntansi. 5. Verifikasi internal independen. Melibatkan tinjauan, perbandingan, dan rekonsiliasi data yang dibuat oleh karyawan lain. Sebaiknya dilaksanakan setiap periodik atau mendadak, dilaksanakan oleh orang yang independen atas karyawan yang bertanggung jawab atas informasi terkait, dan perselisihan dan pengecualian dilaporkan ditingkat manajemen yang dapat memberikan tindakan korektif. 6. Pengendalian lainnya. Pengendalian lainnya meliputi pengikatan karyawan pemegang kas, pengikatan melibatkan perolehan asuransi perlindungan atas ketidaktepatan penggunaan aset oleh karyawan yang tidak jujur. Merotasi tugas karyawan dan meminta karyawan untuk mengambil cuti untuk mencegah karyawan dari segala usaha pencurian karena mereka tidak akan mampu menyembunyikan kesalahan mereka secara permanen. Kebanyakan penggelapan di bank ditemukan ketika pelaku sedang cuti atau ditugaskan di tempat kerja yang baru.

2.5.4 Komponen Pengendalian Internal Komponen pengendalian internal menurut COSO, Agoes (2004:79) adalah : 1. Lingkungan pengendalian (control environment). Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup integritas, nilai etis dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya operasi, cara manajemen memberikan otoritas dan tanggung jawab serta mengorganisasikan dan mengembangkan orangnya, perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh board. 2. Penaksiran resiko (risk assessment). Mekanisme yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola resiko-resiko yang berkaitan dengan berbagai aktivitas di mana organisasi beroperasi. Ada tiga resiko yang dihadapi perusahaan : a. Risiko strategis, yaitu mengerjakan sesuatu dengan cara yang salah. b. Risiko financial, yaitu resiko menghadapi kerugian keuangan.

34

c. Risiko informasi, yaitu menghasilkan informasi yang tidak relevan, atau informasi yang keliru, atau bahkan sistem informasinya tidak dapat dipercaya. Komponen-komponen yang penting dari penilaian resiko adalah: a. Perubahan dalam lingkungan operasi yang memaksa tekanan baru / berubah pada perusahaan b. Personel baru yang memegang pemahaman kontrol internal yang tidak memadai. c. Sistem informasi yang direkayasa kembali atau baru yang mempengaruhi pemrosesan transaksi. d. Memasuki pasar asing yang dapat mempengaruhi operasi.

3. Aktivitas pengendalian (control activities). Pelaksanaan dari kebijakankebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk membantu memastikan bahwa tujuan dapat tercapai. 4. Informasi dan komunikasi (information and communication). Sistem yang memungkinkan orang atau entitas, memperoleh dan menukan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya. 5. Pemantauan (monitoring). Pemantauan kegiatan pengendalian intern secara periodik harus dipantau oleh manajemen. Pemantauan meliputi penilaian atas kualitas kerja pengendalian intern untuk menentukan apakah operasi pengendalian memerlukan modifikasi atau perbaikan.

Pengendalian internal tidak mungkin efektif melalui keempat komponen (penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan), tanpa lingkungan pengendalian yang efektif. Menurut COSO lingkungan pengendalian merupakan fondasi bangunan sistem pengendalian internal.

Menurut Antonio, S (2010:107)

diperlukan auditor untuk

menganalisis efektivitas fungsi-fungsi yang ada yaitu: 1. Bagian Pengawas Data (Verificator), yaitu pemeriksa seluruh transaksi yang terjadi, di mana salah satu prosuknya adalah produk zero dfect, yaitu suatu program audit yang memberikan peringatan kepada pelaksana 35

atas kesalahan-kesalahan pembukuan yang terjadi. Bagian pengawasan data ini juga mengaudit keuangan atas laporan keuangan, khususnya melakukan pembuktian kebenaran material setiap pos yang ada, yaitu dengan melakukan cash count, stock opname, rekonsiliasi bank/RAK, proofing, dan lain-lain. 2. Auditor Wilayah (Resident Auditor) dan Inspektur Pengawasan. Kedua pengawas ini melakukan operasional audit, di samping audit keuangan. Titik berat audit yang dilakukan adalah pengujian secara menyeluruh atas berjalannya pengendalian internal yang meliputi aspek organisasi, memadai tidaknya sumber daya insani, praktik bank yang sehat dan unsur pengendalian internal lainnya.

2.5.5 Pengertian Efektivitas, Efisiensi dan Ekonomis Ada beberapa pendapat mengenai pengertian efektivitas, diantaranya : 1. Menurut Mardiasmo (2004:132) mendefinisikan efektivitas adalah : Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pancapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Spending wisely). Indicator efektivitas menggambarkan jangkauannya akibatnya dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi. 2. Menurut Anthony (2004:14) mendefinisikan efektivitas : Efektivitas adalah hubungan antar output yang dihasilkan oleh pusat pertanggung jawaban dengan tujuan jangka pendek (objektivitas), semakin besar output yang dikontribusikan terhadap jangka pendek perusahaan, maka semakin efektiflah unit tersebut.

36

Menurut Amin Tunggal W., definisi dari efektivitas, efisiensi dan ekonomis adalah sebagai berikut : 1. Efektivitas berhubungan dengan penentuan apakah tujuan perusahaan yang ditetapkan telah tercapai baik ditinjau dari segi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja maupun target batas waktu. 2. Efisiensi berhubungan dengan penentuan apakah tujuan tersebut dapat dicapai dengan penggunaan sumber data yang optimal dan meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi. 3. Ekonomis berhubungan dengan penentuan implikasi jangka panjang suatu operasi, berhubungan dengan cara penggunaan barang atau jasa secara hati-hati dan bijak (prudent) agar diperoleh hasil yang terbaik

37