BAB II LANDASAN TEORI
A. Akuntansi 1. Pengertian Akuntansi Akuntansi menurut
Weygandt dkk.
(2007:4)
adalah sebagai
berikut : “Suatu sistem informasi yang mengidentifikasikan, mencatat, dan mengomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan “. Menurut sofyan (2005:3) akuntansi diartikan sebagai berikut : Bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan yang tertuang dalam jumlah kekayaan, utang, dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau periode tertentu.
Adapun menurut Keiso dkk. (2008 : 2) akuntansi didefinisikan sebagai berikut : “ proses pengidentifikasian, pengukuran dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pemakai yang berkepentingan “. Dalam pengertian diatas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa inti persoalan akuntansi adalah bahwa akuntansi adalah sarana informasi dalam pengambil keputusan bisnis.
7
8
2. Tujuan dan Kebijakan Akuntansi Tujuan laporan keuangan menurut Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2007 paragraf 12, yaitu : Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Khusus untuk tujuan laporan keuangan dalam bank syariah menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah tahun 2007 paragraf 30, yaitu : Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Disamping itu, tujuan lainnya adalah : a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi asset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuia dengan prinsip syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
9
c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kebijakan akuntansi, menurut Draft PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) tahun 2003 (2003: II-2) disebutkan yaitu : Kebijakan tersebut harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua informasi yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK. Apabila PSAK belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, harus ditetapkan kebijakan agar laporan keuangan yang disajikan memuat informasi yang dapat diandalkan dan relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.
B. Pendapatan 1. Pengertian Pendapatan Revenue (pendapatan) dalam
kamus Istilah Akuntansi adalah
semua penerimaan, baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa dalam jangka tertentu atau penerimaan dana sebagai hasil dari suatu investasi.
10
Dalam arti lain revenue merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah out put yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Di dalam revenue terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (total cost) dan laba (profit). Laba bersih (net profit) merupakan laba kotor (gross profit) biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan. Berdasarkan definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa arti revenue pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam revenue meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (capital) ditambah dengan keuntungannya (profit). Berbeda dengan revenue di dalam arti perbankan. Yang dimaksud dengan revenue bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank. Revenue pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktivitas produktif dengan hasil penerimaan bank.
11
2. Pengakuan Pendapatan Adapun pengakuan pendapatan menurut Kieso dkk (2001:98) prinsip pengakuan pendapatan dibedakan atas dua metode : a.
b.
Accrual basis of accounting :they recognize revenue when it is earned and recognize expense in the period incurred, yang maksudnya : accrual basis yaitu mengakui dan mencatat pendapatan atau beban pada saat diperoleh atau terjadi (jatuh tempo) tanpa memperhatikan kapan pendapatan atau beban itu diterima atau dibayarkan. Cash basis og accounting : revenue is recorded only when the cash is received, and expense are recorded only when cash paid, yang maksudnya : cash basis yaitu mengakui dan mencatat pendapatan atau beban pada saat pendapatan atau beban itu diterima atau dibayarkan.
C. Murabahah 1. Pengertian Murabahah Murabahah menurut Syafei’I (2001:101) adalah “ jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati”.
Menurut Slamet (2005:81) mengemukakan pengertian murabahah adalah ” transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”.
Adapun menurut Sri dan wasilah (2008:160) murabahah diartikan sebagai “ transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”.
12
2. Jenis – Jenis Murabahah Menurut Sri dan wasilah (2008:163) ada dua jenis murabahah, yaitu: a. Murabahah dengan pesanan (murabaha to the purchase order) Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya.
Skema 2.1 Skema Murabahah dengan Pesanan
Negosiasi
Penjual
Akad jual beli Bayar
Barang dan dokumen
Produsen Supplier
Pembeli
13
b. Murabahah tanpa pesanan; murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Skema 2.2 Skema Murabahah tanpa Pesanan
Barang (Mabi)
Penjual (Ba’i)
Akad Murabahah
Pembeli (Musytari)
Cost + Margin
3. Dasar Syariah Sumber Hukum Akad Murabahah menurut Sri dan wasilah (2008:164) sebagai berikut : a. Al-Quran b. Al-Hadits 4. Aplikasi dalam Perbankan Murabahah KPP umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang – barang investasi, baik domesatik maupun luar negeri, seperti melalui letter of credit (L/C). skema ini paling
14
banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya. Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan murabahah secara berkelanjutan (roll over/evergreen) seperti untuk modal kerja, padahal sebenernya, al-murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (one short deal). Al-murabahah tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Akad murabahah lebih sesuai untuk skema tersebut. Hal ini mengingat prinsip murabahah memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi. 5. Manfaat dan resiko Al Murabahah Menurut Syafi’I (2001:106) manfaat al-murabahah adalah Bai’ al-murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, system bai’ al-murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Sedangkan risiko dari al murabahah menurut Syafi’I (2001:107) adalah sebagai berikut: a. Default atau kelalaian ; nasabah sengaja tidak membayar angsuran. b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut. c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya.
15
d. Dijual karena bai’ al-murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk default akan besar. 6. Rukun dan Ketentuan Akad Murabahah Rukun dan ketentuan murabahah
menurut Sri dan wasilah
(2008:165) sebagai berikut : a. Pelaku Pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya. b. Objek jual beli, harus memenuhi : 1) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal 2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai 3) Barang tersebut dimiliki oleh penjual 4) Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan 5) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi
oleh
pembeli
sehingga
tidak
ada
(ketidakpastian) 6) Barang tersebut dapat diketahui kuantitasnya dengan jelas
gharar
16
7) Barang tersebut dapat diketahui kualitasnya dengan jelas sehingga tidak ada gharar 8) Harga barang tersebut jelas 9) Barang yang diakadkan secara fisik ada ditangan penjual c. Ijab Kabul 7. Perhitungan Margin Menurut Slamet (2005:89) perhitungan margin sebagai berikut : Margin murabahah = (cost recovery + mark up) / harga pokok aktiva murabahah (pembiayaan)
D. Laporan Laba/Rugi Laporan laba/rugi menurut Kieso dkk. (2008:140) adalah sebagai berikut : “ Laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu “. Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, beban, laba-rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Bentuk laporan keuangan yang manapun yang digunakam oleh suatu perusahaan tidak menjadi masalah, tetapi menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Norma-Norma Pemeriksaan Akuntan mengatakan bahwa untuk memenuhi maksud ekstern maka laporan keuangan harus disusun sedemikian rupa sehingga :
17
1. Memenuhi keperluan untuk : c. Memberikan informasi keuangan secara kuantitatif
mengenai
perubahan tertentu, guna memenuhi keperluan para pemakai dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi. d. Menyajikan informasi yang dapat dipercaya, mengenai posisi keuangan dan perubahan-perubahan kekayaan bersih perusahaan. e. Menyajikan informasi keuangan yang dapat membantu para pemakai dalam menaksir kemampuan memperoleh laba dari perusahaan. f. Menyajikan informasi perubahan-perubahan
lain-lain dalam
yang diperlukan
harta
dan
mengenai
kewajiban,
serta
mengungkapkan informasi lainnya yang sesuai dengan keperluan para pemakai. 2. Mencapai mutu yaitu relevan, jelas dan dapat mengerti, dapat diuji kebenarannya, mencerminkan keadaan perusahaan menurut waktunya secara tepat, dapat diperbandingkan, lengkap dan netral.
E. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tahun 2007 No 23 paragraf 06 menjelaskan bahwa : Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal .
18
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi keuangan tahun 2007 No 23 paragraf 8, yaitu : “ pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima “. Sedangkan pengertian murabahah menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 102 paragraf 5 yaitu “akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli”. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembelian. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika asset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
19
Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 102 paragraf 23, yaitu : Keuntungan murabahah diakui: (a) pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau (b) selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya: (i) Keuntungan diakui saat penyerahan asset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil. (ii) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasih ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relative besar juga. (iii)Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.
20
F. Penelitian Sebelumnya Penelitian sebelumnya telah di teliti oleh Lisa Hernita (100082020438), dengan judul penelitian “ Perlakuan Akuntansi Pendapatan atas pembiayaan Musyarakah serta Dampaknya terhadap Laporan Laba/Rugi “. Peneliti sebelumnya meneliti di bank BNI Syariah dengan data yang di teliti pada tahun 2003 dan 2004. Menurut Draft PAPSI (pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia) tahun 2003 (2003 : III-31), pengertian musyarakah adalah akad yang terjadi diantara para pemilik modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Sedangkan menurut PSAK No 59 tahun 2002 (2002 : 59.6), pengertian musyarakah
adalah
“akad
kerjasama
di
antara
pemilik
modal
yang
mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan” . Menurut PSAK No. 59 tahun 2002 (2002 59.42-59.51) perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan pembiayaan musyarakah dikelompokkan menjadi tiga bagian
yaitu
:
pada saat
akad, pada saat
pembagian
keuntungan/kerugian, dan pada saat akad berakhir. 1. Pada saat akad a. Pembiayaan musyarakah dapat diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva non kas kepada mitra musyarakah.
21
b. Pembiayaan musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan dan dalam bentuk aktiva non kas dinilai dalam bentuk nilai wajar yang disepakati dalam akad. c. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah seperti biaya studi kelayakan bisnis tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. 2. Pada saat pembagian keuntungan atau kerugian a. Laba pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati atas hasil usaha musyarakah. Sedangkan rugi pembiayaan musyarakah diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. b. Apabila terjadi rugi dalam musyarakah akibat kelalaian atau kesalahan mitra (pengelola usaha) musyarakah, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra musyarakah. Rugi karena kelalaian mitra musyarakah tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra pengelola usaha, kecuali jika mitra mengganti kerugian tersebut dengan dana baru.
3. Pada saat akad berakhir
22
a. Jika akad musyarakah yang belum jatuh tempo diakhiri dengan pengembalian seluruh atau sebagian modal, maka selisih antara nilai historis dan nilai pengembalian diakui sebagai keuntungan atau kerugian. b. Pada saat akad berakhir, pembiayaan musyarakah
yang belum
dikembalikan oleh mitra diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra. c. Pada saat akad berakhir, laba yang belum diterima bank dari pembiayaan musyarakah yang masih performing diakui sebagai piutang kepada mitra. Untuk pembiayaan musyarakah yang non performing diakhiri, maka laba yang belum diterima bank tidak diakui tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Menurut Syafi’I (2001 : 93), terdapat banyak manfaat dan resiko dari pembiayaan musyarakah ini, diantaranya sebagai berikut : 1. Manfaat musyarakah a. Bank yang menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara lengkap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread. c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benarbenar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
23
e. Prinsip bagi hasil dalam al mudharabah atau al musyarakah yang berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana bank akan menagih penerimaan pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. 2. Resiko musyarakah Resiko dari musyarakah menurut Syafi’I (2001:98) adalah sebagai berikut: a. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak. b. Lalai dan kesalahan yang disengaja c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. Hasil yang didapat dari penelitian sebelumnya bahwa semua perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah di BNI Syariah telah mengacu pada pedoman akuntansi perbankan syariah dan PSAK 59, dapat dilihat dari : a. Pengakuan 1. Pada saat penyerahan dana musyarakah 2. Pada saat menerima angsuran pokok 3. Pada saat mengakui bagi hasil secara accrual 4. Pada saat mengakui kerugian pada nasabah 5. Pada saat membayar bagi hasil b. Pengukuran 1. Pembiayaan tunai diukur sebesar uang kas yang diserahkan.
24
2. Pembiayaan non tunai diukur sebesar nilai wajar dari aktiva yang diserahkan. c. Penyajian 1. Pembiayaan musyarakah permanen disajikan sebesar nilai bersih yaitu sebesar pembiayaan musyarakah telah dikurangi dengan kerugian yang telah diakui. 2. Pembiayaan musyarakah menurun disajikan sebesar nilai bersih dikurangi bagian yang telah dialihkan kepada mitra musyarakah. d. Pengungkapan 1. Rincian jumlah pembiayaan musyarakah berdasarkan kas/non kas, modal mitra, jenis penggunaan, dan sektor ekonomi. 2. Jumlah pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 3.
Klasifikasi pembiayaan musyarakah menurut jangka waktu (masa akad), kualitas pembiayaan, dan tingkat bagi hasil rata-rata.
4. Kebijakan,
manajemen,
dan
pelaksanaan
pengendalian
resiko
portofolio pembiayaan musyarakah . 5. Saldo pembiayaan musyarakah yang sudah dihentikan. Sedangkan pada penelitian kali ini, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pengakuan pendapatan atas pembiayaan murabahah. Menurut Draft PAPSI (pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia) tahun 2003 (2003 : III-10), pengertian murabahah adalah “transaksi penjualan barang
25
dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”. Sedangkan menurut PSAK No 102 tahun 2007 (2007 : 102.2), pengertian Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan
ditambah
keuntungan
yang
disepakati
dan
penjual
harus
mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Menurut PSAK 102 tahun 2007 (2007 : 105.5) mengenai murabahah, menjelskan
bahwa
perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan pembiayaan
murabahah sebagai berikut : 1. Dasar Pengaturan a. Pengakuan dan pengukuran piutang murabahah 1) Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan asset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. 2) Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.. b. Pengakuan keuntungan murabahah 1) pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau 2) selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang
26
paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya: a) Keuntungan diakui saat penyerahan asset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang
murabahah
dan
beban
pengelolaan
piutang
serta
penagihannya relatif kecil. b) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasih ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relative besar juga. c) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya. c. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut: 1) diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau
27
2) diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.
d. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
2. Perlakuan Akuntansi a. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut: 1) uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima; 2) jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok); 3) jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual . b. Pengakuan piutang Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan asset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. c. Pengakuan keuntungan Keuntungan murabahah diakui: 1) pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau
28
2) selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya: a) Keuntungan diakui saat penyerahan asset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil. b) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasih ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relative besar juga. c) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.
29
d. Pengakuan potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut: 1) diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau 2) diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli. e. Pengakuan Denda Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. 3. Penyajian a) Piutang
murabahah
disajikan
sebesar
nilai
bersih
yang
dapat
direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. b) Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah. c) Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) hutang murabahah. 4. Pengungkapan Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: a) harga perolehan aset murabahah;
30
b) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
