BAB II LANDASAN TEORI
2.1
Bank
2.1.1 Pengertian Perbankan. Pengertian bank menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jasa-jasa yang diberikan oleh bank dalam mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Jasa perbankan antara lain meliputi: 1. Jasa setoran seperti setoran telepon, listrik atau uang kuliah. 2. Jasa pembayaran seperti pembayaran gaji, pensiun atau hadiah. 3. Jasa pengiriman uang (transfer) 4. Jasa penagihan (inkaso) 5. Jasa kliring (clearing) 6. Jasa penjualan mata uang asing (valas) 7. Jasa penyimpanan dokumen ( SDB) 8. Jasa cek wisata (travelers cheque)
5
6
9. Jasa kartu kredit (bank card) 10. Jasa yang ada di pasar modal seperti penjamin emisi dan pedagang efek. 11. Jasa Letter of Credit dan lain- lain
2.1.2 Jenis-jenis Bank Praktik perbankan di Indonesia saat ini yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan memiliki beberapa jenis Bank. Di dalam Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang nomor 14 tahun 1967 terdapat beberapa jenis perbankan. Untuk jelasnya jenis perbankan dewasa ini dapat dilihat dari beberapa segi yaitu : 1. Dari Segi Fungsinya Dalam Undang-Undang Perbankan nomor 14 tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya antara lain a. Bank Umum b. Bank Pembangunan c. Bank Tabungan d. Bank Pasar e. Bank Desa f. Lumbung Desa g. Bank Pegawai
7
Kemudian menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis bank yaitu : a. Bank Umum Pengertian Bank Umum sesuai UU no 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank). b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pengertian Bank Perkreditan Rakyat me nurut UU 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain kedua jenis bank itu di dalam prakteknya masih ada 1 jenis bank lagi yaitu Bank Sentral (Bank Indonesia). Tujuan Bank Indonesia seperti tercantum di dalam UU RI Nomo r 23 tahun 1999 bab III pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Mata uang rupiah perlu dijaga dan dipelihara mengingat dampak yang ditimbulkan apabila suatu mata uang tidak stabil sangatlah luas seperti salah satunya adalah terjadinya inflasi yang sangat memberatkan masyarakat luas. Oleh karena itu tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sangatlah penting.
8
Adapun maksud dan kestabilan rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut : a. Kestabilan nilai rupiah terhadah barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. b. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Hal ini dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.
Dengan stabilnya nilai mata uang rupiah, maka akan sangat banyak manfaat yang akan
diperoleh
terutama
untuk
mendukung
pembangunan
ekonomi
yang
berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Agar kestabilan nilai rupiah dapat tercapai dan terpelihara, maka Bank Indonesia memiliki tugas antara lain: 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter BI berwenang : a.
menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya
b.
melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada -
operasi pasar terbuka di pasar uang, baik pada mata uang rupiah atau valas
-
penetapan tingkat diskonto
-
penetapan cadangan wajib minimum
-
pengaturan kredit atau pembiayaan
9
c.
memberikan kredit berdasarkan prinsip syariah, paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan.
d.
Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah diterapkan.
e.
Mengelola cadangan devisa
f.
Menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang bersifat makro dan mikro
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran BI berwenang: a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaran jasa sistem pembayaran. b. Mewajibkan penyelenggara jasa system pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran d. Mengatur sistem kliring antar bank baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. e. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. f. Menetapkan macam, harga, dan ciri uang yang akan dikeluarkan bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. g. Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran, termasuk memberikan penggantian dengan nilai yang sama
10
3. Mengatur dan mengawasi bank BI berwenang: a. Menetapkan ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati- hatian b. Memberikan dan mencabut ijin usaha bank. c. Memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank d. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank e. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu. f.
Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai tata cara yang ditetapkan BI.
g.
Melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun sesuai waktu yang ditentukan.
h.
Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindakan pidana di bidang perbankan.
i.
Mengatur dan mengembangkan informasi antar bank
j.
Mengambil tindakan terhadap suatu bank sebagaimana diatur dalam UU Perbankan yang berlaku apabila menurut penilaian Bank Indonesia dapat membahayakan
kelangsungan
usaha
bank
yang
bersangkutan
atau
membahayakan perekonomian nasional k. Tugas mengawasi bank akan diakukan oleh lembaga pengawasan sector keuangan yang independen dan dibentuk undang- undang.
11
Dalam pelaksanaan tugas di atas pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Secara garis besar ada 3 tugas Bank Indonesia dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 2. Dilihat dari segi kepemilikan a. Bank milik pemerintah Di mana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan Bank dimiliki pemerintah pula. Contohnya adalah Bank Tabungan Negara, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri. Sedangkan Bank Milik Pemerintah Daerah terdapat di daerah tingkat I dan II msing- masing provinsi yaitu: BPD Sumater Utara, BPD Jawa Tengah dan lainlain. b. Bank milik swasta nasional Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula. Contoh adalah Bank Central Asia, Bank Danamon. c. Bank milik asing Merupakan cabang dari Bank yang ada di luar negeri baik milik swasta maupun pemerintah asing suatu Negara. Contoh adalah ABN AMRO Bank, Citibank. d. Bank campuran Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh WNI. Contohnya adalah Mitsubishi Bank, Buana Bank.
12
3. Dilihat dari segi status Pembagian jenis bank dari segi status merupakan pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk , modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan criteria tertentu. Jenis bank bila dilihat dari segi status biasanya khusus bank umum. Dalam prakteknya jenis bank dilihat dari status dibagi ke dalam 2 macam yaitu: a. Bank devisa Bank yang berstatus devisa atau bank devisa merupakan bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso, travelers cheque. b. Bank non devisa Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi Bank non devisa merupakan kebalikan dari bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas suatu negara 4. Dilihat dari segi cara menentukan harga a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Ada 2 metode yaitu:
13
- Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga dikenal dengan spread based. - Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi. Sistem pembiayaan ini dikenal dengan fee based. b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah Penentuan harga bank yang berdasar prinsip syariah berbeda dengan prinsip konvensional. Bank berdasarkan Prinsip Syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan data atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.
2.2 Kredit 2.2.1 Pengertian Kredit dan Pembiayaan Menurut UU Perbankan nomor 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang
14
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
2.2.2 Unsur-unsur Kredit Yang menjadi unsur-unsur dalam pemberian kredit adalah: 1. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang , jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. 2. Kesepakatan, tertuang di dalam perjanjian dimana masing- masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing- masing 3. Jangka waktu, mencakup masa pengembalian kredit yang disepakati. 4. Risiko, dimana adanya risiko kerugian yang diakibatkan oleh nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan karena nasabah tidak sengaja akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. 5. Balas jasa akibat dari fasilitas pemberian kredit bank mengharapkan keuntungan berupa bunga secara konvensional dan berupa bagi hasil (secara syariah)
2.2.3 Jenis-jenis Kredit Secara umum jenis kredit yang disalurkan bank adalah: 1. Dilihat dari segi kegunaan a. Kredit investasi, digunakan untuk membangun proyek di mana masa pemakaiannya untuk periode lebih lama.
15
b. Kredit modal kerja, digunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
2. Dilihat dari segi tujuan kredit a. Kredit produktif, digunakan untuk peningkatan usaha produksi dan untuk menghasilkan barang atau jasa. b. Kredit konsumtif, digunakan untuk keperluan pribadi dimana tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan. c. Kredit perdagangan, biasanya diberikan kepada agen perdagangan yang membeli barang dalam jumlah tertentu.
3. Dilihat dari segi jangka waktu a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun , dan maximum 1 tahun, biasanya untuk keperluan modal kerja. b. Kredit jangka menengah, yakni kredit yang jangka waktunya antara 1 sampai 3 tahun. c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang masa pengembaliannya diantara 3 sampai 5 tahun dan biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, dan kredit perumahan.
4. Dilihat dari segi jaminan Setiap pemberian kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis-jenisnya adalah:
16
a. Kredit dengan jaminan. Kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur. b. Kredit tanpa jaminan Kreidit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.
5. Dilihat dari segi sektor usaha a. Kredit pertanian b. Kredit peternakan c. Kredit industri d. Kredit pertambangan e. Kredit pendidikan f. Kredit profesi dan lain- lain
2.2.4 Teknik Penyelesaian Kredit Macet Kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan 2 faktor yaitu: a. Dari pihak perbankan Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan-perhitungan rasio yang ada. Akibatnya apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya.
17
Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga analisisnya dilakukan secara tidak obyektif. b. Dari pihak nasabah Kemacetan dari pihak nasabah disebagkan karena 2 hal yaitu adanya unsur kesengajaan yaitu nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri macet dan unsur tidak sengaja yaitu nasabah memiliki kemaua n membayar tetapi tidak mampu dikarenakan bencana kebanjiran dan kebakaran. Metode penyelamatan terhadap kredit macet: 1. Rescheduling a. Memperpanjang jangkat waktu kredit Dalam hal ini sidebitur diberikan keringan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang cukup untuk mengembalikannya. b. Memperpanjang jangka waktu angsuran Jangka waktu angsurannya diperpanjang misalnya dari 36x menjadi 48x. 2. Reconditioning Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti a. Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu yaitu hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok pinjaman harus tetap dibayar seperti biasa c. Penurunan suku bunga dengan maksud agar meringankan beban nasabah
18
d. Pembebasan bunga diberikan dengan pertimbangan nasabah sudah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah e.
punya kewajiban membayar pokok pinjaman sampai lunas.
3. Restructuring Dengan cara menambah jumlah kredit dan menambah equity yaitu dengan menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik. 4. Kombinasi Merupakan kombinasi dari ke tiga metode di atas. 5. Penyitaan jaminan Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu membayar hutang-hutangnya
2.2.5 Risiko dalam Perbankan a. Risiko Kredit (Credit Risk) Risiko kredit terjadi akibat dari gagalnya penerima kredit (debitur) dalam memenuhi perjanjian kredit unutk melunasi pembayaran angsuran pokok dan pembayaran bunga kredit pada bank. b. Risiko Likuditas (Liquidity Risk) Risiko likuiditas adalah risiko dimana bank tidak memiliki dana yang cukup dalam memenuhi kewajiban yang segera (current obligations). Risiko likuiditas yang berkaitan dengan sumber dana bank antara lain disebabkan oleh terdapatnya
19
perbedaan dalam persyaratan yang ditetapkan bank dan perbedaan dalam cara masing- masing pemilik dana menarik kembali dananya dari bank. c. Risiko Tingkat Suku Bunga (Interest Rate Risk) Risiko tingkat suku bunga adalah risiko yang ditimbulkan oleh terjadinya perubahan atas tingkat suku bunga yang berpengaruh buruk terhadap pendapatan yang diterima atau pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh bank. Risiko tingkat suku bunga yang berkenaan dengen upaya bank dalam menghimpun dana ini terkait dengan kemungkinan terjadinya perbedaan antara sensitivitas tingkat suku bunga pendanaan dan sensitivitas tingkat suku bunga penempatan dana. d. Risiko Nilai Tukar (Currency Risk) Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul sebagai akibat dari pergerakan yang memburuk atas nilai tukar mata uang berkenaan dengan terjadinya mismatch antara receivables (tagihan) dan payables (kewajiban) valas. e. Risiko Pasar (Market Risk) Risiko pasar atau risk of capital loss berkaitan dengan terjadinya kerugian atas penanaman modal (capital loss) sebagai akibat dari terjadinya pergerakan harga pasar yg lebih buruk dibandingkan dengan berbagai alternatif penanaman investasi lainnya, seperti pada komodit as tertentu, saham di pasar modal, instrument dengan tingkat suku bunga yang tetap (fixed) atau penanaman pada dasar currency. f. Risiko Permodalan (Capital Adequacy Risk) Risiko modal berkaitan dengan keadaan dimana bank tidak memiliki permodalan yang cukup untuk melaksanakan kegiatan operasional bank, termasuk jika bank
20
tidak
memenuhi
kewajiban
pemenuhan
modal
minimum
sebagaimana
dipersyaratkan oleh otoritas moneter.
Berdasarkan
Peraturan Bank Indonesia ada beberapa indikator utama dalam
menilai kredit perbankan yaitu: a.
Rasio permodalan, yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR)
Nilai CAR menunjukkan sejauh mana modal pemilik dapat menutupi aktiva berisiko. Rasio ini penting bagi pihak intern maupun ekstern perusahaan perbankan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kecukupan modal. Ketentuan besarnya CAR ditentukan minimum sebesar 8% berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 3/21/PBI/2001 yang menggambarkan bahwa setiap 8 rupiah modal sendiri dapat menutupi 100 aktiva berisiko. Rasio CAR dihitung dengan formula berikut : CAR =
b.
mod al sendiri × 100% aktiva tertimbang menurut risiko
Rasio Aktiva Produktif, yaitu Non Performing Loan ( NPL )
Rasio ini menggambarkan besarnya kredit bermasalah yang terjadi dalam satu periode. Semakin kecil nilai NPL berarti semakin kecil pula kredit yang bermasalah.
Nilai NPL maksimal sebesar 5% berdasarkan PBI nomor
3/25/PBI/2001 di mana setiap 100 rupiah total kredit yang diberikan terdapat maksimum 5 rupiah kredit yang bermasalah.
21
Rasio NPL dihitung dengan formula berikut : NPL =
Kredit bermasalah × 100% Total kredit yang diberikan
c. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)
1. PPAP adalah Penyisihan yang wajib dibentuk oleh bank untuk menutup risiko kerugian. 2. Besarnya pembentukan PPAP sekurang-kurangnya adalah : a.
0,5% (setengah perseratus) dari aktiva produktif yang digolongkan lancar.
b.
10% (sepuluh perseratus) dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai.
c.
50% (lima puluh perseratus) dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai.
d.
100% (seratus perseratus) dari aktiva produktif yang digolongkan macet yang masih tercatat dalam pembukuan BPR setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai.
3. Rasio PPAP dihitung dengan rumus:
PPAP yang telah dibentuk ×100% PPAP yang wajib dibentuk
22
2.3 Pasar Modal 2.3.1 Pengertian Pasar Modal Pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek (UU RI No 8 tahun 1995, Bab I, Pasal I Tentang Pasar Modal). Pasar modal merupakan suatu jenis pasar yang menyediakan sumber pembelanjaan dengan jangka waktu yang relatif panjang, yang diinvestasikan pada barang modal untuk menciptakan dan memperbanyak alat-alat produksi dan penghubung antara pemilik dana (inventori) dengan pengguna dana (emiten), yang pada akhirnya mampu meningkatkan kegiatan perekonomian.(Juli Irmayanto dkk, 2002, Ba nk & Lembaga Keuangan, hal 289). Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa pasar modal merupakan sarana dalam bentuk penyediaan suatu fasilitas (tempat) bertemunya permintaan (investor) dan penawaran (emiten) sebagai alternatif mobilisasi dana bagi perusahaan dan membantu meningkatkan perekonomian secara nasional. Pasar modal memiliki beberapa fungsi strategis tidak saja bagi pihak borrowers dan pihak lenders tetapi juga bagi pemerintah. Terjadinya pelarian modal ke luar negeri (capital flight) bukan hanya merupakan akibat dari depresiasi nilai rupiah atau tingginya inflasi tetapi karena diakibatkan tidak tersedianya alternatif investasi yang menguntungkan di negara tersebut. Oleh karena itu sangat beralasan
23
bilamana pemerintah Indonesia berusaha menghidupkan pasar modal. Pada dasarnya terdapat 4 peranan strategis dari pasar modal bagi perekonomian suatu negara: 1. Sebagai sumber penghimpun dana Pasar modal berfungsi sebagai alternatif sumber penghimpun dana selain sistem perbankan yang selama ini dikenal merupakan media penghimpunan dana secara konvensional. Pasar modal memungkin bank menerbitkan surat berharga (sekuritas) baik surat tanda utang (obligasi) maupun surat tanda kepemilikan (saham). Dengan memanfaatkan sumber dana dari pasar modal, perusahaan (bank) dapat terhindar dari kondisi debt to equity ratio yang terlalu tinggi. 2. Sebagai alterna tif investasi pasar modal Pasar modal memberikan kesempatan kepada para pemodal untuk membentuk portofolio
investasi
melalui
cara
mengkombinasikan
dana
pada
berbagai
kemungkinan investasi dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih dan sanggup menanggup sejumlah risiko yang mungkin terjadi. 3. Biaya penghimpun dana melalui pasar modal relatif kecil Dalam melakukan penghimpunan dana suatu perusahaan (bank) membutuhkan biaya yang relatif kecil jika diperoleh melalui penjualan saham daripada meminjam ke suatu bank. 4. Bagi negara, pasar modal akan mendorong perkembanga n investasi Setiap bank, khususnya yang berskala besar dan bersifat strategis pasti berkeinginan untuk mampu meningkatkan kapasitas usahanya agar dapat menaikkan volume penjualan dan pendapatan. Usaha yang berskala kecil secara teoritis, sulit untuk mencapai skala produksi yang efisien, sehingga untuk memperbaiki posisi perusahaan
24
yang bersangkutan melakukan perluasan usaha. Perluasan usaha ini memerlukan modal besar. Mengenai macam instrumen dalam pasar modal, penulis membatasi hanya pada jenis penawaran saham saja. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan (bank). Dua keuntungan yang dapat diperoleh dari pembelian atau kepemilikan saham,yaitu : 1. Dividend Merupakan pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan penerbit saham (issuer) yang bersangkutan atas keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. 2. Capital Gain Merupakan selisih antara harga beli dan harga jual, dengan adanya aktifitas perdagangan saham di pasar sekunder (Fakhruddin, M dan Hadianto, M Sopian, 2001, Perangkat Model Analisis Investigasi di Pasar Modal, hal 7-8).
Dalam hal ini perlu pula diketahui mengenai tempat suatu saham tersebut dapat ditawarkan atau diperjualbelikan di mana dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Pasar Perdana (Primary Market) Merupakan pasar abstrak dimana terjadi penawaran dan penjualan efek untuk pertama kalinya pada saat penerbitan efek oleh perusahaan (bank) yang melakukan go public, dilakukan oleh penjamin utama emisi, penjamin emisi dan agen penjualan. Atau dengan kata lain, merupakan tempat perdagangan efek yang baru diterbitkan oleh
25
emiten sebelum efek tersebut diperdagangkan pada pasar sekunder. Adapun harga efek tidak ditentukan atas dasar permintaan dan penawaran yang terjadi, melainkan telah ditetapkan sebelumnya sesuai kesepakatan antara pihak emiten dan penjamin utama emisi atau penjamin emisi efek. 2. Pasar Sekunder (Secondary Market) Merupakan tempat bagi investor untuk membeli ataupun menjual kembali efek yang dimilikinya atau dikenal pula sebagai pasar bursa.
Saham memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah: 1. Dividen dibayarkan sepanjang issuer bank memperoleh laba 2. Memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (One Share One Vote) 3. Memiliki hak terakhir (junior) dalam hal pembagian kekayaan perusahaan (bank), jika perusahaan (bank) yang bersangkutan dilikuidasi (dibubarkan) setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. 4. Memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi sahamnya. Hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya (Fakhruddin, M dan Hadianto, M Sopian, 2001, Perangkat Model Analisis Investasi di Pasar Modal, hal 8).
26
2.3.2 Pengukuran Rasio dan Imbal Hasil Saham Dalam aktifitas investasi, baik investasi pada financial assets seperti saham maupun obligasi, maupun real assets seperti tanah dan bangunan pada umumnya mengandung dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu risiko (risk) dan tingkat imbal hasil (return saham). Bilamana suatu investasi memiliki risiko, berarti bahwa investasi tersebut tdidak dapat memberikan keuntungan yang pasti. Dalam keadaan ini, pemodal (investor) hanya akan mengharapkan untuk dapat memperoleh suatu tingkat imbal hasil tertentu. Imbal hasil (return) merupakan sejumlah hasil yang dapat diperoleh dari suatu aktifitas investasi yang dilakukan. Imbal hasil dapat berupa : 1. Imbal hasil realisasi (realized return) Merupakan imbal hasil yang telah terjadi, dihitung berdasarkan data historis, sebagai salah satu faktor penting yang digunakan dalam pengukuran kinerja dari suatu bank, dan digunakan sebagai dasar penentuan tingkat keuntungan yang diharapkan (expected return), serta risiko ya ng akan dihadapi pada masa datang. Rumusan yang digunakan dalam memperoleh tingkat imbal hasil realisasi ini, adalah
ri =
p i − pi −1 pi
dimana : ri
= tingkat imbal hasil (return) realisasi pada saham i
pi
= harga penutupan (closing price) pada hari ke i
pi-1 = harga penut upan (closing price) pada hari i-1 n
= jumlah observasi
27
2. Imbal hasil yang diharapkan (expected return) Merupakan imbal hasil yang belum pasti terjadi tetapi diharapkan akan terjadi dan mampu diperoleh pemodal (investor) pada masa yang akan datang. Rumusan yang digunakan dalam memperoleh tingkat imbal hasil yang diharapkan ini, adalah :
E ( Ri ) =
E ( Pi) − E ( pi−1 ) n
dimana : E (Ri )
= tingkat imbal hasil (return) yang diharapkan pada saham i
Pi
= harga penutupan (closing price) pada hari ke i
Pi-1
= harga penutupan (closing price) pada hari i-1
n
= jumlah return dalam periode tertentu
3. Risiko (Risk) Merupakan penyimpangan (deviasi) antar tingkat imbal hasil yang diperoleh terhadap imbal hasil yang diharapkan. Oleh karenanya, dimensi risiko terbagi menjadi dua, yaitu menyimpang lebih kecil atau menyimpang lebih besar. Risiko merupakan variabilitas tingkat imbal hasil realisasi terhadap tingkat imbal hasil yang diharapkan. Risiko diwujudkan dalam bentuk standar deviasi (ukuran penyebaran) yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemungkinan tingkat imbal hasil yang diperoleh menyimpang terhadap tingkat imbal hasil yang diharapkan.
28
Rumus untuk standar deviasi, adalah : n
∑(X t =1
SD =
i
− x) 2
n −1
dimana : SD = Standar Deviasi Xi
= Nilai ke i
X
= Nilai rata – rata
n
= Jumlah observasi
29
2.4 Perhitungan Statistik Dalam melakukan perhitungan statistik, penulis menggunakan metode regresi berganda digunakan untuk memprediksikan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik-turunkan nilainya). Jadi, analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua. Untuk bisa membuat ramalan melalui regresi, maka data setiap variabel harus tersedia. Persamaan untuk regresi berganda adalah : Y=
b0 + (b1 x X1 ) + (b2 x X2 ) + (b3 x X3 ) + ………….+ (bn x Xn )
Y= variabel dependent X= variabel independent b0 = intercept parameter bi =slope parameter
