BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI

A. Dasar – Dasar Perpajakan 1. Pengertian Pajak Penghasilan Negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan/atau dari hasil kekayaan alam ada didalam suatu Negara. Dua sumber itu merupakan sumber yang terpenting yang memberikan penghasilan kepada Negara. Tentang pengertian pajak, ada beberapa pendapat dari para ahli antara lain menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Resmi : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat langsung dapat ditujukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (2008:1) Kemudian Soeparman Soemahamidjaja menyatakan bahwa “pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasajasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum” (2008:1). Sedangkan menurut Djajadiningrat “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan suatu hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta 6

7

dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum” (2008:1). Dari 3(tiga) pengertian pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu : a. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang. b. Sifatnya dapat dipaksakan. c. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh si pembayar pajak. d. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta) e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum. Dari kelima unsur yang harus dipenuhi dalam pengertian pajak diatas dan sesuai

dengan

perundang-undangan

yang

mendukung

berlakunya

pemungutan pajak di Indonesia serta fungsi dalam mencapai sasaran di bidang sosial ekonomi, maka definisi pajak yang berlaku secara umum adalah : Iuran rakyat kepada negara, berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan imbalan yang diberikan secara tidak langsung (umum) oleh pemerintah, gunanya untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur di bidang social ekonomi.

8

2. Fungsi pajak Dalam pembuatan peraturan pajak daerah, harus didasarkan pada pemungutan pajak secara umum yaitu demi meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kesejahtaraan umum tidak hanya memasukkan uang sebanyak-banyaknya kekas negara saja, tetapi juga harus mempunyai sifat mengatur untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pemasukan uang demi meningkatkan kesejahtaraan umum perlu ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus di berasarkan dan dilaksanakan menurut norma-norma yang berlaku. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2003:1) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” adalah : a.

Fungsi Budgetair (Fungsi Penerimaan) Dalam fungsi budgetair ini pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend) Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusahan untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan keringanan atau pembesaran pajak pada para penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya antara lain ke sektor produktif. Dengan adanya industri baru maka dapat

9

menampung tenaga kerja yang lebih bayak, sehingga pengangguran berkurang dan pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat. 3. Klasifikasi Pajak Dalam hukum pajak terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang terbagi dalam berbagai klasifikasi pajak. Cara pengklasifikasi pajak dapat didasarkan atas sifat tertentu pada setiap pajak, misalnya lembaga pemungutannya, cara penentuan pajaknya. Sifat atau ciri tertentu yang bersamaan dari setiap pajak dimasukkan dalam suatu klasifikasi, sehingga terjadilah pengklasifikasian sebagai berikut : a. Menurut Golongan 1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh pajak penghasilan. 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh pajak pertambahan nilai. b. Menurut Sifatnya Pembagian pajak menurut sifatnya dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya ciri-ciri prinsip : 1) Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

10

2) Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. c. Menurut Pemungutannya 1) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 2) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk menbiayai rumah tangga daerah.(Yusdiyanto Probowo, 2002:7) Pajak daerah menurut jenisnya terbagi menjadi : a) Pajak Propinsi Pajak propinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat propinsi. Pajak propinsi yang berlaku sampai saat ini, terdiri dari : 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan b) Pajak Kabupaten/Kota Pajak kabupaten/kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Pajak kabupaten/kota yang berlaku sampai saat ini, terdiri dari :

11

1) Pajak hotel 2) Pajak restoran 3) Pajak hiburan 4) Pajak reklame 5) Pajak penerangan jalan 6) Parkir swasta 7) Pajak pengambilan bahan galian golongan c 4. Sistem Pemungutan pajak Daerah Sistem Pemungutan Pajak Daerah dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : a. Official Assesment Sistem : Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). b. Self Assesment Sistem : Wajib Pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah

12

tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). 5. Pajak sebagai Sumber Penerimaan Negara Salah satu sumber penerimaan negara saat ini adalah penerimaan dari sektor pajak. Sebagai negara berkembang yang masih memiliki pertumbuhan ekonomi positif tentu akan mendatangkan Keuntungan tersendiri dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional. Dari sektor pajaklah opsi yang bisa dijalankan ketimbang kita harus melakukan pinjaman ke lembaga-lembaga internasional untuk membiayai belanja negara yang akan dituangkan dalam APBN. Sebagaimana telah disahkannya Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru No 36 Tahun 2008 terlihat dengan nyata kalau pemerintah ingin mengedepankan peran yang lebih besar buat kalangan dunia usaha dalam mengembangkan iklim investasi dan usaha yang mendatangkan hasil maksimal guna mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya seluruh potensi ekonomi bangsa dapat memanfaatkan kemudahan- kemudahan yang telah diberikan oleh pemerintah lewat undang-undang pajak penghasilan baru tersebut. Sejauh ini memang komposisi penerimaan negara dari sektor pajak masih didominasi oleh Pajak Penghasilan. Kemudian disusul Pajak Pertambahan Nilai, Bea Masuk, PBB, dan BPHTB.

13

Oleh karena itu pemerintah terus melakukan beberapa cara yang bisa menjadi sumber potensi baru bagi penerimaan negara. Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia akan berusaha untuk lebih meningkatkan potensi penerimaan negara dari dalam negeri, dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Penerimaan dari sektor pajak terbagi menjadi dua golongan, yaitu dari pajak langsung contohnya pajak penghasilan dan dari pajak tidak langsung contohnya pajak pertambahan nilai, bea materai, bea balik nama. Memang, dilihat dari segi penerimaan, Pajak Panghasilan dapat membantu negara dalam membiayai pengeluaran, namun tidak semua orang dapat dikenakan PPh. Pajak Penghasilan hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tetapi hal itu tidak berlaku bagi Pajak Pertambahan Nilai, karena pajak tersebut dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN. Dan juga seperti yang kita ketahui bahwa hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN. 6. Konsep teori Adam Smith (dalam Widodo dan Djefris, 2008: 30) mengemukakan bahwa:

14

Pajak memiliki dua aspek yang berbeda. Pertama, aspek pengambilalihan yaitu hukum pajak menyediakan instrumen khusus bagi negara agar dapat memaksa warga negaranya untuk membayar pajak. Kedua adalah aspek kontribusi yaitu selaku bagian dari komunitas maka sesama warga negara berbagi pengeluaran. Menurut Adam Smith dengan ajaran yang terkenal “The Four Maxims“, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut : a. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan) yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. b. Asas Certainty (asas kepastian hukum) yaitu semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. c. Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan) yaitu pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah. d. Asas Effeciency (asas efesien atau asas ekonomis) yaitu biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

15

B. Pajak Daerah 1. Pengertian Pajak Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/ badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. 2. Jenis-jenis Pajak Daerah Dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, menyebutkan jenis-jenis pajak daerah terdiri dari: a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak penerangan jalan f. Pajak pengambilan bahan Galian Golongan C g. Pajak Parkir Adapun maksud pengertian dari masing-masing pajak tersebut menurut penjelasan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

16

1) Pajak Hotel Adalah pajak atas pelayanan Hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang-orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lain dengan dipungut termasuk bangunan lainya yang menyatu, dikelola dan dimiliki pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. 2) Pajak Restoran Adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minimal yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga atau catering. 3) Pajak Hiburan Adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga 4) Pajak Reklame Adalah pajak atas penyenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunaan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk mencari perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat

17

dilihat, dibaca dan atau didengarkan dari suatu tempat umum kecuali yang perlukan oleh pemerintah. 5) Pajak penerangan jalan Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. 6) Pajak Pengambilan dan pengolahan bahan galian Golongan C Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 7) Pajak Parkir Tempat parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaran bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. 3. Asas-asas Pemungutan Pajak Daerah Di dalam melakukan pemungutan pajak baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asasasas pemungutan pajak (Mardiasmo, 2003:7) yaitu : a. Asas kebangsaan Bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang–orang bertempat tinggal di Indonesia.

18

b. Asas tempat tinggal Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia di tentukan menurut keadaan. c. Asas sumber penghasilan Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan subyek tempat tinggal. Disamping asas-asas berpedoman kepada hal tersebut diatas, ada asas-asas pemungutan pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum. Ada beberapa teori pajak yang dilancarkan dari jaman kejaman yaitu : 1) Asas sumber penghasilan Negara

mempunyai

fungsi

melindungi

rakyat

dengan

segala

kepentingannnya seperti keselamatan jiwa dan harta. Untuk kepentingan tugas-tugas negara itu seperti halnya dengan perusahaan asuransi, maka rakyat harus membayar premi yang berupa pajak. 2) Teori kepentingan Teori ini memperhatikan memungut pembagian beban penduduk seluruhnya supaya adil. Akan tetap karena teori ini mambenarkan adanya hak pemerintah untuk memungut pajak dari rakyat dapat pula digolongkan dalam teori yang memperkuat beban pajak didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah termasuk dalam perlindungan jiwa orang-orang berserta harta bendanya.

19

3) Teori bukti Menurut teori ini seseorang tidak dapat berdiri artinya tanpa adanya persekutuan dimana persekutuan ini menjelma menjadi negara. Bahkan tiap-tiap individu menyadari tugas sosial sebagai tanda bukti kebaktian kepada negara dalam bentuk iuran atau pajak. Teori gaya pikul pemungutan pajak didasarkan pada gaya pikul individu dalam masyarakat yaitu dalam tekanan pajak tidak harus sama bersarnya untuk tiap orang, jadi beban pajak harus sesuai dengan pemikul beban. Ukuran kemampuan pikul antara lain penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja seseorang. C. Pendapatan Asli Daerah Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang RI No. 25 Tahun 1999 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dalam rangka kelancaran pembangunan daerah maka dibentuk daerah otonomi di tingkat kabupaten agar dapat dilaksanakan pembangunan sesuai kemampuan dan pemberdayaan daerah. Pembiayaan belanja pembangunan juga tergantung pada sumber Pendapatan Asli Daerah. 1. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang RI No.25 Tahun 1999 yaitu

20

a. Hasil Pajak Daerah Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan, sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan. b. Hasil Retribusi Daerah Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat: pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi tetap ada alternatif untuk mau tidak mau membayar, merupakan pungutan yang pada umumnya bersifat budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk sesuatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

21

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Hasil Perusahaan Milik Daerah yang merupakan pendapatan daerah adalah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambahkan penghasilan daerah, memberi jasa, penyelenggaaraan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah. d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan lain yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam hal kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah suaatu bidang tertentu. e. Dana perimbangan Dana perimbangan diperoleh melalui bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan baik dari sektor pedesaan, perkotaan,

22

perkebunan, pertambangan dari sumber daya alam serta bea perolehan hak aatas tanah dan bangunan. f. Pinjaman Daerah Pinjaman daerah adalah pinjaman dalam negeri yang bersumber dari pemerintah, lembaga komersial dan atau penerbitan obligasi daerah dengan diberitahukan kepada pemerintah sebelum tidaknya usulan pinjaman daerah diproses lebih lanjut. Sedangkan yang berwenang mengadakan dan menanggung pinjaman daerah adalah kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atas persetujuan DPRD. g. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misalnya: sumbangan daari pihak ketiga kepada daerah tingkat I atau daerah II dan lain-lain yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa untuk membiayai pembangunan di daerah, penerimaannya bersumber dari : Pendapatan Asli Daerah (Pajak, Retribusi, Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah). Pemerintah daerah melakukan upaya maksimal dalam pengumpulan pajak-pajak dan retribusi daerah. Besarnya penerimaan daerah

23

dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah serta dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah. D. Pajak Reklame 1. Pengertian Pajak Reklame Reklame adalah benda, alat, atau perbuatan, yang menurut bentuk, susunan, dan corak ragamnya dimaksudkan untuk mencari keuntungan yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatubarang atau jasa seseorang, yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dari suatu tempat atau umum. Berdasarkan Peraturan daerah Kota Bekasi No.15 tahun 2007, definisi Pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang bertujuan komersil. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial.Dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

24

2. Tujuan Pemungutan Pajak Reklame Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan semakin ketatnya persaingan antar perusahaan di dalam memperkenalkan atau memasarkan hasil produksinya agar dikenal luas di masyarakat atau konsumen. Adapun jalan yang paling efektif dalam usaha memperkenalkan hasil produksinya adalah dengan jalan melalui pemasangan reklame dengan tujuan untuk meningkatkan persaingan dan keuntungan buat hasil usahanya. Maka dengan meningkatnya pemasangan reklame, dipandang perlu untuk memungut pajak reklame. Adapun maksud diadakan pemungutan pajak reklame bagi pemerintah adalah

menyederhanakan

berbagai

pungutan

daerah

dalam

rangka

mengurangi ekonomi biaya tinggi serta menyederhanakan sistem dan administrasi perpajakan dan retribusi daerah untuk memperkuat fondasi penerimaan daerah khususnya Daerah Tingkat II, dengan mengefektifkan jenis pajak dan retribusi tertentu yang potensial menggali sumber-sumber keuangan yang ada di Daerah Kota Bekasi. Maka dari itu Pemerintah daerah memungut pajak reklame mempunyai tugas pokok yaitu : a. Tujuan Jangka Pendek Adalah untuk mencapai target akhir seperti yang ditetapkan di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Maka seksi pajak reklame yang diserahi tugas untuk memungut pajak reklame hendaknya lebih efektif

25

dan efisien dalam menangani pungutan pajak sehingga akan melebihi target seperti yang telah menjadi ketetapan pemerintah. b. Tujuan Jangka Panjang Pajak reklame merupakan bagian dari pajak daerah seperti tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan mempunyai peran dalam meningkatkan pembangunan daerah. Dalam hal ini kemampuan aparat petugas pajak perlu ditingkatkan guna mendapatkan hasil yang maksimal guna meningkatkan pendapatan daerah. 3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame Sesuai dengan sistem pemerintahan di negara kita berdasarkan atas hukum dan bukan atas kekuasaan belaka. Maka segala tindakan harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Seperti apa yang tercantum dalam pasal 23 UUD 1945 Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan Undang-Undang. Dalam pengertian segala pajak tersebut adalah termasuk pula bagian-bagian Daerah Otonom. Sehingga pajak yang akan dikenakan atau dipungut terhadap masyarakat sebagai wajib pajak harus dahulu mendapat ijin persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Demikian pula dengan pungutan pajak reklame, terdapat adanya beberapa peraturan yang mengatur pelaksanaan pemungutan pajak reklame yaitu Peraturan daerah Kota Bekasi No.15 tahun 2007 tentang pajak reklame.

26

4. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Pemerintah Daerah Kota Bekasi melalui dinas pendapatan daerah, dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame harus memperhatikan azas-azas pemungutan pajak berdasarkan pada peraturan peundangan yang berlaku. Karena pajak reklame tersebut dikenakan pemungutannya kepada setiap perusahaan atau badan-badan lain, yang akan memasang reklame dalam usahanya memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Sebelum reklame tersebut dipasang perusahaan atau badan yang bersangkutan wajib lapor kepada instansi terkait untuk mendapatkan ijin dan telah memenuhi persyaratannya terlebih dahulu termasuk pelunasan pajaknya. 5. Jenis-Jenis Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi No.15 Tahun 2007 jenisjenis pajak reklame adalah sebagai berikut : a. Reklame Bando Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan besi dan sejenisnya, kayu, kertas, plastik, fiber glass, kaca, batu, logam, alat penyinaran atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan, melintang/berseberangan di atas jalan di dalam sarana dan prasarana kota.

27

b. Reklame cahaya Reklame yang berbentuk bidang, dengan bahan plastik, fiber glass/kaca, tabung lampu, komponen elektronik, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen. c. Reklame Billboard Reklame yang terbuat dari papan, callibrete, vinyle, kertas, plastik, fiber glass, kaca, batu, logam termasuk seng, alat bersinar/penyinaran dan bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan. d. Reklame megatron/videotron/Large Electronic Display (LED) Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik. e. Reklame layar Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu. f. Reklame melekat (stiker) Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan,

28

dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak 2

lebih dari 200 cm per lembar. g. Reklame selebaran Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain. h. Reklame berjalan/kendaraan Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang. i. Reklame udara Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis. j. Reklame suara Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat. k. Reklame film/slide Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk

29

diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan. l. Reklame peragaan Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. 6. Subjek Pajak Reklame Subjek

pajak

reklame

adalah

orang

pribadi

atau

badan

yang

menyelenggarakan atau melakukan pemasangan reklame. Penyelenggaraan reklame adalah pihak-pihak yang berkategori sebagai berikut : a. Pemilik reklame/produk adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri. b. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku. 7. Objek pajak Reklame Objek pajak reklame di sini adalah semua penyelenggaraan reklame. Reklame sebagaimana dimaksud pada Peraturan daerah Kota Bekasi No.15 tahun 2007 tentang pajak reklame yaitu: a. Reklame Bando b. Reklame Papan atau Bilboard : 1) Papan 2) Neon Sign

30

3) Tin Plate 4) Sign Board 5) Kertas 6) Plastik 7) Fiber Glass 8) Kaca 9) Batu 10) Logam 11) Alat bersinar/penyinaran c. Reklame Cahaya : 1) Megatron 2) Videotron 3) Video Wall 4) Large Electric Display (LED) 5) Dinamics Wall d. Reklame Layar : 1) Spanduk 2) Umbul-umbul 3) Baligo e. Reklame Tempelan : 1) Poster 2) Selebaran/brosur

31

3) Plug Chain f. Reklame Berjalan pada kendaraan g. Reklame Udara/Balon h. Reklame Suara i. Reklame Slide/Film j. Reklame Peragaan : 1) Permanen (Luar Ruang) 2) Tidak Permanen (Dalam Ruang) Yang tidak termasuk sebagai objek pajak Reklame menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi No.15 Tahun 2007 adalah : a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8. Dasar Pengenaan Pajak Reklame Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame, diperhitungkan dengan memperhatikan : a. Lokasi Penempatan Adalah lokasi peletakan reklame menurut kelas jalan dirinci sebagai berikut :

32

1) Jalan Tol 2) Jalan Negara Nasional 3) Jalan Propinsi 4) Jalan Kota b. Jenis Reklame dan ukuran media reklame c. Jangka waktu penyelenggaraan. Lokasi Penempatan reklame berdasarkan klasifikasi jalan dihitung berdasarkan score yang telah ditentukan oleh Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

33

Tabel 2.1 NILAI KLASIFIKASI JALAN (NKJ) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi N0.15 Tahun 2007 NO 1

2

KLASIFIKASI

SUDUT

JALAN

PANDANG

Jalan Tol

Jalan Nasional

3

4

Jalan Propinsi

Jalan Kota

Negara

SCORE

NILAI KLASIFIKASI

1

2

Score x NJOPR untuk

2

2,4

setiap titik pemasangan

3

2,6

4>

2,8

1

1

Score x NJOPR untuk

2

1,2

setiap titik pemasangan

3

1,3

4>

1,4

1

0,6

Score x NJOPR untuk

2

0,7

setiap titik pemasangan

3

0,8

4>

0,9

1

0,1

Score x NJOPR untuk

2

0,2

setiap titik pemasangan

3

0,3

4>

0,4

Sumber : Peraturan Daerah Kota Bekasi No.15 Tahun 2007

34

9. Tarif Pajak Reklame Besarnya tarif pajak reklame ditetapkan sebagai berikut : 1. Pajak reklame 25% dari NSR 2. Pajak Reklame Dalam Ruang (indoor). NSR sebesar = 50% dari pengenaan pajak 3. NSR – NJOPR + NSPR 4. Untuk reklame papan dan sejenisnya NSPR = Nilai Lokasi Nilai Klasifikasi -

Nilai Kalsifikasi = Score x NJOPR

-

Score = Nilai konstanta dari kelas jalan dan sudut pandang

5. Untuk reklame kain, kendaraan dan sejenisnya NSPR = 70% NJOPR (tidak ada nilai klasifikasi dan nilai lokasi) 10. Perizinan Reklame Untuk penyelenggaraan reklame harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Gubernur dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dengan dilengkapi persyaratan administrasi. Berdasarkan Perda Kota Nomor 15 Th. 2007 tentang Pajak Reklame dan SK Walikota Bekasi Nomor 06 Th. 2008 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Pemasangan Reklame sebagai dasar perhitungan Pajak Reklame, diberikan apabila memiliki :

35

a.

Rekomendasi Tim Teknis

b. Permohonan Izin Reklame c. Foto Copy KTP Pemohon d. Surat Kuasa mengurus Reklame dari perusahaan e. Formulir pendaftaran Wajib Pajak f. Nama jenis Foto/desain serta luas Reklame yang akan diselenggarakan/dipasang g. Daerah/Foto lokasi pemasangan h. Surat keterangan semua/izin atas sewa lahan tanah yang digunakan i. Asuransi j. Khusus permohonan perpanjang izin, dilampirkan Foto copy izin lama. E. Pajak Hiburan 1. Pengertian Pajak Hiburan Berdasarkan peraturan daerah kota Bekasi No.42 tahun 1998 tentang pajak Hiburan dapat kita ketahui definisi hiburan adalah : “Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan/ atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuh berolahraga.”

36

2. Tujuan Pemungutan Pajak Hiburan Adapun maksud diadakan pemungutan pajak hiburan bagi pemerintah adalah

menyederhanakan

berbagai

pungutan

daerah

dalam

rangka

mengurangi ekonomi biaya tinggi serta menyederhanakan sistem dan administrasi perpajakan dan retribusi daerah untuk memperkuat fondasi penerimaan daerah khususnya Daerah Tingkat II, dengan mengefektifkan jenis pajak dan retribusi tertentu yang potensial menggali sumber-sumber keuangan yang ada di Daerah Kota Bekasi. 3. Subjek dan Objek Pajak Hiburan Didalam peraturan daerah No.42 Tahun 1998 tentang pajak hiburan juga disebutkan subjek dan objek pajak hiburan. a. Subjek Pajak Hiburan Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/ atau menikmati hiburan. b. Objek Pajak Hiburan Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. 1) Pertunjukan film di bioskop : a)

Film import, tarif pajak 7% s.d 20%

b)

Film nasional, tarif pajak 4% s.d 17%

2) Pertunjukan pameran seni dan pertunjukan kesenian tradisional sebesar 3%.

37

3) Pertunjukan sirkus, pameran busana, kontes kecantikan sebesar 10%. 4) Pertunjukan/pergelaran musik dan tari. 5) Karaoke sebesar 25%. 6) Permainan billiard sebesar 10%. 7) Gelanggang permainan, permainan anak dan sejenisnya sebesar 10%. 8) Mandi uap dan sejenisnya sebesar 20%. 9) Pertandingan olahraga sebesar 10%. 10) Taman rekreasi sebesar 15%. 11) Gelanggang renang sebesar 10%. 12) Drive golf sebesar 15%. 13) Persewaan video/VCD, LD sejenisnya sebesar 20%. 14) Hiburan lainnya sebesar 15%. F. Penelitian Terdahulu Penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari pajak reklame dan pajak hiburan terhadap PAD Kota Bekasi. Untuk mendukung di dalam penelitian ini penulis menyajikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang membahas variabel tersebut secara terpisah di beda tempat. 1. Danang Teguh Abdulah (2004) Penelitian Danang Teguh Abdulah berjudul Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta. Variabel

38

independen yang digunakan pada penelitian ini adalah Pajak Hiburan dan variabel dependen adalah APBD DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Pajak Hiburan secara total setiap tahun mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2001. Uji regresi terhadap variabel independen menunjukan angka signifikan dibawah 0,05 yaitu 0,001 maka H0 ditolak, yaitu koefisien regresi signifikan. Hal ini berarti variabel pajak hiburan berpengaruh terhadap APBD DKI Jakarta. 2. Eni (2010) Penelitian Eni berjudul Analisis kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah Pajak Reklame dan variabel dependen adalah PAD DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa perkembangan realisasi terhadap rencana pajak reklame tahun 2004-2008 mengalami peningkatan maupun penurunan dengan rata-rata 105,38% dan dapat dikatakan cukup optimal. Perkembangan tersebut diterima pada tahun 2004 -2006 antara lain berasal dari perusahaan yang sedang berkembang sehingga membutuhkan iklan produk melalui reklame. Kontribusi realisasi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan rata-rata 2,66% dari

39

rencana 2,49% berarti melebihi kontribusi yang direncanakan dan dapat dikatakan cukup optimal.