5
BAB II LANDASAN TEORI A. Pajak 1. Pengertian Pajak Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro (2006:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undangundang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi Pajak menurut zain (2007:3) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan –peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah
untuk
membiayai
pengeluaran
–
pengeluaran
umum
berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Definisi tesebut dikembangkan menjadi: Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dapat ditunjukan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.
6
2. Ketentuan Umum Perpajakan Sesuai dengan pasal 1 Undang –undang No. 6 tahun 2000, terdapat beberapa pengertian yang terkait dengan ketentuan umum pajak yang diatur dalam KUP antara lain sebagai berikut : a. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak. b. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha
milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya. c. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin kecuali ditetapkan lain oleh mentri keuangan. Masa pajak adalah jangka waktu satu tahun takwin atau tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin. d. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak , dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7
B. Pendapatan dan Beban Menurut Standar Akuntansi Keuangan 1. Pendapatan Menurut Satandar Akuntansi Keuangan Penghasilan didefinisikan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan paragraf 74 (IAI,2007) sebagai berikut: Penghasilan (Income) adalah kenaikan manfaat ekonomis selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan (income) meliputi baik pendapatan ( revenue) maupun keuntungan (Gains). Pendapatan timbul dalam aktivitas perusahaan seperti penjualan, penghasilan jasa , bunga, deviden, royalti dan sewa. Sedangkan pendapatan dapat didefinisikan menurut PSAK No.23 pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk ini mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari penanaman modal. Pendapatan dapat diakui sebagai penghasilan pada periode kapan kegiatan utama yang perlu menciptakan dan menjual barang dan jasa itu telah selesai, jadi pengakuan pendapatan mengacu pada periode selesainya penyediaan barang atau jasa yang diserahkan. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. 2.
Beban Menurut Standar Akuntansi Keuangan Biaya adalah semua pengurangan terhadap penghasilan. Sehubungan dengan periode akuntansi pemanfaatan pengeluaran dipisahkan antara
8
pengeluaran kapital (Capital Expenditure) yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aktiva, sedangkan pengeluaran penghasilan (Revenue Expenditure) yaitu pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk satu periode akuntansi yang bersangkutan yang dicatat sebagai beban. Menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan paragraf 78 (IAI, 2007), Beban didefinisikan : Beban (Expenses) adalah penurunan manfaat ekonomis selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut bagian kepada penanam modal. Beban juga menyangkup kerugian yang belum di realisasi misalnya kerugian yang timbul dari pengaruh selisih kurs mata uang asing. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan penghasilan tertentu yang diperoleh. Manfaat ekonomi yang timbul lebih dari satu periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tidak langsung maka beban diakui berdasarkan alokasi yang rasional dan sistematis. Misalnya, pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan aktiva tetap, goodwil , paten dan merek dagang. Beban ini dikenal dengan istilah penyusutan (Amortisasi) Beban usaha pada dasarnya dapat diperhitungkan dalam laporan keuangan secara penuh hanya apabila manfaat ekonomis yang timbul dari
9
suatu pengeluaran baik kas maupun pengorbanan ekonomi lainnya tidak melebihi satu periode akuntansi dan terdapat hubungan upaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan usaha dalam periode yang sama. C. Pendapatan dan Beban Menurut Undang-Undang Perpajakan 1. Pendapatan Menurut Undang-Undang Perpajakan Menurut Undang – undang No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) menyebutkan yang dimaksud objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Yang termasuk dalam penghasilan adalah : Berdasarkan Undang-undang Perpajakan No.36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun luar indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk : a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang di terima atau di peroleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainya, kecuali di tentukan lain dalam undang-undang ini. b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
10
c. Laba usaha d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 1. Keuntungan karena pengalihan harta pada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan , pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan bentuk apapun. 4. Kuntungan kerena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial. 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan. e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah di bebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
11
g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala k. Keuntungan kerena pembebasan hutang , kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. n. Premi asuransi o. Iuran yang diterima atau di peroleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum di kenakan pajak. q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. r. Imbalan bunga sebagai mana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan s. Surplus bank indonesia Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 36 tahun 2008 merupakan penghasilan dibawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
12
a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. b. Penghasilan berupa hadiah undian. c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derifatif yang diperdagangkan di bursa , dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa kontruksi, usaha real estate, dan pesewaaan tanah dan / atau bangunan. e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintahan. Menurut Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 36 tahun 2008 yang dikecualikan dari objek pajak adalah: a. 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau di sahkan oleh pemerintah dan yang di terima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui diindonesia. 2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan , badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang
13
menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan mentri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha. b. warisan c. Harta termasuk setoran tunai yang di terima oleh badan sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau di peroleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang di berikan oleh bukan wajib pajak. e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. f. Dividen atau bagian laba yang di terima atau di peroleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negri, koperasi, badan usaha milik negara , atau badan usaha milik daerah dan penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di indonesia dengan syarat: 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang di tahan 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik dividen.
negara dan badan usaha milik daerah yang menerima
14
g.
Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan mentri keuangan, baik yang di bayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
h.
Penghasilan dari modal yang di tanamkan oleh dana pensiun sebagai mana di maksud pada huruf g, dalam bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan mentri keuangan.
i.
Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham , persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
j. k.
Dihapus Penghasilan yang di terima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang di dirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di indonesia.
l.
Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan dengan atau berdasarkan peraturan mentri keuangan
m. Sisah lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan , bidang penelitian, dan pengembangan,
yang
telah
terdaftar
pada
instansi
yang
membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan.
15
n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggaraan jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan mentri keuangan. 2.
Beban Menurut Undang-Undang Perpajakan a. Beban atau Biaya yang boleh dikurangkan (Deductible Expenses) Biaya yang boleh di kurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-undang No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 6 ayat (1) yaitu: 1. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negri dan bentuk usaha tetap, di tentukan berdasarkan penghasilan bruto di kurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Antara lain : 1. Biaya pembelian bahan 2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifisi, dan tunjangan yang di berikan dalam bentuk uang. 3. Bunga, sewa, dan royalti 4. Biaya perjalanan 5. Biaya pengolahan limbah 6. Premi asuransi
16
7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan mentri keuangan 8. Biaya administrasi 9. Pajak kecuali pajak penghasilan b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11 A. c. Iuran kepada dana pensiun yang pendirinya telah di sahkan oleh mentri keuangan. d. Kerugiaan karena penjualan dan pengalihan harta yang di miliki dan di gunakan dalam perusahaan atau yang di miliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. e. Kerugian selisih kurs mata uang asing f. Biaya penelitian dan
pengembangan perusahaan yang di lakukan di
indonesia g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 1. Telah di bebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial 2. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat di tagih kepada deroktorat jendral pajak 3. Telah di serahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau adanya
17
perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan atau telah di publikasikan dalam penerbitan umum atau khusus atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. 4. Syarat
sebagaimana di maksud pada angka 3 tidak berlaku untuk
penghapusan
piutang
tak
tertagih
debitur
kecil
sebagaimana
dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 1 hruf K yang pelaksanaan di atur lebih lanjut dengan atau berddasrkan peraturan mentri keuangan: i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerinatah. j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang di lakukan di indonesia yang ketentuannya di atur dengan peraturan pemerintah k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintahan l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintahan m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olah raga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. b. Beban atau Biaya yang tidak boleh dikurangkan (Non Deductible Expenses) 1). Biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-undang no. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 9 ayat (1) dan (2) , yaitu:
18
1. Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan. a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang di bayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali: cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pembangunan, yang ketentuan dan syarat – syaratnya ditetapkan dengan keputusan mentri keuangan. d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna. e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan berita dengan pelaksanaan pekerjaan yang di tetapkan dengan keputusan mentri keuangan. f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang di bayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang di lakukan.
19
g. Harta yang dihibahkan , bantuan sumbangan, dan warisan sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata di bayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan wajib pajak dalam negri yang dimiliki oleh agama islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang di bentuk atau di sahkan oleh pemerintah. h. Biaya yang dibebankan atau di keluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. i. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. j. Sanksi administrasi berupa, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan 2). Pengeluaran untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan yang memepunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 11 A. Menurut pasal 4 PP No. 138 tahun 2000 pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak wajib pajak dalam negri dan bentuk usaha tetap termasuk: a. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memlihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
20
b. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memlihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. c. Biya untuk mendapatkan, menagih dan memlihara penghasilan yang dikenakan
pajak
berdasarkan
norma
penghitungan
penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan norma penghitungan khusus sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 15 undang-undang pajak penghasilan. d. Pajak penghasilan yang di tanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali pajak atau penghasilan yang dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 undangundang pajak penghasilan tetapi tidak termasuk dividen sepanjang pajak penghasilan tersebut ditambahkan dalam perhitungan dasar untuk pemotongan pajak, dan e. Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memlihara penghasilan yang merupakan objek pajak. D. Rekonsiliasi Fiskal (Koreksi Fiskal ) Laporan Keuangan Fiskal adalah :” laporan keuangan yang disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan menghindahkan semua peraturan perpajakan (Sphar Lumbantoruan ;2006:66) Koreksi fiskal merupakan hal dari suatu mekanisme penyesuaian pelaporan penghasilan Wajib pajak secara komersial menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akhirnya di hasilkan laba / rugi fiskal.
21
Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal adalah Proses penysuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaanperbedaan antara akuntansi dengan fiskal tersebut dapat di kelompokkan menjadi beda tetap/permanen (Permanen Diference) dan Beda Waktu (Timming Diference) Adanya perbedaan pengakuan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan penghasilan kena pajak sehingga perlu rekonsiliasi fiskal. 1. Jenis Koreksi Fiskal Jenis koreksi fiskal ini merupakan jenis-jenis perbedaan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal, yaitu terdiri dari : a. Perbedaan Tetap ( Permanen Diference) “Perbedaan tetap adalah perbedaan pengakauan suatu penghasilan
atau
biaya
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi yang bersifat permanen “( Sophar, 2005:74) Perbedaan tetap timbul karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak : 1. Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final (Pasal 4 ayat (2) UU PPh) 2. Penghasilan yang bukan objek pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh)
22
3. Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha,
yaitu
penghasilan
mendapatkan, serta pengeluaran
menagih
dan
memelihara
yang sifatnya pemakaian
penghasilan atau jumlahnya melebihi kewajaran (Pasal 9 ayat (1) UU PPh). Perbedaan permanen dapat positif karena ada laba akuntasi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dan relief pajak, sedangkan perbedaan permanen negatif disebabkan adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal. Perbedaan tetap contohnya seperti, pemberian kenikmatan atau natura, biaya jamuan tamu, dan sumbangan, hibah dan warisan, bungan dan dividen. Perbedaan tetap yaitu perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan antara undang-undang perpajakan dengan akuntansi akuntansi keuangan tentang suatu kejadian akuntansi yang
tidak
dapat
disamakan
karena
ketentuan
perundangan.misalnya, penerimaan deviden yang diterima wajib pajak badan dalam negri dari penyertaan modal pada perusahaan yang bertempat kedudukan di indonesia bukan merupakan penghasilan menurut UU PPh, sedangkan menurut akuntansi merupakan penghasilan. Sebaliknya seluruh pengeluaran yang menurut akuntansi merupakan beban, oleh UU PPh tidak
23
seluruhnya sebagai beban seperti yang ditemukan pada pasal 9 UU Nomor 36 tahun 2008. b. Perbedaan Waktu (Timming Differences) “Perbedaan waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya perbedaan waktu pengakuan atau pembebanan penghasilan atau biaya untuk menghitung pajak dan akuntansi” (Sophar,2005:72) Perbedaan waktu dapat dibagi menjadi perbedaan waktu posistif dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan waktu dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak. Perbedaan waktu yang terjadi dalam satu periode dapat mengakibatkan laba menurut pajak yang lebih besar atau lebih kecil dari laba akuntansi. Perbedaan waktu yaitu perbedaan yang terjadi karena apa penghasilan atau beban yang sudah diakui menurut akuntasi tetapi menurut UU PPh diakui pada periode berikutnya dan sebaliknya. Misalnya metode penyusutan, metode penilaian persediaan, penyisihan piutang tak tertagih. Ada empat macam jenis transaksi yang dapat menimbulkan perbedaan waktu, transaksi-transaksi tersebut adalah:
24
a. Pendapatan diakui lebih dahulu akuntansi daripada menurut pajak. Contohnya : laba bruto penjualan cicilan b. Biaya atau beban diakui lebih dahulu menurut pajak daripada menurut akuntansi. Contoh : penyusutan aktiva tetap menggunakan taksiran umur yang lebih pendek daripada taksiran ekonomis yang digunakan untuk tujuan akuntansi c. Pendapatan diakui lebih menurut pajak daripada menurut akuntansi Contohnya : sewa yang diterima dimuka d. Biaya atau beban diakui lebih dahulu menurut akuntansi daripada menurut pajak. Contoh : Biaya asuransi atau penjualan produk dengan sistem garansi. 2. Koreksi Positif dan Negatif dari Rekonsiliasi Fiskal Rekonsiliaisi
fiskal
dilakukan
oleh
wajib
pajak
yang
pembukuannya menggunakan pendekatan akuntansi komersial, yang bertujuan mempermudah mengisi SPT tahunan PPh dan Menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan pada saat penyampaian SPT Tahunan . Koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif
25
Koreksi positif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal bertambah sebagai akibat adanya: 1. Beban yang tidak diakui oleh pajak (Non deductible expense) 2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal 3. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal 4. Penyesuaian positif lainnya. Koreksi negatif terjadi apabila pendapatan fiskal berkurang sebbagai akibat adanya: 1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak 2. Penghasilan yang digunakan PPH Pinal 3. Penyusutan komersial lebih kecil daripada dari pada penyusutan fiskal 4. Amortisasi komersial lebih kecil dari pada amortisasi fiskal 5. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. 6. Penyesuaian fiskal negatf lainnya. E. Contoh Rekonsiliasi Fiskal Berikut adalah contoh laporan laba rugi fiskal menurut Mansyur, Muhammad dan Teguh Hadi Wardoyo (2005 : 209) PT. INTI LOGING dengan NPWP 01.937.654.2.031.00 Jl. S. Parman Kav. 26 Jakarta Barat, berrgerak di bidang usaha perkayuan. WP memiliki kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan sebesar Rp. 159.000.000,Data-data pembukuan tahun 2004 adalah sbb :
26
Penjualan Bersih
Rp. 23.200.000.000
Harga Pokok Penjualan
Rp. 17.900.000.000
Biaya Operasi: Gaji dan Upah
Rp. 1.256.400.000
PPH 21 dibayar perusahaan
Rp.
Biaya Penyusutan
Rp. 1.285.000.000
Biaya Rekreasi / Piknik Pegawai
Rp.
22.600.000
Biaya HP
Rp.
24.000.000
Biaya Astek/ jamsostek
Rp.
60.600.000
Biaya Penyisihan Piutang ragu-ragu
Rp.
98.600.000
Biaya Perjalanan Dinas
Rp.
301.000.000
Biaya Bunga Bank
Rp.
180.000.000
Biaya Bunga Leasing
Rp.
20.000.000
Biaya Royalty
Rp.
125.000.000
Biaya Pemeliharaan Inventaris
Rp.
230.400.000
Biaya PPN
Rp.
132.500.000
Biaya Makan Minum dan seragam
Rp.
400.000.000
Biaya Alat Tulis Kantor
Rp.
163.800.000
Biaya listrik , telp, dan air
Rp.
36.000.000
Biaya Perwatan Forklip & dump.- Truck
Rp.
10.000.000
Biaya Fiskal LN
Rp.
21.000.000
Biaya Profesional Fee
Rp.
59.700.000
Biaya Lain – lain
Rp.
25.800.000
56.000.000
27
Penghasilan / Beban Lain: Bunga Deposito
Rp.
10.000.000
Laba Penjualan Gudang
Rp.
100.000.000
Pendapatan Sewa Forklip & Dump Truck
Rp.
150.000.000
Laba Selisih Kurs
Rp.
99.200.000
Rugi Penjualan Wisma
Rp.
(80.000.000)
Laba Anak Perusahaan
Rp.
200.000.000
Keterangan lain: a. PT. Inti Loging memiliki kebijakan untuk menanggung PPH 21 semua karyawan berapapun jumlahnya dalam bentuk PPH 21 di tanggung perusahaan, bukan berbentuk tunjangan PPH b. Biaya penyusutan untuk fiskal dan komersial dihitung dengan cara yang sama oleh WP yaitu sebesar Rp. 1.285.000.000 (Metode Garis Lurus). Demikian juga dengan penentuan biaya penyusutan HP dinas sebesar Rp. 4.000.000,- pertahun dan biaya penyusutan mobil sedan sebesar Rp. 50.000.000,- pertahun dengan KEP – 220/ PJ/2002. c. Dalam biaya penyusutan termasuk juga biaya penyusutan atas aktiva finance lease sebesar Rp. 150.000.000,- dan biaya penyusutan wisma tersebut dijual sebesar Rp. 10.000.000,d. Biaya HP adalah pengeluaran untuk pembayaran pulsa para direksi. e. Biaya Astek / Jamsostek adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pembayaran premi asuransi kecelakaan kerja karyawan.
28
f. Dalam perjalanan dinas, para direksi sesekali membawa keluarga mereka, ternyata setelah diperinci terdapat sejumlah Rp. 55.000.000 yang merupakan pengeluaran tiket pesawat terbang untuk para pejabat sejumlah Rp.64.000.000 g. Biaya bunga bank sebesar Rp. 180.000.000,- terjadi karena hutang PT. Inti Loging kepada Bank Buana Indonesia sebesar rata-rata setahun Rp. 1.000.000.000,- dengan tingkat bunga pinjaman ratarata 18 % h. Perusahaan menyewa alat- alat berat dan united Tractor secara Finance Lease dengan pembayaran SGU tiap bulan januari dan juli sebesar Rp. 100.000.000,- dengan perincian bunga tetap Rp. 10.000.000,- dan cicilan pokok leasing Rp. 90.000.000,- selama tahun 2004 perusahaan telah membayar cicilan leasing 2 kali yang terdiri dari pembayaran bunga Rp. 20.000.000 dan pembayaran pokok Rp. 180.000.000,i. Perusahaan membayar biaya royalty teknologi pemprotetan ke Blitz Germany sebesar Rp. 125.000.000,- jumlah tersebut termasuk Rp. 25.000.000 yang merupakn PPH pasal 26 yang ditanggung oleh PT. Inti Loging. j. Dalam biaya perbaikan / reparasi terdapat biaya perbaikan mobil sedan perusahaan yang digunakan oleh Direkatur Utama PT. Inti Loging sejumlah Rp. 180.000.000 dan biaya perawatan wisma perusahaan di puncak sebesar Rp. 10.000.000,-
29
k. Biaya jamuan untuk relasi yang lengkap dengan perincian ( Daftar normatif ) dan bukti-bukti ada hanya sejumlah Rp. 101.000.000,l. Biaya PPN adalah PPN pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan karena faktur pajak yang diterima dan penjual cacat. m. Perusahaan menanggung makan minum dan seragam seluruh pegawainya dengan menyediakan kantin di kantor dan dilokasikan HPH serta membelikan seragam. Total biaya makan minum Rp. 360.000.000 sedangkan biaya seragam sebesar Rp. 40.000.000. n. Biaya perawatan forklif dan dump tuck adalah biaya perawatan forklip dan dump truck yang disewakan. o. Biaya fiskal LN adalah pembayaran fiskal LN atas nama perusahaan untuk kepergian para direktur ke amerika dan singapura dalam rangka dinas. p. Biaya profesional fee adalah biaya jasa audit dan apraisal. Dari total biaya tersebut sebesar Rp.19.700.000,- adalah biaya audit anak perusahaan yaitu PT. Nusantara Plywood. q. Perincian biaya lain-lain sebesar : 1) Bantuan bea siswa dalam rangka GN – OTA sebesar Rp. 12.500.000 2) Sumbangan Amal Bhakti Muslim Pancasila Rp. 3.300.000 3) Iuran keanggotaan Asosisi Pengusaha Hutan Indonesia ( APHI ) Rp. 10.000.000.
30
r. Penghasilan bunga deposito adalah bunga deposito Bank Mandiri sebesar Rp. 10.000.000 dan telah dipotong pajaka 2 % yaitu Rp. 2000.000,- rata-rata besarnya deposito PT. Intiloging di bank tersebtut selama setahun adalah Rp. 10.000.000,s. Perusahaan menjuala gudang dengan nilai sisa buku sebesar Rp. 900.000.000 seharga Rp. 1.000.000.000,- atas penjualan gudang ini perusahaan telah membayar PPH atas pengaliahan tanah sebesar 5 % yaitu Rp. 50.000.000,t. Perusahaan juga menyewakan forklif serta dump trucknya kepada perusahaan sesama pemegang HP yaitu PT. Hutrindo di lokasi usaha. Atas jasa sewa ini perusahaan telah dipotong pajak sebesar 6 % yaitu Rp.9.000.000,u. Pada akhir tahun 2004 perusahaan
menjual wisma perusahaan
dipuncak dengan harga Rp. 400.000.000,- karena kesulitan likuiditas. Nilai buku Wisma tersebut pada saat di jual adalah Rp. 480.000.000. perusahaan telah membayaran PPH atas pengalihan tanah sebesar 5 % yaitu Rp. 20.000.000 sebelum dijual wisma tersebut beberapa kali disewakan dengan penghasilan sewa setahun Rp. 50.000.000,v. PT. Inti loging memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang kayu lapis yaitu PT. Nusantara Plywood ( Kepemilikan 40 %). Selama tahun 2004 PT. Nusantara Plywood mengumumkan laba setelah pajak sebesar Rp. 5.000.000.000 tapi tidak membagi dividen.
31
PT. Inti logging mengakuinya dengan mencatat kenaikan nilai investasi dan laba dari anak perusahaan sebesar Rp. 200.000.000,w. Perusahaan mengimpor alat-alat berat ( Truk, traktor , dll ) dan telah dipotong pajak PPH 22 oleh ditjen Bea Cukai sebesar Rp. 46.000.000,x. Selama tahun 2004 peruahaan telah membayar PPH Pasal 25 sebesar Rp. 209.000.000,Diminta : 1.
Buatlah rekonsiliasi fiskal yang diperlukan guna menghitung penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang tahun 2004 dan PT. Inti Loging ?
2.
Mengitung angsuran PPH 25 tahun 2005?
Jawab : Tabel 2.1 PT. INTI LOGGING Rekonsilisi Fiskal ( Dalam Ribuan) Keterangan Pejualan Bersih Harga Pokok Penjualan Laba bruto Biaya Operasi: Gaji dan upah PPH 21 dibayar perusahaan Biaya Penyusutan Biaya rekreasi / piknik pegwai Biaya HP Biaya Astek / Jamsostek Biaya Penyisihan piutang raguragu Biaya Perjalanan Dinas Biaya Bunga Bank
Komersial
Koreksi Fiskal Positif Negatif
23.200.000 17.900.000 5.300.000
Fiskal 23.200.000 17.900.000 5.300.000
1.256.400 56.000 1.285.000 22.600 24000 60.600
56.000 187.000 22.600 12.000
1.256.400 1.098.000 12.000 60.600
98.600
98.600
-
301.000 180.000
119.000 18.000
182.100 162.000
32
Keterangan Biaya Bunga leasing Biaya Angsuran Leasing Biaya Royalti Biaya Pemelihran inventaris Biaya Represntasi Biaya PPN Biaya makan minum dan seragam Biaya alat tulis kantor Biaya Listrik , Telp, Air Biaya PerawatanForklip & Dump - Truck Biaya Fiskal LN By. Frofesional Fee Biaya Lain-Lain Jumlah Biaya Operasional Laba Oprasional Penghasilan / Beban Lain : Bunga Deposito Laba Penjualan Gudang Pendapatan Sewa Forklip dan dump Truk Laba Selih Kurs Rugi Penjualan Wisma Pendapatan Sewa Wisma Laba Anak Perusahaan Jumlah Penghasilan / Beban Laba Bersih Kompensasi Kerugian Penghasilan Kena Pajak PPH Tertutang Kredit Pajak Dipotong Pihak Lain : PPH Pasal 22 PPH Pasal 23 PPH dibayar Sendiri Kredit Pajak yang di bayar Sendiri: Pasal 25 Fiskal LN PPHTB PPH kurang Bayar
Komersial 20.000 125.000 230.400 132.500 9.500 400.000 163.800 36.000
Koreksi Fiskal Positif Negatif 180.000 25.000 19.000 31.500
10.000 21.000 59.700 25.800 4.518.600 781.400
20.000 180.000 100.000 211.400 101.000 9.500 400.000 163.800 36.000 10.000
21.000 19.700 3.300 633.300
10.000 100.000
180.000
10.000
150.000 99.200 (80.000) 50.000 200.000 529.200 1.310.600 159.000 1.151.600
Fiskal
40.000 22.500 4,065.300 1.234.700 100.000 150.000
(80.000) 50.000 200.000
713.300
99.200 349.200 1.583.900 159.000 1.424.900 409.970
46.000 9.000 34.970
209.000 21.000 70.000 54.970
Sumber : Mansyur,Muhammd dan Teguh Hadi W.2005 Pajak Terapan Brevet A & B
33
Perhitungan PPh Pasal 25 : Penghasilan neto
Rp. 1.583.900.000
Penghasilan tidak teratur : -
Laba penjualan gudang
Rp.
100.000.000
-
Laba kurs
Rp.
99.200.000
Penghasilan teratur
Rp. 1.384.700.000
PPh terutang Kredit pajak dipotong pihak lain PPh pasal 22
Rp.
46.000.000
PPh Pasal 23
Rp.
9.000.000
Total Kredit Pajak
Rp.
55.000.000
PPh yang harus dibayar sendiri
Rp.
349.910.000
Angsuran pe rbulan
Rp.
28.576.000
Penyusutan HP
Rp.
2.000.000
Penyusutan Sedan Dinas
Rp.
25.000.000
Penyusutan Aktiva Finance lease
Rp.
150.000.000
Penyusutan Wisma
Rp.
10.000.000
Jumlah
Rp.
187.000.000
Biaya Perbaikan Mobil Sedan Dinas
Rp.
9.000.000
Biaya Perawatan Wisma
Rp.
10.000.000
Perhitungan Koreksi Fiskal: Biaya Penyusutan:
Biaya pemeliharaan inventaris :
34
Jumlah
Rp.
19.000.000
Perhitungan bunga pinjaman : ( SE – 46 / PJ. 4 / 1995) Rata-rata saldo bunga pinjaman
= Rp.1.000.000.000,-
Tingkat bunga
= 18%
Biaya bunga Pinjaman
= Rp. 180.000.000
Rata-rata Saldo Deposito
= Rp. 100.000.000
Bunga pinjaman yang menjadi biaya + ( Rp. 1.000.000.000 – Rp. 1.00.000.000 ) x18 % = Rp. 162.000.000.
