7
BAB II LANDASAN TEORI A.
Pengungkapan (disclosure)
1.
Definisi pengungkapan (disclosure) Kata disclosure memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan..
apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, disclosure mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha (Chariri dan Ghozali, 2007:377). Menurut Na’im dan Rakhman (2000) disclosure of financial statement adalah pengungkapan terhadap laporan keuangan yang signifikan dalam pencapaian efisiensi pasar modal dan merupakan sarana akuntabilitas publik. Para akuntan cenderung menggunakan istilah ini dalam batasan yang lebih sempit, yaitu pengeluaran informasi tentang perusahaan dalam laporan keuangan, umumnya laporan tahunan. Pengungkapan (disclosure) dalam laporan keuangan mempunyai tujuan positif yakni memberikan informasi yang relevan kepada para pemakai laporan keuangan (pihak-pihak yang berkepentingan) agar dapat membantu mereka dalam membuat keputusan dengan cara yang terbaik. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah interprestasi hanya jika laporan keuangan dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai. Pengungkapan laporan keuangan dapat dilakukan dalam bentuk penjelasan
8
mengenai kebijakan akuntansi yang ditempuh, kontinjensi, metode persediaan, jumlah saham beredar, dan ukuran alternatif. Pengungkapan secara sederhana dapat diartikan sabagai pengeluaran informasi. Pengungkapan dapat berkaitan dengan laporan keuangan utama (contohnya metode akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan) dan tidak berkaitan dengan laporan keuangan (contohnya analisis manajemen dan ramalan atas operasi perusahaan di tahun mendatang). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan yaitu : (1) untuk siapa informasi diungkapkan?, (2) apa tujuan informasi tersebut?, (3) berapa banyak informasi yang harus diungkapkan?. Berapa banyak informasi yang harus diungkapkan tidak hanya tergantung pada keahlian pembaca, namun juga tergantung pada standar yang dianggap cukup. 2.
Tujuan Pengungkapan Menurut Belkaoui (2006) tujuan pengungkapan antara lain: a. Untuk menjelaskan item-item yang diakui dan item-item yang belum diakui serta menyediakan ukuran yang relevan bagi item-item tersebut b. Untuk menyediakan informasi dan item-item yang potensial untuk diakui dan yang belum diakui bagi investor dan kreditor dalam menentukan risiko, dan returnnya c. Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar di masa mendatang. Dasar perlunya praktek pengungkapan laporan.
9
Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari disclosure adalah penyajian informasi yang cukup, sehingga perbandingan dari hasil yang diharapkan akan dapat dilakukan. Kemungkinan membandingkan (comparability) dapat dicapai dengan dua cara adalah sebagai berikut: a.
Dengan penyajian disclosure yang cukup mengenai bagaimana angkaangka akuntansi di ukur dan di hitung, sehingga para investor dapat mengkonversikan angka-angka dari berbagai perusahaan ke dalam ukuran-ukuran yang secara langsung dapat dibandingkan.
b.
Dengan memberi kemungkinan kepada investor untuk melakukan ranking dari berbagai masukan ke dalam decision modelnya.
3.
Luas Pengungkapan Menurut Belkaoui (2006), ada tiga konsep pengungkapan yaitu: a. Full Disclosure Pengungkapan penuh berarti bahwa laporan keuangan di desain dan di buat untuk menggambarkan secara akurat peristiwa ekonomi yang telah mempengaruhi perusahaan dalam suatu periode. Secara eksplisit, prinsip pengungkapan penuh berimplikasi bahwa tidak ada informasi penting atau kepentingan bagi sebagian besar investor yang dihilangkan atau disembunyikan. b. Fair Disclosure Pengungkapan wajar secara tidak langsung menunjukkan batasan etis yang memberikan perlakuan yang adil bagi pengguna laporan keuangan dengan menyediakan informasi yang layak bagi pembaca potensial.
10
c.
Adequate Disclosure Pengungkapan ini berkonotasi dengan serangkaian informasi minimum yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga angka yang disajikan dapat diinterprestasikan dengan benar oleh investor
4.
Jenis Pengungkapan Menurut Belkaoui (2006) Informasi yang diungkapkan dalam laporan
tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: a.
Pengungkapan Wajib (mandatory disclosure) Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Jika perusahaan tidak bersedia
untuk
pengungkapan
mengungkapkan wajib
akan
informasi memaksa
secara perusahaan
sukarela, untuk
mengungkapkannya. Luas pengungkapan wajib tidak sama antara negara yang satu dengan negara yang lain. Negara maju dengan regulasi yang lebih baik akan mensyaratkan pengungkapan minimum atas lebih banyak
butir
dibandingkan
dengan
yang
disyaratkan
negara
berkembang. b.
Pengungkapan Sukarela (voluntary disclosure) Merupakan pengungkapan merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.
11
Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas dan membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen. Perusahaan dapat menarik perhatian, lebih analis, meningkatkan akurasi ekspektasi pasar, menurunkan ketidakpastian informasi pasar dengan mengungkapkan lebih luas. B.
Pengertian dan Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial
1.
Pengertian Tanggung Jawab Sosial Pertanggungjawaban
Sosial
Perusahaan
atau
Corporate
Social
Responsibility (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholder, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004 dalam Anggraini 2006). Menurut Hackston dan Milne, 1996 (dalam Sembiring, 2005) merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya (Sule dan Saefullah, 2005). Menurut Michael Hopkins, tanggung jawab sosial adalah perhatian untuk memperlakukan pemangku
12
kepentingan perusahaan secara etis atau dengan cara bertanggung jawab secara sosial. Sedangkan World Bank Institute mendefinisikan tanggung jawab sosial sebagai berikut: ”Tanggung jawab sosial adalah komitmen perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi berkelanjutan melalui bekerja dengan semua pemangku kepentingan yang terkait guna memperbaiki kehidupan mereka dengan cara yang baik bagi bisnis, agenda pembangunan berkelanjutan dan masyarakat secara luas.” Selain itu, tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada pasal 1 (3), tanggung jawab sosial didefinisikan sebagai komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 2.
Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Tanggung jawab merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga
prinsip dasar yang dikenal dengan istilah triple bottom lines, yaitu: a.
Profit. Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang.
b.
People. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Perusahaan diharapkan dapat mengembangkan programprogram yang dapat memberikan perlindungan sosial bagi pihak internal perusahaan maupun eksternal perusahaan.
13
c.
Plannet.
Perusahaan
keberlanjutan
peduli
keragaman
mengembangkan
terhadap
hayati.
lingkungan
Perusahaan
program-program
yang
hidup
diharapkan dapat
dan dapat
memberikan
perlindungan bagi lingkungan hidup. Berikut adalah alasan kenapa tanggung jawab sosial perlu, yaitu : 1) Untuk menunjukkan kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. 2) Untuk
membangun
kepercayaan,
memperkuat
hubungan
serta
komunikasi kepada para pemegang saham. 3) Mengurangi resiko korporat dan melindungi nama baik (reputasi). 4) Sebagai
analisis
investasi
bagi
investor (Sosially Responsible
Investment). 5) Menghasilkan daya saing yang tinggi dalam perolehan capital atau pinjaman, sumber daya manusia, pemasok dan pelanggan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka berkembanglah panduan-panduan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial. Salah satunya adalah standar panduan ISO 26000 yang akan dipublikasikan paling lambat pada tahun 2010, dengan subjek-subjek fundamental sebagai berikut : 1) Tata kelola organisasi 2) Hak asasi manusia 3) Praktek ketenagakerjaan 4) Lingkungan 5) Praktek operasi yang adil
14
6) Masalah/Isu-isu konsumen 7) Pengembangan dan kerterlibatan masyarakat. 3.
Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Secara umum penerapan tanggung jawab sosial di perusahaan dapat
dikelompokkan ke dalam beberapa area yaitu ruang lingkup komunitas, lingkungan, hubungan dengan karyawan dan bisnis (pemasaran, produksi dan operasi, keuangan, etika bisnis). Baker (2007) menyebutkan bahwa ada dua model penerapan tanggung jawab sosial yaitu: a.
Model Amerika (Tradisional). Model ini bersifar philantropis, dimana pada model ini perusahaan mendapatkan laba sebesar-besarnya, melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dan menyumbangkan keuntungannya kepada masyarakat.
b.
Model Eropa (Modern). Model ini lebih bersifat integrative yaitu memfokuskan diri pada bidang usaha utama perusahaan yang dijalankan dengan tanggung jawab kepada masyarakat.
Kotler dan Lee (2006) menyebutkan ada enam kategori program tanggung jawab sosial. Pemilihan program alternatif CSR yang akan dilaksanakan sangat bergantung kepada tujuan yang ingin dicapai. Keenam program tersebut adalah: a.
Cause Promotions. Dalam program ini, perusahaan menyediakan dana atau sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah sosial, mendukung
15
pengumpulan dana dan perekrutan tenaga sukarela untuk kegiatan tertentu. b.
Cause Related Marketing. Dalam program ini, perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbang persentase tertentu dari pengahasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya jumlah produk tertentu.
c.
Corporate Sosial
Marketing.
Dalam
program
ini,
perusahaan
mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah prilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik,
menjaga
kelestarian
lingkungan
serta
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. d.
Corporate Philantropy. Dalam program ini, perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan biasanya berbentuk pemberian uang, paket bantuan atau pelayanan cuma-cuma.
e.
Community Volunteering. Dalam program ini, perusahaan mendukung serta mendorong karyawan, rekan dagang eceran untuk menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat yang menjadi sasaran program.
f.
Sosially Responsible Business Practice. Dalam program ini, perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan investasi yang mendukung
16
kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Sedangkan menurut (Tanudjaja, 2006) sedikitnya ada empat model atau pola tanggung jawab sosial yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia yaitu: a.
Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program sosial secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri atau melakukan tanpa perantara. Untuk tugas ini, perusahaan biasanya menugaskan salah satu perjabat seniornya seperti public affair atau menjadi bagian dari tugas pejabat public relation.
b.
Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri dibawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan di negara maju. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi untuk digunakan secara teratur oleh yayasan.
c.
Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan kegiatan melalui kerja sama dengan lembaga sosial atau organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, media massa dan organisasi lainnya.
d.
Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat hibah pembangunan. Pihak konsorsium dipercayai oleh perusahaan yang mendukung secara
17
pro aktif mencari mitra kerja sama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama (Saidi, 2004). C.
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tanggung jawab sosial merupakan suatu kewajiban organisasi yang tidak
hanya menyediakan barang dan jasa yang baik bagi masyarakat, tetapi juga harus peduli untuk dapat memperhatikan kualitas lingkungan sosial dan juga memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan disekitarnya. Perusahaan bertanggung jawab secara sosial ketika manajemen memiliki visi atas kinerja operasionalnya, tidak hanya mengutamakan atas laba/ profit perusahaan tetapi juga dalam menjalankan aktivitasnya, memperhatikan lingkungan yang ada disekitarnya. Perusahaan tidak hanya memandang laba sebagai satu-satunya tujuan dari perusahaan tetapi ada tujuan yang lainnya yaitu kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, karena perusahaan mempunyai tanggung jawab lebih luas dibanding hanya mencari laba untuk pemegang saham (Gray et. Al, 1987 dalam Sembiring 2005). Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai social disclosure, corporate social reporting, social accounting (Methews, 1995) atau corporate social responsibility (Heckston dan Milne, 1996 dalam Sembiring 2005) merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut memperluas tanggung jawab organisasi (khususnya perusahaan), di luar
18
peran tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham. Gray et. Al. 1995 dalam Sembiring 2006 menyebutkan 3 studi yang menjelaskan mengapa perusahaan cenderung untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan aktivitasnya dan dampak yang ditimbulkan oleh emiten tersebut, yaitu: a.
Decision-userfulnes study Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti menemukan bahwa informasi sosial dibutuhkan users, seperti analis, banker, dan pihak lain yang terlibat. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa informasi aktivitas sosial perusahaan berada pada posisi moderately important.
b.
Economic theory study Studi dalam corporate responsibility reporting ini mendasari pada economic agency theory dan accounting positivism theory yang menganalogikan manajemen sebagai agen dari suatu prinsipal. Prinsipal diartikan sebagai pemegang saham atau traditional users lain. Namun, pengertian users tersebut telah berkembang menjadi seluruh interest group perusahaan yang bersangkutan sebagai agen, manajemen akan berupaya mengoperasikan perusahaan sesuai dengan keinginan publik (stakeholder).
19
c.
Social and political theory studies Bidang ini menggunakan teori stakeholder, teori legitimasi organisasi, dan teori ekonomi publik. Teori stakeholder mengasumsikan bahwa perusahaan berusaha mencari pembenaran dari pada stakeholder dalam menjalankan operasi perusahaannya. Semakin kuat posisi stakeholder, semakin besar kecenderungan perusahaan mengadaptasi diri terhadap keinginan stakeholder nya.
Ikatan Akuntan Indonesia telah memberikan suatu alasan mengenai pengungkapan sosial dalam PSAK No. 1 Revisi 2009 Paragraf
9 yang
menyatakan bahwa: “Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting” Pengungkapan
tanggung jawab
sosial
yang
dilakukan
perusahaan
merupakan informasi yang sifatnya sukarela, karenanya perusahaan memiliki kebebasan untuk mengungkapkan informasi yang tidak diharuskan oleh badan penyelenggara pasar modal. Pengungkapan sosial dalam tanggung jawab perusahaan sangat perlu dilakukan, karena bagaimanapun juga perusahaan memperoleh nilai tambah dari kontribusi masyarakat di sekitar perusahaan termasuk dari penggunaan sumber-
20
sumber sosial (social resources). Jika.aktivitas perusahaan menyebabkan kerusakan sumber-sumber sosial, maka dapat timbul adanya biaya sosial (social cost) yang harus ditanggung oleh masyarakat, sedang apabila perusahaan menginginkan mutu social resources, maka akan menimbulkan social benefit (manfaat sosial). Ada dua pengungkapan yang secara signifikan berbeda dalam melakukan penelitian tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menurut Gray et.al. (1995), Pertama, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan mungkin diperlakukan sebagai suplemen dari aktivitas akuntansi konvensional. Pendekatan ini secara umum akan menganggap masyarakat masyarakat keuangan sebagai pemakai utama pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilaporkan. Kedua, dengan meletakkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada suatu pengujian peran informasi dalam hubungan masyarakat dan organisasi. D.
Hubungan antara Variabel yang Diteliti dengan Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial
1.
Profil Perusahaan dan Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang termasuk dalam industri yang high-profile akan memberikan informasi sosial lebih banyak dibandingkan perusahaan yang low-profile. Roberts (1992) dalam Aggraini (2006) mendefinisikan industri yang high-profile adalah industri yang memiliki visibilitas konsumen, resiko politisi yang tinggi, atau menghadapi persaingan yang tinggi. Preston (1977) dalam Anggraini (2006) mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki aktivitas ekonomi yang memodifikasi lingkungan, seperti industri ekstraktif,
21
lebih mungkin mengungkapkan informasi mengenai dampak lingkungan dibandingkan dengan industri lain. Cowen. Et al. (1987) dalam Anggarini (2006) mengatakan bahwa perusahaan yang berorientasi pada konsumen diperkirakan akan memberikan informasi mengenai pertanggungjawaban sosial karena hal ini akan meningkatkan image perusahaan dan mempengaruhi penjualan. Klasifikasi tipe industri oleh banyak peneliti sifatnya sangat subyektif dan berbeda-beda. Roberts (1992) dalam Anggraini (2006) mengelompokkan perusahaan otomotif, penerbangan dan minyak sebagai industri high-profile. Sedangkan Diekers & Perston (1977) dalam Aggraini (2006) mengatakan bahwa industri ekstraktif merupakan industri yang high-profile. Patten (1991) dalam Anggraini (2006) mengelompokkan industri pertambangan, kimia, dan kehutanan sebagai industri high-profile. Atas dasar pengelompokkan diatas penelitian ini kemudian mengelompokkan industri perminyakan dan pertambangan, kimia, hutan, kertas, otomotif, argobisnis, tembakau dan rokok, makanan dan minuman, media dan komunikasi, kesehatan, transportasi dan pariwisata sebagai industri high-profile. Sedangkan industri bidang bangunan, keuangan dan perbankan, supplier peralatan medis, retailer, tekstil dan produk tekstil, produk personal dan produk rumah tangga sebagai industri low-profile. 2.
Ukuran Perusahaan dan Luas Tanggung Jawab Sosial. Ukuran perusahaan merupakan variabel penduga yang banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan
22
(Sembiring, 2005). Menurut Meek, Robert dan Gray (1995) dalam Fitriani (2001) perusahaan besar mempunyai kemampuan untuk merekrut karyawan yang ahli, serta adanya tuntutan dari pemegang saham dan analisis, sehingga perusahaan besar memiliki insentif untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas dari perusahaan kecil. Perusahaan besar merupakan entitas yang banyak disoroti oleh pasar maupun publik secara umum dan memperoleh regulasi yang lebih ketat (greater regulation), dengan mengungkapkan lebih banyak informasi perusahaan sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas publik. Perusahaan besar juga memiliki sumber daya yang besar, dan dengan sumber daya tersebut perusahaan perlu dan mampu membiayai penyediaan informasi untuk keperluan internal maupun eksternal perusahaan. Sebaliknya untuk perusahaan kecil memiliki sumber daya yang terbatas, mungkin tidak memiliki informasi siap saji sebagaimana perusahaan besar, sehingga diperlukan biaya yang cukup besar untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas. 3.
Profitabilitas dan Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham Heinze (1976) dalam Anggraini (2006). Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin besar pengungkapan informasi sosial [Bowman & Haire (1976) dan Preston (1978) dalam Anggraini (2006)]. Hackston & Milne (1996) menemukan tidak ada
23
hubungan yang signifikan antara tingkat profitabilitas dengan pengungkapan informasi sosial. Donovan dan Gibson (2000) dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa berdasarkan teori legitimasi, salah satu argument dalam hubungan antara profitabilitas dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial adalah bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan (manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan. Sebaliknya, pada saat tingkat profitabilitas rendah, mereka berharap para pengguna laporan akan membaca “good news” kinerja perusahaan, misalnya dalam lingkup sosial, dan dengan demikian investor akan tetap berinvestasi diperusahaan tersebut. Dengan demiki an profitabilitas
mempunyai
hubungan
dapat
dikatakan
yang negatif terhadap
bahwa tingkat
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 4.
Financial Leverage dan Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Rasio leverage merupakan proporsi total hutang terhadap ekuitas pemegang saham. Rasio tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai stuktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu hutang. Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi. Karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Jensen
24
& Meekling, 1976) dalam Anggraini (2006). Tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur [Schipper (1981) dalam Marwata (2001) dan Meek, et. al., (1995) dalam Fitriany (2001)] oleh karena itu perusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan ungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio leverage yang rendah. Kontrak utang biasanya berisi tentang ketentuan bahwa perusahaan harus menjaga tingkat leverage tertentu (rasio utang/ ekuitas), interest coverage, modal kerja dan ekuitas pemegang saham Watt & Zimmerman (1990) dalam Anggraini (2006). Oleh karena itu semakin tinggi tingkat leverage (rasio utang/ ekuitas) semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha melaporkan laba sekarang lebih tinggi. Supaya laba yang dilaporkan tinggi maka manajer harus mengurangi biaya-biaya (termasuk biaya untuk mengungkapkan informasi sosial. 5.
Ukuran Dewan Komisaris dan Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Ukuran dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris. Berkaitan dengan ukuran dewan komisaris, Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan
25
pengungkapan tanggung jawab sosial, maka tekanan terhadap manajer juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya. E.
PENELITIAN TERDAHULU Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan pada pengungkapan tanggung
jawab sosial telah menguji pengaruh-pengaruh dari profil perusahaan, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, financial leverage, dan profitabilitas. 1.
Profil Perusahaan Berbagai penelitian yang terkait dengan pengungkapan tanggung jawab
sosial perusahaan menunjukkan keanekaragaman hasil. Hackston & Milne, 1996 dalam Anggraini (2006) mengemukakan bahwa interaksi antara ukuran perusahaan dan industri menunjukan bahwa terdapat hubungan yang lebih kuat antara perusahaan dalam industri yang high profile dibandingkan dengan industri low profile. Di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005) menunjukan pengaruh yang signifikan antara profil perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. 2.
Ukuran Perusahaan Banyak dari penelitian yang sebelumnya telah menemukan hubungan positif
antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial adalah Suripto (1999) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh
26
terhadap luas pengungkapan pada laporan tahunan. Hadi dan sabeni dalam Sembiring (2005), dan Devina Suryanto, dan Zulaika (2004). Tidak semua penelitian mendukung hubungan antara ukuran perusahaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun secara umum, menurut Gray et. al, 2001 (dalam Sembiring, 2005), kebanyakan penelitian yang dilakukan mendukung hubungan antara ukuran perusahaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Di
Indonesia,
penelitian
yang
dilakukan
oleh
Yuningsih
(2004)
mengungkapakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sembiring (2005) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 3.
Profitabililtas Hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan
laba merupakan hal sulit untuk dipahami. Misalnya Freedman dan Ulmann (1986), Belkaoui dan Karpik (1989), Hackston dan Milne (1996) menemukan tidak ada hubungan antara variabel tersebut, sedangkan Freedman dan Jaggi (1988) serta Donovan dan Gibson (2000) menemukan hubungan negatif dari variabel tersebut. Di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005) menunjukan tidak ada pengaruh yang signifikan antara profitabilitas dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
27
4.
Financial Leverage Penelitian empiris yang dilakukan Belkaoui dan Karpik (1989) menemukan
bahwa adanya hubungan negatif antara pengungkapan sosial
dengan tingkat
leverage. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Aggraini (2006) tidak menemukan pengaruh leverage terhadap kebijakan pengungkapan informasi sosial oleh perusahaan. Menurut Belkaoui dan Karpik, 1989 (dalam Sembiring, 2005) keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial akan mengikuti suatu pengeluaran untuk pengungkapan yang menurunkan pendapatan dan hasil penelitiannya menunjukkan leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian yang sama dikemukakan oleh Cormier dan Magnan, 1999 (dalam Sembiring, 2005) yang menemukan hubungan negatif signifikan diantara kedua variabel tersebut. Di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005) ditunjukkan dengan pengaruh yang tidak signifikan antara tingkat leverage dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 5.
Ukuran Dewan Komisaris Menurut Coller dan Gregory dalam Sembiring (2005), ada hubungan positif
antara ukuran dewan komisaris dengan jumlah informasi sosial yang diungkapkan perusahaan. Tekanan terhadap manajemen untuk mengungkapkan informasi sosial akan bertambah besar dengan semakin besarnya ukuran dewan komisaris.
28
Penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005) menunjukan pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. F.
KERANGKA PEMIKIRAN Model pengaruh profil perusahaan, ukuran dewan komisaris, ukuran
perusahaan, financial leverage dan profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
