BAB II LANDASAN TEORI

7

BAB II LANDASAN TEORI

2.1

Manajemen Keuangan

2.1.1

Pengertian Manajemen Keuangan Pengertian Manajemen Keuangan menurut Brigham & Houston (2006:6) :

Manajemen Keuangan adalah bidang yang terluas dari pasar uang dan modal, investasi, dan keuangan bisnis, dan yang paling banyak memiliki peluang pekerjaan, memiliki arti penting di semua jenis bisnis, termasuk perbankandan institusi-institusi keuangan lainnya, sekaligus perusahaan-perusahaan industri dan ritel. Pengertian lain dari manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perrencanaan,

penganggaran,

pemeriksaan,

pengelolaan,

pengendalian,

pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. http://organisasi.org(26/04/2010).

2.1.2

Tujuan dan Fungsi Manajemen Keuangan A. Tujuan Manajemen Keuangan Tujuan

Manajemen

Keuangan

(Abdul

Halim:2007)

adalah

memaksimalkan laba perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Tetapi seiring dengan perkembangan industri telah merubah tanggung jawab bisnis dari stockholder menjadi stakeholder.

http://digilib.mercubuana.ac.id/

8

B. Fungsi Manajemen Keuangan Untuk mencapai tujuan manajemen keuangan, fungsi manajemen keuangan adalah mengambil beberapa keputusan di bidang keunangan yang relevan serta berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Abdul Halim :2007), keputusan-keputusan tersebut mencakup : a. Keputusan Investasi (investment Decision) Yang dimaksud dengan keputusan investasi adalah pada asset apa investasi tersebut dilakukan. Apakah asset yang dimiliki akan diinvestasikan pada fixed asset atau modal kerja. Kelayakan pada investasi yang dilakukan serta kapan akan menghasilkan. Karena pada dasarnya investasi yang dilakukan harus dapat menghasilkan income bagi perusahaan. b. Keputusan Pembelanjaan (Financing Decision) Berkaitan dengan keputusan investasi yaitu pencarian sumber dana untuk membiayai investasi. Apakah dana tersebut akan diambil dari sumber dana internal atau eksternal serta jangka waktu yang akan diambil. Keefektifan dalam pengambilan keputusan pendanaan akan terlihat dari cost of fund yang minimal. c. Kebijakan Deviden Keputusan investasi dan pendanaan tentunya diharapkan akan menghasilkan laba yang tinggi bagi perusahaan. Untuk perusahaan yang sudah go public keputusan pada kebijakan deviden yaitu menyangkut pada laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan laba ditahan yang akan digunakan untuk membiayai investasi berikutnya.


9

2.2

Bank

2.2.1

Pengertian Bank Sejalan dengan semakin berkembangnyapelaku ekonomi dan kebutuhan

penggunaan uang dalam kegiatan ekonominya, transaksi antara pihak yang mengalami surplus uang dengan pihak yang memerlukan tambahan uang tidak hanya dapat dilaksanakan dengan pertemuan langsung, namun memerlukan perantara yaitu bank. Selain itu juga, untuk membantu para konsumen, produsen, pedagang, perorangan atau suatu organisasimembutuhkan jasa perbankan untuk memperlancar kegiatannya, seperti :melayani kebutuhan pembayaran, untuk memperlancar produksi berupa pinjaman jangka panjang maupun jangka pendek. Perlu kiranya untuk mengetahui pengertian dari bank. Menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 yang merupakan perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan (Dahlan Siamat,2005:275) adalah : Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.2.2 Jenis Bank a.

Jenis bank menurut kegiatan usahanya Menurut UU No. 7 Tahun 1992 (Dahlan Siamat,2005:277) adalah: a. Bank Umum Pengertian Bank Umum : merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas


10

pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum secara lengkap adalah sebagai berikut : 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikasi deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan. 2.

Memberikan kredit

3.

Menerbitkan surat pengakuan hutang

4.

Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atau atas perintah nasabahnya. Suratsurat berharga tersebut antara lain : 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat. 2. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud. 3. Surat perbendaharaan negara dan surat jaminan 4. Sertifikat Bank Indonesia 5. Obligasi 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.


11

5.

Memindahkan uang baik uintuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah (transfer).

6.

Menempatkan dana

pada,

meminjamkan

kepada

dana

meminjam dana dari pihak

lain

baik

atau, dengan

menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk cek atau sara lainnya. 7.

Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

8.

Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (Save Deposit Box).

9.

Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentinagn pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. 12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 13. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.


12

14. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti : sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 15. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketnetuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 16. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangundangan dana pensiun yang berlaku. 17. Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara suka rela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunandalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya pada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. 18. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukanoleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan lain yang berlaku.


13

Larangan kegiatan bank umum : 1. Melakukan penyertaan modal kecuali pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan serta kecuali penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 2. Melakukan usaha perasuransian 3. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana diurailkan di atas. b. Bank Perkreditan Rakyat Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai bank yangh melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan nya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat secara lengkap adalah sebagai berikut : 1.

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, giro dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2.

Memberikan kredit.

3.

Menyediakan

pembiayaan

dan

penempatan

dana

berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.


14

4.

Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan atau tabungan pada bank lain.

Di samping kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakna oleh BPR diatas, terdapat kegiatan-kegiatan yang merupakan larangan bagi BPR: 1.

Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.

2.

Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing

3.

Melakukan penyertaan modal

4.

Melakukan usaha perasuransian

5.

Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas.

Berdasarkan kegiatan usaha dan larangan-laranagn diatas, maka secara umum BPR mempunyai kegiatan usaha yang lebih terbatas dibandingkan bank umum. Bank umum dapat menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, dan tabungan sedangkan BPR tidak boleh menghimpun dana dalam bentuk giro dan juga tidak boleh ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan dan untuk mengatasi kredit macet, sedangkan BPR sama sekali tidak boleh melakukan penyertaan modal. Dalam hal melakukan usaha perasuransian, BPR dan bank umum sama-sama tidak diperbolehkan.


15

b. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya Jenis atau bentuk bank sebagaimana yang dikemukakan oleh Lukman Dendawijaya dalam bukunya Manajemen Perbankan (2003:15) bahwa jenis bank digolongkan pada hal-hal berikut: 1. Bank Milik Negara 2. Bank Milik Pemerintah 3. Bank Milik Swasta Nasional 4. Bank Milik Swasta Campuran 5. Bank Milik Asing c. Jenis bank berdasarkan penekanan kegiatannya 1. Bank retail 2. Bank korporasi 3. Bank komersial 4. Bank pedesaan 5. Bank pembangunan d. Jenis bank berdasarkan pembayaran bunga atau pembagian hasil usaha 1. Bank konvensional 2. Bank berdasarkan prinsip syariah


16

2.2.3 Fungsi Bank Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of development dan agent of services (Sigit dan Totok 2006:9). a. Agent of Trust Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah diperjanjikan simpanan tersebut dapat ditarik dari bank. Pihak bank akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannnya, debitur akan mengelola dana pinjamannya dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo. b. Agent of Development Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling


17

mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran danasangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusikonsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat. c. Agent of Services Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. Ketiga fungsi bank diatas diharap dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediary institution).


18

2.2.4 Peran Bank dan Lembaga Bukan Bank Bank dan lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang penting dalam sistem keuangan, menurut (Sigit dan Totok 2006:11) yaitu : 1. Pengalihan Aset (Asset Transmutation) Bank dan lembaga keuangan bukan bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sumber dana pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan ekinginan pemilik dana. Dalam hal ini bank dan lembaga keuangan bukan bank telah berperan sebagai pengalih aset yang likuid dari unit surplus (lenders) kepada unit defisit (borrowers). Dalam kasus yang lain, pengalihan aset dapat pula terjadi jika bank dan lembaga keuangan bukan bank menerbitkan sekuritas sekunder (giro, deposito berjangka, dana pensiun, dan sebagainya) yang kemudian dibeli oleh unit surplus dan selanjutnya ditukarkan dengan sekuritas primer (saham, obligasi, promes, commercial paper dan lain sebagainya) yang diterbitkan oleh unit defisit. 2. Transaksi (Transaction) Bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Dalam ekonomi modern, transaksi barang dan jasa tidak pernah terlepas dari transaksi keuangan. Transaksi keuangan selalu diperlukan baik secara langsung jual beli barang jadi, maupun dalam transaksi jual beli bahan mentah dan setengah jadi dalam proses produksi. Produk-produk yang dikeluarkan oleh bank dan


19

lembaga keuangan bukan bank (giro, tabungan, deposito, saham, dan lain sebagainya) merupakan pengganti uang dan dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran. 3. Likuiditas (liquidity) Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produkproduk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingan likuiditas para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Dengan demikian lembaga keuangan memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas. Di sisi lain, lembaga keuangan juga akan dapat memberikan fasilitas tambahan likuiditas kepada pihak-pihak yang mengalami kekurangan likuiditas. Dengan kata lain, lembaga keuangan secara bersamaan menyalurkan likuiditas kepada pihak yang memerlukan tambahan likuiditas, dengan cara menyalurkan dana dari pihak yang mengalami kelebihan likuiditas. 4. Efisiensi (Efficiency) Bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan bukan bank sebagai broker adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah

produknya.

Di

sini,

mereka

hanya

memperlancar

dan

mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Adanya informasi yang tidak simetris (Assymetric Information) antara peminjam dan investor


20

menimbulkan masalah insentif. Peranan lembaga perantara keuangan menjadi penting untuk memecahkan masalah insentif ini. Indonesia dengan pasar yang belum efisien, atau adanya informasi yang tidak sempurna, menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Ekonomi biaya tinggi akan menyebabkan indonesia tidak dapat bersaing dalam pasar global. Terlihat disini lembaga perantara keuangan mempunyai perananuntuk menjembatani dua pihak yang saling berkepentingan untuk menyamakan informasi yang tidak sempurna. Pemerintah Indonesia dengan peraturannya akan dapat memberikan iklim untuk mendukung operasi lembaga tersebut.

2.3

Bank Syariah

2.3.1

Dasar Hukum Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-

Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal I ayat 3 huruf menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah ‘menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia’. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Sigit dan Totok 2006:153) memuat antara lain : a. Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah b. Pembentukan dan tugas dewan pengawas syariah c. Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.


21

Pasal ini merupakan revisi terhadap masalah yang sama pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 6 huruf m yang menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank umum adalah ‘menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah’. Perubahan tersebut pada dasarnya menyangkut tiga hal yaitu : a. Istilah “prinsip bagi hasil” diganti dengan “prinsip syariah”, meskipun esensinya tidak berbeda. b. Ketentuan rinci semula ditetapkan dengan ‘peraturan pemerintah’ kemudian diganti dengan ‘ketentuan Bank Indonesia’. c. UU yang lama hanya menyebutkan prinsip bagi hasil dalam hal penyediaan dana saja, sedangkan UU yang baru menyebutkan prinsip bagi hasil dalam hal penyediaan dana dan juga dalam ‘kegiatan lain’. Kegiatan lain bisa diterjemahkan dalam banyak hal yang menyangkut penghimpunan dan penggunaan dana. Secara umum dengan diundangkannya UU No. 10 tahun 1998 tersebut, posisi bank bagi hasil ataupun bank atas dasar prinsip syariah secara tegas telah diakui oleh Undang-Undang. Bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui : a. Pendirian kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang baru atau b. Pegubahan kantor cabang atatu kantor dibawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang


22

melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Dalam rangka persiapan perubahan kantor bank tersebut, kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang yang sebelumnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah di dalam kantor bank tersebut. Bank umum yang sejak awal kegiatannya berdasarkan prinsip syariah tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional. Demikian juga Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

2.3.2

Pengertian Bank Syariah Ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik simpanan

maupun pinjaman, bank dapat dibedakan menjadi : a. Bank

Konvensional,

penghimpunan

dana

yaitu maupun

bank

yang

dalam

dalam

rangka

aktivitasnya,

penyaluran

baik

dananya,

memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan per tahun.


23

b. Bank syariah, yaitu bank dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadist. Kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dana larangan dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Larangan terutama berkaitan dengan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba. Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank berdasarkan prinsip syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum islam. Perlu diakui bahwa ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional, yaitu imbalan penggunaan dana dalam jumlah persentase tertentu untuk jangka waktu tertentu, merupakan pelanggaran terhadap prinsip syariah. Dalam hukum islam, bunga adalah riba dan diharamkan. Ditinjau dari sisi pelayanan terhadap masyarakat dan pemasaran, adanya bank atas dasar prinsip syariah merupakan usaha untuk melayani dan mendayagunakan segmen pasar perbankan yang tidak setuju atau tidak menyukai sistem bunga.


24

Di Indonesia keberadaan bank syariah dirintis sejak diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-Undang tersebut menggunakan istilah ‘bank bagi hasil’ untuk menyebut bank yang berdasarkan prinsip syariah. Ditinjau dari segi kuantitas bank, BPR yang lebih banyak beroperasi atas dasar prinsip bagi hasil sehingga sering disebut dengan BPR Syariah. Bank umum yang secara tegas menyatakan dirinya sebagai bank syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 1998, jumlah kantor bank syariah secara nasional di Indonesia adalah sebanyak 78 kantor, yang terdiri dari 1 kantor bank umum dan 77 kantor BPR. Perkembangan bank berdasarkan prinsip syariah masih sangat kecil jika dibandingkan dengan bank konvensional. Hingga awal tahun 2010, terdapat 8 bank umum syariah dan 14 unit usaha syariah. Lihat daftar berikut ini : Bank Umum Syariah : a. Bank Muamalat Indonesia b. Bank Syariah Mandiri c. Bank Panin Syariah d. Bank Syariah Bukopin e. BNI Syariah f. BRI Syariah g. Bank Mega Syariah h. Bank Victoria Syariah


25

Unit Usaha Syariah : a. Bank IFI Syariah b. Bank Danamon Syariah c. Bank Niaga Syariah d. Bank Permata Syariah e. BII Syariah f. Bank Riau Syariah g. Bank Jabar Syariah h. BPD Sumut Syariah i. BPD DKI Syariah j. BPD Lombok Syariah k. BPD Aceh Syariah l. BPD Kalsel Syariah m. HSBC Syariah n. BTN Syariah

2.3.3

Prinsip Kegiatan Usaha Bank Syariah Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR

12 Mei 1999 tentang bank berdasarkan prinsip syariah, (Sigit dan Totok 2006:162) prinsip kegiatan usaha bank syariah adalah : 1. Hiwalah Akad pemindahan piutang nasabah (Muhil) kepada bank (Muhal ‘alaih) dari nasabah lain (Muhal). Muhil meminta kepada Muhal’alaih untuk


26

membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, muhal akan membayar kepada muhal’alaih. Muhal’alaih akan menerima imbalan sebagai jasa pemindahan piutang. 2. Ijarah Akad sewa menyewa barang antara bank (Muaajir) dengan penyewa (Mustajir). Setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada Muaajir. 3.

Ijarah Wa Iqtina Akad sewa menyewa barang antara barang (Muaajir) dengan penyewa (Mustajir) yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada Mustajir.

4.

Istishna Akad jual beli (Mashnu’) antara pemesan (Mustashni’) dengan penerima pesanan (Shani). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati diawal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai shani dan penunjukkan dilakukan kepada pihak lain untuk membuat barang (Mashnu’) maka hal tersebut disebut dengan Istishna Paralel.

5.

Kafalah Akad pemberian jaminan (Makful ‘alaih) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan (Kafiil) bertanggungjawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (Makful).


27

6.

Mudharabah Akad antara pemilik modal (Shahibul Maal) dengan pengelola (Mudharib) untuk

memperoleh

pendapatan

atau

keuntungan.

Pendapatan

atau

keuntungan tersebut dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati diawal akad. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Mudharib, Mudharabah dibagi menjadi dua yaitu Mudharabah Mutlaqah dan Mudharabah Muqayyadah. a. Mudharabah Mutlaqah Mudharib diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal. Mudharib tidak dibatasi baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya. b. Mudharabah Muqayyadah Shahibul maal menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi mudharib baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usaha. Dalam hal ini mudharib tidak diperkenankan untuk mencampurkan dengan modal atau dana lain. Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah antara lain digunakan untuk investasi khusus dan reksa dana. 7.

Murabahah Akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank memberikan barang yang diperlukan nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.


28

8.

Musyarakah Akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang disepakati.

9.

Qardh Akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman. Muqridh

dapat

meminta

jaminan

atas

pinjaman

kepada

Muqtaridh.pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus. 10. Al qard ul hasan Akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman. 11. Al rahn Akad penyerahan barang harta (Marhun) dan nasabah (Rahin) kepada bank (Murtahin) sebagai jaminan sebagian atau keseluruhan hutang. 12. Salam Akad jual beli barang pesanan (Muslam Fiih) antara pembeli (muslam) dengan penjual (muslamilaih). Spesifikasi dan harga barang pemesanan disepakati diawal akad dan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai muslam dan pemesanan dilakuakn kepada


29

pihak lain untuk menyediakan barang (Muslam Fiih) maka hal ini disebut dengan salam paralel. 13. Sharf Adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. 14. Ujr Imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. 15. Wadi’ah Akad penitipan barang / uang antara pihak yang mempunyai barang / uang dengan phak yang diberikan kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan, keselamatan, serta keutuhan barang atau uang. Berdasarkan jenisnya, wadi’ah terdiri dari wadi’ah yad amanah dan wadi’ah yad dhamanah. a. Wadi’ah yad amanah Adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. b. Wadi’ah yad dhamanah Akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap


30

kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan. 16. Wakalah Akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (Muakkil) kepada penerima kuasa (Wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (Taukil) atas nama pemberi kuasa. Bank berdasarkan prinsip syariah juga dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip operasional lain yang lazim dilakukan oleh bank syariah. Hal ini dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.

2.3.4 Kegiatan Usaha Bank Syariah Istilah “Bank Syariah” atau “Bank Bagi Hasil” dapat diterjemahkan menjadi lebih dari satu pengertian, terutama apabila dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari. Agar kegiatan operasional bank syariah lebih terarah, maka Bank Indonesia memberikan pedoman dan prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh bank syariah di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan SK DIR BI No. 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 tentang bank Berdasarkan Prinsip Syariah.


31

Bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi : 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi: a. Giro berdasarkan prinsip wadi’ah b. Tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabah c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah d. Bentuk lain berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabah 2. Melakukan penyalurkan dana melalui : a. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah, istishna, ijarah, salam, dan jual beli lainnya. b. Pembiayaan

bagi

hasil

berdasarkan

prinsip

mudharabah,

musyarakah, dan bagi hasil lainnya. c. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip hiwalah, rahn, qardh, membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (Underlying Transaction) berdasarkan prinsip jual beli atau hiwalah. d. Membeli surat-surat berharga pemerintah dan atau bank indonesia yang diterbitkan atas dasar syariah. 3. Memberikan jasa-jasa : a. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah.


32

b. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip wakalah. c. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi’ah yad amanah. d. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah. e. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak terdaftar di BEJ berdasarkan prinsip Ujr. f. Memberikan fasilitas Letter of Credit (L/C) berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah, dan wadi’ah serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip kafalah. g. Melakukan kegiatan usaha kartu debet berdasarkan prinsip ujr. h. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah. 4. Melakukan kegiatan lain seperti : a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip sharf. b. Melakukan

kegiatan

penyertaan

modal

berdasarkan

prinsip

musyarakah dan atau mudharabah pada bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.


33

c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan musyarakah dan atau mudharabah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya. d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundangundangan dana pensiun yang berlaku. e. Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan (Qardhul Hasan). 5. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional. Dalam hal bank akan melakukan kegiatan usaha yang belum difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional, bank wajib meminta persetujuan Dewan Syariah Nasional sebelum melakukan kegiatan usaha tersebut. Bank syariah termasuk kantor cabang, atau kantor dibawah kantor cabang bank dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensioanal dan juga tidak diperkenankan untuk mengubah kegiatan usaha menjadi bank konvensional.


34

2.3.5

Kepemilikan Bank Syariah Kepemilikan bank syariah menurut (Sigit dan Totok 2006:170) Kepemilikan bank berdasarkan prinsip syariah oleh badan hukum

Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan. Modal sendiri bersih merupakan : a. Penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Perseroan Terbatas / Perusahaan Daerah, atau b. Penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian; bagi badan hukum koperasi. Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank berdasarkan prinsip syariah dilarang : a. Berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain di Indonesia. b. Berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah, termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang (Money Laundering). Yang dapat menjadi pemilik bank berdasarkan prinsip syariah adalah pihak-pihak yang : a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. b. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik. Pemilik bank yang memiliki integritas yang baik antara lain adalah pihak-pihak yang memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan


35

perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap perkembangan operasional bank yang sehat, serta dinilai layak dan wajar untuk menjadi pemegang saham bank.

2.4

Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah Perbedaaan bank konvesional dengan bank syariah, menurut (Sigit dan

Totok 2006:157). Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau prinsip agama islam. Sesuai dengan prinsip islam yang melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan, maka bank syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan. Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional, antara lain : 1. Perbedaan Falsafah Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank konvensional justru sebaliknya. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, dimana untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Pada dasarnya, semua jenis transaksi perniagaan melalui bank syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur bunga (riba). Riba secara sederhana berarti sistem bunga berbunga (compound interest) yang dalam


36

prosesnya bisa mengakibatkan membengkaknya kewajiban salah satu pihak seperti efek bola salju pada cerita diawal artikel ini. 2. Konsep Pengelolaan Dana Nasabah Dalam sistem bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya untuk membungakan uang. Konsep dana tititpan berarti kapan saja nasabah membutuhkan, bank syariah harus dapat memenuhinya. Akibatnya dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah yang membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana. Sesuai dengan fungsi bank sebagai intermediary yaitu lembaga keuangan penyalur dana nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam, dana nasabah yang terkumpul dengan cara titipan atau investasi tadi kemudian dimanfaatkan atau disalurkan ke dalam transaksi perniagaan yang diperbolehkan pada bank syariah. Keuntungan dari pemanfaatan dana nasabah yang disalurkan ke dalam berbagai usaha itulah yang akan dibagikan kepada nasabah. Jika hasil usaha semakin tinggi maka semakin besar pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabah. Namun jika keuntungannya kecil otomatis semakin kecil pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya. 3. Kewajiban Mengelola Zakat Bank syariah diwajibkan untuk menjadi pengelola zakat yaitu dalam arti wajib

membayar

zakat,

menghimpun,

mengadministrasikannya


dan

37

mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial (zakat, infaq, dan sedekah). 4. Struktur Organisasi Di dalam struktur organisasi suatu bank syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi segala aktivitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS ini dibawahi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan laporan dari DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah, DSN dapat memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang. DSN juga dapayt mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi. Secara ringkas perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada tabel berikut : No

4

Bank Syariah Berinvestasi pada usaha yang halal. Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan fee. Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha. Profit dan Falah Oriented.

5

Pola hubungan kemitraan.

5

6

Ada Dewan Pengawas Syariah.

6

1 2 3

No

Bank Konvensional

1

Bebas Nilai

2

Sistem Bunga

3

Besarannya tetap

4

Profit oriented Hubungan DebiturKreditur Tidak ada lembaga sejenis


38

Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah menjadi bahan pertanyaan dan selalu dibandingkan dengan sistem bunga dalam perbankan konvensional. Untuk menjelaskan keduanya, tabel berikut membandingkan sistem bagi hasil dan sistem bunga : No 1

2

3

4

5

Sistem Bunga Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank. Besarnya persentase berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan Tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik. Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama islam.

No 1

2

3

Sistem Bagi Hasil Penentuan besarnya risiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi Besarnya rasio (nisbah) bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh Tergantung kepada kinerja usaha. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan

Tidak ada agama yang meragukan keaabsahan sistem bagi hasil Sistem bagi hasil tergantung Pembayaran bunga tetap seperti kepada keuntungan proyek yang dijanjikan tanpa yang dijalankan. Jika proyek pertimbangan proyek yang 5 itu tidak mendapatkan dijalankan oleh pihak nasabah keuntungan maka kerugian untung atau rugi. akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak Sumber : Sigit dan Totok (2006:157) 4


39

Sedangkan perbandingan antara Bank Islam dengan Bank Konvensional menurut Muhammad Syafi’i (2007:34) :

No 1 2

2.5

Bank Islam Melakukan Investasi-investasi yang halal saja Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa

No

Bank Konvensional

1

Investasi yang halal dan haram

2

Memakai perangkat bunga

3

Profit dan falah oriented

3

Profit oriented

4

Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan

4

Hubungan dengan nasabah dalam bentuk krediturdebitur

5

Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah

5

Tidak terdapat dewan sejenis

Analisis Perhitungan Imbalan Jasa Tabungan Konvensional dengan Tabungan Mudharabah

2.5.1 Analisis Perhitungan Imbalan Jasa Bunga Dana TAPLUS Secara umum, tabungan dapat didefinisikan sebagai simpanan pihak ketiga di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati bersama antara pihak ketiga dengan pihak bank. Berdasarkan saldo harian, saldo rata-rata, dan saldo terrendah. Adapun rumus perhitungan bunga tabungan adalah sebagai berikut : Saldo x Rate x Hari Bunga = 365


40

Keterangan: Bunga : bunga (rupiah) yang diterima pada periode tertentu. Saldo : saldo akhir periode perhitungan. Rate

: suku bunga tabungan dalam persen per tahun.

Hari

: jumlah hari periode perhitungan. Untuk mempermudah, bank dapat melakukan perhitungan berdasarkan

saldo rata-rata harian dengan menggunakan tabel dibawah ini sebagai alat bantu: Tabel 2.5.1 Tabel alat bantu perhitungan berdasarkan saldo rata-rata harian Jenis Produk

Saldo Bulanan

Rate

Jumlah Hari Periode Perhitungan

Bunga

Pajak Atas Bunga

Nett Bunga

Indikasi Rate Of Return

1

2

3

4 = (1 x 2 x 3) / 365

5 = 4 x 20%

6=4-5

7 = 6 / 1 (12) (100%)

2.5.2 Analisis Perhitungan Imbalan Jasa Bagi Hasil Dana Tabungan Syariahplus “Perhitungan bagi hasil tabungan syariahplus dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung ditiap akhir bulan dan dibuku awal bulan berikutya”. (Adiwarman 2004:273). Rumus perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah adalah sebagai berikut :

Hari Bagi Hasil x Saldo Rata‐Rata Harian x Tingkat Bagi Hasil Bagi Hasil = 365

Karena pada saldo harian perhitungannya telah menggunakan saldo ratarata harian, nilai nominal dana nasabah telah merefleksikan saldo yang


41

mengendap di bank yang dapat digunakan oleh bank untuk melakukan investasi. Jadi hanya komponen GWM (Giro Wajib Minimum) dan kas saja yang menjadi faktor pengurang dalam perhitungan bobot. Bank dapat melakukan perhitungan berdasarkan saldo rata-rata harian dengan menggunakan tabel di bawah ini sebagai alat bantu : Tabel 2.5.2

Tabel alat bantu perhitungan berdasarkan saldo rata-rata harian Jenis Produk

Saldo Bulanan

Nisbah


Bagi Hasil

Pajak Atas Bagi Hasil

Nett Bagi Hasil


1

2

3

4 = (1 x 2 x 3) / 365

5 = 4 x 20%

6=4-5

7 = 6 / 1 (12) (100%)

Catatan : Kolom 1 adalah saldo rata-rata harian bulan bersangkutan masing-masing jenis dana. Namun, tidak seluruh dana ini dapat disalurkan oleh bank, karena bank harus menyimpan minimum 5% dari dana di Bank Indonesia (GWM). Karena perhitungannya telah menggunakan saldo rata-rata harian, nilai ini telah merefleksikan saldo yang mengendap di bank, dapat digunakan oleh bank untuk melakukan investasi. Jadi, hanya komponen GWM saja yang menjadi faktor pengurang dalam perhitungan bobot kolom 2. Di kolom 3 adalah jumlah hari periode perhitungan yang dihitung pada awal saat nasabah menginvestasikan dananya hingga pembagian bunga dilakukan oleh pihak bank. Kolom 4 adalah kolom bagi hasil / keuntungan yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Kolom 5 adalah pajak atas bagi hasil, biasanya untuk pajak atas bagi hasil sebesar 20%


42

dari total keuntungan yang diterima oleh nasabah. Oleh karena itu pada kolom 6 pendapatan bagi hasil bersih didapat dengan mengurangkan kolom 4 dengan 5. Untuk memudahkan bank menghitung bagi hasil kepada tiap-tiap investor, maka bank menghitung pendapatan nasabah pada kolom 6 tersebut dalam bentuk persentase, yaitu pada kolom 7.

2.6

Analisis Perhitungan Imbalan Jasa Deposito Konvensional dengan Deposito Mudharabah

2.6.1 Analisis Perhitungan Imbalan Jasa Bunga Dana Deposito Berjangka Secara umum, deposito dapat didefinisikan sebagai simpanan pihak ketiga di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yang telah disepakati bersama antara pihak ketiga dengan pihak bank. Berdasarkan saldo harian, saldo rata-rata, dan saldo terrendah. Adapun rumus perhitungan bunga deposito adalah sebagai berikut : Saldo x Rate x Hari Bunga = 365

Keterangan: Bunga : bunga (rupiah) yang diterima pada periode tertentu. Saldo : saldo akhir periode perhitungan. Rate

: suku bunga deposito dalam persen per tahun.

Hari

: jumlah hari periode perhitungan.


43

Untuk mempermudah, bank dapat melakukan perhitungan berdasarkan saldo rata-rata harian dengan menggunakan tabel dibawah ini sebagai alat bantu: Tabel 2.6.1 Tabel alat bantu perhitungan berdasarkan saldo rata-rata harian Jenis Produk

Saldo Bulanan

Rate


Bunga

Pajak Atas Bunga

Nett Bunga


1

2

3

4 = (1 x 2 x 3) / 365

5 = 4 x 20%

6=4-5

7 = 6 / 1 (12) (100%)

2.6.2 Analisis Perhitungan Imbalan Jasa Bagi Hasil Dana Tabungan Deposito Mudharabah “Perhitungan bagi hasil deposito mudharabah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung ditiap akhir bulan dan dibuku awal bulan berikutya”. (Adiwarman 2004:304). Rumus perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah adalah sebagai berikut : Hari Bagi Hasil x Nominal Deposito Mudharabah x Tingkat Bagi Hasil Bagi Hasil = 365

Karena pada saldo harian perhitungannya telah menggunakan saldo ratarata harian, nilai nominal dana nasabah telah merefleksikan saldo yang mengendap di bank yang dapat digunakan oleh bank untuk melakukan investasi. Jadi hanya komponen GWM (Giro Wajib Minimum) dan kas saja yang menjadi faktor pengurang dalam perhitungan bobot.


44

Bank dapat melakukan perhitungan berdasarkan saldo rata-rata harian dengan menggunakan tabel di bawah ini sebagai alat bantu : Tabel 2.6.2

Tabel alat bantu perhitungan berdasarkan saldo rata-rata harian Jenis Produk

Saldo Bulanan

Nisbah


Bagi Hasil

Pajak Atas Bagi Hasil

Nett Bagi Hasil


1

2

3

4 = (1 x 2 x 3) / 365

5 = 4 x 20%

6=4– 5

7 = 6 / 1 (12) (100%)

Catatan : Kolom 1 adalah saldo rata-rata harian bulan bersangkutan masing-masing jenis dana. Namun, tidak seluruh dana ini dapat disalurkan oleh bank, karena bank harus menyimpan minimum 5% dari dana di Bank Indonesia (GWM). Karena perhitungannya telah menggunakan saldo rata-rata harian, nilai ini telah merefleksikan saldo yang mengendap di bank, dapat digunakan oleh bank untuk melakukan investasi. Jadi, hanya komponen GWM saja yang menjadi faktor pengurang dalam perhitungan bobot kolom 2. Di kolom 3 adalah jumlah hari periode perhitungan yang dihitung pada awal saat nasabah menginvestasikan dananya hingga pembagian bunga dilakukan oleh pihak bank. Kolom 4 adalah kolom bagi hasil / keuntungan yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Kolom 5 adalah pajak atas bagi hasil, biasanya untuk pajak atas bagi hasil sebesar 20% dari total keuntungan yang diterima oleh nasabah. Oleh karena itu pada kolom 6 pendapatan bagi hasil bersih didapat dengan mengurangkan kolom 4 dengan 5. Untuk memudahkan bank menghitung bagi hasil kepada tiap-tiap investor, maka


45

bank menghitung pendapatan nasabah pada kolom 6 tersebut dalam bentuk persentase, yaitu pada kolom 7.


BAB II LANDASAN TEORI

Recommend Documents