5
BAB II LANDASAN TEORI
2.1
Penerimaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2003,
penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan negara berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Jenis-jenis sumber pendapatan negara (pemerintah pusat) meliputi: 1. Penerimaan dalam negeri yang terdiri dari: a. Penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. 1) Pajak dalam negeri Terdiri atas pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), cukai, serta pajak lainnya.
2) Pajak perdagangan internasional. Terdiri atas bea masuk, pajak/pungutan ekspor.
5
6
b. Penerimaan Bukan Pajak 1) Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) terdiri atas migas (minyak bumi dan gas alam, nonmigas (pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan sebagainya). 2) Laba Badan Usaha Milik Negera (BUMN). 3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya. 2. Hibah Hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, sumbangan swasta luar negeri dan pemerintah luar negeri.
2.2
Pengertian dan Jenis PNBP Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan
pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 1997 pasal (1) angka (1). Instansi pemerintah yang mempunyai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dapat menggunakan sebagian dana tersebut untuk kegiatan tertentu setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan, hal itu diatur dalam PP No. 73 tahun 1999. BPS sebagai salah satu instansi pemerintah yang juga mempunyai PNBP, disetujui penggunaan dananya oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 493/KMK.02/2009 sehingga sah BPS merealisasikan dana PNBP untuk menjalankan beberapa kegiatannya. Adapun besarnya dana PNBP yang
7
boleh digunakan sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 493/KMK.02/2009 sebagai berikut:
1. Penjualan publikasi cetakan, publikasi elektronik/softcopy, data mentah dan peta digital wilayah, dengan izin penggunaan paling tinggi sebesar 94,91% (sembilan puluh empat koma sembilan puluh satu persen). 2. Penyeleksian calon mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, dengan izin penggunaan paling tinggi sebesar 98,82% (sembilan puluh delapan koma delapan puluh dua persen). 3. Jasa pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Statistik bagi pegawai tugas belajar non-Badan Pusat Statistik, dengan izin penggunaan paling tinggi sebesar 98,04% (sembilan puluh delapan koma nol empat persen). 4. Jasa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, dengan izin penggunaan paling tinggi sebesar 98,12% (sembilan puluh delapan koma dua belas persen). 5. Jasa sewa sarana dan prasarana Badan Pusat Statistik, dengan izin penggunaan paling tinggi sebesar 90,20% (sembilan puluh koma dua puluh persen). 6. Jasa pelayanan kegiatan statistik dan teknologi informasi berdasarkan kontrak kerja sama dengan pihak lain, dengan izin penggunaan paling tinggi sebesar 98,26% (sembilan puluh delapan koma dua puluh enam persen).
8
PNBP yang dipungut pada Kementerian/Lembaga dapat digolongkan menjadi dua yaitu penerimaan umum dan penerimaan fungsional. 1. Penerimaan Umum adalah jenis PNBP yang pada umumnya terdapat pada semua Kementerian/Lembaga. Tergolong dalam penerimaan ini antara
lain:
hasil
rusak/berlebih/dihapuskan,
penjualan sewa rumah
barang
yang
telah
dinas,
jasa giro,
dan
sebagainya. 2. Penerimaan
Fungsional
adalah
penerimaan
yang
diperoleh
Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya. Tergolong dalam penerimaan ini antara lain: uang denda dari Kejaksaan Agung, pendaftaran tanah dari Badan Pertanahan Nasional, uang leges dari Kementerian Kehakiman, dan sebagainya. Penerimaan ini bersifat khusus, artinya dilihat dari sifatnya mempunyai ciri tersendiri/khas
dan
lazimnya
tidak
terdapat
pada
Kementerian/Lembaga lain. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 22 tahun 1997 tentang jenis dan penyetoran PNBP pada lampiran I dan II berisi tentang jenis-jenis PNBP yang berlaku umum di semua Kementerian/Lembaga termasuk BPS yang terdiri dari:
9
No
Mata Anggaran
Uraian
1
423117
Penjualan Dokumen Pelelangan
2
423119
Penjualan Lainnya
3
423122
Penjualan Kendaraan Bermotor
4
423129
Penjualan Asset yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan
5
423141
Sewa Tanah, Bangunan dan Gedung
6
423221
Pendapatan
Jasa
Lembaga
Keuangan
(Jasa
Giro
Bendaharawan) 7
423752
Denda Keterlambatan Pekerjaan
8
423911
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL
9
423913
Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Rupiah Murni TAYL
10
423922
Penerimaan Kembali/Ganti Rugi yang Diderita oleh Negara
Sedangkan menurut pasal 3 ayat (2) UU. No. 20 Tahun 1997 tarif PNBP yang diatur dalam UU atau PP harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu: 1. Dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya. 2. Biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis PNBP yang bersangkutan. 3. Aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.
10
Berkaitan dengan aspek tersebut, pendekatan dalam penentuan besarnya tarif PNBP dapat dikelompokkan menjadi:
1.
Pendekatan Zero or Cost Minus Tarif Tarif PNBP yang dikenakan adalah nol (gratis) atau lebih rendah dibandingkan dengan biaya penyelenggaraan atau penyediaan jasa yang dikeluarkan oleh pemerintah.
2. Pendekatan Just Cost Tarif Tarif PNBP yang dikenakan sama dengan biaya penyelenggaran atau penyediaan jasa yang dikeluarkan oleh pemerintah. 3. Pendekatan Cost Plus Tarif Tarif
PNBP
yang
dikenakan
lebih
tinggi
dibandingkan
biaya
penyelenggaraan atau penyediaan jasa oleh pemerintah.
2.3
Fungsi PNBP Pada hakekatnya PNBP mempunyai dua fungsi yaitu pertama sebagai
fungsi budgetair (pembiayaan), yang dimaksudkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan sumber pembiayaan, karena itu diupayakan untuk memasukkan uang yang sebesar-besarnya ke dalam Kas Negara untuk menunjang tugas pemerintah. Fungsi kedua sebagai fungsi reguler (pengaturan) yang dimaksudkan bahwa PNBP mampu dipergunakan sebagai sarana untuk mengatur
11
kebijakan pemerintah dalam berbagai aspek dalam rangka menggerakkan roda pembangunan potensial dan belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan. Pada fungsi budgetair, PNBP sangat penting untuk ditingkatkan penerimaannya, antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP. Intensifikasi PNBP sangat penting dilakukan mengingat fungsinya sebagai sumber pendapatan negara yang sangat berpengaruh pada APBN, yang nantinya juga menunjang pelaksanaan belanja negara. Intensifikasi dapat dilakukan dengan jalan: 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan ke publik. 2. Penyesuaian tarif pungutan. 3. Peningkatan kualitas pengelolaan PNBP dengan tertib administrasi dan tata cara penyetorannya. 4. Peningkatan pengawasan. 5. Peningkatan kerja sama antarinstansi yang terkait dalam penetapan kebijaksanaan yang berkaitan dengan PNBP lainnya. Ekstensifikasi PNBP berarti penambahan jenis PNBP baru, yang dapat digali dari masing-masing Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang tentunya mempunyai PNBP yang bersifat fungsional. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
ini
merupakan
kewajiban
dari
masing-masing
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, antara lain dengan jalan: 1. Pemungutan sewa atas barang milik negara yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.
12
2. Pemungutan sewa atas penghunian rumah dinas milik negara. 3. Melaksanakan penjualan barang milik negara yang berlebih atau sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi. 4. Pengenaan sanksi terhadap kelalaian pelaksanaan pembayaran piutang negara.
2.4
Pengelolaan PNBP Pengelolaan keuangan khususnya dana PNBP menggunakan pendekatan
earmarking/earmarked budget yaitu suatu kondisi dimana sumber pendapatan negara tertentu dialokasikan kepada kegiatan atau pelayanan publik tertentu. PNBP dalam pelaksanaannya tentu perlu dikelola, berikut adalah tata pengelolaan PNBP: 1. Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara. 2. Seluruh PNBP masuk dalam sistem APBN. 3. Suatu jenis PNBP dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP tersebut oleh instansi yang bersangkutan, kegiatan tertentu tersebut meliputi: a. Penelitian dan Pengembangan Teknologi. b. Pelayanan Kesehatan. c. Pendidikan dan Pelatihan. d. Penegakan Hukum. e. Pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu. f. Pelestarian sumber daya alam.
13
4. Instansi dapat menggunakan sebagian dana PNBP setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan. 5. Permohonan Penggunaan PNBP diajukan oleh Pimpinan instansi pemerintah
yang
bersangkutan
kepada
Menteri
Keuangan,
permohonan penggunaan PNBP dilengkapi dengan: a. Tujuan penggunaan PNBP. b. Rincian kegiatan pokok instansi dan kegiatan yang akan dibiayai PNBP. c. Jenis PNBP beserta tarif yang berlaku. d. Laporan realisasi dan perkiraan tahun berjalan serta perkiraan untuk 2 (dua) tahun anggaran mendatang. 6. Pasal 5 PP No. l tahun 2004 tentang tata cara perencanaan dan pelaporan PNBP disebutkan bahwa Kementerian/Lembaga wajib membuat perencanaan tentang target PNBP untuk tahun berkenaan.
2.5
Anggaran Pasal 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan pengertian
Keuangan Negara yaitu Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.(Undang-undang No.17 tahun 2003). Aplikasi lebih lanjut dalam mewujudkan masalah keuangan negara tertuang dalam sebuah anggaran.
14
Anggaran adalah rencana kuantitatif yang meliputi aspek keuangan dan non keuangan (Alim, 2008).
Dari pengertian tersebut, maka fungsi utama
anggaran adalah sebagai salah satu instrumen perencanaan. Sistem penganggaran merupakan prosedur dan kebijakan seperangkat (set) komponen anggaran yang saling terkait satu dengan yang lain. Komponen anggaran meliputi penyusunan anggaran, penentuan sasaran anggaran, revisi anggaran, evaluasi anggaran, dan umpan balik anggaran.
Lebih spesifik lagi anggaran dalam penyelenggaran
negara tertuang dalam anggaran negara. Pengertian anggaran negara yang ada pada berbagai literatur, namun para ahli di bidang anggaran sepakat memberikan pengertian umum sebagai berikut: anggaran negara merupakan rencana keuangan pemerintah dalam suatu waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun mendatang, yang satu pihak memuat jumlah pengeluaran setinggi-tingginya untuk membiayai tugas-tugas negara di segala bidang dan di lain pihak memuat jumlah penerimaan negara yang diperkirakan dapat menutup pengeluaran tersebut dalam periode yang sama (Nordiawan, dkk, 2007). Proses penyusunan anggaran terkait kebijakan dan prosedur penentuan sasaran anggaran dengan mekanisme antara partisipatif atau instruktif. Proses revisi anggaran merupakan kebijakan dan prosedur untuk merevisi sasaran anggaran baik secara reguler atau di bawah kejadian khusus. Sedangkan evaluasi anggaran adalah kebijakan dan prosedur untuk mengevaluasi antara sasaran dan realisasi. Evaluasi yang dilakukan secara periodik menjadi proses pengendalian anggaran dan hasil evaluasi anggaran menjadi umpan balik bagi pelaksana
15
anggaran.
Hal ini menunjukkan bahwa anggaran juga berfungsi sebagai
instrumen pengendalian manajemen. Sistem anggaran memiliki fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, koordinasi, evaluasi (pengendalian), dan umpan balik. Terkait dengan fungsi manajerial, anggaran sebagai alat perencanaan dimanifestasikan dalam proses penyusunan anggaran. anggaran.
Fungsi koordinasi tercermin dalam tahapan revisi
Pada tahapan revisi anggaran akan diketahui bahwa pelaksanaan
anggaran antara satu divisi dengan yang lain dapat saling overlap serta tercapai atau tidaknya sasaran yang ditentukan (Alim, 2008). Dalam prosedur revisi juga dapat diketahui apakah asumsi anggaran yang telah ditetapkan pada saat penyusunan anggaran tidak berubah karena faktor internal maupun eksternal. Adapun fungsi anggaran sebagai berikut: 1.
Fungsi perencanaan Sebelum perusahaan ataupun instansi melakukan operasinya, pimpinan dari perusahaan ataupun instansi tersebut harus lebih dahulu merumuskan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan di masa datang dan hasil yang akan dicapai dari kegiatan-kegiatan tersebut, serta bagaimana melaksanakannya. Dengan adanya rencana tersebut, maka aktifitas akan dapat terlaksana dengan baik.
2. Fungsi Pengawasan Anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan
maupun
instansi.
Aspek
pengawasan
yaitu
dengan
membandingkan antara prestasi dengan yang dianggarkan, apakah dapat
16
ditemukan efisiensi atau apakah para manajer pelaksana telah bekerja dengan baik dalam mengelola perusahaan atu suatu instansi. 3. Fungsi Koordinasi Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan adanya koordinasi diperlukan perencanaan yang baik, yang dapat menunjukkan keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian lainnya. 4. Anggaran Sebagai Pedoman Kerja Lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksir-taksiran pada masa yang akan datang, maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. Sementara itu tujuan anggaran yang paling utama
adalah untuk
pengawasan luar, yaitu untuk membatasi sumber-sumber daya keseluruhan yang tersedia untuk suatu instansi dan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran bagi hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Lalu selain fungsi dan tujuan, tentunya anggaran memiliki manfaat. Adapun manfaat anggaran
menurut
Marconi
dan
Siegel
dalam
Hehanusa
(jurnal-
sdm.blogspot.com) manfaat anggaran adalah: 1. Anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, berarti anggaran mewakili kesepakatan negosiasi di antara partisipan yang dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan dimasa yang akan datang.
17
2. Anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blue print aktivitas perusahaan. 3. Anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen (divisi) yang satu dengan departemen (divisi) lainnya dalam organisasi maupun dengan manajemen puncak. 4. Anggaran
menyediakan
informasi
tentang
hasil
kegiatan
yang
sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. 5. Anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah, hal ini akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil. 6. Anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan antara tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan.
