BAB II LANDASAN TEORI
A. Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial 1.
Definisi Pertanggungjawaban Sosial Pengungkapan akuntansi pertanggungjawaban sosial (social disclosure)
merupakan produk dari akuntansi sosial (social accounting). Akuntansi sosial merupakan pengembangan dari akuntansi konvensional, di mana akuntansi konvensional secara kuantitatif belum menerapkan pengukuran biaya sosial dan mengevaluasi manfaat sosial yang ditimbulkan oleh akti
perusahaan terutama
terhadap masyarakat dan lingkungannya. Akunta nsi sosial yang masih merupakan bidang baru dalam ilmu akuntansi ini lahir dan berkembang karena adanya tuntutan dari masyarakat agar perusahaan dalam melaksanakan aktivitas dan mengelola sumber daya yang ada di sekitar lebih memperhatikan dampak yang mungkin terjadi, baik positif maupun negatif yang mempenga uhi masyarakat. Bila dahulu laporan tahunan (annual report), sebagai produk akuntansi, dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban manajemen kepad pemegang saham (stockholders), kini paradigma tersebut diperluas menjadi pertanggungjawaban kepada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (stakeholders). Supomo (2004) mengemukakan bahwa selama ini, perusahaan-perusahaan di Indonesia membuat laporan tahunan hanya untuk keperluan para pemegang
9
10
saham, sedangkan kepentingan stakeholders lain seperti karyawan, masyarakat dan konsumen cenderung terabaikan. Pengertian akuntansi pertanggungjawaban sosial menyangkut berbagai istilah untuk menunjukkan pertanggungjawaban perusahaan terhad
lingkungan
sosialnya. Menurut Linowes seperti yang dikutip oleh Estes (1973 dalam Raffaella 2005:10) memberikan istilah Socio-economic Accounting dengan definisi sebagai berikut: ” Socio-economic accounting is intended here to mean the appli
on of
accounting in the field of the social sciences. These include sociolog political sciencesand economic.” Belkaoui (2006) memberikan istilah akuntansi sosial untuk akuntansi pertanggungjawaban sosial sebagai berikut: “The process of ordering, measuring, and disclosing the impact of exchanges between a firm and its social environment”. Laporan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial perusahaan merupakan mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela
gintegrasikan
perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam oper inya dan interaksinya dengan stakeholders , yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hu
(Darwin. 2006).
m
11
Dari
definisi-definisi
di
atas
dapat
disimpulkan
bahwa
akuntansi
pertanggungjawaban sosial adalah akuntansi yang memerlukan adanya laporan
mengenai terlaksananya pertanggungjawaban sosial perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang disebut Sustainability Reporting. Sustainability Reporting merupakan pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan, sosial, pengaruh dan kinerja organisasi serta produknya di dalam konteks pembangunan berkelanj tan (sustainable development). Sustainability report harus menjadi dokumen strategik yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang Sustainability Development yang membawanya menuju kepada core busines dan sektor
industrinya. 2.
Tujuan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Pengungkapan akuntansi pertanggungjawaban sosial timbul jika organisasi
memiliki kesadaran bahwa mereka memilik i kewajiban unt pertanggungjawaban
terhadap
pertanggungjawaban
sosial
lingkungannya.
adalah
untuk
Adapun
memberikan
tujuan
melakukan akuntansi
informasi
yang
memungkinkan pengaruh kegiatan perusahaan terhadap masyarakat dapat di evaluasi. Ramanathan (1976) dalam Arief Suadi (2006) Terdapat empat tujuan dari pengungkapan akuntansi pertanggungjawaban sosial yaitu:
1. Mengidentifikasi dan mengukur kontribusi sosial perusahaan tiap periode, yang tidak hanya berupa internalisasi sosial cost dan social benefit, tetapi juga pengaruh eksternalitas tersebut terhadap kelompok sosial yang berbeda.
12
2. Untuk membantu menentukan apakah strategi dan praktek erusahaan secara langsung mempengaruhi sumber daya dan status ke uatan dari individu, masyarakat, kelompok sosial, dan generasi yang konsisten dengan prioritas sosial di satu sisi dengan aspirasi i ividu di pihak lain. 3. Untuk menyediakan secara optimal informasi-informasi yang relevan dengan unsur-unsur sosial dalam tujuan, kebijakan, program, kinerja, dan sumbangan perusahaan terhadap tujuan sosial. 4. Untuk meningkatkan keunggulan daya saing perusahaan da am globalisasi dan/atau perdagangan bebas. B. Disclosure (pengungkapan) 1. Definisi Pengungkapan a. Menurut PSAK no 1, pengungkapan terdapat pada catatan atas laporan keuangan yang disajikan secara sistemetis dan tidak terpisahkan dari laporan keuangan dan mengungkapkan: Informasi tentang asar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penti . b. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan lapor perubahan ekuitas. c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan euangan tetapi diperlukan dalam penyajian secara wajar. Dari penyajian tersebut pengungkapan dapat didefinisikan sebagai penjelasan kuantitatif dan kualitatif terhadap laporan keuangan untuk memberikan informasi bagi penyajian laporan yang wajar.
13
Evans dalam suwardjono (2005) mengartikan pengungkapan adalah: Disclosure means supplying information in the financial statement, including the statements, the notes to the statements, and the supplementary disclosures associated with the statements. It does no extend to public or privates statements made by management or information provided outside the financial statements. Secara konseptual, Suwardjono (2005:578) menyatakan bahwa pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Sec
teknis, pengungkapan
merupakan langkah akhir dari proses akuntansi yaitu menyajikan informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan. Secara sed rhana Pengungkapan bisa diartikan penyampaian informasi (the releases information) dengan tidak menutupi atau menyembunyikan informasi yang bermanfaat bagi pihak stakeholder.
2.
Tujuan Pengungkapan Suwardjono
(2005:580)
menyatakan
bahwa
secara
umum
tujuan
pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani
bagai pihak yang
mempunyai kepentingan berbeda-beda. Namun pengungkapan dapat diwajibkan untuk tujuan melindungi ( protective) informatif (informative), atau melayani kebutuhan khusus (differential).
14
a. Tujuan Melindungi Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak s pemakai informai dalam pengungkapan cukup mahir dalam pengertiannya, sehingga pemakai yang awam perlu dilindungi dengan pengungkapan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomik yang melandasi suatu pos statemen keuangan. Dengan kata lain pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan ma na jemen yang mungkin kurang adil dan terbuka (unfair).
b. Tujuan Informatif Tujuan Informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat pemahaman tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai inf as i dalam pengungkapan tersebut. c. Tujuan Kebutuhan Khusus Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipa ndang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu rus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan pengaturan melalui formu lir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.
3.
Kendala Pengungkapan Berikut ini adalah beberapa hal yang harus dipertimbangkan atau menjadi
kendala dalam pengungkapan. Kendala pada umumnya timbul dari kaca mata perusahaan yakni: a. Salah satu hal yang menentukan keluasan dan kerincian pengungkapan adalah tujuan pengungkapan. Tujuan perlindungan atau p otektif biasanya menuntut pengungkapan yang lebih luas dan leb h rinci. Pengungkapan yang lebih luas biasanya terkendala oleh eengganan perusahaan untuk menyediakan informasi.
b. Cost penyediaan informasi harus lebih besar dari benefit informasi yang disediakan. Kendala kriteria ini adalah kesulitan menentukan manfaat informasi yang diungkapkan. Dalam hal ini kelebihan informasi harus menjadi pertimbangan. Kelebihan informasi adalah penyediaan informasi yang melebihi kemampuan pemakai u k mencerna pengungkapan tersebut secara efektif.
15
4.
c.
Informasi tertentu sangat berharga bagi perusahaan dalam kondisi persaingan. Pengungkapan informasi tersebut dapat menempatkan perusahaan pada posisi yang kurang menguntungkan diban pesaing.
d.
Pertimbangan mengenai apakah informasi yang diungkapkan sebenarnya dapat diperoleh pemakai dari sumber lain yang disediakan melalui pelaporan keuangan atau laporan tahunan sumber lain yang dalam hal tertentu justru lebih efektif daripada informasi yang disediakan perusahaan mengingat terdapat keterbatasan pengungkapan.
Jenis Pengungkapan Menurut Evans (2003) dalam M. Agus Sudrajat (2010) Terdapat dua jenis
pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan oleh standar dan regulasi, yaitu: a. Pengungkapan wajib (mandatory disclosure) adalah informasi yang harus diungkapkan oleh emiten sesuai dengan peraturan asar modal dan badan pengawas atau standar akuntansi di suatu Negara. Pengungkapan wajib yang disebutkan dalam rerangka kons tual FASB adalah statemen keuangan, catatan atas statemen keuangan, kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan, pengungkapan pihakpihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pelaporan s gmen.
b. Pengungkapan sukarela (voluntary disclosure ) adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar yang diwajibkan oleh peraturan badan pengawas atau standar akuntansi. Pada pengungkap n sukarela perusahaan atau manajemen berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan peru ahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan. Pengungk an sukarela yang disebutkan dalam rerangka konseptual FASB adalah rana Pelaporan Keuangan Lain dan Informasi Lainnya sebagai contoh pengungkapan program corporate social responsibility , hasil RUPS, profil perusahaan, jenis produk/usaha perusahaan, dan informasi tata kelola perusahaan yang baik.
16
5.
Informasi yang Harus Diungkapkan Dalam hal ini perusahaan harus mengetahui tentang informasi apa yang harus
diungkapkan dan apa yang tidak perlu diungkapkan. Menurut Belkaoui (2006) dalam Teori Akuntansinya menyatakan bahwa terdapat tiga konsep dalam pengungkapan antara lain ; a. Pengungkapan yang cukup (eduquate disclosure)
Merupakan pengungkapan minimal yang harus dilakukan dimana semua informasi yang diungkapkan tidak menyesatkan. b. Pengungkapan yang wajar (fair disclosure) Merupakan pengungkapan yang didalamnya terdapat tujuan etis untuk memberikan perlakuan yang sama pada semua pihak yang merupakan pembaca atau pemangku kepentingan. c. Pengungkapan yang lengkap (full disclosure) Merupakan suatu penyajian semua informasi yang relevan Namun pengungkapan penuh harus benar-benar diperhatikan agar penyajian informasi tidak diungkapkan secara berlebihan sehingga akan menyesatkan para pengguna informasi tersebut, dan akan mengaburkan informasi yang signifikan dan membuat info asi menjadi sulit ditafsirkan.
C. Corporate Social Responsibility (CSR) 1.
Definisi Corporate Social Responsibility (CSR) Gray et al., 1987 dalam Sembiring (2005) Corporate Social Responsibility
(CSR) merupakan suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham,
komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, di
ada argumentasi
17
bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. CSR adalah merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan
engan peningkatan
taraf hidup pekerjanya. CSR aka n menjadi str ategi b isn is yang in here n dalam perusahaan untuk menjaga ata u me nin gkatkan daya sa ing me lalu i r eputasi
an
ke setiaa n mere k produk (loya lita s) a tau citra peru sahaan. Kedua hal tersebut akan menja di keu nggulan kompetitif p erusahaa n y ang sulit un tuk ditiru. Di lain p iha k, adanya pertumbuhan kein gin an dari konsumen un tuk membeli pr oduk ber dasarkan kriter ia-kr iteria berbasis nila i-nila i dan etika akan me ruba h perilak u k onsumen di masa me ndatang. Implementasi ke bijaka n CSR adalah suatu proses yang te us mener us da n ber kelanjutan. Dengan demik ia n ak an terc ipta satu eko siste m yang menguntu ngkan semua p ihak , ko nsumen me ndapa tkan pro duk unggul ya ng r amah lin gkunga n, prod usen pun me ndapa tka n pr ofit yang sesuai ya ng p ada akhirn ya a kan dikembalika n ke tanga n masyarakat secara tidak langsung.
18
Karena itu, CSR dapat diartikan sebagai komitmen perus haan untuk mempertanggungjawabkan dampak operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta terus-menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya. Tanggung jawab perusahaan mencakup empat jenjang yang
rupakan satu
kesatuan, yaitu ekonomis, hukum, etis, dan filantropis Tanggung
jawab
ekonomis berarti perusahaan perlu menghasilkan laba sebagai fondasi untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Namun dalam tujuan mencari laba, sebuah perusahaan juga harus bertanggungjawab se
a hukum dengan
mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Secara etis perusahaan juga bertanggungjawab untuk mempraktekkan hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai, etika, dan norma-norma kemasyarakatan. Tanggungjawab filantropis berarti perusahaan harus memberikan kontribusi bagi kualitas hidup masyarakat sejalan dengan operasi bisnisnya. Melaksanakan CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan menumbuhkan rasa keberterimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Kondisi seperti itulah ang pada gilirannya dapat memberikan keuntungan ekonomi bisnis kepada perusahaan yang bersangkutan. Dengan pemahaman seperti itu, dapat dikatakan bahwa, CSR adalah prasyarat perusahaan untuk bisa meraih legitimasi sosiologis-kultural yang kuat dari masyarakatnya.
19
2.
Alasan Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Pengungkapan kinerja sosial pada laporan tahunan perusahaan seringkali
dilakukan secara sukarela oleh perusahaan. Muslim Utomo (2007) merangkum
alasan-alasan perusahaan mengungkapkan kinerja sosial secara ukalera antara lain : a.
Internal decision making dimana manajemen membutuhkan informasi untuk menentukan efektivitas dari informasi sosial tertentu dalam mencapai tujuan sosial perusahaan. Data harus tersedia agar biaya dari pengungkapan tersebut dapat diperbandingkan dengan man aatnya bagi perusahaan. Walaupun hal ini sulit diidentifikasi dan diukur namun analisis secara sederhana lebih baik daripada tidak sama sekali.
b.
Product differentiation yaitu manajer dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial memiliki insentif untu embedakan diri dari pesaing yang tidak bertanggung jawab secara osial kepada masyarakat.
c. Enlightened self interest yang mana perusahaan melakukan pengungkapan untuk menjaga keselarasan sosialnya dengan para stakeholder yang terdiri dari stockholder , kreditor, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah dan masyarakat karena d pat mempengaruhi pendapatan penjualan dan harga saham perusahaan. Dalam Chariri dan Ghozali (2007) mengungkapkan bahwa pengungkapan sukarela dilakukan diluar kewajiban dan dilakukan sukarela. Pengungkapan sukarela merupakan salah satu cara untuk meningatkan kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan dan untuk membantu investor dalam memahami strategi bisnis perusahaan. Pengungkapan sukarela dilakukan adanya asimetri informasi yang menyebabkan ketidaksempurnaan informasi (imperfect information). Di Indonesia, CSR merupakan sebuah tanggungjawab yang bersifat voluntary disclosure
dimana
perusahaan
memiliki
keleluasaan
dalam
melakukan
20
pengungkapan sukarela terhadap variasi luas pengungkapan sukarela antar perusahaan. Saat ini CSR sudah merupakan bagian dari mandatory disclosure khususnya bagi perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan sesuai dengan UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3.
Tujuan Corporate Social Responsibility Menurut Darwin (2005) dalam Hardina (2007) tujuan pengungkapan CSR
diantaranya adalah : a.
Untuk meningkatkan citra perusahaan dan mempertahankan, biasanya secara imp lisit, asumsi bahwa perilakau perusahaan secara fundamental adalah baik.
b. Untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi kontrak sosial diantara organisasi dan masyarakat. Keb radaan kontrak sosial ini menuntut dibebaskannya akuntabilitas sosial c.
4.
Sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi pada pengguna.
Manfaat Corporate Social Responsibility Substansi keberadaan CSR adalah memperkuat keberlanjut n perusahaan itu
sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan
tersebut
dengan
menyusun
program-program
pengembangan
masyarakat sekitarnya. Pertanggungjawaban sosial perusahaan tidak memberikan ampak finansial secara seketika, tetapi harus diyakini bahwa CSR mampu meningkatkan performa bisnis dalam jangka panjang. Perusahaan yang mempunyai legitimasi sosial,
21
dengan sendirinya akan terangkat image -nya. Dan image yang positif merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. Dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,
menjelaskan pentingnya CSR bahwa setiap perusahaan yang melakukan aktivitas usaha di Indonesia harus mampu memberikan dampak positif terhad p masyarakat. Upaya tersebut diatas harus terlihat dari enerapan prinsip demokrasi ekonomi, efisiensi, keberlanjutan (sustainebility), da
erwawasan lingkungan.
A.B Susanto (2007) mengemukakan bahwa dari sisi perusahaan terdapat 6 (enam) manfaat yang diperoleh dari aktifitas CSR, yaitu. a.
Mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan. Perusahaan yang menjalankan CSR secara konsisten akan apat dukungan luar dari komunitas yang merasakan manfaat dari aktivitas yang dijalankannya. CSR akan mengangkat citra perusahaan, yang dalam rentang waktu panjang akan meningkatkan reputasi rusahaan.
b. CSR dapat berfungsi sebagi pelindung dan membantu peru ahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis. Sebagai contoh adalah sebuah perusahaan consumer goods yang beberapa waktu lalu dilanda isu adanya kandungan bahan berbahaya dalam produknya. Namun karena perusahaan tersebut dianggap konsisten dalam menjalankan CSR-nya maka masyarakat menyikapi dengan tenang sehingga relatif tidak mempengaruhi akti itas dan kinerjanya. c.
Keterlibatan dan kebanggaan karyawan. Karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi baik, yang secara konsisten melakukan upaya-upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan antara kuali hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kebanggaan ini pada akhirnya akan menghasilkan loyalitas sehingga mereka lebih term tivasi untuk bekerja lebih keras demi kemajuan perusahaan.
d. CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan memperat hubungan antara perusahaan dengan para stakeholdersnya.
22
Pelaksanaan kepedulian terhadap pihak-pihak yang berkontribusi terhadap lancarnya berbagai aktivitas serta kemajuan yang mereka raih.
5.
e.
Meningkatkan penjualannya Konsumen secara konsisten menjalankan CSR-nya sehingga memiliki reputasi yang baik.
f.
Insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai p khusus lainnya.
kuan
Bias Corporate Social Responsibility Berdasarkan pengamatan terhadap praktik CSR selama ini, tidak semua
perusahaan mampu menjalankan CSR sesuai filosofi dan konsep CSR yang sejati. Naserrrahman (2010) dalam artikelnya memberikan penjelasan bahwa tidak sedikit perusahaan yang terjebak oleh bia s-bias CSR berikut ini. a.
Kamuflase Perusahaan melakukan CSR tidak didasari oleh komitmen, melainkan hanya sekadar menutupi praktik bisnis yang memunculkan ”ethical questions”.
b. Generik Program CSR terlalu umum dan kurang fokus karena dikembangkan berdasarkan template atau program CSR yang telah dilakukan pihak lain. Perusahaan yang impulsif enggan melakukan inovasi dan cenderung melakukan peniruan (kadang dengan sedikit mo f ikasi) terhadap model CSR yang dianggap mudah dan menguntungk n perusahaan. c.
Directive (Intruksi) Kebijakan dan program CSR dirumuskan secara top down dan hanya berdasarkan misi dan kepentingan perusahaan (shareholders) semata. Program CSR tidak partisipatif sesuai prinsip stakeholders engagement yang benar.
d. Lip Service CSR tidak menjadi bagian dari strategi dan kebijakan perusahaan. Biasanya, program CSR tidak didahului ole taksiran kebutuhan (needs assessment) dan hanya diberikan berdasarkan belaskasihan (karitatif).
23
e.
6.
Kiss and Run Program CSR bersifat khusus (ad-hoc) dan tidak berkelanjutan. Masyarakat diberi angin segar berupa barang, pelaya an atau pelatihan, kemudian ditinggalkan begitu saja. Progra yang dikembangkan umumnya bersifat semu atau bias, berjangk pendek dan tidak memperhatikan makna pemberdayaan dan investasi sosial. Dapat diibaratkan CSR sekedar menanam jagung dan bukan menanam jati.
Good Corporate Social Responsibility CSR yang baik memadukan empat prinsip Good Corporate Governance,
Dalam Undang-undang No 40 Tahun 2007 prinsip-prinsip Good Corporate Governance harus mencerminkan pada hal- hal sebagai berikut : a.
Transparansi Yaitu keterbukaan yang diwajibkan oleh Undang-undang seperti misalnya mengumukan pendirin PT dalam Tambahan Berita egara Republik Indonesia ataupun Surat Kabar. Serta keterbukaan yang dilakukan oleh perusahaan menyangkut masalah keterbuka n informasi ataupun dalam hal penerapan management keter aan, informasi kepemilikan Perseroan yang akurat, jelas dan tepat waktu baik kepada share holders maupun stakeholder.
b.
Akuntabilitas Adanya keterbukaan informasi dalam bidang financial dalam hal ini ada dua pengendalian yang dilakukan oleh direksi dan komisaris. Direksi menjalankan operasional perusahaan, sedangkan omisaris melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan oleh Direksi, termasuk pengawasan keuangan. Sehingga sudah sepatutnya dalam suatu perseroan, Komisaris Independent mutlak diperluk n kehadirannya. Sehingga adanya jaminan tersedianya mekanisme, peran dan tanggung jawab jajaran manajemen yang professional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan ngan aktivitas operasional perseroan
d.
Responsibility Pertanggung jawaban perseroan baik kepada share holder maupun stakeholder dengan tidak merugikan kepentingan para share holders maupun anggota masyarakat secara luas. Yang ditekankan dalam UU ini perseroan haruslah berpegang pada hukum yang berla u.
24
e.
Fairness. Prinsip keadilan menjamin bahwa setiap keputusan dan k bijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepetingan baik itu pelanggan, share holders ataupun masyarakat luas. Selain itu prinsip keadilan ini tercermin dalam asal 53 ayat 2 “ Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan ke ada pemegangnya hak yang sama.” Pasal ini menunjukkan unsur fairness (non diskriminatif) antar pemegang saham dalam klasifikasi yang sama untuk memperoleh hakhaknya, seperti Hak untuk mengusulkan dilaksanakannya RUPS, hak untuk mengusulkan agenda tertentu dalam RUPS dan lain- lain.
Komponen dasar yang relevan dengan penerapan CSR secara ba k dapat dikelompokkan ke dalam 8 komponen utama. Komponen-komponen tersebut di antaranya adalah :
1. Tingkah laku bisnis etis, meliputi sifat adil dan jujur, standar kerja tinggi, melatih etis para pimpinan dan eksekutif. 2. Komitmen tinggi pada stakeholders, meliputi keuntungan untuk semua stakeholders , adanya inisiatif dan mewujudkan dialog. 3. Peduli masyarakat, meliputi membangun hubungan timbal alik, dan melibatkan masyarakat dalam operasi perusahaan . 4. Terhadap konsumen, melindungi hak-haknya, kualitas layanan, dan memberi informasi jujur . 5. Terhadap pekerja, meliputi membangun lingkungan kekeluargaan, tanggung jawab (accountable), upah yang wajar, komunikasi yang luwes, dan mengembangkan pekerja sebagai investasi secara kompetitif. 6. Untuk distributor: berbisnis secara adil. 7. Komitmen terhadap lingkungan, meliputi menjaga kualita dan komitmen terhadap pembangunan berkelan
ungan,
25
D. Pelaporan Indeks Publisitas pengungkapan Informasi CSR Penghargaan tingkat tinggi dan berjangka panjang serta bersifat e depan dari pelaksanaan CSR adalah keberlangsungan bisnis perusaha n atau yang biasa disebut Corporate Sustainability dan terlibat didalam pembangunan berkelanjutan atau disebut juga Sustainable Development. Kedua penghargaan ini akan diperoleh melalui kerja keras perusahaan yang berbentu visi, misi, nilai-nilai, strategi, dan program yang berwawasan CSR. Walaupun be um adanya standar baku ilmu akuntansi yang khusus mengatur atas pengungkapan program perusahaan berwawasan CSR, perusahaan bisnis berlomba-lomba mengemukaan program CSR mereka sebaik mungkin.
Menurut Kartini (2009) menyatakan
bahwa untuk mencapai level Corporate Sustainability perusahaan bisnis harus menerapkan praktik-praktik bisnis yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berikut akan disampaikan praktik Corporate Sustainability dalam masing-masing aspek yang lazim digunakan sebagai acuan pengungkapan program CSR perusahaan bisnis.
Tabel 2 .1 Praktik CS dari aspek Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Area Praktik dari Aspek Ekonomi
Area Praktik dari Aspek Sosial
Keamanan dan Dampak Perlindungan Melawan dari Produk Tindakan Kekerasan terhadap tenaga Kerja dan Penggunaan tenaga Kerja di bawah Umur
Area Praktik dari Aspek Lingkungan Proaktif Mendukung isu-isu Positif yang Berkenaan dengan isuisu Lingkungan
Perlakuan yang Fokus Kesempatan yang Sama Mengelola
Dampak
26
kepada Konsumen
untuk Semua Pekerja
Mengelola Pemasok Pelatihan secara Bertanggung Pengembangan Jawab Profesional
Resiko Lingkungan
dan Kinerja Lingkungan yang
Menjaga Privasi Data Hubungan Internal yang Pelanggan dan Pemasok Baik Kompensasi Karyawan Kesehatan Keamanan Kerja
di
dan Tempat
Berpartisipasi di dalam Kemitraan Global untuk Kesehatan Sponsoring Mendukung Pendidikan untuk Komunitas Khusus Sumber: Dwi Kartini, 2009. Corporate Sicoal Resposibilitty Transformasi Konsep Sustainability Manajement dan Implementasi di I esia, halaman 100-103
Sebagai manifestasi kepedulian ilmu akuntansi terhadap pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap stakeholder, International Standart Operation merancang suatu konsep yang brilian dan begitu visione yaitu ISO 26000, ISO tersebut mengantisipasi dari jauh-jauh hari bagaimana memperlakukan serta mengolah isu-isu yang akan beririskan antara profit, people , dan planet. Berdasarkan ISO 26000 yang diambil dari website www.iso.org
dan diolah
terdapat tujuh isu sentral beserta elemen yang menjadi bahasan dari sertifikasi peniptaan program CSR dan pengungkapannya dimasa depan, yakni:
27
a. Tata Kelola Organisasi
1) Struktur pengelolaan perusahaan 2) Audit Keuangan 3) Kebijakan hak saham dan deviden 4) Kode etik perusahaan b. Hak Asasi manusia 1) Nondiskriminasi dan perhatian pada kelompok rentan 2) Menghindari kerumitan 3) Hak-hak sipil dan politik 4) Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya 5) Hak-hak dasar pekerja c. Praktik Ketenagakerjaan
1) Kesempatan Kerja dan hubungan pekerjaan 2) Kondisi kerja dan jaminan sosial 3) Dialog dengan berbagai pihak 4) Kesehatan dan keamanan kerja 5) Pengembangan sumber daya manusia d. Lingkungan 1) Pencegahan polusi 2) Penggunaan sumber daya yang berkelanjutan 3) Adaptasi terhadap perubahan iklim 4) Perlindungan dan pemulihan lingkungan e. Praktik Operasional yang Adil
1) Anti korupsi 2) Keterlibatan yang bertanggungjawab dalam politik 3) Kompetisi yang adil 4) Promosi tanggung jawab sosial dalam rantai pemasok 5) Penghargaan atas property rights f. Konsumen
1) Praktik pemasaran, informasi dan kontrak yang adil 2) Penjagaan kesehatan dan keselamatan konsumen
28
3) Konsumsi yang berkelanjutan 4) Penjagaan data dan privasi konsumen 5) Pendidikan dan penyadaran g. Pembangunan Sosial dan Ekonomi Masyarakat.
1) Keterlibatan dimasyarakat 2) Penciptaan lapangan kerja 3) Pengembangan teknologi 4) Kekayaan dan pendapatan 5) Investasi yang bertanggungjawab 6) Pendidikan dan kebudayaan 7) Kesehatan 8) Peningkatan kapasitas Beberapa lembaga dan para ahli lain juga merumuskan kegiatan yang dapat dilakukan perusahaan sebagai bukti keterlibatan sosialnya. Mereka antara lain adalah : kantor Ernst & Ernst (1971), K.davis dan R.I
(1971), dan
Committe for Economic Development (1971) dalam buku Teori Akuntansi Sofyan Syafri Harahap (2006:363). Dimana dalam artikel nya penulis berusaha menggabungkannya dengan memperhatikan relevansinya dengan keadaan di tanah air. Berikut kegiatan perusahaan sebagai bukti keterlibatan sosialnya yang didalamnya terangkum dari item.
a.
Lingkungan Hidup:
1) Pengawasan terhadap efek polusi 2) Perbaikan pengrusakan alam, konservasi alam 3) Keindahan lingkungan 4) Pengurangan suara bising 5) Penggunaan tanah
29
6) Pengelolaan sampah dan air limbah 7) Riset dan pengembangan lingkungan 8) Kerja sama dengan pemerintah dan universitas 9) Pembangunan lokasi rekreasi. b.
Energi: 1) Konservasi energi yang dilakukan perusahaan 2) Penghematan energi dan proses produksi.
c.
Sumber Daya Manusia dan Pendidikan:
1) Keamanan dan kesehatan karyawan 2) Pendidikan karyawan 3) Kebetuhan keluarga dan rekrasi karyawan 4) Menambah dan memperluas hak-hak karyawan 5) Usaha untuk mendorong partisipasi 6) Perbaikan pensiun 7) Beasiswa 8) Bantuan pada sekolah 9) Membantu pendidikan tinggi 10) Riset dan pengembangan 11) Pengangkatan pegawai dari kelompok miskin, minoritas 12) Peningkatan karier karyawan
d.
Membantu Masyarakat Lingkungan:
1) Memanfaatkan tenaga ahli perusahaan dalam mangatasi masalah sosial di lingkungannya
2) Membangun klinik kesehatan 3) Sumbangan untuk kegiatan sosial masyara kat 4) Perbaikan perumahan desa 5) Bantuan dana dan perbaikan sarana pengangkutan. e.
Hubungan dengan Pemegang Saham:
1) Sifat keterbukaan direksi pada semua persero 2) Peningkatan pengungkapan direksi pada semua persero 3) Pengungkapan keterlibatan perusahaan dalam laporan keuangan
30
4) Pengungkapan keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial. f.
Hubungan dengan Pemerintah:
1) Menaati peraturan pemerintah 2) Membantu lembaga pemerintah sesuai dengan kemempuan perusahaan, membantu
secara
umum
usaha peningkatan
kesejahteraan
sosial
masyarakat 3) Meningkatkan produktivitas sektor informal. E. Stakeholder 1. Pengertian Stakeholder Stakeholder
dapat dinamakan sebagai pemangku
kepentingan
atau
merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan
terhadap perusahaan. Artinya stakeholder merupakan segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat, dan dukungannya diperlukan demi kesejahteraan serta kelangsungan hidup perusahaan. Pihak-pihak yang dapat dikatakan
sebagai stakeholder
jika
memiliki karakteristik
seperti yang
diungkapkan oleh Budimanta dkk, (2006) yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan. Menjaga kepentingan stakeholder haruslah menjadi kunci kekuatan dalam sebuah hubungan bisnis yang hebat, sikap cerdik dari manajemen perusahaan untuk bertindak jujur dan adil kepada stakeholder adalah sebuah tindakan hebat yang akan mengantar perusahaan bersama bisnisnya ke arah kinerja terhebat.
31
1. Penggolongan Stakeholder Dengan sudut yang berbeda, Post et., al., (2002: 10) d lam Prof. Dr. Dwi Kartini (2009). Stakeholder digolongkan menjadi dua jenis yaitu : a.
Stakeholder primer yang merupakan pihak di mana tanpa partisipasinya yang berkelanjutan organisasi tidak dapat bertahan. Contohnya adalah pemegang saham, investor, pekerja, pe anggan, dan pemasok. Suatu perusahaan atau organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem primer karena merupakan suatu rangkaian yang kompleks dan hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan yang mempunyai hak, tujuan, harapan, dan tanggung jawab yang berbeda.
b. Stakeholder sekunder didefinisikan sebagai pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, tapi mereka tidak terlibat dalam transaksi dengan perusahaan. Contohnya adalah media dan berbagai kelompok kepentingan tertentu. Perusahaan tidak bergantung pada kelompok ini untuk kelangsungan hidupnya, tapi mereka bisa mempengaruhi kinerja perusahaan dengan men ggu kelancaran bisnis perusahaan.
Dalam blog.unila.ac.id (2009) menyatakan bahwa dipandang dari s pengaruh perusahaan terdapat stakeholder yang berpengaruh secara langsung, yakni external stakeholder (pihak luar) dan internal stakeholder (pihak dalam) :
1) Internal stakeholder a) Karyawan Karyawan adalah orang-orang dalam organisasi atau perusahaan yang saling berinteraksi dan bekerjasama se ara sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan yang etapkan oleh perusahaan. Pengungkapan karyawan merefleksikan sudut pandang bahwa keberlangsungan keberhasilan perusahaan tergantung pada sumber daya manusia yang baik atau karyawan yang memiliki keahlian yang matang. Perusahaan harus mampu berupaya membina hubungan ketenagakerjaan secara profe ional,
32
dengan tetap mengutamakan prinsip kekeluargaan dan kode etik yang berlaku, penciptaan suasana kerja kondusif serta selalu berupaya memenuhi hak kepegawaian dan memberikan perlindungan sosial secara optimal sesuai dengan eraturan yang berlaku. Pengungkapan karyawan berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pekerja seperti upah, jam kerja, fasilitas, kondisi kerja, dan sebagainya .
b) Pemegang Saham dan Dewan Direksi Adalah dua bagian penting yang mengatur kegiatan atau jalannya roda perusahaan. Pengabdian dewan direksi perusahaan dan para pemegang saham (shareholder) terhadap keberlangsungan keberhasilan perusahaan adalah mutlak. Menciptakan hubungan yang harmonis di antara dua bagian tersebut adalah sebuah obsesi yang wajib diwujudkan perusahaan, dan harus menjadi komitmen untuk menjaga kepentingan dari para stakeholder lainnya dalam sebuah lingkaran bisnis yang harmonis dan seimbang. Melihat dari segi fungsi, shareholder dengan kekuatan RUPS (rapat umum pemegang saham) secara absolut menentukan eksistensi d i para manajemen perusahaan, dimana para pemegang saham memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi suatu perusahaan dengan hak suara yang dimilikinya sesuai dengan persentase saham ang dimiliki. Begitu pula dengan dewan direksi beserta manajemen bertindak sebagai motor penggerak perusahaan tersebut dijalankan.
2) External stakeholder a) Masyarakat dan konsumen Masyarakat digolongkan menjadi dua katagori, masyarakat sebagai konsumen, dan masyarakat di lingkungan sekitar pabrik. Masyarakat sebagai konsumen merupakan perorangan atau lembaga yang membelanjakan uang yang dimilikinya untuk barang atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan. Masyarakat sebagai konsumen seringkali melakukan protes terhadap hal-hal yang berkaitan dengan mutu produk sehubungan dengan kesehatan, keselamatan, dan kehalalan suatu produk bagi konsumennya. Sedangkan protes yang dilakukan masyaraka di sekitar pabrik biasanya berkaitan dengan kerusakan eko infrastruktur dan polusi yang disebabkan kegiatan operasional perusahaan sampai pencemaran lingkungan yang disebabkan limbah pabrik yang dihasilkan baik cair, padat, maupun udara.
33
b) Pemasok (Suplier) Pemasok adalah pihak lain yang membantu perusahaan untuk mendapatkan faktor produksi atau input untuk diolah menjadi keluaran atau output yang memiliki nilai tambah. c) Peme rintah Lembaga yang membuat undang-undang, kebijakan serta peraturan agar roda perekonomian suatu negara atau daerah dapat berjalan seperti yang telah direncanakan.
d) Pesaing Pesaing adalah perusahaan lain yang memiliki atau menghasilkan baik pr oduk maupun jasa yang sama dengan perusahaan. Semakin kuat pesaing kita maka dapat mengurangi omset perusahaan, sehingga perlu secara terus menerus melakukan pengembangan dan perbaikan untuk dapat mengu sai pasar. e) Lingkungan Lingkungan merupakan kesatuan ruang atas semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidu dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain. Pengungkapan tanggungjawab terhadap lingkungan merupakan penyediaan informasi meliputi setiap area akuntansi yang dapat dipengaruhi oleh respon perusahaan terhadap masalah yang mengancam tempat hidup, tempat kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam rangka mengukur ulang posisi perusahaan dalam lingkungan, mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan serta strategi untuk memperbaiki posisi tersebut dalam mengubah sistem manajemen untuk menjami perbaikan yang terus menerus dan manajemen yang efekti . Pengungkapan tanggungjawab terhadap lingkungan merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan d ri kegiatan ekonomi organisasi terhadap pihak yang berkep ingan. Hal tersebut memperluas tanggung jawab organisasi, di luar peran konvensionalnya untuk menyediakan pengungkapan finansialnya.
f) Pihak yang Berkepentingan Lain Memperhatikan lembaga atau organisasi lain yang berhubungan dengan bisnis yang dijalankan. Suatu kelompok atau pihak lain yang secara khusus melihat dan memperhatikan bentuk
34
pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap lingkungan atau masyarakat setempat maupun luas contohnya seperti kelompok sosial, kelompok pecinta alam, dan lain- lain.
F. Official Website Ridwan Sanjaya, Tommy Hendrawan (2008) mengartikan Website atau situs sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau g bungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringa n- jaringan halaman (hyperlink). Official Website merupakan sebuah situs resmi yang menyajikan sejumlah informasi mengenai profil perusahaan yang berisi data teks, gamb r dan grafik yang berhubungan dengan informasi perusahaan itu sendiri yang bersifat statis dimana kemungkinan untuk tidak berubah dan isi informasinya searah dari pemilik website. G.
Penelitian Terdahulu
1. Ati dan Ade (2008) melakukan penelitian tentang pengungkapan corporate social responsibility (CSR) pada official website perusahaan studi pada PT. Unilever Indonesia Tbk. Hasil dari penelitian ini hanya melakukan pengukuran indeks publisitasnya saja yaitu kuantitas informasi CSR yang disajikan pada official website perusahaan. Hasil dari penelitian pada PT. Unilever Indonesia Tbk. menyatakan bahwa perusahaan tersebut sudah
35
menyajikan pengungkapan CSR PT. Unilever Indonesia Tbk pada official website- nya. Pengungkapan yang dijabarkan mengenai tata kelola perusahaan dan pelaporan, kebijakan lingkungan, kebijakan sosial, dan pengukuran indeks publisitas CSR pada official website perusahaan PT. Unilever Indonesia Tbk.
2.
Emillia dan M. Fani (2006) melakukan penelitian tentang pengungkapan
tema-tema sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan terhadap reaksi investor. Penelitian ini ingin menguji apakah pengungkapan tema-tema sosial dan lingkungan (yang terdiri dari tema keterlibatan masyarakat, sumber daya manusia, lingkungan dan sumber daya fisik, serta roduk atau jasa) dalam laporan tahunan perusahaan berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap perubahan harga saham dan perdagangan saham.
il dari
penelitian ini adalah adanya pengaruh yang signif ikan ntara pengungkapan
tema-tema sosial dan lingkungan (yang terdiri dari tema keterlibatan masyarakat, sumber daya manusia, lingkungan dan sumber daya fisik, serta produk atau jasa) dalam laporan tahunan perusahaan ter
ap reaksi investor
(yang terdiri dari perubahan harga saham dan volume pe dagangan saham) bagi perusahaan yang masuk dalam kategori high profile.
3.
Ni Wayan Yuniasih dan Made Gede Wirakusuma (2008) melakukan
penelitian tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap
ai perusahaan
dengan pengungkapan corporate social responsibility dan good coorporate governance sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengungkapan corporate social responsibility (CSR) mampu memoderasi hubungan kinerja keuangan terhadap ni
perusahaan
36
manufaktur yang terdaftar di bursa efek Jakarta. Hasil dari penelitian ini adalah corporate social responsibility (CSR) sebagai variabael pemoderasi terbukti berpengaruh positif secara statistik pada hubungan return on asset dan nilai perusahaan atau dengan kata lain CSR merupak
variabel
pemoderasi dalam kaitannya dengan hubungan return on asset dan nilai perusahaan. Dari
penelitian-penelitian
pengungkapan
akuntansi
tersebut
dapat
pertanggungjawaban
disimpulkan sosial
masih
bahwa menjadi
permasalahan yang cukup serius dalam pengungkapan. Corporate social responsibility (CSR) menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan bukan
lagi sekedar kegiatan ekonomi, yang menciptakan profit demi kelangsungan usaha, tapi juga tanggung jawab sosial dan lingkungan serta terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Perwujudan perilaku corporate social responsibility dapat direfleksikan dalam tiga konsep seperti yang dikenal saat ini yaitu konsep 3P (planet, people , dan profit). Planet berarti bumi yang kita diami dan lingkungan yang ada di dalamnya. People berarti masyarakat, baik masyarakat di dalam perusahaan atau karyawan dan di se Dan profit berarti keuntungan yang diperoleh perusahaa
ar perusahaan. yang diperlukan
untuk keberlanjutan perusahaan. Maka ketika sebuah perusahaan telah menyosialisasikan
an CSR
kepada seluruh jajaran perusahaan, diharapkan setiap karyaw n dapat mengerti konsep CSR dengan benar, yaitu bagaimana ia bisa peduli pada
37
sosial dan lingkungannya. Ini dilakukan pada setiap aktivitas operasional perusahaan. Dan semua karyawan yang terlibat selalu berpikir konsep CSR dan
sustainable
development.
Kesadaran
tentang
pentingnya
mengimplementasikan CSR ini menjadi tren global seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip -prinsip hak azasi manusia (HAM).
