10
BAB II LANDASAN TEORI
A. Teori Keagenan (Agency Theory) Teori keagenan (Agency Theory) menjelaskan adanya konflik
antara
manajemen selaku agen dengan pemilik serta entitas lain dalam kontrak (misal kreditur) selaku prinsipal. Prinsipal ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas manajemen, yang terkait dengan investasi atau dananya dalam
perusahaan.
Hal
ini
dilakukan
dengan
meminta
laporan
pertanggungjawaban dari manajemen. Berdasarkan laporan tersebut, prinsipal dapat menilai kinerja manajemen. Tetapi yang sering terjadi adalah kecenderungan manajemen untuk melakukan suatu tindakan yang membuat laporannya kelihatan baik, sehingga kinerjanya dianggap baik. Untuk meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan membuat laporan keuangan yang dibuat manajemen lebih dapat dipercaya, maka diperlukan pengujian dan dalam hal itu pengujian tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga yaitu auditor independen. Teori keagenan digunakan untuk membantu auditor sebagai pihak ketiga dalam memahami konflik kepentingan yang dapat muncul antara principal dan agen. Principal selaku investor bekerjasama dan menandatangani kontrak kerja dengan agen atau manajemen perusahaan untuk menginvestasikan keuangan mereka. Dengan adanya auditor yang independen diharapkan tidak terjadi kecurangan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Sekaligus 10
11
dapat mengevaluasi kinerja agen sehingga akan menghasilkan sistem informasi yang relevan yang berguna bagi investor, kreditor dalam mengevaluasi keputusan rasional untuk investasi. B. Audit 1. Pengertian Audit Menurut Arens dalam bukunya Auditing Assurance Service – An Integrated Approach- An Indonesia Adaptation (2011 : 1), auditing adalah: Pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilaksanakan oleh seorang yang kompeten dan independen. Menurut Sukrisno, dalam bukunya Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik (2012 : 4), pengertian auditing adalah : Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang Independen, terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Secara umum pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa audit adalah proses secara sistematis yang dilakukan oleh orang berkompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
12
2. Jenis – Jenis Audit Menurut Arens (2011: 16) Akuntan publik melakukan tiga jenis utama aktivitas audit, sebagai berikut: a. Audit Operasional Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Dalam audit operasional, review atau penelaahan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lalin di mana auditor menguasainya. b. Audit Ketaatan Audit ketaatan (compliance audit) dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yag diaudit telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang dtetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. c. Audit Laporan Keuangan Audit laporan keuangan (financial statement audit) dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu.
13
3. Jenis – Jenis Auditor Menurut Arens ( 2011:19 ) ada beberapa jenis auditor yang berpraktik. Jenis yang paling umum adalah: a.
Kantor Akuntan Publik Kantor akuntan publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi nonkomersial yang lebih kecil.
b.
Auditor Internal Pemerintah Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani kebutuhan pemerintah.
c.
Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan Konstitusi Indonesia.
d.
Auditor Pajak Direktorat
Jendral
(Ditjen)
Pajak
bertanggung
jawab
untuk
memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor pajak.
14
e.
Auditor Internal Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK mengaudit untuk DPR.
4. Jasa Yang Diberikan dan Jasa Lainnya Menurut Arens (2011:10), terdapat beberapa jasa yang diberikan audit dan jasa lainnya, diantaranya yaitu: a. Jasa Assurance Jasa assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Jasa semacam ini dianggap penting karena penyedia jasa assurance bersifat independen dan dianggap tidak bias berkenaan dengan informasi yang diperiksa. Individuindividu yang bertanggung jawab membuat keputusan bisnis memerlukan jasa assurance untuk membantu meningkatkan keandalan dan relevansi informasi yang digunakan sebagai dasar keputusannya. b. Jasa Atestasi Jasa atestasi adalah jenis jasa assurance dimana KAP mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lain. Jasa atestasi dibagi menjadi lima kategori: 1.
Audit atas laporan keuangan historis.
2.
Atestasi mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan.
3.
Telaah (review) laporan keuangan historis.
4.
Jasa atestasi mengenai teknologi informasi.
15
5.
Jasa
atestasi
lain
yang
dapat
diterapkan
pada
berbagai
permasalahan. c.
Jasa Assurance Lainnya Sebagian besar jasa assurance lain yang diberikan akuntan publik tidak memenuhi defiinisi jasa atestasi, tetapi akuntan tetap harus independen dan harus memberikan kepastian tentang informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Jasa-jasa assurance ini berbeda dengan jasa atestasi karena akuntan publik tidak diharuskan mengeluarkan laporan tertulis, dan kepastian itu tidak harus mengenai reabilitas asersi pihak lain tentang ketaatan pada kriteria tertentu. Penugasan jasa assurance lain ini berfokus pada peningkatan mutu informasi bagi pengambil keputusan, sama seperti jasa atestasi. Kantor akuntan publik (KAP) menghadapi ajang persaingan yang lebih luas di pasar jasa-jasa assurance lain ini. Audit dan beberapa jenis jasa atestasi memang oleh peraturan dibatasi hanya untuk akuntan yang berlisensi, tetapi pasar untuk bentuk assurance lainnya terbuka bagi pesaing non-akuntan.
d. Jasa-Jasa Non-Assurance yang Diberikan Akuntan Publik KAP melakukan berbagai jasa lain yang umumnya berada di luar lingkup jasa assurance. Tiga contoh yang spesifik adalah: 1.
Jasa akuntansi dan pembukuan
2.
Jasa pajak
3.
Jasa konsultasi manajemen
16
C. Independensi 1. Pengertian Independensi Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh orang lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga
dapat
diartikan
adanya
kejujuran
dalam
diri
auditor
dalam
mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapat. Dalam SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) (2011: 220) , memuat bahwa: Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena Auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Auditor mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi kepada kreditur dan pihak lain. Menurut Arens ( 2011 : 74 ), pengertian independensi yaitu:
Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penerbitan laporan audit. Independensi merupakan salah satu karakteristik terpenting bagi auditor dan merupakan dasar prinsip integritas dan objektivitas.
17
2. Jenis Independensi Menurut Sukrisno Agoes (2012 : 34), pengertian independensi bagi akuntan publik ( external audit) dan internal audit ada tiga jenis independensi: a.
Independent In Appearance (independensi dilihat dari penampilannya di struktur organisasi perusahaan). In appearance, akuntan publik adalah independen karena merupakan pihak di luar perusahaan sedangkan internal auditor tidak independen karena merupakan pegawai perusahaan.
b.
Independent
In
Fact
(Independensi
dalam
kenyataannya/dalam
menjalankan tugasnya). In-Fact, akuntan publik seharusnya independen, sepanjang dalam menjalankan tugasnya memberikan jasa profesional, bisa menjaga integritas dan selalu mentaati kode etik, profesi akuntan publik dan standar profesional akuntan publik. In fact, internal auditor bisa independen jika dalam menjalankan tugasnya selalu mematuhi kode etik internal auditor dan professional practise framework of internal auditor, jika tidak demikian internal auditor in fact tidak independen. c.
Independent In Mind (Independensi dalam pikiran) misalnya seorang auditor mendapatkan temuan audit yang memiliki indikasi pelanggaran atau korupsi atau yang memerlukan audit adjustment yang material. Kemudian dia berpikir untuk menggunakan audit findings tersebut untuk memeras auditee. Walaupun baru dipikiran, belum dilaksanakan, in mind auditor sudah kehilangan independensinya. Hal ini berlaku baik untuk akuntan publik maupun internal auditor.
18
Kode Etik Akuntan Publik menyebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Sebagian besar persyaratan independensi IAPI sesuai dengan persyaratan independensi Bapepam – LK. Namun karena kode etik tersebut cenderung bersifat principle-based maka kode etik IAPI dan Bapepam-LK saling melengkapi satu sama lain, sehingga memberikan panduan yang bermanfaat bagi para auditor. Persyaratan umum bagi independensi auditor melarang para auditor untuk terlibat dalam aktivitas audit di suatu entitas bilamana terdapat konflik kepentingan yang belum terselesaikan terkait dengan entitas tersebut. Mengabaikan konflik kepentingan bukan merupakan alasan yang dapat diterima. KAP diharuskan untuk memiliki sistem pengendalian mutu dan menerapkannya, sehingga akan menjadikan auditor waspada terhadap adanya konflik kepentingan maupun potensi konflik kepentingan yang mungkin muncul. Auditor tidak hanya diharuskan untuk menjaga sikap mental independen dalam menjalankan tanggung jawabnya, namun juga penting bagi para pengguna
laporan
independensi
keuangan
auditor.
Kedua
untuk unsur
memiliki
kepercayaan
independensi
ini
terhadap
sering
kali
diidentifikasikan sebagai independen dalam fakta atau independen dalam pikiran, dan independen dalam penampilan. Independen dalam fakta muncul
19
ketika auditor secara nyata menjaga sikap objektif selama melakukan audit. Independen dalam penampilan merupakan interpretasi orang lain terhadap independensi auditor tersebut. Kesimpulan mengenai pentingnya independensi akuntan publik sebagai berikut : a.
Independensi merupakan syarat yang sangat penting bagi profesi akuntan publik untuk memulai kewajaran informasi yang disajikan oleh manajemen kepada pemakai informasi.
b.
Independensi diperlukan oleh akuntan publik untuk memperoleh kepercayaan dari klien dan masyarakaat, khususnya para pemakai laporan keuangan.
c.
Independensi diperoleh agar dapat menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen.
d.
Jika akuntan publik tidak independen maka pendapat yang dia berikan tidak mempunyai arti atau tidak mempunyai nilai.
e.
Independensi merupakan martabat penting akuntan publik yang secara berkesinambungan perlu dipertahankan. Dari berbagai pendapat mengenai independensi di atas, terdapat satu
kesepakatan bahwa independensi merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh auditor. Terdapat berbagai jenis independensi, tetapi dapat disimpulkan bahwa independensi yang dapat dinilai hanyalah independensi yang kelihatan. Dan penilaian terhadap independensi yang kelihatan ini selalu berkaitan dengan hubungan yang dapat dilihat serta diamati antara auditor dan kliennya.
20
Pada penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa seorang auditor yang memiliki sikap independensi yang baik diantaranya: (1) bebas dari pengaruh dan tidak dikendalikan pihak lain, (2) tidak mempunyai hubungan dengan klien seperti hubungan sosial, kekeluargaan, atau hubungan lainnya, (3) tidak terlibat dalam pertentangan kepentingan dengan pihak yang di auditnya, (4) memiliki sikap netral dan tidak bias, (5) auditor memiliki hubungan kerjasama ataupun memegang investasi bisnis dengan perusahaan yang diauditnya. D. Pengalaman Audit Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan pertambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Suatu pembelajaran juga mencakup perubahaan yang relatif tepat dari perilaku yang diakibatkan pengalaman, pemahaman dan praktek (Knoers & Haditono, 1999 dalam Asih, 2006). Dalam SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik), SA Seksi 210, PSA No.04, menyebutkan bahwa: Auditor harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Marinus (1997) dalam Herliansya (2006) menyatakan bahwa secara spesifik pengalaman dapat diukur dengan rentang waktu yang telah digunakan terhadap suatu pekerjaan atau tugas (job). Purnamasari (2005) dalam Asih (2006) memberikan kesimpulan bahwa seorang karyawan yang memiliki
21
pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya: 1) mendeteksi kesalahan, 2) memahami kesalahan dan 3) mencari penyebab munculnya kesalahan. Johnstone et al. (2002) dalam Brown (2003) menemukan sebuah studi yang memberikan bukti bahwa auditor berpengalaman bekerja lebih baik karena mereka memiliki dasar pengetahuan yang lebih besar untuk menarik dari dan lebih mahir mengorganisir pengetahuan mereka. Keunggulan tersebut bermanfaat bagi pengembangan keahlian. Berbagai macam pengalaman yang dimiliki individu akan mempengaruhi pelaksanakan suatu tugas. Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui beberapa hal, diantaranya: (1) apakah seorang auditor yang mengaudit kliennya lebih dari 3 tahun akan memiliki skeptisisme yang lebih tinggi, (2) apakah dengan banyaknya klien yang telah di audit akan mempengaruhi sikap skeptisisme profesional audit dalam ketepatan pemberian opini audit, (3) apakah kemampuan auditor dalam melakukan pengauditan dapat tercermin dari banyaknya pengalaman yang dimiliki, (4) apakah jumlah klien yang banyak tidak mempengaruhi sikap skeptisisme profesional audit dalam ketepatan pemberian opini auditor, (5) Pengalaman tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam penyelesaian audit. E. Fee Audit DeAngelo dalam Halim (2005) menyatakan bahwa fee audit merupakan pendapatan yang besarnya bervariasi karena tergantung dari beberapa faktor dalam penugasan audit seperti, ukuran perusahaan klien, kompleksitas jasa
22
audit yang dihadapi auditor, risiko audit yang dihadapi auditor dari klien serta nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan jasa audit. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 pada tanggal 2 Juli 2008 tentang Kebijakan Penentuan Fee Audit. Dalam bagian Lampiran 1 dijelaskan bahwa panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang menjalankan praktik sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam menetapkan imbalan jasa yang wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku. Imbalan jasa yang terlalu rendah dari yang dikenakan oleh auditor atau akuntan pendahulu atau dianjurkan oleh auditor atau akuntan lain, akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar profesional yang berlaku. Dalam menetapkan imbalan jasa (fee) audit, Akuntan Publik harus memperhatikan tahapan-tahapan pekerjaan audit, sebagai berikut : 1.
Tahap perencanaan audit antara lain : pendahuluan perencanaan, pemahaman bisnis klien, pemahaman proses akuntansi, pemahaman struktur pengendalian internal, penetapan risiko pengendalian, melakukan analisis awal, menentukan tingkat materialitas, membuat program audit, risk assessment atas akun, dan fraud discussion dengan management.
23
2.
Tahap pelaksanaan audit antara lain : pengujian pengendalian internal, pengujian substantif transaksi, prosedur analitis, dan pengujian detail transaksi.
3.
Tahap pelaporan antara lain : review kewajiban kontijensi, review atas kejadian setelah tanggal neraca, pengujian bukti final, evaluasi dan kesimpulan, komunikasi dengan klien, penerbitan laporan audit, dan capital commitment. Dalam hal imbalan jasa tidak dikaitkan dengan banyaknya waktu
pengerjaan, Anggota harus menyampaikan Surat Perikatan (Engagement Letter) yang setidaknya memuat : (1) tujuan, lingkup pekerjaan serta pendekatan dan metodologinya; dan (2) basis penetapan dan besaran imbalan jasa (atau estimasi besaran imbalan jasa) serta cara dan/atau termin pembayarannya. Anggota diharuskan agar selalu : (1) memelihara dokumentasi lengkap mengenai basis pengenaan imbalan jasa yang disepakati; dan (2) menjaga agar basis pengenaan imbal jasa yang disepakati konsisten dengan praktek yang lazim berlaku. Dalam melakukan negoisasi mengenai jasa profesional yang diberikan, praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai. Fakta terjadinya jumlah imbalan jasa profesional yang diusulkan oleh Praktisi yang satu lebih rendah dari Praktisi yang lain bukan merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Namun demikian, ancaman terhadap
24
kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat saja terjadi dari besaran imbalan jasa profesional yang diusulkan. Sebagai contoh, ancaman kepentingan pribadi terhadap kompetensi serta sikap kecermatan dan kehatihatian profesional dapat terjadi ketika besaran imbalan jasa profesional yang diusulkan sedemikian rendahnya, sehingga dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perikatan dengan baik berdasarkan standar teknis dan standar profesi yang berlaku. Signifikan ancaman akan tergantung dari beberapa faktor, seperti besaran imbalan jasa profesional yang diusulkan, serta jenis dan lingkup jasa profesional yang diberikan. Sehubungan dengan potensi ancaman tersebut, pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain: 1. Membuat klien menyadari persyaratan dan kondisi perikatan, terutama dasar penentuan besaran imbalan jasa profesional, serta jenis dan lingkup jasa profesional yang diberikan. 2. Mengalokasikan waktu yang memadai dan menggunakan staf yang kompeten dalam perikatan tersebut. Imbalan jasa profesional yang bersifat kontijen telah digunakan secara luas untuk jasa profesional tertentu selain jasa assurance. Namun demikian, dalam situasi tertentu imbalan jasa profesional yang bersifat kontijen dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi,
25
yaitu ancaman kepentingan pribadi terhadap objektivitas. Signifikan ancaman tersebut akan tergantung dari beberapa faktor sebagai berikut: 1.
Sifat perikatan.
2.
Rentang besaran imbalan jasa profesional yang dimungkinkan.
3.
Dasar penetapan besaran imbalan jasa profesional.
4.
Ada tidaknya penelahaan hasil pekerjaan oleh pihak ketiga yang independen. Signifikan setiap ancaman harus dievaluasi dan, jika ancaman tersebut
merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain: 1.
Perjanjian tertulis dengan klien yang dibuat di muka mengenai dasar penentuan imbalan jasa profesional.
2.
Pengungkapan kepada pihak pengguna hasil pekerjaan Praktisi mengenai dasar penentuan imbalan jasa profesional.
3.
Kebijakan dan prosedur pengendalian mutu.
4.
Penelaahan oleh pihak ketiga yang objektif terhadap hasil pekerjaan Praktisi.
26
Dalam situasi tertentu, seorang praktisi dapat menerima imbalan jasa profesional rujukan atau komisi (referral fee) yang terkait dengan diterimanya suatu perikatan. Setiap praktisi tidak boleh membayar atau menerima imbalan jasa profesional rujukan atau komisi, kecuali jika Praktisi telah menerapkan pencegahan yang tepat untuk mengurangi ancaman atau menguranginya ketingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain: 1.
Mengungkapkan kepada klien mengenai perjanjian pembayaran atau penerimaan imbalan jasa professional rujukan kepada Praktisi lain atau suatu perikatan.
2.
Memperoleh persetujuan di muka dari klien mengenai penerimaan komisi dari pihak ketiga atas penjualan barang atau jasa kepada klien. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui beberapa hal : (1) apakah
auditor tidak menerima fee lain selain fee audit, (2) apakah besarnya audit fee yang auditor terima akan mempengaruhi auditor dalam melaporkan kesalahan klien, (3) apakah auditor memberikan jasa sesuai dengan standar profesional akuntan publik yang berlaku, (4) apakah audit fee yang lebih tinggi akan merencanakan audit kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan audi fee yang lebih kecil, (5) apakah audit fee dari suatu klien merupakan sebagian besar dari total pendapatan suatu kantor akuntan maka dapat merusak independensi akuntan publik.
27
F. Kualitas Audit Istilah kualitas audit mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit yang dimaksud terjadi jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material (no material misstatements) atau kecurangan (fraud) dalam laporan keuangan audit. Menurut Deangelo (2004 : 44) kualitas audit diartikan sebagai : “Gabungan probabilitas seorang auditior untuk dapat menemukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam laporan keuangan klien.” Wooten (2003) telah mengembangkan model kualitas audit dari membangun teori dan penelitian empiris yang ada. Model yang disajikan oleh Wooten dalam penelitian ini dijadikan sebagai indikator untuk kualitas audit, yaitu (1) deteksi salah saji, (2) kesesuaian dengan SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) , (3) kepatuhan terhadap SOP (Standar Operasi Prosedur), (4) risiko audit, (5) prinsip kehati-hatian, (6) proses pengendalian atas pekerjaan oleh supervisor, dan (7) perhatian yang diberikan oleh manajer atau partner. Widagdo (2002) melakukan penelitian tentang atribut – atribut kualitas auditor oleh kantor akuntan publik yang mempunyai pengaruh terhadap kepuasan klien. Terdapat 12 (dua belas) atribut yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : (1) pengalaman melakukan audit, (2) memahami industri klien, (3) responsif atas kebutuhan klien, (4) taat pada standar umum, (5) independensi, (6) sikap hati-hati, (7) komitmen terhadap kualitas audit, (8) keterlibatan pimpinan KAP, (9) melakukan pekerjaan lapangan dengan tepat,
28
(10) keterlibatan komite audit, (11) standar etika yang tinggi, dan (12) tidak mudah percaya. Dari pengertian tentang kualitas audit di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan (probability) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan penugasan audit secara individual, standar pengendalian mutu berkaitan dengan pelaksanaan praktik audit kantor akuntan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu, standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan standar pengendalian mutu berhubungan satu sama lain, dan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang diterapkan oleh kantor akuntan publik berpengaruh terhadap pelaksanaan penugasan audit secara individual dan pelaksanaan praktik audit kantor akuntan publik secara keseluruhan. Sistem pengendalian mutu didalam KAP mencakup struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan KAP untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan SPAP. Sistem pengendalian mutu harus komprehensif dan harus dirancang selaras dengan struktur organisasi, kebijakan, dan sifat praktik KAP.
29
Setiap sistem pengendalian mutu memiliki keterbatasan bawaan yang dapat berpengaruh terhadap efektivitasnya. Perbedaan kinerja antarstaf dan pemahaman persyaratan profesional, dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP, yang kemudian mempengaruhi efektivitas sistem tersebut. Sistem pengendalian mutu KAP harus dapat memberikan keyakinan memadai bahwa dari perikatan suatu KAP yang dilaksanakan oleh kantor cabang, kantor afiliasi atau kantor koresponden telah dilaksanakan sesuai dengan SPAP. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menggunakan 10 atribut dalam penelitian ini yaitu: (1) menjadikan SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan laporan, (2) tidak mudah percaya terhadap pertanyaan klien, (3) mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup, (4) independensi, (5) berhati-hati dalam mengambil keputusan, (6) Menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dengan efektif, (7) Mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan (KKP), (8) Melaksanakan perencanaan dan koordinasi audit, (9) Mengungkapkan seluruh kecurangan (fraud) yang terdapat di laporan keuangan klien, (10) standar etika yang tinggi. G. Penelitian Terdahulu Telah banyak peneliti yang telah melakukan penelitian untuk melihat bagaimana pengaruh terhadap kualitas audit. Hasil dari beberapa penelitian sebelumnya tersebut akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan
30
dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut: Tabel 2.1 Matriks Ringkasan Penelitian Terdahulu Nama
Judul Penelitian
Peneliti
Variabel
Hasil Penelitian
Penelitian
Eunike Cristina Elfarini (2007)
Pengaruh Kompetensi Dependen: dan Independensi Kualitas Audit. Auditor Terhadap Independen: Kualitas Auditor. Kompetensi dan Independensi.
Kompetensi dan independensi secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
Sukriah dkk (2009)
Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan.
Dependen : Kualitas hasil pemeriksaan.
Pengalaman kerja obyektifitas dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
Pengaruh keahlian, independensi, kecermatan professional dan kepatuhan pada kode etik terhadap kualitas auditor pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
Dependen: Dependen: Kualitas Auditor.
Haslinda Lubis (2009)
Independen : Pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas dan kompetensi.
Independensi, pengalaman, due Keahlian, independensi, kecermatan profesional, dan kepatuhan pada kode etik secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit.
Independen: Keahlian, Independensi, Kecermatan Profesional, dan Keahlian, independensi, Kepatuhan pada kecermatan profesional, dan kepatuhan pada Kode etik. kode etik secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit, tetapi
31
yang memiliki pengaruh terbesar terhadap kualitas audit adalah independensi. Elisa dan Pengaruh Icuk Independensi, (2010) Pengalaman, Due Profesional Care dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit.
Dependen: Kualitas audit.
Abdul Somad (2012)
Dependen : Independensi, Kualitas Audit kecermatan profesional, kepatuhan pada kode Independen: etik, dan fee audit Independensi, secara simultan kecermatan berpengaruh terhadap profesional, kualitas audit. kepatuhan pada Kecermatan profesional, kode etik, dan kepatuhan pada kode fee audit. etik berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit, sedangkan independensi dan fee audit tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit.
Pengaruh Independensi, kecermatan profesional, kepatuhan pada kode etik, dan fee audit, terhadap kualitas audit pada KAP di Jakarta.
Profesional care dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh Independen: terhadap kualitas audit. Independensi,Pe Independensi, due ngalaman, Due profesional care dan Profesional Care akuntabilitas secara dan parsial berpengaruh Akuntabilitas. terhadap kualitas audit, sedangkan pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Independensi merupakan variabel yang dominan terhadap kualitas audit.
32
2.3
Kerangka Pemikiran Untuk memudahkan analisis dan menguji hipotesis, maka dapat
digambarkan dalam suatu bagan kerangka berpikir yang disajikan pada gambar 2.1 sebagai berikut : Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis Variabel Independen
Variabel Dependen
Independensi (X1)
(+)
Pengalaman Kerja
(+) Kulitas Audit (Y)
(X2) (+) Fee Audit (X3)
Independensi, Pengalaman Kerja, Fee Audit. (X1, X2, X3)
Pengaruh Secara Bersama – sama
