BAB II LANDASAN TEORI II.1 Landasan Teori Bank II.1.1 Pengertian Bank Umumnya masyarakat mengenal bank sebagai badan usaha yang bertugas untuk menghimpun dana, mengelol dan menyalurkannya kepada masyarakat pengguna jasa bank. Secara terminologi istilah “Bank” berasal dari bahasa italy “banca” yang berarti “bence” yaitu suatu bangku tempat duduk yang biasa digunakan oleh para bankir italy di halaman pasar pada saar memberikan pinjaman-pinjaman. Pengertian bank menutur undang-undang RI NO.7 tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang NO 10 tahun 1998 menyebutlan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Menurut Kasmir (2002:11) menjelaskan pengertian bank dari sudut pandang yang yang sederhana “lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan meyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”. Menurut Ajuha yang dikutip dalam Hasibuan (2004:2) memberi pendapat bahwa “Bank menyalurkan modal dari merekan yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk
7
keuntungan masyarakat. Bank juga berarti saluran untuk menginvestasikan tabungan secara aman dan dengan tingkat suku bunga yang menarik”. Dari berbagai pendapat yang dikemukakan diatas ada sedikit persamaan yang dapat disimpulkan bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat atau juga dapat dikatakan sebagai lembaga perantara antara pihak yang berlebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Jadi dapat dismpulkaan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama: 1. Menghimpun dana 2. Menyalurkan dana 3. Memberikan jasa bank lainnya. II.1.2 Asas, Fungsi dan Tujuan Bank Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanaya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam penjelasan pasal 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dinyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas 8
nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, hal tersebut ditegaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. II.1.3 Sumber Dana Perbankan Menurut Kasmir (2007:46) sumber dana bank diperoleh dari: a. Dana yang bersumber dari Bank itu sendiri. Sumber dana ini merupakan dana dari modal sendiri, maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. b. Dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito. c. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya. 1) Dana yang bersumber dari lembaga lainnya merupakan sumber dana Bank jika kesulitan dalam pencairan sumber dana yang diperoleh dari Bank itu sendiri maupun dari masyarakat luas. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari: 2) Bantuan likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. 3) Pinjaman antar bank (call money), biasanya pinjaman ini diberikan kepada Bank-Bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring. 4) Pinjaman dari Bank-Bank luar negeri. 5) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan Surat Berharga Pasar Uang kemudian diperjual belikan
9
kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.
II.1.4 Jenis Bank dan Kegiatan Usaha Bank Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, perbankan menurut jenisnya terdiri dari: a. Bank Umum Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. b. Bank Perkreditan Rakyat Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jenis Bank dilihat dari segi kepemilikanya menurut Kasmir (2008:36) , maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya tersebut sebagai berikut: a. Bank Milik Pemerintah Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki pemerintah pula. b. Bank Milik Swasta Nasional
10
Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta. c. Bank Milik Koperasi Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. d. Bank Milik Asing Bank jenis ini merupkan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. e. Bank Milik Campuran Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Dilihat dari segi status, maksudnya adalah dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayananya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. Bank devisa Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya 11
transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, pembukuan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.
b. Bank non Devisa Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batasbatas negara. Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik jual maupun beli terbagi dalam dua kelompok a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Bank konvensional merupakan bank yang penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa. Balas jasa yang diterima oleh bank atas penyaluran dana kepada masyarakat, maupun balas jasa yang dibayar oleh bank kepada masyarakat atas penghimpunan dana. Disamping itu untuk mendapatkan keuntungan dari pelayanan jasanya, bank konvensional akan membebankan fee kepada nasabahnya. b. Bank Syariah Bank syariah merupakan bank yang kegitannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah, maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara
12
nasabah dan bank. Perjanjian tersebut didasarkan pada hukum syariah baik perjanjian yang dilakukan bank dengan nasabah dalam penghimpunan dana, maupun penyalurannya. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad tersebut. II.1. 5 Kegiatan Usaha Bank Kegiatan usaha bank umum berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan meliputi: a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. b. Memberikan kredit. c. Menerbitkan surat pengakuan hutang. d. Membeli, menjual atau menjamin risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah. f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya. g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
13
i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. m. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
II.2 KREDIT II.2.1 Pengertian Kredit Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu, dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang dijanjikan. Apa yang dijanjikan itu dapat berupa uang, barang, atau jasa. Pengertian kredit menurut Undang-Undang No.10 tentang Perbankan (Republik Indonesia. 1998), yaitu “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang 14
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” Pengertian kredit menurutu Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia atau PAPI, yaitu “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”. Termasuk dalam pengertian yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama, kredit dalam restrukturisasi, dan pembelian surat berharga debitur yang dilengkapi dengan Note Purchase Agreement (NPA). II.2.2 Jenis-Jenis Kredit Kredit terdiri dari beberapa jenis, adapun jenis-jenis kredit menurut kasmir (2008 : 105) adalah: Dilihat dari segi kegunaan terdiri atas kegunaan kredit investasi dan kredit modal kerja, yaitu: a.
Kredit investasi adalah kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha baru dimana masa pemakian relatif lebih lama dan biasanya kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
b.
Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dan operasionalnya.
15
Dilihat dari segi tujuan, kredit terdiri atas kredit produktif, kredit konsumtif dan kredit perdagangan. a.
Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan uasaha atau produksi atau investasi.
b.
Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.
c.
Kredit perdagangan adalah kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan
yang
pembayrannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Dilihat dari segi jangka waktu, kredit terdiri atas kredit jangka pendek, jangka menengah dan kredit jangka panjang. a.
Kredit jangka pendek adalah kredit yang memiliki jangka wakty kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
b.
Kredit jangka menengah adalah jangka waktunya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 2 tahun, dapat diberikan untuk modal kerja.
c.
Kredit jangka panjang adalah kredit yang masa pengembaliaanya yaitu 3 tahun atau 5 tahun.
Dilihat dari segi jaminan, kredit terdiri atas kredit dengan jamina dan kredit tanpa jaminan. Dilihat dari sektor usaha, kredit terdiri atas kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, kredit pendidikan, kredit profesi, kredit perumahan, dan sektor-sektor usaha lainnya.
16
II.2.3 Prinsip-Prinsip Kredit Dalam melakukan penilaian kriteria-ktiteria serta aspek penilaianya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Standar yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat dikenal adanya prinsip 5C, kelima prinsip ini yaitu: 1.
Kepribadian (Chracter) merupakan sifat yang terdapat pada diri peminjam (debitur). Peminjam adalah yang paling utama, catatan mengenai masa lampau peminjam merupakan
ukuran
bagi
penampilannya
dikemudian
hari
jika
mempertimbangkan kreditnya. Ada beberapa hal yang dibahas mengenai kepribadian calon debitur yaitu: a.
Riwayat calon debitur yang membahas latar belakang uasaha dan pengalaman usaha yang akan memberikan gambaran kepada bank mengenai prospek pencapaian usaha di masa yang akan datang.
b.
Hubungan calon debitur dengan bank lain, apakah calon debitur pernah melakukan tindakan wanprestrasi terhadap bank.
c.
Hubungan calon debitur dengan bank pemberi kredit apakah debitur sudah pernah meminjam, apakah calon debitur adalaha nasabah lama atau baru.
d.
Reputasi calon debitur dalam dunia usaha juga merupakan karakter dari calon debitur apakaha mematuhi aturan-aturan yang ada dalam dunia usaha.
17
2.
Kemampuan (Capacity) Kemampuan merupakan penilaian terhadap calon debitur mengenai kemampuan calon debitur dalam melunasi peminjamannya dari usaha yang dilakukannya atau kegiatan usahanya yang akan dbiayai dari kredit bank. Kemampuan merupakan ukuran terhadap kekayaan dan pendapatan debitur di masa lampau, dan akan datang yang dikaitkan dengan kemampuan debitur dalam melunasi kewajibannya.
3.
Modal (capital) Modal merupakan jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki debitur ketika mengajukan permohonan kredit. Penilaian modal terhadap debitur tidak hanya dilihat dari besar kecilnya modal, namun bagaimana modal tersebut digunakan oleh debitur, cukuplah modal yang ada dalam menjalankan uasahanya. Oleh karena itu debitur harus menggunakan modal dengan baik dan benar.
4.
Jaminan (collateral) Merupakan jaminan yang diberikan oleh debitur baik bersifat fisik maupun nonfisik. Nilai jaminan ini sebaiknya melebihi jumlah kredit ini diperlukan agar kredit maupun dari barang jaminan yang dicairkan apabila pemohon kredit tidak mampu mngembalikan pinjaman kreditnya. Dalam tahap analisa kredit, jaminan kredit memegang peranan penting oleh karena itu bank harus teliti dalam barang-barang yang dijaminkan kepada bank. Pihak bank juga harus mengerti nilai jaminan sevara yuridis serta persyaratan ekonomis suatu jaminan kredit, syarat- syarat ekonomis jaminan yaitu: a. Jaminan harus mempunyai nilai ekonomis pasar
18
b. Nilai jaminan kredit harus lebih besar daripada plafond kreditnya c. Marketability, yaitu jaminan harus mempunyai pasaran yang cukup luas atau mudah dijual. d. Ascertainability of value, yaitu jaminan kredit yang diajukan oleh debitur harus mempunyai standar harga tertentu (harga pasar) e. Transferable, yaitu jaminan kredit yang diajukan debitur harus mudah dipindahtangankan baik scera fisik maupun secara hukum. 5.
Kondisi Ekonomi (Condition Of Economy) Merupakan keadaan perekonomian secara keseluruhan. Dalam hal ini kondisi ekonomi pada saktor usaga si pemohon kredit perlu untuk diteliti sehingga bantuan kredit yang akan diberikan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usahanya.
II.2.4 Aspek-Aspek dalam Penilaian Kredit Di samping menggunakan prinsip 5C, menurut Kasmir (2008:111) maka penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian dengan seluruh aspek yang dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang. Aspek-aspek yang dinilai antara lain sebagai berikut: 1.
Aspek yuridis/Hukum Yang dinilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izinizin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa-siapa
19
pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti keabsahannya adalah seperti: -
Surat Izin Industri
-
Surat Izin Usaha Perdagangan
-
NPWP
-
Serta hal-hal yang dianggap penting lainnya.
2.
Aspek Pemasaran Yang dinilai dalam aspek ini adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang prospeknya bagaimana. Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah: -
Pemasaran produknya minimal tiga bulam yang lalu atau tiga tahun yang lalu.
-
Rencana penjualan dan produksi minimal tiga bulan atau tiga tahun yang akan datang.
3.
Prospek produk secara keseluruhan. Aspek Keuangan
Yang dinilai dalam aspek ini adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Penilaian bank dari segi aspek keuangan biasanya dengan suatu kriteria kelayakan investasi yang mencakup antara lain: -
Rasio-rasio keuangan
-
Payback period
-
Net Present Value
-
Break Even Point
20
4.
Aspek Teknis/Operasi Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi, lay out ratio, dan mesinmesin termasuk jenis mesin yang digunakan.
5.
Aspek Manajemen Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya.
6.
Aspek Sosial Ekonomi Yang dinilai dalam aspek ini adalah mengenai dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum seperti:
7.
-
Meningkatkan ekspor barang
-
Mengurangi pengangguran
-
Meningkatkan pendapatan masyrakat Aspel Amdal
Yang dinilai dalam aspek ini adalah menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air, atau udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan. Analisis imi dilakukan secara mendalam apakah apabila kredit tersebut disalurkan, maka proyek yang dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan di sekitarnya.
21
II.2.5 Unsur-Unsur Kredit Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah kreditor, debitur, kepercayaan, kesepaktan, jangka waktu, resiko dan balas jasa. a.
Kreditor, yaitu merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditor.
b.
Debitur, yaitu merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.
c.
Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa debitur akan memenuhi keajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati.
d.
Kesepakatan, yaitu dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masingmasing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
e.
Jangka waktu, yaitu setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka waktu pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.
f.
Resiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/pemberian kredit macet. Semakin panjang suati kredit semakin besae resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun resiko yang tidak disengaja.
22
g. Balas jasa, yaitu merupakan keuntungan pemberian suatu kredit atas jasa tersebut, yang disebut bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit merupakan keuantungan bank.
II.2.6 Tujuan dan Fungsi Kredit Adapun tujuan utuma pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut: 1.
Mencari keuntungan, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang di bebankan kepada nasabah.
2.
Membantu usaha nasabah, yaitu bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.
3.
Membantu pemerintah, yaitu bertujuan untuk bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh bank, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.
Adapun fungsi dari pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut: 1.
Untuk meningkatkan daya guna uang, yaitu dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut akan menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.
23
2.
Untuk meningkatkan peredaran lalu lintas uang, yaitu dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
3.
Untuk meningkatkan daya guna barang, yaitu kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi beguna dan bermanfaat.
4.
Sebagai alat stabilitas ekonomi, yaitu dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat juga membantu mengekspor barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.
5.
Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, yaitu semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.
6.
Untuk meningkatkan hubungan internasional, yaitu dalam hal pinjaman internasioanl akan dapat meningkatkan kebutuhan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.
24
