6
BAB II LANDASAN TEORI
A. Perpajakan 1. Pengertian Pajak Tentang pengertian pajak, ada beberapa pendapat dari para ahli, antara lain: Definisi pajak UU KUP No.28 tahun 2007: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi menurut Rochmat Soemitro : Pajak adalah iuran kepada negara berdasarkan undang - undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa timbal ( kontra prestasi ), yang secara langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengluaran umum. Definisi pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja : Pajak adalah iuran wajib, berupa uang dan barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma – norma hukum guna menutup biaya produksi barang – barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau pungutan yang digunakan oleh suatu badan yang bersifat umum
6
7
( negara ) untuk memasukkan uang kedalam kas negara dalam menutupi segala pengeluaran yang telah dilakukan dimana pungutannya dapat dipaksakan.
2. Pengelompokan Pajak a. Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya ( Mardiasmo, 2008: 5 ). 1. Pajak Langsung Adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan ( PPh ). 2.
Pajak Tidak Langsung Adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ).
b.
Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya ( Mardiasmo, 2008 : 5 ). 1.
Pajak Subyektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
2.
Pajak Obyektif adalah pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
8
c. Pengelompokan Pajak Menurut Pemungutannya ( Mardiasmo, 2008 : 6 ). 1. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : PPh, PBB. 2. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Reklame.
3.
Fungsi Pajak
Fungsi pajak menurut Mardiasmo : a. Fungsi sumber keuangan negara ( budgetair ) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya. Dalam fungsi ini pungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak – banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan. b. Fungsi mengatur ( regularend ) Sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pada perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan keringanan atau pembesaran pajak pada para penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan mengeluarkannya kesektor produktif.
9
Dengan adanya industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih baik, sehingga pengangguran berkurang dan pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat.
B. Pajak Bumi Dan Bangunan ( PBB ) 1.
Pengertian Dasar
a. Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum lahirnya Undang – Undang Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia telah ada IPEDA yaitu iuran pembangunan daerah. Akan tetapi landasan hukum IPEDA kurang jelas. Dan selain IPEDA masih banyak punutan lain yang obyeknya sama yaitu tanah dan bangunan sehinga memberatkan masyarakat, antara lain pajak rumah tangga, pajak kekayaan pajak jalan, pajak hasil bumi dan lain – lain. Oleh karena itu dikeluarkanlah Undang – Undang nomor 12 tahun 1985 yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan disempurnakan dengan Undang – Undang nomer 12 tahun 1994.
b. Pengertian Bumi dan Bangunan Pengertian bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :
10
a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan b. Jalan tol c. Kolam renang d. Pagar mewah e. Tempat olahraga f. Galangan kapal, dermaga g. Taman mewah h. Tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat
2.
Pengertian NJOP, SPOP dan SPPT Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata – rata yang diperoleh dari
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti. ( Mardiasmo 2008 : 316 ). Definisi Undang - Undang No.12 tahun 1994 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan undang – undang. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) adalah syrat yang digunakan oleh Dirjen Pajak untuk memberitahu besarnya pajak terhutang kepada Wajib Pajak.
11
3.
Obyek Pajak Bumi dan Bangunan a. Yang menjadi obyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan atau bangunan. b. Yang
dimaksud
dengan
klasifikasi
bumi
dan
bangunan
adalah
pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperlukan faktor – faktor sebagai berikut : 1. Letak 2. Peruntukan 3. Pemanfaatan 4. Kondisi lingkungan dan lain – lain. Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperlukan faktor – faktor sebagai berikut : 1. Bahan yang digunakan 2. Rekayasa 3. Letak 4. Kondisi lingkungan dan lain – lain.
c. Pengecualian Obyek Pajak Obyek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan bangunan adalah obyek pajak yang :
12
1.
Digunakan semata – mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan.
2.
a.
Dibidang ibadah, contoh : Masjid, gereja.
b.
Dibidang kesehatan, contoh : rumah sakit.
c.
Dibidang pendidikan, contoh : madrasah, sekolah.
d.
Dibidang sosial, contoh : panti asuhan.
e.
Dibidang kebudayaan, contoh : musium.
Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
3.
Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, tanah negara yang belum dikenai suatu hak.
4.
Digunakan untuk perwakilan diplomat.
5.
Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Mentri Keuangan.
4.
Subyek Pajak Subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas
bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subyek pajak sebagaimana dimaksud diatas yang dikenakan kewajiban menjadi wajib pajak.
13
C. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pada dasarnya pembayaran PBB dapat dilakukan oleh setiap wajib pajak mlalui 4 ( empat ) cara. ( Darwin, 2009 : 121 ) 1. Pembayaran langsung ke Bank/ Kantor Pos Tempat Pembayaran Cara pembayaran ini dilakukan langsung oleh wajib pajak ke Bank/ Kanter Pos Tempat Pembayaran yang tercantum dalam SPPT PBB. 2. Pembayaran menggunakan mekanisme pengiriman uang/ trasfer Cara ini dilakukan oleh wajib pajak yang kebetulan tempat domisili wajib pajak berbeda dengan lokasi obyek pajak. Mekanisme transfer ini juga dapat menggunakan pemindahan uang melalui pemindahbukuan antar rekening. 3. Pembayaran PBB melalui Petugas Pemungut Cara ini dilakukan pada daerah – daerah terpencil dan jauh dari lokasi Bank/ Kantor Pos Tempat Pembayaran sehingga menyulitkan masyarakat apabila akan membayar di Bank tempat pmbayaran. Petugas pemungut biasanya ditunjuk oleh Canat atau lurah untuk memungut PBB dari wajib pajak. 4. Pembayaran PBB secara elektronik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Cara pembayaran ini adalah cara yang saat ini banyak di terapkan. Selain memudahkan para wajib pajak, juga mempercepat proses pembayaran karena wajib pajak tidak perlu mengantri di loket Bank/ Kantor Pos Tempat Pembayaran dan ATM dari Bank/ Kantor Pos Elektronik ini telah
14
terkoneksi langsung dengan komputer Kantor Pelayanan Pajak Pratama sehingga penerimaan PBB dapat terpantau secara real time.
D. Hukum dan Peraturan Perpajakan Hukum pajak yang juga sering disebut juga hukum fiskal adalah suatu kumpulan peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemrintah sebagai pemungutan pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak ada dua yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formil. a. Hukum pajak material adalah jiwa suatu hukum / perundang-undangan yang mengikat para pelaku hukum, baik disebutkan secara eksplisit maupun tidak. b. Hukum pajak formil adalah hukum / peraturan formal yang menjelaskan siapa (subyek), apa (obyek), berapa besar, bagaimana dan kapan suatu pelaksanaan penetapan, pengenaan dan penagihan pajak. Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994 tentang perubahan atas UndangUndang No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam pelaksanaannya, PBB juga diatur dengan Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri Keuangan seperti Peraturan No.46 tahun 1985 tentang Persentase Nilai Jual Kena Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan, Keputusan Menteri Keuangan No.201/KMK.04/2002 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai Dasar perhitungan Pajak Bumi dan
15
Bangunan. Dan Keputusan Menteri Keuangan No.552/KMK.04/2002 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No.82/KMK.04/2002 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
E. Sanksi Sanksi administratif dan sanksi pidana Pihak – pihak yang berkaitan dengan PBB ( pejabat atau aparatur paja Wajib Pajak maupun pihak lain ) yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. 1. Sanksi bagi Pejabat Sanksi bagi pejabat yang tidak memenuhi kewajiban atau tidak memperlihatkan atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, maka dipidana selama – lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi – tingginya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). 2. Sanksi bagi Wajib Pajak Bagi Wp yang karena kealpaannya hingga menimbulkan kerugian bagi negara, dalam hal : a. Tidak menyampaikan SPOP, b. Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar, Maka mendapat sanksi pidana kurungan selama – lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi – tingginya 2 (dua) kali pajak yang terhutang.
16
Bagi WP yang karena sengaja sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal : a. Tidak mengembalikan SPOP, b. Mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar, c. Memperlihatkan surat palsu atau dokumen palsu, d. Tidak memperlihatkan surat atau dokumen yang diperlukan, e. Tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, Maka mendapat sanksi pidana kurungan selama – lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi – tingginya 5 (lima) kali pajak yang terhutang.
F. Kepatuhan wajib pajak Kepatuhan wajib pajak adalah tingkat ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Kiryanto dikutip Sulud Kahono (2003) disebutkan bahwa : Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya, tanpa ada tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tersebut tidak terpenuhi. Dalam hal kepatuhan wajib pajak melihat dari definisi diatas, dapat diukur dengan melihat peraturan PBB yang berlaku (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994). Kepatuhan WP.PBB dapat dihubungkan misalnya dengan melihat perilaku WP dalam membayar PBB tepat pada waktunya, melaporkan setiap bentuk perubahan dari tanah / rumah yang ditempati sendiri ataupun tanah/ rumah yang ditempati tetangga, mengurus dan mengisi SPOP dengan benar, serta
17
menyerahkan SPOP yang sudah terisi ke Kantor Pelayanan PBB atau aparat yang ditunjuk.
G. Sikap Wajib Pajak Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sikap wajib pajak adalah sikap WP terhadap pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan meliputi : (1) sikap Wp terhadap pembangunan daerah, (2) sikap WP terhadap sanksi denda PBB, (3) sikap WP terhadap cara pembayaran pajak. Sikap WP tersebut di atas diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak, khususnya PBB yang pada akhirnya akan berpengaruh juga pada tingkat keberhasilan penerimaan PBB dalam skala makro. Untuk itu di bawah ini akan dibahas satu persatuan pengertian dari masing-masing faktor tersebut.
1.
Sikap WP Terhadap Priorits Pembangunan Daerah PBB merupakan salah salah satu sumber pemasukan bagi pemerintah. Hasil
penerimaan PBB dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah yang bersangktan. Karena terbatasnya dana, maka pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas pemerintah daerah ang bersangkutan. Menurut Lockman Soetrisno, dikutip Sulud Kahono, (2003) mengatakan bahwa
layanan
pemerintah
termasuk
pembangunan
insfrastruktur
akan
mempengaruhi pembayaran pajak PBB, khususnya wajib pajak PBB perkotaan. Untuk itu sikap WP dalam memadang prioritas pembangunan daerahnya diduga
18
akan berpengaruh dalam kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak khususnya PBB. Dalam hal ini relevan jika sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah digunakan sebagai variabel bebas penelitian ini.
2.
Sikap WP Tentang Pelaksanan Sanksi Denda PBB Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan
kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan oleh masyarakat. Supaya undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian juga untuk hukum pajak. Sanksi PBB dimulai dari yang teringan, yaitu berupa peringatan dan teguran, sampai yang terberat yaitu kurungan dan sita. Sanksi PBB yang banyak diterapkan adalah dengan denda, yaitu sebesar 2% dari pokok ketetapan pajak terhutangnya pada tahun yang bersangkutan. Denda PBB berlaku jika wajib pajak tidak melaksanakan pembayaran PBB-nya dalam batas waktu yang telah ditentukan. Masyarakat akan mematui pembayaran PBB bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan PBB yang harus dibayarkan oleh WP, maka akan semakin berat bagi wajib pajak PBB untuk melunasinya. Oleh sebab itu sikap atau pandangan masyarakat terhadap sanksi denda PBB diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB. Hal ini sangat relevan jika digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini.
19
3.
Sikap WP Terhadap Cara Pembayaran PBB Tingkat keberhasilan penerimaan PBB selain dipengaruhi faktor pembayarnya
juga dipengaruhi oleh cara pembayaran PBB. Dengan berkembangnya teknologi, cara pembayaran pajak menjadi semakin lebih baik daripada sebelumnya. Pada cara pembayaran terdulu para Wajib Pajak harus ke tempat pembayaran pajak, yang mungkin tempat pembayaran tersebut jauh dan harus melakukan antrian panjang. Sekarang cara pembayaran pajak dengan 4 cara yaitu a. Pembayaran langsung ke bank / kantor pos tempat pembayaran b. Pembayaran menggunakan mekanisme pengiriman uang / transfer c. Pembayaran PBB melalui petugas pemungut d. Pembayaran PBB secara elektronik melalui Anjungan Tunai Mandiri ( ATM ) Para wajib pajak akan patuh dalam memenuhi pembayaran pajaknya tergantung pada bagaimana cara termudah dalam pembayaran pajak. Dengan demikian cara pembayaran pajak diharapkan lebih memudahkan Wajib Pajak. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa sikap masyarakat dalam hal ini wajib pajak dalam memandang cara pembayaran pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB. Oleh karena sangat relevan apabila sikap wajib pajak terhadap cara pembayaran PBB digunakan sebagai variabel bebas.
20
H. Kerangka Pemikiran Teoritis Kerangka pemikiran teoritis mengenai pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB dapat digambarkan sebagai berikut:
SIKAP WP TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN KEPATUHAN WP
SIKAP WP TERHADAP
DALAM PEMBAYARAN
SANKSI DENDA PBB
PBB
SIKAP WP TERHADAP CARA PEMBAYARAN PAJAK
GAMBAR 2.1 KERANGKA TEORITIS
