BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Impor Ekspor dalam Kepabeanan KegiatanImpor Ekspor merupakan faktor penentu dalam menentukan roda perekonomian di negara kita.Seperti yang kita ketahui, Indonesia sebagai negara yang sangat kaya raya dengan hasil bumi dan migas, selalu aktif terlibat dalam perdagangan internasional. Dalam era perdagangan global sekarang ini, arus barang masuk dan keluar sangatlah cepat.Untuk memperlancar urusan bisnisnya, para pengusaha dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prosedur ekspor impor, baik dari segi peraturan yang selalu diperbarui terutama yang berhubungan dengan perdagangan internasional, kepabeanan, shipping maupun perbankan, yang semuanya ini saling berkaitan dan selama ini sering terjadi permasalahan di lapangan. Menurut Hamdani (2003:19), secara garis besar, pengertian ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke luar negeri. Ekspor adalah bagian penting dari perdagangan internasional, lawannya adalah impor (Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas). Sedangkan yang dimaksud dengan impor ialah

kegiatan memasukkan

barang ke dalam Daerah Pabean 2.2 Pengertian kepabeanan bea cukai Ketika membahas Ekspor Impor, maka yang terlintas adalah Proses Kepabeanan serta Bea dan Cukai sebagai badan yang bertanggung jawab sebagai pengawas dan pelaksana dilapangan.Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Bea dan Cukai jelas mempunyai peran dalam melancarkan arus barang, dokuman dan orang, tetapi disadari pula bahwa hal ini tidak hanya tanggung 1 http://digilib.mercubuana.ac.id/

jawab Bea dan Cukai saja, melainkan juga seluruh pihak yang terlibat seperti PPJK (Pengusaha Jasa Kepabeanan), Exportir maupun Importir. Bea Cukai Merupakan sebuah institusi pemerintahan di bawah naungan Kementerian Keuangan yang mengurusi tugas-tugas kepabeanan dan cukai Bea dan Cukai merupakan salah satu institusi penting yang dimiliki hampir setiap sistem pemerintahan di dunia.Di Indonesia Bea dan Cukai merupakan salah satu warisan perjalanan dari sejarah masa lalu. Mengapa perlu adanya bea cukai? Bagi kerajaan-kerajaan maritim Indonesia, pelabuhan merupakan pintu gerbang barang impor dan ekspor, dimana arus barang dapat diawasi dan dikenakan biaya seperlunya.Nah, sekarang Bea Cukai juga mengurusi dalam hal perdagangan internasional, impor dan ekspor.Selain itu juga mengurusi masalah cukai. Dalam hal ekspor impor Bea Cukai memberikan pelayanan pelayanan terhadap importir maupun eksportir yang akan melakukan perdagangan. Di bidang cukai, Bea Cukai mengawasi dan mengenakan barang barang yang harus di batasi penggunaan maupun peredarannya dengan mengenai biaya dengan cukai itu. Bea Cukai itu berperan penting dalam Pemerintah.Bea Cukai berperan sebagai pencari uang untuk kas negara yang nantinya di gunakan untuk pembangunan nasional semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Bea Cukai mengenakan pajak-pajak seperti Biaya dalam melakukan ekspor atau impor barang yang di sebut dengan bea masuk dan keluar. Selain itu juga penerimaan dari sektor cukai.Dari situlah Bea Cukai mencari uang untuk negara. Walaupun Bea Cukai yang mencari uang untuk negara, namun bukan berarti para pengusaha importir maupun eksportir menyetorkan uang ke pada petugas Bea Cukai,mereka menyetorkan sendiri biaya yang ditentukan pejabat Bea Cukai ke Bank Devisa yang mengurusi masalah Ekspor dan Impor.

2 http://digilib.mercubuana.ac.id/

Jadi Bea Cukai itu melayani masyarakat dan memberikan kemudahan dalamhal perdagangan international. Meski Bea Cukai adalah pelayan masyarakat, mereka juga merupakan Penegak Hukum,Karena pada dasarnya Bea Cukai bekerja sesuai dengan Undang-Undang. Bea Cukai mengakkan Undang-Undang demi terpenuhinya hak-hak Negara seperti biaya biaya ekspor impor dan barang yang di kenai cukai tersebut.Bea Cukai meneggakan hukum atas pelanggaran di bidang Kepabeanan dan Cukai.

2.2.1 Dasar hukum kepabeanan ekspor dan impor Pemberitahuan pabean ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban kepabeanan dibidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik dasar hukumnya meliputi: 

Undang-undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor



Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 jo. P06/BC/2009 jo. P-30/BC/2009 jo. P-27/BC/2010 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor



Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor

2.2.2 Dasar hukum keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dasar hukum keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menangani kebijakan ekspor dan impor barang dapat tertera dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.


2.3

Prosedur Kepabeanan Ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus menangani tatacara prosedur eksport

seperti : 

Eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke kantor pabean pemuatan dengan menggunakan PEB disertai Dokumen Pelengkap Pabean.



PEB disampaikan paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk Kawasan Pabean



Penyampaian PEB dapat dilakukan oleh eksportir atau dikuasakan kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)

2.3.1 Undang-undang kebijakan pemerintah tentang kepabeanan kebijaksanaan Pemerintah dengan disahkannya UU No.10/1995 tentang Kepabeanan yang telah berlaku secara efektif tanggal 1 April 1997, yang telah direvisi dengan UU No. 17/2006 tentang perubahan Undang-Undang Kepabeanan, jelas merupakan langkah antisipatif yang menyentuh dimensi strategis, substantif, dan essensial di bidang perdangangan, serta diharapkan mampu menghadapi tantangan-tantangan di era perdagangan bebas yang sudah diambang pintu.

2.3.2 Penerapan sistem ekspor impor dibidang kepabeanan Hal-hal baru berupa kemudahan di bidang kepabeanan juga diatur, seperti penerapan sistem self Assessment, dan Post entry Audit yang merupakan back-up sistem atas sistem self Assessment. Post audit yang tidak lain bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan dari para pengguna jasa, ternyata juga mampu berperan ganda yaitu mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan kelancaran arus barang.


Disamping itu, untuk memberikan alternatif kepada para pengguna jasa dalam penyerahan pemberitahuan pabean, diterapkan pula EDI-system atau yang lebih dikenal dengan Electronic Data Interchange. Adanya kemudahan-kemudahan di bidang kepabeanan ini juga telah menunjukkan kesungguhan DJBC untuk benar-benar serius dalam melakukan reposisi peran dan fungsinya dalam meningkatkan kualitas kualitas pelayanan, khususnya kepada para pengguna jasa kepabeanan.

2.3.3 Perbedaan dan persamaan Perdagangan Internasional dan Ekspor Impor Definisi Perdagangan Internasional dengan ekspor impor memiliki perbedaan arti yang sangat besar. Berdasarkan kamus bahasa Indonesia, Perdagangan Internasional adalah : Suatu kegiatan jual beli guna memperoleh keuntungan (perdagangan) yang dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur 2 negara atau lebih (Internasional). kalau diperluas makna memperoleh keuntungannya tidak melulu keuntungan secara finansial tetapi bisa juga keuntungan non finansial seperti untuk kepentingan promosi, persaingan usaha dan keuntungan strategis lainnya. Sedangkan Ekspor Impor berdasarkan definisi dari UU kepabeanan No.17 th.2006 adalah : suatu kegiatan memasukkan/mengeluarkan barang ke/dari wilayah pabean berdasarkan peraturan yang ditetapkan. intinya ada pada pemasukan atau pengeluaran barang, baik didasari atas transaksi perdagangan atau bukan. Berarti ada kesamaan antara Perdagangan Internasional dengan Ekspor Impor, contohnya seperti perdagangan ekspor impor yang dilakukan selama ini, dimana keluar masuknya barang didasari atas transaksi perdagangan. Tetapi ada juga perdagangan Internasional yang bukan ekspor impor, seperti pembelian surat berharga/saham perusahaan di luar negeri, pembelian valas, atau dalam sektor riil, pembelian permanent residence di luar negeri, yang kesemuanya itu tidak memerlukan perpindahan fisik barang melewati batas negara.


2.4 Dokumen-dokumen Ekspor Dokumen- dokumen ekspor yang perlu diketahui adalah dokumen ekspor untuk memenuhi peraturan dan persyaratan dari pemerintah seperti produk yang diatur, diawasi dan dokumen- dokumen yang diminta oleh pembeli pada umumnya tercantum dalam L/C, serta sebagai negosiasi dari pembayaran. Menurut Hamdani (2003: 195), dokumen- dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C adalah : 1. Invoice Invoice adalah salah satu dokumen yang sangat penting dalam perdagangan, karena di dalam invoice itu tercantum data dari barang yang dijual dari harga jual, nama, alamat pembeli, cara pengapalan, nomor posttarif dan sebagainya, di dalam invoice itu sendiri dibedakan menjadi 3 jenis yaitu: Proforma Invoice, Commercial Invoice, Consular Invoice. Jenis tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Proforma Invoice Proforma Invoice adalah surat penawaran dalam bentuk invoice biasa dari penjual kepada pembeli. b. Commercial Invoice Merupakan nota perincian yang berisi tentang: 1) Nama dan alamat pembeli. 2) Nomor dan tanggal Invoice proforma itu kalau ada. 3) Nomor dan tanggal order dari pembeli (Sales contract). 4) Perincian barang- barang sesuai L/C dan syarat harga jumlah. 5) Harga satuan barang. 6) Merk dan nomer pengepakan barang. 7) Perincian berat dan ukuran barang. 8) Nama kapal. 9) Nomor, tanggal L/C dan bank pembuka. 10) Nama pelabuhan muat dan tanggal keberangkatan kapal.


11) Nama pelabuhan bongkar. 12) Cap dan tandatangan penjual. 13) Keterangan asal barang. 14) Ongkos laut. 15) Komisi agen. 16) Keterangan lain yang diminta L/C.

c. Consular Invoice Adalah invoice yang dikeluarkan oleh kedutaan (konsulat), yangberhak menandatangani

adalah

Konsul

perdagangan

pembeli

atau

dibuatdan

ditandatangani oleh negara sahabat dari negara pembeli. Tujuan daripembuatan consular Invoice adalah untuk mengetahui kepastian harga jualserta memastikan tidak terjadinya dumping di suatu negara.

2. Full Set On Board Ocean Bill Of Lading atau Air Waybill. Bill of Lading atau Konosemen adalah dokumen pengapalan yang membuktikan bahwa barang sudah termuat di dalam kapal. Dokumen ini berfungsi sebagai : a. Bukti tanda penerimaan barang oleh carrier dan shipper. b. Bukti kontrak pengangkutan dan penyerahan barang antara pihak pengangkutan dan pengiriman. c. Bukti kepemilikan (documen of title) yang menyatakan bahwa orang yang memegang B/L adalah pemilik syah dari barang yang tercantum pada B/L.

3. Packing atau weight List. Dokumen ini menerangkan kondisi barang yang dikepak, dibungkus, Atau diikat dalam peti, kaleng, kadus dan sebagainya, dokumen ini berfungsi sebagai dokumen yang memudahkan pemeriksaaan pada Bea dan Cukai atau pada saat pembongkaran di negara tujuan. Isi dari Packing List meliputi: jenis barang, bahan pembungkus, jumlah dan berat barang, serta isi dari masingmasing pembungkusnya. Dengan adanya packing list dan weight list ini, maka importir tidak perlu kuatir akan kekeliruan dalam memastikan kondisi barang.


4.Certificate of Origin (Surat Keterangan Asal) . Surat keterangan asal adalah surat yang memuat keterangan dari mana asal barang- barang yang diekspor serta bahwa barang- barang tersebut benarbenar hasil produksi dari negara eksportir. Surat ini dikeluarkan oleh jawatan atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah. Misal: Departemen Perdagangan atau Bea dan Cukai. Jenis dari SKA sendiri tergantung dari jenis barang yang diekspor dan negara tujuan ekspor. 5. Insurance Document Persetujuan dimana pihak penanggung berjanji akan menanggung ganti rugi sehubungan dengan kerugian atau kerusakan dari pihak tertanggung. 6. Shipping Agen Certificate . Sertfikat ini dikeluarkan oleh Shipping Agent atas perintah beneficiary berdasarkan dari L/C. Isi dari dokumen ini mengenai jenis kapal dan rute daripelayaran. 7. Eksporte’s Certificate. Merupakan surat keterangan dari eksportir tentang barang yang diekpor, bahwa hasil produksi sendiri, atau produksi dari pihak lain. 8. Manufacturer Certificate. (coo) Merupakan surat keterangan dari produsen bahwa barang- barang yang dikirim adalah benarbenar diproduksi sendiri. 9. Beneficiary Certificate. Surat keterangan dari beneficiary yang menyatakan bahwa telah dikirimnya dokumen asli atau copy kepada importir atau applicant. 10. Surveyor Sertificate. Merupakan suatu keterangan tentang keadaan barang yang dibuat oleh independent surveyor, juru pemeriksaan barang atau badan resmi yang disyahkan oleh pemerintah dan dikenal oleh dunia internasional. 11. Certificate of Quality. Certificate of Quality atau sertifikat mutu merupakan syarat keterangan yang menyatakan tentang mutu suatu barang.Sertifikat ini dikeluarkan oleh Badan


Penelitan dan Pengembangan Industri yang disyahkan pemerintah pada suatu negara. 12. Manufacturer’s Quality Certificate. Dokumen ini mengenai uraian mutu barang, baru tidaknya barang, serta sudahkah memenuhi standar yang ditentukan.Dokumen ini dikeluarkan oleh produsen dari barang tersebut. 13. Sanitary Health and Veterinary Certificate . Sanitary Health diperlukan untuk menyatakan bahan baku ekspor baik tanaman atau hasil dari tanaman yang telah diperiksa dari hama penyakit, dalam dokumen ini juga diterangkan lama ketahanan dari barang, aspek kesehatan lainnya. Dokumen ini dikeluarkan oleh jawatan yang ditunjuk pemerintah. 14. Weight Note and Measurement List. Weight Note Adalah surat keterangan tentang berat barang yang dibuat oleh eksportir yang diketahui oleh surveyor atau pihak pelayaran. Sedangkan, Measurement adalah surat keterangan tentang panjang, lebar, tebal, tipis serta isi dari barang yang diekspor dan dibuat oleh eksportir.

2.4.1 Ringkasan dokumen kegiatan ekspor impor Selain itu kita juga perlu memahami tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam kegiatan ekspor impor, yaitu : Dokumen impor : v RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut) v PIB (Pemberitahuan Impor Barang) v Manifest v Invoice v COO (Certificat of Origin) v D/0 {Delivery Order)


Dokumen ekspor : 1.Dokumen Utama : Ø PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) Ø B/L (Bill of Lading) untuk angkutan laut Ø Invoice Ø Packing List 2. Dokumen Pelengkap : Ø SKA (Surat Keterangan Asal) / COO (Certificateof Origin) Ø SM (Sertifikat Mutu) Ø LPS- E (Laporan Pemeriksaan Surveyor - Ekspor).

2.4.2 Perijinan ekspor impor Di dalam kegiatan ekspor impor, maka kita memerlukan perijinan yang ditulis sebagai berikut : Persyaratan impor: 1. Mengajukan dan mengisi formulir dengan melampirkan : ·

Copy Akte Pendirian Perusahaan yang te-legalisir.

·

SIUP

·

Domisili Perusahaan

·

NPWP

·

Neraca Awal

·

Referensi bank yang bersangkutan

·

Tanda Daftar Perusahaan


·

Bukti adanya hubungan atau kontak dengan luar negeri, atau penunjukan

agen (yang terdaftar di Deperindag) 2. Setelah data dipenksa dengan benar dan lengkap, Kanwil Deperindag menerbitkan API (Angka Pengenal Impor). Persyaratan ekspor: 1.

Surat

Ijin

Usaha (SIUP)

yang dikeluarkan oleh Kantor

Wilayah

DepartemenPerindustrian dan Perdagangan Propinsi (Kanwil Deperindag) 2. Surat Ijin Usaha (SIU) oleh Departemen Tehnis atau Lembaga Pemerintah Non Tehnis lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dan 3. Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh Kanwil Deperindag tingkat Propinsi.

2.5 Peran Kebijakan Fiskal di Bidang Kepabeanan Seperti diketahui bahwa perkembangan perdagangan internasional, baik yang menyangkut kegiatan di bidang impor maupun ekspor akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya kemajuan di bidang tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen. Dengan kata lain, masalah birokrasi di bidang kepabeanan yang berbelit-belit merupakan permasalahan yang nantinya akan semakin tidak populer. Adanya kondisi tersebut, tentunya tidak terlepas dari pentingnya pemerintah untuk terus melakukan berbagai kebijaksanaan di bidang ekonomi terutama dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Apalagi dengan adanya berbagai prakarsa bilateral, regional, dan multilateral di bidang perdagangan yang semakin diwarnai oleh arus liberalisasi dan globalisasi perdagangan dan investasi, sudah barang tentu permasalahan yang timbul di bidang perdagangan akan semakin kompleks pula.


Perubahan-perubahan pada pola perdagangan internasional yang menggejala dewasa ini pada akhirnya akan memberikan peluang yang lebih besar bagi negara maju untuk memenangkan persaingan pasar. Disamping itu, pola perdagangan juga akan berubah pada konteks Borderless World, atau paling tidak pada nuansa liberalisasi perdagangan dan investasi dimana barriers atas perdagangan menjadi semakin tabu.


BAB II LANDASAN TEORI

Recommend Documents