BAB II LANDASAN TEORI
2.1. Strategi Bisnis Bahan Bakar Minyak di Indonesia sebelum liberalisasi Sebelum adanya kebijakan dalam liberalisasi industri minyak, bisnis bahan bakar minyak (BBM) dilaksanakan secara monopoli oleh hanya satu perusahaan yang juga berperan sebagai regulator dalam industri minyak di Indonesia yaitu Perusahaan Negara Pertamina, sehingga perusahaan mempunyai posisi yang relatif kuat yang dicerminkan dengan : 1.
Tidak memiliki persaingan yang dapat mendominasi pasar
2.
Memiliki pangsa pasar yang cukup signifikan
3.
Memiliki produk yang unggul dalam pangsa pasar
4.
Memiliki pangsa pasar yang terus meningkat
5.
Memperoleh keuntungan sebagai pemimpin pasar
6.
Memiliki posisi yang dilindungi dengan undang-undang
7.
Perusahaan menjadi tidak profesional karena sebagai pembuat kebijakan,
sekaligus sebagai pengawas dan juga sebagai pemain.
Sistem monopoli tersebut mengakibatkan : 1.
Hanya ada satu perusahaan yang memasarkan produk bahan bakar minyak.
2.
Perusahaan lain menghadapi kendala untuk masuk (barrier to entry)
3.
Hambatan secara sengaja diciptakan sehingga produsen saingan akan sulit berkompetisi, hambatan tersebut berupa harga yang ditetapkan cukup rendah melalui subsidi Pemerintah, sehingga sulit disaingi serta diciptakannya aturanaturan untuk menyulitkan pendatang baru
Menurut Porter (1980: 31) Subsidi dapat memberikan kepada perusahaan keunggulan yang tahan lama dalam bisnis tertentu. Subsidi dapat datang dari berbagai sumber Pemerintah dan non Pemerintah. Subsidi dapat diberikan secara langsung dalam bentuk hibah, atau dapat berlaku secara tidak langsung melalui perangsang pajak, mensubsidi para pembeli dan sebagainya. Subsidi sering memperbesar tingkat ketidak mantapan bagi suatu industri, yang menyebabkan ketergantungan pada keputusan-keputusan politik yang dapat dibatalkan atau diubah dengan cepat. Kondisi pengadaan BBM di Indonesia menjadi semakin sulit dikarenakan :
1. Semakin sedikitnya produksi dalam negeri 2. Tuntutan dari pihak eksternal mengenai liberalisasi industri Bahan Bakar Minyak 3. Masalah pendistribusian BBM yang semakin sulit karena banyaknya permintaan karena adanya pertumbuhan ekonomi baik di pedesaan maupun diperkotaan 4. Semakin sulitnya keuangan Negara yang menanggung beban subsidi yang terlalu besar 5. Perusahaan Negara Pertamina tidak pernah berkembang karena dijadikan sapi
perah oleh beberapa Pemerintahan secara bertutut-turut
Untuk mengatasi masalah perkembangan pasar, masalah keuangan Negara dan untuk menjadikan Pertamina sebagai BUMN yang profesional dan menguntungkan akan menghadapi banyak tantangan. Beberapa tantangan yang akan dihadapi yaitu seperti penghapusan subsidi sehingga harga akan sesuai dengan mekanisme pasar, peraturan baru yang memungkinkan masuknya pesaing perusahaan, penghapusan monopoli dalam penyediaan dan pemasaran bahan bakar minyak, rencana liberalisasi dan privatisasi serta pemisahan fungsi antar regulator dan pemain. Pola perdagangan globalisasi dari bahan bakar minyak sangat di pengaruhi oleh faktor- faktor sebagai berikut : a.
Jumlah dan nilai yang tinggi, jumlah akan berkaitan dengan kelebihan atau kekurangan pasokan di pasar dan apakah insfrastruktur yang ada mencukupi untuk kebutuhan suplai yang dikehendaki.. Nilai dari bahan bakar minyak memberikan
Pemerintah
peluang
untuk
mengikuti
pola
perdagangan
internasional, membenahi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jumlah pengangkutan dapat menentukan jumlah kapal tanker yang dibutuhkan dan jalur pelayarannya. Transportasi dan penyimpanan merupakan faktor utama dalam menentukan pola perdagangan bahan bakar minyak yang sangat terkait dengan biaya. b.
Jarak lokasi, Bahan Bakar Minyak biasanya diangkut ketempat yang terdekat untuk menekan biaya transportasi yang akan memberikan pada supplier penerimaan bersih yang tertinggi atau the highest netback. Apabila pasar terdekat
tidak dapat menyerap maka akan dipasarkan kedaerah terdekat berikutnya. Pola pengangkutan bahan bakar minyak adalah faktor yang penting bagi perusahaan transportasi minyak. c.
Aliran perdagangan bahan bakar minyak tidak selalu mengikuti pola yang sederhana, konfigurasi kilang minyak, permintaan produk, standar kualitas produk adalah hal yang selalu dikaitkan dengan kualitas dan politik. Perbedaan dalam nilai kualitas dapat mengakibatkan peningkatan biaya transportasi dan terkait dengan kebijakan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah (misalnya produk dengan sulfur tinggi dikenakan batasan tarif yang berbeda dengan produk sulfur rendah yang lebih akrab lingkungan).
d.
Harga dari BBM sebagaimana harga produk lain akan terkait dengan biaya produksi dan kondisi pemasaran. Faktor yang mempengaruhi harga BBM adalah bahan baku minyak mentah, biaya transportasi dari lapangan minyak ke kilang minyak bumi, pengolahan dari bahan baku menjadi produk, transportasi dari kilang minyak ke konsumen, penyimpanan dan distribusi diantara pusat pemasaran ke pengecer atau konsumen, kondisi pasar dan pasar lokal. Harga minyak mentah sangat dipengaruhi oleh kondisi suplai dan permintaan dalam pasaran global dipusat utama kilang minyak di Singapura, Northwest Europe, dan U.S. Gulf Coast. Harga Bahan Bakar Minyak di pasar lokal sangat dipengaruhi oleh harga di luar negeri.
2.1.1. Definisi dan Peran Regulator Negara Sebagai Regulator Negara tidak hanya diam dan tidak berbuat apa-apa di bidang ekonomi. Ia diberi kekuasaan untuk mengadakan intervensi secara administratif atau secara legislatif untuk mengontrol perilaku aktor-aktor pasar. Di Inggris misalnya, dimasa kuno negara memberikan izin kepada sebuah kota untuk dapat membuka pasar atau bazar pada waktu dan tempat yang ditentukan. Pada masa sekarang, negara dapat menentukan jam buka toko, menentukan batas umur seseorang boleh bekerja dan berapa lama. Kalau ada yang ingin menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau menjadi bidan bayi, maka mereka butuh surat pengakuan dari negara. Untuk melindungi konsumen, negara mengeluarkan undang- undang yang diperlukan. Negara bisa juga mengontrol pemasaran berbagai macam barang dan jasa, seperti obat-obatan, senjata api, binatang langka dan sebagainya. Negara mengontrol pemberian kredit oleh institusi keuangan, melindungi kualitas makanan, mendirikan kantor pengawasan lingkungan. Yang sangat diperlukan dalam perekonomian, negara menentukan kerangka umum untuk mengadakan kontrak, kepemilikan, tukarmenukar. Daftar ini masih dapat diperpanjang lagi sesuai dengan perkembangan dan kemajuan negara Banyaknya masalah-masalah
yang timbul dalam industri Bahan Bakar
minyak di Indonesia memaksa Pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan dalam kebijakannya yang antara lain dengan dikeluarkannya UU no.22 tahun 2001, dimana UU ini dipergunakan sebagai payung hukum untuk terbentuknya Badan
Regulator dalam industri Bahan Bakar Minyak dan Gas bumi di Indonesia. Sektor hilir dalam industri migas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan di sektor hulu. Pengelolaan sumber daya Migas bumi di Indonesia dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah berdasarkan Pasal 33 UUD 45. Pada awalnya Pemerintah mengeluarkan UU no.44/1960 yang mengacu pada pasal 33 UUD 45. Pasal 3 dari UU no. 44/1960 mencerminkan cita-cita perjuangan rakyat Indonesia di bidang perminyakan. Dinyatakan dalam pasal itu bahwa pertambangan minyak dan Gas bumi hanya boleh di usahakan oleh negara dan pelaksanaan usaha tambang minyak dan Gas bumi hanya di lakukan oleh Perusahaan Negara (PN). Dengan adanya UU No. 44/1960 peran dan kedudukan perusahaan-perusahaan minyak asing, terutama Tiga Besar waktu itu (Stanvac, Caltex, Shell) yang sejak 17 Agustus 1945 terkatung-katung kedudukannya, kini me njadi jelas. Dengan berlakunya UU tersebut maka perusahaan - perusahaan minyak asing harus mengadakan perundingan dengan Pemerintah Indonesia, karena kedudukan mereka bukan lagi sebagai, “pemegang konsesi” tetapi sebagai “kontraktor”. Tanggal 1 Juni 1963 dicapai apa yang di sebut Heads of Agreement yang ditandatangani oleh Shell, Stanvac dan Caltex. Pihak perusahaan asing sepakat untuk meneruskan usahanya di Indonesia atas dasar “kontrak” dan bukan lagi “konsesi”. Setelah satu team antar Departemen di Jakarta berhasil menyelesaikan detil daripada kontrak karya maka pada bulan September 1963 di tandatangani apa yang di sebut “Kontrak Karya”, Shell menjadi kontrator Permigan, Stanvac kontrator Pertamin dan Caltex kontraktor Permina. Dengan perjalanan waktu ternyata hasil produksi dari Permigan terus merosot, untuk memperoleh manfaat dan daya guna
sebesar-besarnya dari tenaga dan peralatan yang terdapat pada Permigan, Pemerintah RI mengadakan penghapusan unit- unit Permigan dan pada tahun 1966 Permigan dibubarkan. Semua kekayaan perusahaan di serahkan kepada negara kemudian fasilitas pemasaran bekas Permigan di serahkan kepada Pertamin, sedang fasilitas produksi kepada Permina. Untuk menyukseskan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) dibutuhkan suatu integrated oil company agar dapat meningkatkan baik produktivitas maupun efektifitas serta efisiensi di bidang perminyakan nasional maka pada tanggal 20 Agustus 1968 berdasarkan PP No. 27/1968 dibentuk Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas bumi nasional (PN Pertamina) yang menampung segala kegiatan pengurusan dan pengusahaan minyak dan Gas bumi dari PN Permina dan PN Pertamin. Perkembangan dan kemajuan pesat yang di capai PN Pertamina, mendorong diperlukannya dengan segera landasan kerja baru guna meningkatkan kemampuan dan menjamin usaha. Pada tanggal 15 September 1971 diundangkan UU No. 8/1971 mengenai Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas bumi Negara, sejak itu PN Pertamina berubah menjadi PERTAMINA (Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas bumi Negara). Pertamina disini memiliki dwi fungsi yaitu dalam kapasitasnya sebagai regulator sekaligus partisipator dalam industri migas yang disahkan melalui UU no.8 tahun 1971. Wewenang Pertamina sebagai regulator dan partisipator menjadikannya sebagai tumpua n Pemerintah untuk memacu devisa negara. Dengan mengemban tugas besar dari Pemerintah, Pertamina mengambil alih seluruh potensi maupun aktivitas
penambangan minyak, depot yang digunakan untuk penyimpanan serta seluruh unit – unit pengelolaan dari Shell dan Stanvac yang pembayarannya dilakukan dari hasil penjualan minyak di area ladang minyak tersebut. Salah satu alasan keluarnya UU no.22/2001 adalah pemisahan fungsi dan tugas Pertamina sebagai regulator sekaligus pemain, dan supaya peran Pertamina kedepan lebih profesional, lebih transparan dan lebih efisien. Badan Regulator yang dibentuk oleh Pemerintah yaitu BP Migas yang berperan sebagai regulator di industri hulu dan BPH Migas yang berperan sebagai regulator di industri hilir, adapun peran dari kedua badan tersebut adalah : - Peran dari BP Migas yaitu : Melakukan pengaturan dan pengawasan secara independen dan transparan atas pelaksanaan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi Bahan Bakar Minyak dan Gas bumi di dalam negeri. - Peran dari BPH Migas yaitu : Melakukan pengaturan dan pengawasan secara independen dan transparan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan peningkatan pemanfaatan Gas bumi di dalam negeri.
2.2. Menuju ke “Open Market” 2.2.1. Pengertian Pasar Secara umum, pasar didefinisikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar sayur misalnya, merupakan tempat
bertemunya penjual sayur dan pembeli sayur untuk melakukan untuk melakukan transaksi sayur. Pasar mobil merupakan tempat bertemunya penjual mobil dan pembeli mobil untuk melakukan transaksi. Begitu seterusnya. Namun, pengertian modern tentang pasar tidak selalu berkaitan dengan tempat atau lokasi secara fisik. Pasar juga dapat diartikan dengan mekanisme untuk menjamin terjadinya transaksi jual beli secara aman dan nyaman Dalam pengertian ekonomi, ada tiga jenis pasar: pertama, pasar faktor produksi (buruh, tanah, modal dan sumber daya alam). Melalui pasar faktor produksi, para pemilik faktor produksi dapat menawarkan faktor produksi yang di milikinya. Terjadilah mekanisme penawaran dan permintaan. Kedua, pasar produk. Melalui pasar produk, para pemilik faktor produksi yang telah menjual faktor tersebut dapat memanfaatkan uang hasil penjualan faktor produksi untuk berbelanja produk. Sedangkan para produsen setelah memproduksi barang dengan memanfaatkan teknologi dan tingkat produktivitas tertentu, dapat menjual produknya di pasar produk. Ketiga, pasar finansial. Pasar ini muncul karena ada pihak yang surplus uang dan ada pihak yang defisit uang. Pada dasarnya sistem ekonomi sangat bervariasi tetapi dapat di kelompokkan menjadi dua kubu: Pertama. Sistem ekonomi pasar, yaitu sistem ekonomi yang dalam keputusan untuk menetapkan produk yang dia buat, berapa banyak dan bagaimana mendistribusikannya di tetapkan oleh pasar itu sendiri. Jadi, mekanisme pasar, penawaran dan permintaan terhadap setiap hal yang di perdagangkan tergantung pada kebutuhan masing- masing pihak yang melakukan transaksi. Sistem ini cenderung di terapkan oleh banyak negara dengan menerapkan pasar bebas. Kedua. Sistem
ekonomi terpimpin atau terpusat, yaitu sistem ekonomi yang dalam menetapkan segala sesuatu yang di produksi, baik jumlah, kualitasnya dan distribusinya diatur oleh Pemerintah pusat. Para pelaku pasar hanya merupakan pihak-pihak yang melaksanakan keputusan tersebut. Namun demikian, kebanyakan negara menerapkan sistem campuran antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat.
2.2.2. Peran Pemerintah Peran Pemerintah di dalam kedua sistem ekonomi tersebut sangat berbeda. Dalam sistem ekonomi terpusat, Pemerintah memegang kendali dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Sektor usaha banyak dikuasai oleh perusahaan milik Pemerintah, baik berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang di miliki oleh Pemerintah pusat, maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang di miliki oleh Pemerintah daerah. Semakin menuju kearah sistem ekonomi pasar, peran Pemerintah semakin kecil. Penguasaan kegiatan ekonomi sangat dibatasi. Kepemilikan BUMN dan BUMD hanya sedikit. Pemerintah mengembangkan BUMN dan BUMD untuk hal- hal yang memang krusial saja. Peran Pemerintah dalam sistem ekonomi pasar lebih merupakan regulator, yaitu memastikan bahwa pelaku ekonomi berperilaku sehat, bersaing dengan baik, sehingga faktor produksi dimanfaatkan seoptimum dan seproduktif mungkin dan untuk mencegah terjadinya ”Market Failures”. Peran yang demikian yang kiranya akan dilakukan oleh BPH Migas.
2.2.3. Pengertian Monopoli Kata monopoli berasal dari bahasa latin “monopolium”, yang berarti dari kata monos berarti satu dan polein yang artinya menjual (to sell). Monopoli adalah kondisi pasar suatu produk dengan hanya ada suatu produsen untuk produk tersebut dengan banyak konsumen atau dengan kata lain penguasaan terhadap pasar atau pembuatan produk atau jasa tertentu hanya di kuasai oleh satu badan usaha. The suppliers of oil, gas, electricity and water are monopolies. A monopoly is an industry that produces a good or service for which there is one supplier that is protected from competition by a barrier preventing the entry of new firms. In most places, the oil, gas, electricity and water suppliers are local monopolies – monopolies restricted to a given location. Bila kita mempelajari ekonomi mikro, akan jelas bahwa monopoli secara umum tidak sehat, karena adanya peluang bagi produsen untuk mengeksploitasi kekuasaan terhadap pasar dengan mengatur jumlah unit yang diproduksi dan harga produk. Monopoli dianggap bisa diterima hanya untuk perusahaan yang berada pada kondisi monopoli alamiah. Yang dimaksud dengan monopoli alamiah adalah kondisi suatu perusahaan akan efisien bila skalanya makin besar. Dalam bahasa ekonomi, perusahaan seperti itu mengandalkan ekonomi skala (economics of scale). Semakin besar skala usaha, yaitu skala produksi dan penjualan, maka biaya per unit produk semakin kecil. Diluar monopoli alamiah, monopoli cenderung merusak ekonomi pasar. Untuk menjamin terhindarnya ekonomi dari monopoli selain monopoli alamiah,
Pemerintah berkepentingan untuk membuat UU atau peraturan anti monopoli. KPPU di Indonesia berperan untuk menjamin bahwa monopoli dan upaya ke arah monopoli yang menyebabkan ekonomi tidak sehat dapat di hindari. Berbagai deregulasi usaha, misalnya pembebasan pengembangan usaha untuk sektor atau industri yang selama ini dimonopoli oleh pihak tertentu, termasuk oleh pihak Pemerintah, merupakan salah satu upaya ke arah penghilangan atau minimalisasi monopoli.
2.2.4. Pengertian Pasar Bebas Yang disebut pasar bebas dapat didefinisikan sebagai berikut:“A free market is a market where price is determined by unregulated supply and demand; the opposite is a controlled market, where supply, demand, and price are set by a government. [1] According to a more philosophical definition, a "free" market is a market where trades are morally voluntary and therefore free from the interference of force and fraud. [2] The notion of a free market is closely associated with “laissez-faire” “An economic philosophy, which advocates approximating this condition in the real world by mostly confining government intervention in economic matters to regulating against force and fraud among market participants. Hence, with government force limited to a defensive role, government itself does not initiate force in the marketplace beyond levying taxes in order to fund the maintenance of the free marketplace. A few extreme free market advocates oppose even taxation”
2.3.
Perumusan Strategi Berdasarkan SWOT Strategy is management game plant for growing the business staking out a
market position, attracting and pleasing customers, competing successfully, conducting operation and achieving targeted objectives. Terdapat berbagai macam cara dalam melakukan implementasi strategi yaitu dalam tahap perumusan, proses, eksekusi serta analisis tergantung dari corporate culture dan business model suatu perusahaan. Salah satu analisis yang sangat komprehensif dan adaptif untuk digunakan adalah analisis terhadap kekuatan (strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities) dan ancaman (threats). Menurut Sun Tzu seorang ahli strategi militer dari Cina mengatakan: ”Jika kamu mengenal musuhmu dan dirimu sendiri, kamu tidak perlu takut akan hasil dari 100 pertempuran. Jika kamu mengenal dirimu sendiri tapi tidak mengenal musuhmu, setiap kemenangan yang kamu peroleh akan membuatmu menderita. Jika kamu tidak mengenal musuhmu dan dirimu sendiri, kamu akan menderita kekalahan disetiap pertemp uran.” Anjuran untuk mengenali diri sendiri dan musuh merupakan anjuran yang di buat oleh Sun Tzu 2500 tahun yang lalu, agar kita dapat memetik kemenangan dalam pertempuran. Bila sebaliknya, kita pasti akan menderita kekalahan dalam pertempuran. Kalau dianalogikan, sebuah perusahaan juga akan mengalami kerugian dan kesulitan dalam mendistribusikan produknya bila tidak mengenali diri sendiri dan pesaing. Mengenali diri sendiri dan pesaing bisa di lakukan dengan analisis SWOT . Analisis SWOT adalah analisis mengenai kekuatan dan kelemahan yang
dimiliki organisasi, yang dilakukan melalui telaah terhadap kondisi internal organisasi, serta analisis mengenai peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi yang dilakukan melalui telaah terhadap kondisi eksternal orga nisasi. Analisis SWOT hanya bermanfaat dilakukan apabila telah secara jelas ditentukan dalam bisnis apa perusahaan beroperasi, dan ke arah mana perusahaan menuju ke masa depan serta ukuran apa saja yang digunakan untuk menilai keberhasilan organisasi/manajemen dalam menjalankan misinya dan mewujudkan visinya. Hasil analisis akan memetakan posisi perusahaan terhadap lingkungannya dan menyediakan pilihan strategi umum yang sesuai, serta dijadikan dasar dalam menetapkan sasaran-sasaran organisasi selama 3 – 5 tahun ke depan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari para stakeholder. Once the objective has been identified SWOTs are discovered, and listed. SWOTs are: Strengths (S). Determine an organisation’s strong points. This should be from both internal and external customers. Strength is a “resource advantage relative to competitors and the needs of the markets a firm serves or expects to serve.” It is a distinctive competence when it gives the firm a comparative advantage in the marketplace. Strengths arise from the resources and competencies available to the firm. Weaknesses (W). Determine an organisation’s weaknesses, not only from its point of view, but also more importantly, from customers. Although it may be difficult for an organisation to acknowledge its weaknesses it is best to handle the bitter reality without procrastination. A weakness is a “limitation or deficiency in one or more resources or competencies relative to competitors that impedes a firm’s effective
performance.” Opportunities (O). Another major factor is to determine how organisations can continue to grow within the marketplace. After all, opportunities are everywhere, such as the changes in technology, government policy, social patterns, and so on. An opportunity is a major situation in a firm’s environment. Key trends are one source of opportunities. Identification of a previously overlooked market segment changes in competitive or regulatory circumstances, technological changes, and improved buyer or supplier relationships could represent opportunities fro the firm. Threats (T). No one likes to think about threats, but we still have to face them, despite the fact that they are external factors that are out of our control, for example, the recent economic slump in Asia. It is vital to be prepared and face threats even during turbulent times. A threat is a major unfavourable situation in a firm’s environment. Threats are key impediments to the firm’s current or desired position. The entrance of new competitors, slow market growth, increased bargaining power of key buyers or suppliers, technological changes, and new or revised regulations could represent threats to a firm’s success. SWOT analisis digunakan untuk menterjemahkan diagnosa situasi suatu perusahaan menjadi action untuk menc iptakan strategi perusahaan dan prospek bisnis. Berikut beberapa pertanyaan untuk mengimplikasikan manfaat pendataan SWOT untuk strategic action : •
Kompetitif strategi manakah yang dibutuhkan untuk diperkuat segara dengan menambahkan kekuatan yang lebih besar kedalam strategi perusahaan dan
mendongkrak sales serta profitability? •
Action apakah yang dibutuhkan untuk dilakukan untuk meningkatkan companies competitive abilities
•
Kelemahan manakah atau competitive deficiencies yang sangat penting untuk dikoreksi?
•
Peluang pasar manakah yang seharusnya diprioritaskan dalam insiatif strategi dimasa depan?
•
Apa yang seharusnya dilakukan perusahaan untuk menjaganya dari ancaman well being Gambar 7 TABEL MATRIK SWOT STRENGTHS (S)
•
Tentukan 5-10
SWOT
OPPORTUNITIES (O)
•
WEAKNESS (W)
• Tentukan 5-10 faktor-
faktor-faktor
faktor kelemahan
kekuatan Internal
Internal
STRATEGI SO
STRATEGI WO
Tentukan 5-10 faktor-
Ciptakan strategi yang
Ciptakan strategi yang
faktor peluang
menggunakan kekuatan
meminimalkan kelemahan
Eksternal
untuk memanfaatkan
untuk mendapatkan
peluang
peluang
THREATS (T)
STRATEGI ST
STRATEGI WT
•
Tentukan 5-10
Ciptakan strategi yang
Ciptakan strategi yang
peluang faktor -faktor
menggunakan kekuatan
meminimalkan kelemahan
ancaman Eksternal
untuk mengatasi ancaman
dan menghindari ancaman
- Strategi SO Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu denga n memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. - Strategi ST Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. - Strategi WO Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. - Strategi WT Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.
