BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Efisiensi 2.1.1 Pengertian Efisiensi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya. Hanafie (2010: 193) berpendapat efisiensi adalah
upaya
penggunaan
input
yang
sekecil-kecilnya
untuk
mendapatkan produksi yang sebesar-besarnya. Simanjuntak dan Muklis (2012: 17) berpendapat bahwa efisiensi yang direncanakan, dengan cara produksi dengan biaya murah, tetapi dengan tetap sesuai harapan, baik mutu dan barang yang diproduksi maupun pelayanannya. Selain itu efisiesi adalah mencakup alokasi sumber daya, perilaku manusia, dan sistem kemasyarakatan namun efisiensi tidak harus berarti penghematan material saja, tetapi diperhitungkan pula aspek yang nonmaterial (Murniati, 2004: 180).
2.2 Ekspor 2.2.1 Pengertian Ekspor Purnamawati dan Fatmawati (2013: 12) berpendapat bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Daerah pabean adalah
9
seluruh wilayah nasional dari suatu negara, dimana dipungut bea masuk dan bea keluar untuk semua barang yang melewati batas wilayah tertentu. Selain itu, pengertian ekspor adalah pengeluaran barang dari daerah pabean Indonesia untuk dikirimkan ke luar negeri mengikuti ketentuan yang berlaku terutama mengenai peraturan kepabeanan dan dilakukan oleh seorang eksportir atau yang mendapat izin khusus dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan (Tandjung, 2011: 269). Menurut Amir, M. S, (2004: 100) ekspor adalah mengeluarkan barang-barang dari peredaran dalam masyarakat dan mengirimkan ke luar negeri sesuai ketentuan pemerintah dan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing. Berdasarkan UU RI No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, pengertian ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari wilayah pabean Indonesia sesuai peraturan dan perundangundangan yang berlaku. 2.2.2 Dokumen Ekspor Dokumen yang dibutuhkan dalam kegiatan ekspor dan impor sangat bervariasi tergantung pada jenis transaksi, peraturan atau ketentuan serta tingkat kepercayaan antara pihak eksportir dan importir. Menurut Purnamawati dan Fatmawati (2013: 101-111) dokumen dalam ekspor dikelompok diantaranya :
10
1. Financial Document Financial Document berupa wesel draft yang digunakan eksportir untuk menarik dana dari advising bank atau pihak yang ditunjuk setelah memenuhi syarat dan kondisi yang ditentukan. Wesel adalah sebuah alat pembayaran yng merupsksn perintah yang tidak bersyarat dalambentuk tertulis, yang ditujukan oleh seseorang kepada orang lain, ditandatangani oleh orang yang menariknya (drawer) dan orang yang dialamatkan harus membayar pada waktu tertentu. 2. Shipping Document Dokumen pengangkutan dalam perdagangan internasional meliputi: a) Bill of Lading Bill of Lading (B/L) yang artinya dokumen pengangkutan untuk alat transportasi laut. B/L juga sering disebut Marine Bill of Lading atau
Ocean Bill of Lading. Fungsi dari B/L sebagai
berikut : 1) Barang sudah diterima oleh pengangkut dari pengirim (eksportir) untuk dikirim ke suatu tempat tujuan dan selanjutnya menyerhkan barang tersebut kepada pihak penerima (importir). 2) Sudah terjadi perjanjian kontrak pengangkutan dan penyerahan barang antara pihk pengangkut dengan pengiriman.
11
3) Orang yang memegang B/L adalah pemilik barang-barang yang dinyatakan dalam dokumen tersebut. b) Air waybill Barang ekspor yang diangkut dengan alat transportasi udara menggunakan dokumen air waybill. Dokumen ini hanya merupakan bukti penerimaan barang dan bukan merupakan bukti kepemilikan. Dokumen ini biasanya dikeluarkan rangkap 3 masing-masing untuk pengirim, perusahaan penerbangan, dan penerima. c) Railway Consigment Note Pengiriman barang ekspor menggunakan pengangkutan kereta api dari suatu negara ke negara lain, eksportir memperoleh tanda terima yang dinamakan consigment note (surat angkutan kereta api). 3. Commercial Document Commercial documents meliputi dokumen diantaranya: a) Commercial Invoice (Faktur Dagang) Faktur adalah suatu dokumen penting dalam perdagangan, dengan data-data dalam faktur dapat diketahui berapa jumlah wesel
yang akan ditarik, jumlah penutup asuransi dan
penyelesaian segala macam bea masuk. Invoice dapat dibedakan dalam 3 bentuk: Proforma Invoice, Commercial Invoice, dan Consular Invoice.
12
b) Inspection Certificate (Sertifikat Pemeriksaan) Dokumen sertifikat pemeriksaan ini disyarakat apabila pembayaran menggunakan Letter of Credit (L/C), karena menyatakan bahwa barang-barang yang diekspor adalah barang yang benar-benar berasal dari negara pengekspor bukn barang reekspor. Sertifikat pemeriksaan dikeluarkan oleh idependent surveyor yaitu badan resmi yang disahkan oleh pemerintah dan dikenal oleh dunia perdagangan internasional. Dengan adanya sertifikat ini, maka barang-barang yang diekspor dijamin mutu dan jumlah barangnya, ukuran dan berat, pengepakan dan banyaknya satuan isi masing-masing pengepakan barang. Surveyor yang dimaksud adalah PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) yang menunjuk Societe General de Surveillance S.A. (SAG) yang terdaftar di Geneva, Swiss untuk melakukan pemeriksaan di pelabuhan tujuan barang ekspor dan pelabuhan muat barang impor Indonesia di luar negeri. c) Insurance Policy (Polis Asuransi) Dokumen asuransi ini sangat penting karena membuktikan bahwa
barang-barang
yang
disebut
di
dalamnya
telah
diasuransikan, jika para eksportir dan importir menghadapi resiko untuk menghindari kerugian. Dokumen dalam asuransi dibuat berbentuk kontrak asuransi, yaitu:
13
1) Insurance Policy (Polis Asuransi) Polis asuransi adalah dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang terkait dengan barang yang diasuransikan kepadanya. Kondisi asuransi terpacu dalam kontrak dagang yang telah disepkati antara pihak eksportir dan pihak importir. Berdasarkan polis asuransi dapat dilakukan tindakan-tindakan hukum apabila terjadi masalah. 2) Insurance Certificate (Sertifikat Asuransi) Sertifikat asuransi merupakan surat keterangan yang menjelaskan bahwa barang-barang tertentu telah dilakukan penutupan asuransinyaa dlam bentuk open policy. Open policy artinya sebuah polis asuransi dapat menutup semua pengapalan (beberapa kali pengapalan). 3) Cover Note Cover
note
merupakan
sebuah
pemberitahuan
dari
perusahaan asuransi bahwa sebuah asuransi telah ditutup sementara menunggu polis atau sertifikat asuransi diterbitkan. 4. Official Documents (Government Document) Official documents atau government document
merupakan
dokumen yang dilkeluarkan oleh instansi pemerintah. Beberapa official documents diantaranya:
14
a. Surat Keterangan Asal (SKA) Sertifikat ini merupakan dokumen penyertaan barang ekspor untuk membuktikan bahwa barang yang dimaksud berasal dari, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia. SKA dikeluarkan atas permintaan eksportir oleh pejabat Departemen Perdagangan yang ditunjuk dan dibedakan menurut pengelompkan atau jenis komoditinya. Certificate of Origin ini umumnya telah standar yang disebut Surat Keterang Asal yang sering digunakan pada transaksi ekspor di Indonesia. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Pemberitahuan
Ekspor
Barang
adlah
dokumen
yang
diterbitkan instansi pemerintah yang ditunjuk di negara eksportir sehubungan dengan barang yang diekspor. Dokumen ini diperlukan untuk statistik perdagangan negara pengekspor. c. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Pemberitahuan Impor Barang merupak dokumen yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang ditunjuk di negara importir sehubungan dengan barang yang diimpor. Dokumen ini diperlukan untuk statistik perdagangan negara pengimpor. 5. Dokumen Tambahan Dokumen yang digunakan dalam transaksi ekspor impor tidak hanya dengan dokumen pnting saja, namun importir kadang-kadang mensyaratkan adanya dokumen tambahan yang harus disertakan.
15
Dokumen-dokemen tambahan tersebut adalah: a. Packing List (Daftar Pengepakan) Daftar pengepakan meruapakan dokumen tambahan yang dibuat oleh eksportir. Isi dokumen ini mencakup uraian barangbarang dan cara pengepakannya. Dokumen ini dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan oleh pejabat bea cukai. Nama dan uraian barang yang tercantum dalam packing list harus sama dengan yang tertulis dalam commercial invoice. b. Certificate of Quality (Sertifikat Mutu) Dokumen ini hanya dibuat apabila L/C mensyaratkan, yang digunakan untuk memeriksa mutu barang-barang yang akan diekspor. c. Manufacture’s Quality Certificate (Sertifikat Mutu Pembuatan Barang) Dokumen ini berisi uraian tentang mutu barang-barang yang diekspor, yang meliputi apakah barang yang dikirim baru atau tidak, memenuhi standa yang ditetapkan atau tidak. Dokumen ini dibuat oleh eksportir atau supplier apabila L/C mensyaratkan. d. Certificate of Analysis (Sertifikat Analisa) Ekspor barang-barang jenis tertentu membutuhkan dokumen yang menjelaskan proporsi bahan-bahan tertentu yang diharuskan ada pemeriksaan. Misalnya barang yang mengandung bahan kimia atau obat-obatan, dokumen ini hanya diperlukan apabila
16
L/C mensyaratkan. e. Weight Certificate/Weight Note/List (Surat Keterangan/Daftar Timbangan) Pemeriksaan
barang-barang
ekspor
yang
meliputi
pemeriksaan ukuran/berat barang secara tepat dilakukan oleh badan yang disahkan oleh pemerintah, misalnya Sucofindo. Dokumen ini dapat dibuat oleh eksportir sendiri yang disebut Weight Note atau Weight List kecuali syarat L/C melarang. f. Measurement List (Daftar Ukuran) Ekspor jenis barang tertentu sering membutuhkan dokumen ini untuk menerangkan ukuran panjang, tebal, garis tengah dan isi dari barang yang bersangkutan. Uraian tentang ukuran harus sama dengan syarat yang tercantum dalam L/C. Dokumen ini disiapkan oleh eksportir dan diperlukan unruk menghitung ongkos angkut. g. Sanitary, Health and Veterinary Certificates (Sertifikat Kesehatan/Sanitari) Ekspor barang yang memungkinkan terdapat hama penyakit memerlukan Sanitary Certificate. Dokumen ini berisi pernyataan bahwa bahan baku ekspor, tanam-tanaman atau bagian dari hasil tanaman telah diperiksa dan bebas dari hama penyakit. Sedangkan Veterinary Cerificate dan atau Health Certificate diperlukan untuk menyatakan bahwa barang-barang hasil laut, tulang hewan dan ternak sudah diperiksa dan bebas dari hama penyakit.
17
2.3 Freight Forwarding 2.3.1 Pengertian Freight Forwarding Menurut Amir, M. S (2000: 67), freight forwarding adalah badan usaha jasa yang memberikan jasa-jasa untuk menjamin muatan ekspor sampai dipelabuhan tujuan secepatnya dalam kondisi sebaik mungkin dan tanpa menimbulkan banyak masalah bagi eksportir. Selain itu, freight forwarding adalah badan usaha yang bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan/pengurusan atas seluruh kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman, pengangkutan dan penerimaan barang dengan menggunakan multimodal transport baik melalui darat, laut dan/atau udara (Suyono, 2005: 251). Menurut Badan Hukum Indonesia (BHI) sesuai PP No. 82 Tahun 1999 dan KM 33 Tahun 2001, freight forwarding adalah perusahaan jasa pengurusan muatan dan umumnya dilakukan dari pintu ke pintu. Purnamawati dan Fatmawati (2013: 112) berpendapat bahwa freight forwarder adalah agen atau biro perjalanan untuk barang yang dapat membantu eksportir dan importir dalam pengurusan ekspor/impor barang. Freight forwarding di Indonesia dikenal dengan nama “Jasa Pengurusan Transportasi” sesuai dengan SK Menteri Perhubungan No. KM 10 Tahun 1988. 2.3.2 Peran Freight Forwarding Freight forwarding dapat membantu eksportir dalam berbagai hal, disini peran freight forwarding menurut Amir, M. S (2000: 68-71)
18
sebagai berikut: 1. Membantu eksportir dalam melakukan penyerahan barang tepat pada waktunya Jasa freight forwarding dapat membantu eksportir dalam memesan ruangan di kapal (booking space) dan memperkirakan waktu pengapalan yang sesuai dengan waktu penyerahan yang telah disepakati dengan importir Hubungan yang terjalin lama antara freight forwarding dengan perusahaan pelayaran lebih mudah. Selain itu, semua dokumen ekspor yang dikerjakan oleh freight forwarding, yang dianggap oleh pejabat bea cukai sudah lama menangani dokumen ekspor maka dapat memperlancar penyelesaian pabean serta penyelesaian muat bongkar barang. 2. Membantu pengawasan atas barang supaya tetap dalam keadaan utuh dan dalam kondisi baik Selain
waktu
penyerahan
yang
tepat,
pembeli
juga
menginginkan barang yang dibeli dalam keadaan utuh dan tidak rusak sehingga dalam keadaan siap jual atau siap pakai. Jasa freight forwarding disini lebih mengetahui ketentuan-ketentuan karena sudah lama menyelenggarakan pengepakan barang-barang ekspor. Selain itu, mempunyai alat yang lengkap untuk pengepakan barang-barang yang sesuai dengan angkutan peti kemas, pallets dan lain-lain.
19
3. Membantu menekan biaya serendah-rendahnya Freight
forwarding
akan
membantu
eksportir
untuk
menghemat biaya, khususnya dalam persyaratan harga barangbarang ekspor atas dasar CIF maka freight forwarding dapat melakukan penghematan dengan menekan biaya angkutan. Pihak freight forwarding dapat mencarikan perusahaan pelayaran yang dapat memberikn ongkos angkut yang murah bagi langganannya. Untuk
komoditi
taraf
promosi,
freight
forwarding
dapat
merundingkan ongkos angkut dengan perusahaan pelayaran. Selain itu, freight forwarding juga memberi saran mengenai tata cara pengepakan barang, serta untuk ekspor partai kecil akan menawarkan pengangkutan dengan kontainer atas dasar pelayanan konsulidasi atau lazim disebut dengan LCL (Less than container load).
Dengan
demikian,
freight
forwarding
tidak
hanya
memberikan jasa dalam menurunkan ongkos angkut namun juga memudahkan para eksportir partai kecil dalam membayar biaya ekspor yang beraneka ragam seperti biaya dokumen, pengapalan, premi asuransi, biaya telex, dan bea masuk barang. 4. Membantu mengamankan barang Terjadi jika ada kerusakan yang mengakibatkan penolakan atas barang dan terdapat keterlambatan dalam pelayaran, sehingga masa berlaku impor maupun L/C (Letter Of Credit) berakhir. Barang-barang yang sudah terlanjur dikirim tetapi belum diterima
20
atau ditolak pembeli maka agen freight forwarding dapat membantu untuk mengamankan barang tersebut sampai terdapat penyelesaian dengan pembeli bersangkutan. Freight forwarding biasanya mengirimkan ”Letters Of Reservation” kepada perusahaan pelayaran untuk memperpanjang jangka waktu pengajuan ganti rugi. Perusahaan freight forwarding yang besar memberikan pelayanan asuransi dengan membuka “Open Marine Insurance Policy”, bertujuan untuk apabila eksportir atau pemilik barang tidak mengetahui keharusan penutupan asuransi.
21
