BAB II LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka 1. Tempat Kerja Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 pasal 1 tentang Keselamatan Kerja, yang dimaksud dengan tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka., bergerak atau tetap, dimana karyawan, atau yang sering dimasuki karyawan untuk keperluan suatu usaha dan terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Oleh karena pada tiap tempat kerja terdapat sumber bahaya maka pemerintah mengatur keselamatan kerja baik di darat, di tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Ketentuan tersebut berlaku dalam tempat kerja, yang merupakan tempat-tempat : a. Dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran, atau peledakan. b. Dibuat, diolah, dipakai pergunakan, diangkut atau disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi. 7
8
c. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan pengairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau dilakukan persiapan. d. Dilakukan usaha pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan, lapangan kesehatan. e. Dilakukan usaha pertambangan, dan pengolahan emas, perak, logam, atau bijih logam lainnya, batuan-batuan, gas, minyak atau mineral lainnya baik di permukaan atau di dalam bumi, maupun di dasar pertanian. f. Dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia baik di daratan, melaui terowongan, di permukaan air, dalam air maupun di udara. g. Dikerjakan bongkar muat barabf muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun atau gudang. h. Dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air. i. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan. j. Dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau yang rendah.
9
k. Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting. l. Dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lubang. m. Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran. n. Dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah. o. Dilakukan pemancaran, penyinaran atau penerimaan radio, radar, televisi atau telepon. p. Dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset (penelitian) yang menggunakan alat teknis. q. Dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air. r. Diputar filem, dipertunjukkan sandiwara atau diselenggarakan rekreasi lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.
2. Bahaya a. Definisi bahaya Bahaya adalah segala sesuatu termasuk situasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan atau gangguan lainnya. Karena hadirnya bahaya maka
10
diperlukan pengendalian agar bahay tersebut tidak menimbulkan akibat yang merugikan (Ramli, 2010). b. Definisi potensi bahaya Menurut Tarwaka (2008), potensi bahaya adalah sesuatu yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, vcedera, sakit, kecelakaan atau bahkan dapat mengakibatkan kematian yang berhubungan dengan proses dan sistem kerja. c. Sumber bahaya Ada banyak hal yang dapat menyebabkan kejadian yang merugikan.
Kejadian
tersebut
tidak
begitu
saja
tanpa
ada
penyebabnya. Sebagaimana diterangkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, bahwa ditempat kerja terdapat sumber bahaya yang dapat mengancam keselamatan maupun kesehatan tenaga kerja. Adapun sumber dari kejadian yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja adalah sebagai berikut : 1) Manusia Termasuk pekerja dan manajemen. Kesalahan utama sebagian besar kecelakaan, kerugian, atau kerusakan terletak padakaryawan yang kurang bergairah, kurang terampil kurang tepat, terganggu emosinya yang pada umumnya menyebabkan kecelakaandan kerugian (Silalahi dan Silalahi, 1995). 2) Peralatan
11
Peralatan meliputi mesin dan alat atau sarana lain yang digunakan. elemen ini merupakan faktor penyebab utama terjadinya insiden. Perawatan peralatan bukan hanya menurut waktu pemakaian melainkan juga didasarkan pada kondisi bagianbagiannya. Tanpa perawatan yang teratur, keadaan mesin berubah menjadi penyebab bahaya. Peralatan yang haruslah digunakan semestinya serta dilengkapi dengan alat pelindung dan pengaman, peralatan itu dapat menimbulkan macam-macam bahaya seperti : (a) Kebakaran. (b) Sengatan listrik. (c) Ledakan. (d) Luka-luka. (e) Cedera. (Sahab, 1997) 3) Bahan Menurut Sahab (1997), bahaya dari bahan meliputi berbagai risiko sesuai dengan sifat bahan, antara lain : (a) Mudah terbakar, (b) Mudah meledak, (c) Menimbulkan alergi, (d) Menyebabkan kanker, (e) Bersifat racun,
12
(f) Radioaktif, (g) Mengakibatkan kelainan pada janin, (h) Menimbulkan kerusakan pada kulit dan jaringan tubuh. Sedangkan
tingkat
bahaya
yang
ditimbulkan
menurut
tergantung pada : (a) Bentuk alami bahan atau energi yang terkandung, (b) Berapa banyak terpapar bahan atau energi tersebut, (c) Berapa lama terpapar bahan atau energi tersebut. (Sahab, 1997) 4) Proses Bahaya dari proses produksi sangat bervariasi tergantung dari teknologi yang digunakan. Terkadang dalam proses produksi menimbulkan asap, debu, panas, bising dan bahaya mekanis seperti terjepit,
terpotong
atau
tertimpa
bahan.
Hal
ini
dapat
mengakibatkan kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Tingkat bahaya
dari
proses
ini
tergantung
pada
teknologi
yang
digunakan (Sahab, 1997). 5) Cara kerja Menurut Sahab (1997), cara kerja yang berpotensi terhadap terjadinya bahaya atau kecelakaan berupa tindakan tidak aman, misalnya : (a) Cara mengangkat yang salah, (b) Posisi yang tidak benar,
13
(c) Tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), (d) Lingkungan kerja, (e) Menggunakan alat atau mesin yang tidak sesuai 6) Lingkungan kerja Menurut Silalahi dan Silalahi (1995) keadaan lingkungan yang dapat merupakan keadaan berbahaya antara lain : a) Suhu dan kelembaban udara, b) Kebersihan udara, c) Penerapan dan kuat cahaya, d) Kekuatan bunyi, e) Cara dan proses kerja, f) Udara, gas-gas bertekanan, g) Keadaan lingkungan setempat, h) Keadaan mesin-mesin, perlengkapan dan peralatan kerja serta bahan Bahaya yang terdapat pada lingkungan kerja adalah sebagai berikut : a. faktor bahaya fisika Menurut Suma’mur (2009), faktor bahaya fisik merupakan bahaya yang timbul dari keadaan fisik di lingkungan kerja meliputi penerangan, suhu udara, kelembaban, cepat rambat udara, suara, vibrasi mekanis, radiasi, dan tekanan udara. b. Faktor bahaya kimia
14
Menurut
Suma’mur
(2009),
faktor
bahaya
kimia
merupakan bahaya yang bisa berasal dari bahan yang digunakan atau hasil produksi, yang meliputi gas, uap, debu, kabut, asap, cairan, dan benda padat. c. Faktor bahaya biologi Menurut Suma’mur (2009), bahaya ini bisa berasal dari golongan hewan dan tumbuhan, misalnya virus, bakteria, riketsia, protozoa, jamur, cacing, kutu, pinjal malahan mungkin pula tumbuhan atau hewan besar atau bahan dari padanya. d. Faktor bahaya psikologi Bahaya ini berasal dari ketidaksesuaian antara konstruksi mesin dengan ukuran tubuh tenaga kerja yang dapat menimbulkan beban kerja tambahan, misalnya posisi kerja yang tidak sesuai dan konstruksi mesin yang tidak ergonomi (Sahab. 1977). Bahaya yang berasal dari psikologis tenaga kerja yang meliputi
suasana
kerja
pekerjaan
yang
monoton,
ketidaksesuaian hubungan kerja antar pekerja dan atasan dengan bawahan (Suma’mur, 2009). e. Faktor mental psikologi Bahaya yang berasal dari psikologis tenaga kerja yang meliputi
suasana
kerja,
pekerjaan
yang
monoton,
15
ketidaksesuaian hubungan kerja antar pekerja dan atasan dengan bawahan (Suma’mur, 2009).
3. Kecelakaan kerja Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.04/MEN/1998 (pasal 1 ayat 3) tentang pengangkatan, pemberhentian dan tata kerja dokter penasehat. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Tak terduga disini, oleh karena tidak ada unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Tidak diharapkan disini dikarenakan kecelakaan itu disertai kerugian material atau penderitaan korban kecelakaan ( Suma’mur,1996). Menurut (Tarwaka, 2008). Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang jelas tidak dikehendaki dan sering kali tidak terduga semula yang dapat menimbulkan kerugian baik waktu, harta benda atau properti maupun korban jiwa yang terjadi didalam suatu proses kerja industri atau yang
berkaitan
dengannya.
Dengan
mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
demikian
kecelakaan
kerja
16
a. Tidak diduga semula, oleh karena dibelakang peristiwa kecelakaan tidak terdapat unsur kesengajaan dan perencanaan. b. Tidak diinginkan atau diharapkan, karena setiap peristiwa kecelakaan akan selalu disertai kerugian baik fisik maupun mental. c. Selalu menimbulkan kerugian dan kerusakan, yang sekurangkurangnya menyebabkan gangguan proses kerja. Kecelakaan kerja di industri dapat dibagi menjadi dua (2) kategori utama, yaitu : a. Kecelakaan industri, yaitu suatu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, karena adanya potensi bahaya yang tidak terkendali. b. Kecelakaan di dalam perjalanan, yaitu kecelakaan yang terjadi di luar tempat kerja dalam kaitannya dengan adanya hubungan kerja. Kecelakaan ada penyebabnya dan dapat dicegah dengan mengetahui faktor bahaya yang bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan, dengan demikian akar penyebab dapat di isolasi dan dapat menentukan langkah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kembali, akar penyebab dapat dibagi menjadi 2 kelompok: 1) Immediate Cause a) Unsafe Act (Tindakan yang tidak aman) Misalnya, penggunaan alat penganman yang tidak sesuai atau tidak berfungsi, sikap dan cara kerja yang kurang baik, penggunaan peralatan yang tidak aman, melakukan gerakan berbahaya.
17
b) Unsafe Condition (Lingkungan yang tidak aman) Misalnya, tidak tersedianya perlengkapan pengaman atau perlengkapan pengaman yang efektif, keadaan tempat kerja yang kotor dan berantakan, pakaian kerja yang tidak sesuai untuk kerja, factor fisik dan kimia di lingkungan kerja tidak memenuhi syarat. 2) Contributing Cause a) Safety Manajemen System Misalnya, instruksi yang tidak jelas, tidak taat pada peraturan, tidak ada perencanaan keselamatan, tidak ada sosialisasi tentang keselamatan
kerja,
faktor
bahaya
tidak
dipantau,
tidak
tersedianya alat pengaman dan lain-lain. b) Kondisi mental pekerja Misalnya, kesadaran tentang keselamatan kerja kurang, tidak ada koordinasi, sikap yang buruk, bekerja lamban, emosi tidak stabil dan lain-lain. c) Kondisi fisik pekerja Misalnya, kesehatan tidak memenuhi persyaratan, mata rabun, alergi dan lain-lain. Heinrich (1972) mengemukakan suatu teori sebab akibat terjadinya kecelakaan yang di namai dengan “Teori Domino”. Dari teori tersebut digambarkan bahwa timbulnya suatu kecelakaan atau cidera disebabkan oleh lima (5) faktor penyebab, yaitu: 1) Domino Kebiasaan
18
2) Domino Kesalahan 3) Domino Tindakan dan Koreksi Tidak Aman 4) Domino Kecelakaan 5) Domino Cidera Selanjutnya Heinrich dalam Tarwaka (2008), menjelaskan untuk mencegah terjadinya kecelakaan adalah cukup dengan membuang salah satu kartu domino atau memutuskan rangkaian mata rantai
domino
tersebut. Berdasarkan teori dari Heinrich tersebut, Bird dan Germain dalam Tarwaka (2008) memodifikasi teori domino dengan merefleksikan ke dalamnhubungan manajemen secara langsung dengan sebab akibat kerugian kecelakaan. Model penyebab kerugian melibatkan lima faktor penyebab secara berentetan. Kelima faktor dimaksud adalah :
Gambar 1. Bagan Teori Domino Sumber : Ramli, 2010 Untuk lebih detailnya, diagram alur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut ini : 1) Kurangnya Sistem Pengendalian (Lack of Control) Kurangnya
kontrol
merupakan
urutan
pertama
menuju
terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian. Kontrol merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen yaitu: Planning, Organizing, Leading, dan Controling.
19
Tanpa manajemen pengendalian yang kuat, penyebab kecelakaan dan rangkaian efek akan dimulai, dan memicu faktor penyebab kerugian. Kurangnya pengendalian dapat disebabkan karena faktor : a) Program yang tidak memadai. b) Standar program yang tidak memadai. c) Tidak memenuhi standar. Domino yang pertama akan jatuh karena kelemahan pengawas dan pihak manajemen yang tidak merencanakan dan mengorganisasi pekerja dengan benar serta tidak mengarahkan para pekerjannya untuk terampil dalam melaksanakan pekerjaannya (Bird dan Germain dalam Tarwaka, 2008). 2) Penyebab Dasar (Basic Cause) Bird dan Germain dalam Tarwaka (2008) menyebutkan penyebab dasar adalah penyebab nyata yang dibelakang atau melatar belakangi penyebab langsung yang mendasari terjadinya kecelakaan, terdiri dari: a) Faktor Personal (Personal Factor) yaitu meliputi : (1) Kurangnya pengetahuan, (2) Kurangnya keterampilan, (3) Kurangnya kemampuan fisik dan mental, (4) Kurangnya motivasi, (5) Stres fisik atau mental. b) Faktor Pekerjaan (Job Factor) yaitu meliputi : (1) Kepemimpinan dan kepengawasan yang tidak memadai,
20
(2) Engineering kurang memadai, (3) Maintenance kurang memadai, (4) Alat dan peralatan kurang memadai, (5) Pembelian barang kurang memadai, (6) Standar kerja kurang memadai, (7) Aus dan retak akibat pemakaian, (8) Penyalahgunaan wewenang. 3) Penyebab Langsung (Immediate Cause) Jika penyebab dasar terjadi, maka terbuka peluang untuk menjadi tindakan dan kondisi tidak aman. Menurut Heinrich dalam Tarwaka (2008), menyebutkan bahwa 88% kecelakaan diakibatkan oleh tindakan yang tidak aman, 10% karena kondisi yang tidak aman dan 2% disebabkan oleh faktor yang tidak disebutkan. a) Tindakan tidak aman (Unsafe Action) Tindakan tidak aman adalah pelanggaran terhadap cara kerja aman yang mempunyai risiko terjadinya kecelakaan, antara lain: (1) Menjalankan sesuatu tanpa ijin. (2) Gagal mengingat atau mengamankan. (3) Menjalankan peralatan dengan kecepatan yang tidak sesuai. (4) Tidak menggunakan alat-alat keselamatan kerja. (5) Menggunakan peralatan dangan cara tidak benar. (6) Tidak menggunakan alat pelindung diri. (7) Cara memuat dan membongkar tidak benar.
21
(8) Cara mengangkat yang tidak benar. (9) Posisi yang tidak betul. (10)Menggunakan peralatan yang rusak. b) Kondisi tidak aman (Unsafe Condition) Kondisi tidak amana adalah kondisi fisik yang berbahaya dan keadaan yang berbahaya yang langsung membuka peluang terjadinya kecelakaan, antara lain : (1) Pengaman atau pelindung yang tidak cukup. (2) Alat, peralatan atau bahan yang rusak. (3) Penyumbatan. (4) Sistem peringatan yang tidak memadai. (5) Bahaya kebakaran dan peledakan. (6) Kurang bersih. (7) Kondisi yang berbahaya seperti : debu, gas, uap. (8) Kebisingan yang berlebih. (9) Kurangnya ventilasi dan penerangan. 4) Insiden Bird dan Germain dalam Tarwaka (2008), menyebutkan insiden terjadi karena adanya kontak energi atau bahan-bahan berbahaya. Kecelakaan tersebut dapat berupa : a) Terbentur atau menabrak suatu benda, b) Terbentur atau tertabrak benda atau alat yang bergerak, c) Jatuh ke tingkat yang lebih rendah,
22
d) Jatuh pada tingkat yang sama (tergelincir, tersandung, terpeleset), e) Terjepit diantara dua benda, f) Terjepit kedalam alat/benda yang berputar, g) Kontak dengan listrik, panas, dingin, radiasi, dan bahan beracun. 5) Kerugian (Loss) Jika terjadi suatu kecelakaan maka akan mengakibatkan kerugian terhadap manusia dan harta benda yang akan mempengaruhi kualitas dan produksi sebagaimana pengaruhnya terhadap keselamatan, kesehatan dan keamanan. Kecelakaan menurut Suma’mur (2009), menyebabkan lima jenis kerugian yaitu : a) Kecelakaan. b) Kekacauan organisasi. c) Keluhan dan kesedihan. d) Kelainan dan kecacatan. e) Kematian. Frank Elbert dalam Suardi (2005), menyebutkan biaya yang timbul sebagai akibat kecelakaan dapat digambarkan seperti Gunung Es atau yang lebih dikenal dengan sebutan Teori Gunung Es yang artinya biaya langsung sebagai bongkahan gunung es yang terlihat pada permukaan laut, sedangkan biaya tidak langsung yaitu bongkahan gunung es yang berada dibawah permukaan laut yang jauh lebih besar. 6) Pencegahan Kecelakaan Kerja
23
Pencegahan kecelakaan kerja pada umumnya adalah upaya untuk mencari penyebab dari suatu kecelakaan dan bukan mencari siapa yang salah. Dengan mengetahui dan mengenal penyebab kecelakaan maka dapat disusun suatu rencana pencegahannya, yang mana hal ini merupakan program K3, yang pada hakekatnya adalah merupakan rumusan
dari
suatu
stategi
bagaimana
menghilangkan
atau
mengendalikan potensi bahaya yang sudah diketahui (Tarwaka, 2008). Menurut International Labour Organization (ILO) dalam DasarDasar K3 (2007), langkah-langkah penanggulangan kecelakaan kerja dapat dilakukan dengan : a) Peraturan perundang-undangan Ketentuan dan syarat K3 mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi, penerapan ketentuan dan syarat K3 sejak tahap rekayasa, penyelenggaraan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan K3. b) Standarisasi Standar K3 maju akan menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan K3 c) Riset teknis, medis, psikologis dan statistik Riset atau penelitian untuk menunjang tingkat kemajuan bidang K3 sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi. d) Pendidikan dan latihan
24
Peningkatan kesadaran, kualitas pengetahuan dan keterampilan K3 bagi tenaga kerja. e) Persuasi Cara penyuluhan dan pendekatan di bidang K3, bukan melalui penerapan dan pemaksaan melalui sanksi-sanksi. f) Asuransi Insentif finansial untuk meningkatkan pencegahan kecelakaan dengan pembayaran premi yang lebih rendah terhadap perusahaan yang memenuhi syarat K3. g) Penerapan K3 ditempat kerja Langkah-langkah pengaplikasikan di tempat kerja dalam upaya memenuhi syarat-syarat K3 di tempat kerja. h) Inspeksi atau pemeriksaan Suatu kegiatan pembuktian sejauh mana kondisi tempat kerja masih memenuhi ketentuan dan persyaratan K3.
4. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.
25
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 pasal 2, penerapan SMK3 bertujuan untuk : a. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. b. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta c. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. SMK3 yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tentang penerapan SMK3 diperusahaan adalah sebagai berikut: a. Penetapan Kebijakan K3 Pasal 7 1) Penetapan kebijakan K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengusaha. 2) Dalam menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha paling sedikit harus: a. Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi: 1. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko; 2. Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik; 3. Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
26
4. Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan 5. Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan b. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus menerus; dan c. Memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan /atau serikat pekerja/serikat buruh. 3) Kebijakan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Visi; b. Tujuan perusahaan; c. Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan d. Kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.
b. Perencanaan K3 Pasal 9 1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hurufb dilakukan untuk menghasilkan rencana K3
27
2) Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). 3) Dalam menyusun rencana K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengusaha harus mempertimbangkan: a.
Hasil penelaahan awal,
b.
Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
c.
peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya dan
d.
sumber daya yang dimiliki.
4) Pengusaha dalam menyusun rencana K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3,wakil pekerja/buruh, dan pihak lain yang terkait di perusahaan. 5) Rencana K3 paling sedikit memuat: a. Tujuan dan sasaran; b. Skala prioritas; c. Upaya pengendalian bahaya; d. Penetapan sumber daya; e. Jangka waktu pelaksanaan; f. Indikator pencapaian; dan g. Sistem pertanggungjawaban.
c. Pelaksanaan Rencana K3 Pasal 10
28
1) Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf cdan Pasal 9. 2) Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia dibidang K3, prasarana, dan sarana. 3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki: a. kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat;dan b. kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang. Pasal 11 1) Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3. 2) Kegiatan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi : a. Tindakan pengendalian; b. Perancangan (design) dan rekayasa; c. Prosedur dan instruksi kerja; d. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan; e. Pembelian/pengadaan barang dan jasa; f. Produk akhir;
29
g. Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan h. Rencana dan pemulihan keadaan darurat. Pasal 12 1) Pengusaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus : a. Menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang K3; b. Melibatkan seluruh pekerja/buruh; c. Membuat petunjuk k3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait; d. Membuat prosedur informasi; e. Membuat prosedur pelaporan; dan f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan. Pasal 13 3) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (f) paling sedikit dilakukan terhadap: a. Peraturan perundang-undangan dibidang K3 dan standar dibidang K3; b. Indikator kinerja K3; c. Izin kerja;
30
d. Hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko; e. Kegiatan pelatihan K3; f. Kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan; g. Catatan pemantauan data; h. Hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut; i. Identifikasi produk termasuk komposisinya; j. Informasi mengenai pemasok dan kontraktor; dan k. Audit dan peninjauan ulang SMK3.
d. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 Pasal 14 1) Pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3. 2) Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud padaayat (1) melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. 3) Dalam hal perusahaan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaiman adimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jasa pihak lain. 4) Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pengusaha. 5) Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan.
31
6) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar.
e. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3 Pasal 15 1) Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, pengusaha wajib melakukan peninjauan. 2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. 3) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. 4) Perbaikan dan peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam hal: a. Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan; b. Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar; c. Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan; d. Terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan; e. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi; f. Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja; g. Adanya pelaporan; dan/atau
32
h. Adanya masukan dari pekerja/buruh.
LAMPIRAN I a. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaksanakan di perusahaan meliputi: 1. Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3 serta frekuensinya
disesuaikan
dengan
obyek
mengacu
pada
peraturandan standar yang berlaku. Prosedur pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran secara umum meliputi: a) Personil yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup; b) Catatan pemeriksaan, pengujian dan pengukuran yang sedang berlangsung
harus
dipelihara
dan
tersedia
bagi
manajemen,tenaga kerja dan kontraktor kerja yang terkait; c) Peralatan dan metode pengujian yang memadai harus digunakan untuk menjamin telah dipenuhinya standar K3; d) Tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada saat ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan K3 dari hasil pemeriksaan, pengujian dan pengukuran;
33
e) Penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan penyebab permasalahan dari suatu insiden; dan f) Hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang. LAMPIRAN II 7. Standar Pemantauan 7.1 Pemeriksaan Bahaya 7.1.1 Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur. 7.1.2 Pemeriksaan/inspeksi
dilaksanakan
oleh
petugas
yang
berkompeten dan berwenang yang telah memperoleh pelatihan mengenai identifikasi bahaya. 7.1.3 Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari tenaga kerja yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa. 7.1.4 Daftar periksa (checklist) tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saat pemeriksaan/inspeksi. 7.1.5 Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan diajukan kepada pengurus dan P2K3 sesuai dengan kebutuhan. 7.1.6 Pengusaha atau pengurus telah menetapkan penanggung jawab untuk pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi. 7.1.7 Tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi dipantau untuk menentukan efektifitasnya.
34
7.2 Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja 7.2.1 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan
hasilnya didokumentasikan,
dipelihara
dan
digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko. 7.2.2 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi. 7.2.3 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan.
5. Inspeksi Keselamatan Kerja Inspeksi adalah upaya deteksi dini dan mengoreksi adanya potensi bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan kecelakaan. Inspeksi tempat kerja bertujuan untuk mengidentifikasi sumber-sumber bahaya potensial yang ada di tempat kerja, mengevaluasi tingkat resik terhadap tenaga kerja serta mengendalikan sampai tingkat yang aman bagi kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Inspeksi tidak ditujukan untuk mencari kesalahan orang, melainkan untuk menemukan dan menentukan lokasi bahaya potensial yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Sahab, 1997). Dalam keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja ternyata inspeksi keselamatan kerja merupakan salah satu cara mendasar dan efektif untuk mendeteksi dini serta mengidentifikasi adanya potensi sumber bahaya
35
ditempat kerja yang dapat menimbulkan kerugian melalui suatu proses (Sucofindo, 1997). Menurut Tarwaka (2008), Inspeksi Keselamatan Kerja adalah suatu aktivitas untuk menemukan masalah-masalah atau potensi bahaya dan menilai risikonya sebelum kecelakaan atau kerugian dan penyakit akibat kerja benar-benar terjadi. Menurut Bird dan Germain (1990), Program inspeksi harus dilakukan secara terstuktur dan mempunyai beberapa tujuan umum, yaitu : 1) Mengidentifikasi
masalah-masalah
yang
potensial
yang
tidak
terantisipasi selama proses desain ataupun selama analisis tugas-tugas atau pekerjaan. 2) Mengidentifikasi ketidakfungsian mesin-mesin dan peralatan kerja. 3) Mengidentifikasi kondisi lingkungan kerja dan tindakan-tindakan tidak aman atau tidak sesuai dengan prosedur kerja. 4) Mengidentifikasi pengaruh dari perubahan proses produksi atau perubahan material. 5) Mengidentifikasi tindakan korektif yang kurang tepat yang dapat menimbulkan masalah lain di tempat kerja. 6) Menyediakan informasi K3 untuk bahan evaluasi diri bagi manajemen perusahaan. 7) Mendemonstrasikan komitmen manajemen melalui tindakan nyata dalam bidang K3 di tempat kerja.
36
a. Jenis-jenis inspeksi Ada dua jenis inspeksi pada umumnya berdasarkan Tarwaka (2008), meliputi : 1) Inspeksi Informal Merupakan pelaksanaannya
jenis
inspeksi
dilakukan
yang
tidak
sewaktu-waktu
direncanakan
dalam
aktifitas
operasional sehari-hari di tempat kerja, dan dilakukan berdasarkan kesadaran dari orang-orang yang menemukan atau melihat masalah-masalah K3 yang ada ditempat kerja. Inspeksi jenis ini cukup efektif karena masalah-masalah yang muncul bisa langsung dideteksi dan dilaporkan untuk segera dilakukan tindakan perbaikan. 2) Inspeksi Formal (Terencana) Inspeksi jenis ini lebih dikenal dengan inspeksi periodik yang pelaksanaannya dilakukan terencana baik tempat, waktu dan siapa saja yang ikut dalam pelaksanaan inspeksi tersebut. Inspeksi formal (terencana) dibagi menjadi dua yaitu : a) Inspeksi Umum Merupakan jenis inspeksi rutin terhadap sumber-sumber bahaya ditempat kerja secara menyeluruh (Tarwaka, 2008). b) Inspeksi Khusus Merupakan jenis inspeksi khusus terhadap objek-objek atau
area tertentu yang mempunyai risiko tinggi terhadap
37
kerugian
dan kecelakaan kerja, inspeksi yang dilakukan
berdasarkan adanya keluhan atau komplain dari tenaga kerja di suatu unit kerja, dan inspeksi berdasarkan adanya permintaan atau instruksi dari pengurus perusahaan (Tarwaka, 2008). b. Metode Inspeksi 1) Safety Tour Pelaksanaan
safety
tour
yaitu
perjalanan
mengelillingi
perusahaan mulai dari awal sampai hasil suatu proses produksi. Tour yang dilakukan oleh top dan middle manajemen menunjukkan adanya
kesungguhan, keterlibatan, dan komitmen manajemen.
Dalam hal ini, manajemen mengadakan pengamatan langsung ke lapangan, sebagai suatu bukti keterlibatan manajemen yang mendukung
dan
memperhatikan
program
kesehatan
dan
keselamatan kerja. Bentuk dari kegiatan ini biasanya di tuangkan dalam bentuk checklist yang dibagikan kepada inspektor pada saat safety tour. Safety tour ini merupakan suatu kesempatan yang baik bagi manajemen untuk mengenal dan mendorong kinerja yang baik sesuai dengan standar yang digunakan. 2) Safety Sampling Safety
sampling
biasanya
digunakan
untuk
mengukur
efektifitas pelakasanaan keselamatan kerja pada suatu tempat kerja. Pemantauan pada safety sampling ditujukan kepada fakta-fakta saat melaksanakan suatu pekerjaan apakah sesuai dengan cara dan
38
prosedur yang aman. Yang dihitung dalam safety sampling adalah banyaknya orang yang bekerja dengan cara yang tidak aman. Pelakasanaannya harus dilakukan secara periodik. Namun, tidak hanya tindakan saja yang diukur melainkan kondisi lingkungan kerja, APD, dan sebaginya. Safety sampling merupakan alat motivasi dengan adanya kegiatan tersebut maka tenaga kerja bekerja dengan aman. c. Pelaksanaan Inspeksi Pelaksanaan inspeksi terbagi menjadi dua, (Alkon, 1998) yaitu : 1) Ekstern Perusahaan Merupakan inspeksi keselamatan kerja yang dilaksanakan oleh pegawai pengawas dari pemerintah atau inspeksi yang dilakukan oleh perusahaan pihak ketiga. 2) Intern Perusahaan Inspeksi ini dilakukan oleh orang yang berkepentingan seperti supervisor dan manajer lini dan juga yang memiliki keahlian dibidang seperti teknisi. Komposisi personel yang melakukan inspeksi ini berasal dari unsur tenaga kerja dari level terendah sampai tingkat tertinggi. d. Objek Inspeksi Untuk membantu menetukan aspek-aspek apa saja yang ada di tempat kerja yang akan di inspeksi, perlu dipertimbangkan dan dipahami hal-hal sebagai berikut, (Tarwaka, 2008) :
39
1) Hazard yang berpotensi menyebabkan cedera atau sakit dan masalah-masalah K3 yang ada di tempat kerja. 2) Peraturan perundang-undangan bidang K3 dan standar yang berkaitan dengan hazard, tugas-tugas, proses produksi tertentu yang diterapkan di masing-masing perusahaan. 3) Masalah-masalah K3 yang terjadi sebelumnya, meskipun risikonya kecil perlu pertimbangan. e. Tahap Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Kerja Tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan inspeksi adalah tahap persiapan, pelaksanaan inspeksi, pengembangan, upaya perbaikan, tindakan korektif, dan laporan (Tarwaka, 2008). 1. PERSIAPAN 2. INSPEKSI 3. PENGEMBANGAN 4. TINDAK LANJUT 5. LAPORAN 6. REVIEW Gambar 2. Bagan Tahap Pelaksanaan Inspeksi Sumber : Tarwaka, 2008 Tahap pelaksanaan inspeksi, (Tarwaka, 2008) meliputi : 1) Tahap persiapan Secara umum, hal yang perlu diperhatikan dalam tahap persiapan inspeksi adalah :
40
a) Mulailah dengan sikap positif. b) Membuat perencanaan kegiatan inspeksi. c) Menentukan objek yang akan dilihat dan diamati. d) Memahami tentang objek yang akan dicari. e) Membuat checklist. f) Meninjau kembali laporan inspeksi sebelumnya. g) Menyiapkan bahan dan alat untuk inspeksi. 2) Tahap pelaksanaan Berikut ini adalah beberapa kunci penting dalam pelaksanaan inspeksi menjadi lebih efektif : a) Berpedoman pada peta pabrik (Workplace Mapping) dan Checklist. b) Mencari sesuatu sesuai dengan poin-poin dalam checklist. c) Mengambil tindakan perbaikan sementara. d) Jelaskan dan tempatkan setiap hal dengan jelas. e) Klasifikasikan hazard. f) Tentukan faktor penyebab utama adanaya tindakan dan kondisi yang tidak aman 3) Pengembangan upaya perbaikan Tidaklah cukup hanya dengan menemukan tindakan dan kondisi yang tidak sesuai dengan standar atau prosedur, namun perlu melakukan sesuatu untuk mencegah terjadinya kerugian nyata. Pada saat inspeksi dapat langsung melakukan tindakan
41
seperti : membersihkan tumpahan cairan dilantai, memasang pengaman mesin yang lepas, memindahkan bahan-bahan yang tidak dipakai atau sampah dari lokasi kerja. Tindakan ini merupakan
pengemabangan
pada
saat
inspeksi
sekaligus
memberikan contoh kepada tenaga kerja. 4) Tindakan Korektif Sarana korektif yang dilakukan menjadi kurang bermanfaat jika tidak dapat berfungsi dengan baik atau tidak sesuai dengan apa yang
direncanakan.
Untuk
itu
maka
setiap
apa
yang
direkomendasikan perlu ditindaklanjuti secara konkrit. Upaya tindak lanjut dapat berupa tindakan dan pengecekan terhadap halhal sebagai berikut : a) Adanya penghargaan terhadap perseorangan atau group kerja yang selalu menjaga tempat kerjanya dengan aman dan selamat. b) Membuat skala prioritas upaya-upaya perbaikan yang harus dikerjakan. c) Monitoring terhadap program perbaikan dan anggaran biaya sampai perbaikan selesai. d) Verifikasikan atau pembuktian bahwa tindakan perbaikan dimulai sesuai jadwal yang telah direncanakan dan dikerjakan oleh orang yang tepat. e) Monitoring selama pengembangan untuk menjamin bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan apa yang dimaksud.
42
f) Lakukan uji kelayakan setelah selesai implementasi sarana perbaikan. g) Lakukan review terhadap implementasi sarana perbaikan secara berkala. 5) Laporan Inspeksi Keselamatan Kerja Laporan inspeksi disampaikan secara tertulis berisi temuan hasil inspeksi beserta tindakan perbaikan yang harus dilakukan. Kemudian laporan segera disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Kriteria laporan inspeksi menurut Frank E. Bird & George L.Germain (1990) adalah sebagai berikut: a) Identifikasi objek atau tujuan inspeksi b) Jelaskan seluruh tindakan yang telah dilakukan a. Observasi perilaku dan tindakan yang substandard b. Klasifikasikan derajat atau tingkat resiko. c. Tindakan penanggulangan dan rekomendasi d. Tindak lanjut dan lain-lain c) Menyediakan tempat untuk memberikan saran atau feed back d) Membuat laporan untuk manajer agar laporan dapat dikaji dan di review. e) Laporkan juga perilaku kerja pada halaman belakang kertas. Laporan Inspeksi harus ditulis dengan jelas dan mudah dimengerti, menyebutkan angka secara berurutan untuk hal-hal yang
diinspeksikan,
mengklasifikasikan
setiap
bahaya,
43
menempatkan kolom untuk tambahan penyebab dasar dan tindakan perbaikan untuk setiap item, memberi tanda bagi item yang terbuka dan laporan sebelumnya, diambil tindakan dengan segera dan diperbanyak, diserahkan kepada yang bersangkutan dan disimpan sebagai dokumentasi (Alkon, 1998). 6) Review Pada waktu tertentu, perwakilan masing-masing area harus melaporkan perkembangan dari pelaksanaan rekomendasi kepada SHE Departement, sebaliknya pihak SHE Departement harus memeriksa secara berkala perkembanganpelaksanaan rekomendasi sesuai dengan syarat yang dimaksud. Keadaan berbahaya yang tidak diperbaiki memberikan indikasi adanya ketidaklancaran komunikasi manajemen dalam pelaksanaan program (Alkon, 1998).
44
B. Kerangka Pemikiran Tempat Kerja
Proses Produksi
Bahaya
Tindakan Pencegahan Kecelakaan Kerja Sistem Manajemen K3
Inspeksi Keselamatan Kerja
Tidak Diterapkan Kecelakaan Tidak Terkendali
1. Jenis-jenis inspeksi 2. Objek inspeksi 3. Tahap-tahap inspeksi a. Persiapan b. Pelaksanaan c. Tindak Lanjut Hasil Inspeksi d. Pelaporan Hasil Inspeksi
Kerugian Meningkat
Diterapkan
Kerugian Menurun Kecelakaan Terkendali
Evaluasi dan Review Pelaksanaan Gambar 3. Kerangka Teori
