12
BAB II LANDASAN TEORI
A. Sistem Informasi Sistem informasi merupakan bagian terpadu dari suatu organisasi. Sistem ini melayani kebutuhan informasi yang diperlukan bagi organisasi. Oleh karena itu sistem informasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai hubungan erat dengan operasi perusahaan secara fisik maupun organisasi perusahaan. Sistem informasi mempunyai karakteristik antara lain : a. Jaringan komunikasi (communication network) Sistem
informasi
merupakan
suatu
jalur
komunikasi
yang
menyediakan sarana untuk menghubungkan informasi dari satu bagianke bagian lainnya, yang memungkinkan informasi mengalir ke semua bagian dalam perusahaan dan bahkan kepada pihakpihak di luar organisasi. b. Tahap dan fungsi konversi data. Sistem informasi mengkonversikan input menjadi output. Terdapat 3 tahap dalam konversi yaitu tahap input (pengumpulan data), tahap pemrosesan, dan tahap ouput (fungsi penyajian informasi).
13
c. Pemakai informasi Informasi dihasilkan oleh sistem informasi organisasi yang digunakan baik oleh pemakai dalam organisasi maupun oleh pihakpihak luar. Sistem informasi mempunyai tiga tujuan utama yaitu : a. Menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan b. Menyediakan informasi untuk menunjang operasi rutin organisasi c. Menyediakan
informasi
yang
dapat
membantu
pengelolaan
perusahaan. Laudon dan Laudon (1992) mendefinisikan informasi sebagai komponen
yang
saling
berhubungan,
yang
mengumpulkan,
memproses, menyimpan dan menyalurkan informasi untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan dan mengontrol organisasi. Mcleod Jr. dan Schell (2004) mendefinisikan sistem informasi keuangan sebagai berikut : A firm’s data processing tasks are performed by an accounting information system (AIS) that gathers data describing the firms’s activities, transforms the data information, and makes the information available to users both inside and outside the firm. The AIS is the only CBIS subsystem that has responsibility of meeting information needs outside of firm. The AIS has a responsibility to furnish information to each environment element except competitors. Definisi informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan masa sekarang dan akan datang. Sedangkan sistem
14
adalah suatu kerangka kerja terpadu dan mempunyai satu sasaran atau lebih. Berdasarkan definisi tersebut sistem informasi dapat diartikan
kerangka
kerja
terpadu
dengan
sumber
daya
yang
dikoordinasikan untuk mengubah masukan (data) menjadi keluaran (informasi) untuk mencapai sasaran perusahaan (Wilkinson, 2000). Wilkinson (2000) melihat keterkaitan antara akuntansi dan informasi dengan menggunakan pendapatnya sebagai berikut : Accounting and information system are closely related. This relationship is well describe by one authoritiative body as follows : Essentially, accounting is an information system. More precisely, it is an application of the general theory of an information to the problem of efficient economic operations. It also makes up a large part of general information expressed in quantitative terms. In this context accounting is both a part of general information system of an operating entity an a part of basic field bounded by the concept of information, This close relationship is also acknowledged by the widespread use of the term Accounting Information System (AIS). Dari definisi diatas dinyatakan bahwa data yang relevan untuk dikumpulkan terdiri dari transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian dalam organisasi yang dinyatakan dalam uang. Sistem informasi dan akuntansi mempunyai hubungan yang sangat erat karena pada dasarnya akuntansi merupakan suatu sistem informasi. Akuntansi adalah penerapan dari teori umum informasi untuk masalah-masalah operasi ekonomi yang efisien yang juga merupakan bagian besar informasi umum yang dinyatakan dalam
15
bentuk kuantitatif. Dengan demikian akuntansi merupakan bagian dari suatu sistem informasi pada suatu kesatuan operasional. B. Kinerja Sistem Informasi Dalam suatu organisasi, sistem informasi berfungsi sebagai alat bantu pencapaian tujuan melalui penyediaan informasi. Keberhasilan sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh bagaimana sistem tersebut dapat memproses masukan dan menghasilkan informasi yang baik, tetapi ditentukan juga oleh kesesuaiannya dengan lingkungan pekerjaan karena walaupun sistem informasi menggunakan teknologi canggih, sistem belum bisa dikatakan berhasil bila pemakai sistem informasi
tidak
dapat
menerimanya
atau
bahkan
enggan
menggunakannya. Sistem informasi yang baik akan menghasilkan informasi yang berkualitas, dan dapat digunakan untuk pembuatan keputusan yang berkualitas. Informasi dikatakan berkualitas, bila informasi tersebut relevan dengan pengambilan keputusan, akurat, tepat waktu, padat, jelas dan dapat dikuantifikasikan. Amilia
dan
Brilliatien
(2007)
mengemukakan
bahwa
keberhasilan sistem informasi dapat diukur dari kinerja sistem tersebut dalam organisasi karena baik buruknya kinerja sistem informasi akan menentukan kepuasan dari user dan pemakaian sistem informasi itu sendiri.
16
C. Sistem Akuntansi Instansi Sistem akuntansi keuangan merupakan sistem yang akan memproses semua dokumen akuntansi yang dihasilkan dari setiap transaksi keuangan. Sistem ini dilaksanakan untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Siklus Akuntansi dapat dijelaskan sebagai berikut :
TRANSAKSI KEUANGAN
JURNAL
LAPORAN KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARA
NERACA
Salah
satu
upaya
untuk
mewujudkan
transparansi
dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban
17
pelaksanaan APBN/APBD disusun dandisajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami mengenai posisi keuangan dan neraca seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan
keuangan
terutama
untuk
membandingkan
realisasi
pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
DOKUMEN TRANSAKSI
PENCATATAN
PENGUKURAN
PENGKLASIFIKASIAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
PENGIKHTISARAN
LAPORAN KEUANGAN
18
Adapun sistem akuntansi keuangan menuntut tersedianya kebijakan akuntansi, kode rekening,sistem dan prosedur akuntansi, dokumen dan formulir, serta catatan akuntansi yang dapat diuraikan sebagai berikut : a. Kebijakan akuntansi Secara khusus, kebijakan akuntansi merupakan kebijakan spesifik yang digunakan untuk pencatatan informasi akuntansi dan untuk menentukan perlakuan akuntansi yang sesuai untuk transaksitransaksi yang ada. Sedangkan secara umum, kebijakan akuntansi merupakan pemilihan alternatif sistem pengukuran dan teknik pengungkapan tertentu dari semua pilihan yang tersedia untuk pelaporan keuangan suatu entitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dapat mengacu pada standar akuntansi, pendapat, interpretasi, aturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Menurut Bastian (2003) kebijakan akuntansi secara garis besar dapat diuraikan dalam beberapa hal sebagai berikut : 1) Pengukuran (measurement) yang merupakan penentuan jumlah rupiah yang dicatat pertama kali pada saat suatu transaksi terjadi 2) Penilaian (valuation) yang merupakan penentuan jumlah rupiah yang harus ditetapkan untuk tiap pos laporan pada tanggal laporan
19
3) Definisi atau pengertian istilah atau nama-nama rekening yang digunakan dalam laporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi oleh penyusunan laporan keuangan dan kesalahan interpretasi oleh pengguna laporan keuangan 4) Pengakuan (recognition) yang ditujukan untuk menentukan apakah suatu transaksi dicatat atau tidak berdasarkan syaratsyarat tertentu 5) Pengungkapan dan penyajian (disclosure and presentation) yang berhubungan dengan penyajian suatu informasi keuangan dalam laporan keuangan termasuk penentuan masuk tidaknya informasi tambahan yang penting (kualitatif dan kuantitatif) dalam laporan keuangan. Kebijakan
akuntansi
akuntansi
guna
digunakan
menjamin
untuk
mengatur
perlakuan
konsistensi
pelaporan
keuangan.
Perlakuan tersebut terdiri dari definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan pendapatan, belanja,pembiayaan, aktiva, utang serta ekuitas dana. b. Kode rekening Dalam rangka penyesuaian statistik keuangan pemerintah, disusun suatu kode rekening yang mengatur pengorganisasian susunan rekening berdasarkan bidang pemerintahan. c. Sistem dan prosedur akuntansi
20
Sistem dan prosedur akuntansi mengatur pengorganisasian dokumen, uang, aset, catatan akuntansi dan laporan keuangan yang terdiri dari : 1) Sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas 2) Sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas 3) Sistem dan prosedur akuntansi selain kas 4) Sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan kas kecil d. Dokumen dan formulir Dokumen dan formulit merupakan alat yang digunakan dalam proses pengelolaan keuangan. Dokumen yang digunakan antara lain Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, Buku Bank, Buku piutang, buku persediaan e. Catatan akuntansi Catatan akuntansi meliputi dokumen bukti terjadinya transaksi keuangan sampai dengan tersusunnya laporan keuangan. Catatan akuntansi terdiri dari dokumen transaksi, buku besar, buku besar pembantu dan laporan keuangan. Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Unsur Laporan keuangan tersebut terdiri dari :
21
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut : 1) Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 2) Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 3) Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas
dana
lancar
dalam
periode
tahun
anggaran
bersangkutan yang akan tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 4) Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 5) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. 6) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
22
kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 7) Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
b. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut: 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan
23
jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. 3) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam stándar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 1) Menyajikan
informasi
tentang
kebijakan
fiskal/keuangan,
ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/ Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; 2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
24
3) Menyajikan
informasi
tentang
dasar
penyusunan
laporankeuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadiankejadian penting lainnya; 4) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan; 5) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan 6) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan. Ciri-ciri pokok laporan keuangan pemerintah pusat yang dihasilkan dengan sistem akuntansi instansi adalah: 1) Basis akuntansi Cash toward Accrual. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan
keuangan
pemerintah
adalah
basis
kas
untuk
pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.
25
2) Sistem Pembukuan Berpasangan Sistem Pembukuan Berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi yaitu Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebet sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait. 3) Dana Tunggal Kegiatan akuntansi mengacu kepada Undang Undang APBN sebagai landasan operasional. Dana tunggal ini merupakan tempat
dimana
pendapatan
dan
belanja
Pemerintah
dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal. 4) Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di kantor pusat instansi maupun di daerah. 5) Bagan Perkiraan Standar Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat menggunakan bagan perkiraan standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. 6) Standar Akuntansi Pemerintahan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat mengacu pada Standar Akuntansi
Pemerintahan
dalam
melakukan
pengakuan,
penilaian, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan terhadap
26
transaksi
keuangan
dalam
rangka
penyusunan
laporan
keuangan. D. Mekanisme Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga yang memproses transaksi keuangan baik arus uang maupun barang. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). SAK terdiri dari : a. Sistem Akuntansi tingkat Unit
Akuntansi Kuasa
Pengguna
Anggaran (SA-UAKPA); b. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (SAUAPPA-W); c. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (SAUAPPA-E1); dan d. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (SAUAPA). SABMN terdiri dari: a. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (SA-UAKPB); b. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (SA-UAPPBW); c. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (SA-UAPPBE1);
27
d. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna Barang (SAUAPB). Untuk
melaksanakan
SAI,
kementerian
negara/lembaga
membentuk unit akuntansi instansi sesuai dengan hirarki organisasi. Unit Akuntansi Instansi (UAI) terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan (UAK) dan Unit Akuntansi Barang (UAB). Unit Akuntansi Keuangan, terdiri dari : a. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) yang berada pada tingkat kementerian negara/lembaga; b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPAE1) yang berada pada tingkat Eselon 1; c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW) yang berada pada tingkat wilayah; dan d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang berada pada tingkat satuan kerja. Unit Akuntansi Barang, terdiri dari : a. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) yang berada pada tingkat kementeriannegara/lembaga ; b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1) yang berada pada tingkat eselon 1; c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) yang berada pada tingkat wilayah; dan
28
d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang berada pada tingkat satuan kerja. Pada tingkat wilayah, kementerian negara/lembaga dapat menunjuk satuan kerja sebagaikoordinator UAPPA-W/UAPPB-W untuk unit vertikal instansi yang berada di wilayah/propinsi atau menetapkan salah satu satuan kerja lingkup eselon I dari sebuah kementerian negara/lembaga
sebagai
UAPPA-W/UAPPB-W
sesuai
struktur
kementerian negara/lembaga. E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Akuntansi Instansi Berdasarkan penelitian terdahulu telah menyebutkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja sistem informasi suatu perusahaan, faktor-faktor tersebut diantaranya adalah partisipasi pemakai, dukungan manajemen puncak, dan pendidikan dan pelatihan bagi pemakai. Partisipasi pemakai Pentingnya partisipasi pemakai dalam pengembangan sistem telah diakui luas dalam literatur. Partisipasi digunakan untuk menunjukkan
intervensi
personal
nyata
pemakai
dalam
pengembangan informasi, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap implentasi sistem informasi.
29
Menurut Mumford (1983) dalam Taits P and Vessey (1988) terdapat 3 jenis partisipasi pemakai dalam pengembangan sistem yaitu: 1. Konsultatif, dalam partisipasi ini pemakai diajak berunding atau berkonsultasi oleh pengembang dalam menetapkan desain sistem informasi yang baru, walaupun keputusan atas desain sistem tetap terletak pada personel sistem informasi 2. Representatif. dalam partisipasi ini suatu tim dibentuk dengan pemakai dan analis sistem. Tim ini diberi tanggung jawab mendesain dan mengelola proyek pengembangan sistem 3. Konsesus, partisipasi ini menggunakan pendekatan demokratis, dengan berupaya melibatkan pemakai secara terus-menerus untuk seluruh desain sistem informasi. Partisipasi jenis ini memungkinkan untuk dilakukan apabila pemakai sistem tersebut sedikit. Pemakai adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam penggunaan sistem informasi. Tidak jarang pemakai secara teknis lebih tahu mengenai kebutuhan yang dibutuhkan dalam penyediaan informasi. Pemakai dapat memberikan masukan yang berguna mengenai apa saja yang harus direncanakan oleh sistem analis. Oleh karena itu banyak pihak berpendapat bahwa partisipasi pemakai dalam pengembangan sistem akan memberikan dampak positif terhadap
organisasi
(Ginzberg,1981)
dan
memberikan
keuntungan
ekonomi
30
Partisipasi pemakai dalam pengembangan sistem informasi juga diharapkan dapat memperbaiki kualitas sistem. Peningkatan kualitas sistem dimungkinkan dapat terjadi karena pemakai dapat menyediakan penilaian yang lebih komplit dan akurat tentang kebutuhan informasi pemakai, memperbaiki pemahaman mengenai sistem, meningkatkan penerimaan sistem, memberikan sarana untuk bargaining dan pemecahan konflik tentang masalah sistem dan memperkecil resistance to change dari pemakai terhadap sistem informasi yang dikembangkan. Oleh karena itu partisipasi pemakai dalam
pengembangan
komitmen
dan
sistem
keterlibatan
diharapkan
pemakai
dapat
sehingga
meningkatkan
pemakai
dapat
menerima dan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan dan akhirnya akan meningkatkan kepuasan pemakai. Dalam melihat hubungan antara partisipasi pemakai dan kepuasan pemakai Mckeen dkk (1997) telah melakukan penelitian terhadap delapan organisasi besar dan hasilnya memperlihatkan bahwa partisipasi mempunyai hubungan yang positif yang signifikan terhadap kepuasan pemakai. Dukungan manajemen puncak (top management) Dalam setiap tahap siklus pengembangan sistem (yang meliputi perencanaan,perancangan dan implementasi) peranan manajemen puncak sangat penting. Dukungan manajemen puncak dapat diartikan sebagai partisipasi dan keterlibatan manajemen puncak dalam
31
pengembangan sistem (Jarvenpaa dan Ives, 1991). Partisipasi manajemen puncak dalam hal ini dikonsentrasikan pada perilaku eksekutf yang berhubungan dengan perencanaan sistem informasi, pengembangan
dan
implementasinya.
Sedangkan
keterlibatan
manajemen puncak menggambarkan persepsi dan sikap yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi. Cerullo menjelaskan
(1980)
seperti
dikutip
bahwa
dukungan
oleh
Choe
manajemen
(1996)
puncak
juga
meliputi
penyusunan sasaran dan penilaian tujuan, mengevaluasi usulan proyek pengembangan sistem informasi, mendefinisikan informasi dan pemrosesan informasi yang dibutuhkan melakukan review program dan rencana pengembangan sistem informasi. Selain itu Doll (1985) juga menyebutkan bahwa dukungan manajemen puncak meliputi jaminan pendanaan dan menentukan prioritas pengembangan sistem. Pendidikan dan pelatihan bagi pemakai Pendidikan dan pelatihan bagi pemakai merupakan faktor yang penting dalam proses pengembangan sistem. Dengan adanya pendidikan
dan
pelatihan
ini
pemakai
dapat
menggunakan
kemampuannya untuk mengindentifikasi kebutuhan informasinya dan dapat mengindentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem informasi tersebut (Montazemi,1988). Beberapa penelitian terdahulu (Cheney et. al,1986, Sanders dan Courtney,1985) telah menemukan bahwa
32
terdapat hubungan positif antara sikap pemakai dan pelatihan bagi pemakai terhadap suksesnya informasi. Menurut Wilkinson (2000) mengemukakan tentang pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan sistem bahwa, : ”New employee should receive orientation concerning the business activities of the firm and its objectivesand policies. Those who will directly interact with the new system also need to receive intensive training in its specific operations and rules”. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan pendidikan dalam pengembangan sistem pada umumnya akan diperlukan dan lebih baik jika para angota dilatih terlebih dahulu dengan taraf pelatihan disesuaikan dengan pengetahuan anggota. F. Kerangka Pemikiran Tuntutan terhadap terciptanya good governance sudah menjadi kehendak sebagian besar masyarakat. Untuk menjawab tuntutan itu, pemerintah terus berupaya untuk bersikap lebih transparan dalam pertanggungjawaban
publiknya.
Salah
satu
upaya
peningkatan
transparansi pertanggungjawaban kepada publik adalah di bidang pengelolaan anggaran. Sistem
akuntansi
keuangan
merupakan
sistem
yang
akan
memproses semua akuntansi yang dihasilkan dari setiap transaksi keuangan.
Sistem
ini
dilaksanakan
untuk
menghasilkan
laporan
pertanggungjawaban keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
33
Dengan penerapan penatausahaan keuangan berdasarkan sistem akuntansi yang baru diharapkan sistem dan prosedur pengelolaan pembukuan pemerintah mengalami perubahan dengan tersedianya kebijakan akuntansi, kode rekening, sistem dan prosedur akuntansi, dokumen dan formulir, serta catatan akuntansi yang pada akhirnya diharapkan setiap instansi pemerintah dapat menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Keberhasilan akan selalu dikaitkan dengan bagaimana organisasi dalam menetapkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu keberhasilan
implementasi
sistem
tidak
hanya
ditentukan
pada
penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor penggunaan sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi. Penelitian ini akan menguji tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI), di mana sistem tersebut telah diimplementasikan/diterapkan di seluruh instansi pemerintah Indonesia. Dengan
demikian
untuk
melihat
keberhasilan
implementasi
kebijakan sistem akuntansi instansi terlebih dahulu harus dilihat sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, artinya keberhasilan dapat dikatakan berhubungan dengan pencapaian sasaran/tujuan yang telah digariskan atau ditetapkan.
34
Partisipasi pemakai
Implementansi Sistem Akuntansi Instansi
Dukungan Managemen Puncak
Pendidikan dan Pelatihan
G. Hipotesis Penelitian Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan di atas maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut : 1. Terdapat
pengaruh
positif
partisipasi
pemakai
terhadap
pengembangan sistem akuntansi Instansi di Kementerian Sosial 2. Terdapat pengaruh positif dukungan managemen puncak terhadap implementasi sistem akuntansi Instansi di Kementerian Sosial 3. Terdapat
pengaruh
positif
pendidikan
dan
pelatihan
implementasi sistem akuntansi Instansi di Kementerian Sosial
terhadap
