BAB II LANDASAN TEORI

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka 1. Tinjauan Tentang Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) a.

Lembaga Kemasyarakatan Desa Lembaga kemasyarakatan merupakan salah satu bentuk upaya pemberdayaan masyarakat di pedesaan yang berupaya menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya serta mampu memanfaatkan peluang yang ada untuk peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik. Wujud konkrit dari lembaga kemasyarakatan yang ada di desa adalah terbentuknya Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD). Namun demikian, sebelum mamahami secara mendalam mengenai Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD), terlebih dahulu membahas tentang lembaga kemasyarakatan desa secara lebih rinci, agar tulisan ini dapat terarah dan mampu menjelaskan pokok-pokok permasalahan yang ada di lapangan penelitian. Lembaga sebagai organisasi formal berusaha untuk mendorong dan mempertahankan perubahan, maka suatu lembaga menetapkan pola-pola tindakan yang mempertahankan penggunaan variabel- variabel empiris sebagai dasar rutin bagi pengambilan keputusan. Lembaga berfungsi mendukung pembangunan yang lebih adil, berkelanjutan dan inklusif dengan berdasar pada kebudayaan masyarakat setempat dan juga mendukung partisipasi aktif masyarakat. Pendapat ahli mengenai le mbaga kemasyarakatan antara lain, Robert MacIver dan Charles H. Page dalam Soerjono Soekanto (2005: 198) mengartikan “Lembaga kemasyarakatan sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakannya asosiasi”. commit to user 10

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

11 Leopold Von Wiese dan Howard Becker dalam Soerjono Soekanto (2005: 199) mengemukakan bahwa “Lembaga kemasyarakatan diartikannya sebagai suatu jaringan proses hubungan antar manusia dan antar kelo mpok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya, sesuai dengan kepentingan manusia dan kelompoknya”. Sumner dalam Soerjono Soekanto (2005: 199) yang melihatnya dari sudut kebudayaan, mengartikan “Lembaga kemasyarakatan sebagai perbuatan, cita-cita, sikap dan perlengkapan kebudayaan, yang mempunyai sifat kekal serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat”. Beberapa pendapat ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat yang berperan penting dalam proses kehidupan suatu kelompok sosial di dalam kehidupan masyarakat, dimana lembaga kemasyarakatan harus mempunyai sistem norma yang mengatur tindakan. Sebagai perwujudan demokrasi di desa dalam era otonomi daerah, maka diperlukan suatu lembaga yang berfungsi sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi demokrasi masyarakat di bidang pembangunan

dan

keberadaan

lembaga

tersebut

memberi

motivasi

pembangunan daerah yang kondusif dalam pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Amin Suprihatin (2007: 30) bahwa : Lembaga kemasyarakatan yang berada di desa berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokrasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat desa serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam pembangunan. Adapun tujuan dibentuknya lembaga pemberdayaan masyarakat di desa adalah untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan memperkuat Pemerintahan Desa. Melalui lembaga tersebut masyarakat dapat menyalurkan aspirasi mereka sehingga pemberdayaan dan pembangunan masyarakat sesuai dengan keadaan commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

12 dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Hal tersebut membuat aspirasi masyarakat lebih terakomodir karena pengambil kebijakan berada di tengahtengah masyarakat, bahkan mereka sendiri adalah bagian dari pengambil keputusan. Berdasar Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan disebutkan lembaga kemasyarakatan desa diantaranya adalah : 1) Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat di wilayah kerja Desa/Kelurahan dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah. 2) Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerja Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah. 3) Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan (LP2MD/LP2MK) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pembangunan desa/kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. 4) Lembaga-lembaga lain sesuai kebutuhan. Jadi, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 18

Tahun

2006

Tentang

Pembentukan

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan, di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna, LP2MD/LP2MK dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Dalam hal ini peneliti ingin meneliti mengenai peranan Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD). b. Fungsi dan Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa Lembaga kemasyarakatan dalam menjalankan peranannya memiliki fungsi sebagai berikut : 1) Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah- masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan. 2) Menjaga keutuhan masyarakat. commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

13 3) Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social control). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya (Soerjono Soekanto, 2005: 199). Oleh karena itu, lembaga kemasyarakatan terdapat dalam setiap masyarakat tanpa memperdulikan apakah masyarakat tersebut memiliki taraf kebudayaan sederhana atau modern. Hal itu disebabkan karena setiap masyarakat tentu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang apabila dikelompokkelompokkan, terhimpun menjadi lembaga kemasyarakatan. Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa pada Bab IX, disebutkan mengenai tugas dan fungsi dari lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas : 1) Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif. 2) Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif. 3) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat. 4) Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. (Pasal 91 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa) Sedangkan fungsi dari lembaga kemasyarakatan adalah : 1) Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. 2) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. 4) Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasilhasil pembangunan secara partisipatif. 5) Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat. 6) Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. 7) Pemberdayaan hak politik masyarakat. (Pasal 92 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa) Keberadaan

lembaga- lembaga

masyarakat

dalam

kehidupan

masyarakat desa sangat diperlukan peranaannya karena dapat menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Lembaga kemasyarakatan yang commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

14 merupakan suatu perhimpunan memiliki peranan. Menurut M. Dawam Rahardjo (1999: 293), ada tiga macam peranan yang dijalankan oleh perkumpulan dan perhimpunan, yakni : 4. Menyaring dan menyiarkan pendapat/aspirasi dan rumusan kepentingan, yang jika tidak dilakukan pasti tidak akan kedengaran oleh pemerintah atau kalangan masyarakat umumnya. 5. Menggairahkan dan menggerakkan upaya- upaya swadaya masyarakat daripada menggantungkan diri kepada prakarsa negara. 6. Menciptakan forum pendidikan kewarganegaraan, menarik masyarakat untuk membentuk usaha bersama, dan dengan demikian mencairkan sikap menyendiri (isolatif) serta membangkitkan tanggungjawab sosial yang lebih luas. Maksud daripada pembentukan lembaga kemasyarakatan adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai- nilai gotong royong, menumbuhkan peran

serta

masyarakat

penyelenggaraan

secara

pemerintahan,

optimal

guna

pembangunan

membantu dan

kelancaran pembinaan

kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta menciptakan kondisi dinamis dalam pemberdayaan masyarakat. c. Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lembaga kemasyarakatan dalam menjalankan peranannya memiliki wewenang, hak, kewajiban dan larangan sesuai yang tercantum dalam BAB V Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan.

Lembaga

kemasyarakatan desa/kelurahan berwenang : 1) Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan upaya pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. (Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan)

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

15 Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan mempunyai hak : 1) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan mengenai hal- hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan. 2) Membantu terciptanya kehidupan yang dinamis dalam suasana yang sejuk, aman, tentram dan damai. (Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan) Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan berkewajiban : 1) Ikut mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan. 2) Membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa/kelurahan. (Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan) Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dilarang : 1) Melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya dan atau melakukan tindakan yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat. 2) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. (Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan) Berdasarkan hal tersebut di atas, diharapkan Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) dapat berperan sesuai yang diamanatkan dalan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) dapat ikut serta dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Mengingat

hubungan

kerja

antara

lembaga

kemasyarakatan

dengan

Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif, dimana lembaga kemasyarakatan tersebut bertugas membantu dan merupakan mitra Pemerintah

Desa,

maka

lembaga

kemasyarakatan

berhak

untuk

menyampaikan saran dan pertimbangan yang berhubungan dengan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa mengenai hal- hal yang berhubungan commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

16 dengan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu lembaga kemasyarakatan

juga

berwenang

melakukan

kegiatan-kegiatan

untuk

meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk di desa atas prakarsa masyarakat sebagai

wadah

dalam

menampung

aspirasi

masyarakat

di

bidang

pembangunan desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dibentuk di tengah-tengah lingkungan masyarakat desa yang berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam aspek pembangunan desa. Menurut

Soemadi

(2008:

128)

yang

http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/12308125136.pdf

dimuat bahwa

dalam “Peranan

merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan selanjutnya apabila seseorang melaksanakan

hak-hak

dan

kewajiban-kewajibannya

sesuai

dengan

kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan”. Dengan demikian, yang dimaksud dengan peranan Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) adalah bagaimana Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) mampu menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagaimana kedudukannya dan memiliki harapan-harapan tertentu dari dirinya dan masyarakat dalam kedudukannya. Untuk itu perlu mengetahui peranan apa saja yang dilakukan Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) terkait dalam menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembangunan desa guna mewujudkan demokrasi di Desa Karangudi. Menurut

Soemadi

(2008:

126)

yang

http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/12308125136.pdf

dimuat

dalam

bahwa “Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah lembaga non politis dan merupakan organisasi independen. Selain itu juga sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

17 pedesaan”. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa termasuk lembaga daerah yang merupakan bagian dari lembaga di bawah kecamatan. Lahirnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) tidak terlepas dari semakin kompleksnya kehidupan desa dan semakin dirasakannya bahwa masyarakat desa perlu keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) untuk menjembatani Pemerintah Desa dengan masyarakat. Di dalam Pasal 1 Ayat 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, juga menjelaskan bahwa : Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Berdasarkan dari pengertian di atas maka peneliti dapat mengambil gambaran bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang dibentuk di desa, untuk selanjutnya disingkat LPMD mencakup lebih luas aspek-aspek pembangunan desa. Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemerintah Desa dalam bentuk kemitraan yaitu dengan dilaksanakannya bentuk kerja sama untuk menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan. Tergambarkan pula bahwa disamping sebagai penyampai pesan dari pemerintah desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) juga merupakan wadah partisipasi masyarakat yang langsung menerima masukanmasukan dari masyarakat di bidang pembangunan desa. Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa untuk selanjutnya disingkat LP2MD merupakan nama lain dari Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat

Desa

(LPMD).

Sesuai

Peraturan

Daerah

Kabupaten Sragen No. 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Pasal 1 Ayat 14 menyebutkan bahwa : commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

18 Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LP2MD/LP2MK adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pembangunan desa/kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan memperhatikan pengertian Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) yang berdasarkan pada Pasal 1 Ayat 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, maka jelas bahwa Pemerintah Desa dalam melakukan pela yanan kepada masyarakat ataupun melaksanakan pembangunan memerlukan suatu lembaga kemasyarakatan yang dapat menjangkau masyarakat lebih jauh. Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan menyebutkan fungsi dari Lembaga

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa

atau

Kelurahan

(LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain, yaitu sebagai berikut : 1) Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. 2) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. 4) Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasilhasil pembangunan secara partisipatif. 5) Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat. 6) Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup. Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) bertujuan untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada dasarnya memiliki beberapa fungsi. commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

19 Adapun fungsi Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) didasarkan pada Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 18

Tahun

2006

Tentang

Pembentukan

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan, fungsi tersebut antara lain : 1) Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pengkoordinasian perencanaan pembangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu. 2) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa dan kelurahan. 3) Menggali dan memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan. 4) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat. 5) Membina/mengkoordinasikan lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan. Berkaitan dengan tujuan dan fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD), agar gerak langkah dan kinerja serta upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) seiring dengan tuntutan akomodatif dan aspiratif serta partisipatif, maka masyarakat perlu mengetahui secara jelas tugas dari Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD). Sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, tugas tersebut antara lain : 1) Menyusun dan merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah. 2) Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong. 3) Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Pembangunan di wilayah pedesaan dirasakan perlu adanya suatu lembaga yang menjembatani hubungan dalam pelaksanaan pembangunan di masyarakat. Dalam rangka memandirikan desa, menciptakan Pemerintahan Desa yang demokratis, professional serta managerial. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

20 masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. Di samping itu penyelenggaraan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui lembaga kemasyarakatan salah satunya adalah Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) sebagai mitra Pemerintah Desa melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Dengan demikian dari uraian di atas peneliti dapat mengambil gambaran bahwa Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) lahir sebagai wadah aspirasi dan partisipasi masyarakat serta berfungsi sebagai pengelola kegiatan pembangunan masyarakat di wilayah desa. Dengan adanya lembaga itu pula dapat menjembatani hubungan timbal balik Pemerintah Desa dengan masyarakat, karena Lembaga Pemberdayaan Pembangunan

Masyarakat

Desa

(LP2MD)

dalam

ruang

lingkup

pelaksanaanya berbicara mengenai masalah kemasyarakatan dan berbagai aspek kebutuhannya yang sesuai dengan fungsi- fungsi yang disandangnya.

2. Tinjauan Tentang Aspirasi Masyarakat a. Pengertian Aspirasi Masyarakat Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bersedia mendengar aspirasi dan tuntutan masyarakat untuk kemudian membuat keputusan yang memenuhi tuntutan dan aspirasi tersebut. W.J.S. Poerwadarminta (2006: 65) mengemukakan bahwa “Aspirasi adalah gairah (keinginan atau harapan yang keras)”. Selain itu, Depdiknas (2007: 72) mendefinisikan bahwa “Aspirasi adalah harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang”. Menurut Hurlock bahwa “Aspirasi merupakan topik bahasan penting karena aspirasi berkaitan dengan cita-cita, tujuan, rencana serta dorongan untuk bertindak dan berkarya” (Sumintarsih, 2008: 875). commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

21 Aspirasi berkaitan dengan aspek-aspek sosial yang melingkupi individu. Poewandari dalam Sumintarsih (2008: 875) menyatakan bahwa “Dalam membahas aspirasi dan perwujudannya tidak lepas dari pembahasan aspek-aspek sosial yang terkait dengan aspirasi tersebut”. Sedangkan Amirudin mengemukakan mengenai konsep aspirasi yaitu sebagai berikut : Secara definitif, konsep aspirasi mengandung dua pengertian, aspirasi ditingkat ide dan aspirasi di tingkat peran struktural. Di tingkat ide, konsep aspirasi berarti sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat mana pun. Di tingkat peran dalam struktur, adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan. (Suara Merdeka, tanggal 29 Maret 2003 dikutip dalam http://www.suaramerdeka.com/harian/0303/29/kha2.htm) Poewandari menjelaskan bahwa “Pembentukan aspirasi juga tidak dapat lepas dari dua hal : pertama, keinginan untuk mengembangkan diri; kedua, keinginan untuk memenuhi tanggungjawab sesuai yang diharapkan oleh lingkungan sosialnya” (Sumintarsih, 2008: 876). Dari

beberapa

pendapat

tersebut

di

atas,

peneliti

dapat

menyimpulkan bahwa aspirasi adalah keinginan atau harapan akan sesuatu yang lebih baik pada masa yang akan datang dengan merujuk pada keberhasilan dan kemajuan sebagai tujuannya, selain itu aspirasi merupakan kemampuan

untuk

mempengaruhi

dan

mendukung

dalam

proses

pembangunan. Dimana bentuk dari aspirasi itu sendiri dapat berupa gagasan maupun keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan. Dalam hal ini, aspirasi lebih ditekankan pada faktor yang melatarbelakangi seseorang memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai, melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau bahkan mengadakan sesuatu. b. Tata Cara Menyampaikan Pendapat atau Aspirasi di Muka Umum Masyarakat demokratis adalah masyarakat yang saling menghargai perbedaan. Oleh karena itu, untuk saling menghargai perbedaan tentunya dalam menyampaikan pendapat pun orang harus berhati-hati agar tidak merusak dan mempertajam perbedaan-perbedaan tersebut. Perwujudan dalam commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

22 menyampaikan pendapat di muka umum terdapat asas-asas sesuai dalam Pasal 3 Undang-undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, antara lain sebagai berikut : 1) 2) 3) 4) 5)

Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban Asas musyawarah dan mufakat Asas kepastian hukum dan keadilan Asas proporsionalitas Asas manfaat Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban menekankan bahwa

seseorang tidak hanya dapat menuntut hak saja, tetapi juga harus menunaikan kewajiban agar menjadi harmonisasi. Asas musyawarah dan mufakat menekankan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan harus berdasarkan musyawarah mufakat. Asas kepastian hukum dan keadilan menekankan bahwa hukum harus ditegakkan dengan adil untuk setiap warga negara. Asas proporsionalitas menekankan segala jenis kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum harus sesuai dengan konteks dan tujuan dari kegiatan yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial dan etika institusional. Asas manfaat menekankan bahwa pendapat yang disampaikan harus memberikan manfaat bagi orang lain. Pasal 9 Undang-undang No. 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa ada beberapa dalam menyampaikan pendapat. Cara untuk melakukannya antara lain sebagai berikut : 1) Unjuk rasa atau demonstrasi Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. 2) Pawai Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum. 3) Rapat umum Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu. 4) Mimbar bebas Mimbar bebas adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu. commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

23 Menyampaikan pendapat merupakan hal yang digunakan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka secara bebas dan penuh tanggungjawab yang berlandaskan pada asas-asas yang berlaku. Menyampaikan pendapat tidak hanya dilakukan dengan unjuk rasa, pawai, rapat umum dan mimbar bebas. Menyampaikan pendapat juga dapat dilakukan dengan cara lain, antara lain yaitu

dengan tulisan, misalnya dengan membuat pamflet, selebaran,

brosur, spanduk, poster dan baliho. Selain itu dapat pula melalui media, seperti membuat saran lewat koran, mengirim surat atau SMS ke nomor telepon seluler pemerintah, telepon dan mengadakan konferensi pers. Gaysu R. Arvind (2009: 7) dalam Journal of Research in Rural Education

yang

dimuat

pada

http://www.jrre.psu.edu/articles/24-2.pdf,

menjelaskan bahwa : The practice of democracy gives the citizens an opportunity to learn from each other, and to re-examine their own values and priorities, along with those of others… guaranteeing of open discussion, debate, criticism and dissent are central to the process of generating informed and reflected choices Masyarakat dalam konteks pembangunan merupakan unsur utama, oleh sebab itu aspirasi masya rakat menjadi hal paling dasar yang harus diserap agar pembangunan yang dilakukan menjadi lebih bermakna dan terarah. Tanpa adanya aspirasi masyarakat maka pembangunan akan bermakna ganda : pertama, sebagai ajang tipu daya elit kepada masyarakat; kedua, sebagai perwujudan demokrasi palsu, sebab pembangunan tidak lebih sebagai gagasan dan kepentingan elit belaka. c. Masyarakat Salah satu kesatuan sosial, sistem sosial atau kesatuan hidup manusia yang paling lumrah ditulis atau dilisankan, baik dalam konteks ilmiah maupun bahasa keseharian adalah masyarakat. Dalam bahasa Inggris istilah masyarakat disebut Society, sedangkan dalam bahasa Arab disebut Syaraka. Emile Durkheim dalam Soleman B. Taneko (1993: 11) menyatakan bahwa “Masyarakat merupakan suatu kenyataan yang objektif secara mandiri, bebas commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

24 dari individu- individu yang merupakan anggota-anggotanya”. Soleman B. Taneko (1993: 11) sendiri merumuskan suatu definisi mengenai masyarakat, yaitu : Masyarakat merupakan suatu pergaulan hidup, oleh karena manusia hidup bersama. Masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk karena hubungan dari anggotanya. Dengan lain perkataan, masyarakat adalah suatu sistem yang terwujud dari kehidupan bersama manusia, yang lazim disebut dengan sistem kemasyarakatan. MacIver dan Page dalam Soerjono Soekanto (2005: 24) merumuskan pengertian masyarakat sebagai berikut : Masyarakat ialah suatu sistem kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasankebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial. Dan masyarakat selalu berubah. Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto (2005: 24) mengemukakan bahwa “Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas”. Menurut Soerjono Soekanto (2005: 24-25) masyarakat memiliki beberapa unsur, yaitu “Manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan, mereka merupakan suatu sistem hidup bersama”. Unsur-unsur masyarakat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Manusia yang hidup bersama. Tidak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis dalam menentukan manusia yang hidup bersama angka minimnya adalah dua orang yang hidup bersama. commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

25 2) Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia- manusia baru. Manusia dapat merasa dan mengerti, mereka juga mempunyai keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebaga i akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut. 3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Manusia yang saling berhubungan atau berinteraksi antara satu sama lain dan berkumpul menjadi suatu kesatuan. Apabila dibandingkan dengan makhluk hidup lain seperti hewan, misalnya, manusia tidak akan mungkin bisa hidup sendiri. 4) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan. Maka setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan lainnya. Manusia mempunyai naluri yang kuat untuk untuk hidup bersama dengan sesamanya. Berdasarkan pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat terdiri dari beberapa orang yang hidup bersama, mempunyai kesamaan tujuan sehingga mendorong mereka untuk berinteraksi serta memiliki jalinan hubungan sosial yang selalu berubah, masyarakat akan selalu mengalami perubahan diberbagai kehidupannya dan perubahan tersebut dipengaruhi oleh latar belakang, antara lain proses perubahan masyarakat terjadi karena manusia ialah makhluk yang berfikir dan bekerja, karena manusia merupakan bagian dari masyarakat maka akan saling mempengaruhi satu sama lain. Soerjono Soekanto (2005: 153) menyebutkan bahwa,

“Dalam

masyarakat yang modern sering dibedakan antara masyarakat pedesaan (rural community) dengan masyarakat perkotaan (urban community)”. Kedua tipe masyarakat tersebut selalu mempunyai hubungan, karena betapapun kecilnya commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

26 desa pasti ada pengaruh-pengaruh dari kota. Supaya lebih jelas, di bawah ini peneliti paparkan karakteristik dari kedua tipe masyarakat tersebut. 1) Masyarakat Pedesaan (Rural Community) Masyarakat pedesaan merupakan masyarakat yang tinggal di daerah dan dikategorikan sebagai masyarakat yang hidup di dalam suasana, cara dan pemikiran pedesaan. Masyarakat pedesaan mempunyai ciri dan kepribadian sendiri. Mereka hidup secara berdampingan dengan rasa tolong- menolong dan gotong royong yang disertai dengan suasana alam yang masih sederhana. Pekerjaan mereka masih tergantung dari pertanian yang digarap secara tradisional. Sistem kehidupan masyarakat desa adalah berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Karakteristik masyarakat pedesaan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2005: 153-155) adalah sebagai berikut : a) Mempunyai hubungan yang lebih erat dan mendalam dibandingkan dengan warga masyarakat lainnya. b) Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. c) Pada umumnya hidup dari pertanian. d) Cara bertani sangat tradisional dan dilakukan semata-mata untuk memenuhi kehidupannya sendiri serta tidak dijual. e) Golongan orang tua pada umunya memegang peranan penting. f) Hubungan antara penguasa dengan rakyat berlangsung secara tidak resmi. g) Segala sesuatu dijalankan atas dasar musyawarah. h) Tidak adanya mekanisme pembagian kerja yang tegas. Karakteristik masyarakat pedesaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : a) Mempunyai hubungan yang lebih erat dan mendalam dibandingkan dengan warga masyarakat lainnya. Sebagai akibat sistem komunikasi yang sederhana, hubungan antara seseorang dengan orang lain dapat diatur dengan seksama. Rasa persatuan erat sekali yang kemudian mengenal dan saling tolongmenolong. Di pedesaan segala sesuatu seolah-olah membawa hidup commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

27 yang ruk un, perasaan sepenanggungan dan jiwa tolong- menolong yang sangat erat. Hal tersebut menimbulkan hubungan masyarakat di desa lebih erat dan mendalam. b) Sistem

kehidupan

biasanya

berkelompok

atas

dasar

sistem

kekeluargaan. Di sini terdapat kaitan utama antara keluarga dengan masyarakat yang lebih luas, banyak gotong royong tanpa pembayaran terdapat diantara orang-orang di dalam masyarakat desa. Oleh karena itu, hubunganhubungan sosial ekonomi sangat banyak bersandar pada hubungan kekeluargaan. c) Pada umumnya hidup dari pertanian. Pekerjaan-pekerjaan disamping pertanian, hanya merupakan pekerjaan sambilan saja. Oleh karena itu, bila tiba masa panen atau masa menanam padi, pekerjaan-pekerjaan sambilan tadi segera ditinggalkan. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa setiap orang mempunyai tanah. d) Cara bertani sangat tradisional dan dilakukan semata-mata untuk memenuhi kehidupannya sendiri serta tidak dijual. Cara bertani sangat tradisional dan tidak efisien, karena belum dikenalnya mekanisasi dalam pertanian. Biasanya mereka bertani semata- mata untuk mencukupi kehidupannya sendiri dan tidak untuk dijual. Cara bertani yang demikian lazim dinamakan (subsistence farming). Mereka merasa puas apabila kebutuhan keluarga telah tercukupi. e) Golongan orang tua pada umunya memegang peranan penting. Orang akan selalu meminta nasihat kepada mereka apabila ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kesukarannya adalah bahwa golongan orang-orang tua itu mempunyai pandangan yang didasarkan pada tradisi yang kuat, sehingga sukar untuk mengadakan perubahanperubahan yang nyata. commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

28 f) Hubungan antara penguasa dengan rakyat berlangsung secara tidak resmi. Di desa terpencil, sukar sekali untuk memisahkan antara kedudukan dengan peranan seorang kepala desa sebagai orang tua yang nasihatnasihatnya patut dijadikan pegangan, sebagai seorang pemimpin upacara adat dan lain sebagainya. Pendeknya segala sesuatu didesentralisasikan pada diri kepala desa tersebut. g) Segala sesuatu dijalankan atas dasar musyawarah. Segala hal yang mengenai hidup bersama dan keperluan sedesa dibicarakan di dalam musyawarah dan rapat desa dan diputuskan dengan kata mufakat. h) Tidak adanya mekanisme pembagian kerja yang tegas. Karena tidak adanya pembagian kerja yang tegas, seorang penguasa sekaligus mempunyai beberapa kedudukan dan peranan yang sama sekali tidak dapat dipisah-pisahkan atau paling tidak sukar untuk dibeda-bedakan. Masyarakat pedesaan pada umumnya memiliki ciri kehidupan yang bersifat paguyuban. Dengan segala homogenitasnya, nilai perasaan selalu mendominasi cara berfikir mereka, akibatnya mereka kurang berani mengungkapkan hal- hal yang dianggap tabu dan tidak sopan menurut ukuran mereka. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya warga masyarakat desa untuk berfikir terbuka dan menerima modernisasi. Oleh karena itu, bimbingan dan penerangan tentang modernisasi perlu digalakkan di pedesaan agar masyarakat desa mampu berfikir kritis, dinamis dan terbuka sehingga mereka mampu mengejar ketertinggalan dari pembangunan masyarakat kota. 2) Masyarakat Perkotaan (Urban Community) Dilihat dari segi fisik, kota merupakan suatu pemukiman yang mempunyai bangunan-bangunan perumahan yang jaraknya relatif rapat dan mempunyai sarana dan prasarana serta fasilitas- fasilitas yang memadai commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

29 guna memenuhi kehidupannya. Karakteristik masyarakat perkotaan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2005: 156-157) adalah sebagai berikut : a) Kehidupan keagamaan yang kurang bila dibandingkan dengan kehidupan beragama di desa. b) Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. c) Pembagian kerja diantara warga kota jauh lebih tegas dan punya batas. d) Peluang untuk mendapatkan pekerjaan lebih banyak. e) Jalan pikiran rasional f) Efisiensi dan efektivitas waktu yang sangat diperhatikan. g) Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata. Karakteristik masyarakat perkotaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : a) Kehidupan keagamaan yang kurang bila dibandingkan dengan kehidupan beragama di desa. Ini disebabkan cara berpikir yang rasional, yang didasarkan pada perhitungan eksak yang berhubungan dengan realita masyarakat. Memang di kota orang juga beragama, tetapi umumnya pusat kegiatan hanya tampak di tempat-tempat ibadat seperti gereja, masjid dan sebagainya. Di luar itu kehidupan masyarakat berada dalam lingkungan ekonomi, perdagangan dan sebagainya. Cara kehidupan demikian mempunyai kecenderungan ke arah keduniawian. b) Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Di kota kehidupan keluarga sering sukar untuk disatukan, karena perbedaan kepent ingan, perbedaan paham politik, perbedaan agama dan seterusnya. Di kota para individu kurang berani untuk seorang diri menghadapi orang lain dengan latar belakang yang berbeda, pendidikan yang tak sama, kepentingan yang berbeda dan lain- lain.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

30 c) Pembagian kerja diantara warga kota jauh lebih tegas dan punya batas. Di kota tinggal orang-orang dengan aneka latar belakang sosial dan pendidikan. Pasti akan dihadapi persoalan hidup di luar jangkauan kemampuan sendiri. Gejala demikian menimbulkan kelompok kecil yang didasarkan pada pekerjaan, keahlian, kedudukan sosial yang sama. Kesemuanya membentuk pembatasan dalam pergaulan hidup. d) Peluang untuk mendapatkan pekerjaan lebih banyak. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan, juga lebih banyak diperoleh warga kota daripada warga desa, karena sistem pembagian kerja yang tegas. e) Jalan pikiran rasional. Jalan pikiran rasional yang pada umunya dianut masyarakat perkotaan, menyebabkan interaksi- interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi. f) Efisiensi dan efektivitas waktu yang sangat diperhatikan. Jalan kehidupan yang cepat di kota, mengakibatkan pentinganya faktor waktu, sehingga pembagian waktu yang teliti sangat penting, untuk dapat mengejar kebutuhan-kebutuhan seorang individu. g) Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata. Karena kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh luar. Hal ini sering menimbulkan pertentangan antara golongan tua dengan golongan muda, oleh karena golongan muda yang belum sepenuhnya terwujud kepribadiannya, lebih sering mengikuti pola-pola baru dalam kehidupan. Sistem kehidupan masyarakat kota mempunyai corak-corak kehidupan tertentu yang jauh berbeda apabila dibandingkan dengan masyarakat di desa. Masyarakat akan selalu berada pada keseimbangan harmonis dan tertib, kebaikan dalam masyarakat akan dirasakan baik pula oleh individu. Pembangunan desa akan dapat dilakukan dengan optimal apabila partisipasi masyarakat yang mana seluruh masyarakat dapat commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

31 mengambil keputusan dan tindakan dalam pembangunan dilakukan dengan seadil-adilnya atau demokratis.

3. Tinjauan Tentang Pembangunan Desa a. Pengertian Pembangunan Pembangunan desa berkaitan dengan pelaksanaan Pembangunan Nasional,

karena

pembangunan

pembangunan

yang

sangat

desa

adalah

diprioritaskan

merupakan

dalam

program

pencapaian

tujuan

Pembangunan Nasional. Pembangunan masyarakat pedesaan perlu terus ditingkatkan terutama melalui kemampuan sumber daya manusia termasuk menciptakan iklim yang mendorong timbulnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan.

Namun

demikian,

sebelum

memahami

secara

mendalam, terlebih dahulu membahas pengertian pembangunan dan desa secara lebih rinci, agar tulisan ini dapat terarah dan mampu menjelaskan pokok-pokok permasalahan yang ada di lapangan penelitian. Khairudin H. (1992: 22) mengemukakan bahwa “Pembangunan adalah proses perubahan yang dilakukan secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersangkutan”. Sedangkan menurut pendapat Soerjono Soekanto (2005: 407) bahwa “Pembangunan merupakan suatu proses perubaha n disegala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu”. Sondang P. Siagian yang dikutip Taliziduhu Ndraha (1990: 11) mengemukakan bahwa “Pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”. Dari

beberapa

pendapat

para

ahli

tersebut

peneliti

dapat

menyimpulkan bahwa pengertian pembangunan adalah suatu usaha yang terencana dalam menimbulkan perubahan dan perkembangan yang lebih baik dalam setiap aspek kehidupan manusia yang mendasarkan diri pada tujuan commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

32 yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya bila pengertian pembangunan itu dianalisa, maka terdapat ide pokok apabila membahas tentang pembangunan yaitu sebagai berikut : 1) Bahwa pembangunan merupakan suatu proses, proses berarti suatu kegiatan yang terus menerus dilaksanakan, meskipun sudah barang tentu bahwa proses itu dapat dibagi dan biasanya memang dibagi menjadi tahaptahap tertentu yang berdiri sendiri. Pentahapan itu dapat dibuat berdasarkan jangka waktu, biaya atau hasil tertentu yang diharapkan diperoleh. Dalam setiap tahapannya dapat dilakukan pengukuran kemampuan yang berkaitan dengan segala aspek pembangunan serta evaluasi, baik terhadap hasil- hasil yang telah dicapai maupun yang belum dicapai dan permasalahan-permasalahan yang timbul selama tahap pembangunan tersebut. 2) Bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan. Jika ada kegiatan yang kelihatannya nampak seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan, secara sadar dan timbul hanya secara insidentil di masyarakat, tidaklah dapat digolongkan sebagai kategori pembangunan. 3) Bahwa pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan. 4) Bahwa pembangunan mengarah pada modernitas. Modernitas diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha peningkatan kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain. 5) Bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multidimensional. Artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan nasional dan administrasi. commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

33 6) Bahwa kesemua hal yang telah disebutkan di atas bertujuan sebagai usaha membina bangsa (nation building) yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya. Meskipun pengertian pembangunan yang diungkapkan oleh beberapa ahli sangat bervariasi, tetapi pada dasarnya masih terdapat titik temu atau kesepakatan yang terdapat dalam penge rtian tersebut. Dari beberapa pengertian atau definisi tentang pembangunan di atas menurut Khairudin H. (1992: 24), dapat disimpulkan bahwa pembangunan mengandung unsur- unsur : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Usaha atau proses Peningkatan, kemajuan atau perubahan ke arah kemajuan Berkesinambungan Dilaksanakan secara sadar atau dengan sengaja Terencana Untuk tujuan pembinaan (pembangunan) bangsa Dilakukan secara bertahap. Dari unsur-unsur pembangunan itu dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Usaha atau proses Usaha

atau

proses

kelangsungan

pembangunan

yang

dilaksanakan oleh suatu negara adalah tekad atau keinginan yang disusun berdasarkan pemikiran-pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan secara luas. Usaha atau proses pembangunan tersebut terlihat dengan adanya kehendak untuk menentukan arahan-arahan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Tanpa adanya usaha (effort) untuk menimbulkan keinginan akan pembangunan tersebut, kita tidak akan pernah mendengar dan melihat apa yang disebut hasil pembangunan. Dalam

menyelenggarakan

usaha

ini

diperlukan

potensi-potensi

pembangunan disegala bidang, baik fisik berupa kekayaan alam yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan maupun potensi non- fisik, berupa human investment yang dapat dilihat dari rata-rata pendidikan dan commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

34 perkembangan pengetahuan suatu negara. Tanpa kedua potensi ini sangat sulit untuk dikatakan bahwa suatu negara dapat berkembang dengan baik sebagai usaha pembangunannya. 2) Peningkatan, kemajuan atau perubahan ke arah kemajuan Sudah diketahui bersama bahwa pembangunan pada dasarnya adalah suatu perubahan. Dalam konsep sosiologis, perubahan ini dapat berarti kemajuan dan dapat pula kemunduran (progres dan regres). Pembangunan disini adalah perubahan dalam arti kemajuan (progres), yaitu peningkatan bidang-bidang kehidupan yang memang diarahkan kepada tujuan yang hendak dicapai. Meskipun agak sulit untuk menentukan kriteria kemajuan ini, tetapi paling tidak sesungguhnya hasil kemajuan tersebut dapat dirasakan perbedaannya, yaitu dirasakan lebih baik dari kondisi sebelumnya. 3) Berkesinambungan Pembangunan berkesinambungan artinya pembangunan yang dilaksanakan secara terus- menerus untuk menjaga eksistensi pembangunan dan hasil- hasilnya yang telah dicapai, yang dengan usaha tertentu berusaha untuk lebih ditingkatkan lagi. Apa yang sudah dicapai saat ini sesungguhnya sangat jelas tidak dapat dipisahkan dari apa yang pernah ada. Sesungguhnya kita dapat mengatakan bahwa proses pembangunan tersebut akan terus berlangsung selama manusia ada di dunia ini. Kesinmbungan pembangunan ini juga didasarkan atas keinginan luhur dari generasi sekarang untuk mewariskan sesuatu yang baik pada generasi mendatang. 4) Dilakukan secara sadar atau dengan sengaja Segala sesuatu yang sifatnya untuk mencapai yang lebih baik pasti dilakukan secara sadar dan sengaja, karena tindakan atau perbuatan yang akan dilakukan jelas tujuan dan manfaatnya. Pembangunan sebagai suatu tindakan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya, pasti juga dilakukan secara sadar dan sengaja. Tidak mungkin suatu commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

35 pembangunan dilaksanakan di luar kesadaran manusia, terlebih- lebih hal itu terjadi tanpa sengaja. Pembangunan adalah tuntutan atau keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara atau usaha yang dilakukannya itu tentu saja sudah merupakan pemikiran dan pertimbangan bahwa inilah jalan yang terbaik bagi dirinya untuk mencapai tujuan tadi, tentu saja dengan melihat pertimbangan-pertimbangan norma yang ada, itulah tindakan yang dilakukan secara sadar dan selanjutnya keputusan yang diambil dilaksanakan dengan sengaja. 5) Terencana Perencanaan pada dasarnya mengandung beberapa hal yang sangat penting dalam bertindak, antara lain : pertama, merupakan pedoman dalam bertindak; kedua, merupakan arah yang hendak dicapai; ketiga, dapat dikontrol (diawasi) pelaksanaan kegiatannya; dan keempat, mengandung faktor evakuatif, yaitu dapat diukur dan dievaluasi keberhasilan dan kegagalannya. Pembangunan yang terencana juga dimaksudkan

untuk

menghindari

dari

resiko-resiko

yang

sangat

merugikan. Oleh karena itu, dengan pembangunan yang terancana, diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar, hemat, efisien dan terarah sesuai dengan yang diinginkan. 6) Untuk tujuan pembinaan (pembangunan) Bangsa Pembangunan, selain bertujuan memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dari tiap-tiap individu dalam masyarakat, secara keseluruhan juga merupakan pembinaan atau pembangunan bangsa yang bersangkutan. Pembangunan Bangsa ini adalah pembangunan yang bersifat menyeluruh dan merupakan tanggung jawab dari seluruh manus ia sebagai satu bangsa yang ada di negara tersebut. 7) Dilakukan secara bertahap Tahapan

pembangunan

yang

dilakukan

di

Indonesia

sesungguhnya berkaitan erat dengan perencanaannya. Kedua istilah ini, dalam wujud pelaksanaannya tidaklah terpisah, karena tahapan tersebut commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

36 juga merupakan bagian dari bentuk perencanaan. Pembangunan di Indonesia dibuat secara bertahap, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat dan untuk meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya. Dari pendapat di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara keseluruhan ketujuh unsur yang terdapat dalam pembangunan tersebut tidak bisa dipisahkan, yang mana antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya merupakan suatu rangkaian yang harus dilakukan dalam suatu pembangunan untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. b. Pengertian Desa Untuk mengetahui pengertian desa, dapatlah dilihat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Beberapa pendapat it u antara lain, William Ogburn mendefinisikan “Desa adalah organisasi total kehidupan masyarakat (sosial) dalam suatu areal yang terbatas” (Khairudin H.,1992: 3). Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2013 Tentang Desa disebutkan bahwa : Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa, adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan menurut Bintarto yang dikutip Khairudin H. (1992: 3) desa adalah : Suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

37 Melihat definisi desa di atas, memang tidak terelakkan untuk mengkaitkan pengertian desa itu sendiri dengan beberapa ciri umum yang melekat padanya. Sehingga definisi tentang desa itu sendiri, secara metodologis, dapat dipakai sesuai dengan kepentingan dan keterkaitan si peneliti. Kedudukan desa dalam sistem pemerintahan di Indonesia merupakan unit pemerintahan terendah dan merupakan kesatuan dasar negara. Dalam hal ini, menurut Khairudin H. (1992: 119), desa : 1) Berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya menurut adat kebiasaan setempat, peraturan negara dan atau peraturan daerah yang berlaku. 2) Desa wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah. 3) Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala desa memperoleh sumbangan dan bantuan. Kegiatan desa sangat bergantung pada kemampuan dari desa itu sendiri, sehingga perkembangan antara desa yang satu dengan desa yang lain terdapat

perbedaan

yang

menyebabkan

kemajuan,

pertumbuhan

dan

perkembangan desa itu sendiri juga mengalami perkembangan yang berbeda pula. Hal ini dapat dilihat bahwa terdapat desa yang tergolong desa swadaya, yang ciri-cirinya dapat dikemukakan sebagai berikut : potensi desa belum diolah dan belum dimanfaatkan penduduk desa, sebagian penduduk hidup dari pertanahan sawah dan ladang, pengolahan tanah bersifat tradisional, adat dan kepercayaan masih sangat mengikat kelembagaan desa dan pemerintah desa masih sederhana, swadaya gotong royong masyarakat masih latent dan masih berdasarkan instruksi dari atasan atau insidentil. Kemudian desa swakarya merupakan desa yang lebih maju dari kategori desa swadaya dan yang merupakan desa yang paling maju adalah desa swasembada dimana pada kategori ini bisa dikatakan desa yang telah mampu, mandiri dan bantuan pihak lain bersifat melengkapi. commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

38 Bentuk desa kecil merupakan bentuk desa yang paling terendah dalam pertumbuhan dan kekurangan fasilitas dalam menyelenggarakan setiap kegiatan pembangunan, oleh sebab itu kegiatan pembangunan harus terusmenerus dilaksanakan pada seluruh desa agar suatu desa dapat mandiri dan berkembang ke arah kemajuan yang dikehendaki. c. Pembangunan Desa Setelah memahami penge rtian tentang pembangunan dan pengertian tentang desa secara umum, tentu akan lebih mudah bagi kita untuk merumuskan apa yang disebut dengan pembangunan desa atau pembangunan masyarakat desa. Pembangunan desa merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya,

pembangunan

pedesaan

seharusnya

mengacu

pada

pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan. Sehubungan dengan hal itu maka pengertian tentang pembangunan desa menurut beberapa ahli antara lain yaitu T.R. Batten menyatakan bahwa “Suatu proses dimana anggota-anggota masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka” (Khairudin H.,1992: 67). Sedangkan

menurut

Taliziduhu

Ndraha

(1990:

73)

bahwa

“Pembangunan masyarakat adalah suatu proses”. Sedangkan menurut Inayatullah yang dikutip oleh Khairudin H. (1992: 67) memberikan definisi pembangunan desa yaitu “Pembangunan desa adalah suatu proses yang membawa

peningkatan

kemampuan

penduduk

pedesaan

menguasai

lingkungan sosial yang disertai meningkatnya taraf hidup mereka sebagai akibat dari penguasaan tersebut”. commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

39 Dari berbagai pendapat tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembangunan desa adalah merupakan metode dalam menyelengarakan kegiatan pembangunan dimana masyarakat sebagai subyek pembangunan yang secara langsung terlibat dalam setiap kegiatan pembangunan. Bahwa pembangunan desa diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi daya

alam

dan

mengembangkan

sumber

daya

ma nusianya dengan

meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan ketrampilan, meningkatkan prakarsa dengan mendapat bimbingan dan bantuan pemerintah sesuai dengan bidang tugas masing- masing. Bahwa pembangunan desa membutuhkan partisipasi dari masyarakat secara keseluruhan, maka keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa sangat tergantung kepada masyarakat dan bimbingan dari pemerintah. Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari Pembangunan Nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Apabila kita menyadari bahwa pembangunan yang dilakukan di desa adalah untuk masyarakat itu sendiri, maka cara yang terbaik adalah mengingatkan masyarakat bahwa pembangunan itu adalah untuk kepentingan mereka sendiri. Satu hal yang patut kita catat bahwa masyarakat tidak merasa memiliki apabila pembangunan tersebut tidak mengikutsertakan mereka. Seperti yang dikemukakan oleh Khairudin H. (1992: 125) yaitu “Partisipasi dari masyarakat luas mutlak diperlukan, oleh karena mereka itulah yang pada akhirnya melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, rakyat banyak memegang peranan sekaligus sebagai obyek dan subyek pembangunan”. Adanya faktor yang menjadi pembangun partisipasi masyarakat, menghasilkan partisipasi yang muncul dari tiap individu masyarakat berbedabeda. Menurut Khairudin H. (1992: 127) bahwa “Rendahnya partisipasi commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

40 masyarakat disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang mereka miliki, seperti pendidikan dan kesempatan untuk mendapatkan informasi”. Dengan demikian dapat dipahami pentingnya partisipasi untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan. Bahwa kegiatan partisipasi masyarakat

adalah

mutlak

diperlukan

adanya

dalam

pembangunan.

Sebagaimana yang diungkapkan Siagian (1983: 22) bahwa “Dalam usaha pembangunan di pedesaan partisipasi rakyat adalah syarat mutlak supaya usaha pembangunan dapat berhasil”. Pembangunan desa yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kepedulian, kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program-program yang dilaksanakan di daerahnya. Melihat rumusan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan desa itu tergantung kepada masyarakat desa yang bersangkutan. Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu adanya prinsip dalam membangun pedesaan. Siagian dalam Yayuk Yuliati dan Mangku Poernomo (2003: 26-28) menyebutkan bahwa prinsip dalam membangun pedesaan, yaitu : 1) Adanya persahabatan dan kepercayaan antara petugas dan masyarakat. 2) Adanya persetujuan antara masyarakat terhadap program yang akan dijalankan. 3) Adanya jaminan pelaksanaan pembangunan tidak membahayakan masyarakat. 4) Adanya kerjasama petugas dengan kelompok di pedesaan. Prinsip membangun pedesaan itu dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Adanya persahabatan dan kepercayaan antara petugas dan masyarakat. Prinsip tersebut menjelaskan bahwa perlu adanya kejelian dalam mengamati dan mencari permasalahan yang aktual di masyarakat guna mendapat kepercayaan dari masyarakat. Selain itu petugas harus sadar commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

41 pada fungsi untuk bekerja dengan dan bukan bekerja antar masyarakat, sebab petugas yang memaksakan kehendak dan berkemampuan tetap harus memperhatikan kondisi real masyarakat. 2) Adanya persetujuan antara masyarakat terhadap program yang akan dijalankan. Dimana gagasan yang baik belum tentu diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan keadaan lingkungan sosial masyarakat desa. Cara terbaik dalam hal ini adalah perlu adanya diskusi dengan masyarakat dan mengikutsertakan mereka dalam mengambil keputusan. 3) Adanya

jaminan

pelaksanaan

pembangunan

tidak

membahayakan

masyarakat. Sebab mayoritas masyarakat desa berada pada garis kemiskinan. Demikian sulitnya kehidupan mereka sehingga sulit pula mengajak mereka berubah cara kerjanya yang tradisional kecara kerja yang baru. Apalagi tanpa adanya jaminan yang pasti. Dalam hal ini proyek percontohan dapat dilakukan dengan mendekati masyarakat, desa yang mau dan mampu untuk dilatih supaya menimbulkan minat bagi masyarakat lain. 4) Adanya kerjasama petugas dengan kelompok di pedesaan. Dimana penyampaian ide gagasan yang perlu disampaikan pada seluruh masyarakat secara individual tentu memerlukan biaya dan waktu yang cukup besar. Selain itu beberapa kegiatan nyata yang dilaksanakan masyarakat umumnya berdasarkan pada keputusan yang diambil oleh kelompok, hal ini dapat dimengerti sebab setiap anggota kelompok merasa terikat

dan

bertanggungjawab

untuk

melaksanakan

serta

saling

mengawasi. Pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan artinya harus melibatkan semua komponen yaitu dari pihak masyarakat dan pemerintah, dan harus langsung secara terus- menerus demi tercapainya kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Proses pembangunan tanpa melalui perencanan yang matang pembangunan commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

42 mustahil tercapai. Demikian pula dengan pembangunan yang dilaksanakan di desa atau yang sering disebut dengan pembangunan desa. Diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa sekaligus untuk menopang tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan demikian maka untuk mencapai tujuan pembangunan desa tersebut diperlukan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat melalui prakarsa dan partisipasinya secara aktif dengan menyuarakan aspirasi mereka dalam setiap program pembangunan desa karena keberhasilan pembangunan desa akan terletak pada pemerintah desa dalam menentukan kebijakannya serta dukungan dari masyarakat melalui prakarsa dan partisipasinya secara aktif dalam kegiatan pembangunan.

4. Tinjauan Tentang Demokrasi a. Pengertian Demokrasi Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara. Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan cratein atau cratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos cratein atau demos cratos (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Menurut Depdiknas (2007: 249) bahwa “Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara”. Dede Rosyada, dkk (2003: 111) mengemukakan bahwa : Demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

43 ketentuan dalam masalah- masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Sesuai dengan pernyataan tersebut pemerintahan dikatakan demokratis, jika kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh kehendak rakyat. Oleh karena itu, demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan dimana rakyat memiliki peran serta yang sangat luas dan rakyatlah (people) yang harus menjadi kriteria dasar demokrasi. Hal tersebut diperkuat pendapat A. Ubaedillah, dkk (2010: 37) bahwa, “Hakikat demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik”. Sedangkan Miriam Budiardjo (2009: 117) menyatakan bahwa “Demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, yang karena itu juga mengandung unsur- unsur moral”. Ada satu pengertian mengenai demokrasi yang dianggap paling populer, yaitu pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln yang dikutip Winarno (2010: 92) bahwa “Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (government of the people, by the people and for the people)”. Russell J. Dalton, Doh C. Shin and Willy Jou (2007: 147) dalam Journal

of

Democracy

yang

dimuat

pada

http://www.socsci.uci.edu/~rdalton/archive/jod07.pdf, menyatakan bahwa : A basic understanding of democracy has apparently diffused widely around the lobe. Even if one agrees that the depth of understanding has limits, the responsesthemselves indicate the ideas that contemporary publics associate withdemocracy. Instead of assuming that democracy is a Western concept, understood only by affluent and well-educated citizens in established, advanced industrial democracies, these patterns suggest that democracy embodies human values and that most people understand these principles. Dari beberapa pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hakikat demokrasi sebagai bentuk sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Kekuasaan commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

44 pemerintahan di tangan rakyat mengadung tiga hal : pertama, pemerintahan dari rakyat (government of the people); kedua, pemerintahan oleh rakyat (government by people); ketiga, pemerintahan untuk rakyat (government for people). Dari pengertian tersebut ada satu hal lagi yang menjadi sangat penting pula dalam kaitannya dengan demokrasi yaitu partisipasi dari masyarakat. Pemerintah di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, berpendapat dan berserikat setiap warga negara. Warga negara atau rakyat menjadi pengawas, pelaksana, mengevaluasi kerja dari pemerintahan. Tempat praktek demokrasi itu sendiri berlangsung sampai pada politik yang ada di desa. Mohammad Hatta mengemukakan “Tradisi rapat/musyawarah

untuk

mencapai

mufakat

menjadi

sendi

untuk

mengembangkan tatanan demokrasi politik” (Zulfikri Suleman, 2010: 188). Lebih dalam lagi, Mohammad Hatta menyatakan bahwa : Suatu hal penting di dalam desa Indonesia yang asli ialah demokrasi kolektif, dimana segala hal yang mengenai hidup bersama dan keperluan sedesa dibicarakan di dalam rapat desa dan diputuskan dengan kata mufakat. Musyawarah dan mufakat beserta usaha gotong royong adalah inti demokrasi asli di Indonesia (Zulfikri Suleman, 2010: 170). Musyawarah yang merupakan wujud konkrit dari demokrasi harus menyediakan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat masyarakat desa. Intinya adalah tradisi musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pembuatan keputusan dimanfaatkan dalam menjalani kehidupan sehari- hari. Hasil dari musyawarah ini adalah mufakat/kesepakatan tentang jalan keluar untuk mengatasi suatu masalah. Cara kehidupan seperti inilah yang disebut dengan demokrasi asli Indonesia. Demokrasi desa memiliki lima unsur, yaitu : 1) 2) 3) 4) 5)

Rapat, Mufakat, Gotong-royong, Hak mengadakan protes bersama, dan Hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut (Winarno, 2010: 101). commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

45 b. Jenis-Jenis Demokrasi Menurut Srijanti, dkk (2006: 57), demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat, antara lain : 1) Demokrasi langsung Dalam demokrasi langsung, rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintah. 2) Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan Dalam demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu. 3) Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat Demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui referendum dan insiatif rakyat. Demokrasi langsung sering dilakukan masyarakat dengan bentuk musyawarah. Menurut Quraish Shihab (1996: 469), “Musyawarah diambil dari akar kata sy-, w-, r-, musyawarah dapat diartikan mengatakan atau mengajukan sesuatu, kata musyawarah hanya digunakan untuk hal- hal baik sejalan dengan makna dasarnya”. Sesuai dengan pendapat tersebut ternyata musyawarah diambil dari bahasa arab yang memang sesuai dengan prinsip demokrasi langsung yaitu menyatakan atau mengemukakan pendapat. Musyawarah memang memegang arti penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia karena metode tersebut telah lama digunakan. Permasalahan-permasalahan yang ada bisa diatasi dengan menggunakan praktek tersebut karena cakupannya yang kecil. Musyawarah dalam Islam sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan

yang

timbul

dikalangan

muslim.

Metode

musyawarah di daerah pedesaan atau sering dikenal dengan nama rembug desa merupakan pendekatan yang sangat efektif jika dilakukan dalam ruang lingkup atau wilayah yang kecil karena dengan pendekatan tersebut maka aspirasi masyarakat dapat tertmpung dengan baik. Yayuk Yuliati dan Mangku Poernomo (2003: 95) mengatakan bahwa “Kebiasaan lain yang ada di pedesaan adalah kebiasaan musyawarah dan jiwa musyawarah yang melekat commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

46 pada pikiran setiap hati penduduknya. Telah lama kebiasaan rembug desa dilakukan untuk mengambil keputusan tentang pembangunan desa”. Sebagai arena pembuatan keputusan kolektif yang demokratis, maka rembug desa yang merupakan wujud konkrit dari demokrasi harus menyediakan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat masyarakat desa. c. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Demokrasi Kehidupan demokrasi tidak akan datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demokrasi memerlukan usaha nyata setiap warga negara dan perangkat pendukungnya dan dijadikannya demokrasi sebagai pandangan hidup (way of life) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. John Dewey yang dikutip Zamroni (2001: 30) menyatakan bahwa, “Ide pokok demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai- nilai yang mengatur kehidupan bersama”. Dari pernyataan tersebut, sesungguhnya menurut Dewey demokrasi bukan sekedar menyangkut suatu bentuk pemerintahan, melainkan yang utama adalah suatu bentuk kehid upan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut

Kutut

Suwondo

(2000:

8)

yang

dimuat

dalam

http://www.scribd.com/doc/69395997/Demokratisasi-Di-Pedesaaan-DalamRangka-Otonomi-Daerah-Kutut-Suwondo. Strategi yang dapat ditempuh untuk melakukan pencerahan civil society menuju proses demokrasi di pedesaan diantaranya adalah : 1) Pembenahan struktur, mekanisme, serta sistem politik nasional dan lokal. Usaha untuk memberdayakan civil society masyarakat pedesaan tidak dapat dipisahkan dari pengembangan struktur, mekanisme, dan sistem politik nasional kearah yang lebih demokratis. 2) Pembenahan kelembagaan representatif. Tersedianya wadah representatif di aras desa yang mampu menyalurkan aspirasi masyarakat ke aras yang lebih tinggi merupakan suatu keharusan untuk segera dikembangkan. commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

47 Demokrasi merupakan sesuatu yang penting karena nilai- nilai yang dikandungnya sangat diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang baik. Menurut Nurcholish Madjid yang dikutip A. Ubaedillah, dkk (2010: 38-40) ada enam norma/nilainilai demokrasi yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis. Keenam norma/nilai itu adalah : 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Kesadaran akan pluralisme Musyawarah Cara haruslah sejalan dengan tujuan Norma kejujuran dalam pemufakatan Kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban Trial and error (percobaan dan salah) dalam berdemokrasi Nilai demokrasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Kesadaran akan pluralisme Kesadaran akan kemajemukan tidak sekedar pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat yang majemuk. Kedasaran atas kemajemukan menghendaki tanggapan terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Pengakuan akan perbedaaan diwujudkan dalam perilaku menghargai. 2) Musyawarah Prinsip musyawarah ialah mengharuskan adanya kedewasaan warga negara untuk secara tulus menerima kemungkinan untuk melakukan negoisasi dan kompromi-kompromi sosial dan politik secara damai dan bebas dalam setiap keputusan bersama. 3) Cara haruslah sejalan dengan tujuan Norma ini menekankan bahwa hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Demokrasi dijalankan tidak hanya pelaksanaan prosedur-prosedur demokrasi saja, tetapi harus dilakukan secara santun dan beradab.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

48 4) Norma kejujuran dalam pemufakatan Suasana

masyarakat

demokratis

dituntut

untuk

menguasai

dan

menjalankan seni pemusyawaratan yang jujur dan sehat untuk mencapai kesepakatan yang memberi keuntungan semua pihak. 5) Kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban Pengakuan akan kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban bagi semua merupakan norma demokrasi yang harus diintegrasikan rasa percaya pada iktikad baik orang dan kelompok lain. Rasa tidak percaya dan curiga melahirkan rasa enggan untuk saling terbuka dengan pihak lain. 6) Trial and error (percobaan dan salah) dalam berdemokrasi Demokrasi bukanlah sesuatu yang telah selesai dan siap saji, tetapi ia merupakan sebuah proses tanpa henti. Dalam kerangka ini demokrasi membutuhkan percobaan-percobaan dan kesediaan semua pihak untuk menerima kemungkinan ketidaktepatan atau kesalahan dalam praktik demokrasi. Bentuk masyarakat demokratis akan tumbuh dan kokoh jika dikalangan masyarakat tumbuh kultur dan nilai- nilai demokrasi. Zamroni (2001: 31) menyebutkan kultur dan nilai- nilai demokrasi tersebut antara lain : Toleransi, bebas mengemukakan dan menghormati perbedaan pendapat, memahami keanekaragaman dalam bermasyarakat, terbuka dalam berkomunikasi, menjunjung nilai dan martabat manusia, percaya diri atau tidak menggantungkan diri pada orang lain, saling menghargai, mampu mengekang diri, kebersamaan dan keseimbangan. Henry B. Mayo yang dikutip Cholisin, dkk. (2007: 87-88) ada beberapa nilai demokrasi, yaitu sebagai berikut : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela Menjamin terjadinya perubahan secara damai Pergantian penguasa dengan teratur Penggunaan paksaan sedikit mungkin Pengakuan terhadap nilai keanekaragaman Menegakkan keadilan Memajukan ilmu pengetahuan commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

49 Nilai demokrasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela Hal ini terlihat pada fungsi kompromi atau kebijakan umum dengan suara mayoritas atau penyelesaian berbagai pertikaian secara sukarela. 2) Menjamin terjadinya perubahan secara damai Misalnya, dalam menghadapi berbagai perubahan sosial, iptek yang sangat pesat, dengan metode demokrasi akan mampu mengakomodasinya secara fleksibel sehingga perubahan tetap terjamin berjalan secara damai. 3) Pergantian penguasa dengan teratur Dalam demokrasi, suksesi kepemimpinan didasarkan pada pilihan atau penunjukkan oleh orang banyak dan dengan cara damai dan absah, serta dilakukan secara teratur dalam suatu periode tertentu. 4) Penggunaan paksaan sedikit mungkin Dalam pembuatan dan pelaksanaan serta penegakan keputusan dalam demokrasi lebih mendasarkan pada kemauan umum atau persuasif, dibandingkan lewat paksaan fisik maupun non fisik (misal ancaman, intimidasi, dll). 5) Pengakuan terhadap nilai keanekaragaman Demokrasi mengakui eksistensi dan keabsahan keanekaragaman, dan pentingnya saluran terbuka dan kebebasan politik. Pengakuan dan jaminan nilai tersebut karena adanya suatu keyakinan bahwa alternatif yang lebih banyak akan lebih dekat kepada kebaikan dan kebenaran. 6) Menegakkan keadilan Demokrasi memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengajukan wakilnya, hal ini mencerminkan adanya pengakuan dan jaminan terhadap unsur persamaan. 7) Memajukan ilmu pengetahuan Dengan pengakuan dan jaminan adanya persamaan dan kebebasan bagi setiap orang untuk mengambangkan potensi pikiran, kreativitas, daya commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

50 inovasi, maka hal ini akan memberikan motivasi dan kesempatan seluasluasnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis, sehingga setiap keputusan dan tingkah laku akan efisien efektif serta pencapaiannya tujuan masyarakat adil dan makmur akan lebih mudah tercapai. d. Manfaat Demokrasi Kehidupan masyarakat yang demokratis, dimana kekuasaan Negara di tangan rakyat dan dilakukan dengan sistem perwakilan dan adanya peran aktif masyarakat dapat memberikan manfaat bagi perkembangan bangsa, negara dan masyarakat. Menurut Srijanti, dkk (2006: 51-53) bahwa “Manfaat demokrasi adalah sebagai berikut kesetaraan sebagai warga negara, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum, pluralisme dan kompromi, menjamin hak-hak dasar, pembaruan kehidupan sosial”. Dari manfaat demokrasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Kesetaraan sebagai warga negara Demokrasi bertujuan memperlakukan semua orang adalah sama dan sederajat. Prinsip kesetaraan tidak hanya menuntut bahwa kepentingan setiap orang harus diperlakukan sama dan sederajat dalam kebijakan pemerintah, tetapi juga menuntut perlakuan yang sama terhadap pandangan-pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga negara. 2) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum Dibandingkan dengan pemerintahan tipe lain, pemerintahan yang demokratis lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat biasa. Semakin besar suara rakyat dalam menentukan kebijakan, semakin besar pula kemungkinan kebijakan itu mencerminkan keinginan dan aspirasi-aspirasi rakyat. Rakyat biasalah yang merasakan pengaruh kebijakan-kebijakan

pemerintah

dalam

prakteknya

dan

kebijakan

pemerintah dapat mencerminkan keinginan rakyat hanya jika ada saluransaluran pengaruh dan tekanan yang konsisten dan efektif dari bawah. commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

51 3) Pluralisme dan kompromi Demokrasi mengadakan debat terbuka, persuasi dan kompromi. Penekanan demokrasi pada debat tidak hanya mengamsusikan adanya perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan pada sebagian besar masalah kebijakan, tetapi juga menghendaki bahwa perbedaan-perbedaan itu harus dikemukakan dan didengarkan. Dengan demikian demokrasi mengisyaratkan kebhinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat maupun kesamaan kedudukan diantara warga negara. 4) Menjamin hak-hak dasar Demokrasi menjamin kebebasan-kebebasan dasar. Diskusi terbuka sebagai metode mengungkapkan dan mengatasi masalah- masalah perbedaan dalam kehidupan sosial tidak dapat terwujud tanpa kebebasanyang ditetapkan dalam konvensi tentang hak-hak sipil dan politik : hak kebebasan berbicara dan berekspresi, hak berserikat dan berkumpul, hak bergerak dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan diri. Hak-hak itu memungkinkan pengembangan diri setiap individu dan memungkinkan terwujudnya keputusan-keputusan kolektif yang lebih baik. 5) Pembaruan kehidupan sosial Demokrasi memungkinkan terjadinya pembaruan kehidupan sosial. Penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah usang secara rutin dilakukan dengan cara yang santun dan damai, menjadikan sistem demokratis

mampu

menjamin

pembaruan

kehidupan

sosial

dan

memuluskan proses alih generasi tanpa pergolakan.

B. Penelitian yang Relevan Penelitian yang sudah dilakukan dan relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian Yuanita Ekawati pada tahun 2008 dengan judul Peranan Organisasi Lokal dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi Kasus pada Desa Tanjung Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan). Fakultas Ilmu Administrasi commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

52 Universitas Brawijaya Malang. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah dilakukan Yuanita Ekawati tersebut bahwa organisasi lokal merupakan organisasi yang didirikan oleh masyarakat setempat pada lingkup wilayah tertentu dan lingkup kerja yang terbatas (RT, RW, Dusun, kampung, Desa/Kelurahan). Dilihat dari bentuknya, organisasi lokal ini cukup bervariasi, seperti Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang keduanya sengaja dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk membantu jalannya Pemerintahan Desa. Peranan organisasi lokal dalam penelitian ini adalah organisasi Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Organisasi Pemerintah Desa yang dikepalai oleh seorang kepala desa bertugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa berperan sebagai badan legislatif desa. Sementara

itu,

Lembaga

Pemberdayaan

Masyarakat

(LPM)

bertugas

memberdayakan dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat desa. Peranan

Lembaga

Pemberdayaan

Masyarakat

(LPM)

dalam

menunjang

pembangunan di desa Tanjung Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tidak hanya terbatas pada memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa tetapi juga pada upaya untuk memberdayakan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) ini mencakup keseluruhan kegiatan pembangunan

yang

berlangsung

di

pedesaan.

Mulai dari perencanaan

pembangunan sampai dengan peranannya dalam hal memberdayakan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Organisai lokal yang paling berperan dalam menunjang pembangunan di desa Tanjung Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) ini mencakup keseluruhan kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan. Mulai dari perencanaan pembangunan sampai dengan peranannya dalam hal memberdayakan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

53 pelaksanaan pembangunan desa. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu tentang peranan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) mengenai pembangunan desa. Namun, ada sedik it perbedaan dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yuanita Ekawati mengkaji secara luas mengenai

peranan

organisasi

lokal

yaitu

Pemerintahan

Desa,

Badan

Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Sedangkan pada penelitian ini hanya difokuskan pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) saja. Penelitian ini juga ingin mengetahui peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam menjaring aspirasi masyarakat guna mewujudkan demokrasi di Desa Karangudi.

C. Kerangka Berfikir Peneliti menyusun kerangka berfikir untuk mempermudah dalam melakukan penelitian sebagai berikut : Di era otonomi daerah diperlukan suatu lembaga kemasyarakatan desa yang berperan dan berfungsi sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi demokrasi masyarakat di bidang pembangunan desa. Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk di desa atas prakarsa masyarakat yang memiliki salah satu fungsi sebagai penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa. Terkait

dengan

fungsi

Lembaga

Pemberdayaan

Pembangunan

Masyarakat Desa (LP2MD) sebagai wahana penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa, betapa tidak Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) sangat penting artinya dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan di desa karena berakar dari ide masyarakat. Dengan adanya lembaga kemasyarakatan yang dibentuk di desa tersebut, Lembaga Pemberdayaan Pembanguna n Masyarakat Desa (LP2MD) menjadi harapan bagi masyarakat desa dalam menampung aspirasi masyarakat di bidang pembangunan desa. Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

54 Desa (LP2MD) berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan desa agar terwujud demokrasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat desa. Dalam usaha pembangunan di pedesaan, partisipasi rakyat adalah syarat mutlak supaya usaha pembangunan dapat berhasil. Dari sudut pandang negara, demokrasi mengajarkan bahwa partisipasi masyarakat

sangat

dibutuhkan.

Demokrasi

menyediakan

ruang

untuk

menyampaikan aspirasi dan pendapat dari masyarakat, karena salah satu sumbangan penting bagi demokrasi adalah menghajatkan partisipasi warga negara dalam menyuarakan aspirasi masyarakat secara santun dan tertib. Tempat praktek demokrasi itu sendiri berlangsung sampai di desa. Tradisi rapat/musyawarah menjadi sendi untuk mengambangkan tatanan demokrasi. Bermusyawarah dalam kehidupan sehari- hari merupakan bentuk sederhana dari demokrasi. Rapat, mufakat, maupun gotong royong merupakan unsur dari demokrasi desa. Proses

demokrasi

itu

sendiri

dapat

berjalan

apabila

dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat, yang salah satunya melalui lembaga kemasyarakatan yang ada di desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Masyarakat dapat

menyampaikan

atau

mempercayakan

aspirasinya

kepada

lembaga

kemasyarakatan yang ada, dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) sebagai wadahnya. Sebagai wadah aspirasi masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) diharapkan banyak membantu kepentingan-kepentingan masyarakat desa. Namun keberadaan Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) di Desa Karangudi kurang berperan secara optimal dalam menjalankan peranannya, dimana salah satu fungsi dari lembaga kemasyarakatan tersebut adalah sebagai penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa. Masyarakat di Desa Karangudi kurang begitu paham akan peran dan fungsi dari lembaga tersebut. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan adanya solusi diharapkan dapat mengatasi hambatan yang commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

55 dihadapi Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) dalam menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembangunan desa. Sebagai gambaran pemikiran untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Peranan Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD)

Menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembangunan desa

Hambatan yang di hadapi LP2MD dalam menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembangunan desa

Terwujudnya demokrasi

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut Gambar 1. Skema Kerangka Berfikir

commit to user