BAB II LANDASAN TEORI
A. Pengertian Pembiayaan Multijasa Pengertian pembiayaan multijasa dapat dipahami dengan menelusuri Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia. Menurut Wiroso (2007 : 67) pembiayaan multijasa adalah sebagai berikut: a. Definisi Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu berupa: 1. Transaksi investasi dalam akad Mudharabah dan / atau Musyarakah; 2. Transaksi sewa dalam akad Ijarah atau sewa dengan opsi pemindahan hak milik dalama akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik; 3. Transaksi jual beli dalam akad Murabahah, Salam, dan Istishna; 4. Transaksi pinjam meminjam dalam akad Qardh; 5. Transaksi multijasa dengan menggunakana akad Ijarah atau Kafalah, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang / kewajibannya dan / atau menyelesaikan investasi mudharabah dan / atau musyarakah dan hasil pengolahannya sesuai dengan akad. Banyak definisi dan pengertian yang dikemukakan oleh para penulis mengenai pembiayaan dan pengertian tersebut tidaklah berbeda antara penulis satu dengan yang lainnya.
Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. (Antonio, 2001:160) Selain itu juga ada yang mendefinisikan
pembiayaan adalah sebagai
berikut: Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank Islam kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank Islam dari masyarakat yang surplus dana. (Muhammad, 2002:71) b. Akad 1. Ijarah Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunah,Ijarah berasal dari kata Ajru yang berarti Iwadhu, sehingga Ijarah dapat didefinisikan sebagai berikut: Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2010:226)
Berdasarkan Exposure Draft 107, ijarah dapat dibagi menjadi 3, namun yang telah dikenal secara luas adalah dua jenis ijarah yang disebutkan pertama, yaitu:
1) Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu sendiri. 2) Ijarah muntahiyah bit Tamlik (IMBT) merupakan ijarah dengan walad (janji) dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan obyek ijarah padaa saat tertentu. Adapun sumber hukum akad ijarah yaitu:
Al-qur’an sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS Az-Zukruf:32) : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan-Mu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebgaian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhan-Mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS Al-Baqarah:223) : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”
(QS Al-Qasas:26) : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata ‘wahai ayahku ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” As-Sunah Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Dari Ibnu Umar; bahwa Rasulullah bersabda: “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah) Dari Said bin Abi Waqqash ra, bahwa Rasullullah bersabda: “dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan
cara kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak.” (HR. Nasa’i) 2. Kafalah Kafalah adalah jenis jasa jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul’anhu, ashi). (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2010:254) Kafalah merupakan salah satu jenis akad tabarru’ yang bertujuan untuk saling tolong-menolong. Namun, penjamin dapat menerima imbalan sepanjang tidak memberatkan. Apabila ada imbalan maka akad kafalah bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Adapun sumber hukum akad kafalah yaitu:
Al-Qur’an “Dan
dia
(Allah)
menjadikan
Zakaria
sebagai penjaminnya
(Maryam).” (QS Al-Imron:37) “Dan bagi siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan
makanan
(seberat)
beban
unta,
dan
aku
menjamin
terhadapnya.” (QS Yusuf:72)
As-Sunah Dari Abi Humamah, bahwa Rasulullah bersabda: “Penjamin adalah orang-orang yang berkewajiban mesti membayar”. (HR. Abu Dawud, At Tirmidzi)
Telah dihadapkan kepada Rasulullah (mayat seorang lelaki untuk dishalatkan)…
Rasulullah bertanya.
“Apakah
dia
mempunyai
warisan?” Para sahabatnya menjawab “Tidak”, Rasulullah bertanya lagi, “Apakah dia mempunyai utang?” Para sahabatnya menjawab. “Ya, sejumlah tiga dinar” Rasulullah pun menyuruh sahabatnya untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qatadah lalu berkata, “saya menjamin utangnya ya Rasulullah”, Maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut. (HR. Bukhari) 3. Istishna 1. Pengertian Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara (pembeli, mustashmi’) dengan penjual (pembuat, shani’). (Suwiknyo, 2010:57) Jika dalam akad Istishna antara pemesan dengan penjual memerlukan pihak lain sebagai shani untuk memenuhi kewajibannya kepada mustashni’, akad ini disebut sebagai akad Istishna paralel. Dalam Istishna paralel, penjual membuat akad Istishna kedua dengan subkontraktor untuk membantunya memenuhi kewajiban akad Istishna pertama (antara penjual dan pemesan). Pihak yang bertanggung jawab pada pemesan tetap terletak pada penjual tidak dapat dialihkan pada subkontraktor karena akad terjadi antara penjual dan pemesan bukan pemesan dengan subkontraktor. Sehingga penjual tetap bertanggung jawab atas hasil kerja subkontraktor.
Pembiayaan atas dasar pesanan, pembiayaan konstruksi/manufaktur merupakan salah satu skim pembiayaan bank syariah yang digunakan untuk kasus di mana obyek atau barang yang diperjualbelikan belum ada. Kasus ini seringkali ditemui pada proses pembangunan rumah atau gedung, manufaktur, usaha konveksi, dan lain-lain. Pada skim ini, nasabah selaku pembeli memesan terlebih dahulu kepada bank selaku penjual atas pengadaan atau manufaktur obeyek tertentu. Setelah pesanan selesai, bank akan menjualnya kepada pemesan senilai harga awal ditambah margin keuntungan bank. Metode pembayaran dilakukan di muka; baik secara cicilan ataupun tangguh. Untuk skim ini dapat digunakan prinsip transaksi ba’i al-istishna. Mengingat bahwa bank tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengadaan barang sebagaimana pesanan nasabah, maka bank akan melakukan pemesanan ulang kepada pihak lain yakni pemasok. Transaksi ini disebut sebagai istishna . Skema istishna dapat dilihat pada:
Gambar 1.1 Skema Istishna (Sunarto, 2007:76). Ib. Spesifikasi Barang
2b. Spesifikasi Barang
1a Akad Istishna I
Nasabah
2a Akad Istishna II
Bank
Pemasok
3. Bayar tunai 3b. Penyerahan Barang 3a. Bayar secara di Muka, secara Cicilan, atau Ditangguhkan
Gambar 1.1 Skema Pembiayaan dengan Prinsip Istishna
4. Karakteristik Adapun karakteristik dari Istishna berdasarkan PSAK No. 104 yaitu: 1. Pembeli menegaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan (mashnu’) sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli dengan cara pembayaran dimuka atau tangguh. 2. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.
3. Barang pesanan harus memenuhi kriteria: a. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati; b. Sesuai dengan spesifikasi pemesan (customized), bukan produk masa; dan c. Harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas dsan kuantitasnya. 4. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesana yang diserahkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. 5. Entitas dapat bertindak sebagai transaksi pembeli atau penjual dalam suatu transaksi
Istishna’. Jika entitas bertindak sebagai penjual kemudian
memesan kepada pihak lain (produsen atau kontraktor) untuk membuat barang pesanan juga dengan cara Istishna’ maka hal ini disebut Istishna’ paralel. 6. Istishna’ paralel dapat dilakukan dengan syarat akad pertama, antara entitas dan pembeli akhir, tidak bergantung (mu’alaq) dari akad kedua, antar entitas dan pihak lain. 7. Pada dasarnya Istishna’ tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi: a. Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya: atau b. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau pennyelesaian akad. 8. Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas: -
Jumlah yang telah dibayarkan, dan
-
Penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.
5. Pengakuan dan Pengukuran 1) Akuntansi untuk Penjual a.
Penyatuan dan segmentasi akad Bila suatu akad Istishna mencakup sebuah aset, pengakuan dari setiap aset
diperlakukan sebagai suatu akad yang terpisah jika : a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset: b. Setiap aset telah dinegoisasikan secara terpisah, diman penjual dan pembeli dapat menerima atau menolak bagian akad yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan c. Biaya dan pendapatan masing-masing aset dapat diidentifikasikan. Suatu kelompok akad Istishna, dengan satu atau beberapa pembeli, harus diperlakukan sebagai satu akad Istishna jika: a. Kelompok akad tersebut dinegoisasikan sebagai satu paket: b. Akad tersebut berhubungan erat sekali, sebetulya akad tersebut merupakan bagian dari akad tunggal dengan suatua margin keuntungan; dan c. Akad tersebut dilakukan secara serentak atau secara kesinambungan. Jika ada pemesanan aset tambahan dengan akad Istishna terpisah, maka tambahan aset tersebut diperlakukan sebagai akad yag terpisah jika: a. Aset tambahan berbeda secara signifikan dengan aset dalam akad Istishna awal dalam desain, teknoogi atau fungsi; atau
b. Harga aset tambahan dinegoisasikan tanpa terkait harga akas Istishna awal.
b. Pendapatan Istishna dan Istishna Paralel Pendapatan Istishna diakui dengan menggunakan metode persentase selesai.
Akad adalah selesai jika proses pembuatan barang pesanan
selesai dan diserahkan kepada pembeli.
Jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka\: a. Bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan Istishna pada periode yang bersangkutan; b. Bagian margin keuntungan Istishna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset Istishna dalam penyelesaian; dan c. Pada akhir periode harga pokok Istishna diakui sebesar biaya Istishna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. Jika
estimasi
penyelesaiannya
persentase
penyelesaian
akad
dan
biaya
untuk
tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode
laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tidak ada pendapatan Istishna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai: b. Tidak ada harga pokok Istishna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai; c. Tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam Istishna dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai; dan d. Pengakuan pendapatan Istishna , harga pokok Istishna , dan keuntungan dilakukan hanya pada saat penyelesaian pekerjaan.
c. Istishna dengan Pembayaran Tangguh Jika menggunakan metode persentase penyelesaian dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari satu tahun setelah penyerahan barang pesanan, maka menurut PSAK No. 104 tahun 2007 pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu: a. Margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila Istishna dilakukan secara tunai, diakui sesuai persentase penyelesaian; dan b. Selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran Proporsional yang dimaksud sesuai dengan paragraph 24-25 PSAK 102: Akuntansi Murabahah. Meskipun Istishna dilakukan dengan pembayaran tangguh, penjual harus menentukan nilai tunai Istishna pada saat penyerahan barang pesanan sebagai dasar untuk mengakui margin keuntungan terkait dengan proses pembuatan barang pesanan. Margin ini menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan dari proses pembuatan barang pesanan. Sedangkan yang dimaksud
dengan nilai akad dalam Istishna adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli akhir. Hubungan antara biaya perolehan, nilai tunai, dan nilai akad diuraikan dalam contoh sebagai berikut:
Tabel 2.1 Contoh Hubungan antara Biaya Perolehan, Nilai Tunai, dan Nilai Akad
Biaya
Perolehan
(biaya
produksi)
Rp. 1.000,00
Margin keuntungan pembuatan barang Nilai
pesanan tunai
pada
Rp. 200,00
saat
penyerahan barang pesanan
Rp. 1.200,00
Nilai akad untuk pembayaran secara
Rp.
angsuran selama tiga 1.600,00
tahun Selisih nilai akad dan nilai tunai
Rp.
yang diakui selama tiga tahun
400,00
Sumber: PSAK No.104 , 2007
Jika menggunakan metode akad selesai dan proses pelunasan dilakukan dalam
periode lebih dari satu tahun setelah penyerahan barang pesanan,
maka menurut PSAK No. 104 tahun 2007 pada paragraf 22 pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
a. Margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila Istishna dilakukan secara tunai, diakui pada saat penyerahan barang pesanan; dan b. Selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Proporsional yang dimaksud sesuai dengan paragraph 24-25 PSAK 102: Akuntansi Murabahah. Tagihan setiap termin kepada pembeli diakui sebagai piutang Istishna dan termin Istishna (Istishna billing) pada pos lawannya. Penagihan termin yang dilakukan oleh penjual dalam transaksi Istishna dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad dan tidak selalu sesuai dengan persentase penyelesaian pembuatan barang pesanan. d. Biaya Perolehan Istishna Biaya perolehan Istishna terdiri dari: 1. Biaya langsung, yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan; dan
2. Biaya tidak langsung, yaitu biaya overhead, termasuk biaya akad dan praakad. Biaya praakad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya Istishna jika akad disepakati. Namun jika akad tidak disepakati, maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan. Biaya perolehan Istishna yang terjadi selama periode laporan keuangan, diakui sebagai aset Istishna dalam penyelesaian pada saat terjadinya. Beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya Istishna. e. Biaya Perolehan Istishna Paralel. Biaya Istishna paralel terdiri dari: 1. Biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas; 2. Biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan praakad; dan 3. Semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, jika ada. Biaya perolehan Istishna paralel diakui sebagai aset Istishna dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihan.
f. Penyelesaian Awal Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan Istishna. Menurut PSAK No. 104 tahun 2007 pada paragraph 32 menerangkan bahwa Pengurangan pendapatan Istishna akibat penyelesaian awal piutang Istishna dapat diperlakukan sebagai berikut: a. Potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang Istishna pada saat pembayaran; atau b. Penggantian (reimbursement) kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang Istishna secara keseluruhan. g. Perubahan Pesanan dan Tagihan Tambahan Pengaturan pengakuan dan pengukuran atas pendapatan dan biaya Istishna akibat perubahan pesanan dan tagihan tambahan adalah sebagai berikut: a. Nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh penjual dan pembeli ditambahkan kepada pendapatan Istishna dan biaya Istishna
b. Jika kondisi pengenaan setiap tagihan tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya setiap tagihan tambahan akan menambah baiaya Istishna, sehingga pendapatan Istishna akan berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan. c. Perlakuan akuntansi (a) dan (b) juga berlaku pada Istishna parallel, akan tetapi biaya perubahan pesanan dan tagihan tambahan ditentukan oleh produsen atau kontraktor dan disetujui penjual berdasarkan akad Istishna paralel. h. Pengakuan Taksiran Rugi 1. Jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan Istishna akan melebihi pendapatan Istishna, taksiran kerugian harus segera diakui. 2. Jumlah kerugian semacam itu ditentukan tanpa memperhatikan: a. Apakah pekerjaan Istishna telah dilakukan atau belum; b. Tahap penyelesaian pembuatan barang pesanan; atau c. Jumlah laba yang diharapkan dari akad lain yang tidak diperlakukan sebagai suatu akad tunggal. 2) Akuntansi untuk Pembeli Istishna’ Pembeli mengakui aset Istishna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui hutang Istishna kepada penjual. Aset Istishna’ dalam penyelesaian Hutang Istishna’
xxx xxx
Aset Istishna
yang diperoleh melalui transaksi Istishna dengan
pembayaran tangguh lebih dari satu tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad Istishna tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban Istishna tangguhan. Beban Istishna tangguhan diamortisasi secara proprosional sesuai dengan porsi pelunasan hutang Istishna. Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang maka jurnalnya: Titipan uang garansi
xxx
Piutang kepada kontraktor
xxx
Pendapatan ganti rugi Istishna’
Titipan uang garansi
xxx
xxx
Hutang kepada kontraktor
xxx
Pendapatan ganti rugi Istishna’
xxx
Jika pembeli menolak menerima barang pesanan Karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali
diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang maka jurnalnya : Piutang jatuh tempo (kontraktor)
xxx
Aset Istishna’ dalam penyelesaian Jika pembeli menerima barang
xxx
pesanan yang tidak sesuai dengan
spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan maka jurnalnya : Persediaan barang Istishna’
xxx
Kerugian Istishna’ (PPAP)
xxx
Aset Istishna’ dalam penyelesaian
xxx
Dalam Istishna paralel, jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan harga pokok Istishna. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. 4. Penyajian Penjual menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut: a. Piutang Istishna yang berasal dari transaksi Istishna sebesar jumalah ang belum dilunasi oleh pembeli akhir. b. Termin Istishna yang berasal dari transaksi Istishna sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir.
Pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut: a. Hutang Istishna sebesar tagihandari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi. b. Aset Istishna dalam penyelesaian sebesar: -
Persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir, Istishna paralel; atau
-
Kapitalisasi biaya perolehan, jika Istishna.
5. Pengungkapan Penjual mengungkapkan transaksi Istishna dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada: a. Metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak Istishna; b. Metode yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan; c. Rincian piutang Istishna berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang; d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK No. 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
6. Ketentuan Transaksi
Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi Istishna yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif. 7. Tanggal efektif Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 januari 2008. 9. Penarikan Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi Perbankaan Syariah, yang
berhubungan
dengan
pengakuan,
pengukuran,
penyajian,
dan
penguungkapan transaksi Istishna. Ilstrasi Kasus Transaksi Istishna’ PT. Usman Jaya membutuhkan rumah type 70/150 dengan spesifikasi khusus untuk kantor. Harga rumah Rp200.000.000, dana yang dibayarkan PT. Usman Jaya untuk uang muka Rp50.000.000. Perusahaan mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah. Setelah akad ditanda tangani antara PT. Usman Jaya dengan Bank Syariah dengan nilai akad Rp200.000.000, Bank Syariah memesan kepada pengembang dan pengembang akan menyelesaikan pesanannya selama 9 bulan. Bank membayar pra akas sebesar Rp 1.000.000 dan akad ditandatangani antara Bank dan PT. Usman Jaya pada 1 Juli 2002. PT. Usman menyerahkan uang muka sebesar Rp50.000.000. Disamping itu,
bank juga menandatangani akad pembelian/pemesanan kepada pengembang pada 1 Juli 2002, dengan harga beli Rp170.000.000. Berikut ini data dan tagihan yang dilakukan pengembang sampai dengan selesai per 1 Maret 2003: 2 Juli 2003
:bank membayar uang muka kepada pengembang Rp50.000.000
1 Agustus ‘03 Istishna’
: pengembang menagih untuk pembangunan aktiva Rp30.000.000
1 Nov ’03 Istishna’
: pengembang menagih untuk pembangunan aktiva Rp50.000.000
1 Feb ’03 Istishna’
: pengembang menagih untuk pembangunan aktiva Rp40.000.000
1 Maret ’03 selesai
: pengembang menyerahkan aktiva Istishna’ yang telah kepada bank syariah.
1 Maret ’03
: bank syariah menyerahkan aktiva Istishna’ kepada Tn. Usman, Tn. Usman mengangsur pembayaran rumah tersebut selama 2 tahun.
Bank syariah mengenakan keuntungan Istishna’ 10% dari pembiayaan dan membebankan stabilizier daya beli 2 x 5 % = 10 % selama 1 tahun. Perthitungan :
a)
Pemesan akan melunasi rumah pesanannya pada saat rumah selesai dibangun dan diserahkan bank syariah kepada PT. Usman dengan harga Rp200.000.000. Harga pokok rumaha adalah Rp170.000.000. Jadi laba
bank
syariah
adalah
Rp200.000.000
–
Rp170.000.000
=
Rp30.000.000 Berikut ini jurnal yang dibuat oleh Bank Syariah : 1.
Pada saat Bank Syariah menerima uang muka dari PT. Usman 1 Juli 2003 Kas
Rp50.000.000 Uang muka Istishna’
2.
Rp50.000.000
Pada saat bank syariah mencatat biaya pra akad Rp 1 .000.000 Beban pra akad yang ditangguhkan
Rp 1.000.000
Kas 3.
Rp 1.000.000
Pada saat ada kepastian akas Istishna’ dengan nasabah PT. Usman maka bank mencatat Aktiva Istishna’ dalam penyelesaian
Rp 1.000.000
Beban pra akad yang ditangguhkan 4.
Rp 1.000.000
Pada saat bank menerima tagihan dari pengembang dan pembayarannya pada tanggal 1 Agustus 2003 sebesar Rp 30.000.000
Aktiva Istishna’ dalam penyelesaian Hutang Istishna’
Rp 30.000.000 Rp30.000.000
Pada saat bank syariah membayar hutang Istishna’ Hutang Istishna’
Rp 30.000.000
Kas
Rp 30.000.000
Tanggal 1 Nopember 2003 sebesar Rp 50.000.000 Aktiva Istishna’ dalam penyelesaian
Rp 50.000.000
Hutang Istishna’
Rp 50.000.000
Pada saat bank syarian membayar hutang Istishna’ Hutang Istishna’
Rp 50.000.000
Kas
Rp 50.000.000
Tanggal 1 Februari 2003 sebesar Rp 40.000.000 Aktiva Istishna’ dalam penyelsaian
Rp 40.000.000
Hutang Istishna’
Rp 40.000.000
Pada saat bank syariah membayar Hutang istishna’ Hutang Istishna’
Rp 40.000.000
Kas 5.
Rp40.000.000
Pada saat bank menerima barang pesanan dari pengembang yang sudah selesai 100%, bank syariah akan membuat jurnal sebagai berikut :
Persediaan barang Istishna’
Rp 171.000.000
Aktiva Istishna’ dalam penyelsaian 171.000.000
Rp
6.
Pada saat penyerahan barang Istishan’ dan penagihan bank kepada nasabah PT. Usman Piutang Istishna’
Rp150.000.000
Uang muka Istishna’
Rp 50.000.000
7.
Persediaan barang Istishna’
Rp 171.000.000
Pendapatan Istishna’
Rp 29.000.000
Penyajian akhir tahun Apabila metode kontrak selesai diterapkan dalam transaksi Istishna’ dan pada akhir tahun /periode akuntansi barang Istishna’ belum selesai 100%, maka di neraca akan dilaporkan “Aktiva Istishna’ dalam penyelesaian” dan di Lapran laba Rugi belum dialami adanya bagian pendapatan istishna’ pada periode berjalan. Ativa istishna’ dalam penyelasaian dilaporkan di neraca per 31 Desember 2003 adalah sebesar Rp 1.000.000+ Rp 30.000.000+ Rp 50.000.000 = Rp 81.000.000.
4. Musyarakah 1. Pengertian Musyarakah menurut PSAK 106 adalah sebagai berikut: Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan
kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset meliputi nonkas yang diperkenankan oleh syariah.
Menurut Suwiknyo (2010:103) musyarakah ada dua jenis yaitu: Pertama, musyarakah permanen, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Kedua, musyarakah menurun (musyarakah mutanaqisha),yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana entitas akan dialihkan secara bertahap kepada mitra, sehinnga bagian dana entitas akan menurun dan pada akhir masa akad akan menjadi milik penuh usaha tersebut.
Skema transaksi musyarakah dapat dilihat pada gambar 1.3 (Sunarto, 2007: 79) Bank
Nasabah
Porsi Dana
Porsi Dana
Usaha
Laba/Rugi
Modal
Gambar 1.3 Skema Transaksi Musyarakah
2. Karakteristik Adapun karakteristik Musyarakah berdasarkan PSAK No. 106 yaitu: 1. Para mitra (syarik) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat menegmbalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. 2. Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau asset non kas. 3. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap nitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau keslahan yang disengaja. 4. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang. 5. Keuntungan usaha musyarakah di bagi diantara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun
asset non kas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun asset non kas) 6. Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lannya dalam akad musyarakah maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya. 7. Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan. 8. Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam catatan akuntansi tersendiri. Pengelolaan catatan akuntansi dalam musyarakah tersebut dikelola dalam catatan akuntansi tersendiri, hal ini dikarenakan dalam transaksi musyarakah ini yang berperan sebagai pengelola dana adalah pihak nasabah sementara pihak bank itu sendiri berperan sebagai pemberi dana sehingga pencatatan akuntansi untuk transaksi musyarakah harus dipisahkan antara pihak pengelola (nasabah) dan dengan pihak pemberi dana (bank). Pihak-pihak yang terkait Adapun pihak-pihak yang terkait dalam musyarakah adalah:
1. Mitra aktif; dan 2. Mitra pasif.
3. Akuntansi untuk Mitra Aktif a) Pada saat akad Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau asset nonkas usaha musyarakah maka jurnalnya :
Kas Aset Non-Kas
xxx
Investasi musyarakah
xxx
Pengukuran investasi musyarakah: (a) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan; dan (b) Dalam bentuk asset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku asset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian asset musyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah. Aset nonkas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan: (a) Penyusutan yang dihitung dengam model biaya historis; ditambah dengan
(b) Penyusutan atas kenaikan nilai asset karena penilaian kembali saat penyerahan aset nonkas untuk usaha musyarakah. Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai asset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset nonkas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru maka jurnalnya :
Aset Non-kas (nialai buku) Kerugian penerimaan Aset
xxx xxx
Investasi musyarakah
xxx
Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalkan, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah maka jurnalnya : Beban akad musyarakah
xxx
Kas
xxx
Kas Aset Non-kas
xxx
Beban akad musyarakah
xxx
Investasi musyarakah
xxx
Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif (misalkan, bank syariah) diakui sebagai investasi musyarakah dan disisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar: (a) Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima; dan (b) Dana dalam bentuk asset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra aktif.
b) Selama akad Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhiri akad dinilai sebesar: (a) |Jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau (b) Nilai wajar asset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian \(jika ada). Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif, dan dikurangi kerugian (jika ada). c) Akhir akad
Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban. d) Pengakuan hasil usaha Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebahgai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban. Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masingmasing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. Jika kerugian akibat kelalaiam atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah. Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah. 4. Akuntansi untuk Mitra Pasif 1) Pada saat akad Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif musyarakah maka jurnalnya : Pembiayaan musyarakah Kas Aset Non-kas
xxx xxx
Pengukuran investasi musyarakah: (a) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan (b) Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dasn nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai: (i)
Keuntungan tangguhan dan amortisasi selama masa akad; atau
(ii)
Kerugian pada saat terjadinya.
2) Selama akad Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar: (a) Jumlah kas yang dibayarkan unutk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan (jika ada); atau (b) Nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada). Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian danamitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada). 3) Akhir akad
Pada saat akad diakhiri,investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. 4) Penyajian Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan: (a) Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah; (b) Aset musyarakah yang diterima dari mitra oasif disajikan sebagai unsure dana syirkah temporer untuk; (c) Selisih penilaian aset musyarakah, bila ada disajikan sebagai unsure ekuitas. Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan: (a) Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mmitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah; (b) Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari iinvestasi musyarakah. 5) Pengungkapan Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:
(a) Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain; (b) Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan (c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. 6) Ketentuan transisi Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi musyarakah yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan maka entitas dianjurkan menerapka
Pernyataan iini secara
retrospektif. 7) Tanggal efektif Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008. 8) Penarikan Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang
berhubungan
dengan
pengungkapan musyarakah.
pengakuan,
pengukuran,
penyajian,
dan
Ilustrasi Kasus Pembiayaan Musyarakah Mitra usaha PT. Maju, melaporkan laba rugi tahun 2003 sebagai berikut : Penjualan
Rp700.000.000
Harga Pokok Penjualan
Rp400.000.000 (-)
Laba kotor
Rp300.000.000
Beban operasi
Rp100.000.000 (-)
Laba operasi
Rp200.000.000
Menurut kesepakatan, pembiayaan musyarakah adalah bersifat permanen sampai dengan Maret 2005, nisbah bank syariah : PT. Maju adalah 50:50 apabila laba, sedangkan apabila rugi, nisbahnya adalah sesuai perbandingan modal, yaitu bank syariah : PT. Maju 60:40 (modal bank syariah = Rp300.000.000 dan modal PT. Maju Rp200.000.000). Bagi hasil dihitung dari laba operasi yang diperoleh dari mitra pengelola usaha diatas . Bank syariah akan mengakui pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah sebesar 5% x Rp200.000.000 = Rp100.000.000.- Bank syariah akan mencatat 31 Desember 2003 sebagai berikut : 31 Des 2003 : Piutang pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah Pendapatan bagi hasil Pembiayaan musyarakah Rp100.000.000
Rp100.000.000
Return on Investment (ROI) bank syariah apabila dihitung : Bagi hasil Rp100.000.000 ROI =
= Investasi
x 100% = 33,33% Rp300.000.000
Seandainya PT. Maju rugi pada tahun 2003 = Rp100.000.000 maka pembagian kerugiannya adalah : Bank syariah : 60% x Rp100.000.000 = Rp 60.000.000 PT. Maju
: 40% x Rp100.000.000 = Rp 40.000.000 Rp100.000.000
Atas kerugian ini ban syariah akan mengakui kerugian sebagai berikut : 31 Des 2003 : Kerugian pembiayaan musyarakah
Rp60.000.000
Pembiayaan musyarakah
Rp60.000.000
Kerugian pembiayaan musyarakah dilaporkan sebagai kerugian/ beban lain-lain/non-operasional pada laporan laba rugi tahun 2003, sedangkan pembiayaan musyarakah bank syariah akan berkurang dengan Rp60.000.000 sehingga
neraca
tahun
2003
akan
menjadi
Rp300.000.000-
Rp60.000.000=Rp240.000.000,- Dengan berubahnya modal bank syariah maka akan mempengaruhi nisbah bagi hasil/rugi selanjutnya.
Pada Akhir Masa Akad
Pada akhir masa akad, missal 1 Maret 2005, mitra PT. Maju membuat laporan laba rugi, yaitu sebagai berikut : Penjualan
Rp400.000.000
HPP
Rp200.000.000 (-)
Laba kotor
Rp200.000.000
Beban operasi
Rp100.000.000 (-)
Laba operasi
Rp100.000.000
Maka bank syariah akan mendapat bagi hasil: = 50% x Rp100.000.000 = Rp50.000.000 (menggunakan contoh nisbah sebelumnya) Apabila mitra belum membayar kepada ban syariah maka bank syariah akan Mengakui bagi hasil yang belum diterima (dengan asumsi pembiayaan musyarakah masih performing), yaitu sebagai berikut : 1 Maret 2005 : Piutang bagi hasil
Rp50.000.000
Pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah
Rp50.000.000
Pada saat bank syariah menerima pembayaran dari PT. Maju (mitra) maka bank syariah akan mencatat ke dalam jurnal sebagai berikut : Kas
Rp50.000.000
Piutang bagi hasil Pembiayaan musyarakah
Rp50.000.000
c. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank bank dengan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/ kewajiban sesuai akad. d. Tujuan/ Manfaat 1) Bagi Bank Melalui produk multijasa bank syariah mendapatkan kemudahan dalam mengolah likuiditasnya, karena dapat menyalurkan pembiayaan dengan memenuhi kebutuhan nasabah terhadap jasa-jasa yang dibenarkan secara syariah. 2) Bagi Nasabah Sebagai sumber dana bagi nasabah untuk kebutuhan terhadap jasa-jasa tertentu seperti pendidikan dan kesehatan dan jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah.
B. Analisis dan Identifikasi Resiko Bank akan terekspos pada risiko biaya (credit risk) yang terjadi jika debitur wanprestasi atau default. Selain itu, risiko pasar juga dapat terjadi jika
pembiayaan multijasa untuk transaksi komersial diberikan dalam valuta asing yang dapat berasal dari pergerakan nilai tukar. C. Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 44 (2006 : 328) pembiayaan multijasa memiliki ketentuan umum sebagai berikut: 1) Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akd Ijarah dan Kafalah. 2) Dalam hal LKS menggunakan akad Ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa Ijarah. 3) Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam akad Kafalah. 4) Dalam kedua pembiayaan tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee. 5) Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan multijasa adalah salah satu bentuk jasa keuangan dalam bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/ kewajibannya sesuai dengan akad.
D. Akuntansi Pembiayaan Multijasa 1. Gambaran Umum Akuntansi Syariah Pada awalnya akuntansi merupakam bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan
perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran yang absolut. Sebagai bagian dari ilmu pasti yang perkembangannya bersifat akumulatif, maka setiap penemuan metode barudalam akuntansi akan menambah dan memperkaya ilmu pasti tersebut. Bahkan pemikir akuntansi pada awal perkembangannya merupakan seorang ahli
matemamika Luca Paciolli dan Musa Al-
Khawarizmy. Akuntansi dalam Islam merupakan alat (tool) untuk melaksanakan perintah Allah
SWT dalam QS. Al-Baqarah [2] : 282 untuk melakukan
pencatatan dalam transaksi usaha. Implikasi lebih jauh adalah keperluan terhadap suatu system penacatatan tentang hak dan kewajiban, pelaporan yang terpadu dan komprehensif. Islam memandang akuntansi tidak sekedar ilmu yang bebas nilai untuk melakukan pencatatan dan pelaporannya saja, tetapi juga sebagai alat ukur untuk menajalankan nilai-nilai Islam (Islamic values) sesuai dengan ketentuan syariah. Secara normatif, masyarakat muslim mempraktikan akuntansi berdasarkan perintah Allah dalam QS. Al-Baqarah [2] : 282. Perintah ini sesungguhnya bersifat universal dalam arti bahwa praktik pencatatan harus dilakukan dengan benar atas transaksi yang dilakukan oleh seorang dengan orang lainnya. Substansi dari perintah ini adalah: (1) praktik pencatatan yang harus dilakukan dengan (2) benar (adil dan jujur). Substansi tersebut berlaku umum sepanjang masa, tidak dibatasi ruang dan waktu.
Perintah normatif Al-qur’an di atas perlu dioperasionalkan dalam bentuk aksi/praktek. Sehingga perintah Al-qur’an dapat membumi dalam masyarakat. Selama ini masyarakat muslim secara umum terperangkap pada aspek normatif dalam memahami perintah-perintah agama, dan sebaliknya melupakan prakteknya. Sehingga diperlukan sebuah ilmu social profetik, yaitu ilmu yang diturunkan dari Al-qur’an dan Hadist (Sunah Nabi) dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah
yang nantinya
digunakan untuk
menjembatani antara perintah-perintah normatif menajdi lebih oprasional dan dapat di praktekan di dalam dunia nyata. Dalam hal ini, akuntansi sebenarnya merupakan bagian dari upaya kita dalam membangun ilmu sosial profetik di bidang akuntansi. Perintah normatif telah ada dalam Al-qur’an, berikutnya adalah menerjemahkan Al-qur’an dalam bentuk teori Akuntansi Syariah yang pada gilirannya digunakan untuk memberikan arah (guidance) tentang praktek akuntansi yang sesuai dengan syariah. Teori Akuntansi Syariah dan Praktik Akuntansi Syariah adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dan keduanya tidak boleh lepas dari bingkai keimanan/tauhid, maka teori Akuntansi Syariah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Humanis 2. Emansipatoris 3. Transendental 4. Teleologikal
Humanis memberikan suatu penegrtian bahwa teori akuntansi syariah bersifat manusiawi, sesuai dengan fitrah manusia, dan dapat dipraktkkan sesuai dengan kapisitas yang dimiliki manusia sebagai makhluk yang selalu berinteraksi dengan orang lain dan alam secara dinamis dalam kehidupan sehari-hari, berarti dibangun berdasarkan budaya manusia itu sendiri. Emansipatoris mempunyai pengertian bahwa Akuntansi Syariah mampu melakukan perubahan-perubahan yang signifikan terhadap teori dan praktik akuntansi modern yang eksis saat ini. Perubahan-perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan yang membebaskan (emansipasi). Dengan pembebasan ini diharapkan teori Akuntansi Syariah mampu melakukan perubahan pemikiran dan tindakan manusia yang menggunakannya, yaitu dari pemikiran yang sempit, dan parsial menuju pemikiran yang luas, holistic, dan tercerahkan. Transendental mempunyai makna bahwa Teori Akuntansi Syariah melintas batas disiplin ilmu akuntansi itu sendiri. Bahkan melintas batas dunia materi (ekonomi). Dengan prinsip filosofis ini Teori Akuntansi Syariah dapat memperkaya dirinya dengan mengadopsi disiplin ilmu lainnya (selain ilmu ekonomi). Teleologikal memberikan suatu dasar pemikiran bahwa akuntansi tidak sekedar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, akan tetapi juga memiliki transendental sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia terhadap semesta.
TuhanNya, kepada sesam manusia, dan kepada alam
Teori Akuntansi Syariah, sebagaimana telah disingung di atas, memerikan arah bagi penggunanya untuk melakukan aksi. Oleh karena itu ada konsep dasar yang diturunkan dari prinsip filosofis yang telah di uraikan di atas yaitu: Tabel 2.2 Prinsip filosofi
Prinsip Filosofis
1.
2.
3.
4.
Humanis
Emansipatoris
Transendental
Teleologikal
Konsep Dasar
Instrumental
Socio-economi
Critical
Justice
All-inclusive
Rational-intuitive
Ethical
Holistic Welfare
Sumber : Iwan Triyuwono. Akuntansi Syariah. 2001
Secara sederhana, dari prinsip filosofis humanis kita dapat menurunkan konsep dasar instrumental dan socio-economi. Konsep dasar instrumental diperoleh dengan dasar pemikiran bahwa Akuntansi Syariah merupakan instrument tang dapat dipraktikkan di dalam dunia nyata. Konsep dasar socio-economi mengindikasikan bahwa Teori Akuntansi Syariah tidak membatasi wacana yang dimilikinya pada transaksi-transaksi
ekonomi saja, tetapi juga mencakup ekonomi-ekonomi sosial. Transaksi sosial meliputi transaksi yang menyangkut aspek sosial, mental, dan spriritual dari sumber daya yang dmiliki oleh entitas bisnis. Dari prinsip filosofis emansipatoris kita mendapatkan konsep dasar critical dan justice. Konsep dasar critical memberikan dasar pemikiran bahwa kontruksi teori Akuntansi Syariah tidak bersifat dogmatis dan ekslusif. Sikap kritis mengindikasikan bahwa kita dapat menilai secara rasional kelemahan dan kekuatan akuntansi modern, dan beradasarkan penilai kritis ini dapat dibangun teori akuntansi yang lebih baik dari sebelumnya. Konsep dasar justice memposisikan aspek-aspek penting dalam akuntansi secara adil. Kemudian dari prisnsip filosofis transsendental, kita dapat mendpatkan kosenp all-inclusive dan rational intuitive. Konsep dasar all-inlusive memberikan dasar pemikiran bahwa kontruksi Teori Akuntansi Syariah bersifat terbuka. Artinya tidak menutup kemungkinan teori Akuntansi Syariah akan mengadosp konsep-konsep dari akuntansi modern, sepanjang konsep tersebut selaras dengan nilai-nilai Islam. Konsep dasar rasional intuitive mengindikasikan bahwa kontruksi teori Akuntansi Syariah memadukan kekuatan rasional dan intuisi manusia. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep teori-teori modern. Teori-teori modern (termasuk akuntansi) mendudukkan rasio pada posisi sentral dan sebaliknya menyingkirkan intuisi dalam proses konstruksi teori. Intuisi, bagi proponen teori modern, berada di luar domain ilmu penegetahuan yang rasional. Oleh
karena itu, intuisi manusia tidak dapat dilibatkan dalam konstruksi ilmu pengetahuan. Namun dalam kenyataannya, intuisi manusia memiliki kekuatan yang sangat besar dalam melakukan perubahan-perubahan signifikan dalam masyarakat. Intuisi inilah yang sebetulnya merupakan instrument yang dapat melahirkan inovasi-inovasi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Oleh karena itu intuisi merupakan instrument yang sangat penting dalam kontsruksi Teori Akuntansi Syariah. Selanjutnya dari prinsip filosofis teleologikal kita mendapatkan konsep dasar ethical dan holistic-welfare. Ethiucal merupakan konsep dasar
yang
dihasilkan dari konsekuensi logis keinginan kembali ke Tuhan dalam keadaan tenang dan suci. Untuk itu, maka seseorang harus mengikuti hokum-hukumNya (Sunnahtullah). Dengan kata lain Akuntansi Syariah berdasarkan nilai-nilai etika Islam. Konsekuensi dari nilai-nilai etika Islam dalam konstruksi Akuntansi Syariah adalah diakuinya dalam kesejahteraan materi saja, tetapi juga kesejahteraan non-materi. Maka yang dimaksud kesejahteraan di sini adalah kesejahteraan yang utuh (holistic-welfare). Sedangkan teori modern hanya berorientasi pada kesejahteraan materi.
