5
BAB II LANDASAN TEORI
A. Akuntansi dan Bank Syariah 1. Pengertian Akuntansi Syariah Akuntansi syariah adalah teori yang menjalankan bagaimana mangalokasikan sumber-sumber yang ada secara adil bukan pelajaran bagaimana akuntansi itu ada. Menurut Thosikabu Hayashi (Merza Gamal:2007). dalam akuntansi islam ada “meta rule” yang berasal dari luar konsp akuntansi yang dipatuhi, yaitu hukum syariah yang berasal dari Tuhanyang bukan ciptaan manusia, dan akuntansi islam sesuai dengan kecendrungan manusia yaitu “hanif” yang menuntut agar perusahaan juga memiliki etika dan tanggung jawab social, bahkan ada pertanggungjawaban di akhirat, dimana setiap orang akan mempertanggungjawabkan tindakannya dihadapan Tuhan yang memiliki akuntans sendiri (Rakib dan Atid) yang mencatat tidakan manusia bukan saja pada bidan ekonomi, tetapi juga masalah social dan pelaksanaan syariah lainnya.
2. Pengertian Bank Syariah “Lembaga
keuangan
yang
usaha
pokoknya
memberikan
pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembiayaan serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Islam” menurut Muhammad (2002:1)
5 6
6
Menurut IAI dalam PSAK (2007:59.1) mengemukakan pengertian bank syariah sebagai berikut: Bank syariah adalah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparasi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. “Bank islam yaitu bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran” sesuai dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan karakteristik, yakni: a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya b. Tidak mengenal konsep waktu dari uang c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif e. Tidak memperkenankan menggunakan dua harga dalam satu barang f. Tidak memeperkenankan dua taransaksi dalam satu akad Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Bank syariah
7
dapat menjalankan kegiatan usaha dalam memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam penghimpunan dana, bank syariah menggunakan prinsip wadiah, mudharabah, dan prinsip lain yang sesuai dengan syariah. Sedangkan dalam penyalur dana, bank syariah menggunakan: a. Prinsip musyarakah
dan atau mudharabah untuk investasi atau
pembiayaan b. Prinsip murabahah,salam, atau istishna untuk jual beli c. Prinsip ijarah dan atau ijarah muntahiyah bittanlik untuk sewa menyewa d. Prinsip-prinsip lain yang sesuai dengan syariah
B. Pengertian Bagi Hasil Dalam bank syariah, konsep bagi hasil (IBI, 2003:265) adalah sebagai berikut: (Wiyono, Slamet, 2005:59) 1. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana. 2. Pengelola/bank syariah mengelola dana tersebut di atas dalam sistem pool of fund, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek/usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
8
3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. Dalam praktiknya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara yaitu sebagai berikut : (Wiyono, Slamet, 2005:56) a. Profit sharing (bagi laba) Adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. b. Revenue sharing (bagi pendapatan) Adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada revenue (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. 1. Rumus Perhitungan Bagi Hasil Dalam menghitung bagi hasil dari setiap transaksi perbankan syariah, kita harus menghitung dana yang diterima dari pihak ketiga, sehingga pendistribusian hasil dari transaksi tersebut terlihat jelas sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba. Oleh karena itu, perlu dibuat tabel perhitungan distribusi pendapatan sebagai berikut :
9
Tabel 2.1 Perhitungan Distribusi Pendapatan Dana pihak ke - 3 NASABAH
Saldo Rata-
Distribusi
rata harian
Bagi hasil
Nisbah
Bonus/Bagi hasil
Return
A
B
C
D
%
Jenis Simpanan
(BxC) Giro Wadiah
A1
B1
Bonus
D1
Tab. Mudharabah
A2
B2
C2%
D2
1 bulan
A3
B3
C3%
D3
3 bulan
A4
B4
C4%
D4
6 bulan
A5
B5
C5%
D5
12 bulan
A6
B6
C6%
D6
(D/A x365/hari x 100)
Deposito Mudharabah
Rumus perhitungan SRRH :
TD SRRH = JH Dimana : SRRH = Saldo Rata – rata Harian TD = Total Dana dalam periode berjalan JH = Jumlah Hari dalm periode berjalan Setelah SRRH dihitung maka selanjutnya menghitung Distribusi Pendapatan dengan rumus sebagai berikut :
10
SR DP =
X TP
TR Dimana : DP = Distribusi Pendapatan SR = Saldo rata – rata tertimbang per klasifikasi dana TR = Total rata – rata tertimbang per klasifikasi dana TP = Total pendapatan yang diterima periode berjalan oleh bank syariah
2.
Cara Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Nisbah merupakan ratio atau porsi bagi hasil yang akan diterima oleh tiap – tiap pihak yang melakukan akad kerja sama usaha, yaitu pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) yang tertuang dalam akad/perjanjian dan telah ditandatangani pada awal sebelum dilaksanakan kerja sama usaha (Wiyono, Slamet, 2005:62). Contoh 1 : Dari contoh tersebut diatas apabila dalam akad diperjanjikan bahwa nisbah simpanan mudharabah adalah 40:60 maka bagi hasil yang didistribusikan kepada penabung/investor/nasabah adalah 60% dari distribusi
pendapatan
untuk
klasifikasi
simpanan
mudharabah,
sedangkan untuk bagian bank/pengelola dana adalah sebesar 40%. Sehingga akan diperoleh bagi hasil untuk masing – masing pihak adalah:
11
Untuk penabung/investor/nasabah : 60% X Rp. 20.000.000 = Rp. 12.000.000 Untuk bank/pengelola dana : 40% X Rp. 20.000.000 = Rp. 8.000.000
C. Pengertian dan Karakteristik Mudharabah Menurut Bank Syariah Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan dimuka. Mudharabah terdiri dari tiga jenis, yaitu mudharabah muthlaqoh (investasi tidak terikat), mudharabah muqayyadah (investasi terikat) dan Mudharabah musytarakah. Adapun karakteristik Mudharabah menurut PSAK No. 105 adalah: a. Bank sebagai mudharib (pengelola dana) dibahas dalam pos investasi tidak terikat. b. Bank sebagai agen investasi (chanelling) dalam mudharabah muqayyadah dibahas dalam laporan perubahan investasi di off balance sheet, sedangkan bank sebagai pihak yang ikut menanggung resiko (axecuting) dalam mudharabah muqayyadah dibahas dalam pos kewajiban investasi terikat.
12
c. Pembiayaan mudharabah dapat diberikan dalam bentuk kas dan atau non kas yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus. d. Pengembalian pembiayaan mudharabah dapat dilakukan besramaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya akad mudharabah. e. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (profit sharing) maupun bagi pendapatan (revenue sharing). f. Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak dipersyaratkan adanya jaminan, namun agar tidak terjadi moral hazard berupaya penyimpangan oleh pengelola dana, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat
dicairkan
apabila
pengelola
dana
tebukti
melakukan
pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. g. Pengakuan laba atau rugi mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank secara berkala sesuai dengan kesepakatan.
13
D. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah) 1. Pengertian akad Mudharabah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/9/PBI/2003 (2003:3) pengertian mudharabah yaitu: Mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
Sedangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 Paragraf 4, memberikan pengertian dari mudharabah yaitu : Akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Menurut Heri Sudarsono dan Hendi Yogi P (2004:92) pengertian mudharabah ialah: ”Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal tersebut.” Keuntungan dibagi diantara pihak pemilik dan pihak pengelola sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian finansial hanya ditanggunag oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola, dalam hal ini harus dilakukan investigasi terhadap sebab-sebab kerugian. Apabila kerugian diakibatkan
14
karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertangguang jawab atas kerugian tersebut.
2. Rukun dan Syarat Mudharabah Ada beberapa rukun dan syarat dalam pembiayaan mudharabah yaitu menurut Zulfi Chairi (2000:12) a. Adanya shahibul maal (pemilik dana) b. Adanya mudharib (pengelola dana) c. Adanya amal usaha (usaha atau pekerjaan) d. Adanya hasil (bagi hasil atau keuntungan) e. Adanya ijab qabul (perjanjian atau akad) Syarat objek mudharabah adalah : a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang) b. Modal harus tunai c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul) d. Nisbah keuntungan Nisbah adalah rukun yang khas dalam rukun mudharabah, yang didtak ada dalam akad jaul beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah.
15
3. Jenis-Jenis Mudharabah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 Paragraf 4 secara umum, mudharabah terbagi menjadi tiga jenis: a. Mudharabah Muthlaqah Mudharabah Muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikab kebebasan kepada pengelola dana dan pengolaan investasinya. b. Mudharabah Muqayyadah Mudharabah Muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi. c. Mudharabah Musytarakah Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Pengambilan pembiayaan mudharabah dapat dilakukan bersama dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirnya mudharabah. Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tudak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana pihak ketiga. Jaminan ini tidak dapat dicairkan pengelola dana terbikti melakukan pelaanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
16
4. Karakteristik Mudharabah Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat mudharabah diakhiri. Jika
dari
pengelolaan
dana
mudharabah
menghasilkan
keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggung jawab pemilik dana.
5. Dasar hukum mudharabah a. PSAK No. 101 Penyajan Laporan Keuangan Syariah Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut ”laporan keuangan”, agar
17
dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lainnya. b. PSAK No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah.
diterapkan
untuk
entitas
yang
melakukan
transaksi
mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib).
6. Teknik mudharabah Dalam Perbankan Teknik mudharabah dalam perbankan sebagai berikut: a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus diserahkan tunai, dapat berupa uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama b. Hasil pengelolaan dana modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara: 1) Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing) Adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada revenue (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha belum dikurangi beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut
18
2) Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing) Adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dana dikurangi beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung
seluruh
kerugian
kecuali
akibat
kelalaian
dan
penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. d. Bank berhak melakukan pengawasan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. e. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.
7. Pengakuan Laba atau Rugi Mudharabah Apabila pembiayaan mudharabah melewati satu periode pelaporan: a. Apabila pembiayaan mudharabah diakui terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. b. Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.
19
Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 paragraf 22, yaitu: Pengakuan penghasilan mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Berdasarkan Pernyataa Standar Akuntansi Keuangan No. 105 paragraf 11, yaitu: Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil usaha berdasarkan bagi hasil, dasar pembagian hasil adalah laba bruto (gross profit ) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan pengelolaan modal mudharabah. Rugi pembiayaan mudharabah yang diakibatkan penghentian mudharabah sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurangan pembiayaan mudharabah. Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelolaan dana dibebankan pada pengelola dana. Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat mudharabah selesai atau dihentikan sebelum masa berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana.
20
8. Pengukuran Investasi Mudharabah Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemillik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyertaan aset non kas kepada pengelola dana. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut: a. Investasi mudharabah dalam, bentuk non kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. b. Investasi mudharabah dalam bentuk non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan : 1) Jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. 2) Jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. c. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai, disebabkan investasi mudharabah rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. d. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
21
e. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam bentuk aset non kas dan aset non kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. f. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.
9. Penghasilan usaha a. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. b. Kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan bentuk penyisihan kerugian investasi. c. Pada saat akad mudharabah selisih antara: 1) Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi, dan 2) Pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian .
22
d. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. e. Kerugian akibat kelalaian kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. f. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.
