BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI

2.1

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Dalam informasi akuntansi dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan data keuangan suatu perusahaan. Data keuangan itu perlu disusun dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan kebutuhan masingmasing perusahaan. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang mengatur arus dan pengolahan data akuntansi. Sistem tersebut dikenal dengan istilah sistem informasi akuntansi. Berikut ini beberapa pengertian sistem informasi akuntansi menurut beberapa ahli: 1. Sistem informasi akuntansi menurut Romney dan Steinbart (2005:6) adalah sebagai berikut: Sistem informasi akuntansi adalah suatu system yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses data untuk menghasilkan informasi yang digunakan untuk pembuat keputusan.

13 http://digilib.mercubuana.ac.id/

14

2. Sistem informasi akuntansi adalah sub sistem khusus dari system informasi yang bertujuan untuk mengumpulkan, memproses dan melaporkan informasi yang terkait aspek keuangan dari kejadian bisnis (Gelinas, et. al. 2005:15) 2.1.2 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi Tujuan sistem informasi akuntansi menurut M. Fakhri (2005:5) adalah

menyediakan

informasi

akuntansi

bagi

berbagai

pemakai/pengguna. Secara lebih khusus tujuannya adalah : 1. Untuk mendukung operasi harian Dalam beroperasi setiap hari, perusahaan melakukan sejumlah peristiwa bisnis yang disebut transaksi. Dengan adanya sistem informasi akuntansi diharapkan dapat melancarkan operasi yang dijalankan perusahaan. 2. Untuk mendukung pembuatan keputusan oleh pembuat keputusan intern perusahaan. Keputusan harus dibuat oleh perusahaan untuk merencanakan dan mengendalikan jalannya perusahaan. Hal ini berkaitan dengan pemrosesan informasi, melalui transaksi yang diproses. System informasi akuntansi umumnya menyediakan beberapa informasi yang diperlukan dalam pembuatan keputusan.

http://digilib.mercubuana.ac.id/

15

3. Memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan. Dengan sistem informasi akuntansi diharapkan mendapatkan informasi yang akan membantu perusahaan untuk mengelola aktivitas kegiatannya seefektif dan seefisien mungkin. 2.2

Sistem Informasi Akuntansi pengeluaran 2.2.1 Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun dengan uang tunai yang digunakan untuk kegiatan umum perusahaan (Mulyadi, 2005:54). Menurut Depdiknas Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas adalah suatu proses, cara, perbuatan mengeluarkan alat pertukaran yang diterima untuk pelunasan utang dan dapat diterima sebagai suatu setoran ke bank dengan jumlah sebesar nominalnya, juga simpanan dalam bank atau tempat-tempat lainnya yang dapat diambil sewaktu-waktu. (Depdiknas, 2005:535). Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas adalah : a.

Fungsi hutang Fungsi ini menerima dokumen-dokumen dari bagian lain yang

nantinya

akan

digunakan


sebagai

dokumen

16

pendukung bukti pengeluaran uang dan menyiapkan bukti pengeluaran uang. b.

Fungsi kasir Fungsi ini menerima bukti pengeluaran uang dari bagian hutang, menuliskan besarnya uang yang harus dikeluarkan dalam cek dan memintakan tandatangannya kepada pejabat yang berwenang, serta memberikan cek kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek

c.

Fungsi akuntansi Bagian akuntansi yang terkait dalam pengeluaran uang ini adalah bagian kartu persediaan dan kartu biaya serta bagian buku jurnal, buku besar dan pelaporan. Tugasnya yaitu menerima dari bagian utang lembar pertama bukti pengeluaran kas beserta bukti-bukti pendukung.

d.

Bagian pengawasan intern Bagian

ini

pengeluaran

bertugas uang

memverifikasi ini,

pengeluaran-

termasuk

mengecek

penanggungjawab dari pejabat-pejabat yang berwenang atas dan selama proses pengeluaran uang tersebut. Tujuan umum diselenggarakan siklus pengeluaran 1. Barang yang dibeli adalah yang dibutuhkan perusahaan 2. Barang diterima sesuai dengan pesanan dan dlm kondisi baik 3. Melindungi barang sampai dengan saat digunakan


17

4. Faktur pembelian barang atau jasa sudah benar dan sah 5. Mencatat dan mengklasikan biaya dengan teliti 6. Membukukan kewajiban dan pembayaran kas kerekening hutang dagang 7. Menjamin bahwa semua pembayaran telah diotorisasi 8. Mencatat dan mengklasifikasikan pembayaran kas dengan teliti dan segera 9. Menyiapkan berbagai dokumen dan laporan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa Dalam pembelian barang, meliputi fungsi: 1. Menentukan kapan memerlukan barang 2. Memesan dan membeli barang 3. Menerima dan menyimpan barang 4. Menyiapkan pembayaran kas 5. Memindah bukukan catatan transaksi kebuku besar 6. Menyiapkan berbagai laporan keuangan dan laporan manajemen yang diperlukan

2.3

SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DAN PELAPORAN 2.3.1 Pengertian Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Sistem Akuntansi Instansi merupakan salah satu unsur dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang dilaksanakan oleh instansi atau lembaga pemerintahan. Pengertian Sistem Akuntansi


18

Instansi

menurut

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor:

59/PMK.06/2005 adalah sebagai berikut: Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah Sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronis dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas Kementerian Negara/Lembaga (termasuk entitas Pemda yang menerima dana APBN

dari

Kementerian

Negara/Lembaga

berupa

dana

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan). Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga yang memproses transaksi keuangan baik arus uang maupun barang. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN), dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini: Gambar 2.1

KERANGKA SAI

SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)

SAK

SABMN


19

(Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 59/PMK.06/2005) Untuk melaksanakan sistem tersebut instansi membentuk unitunit akuntansi sesuai dengan hierarki organisasi. Unit Akuntansi Instansi (UAI) terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan (UAK) dan Unit Akuntansi Barang (UAB). Unit Akuntansi Keuangan, terdiri dari: 1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) yang berada pada tingkat kementerian negara/lembaga. 2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPAE1) yang berada pada tingkat Eselon 1. 3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW) yang berada pada tingkat wilayah. 4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang berada pada tingkat satuan kerja. Unit Akuntansi Barang, terdiri dari : 1. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) yang berada pada tingkat kementerian negara/lembaga. 2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1) yang berada pada tingkat eselon 1.


20

3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) yang berada pada tingkat wilayah. 4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang berada pada tingkat satuan kerja. Unit-unit akuntansi ini melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan, dimana laporan yang dihasilkan merupakan pertanggungjawaban instansi. 2.3.2 Tujuan dan Komponen Laporan Keuangan dalam SAI 2.3.2.1 Tujuan Pelaporan Keuangan Menurut pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.1 (2005:57) mengenai Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi

yang dilakukan

oleh

suatu

entitas

pelaporan. Secara spesifik, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 59/PMK.06/2005 tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi: 1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.


21

2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya

dengan

anggaran

yang

ditetapkan

dan

peraturan perundang-undangan. 3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. 4. Cara entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 5. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber penerimaanya. 6. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan/penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Sedangkan

peranan

laporan

keuangan

menurut

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 59/PMK.06/2005 yaitu: 1. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode. 2. Untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembayaran dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk menilai kondisi keuangan; mengevaluasi


22

efektifitas dan efisiensi suatu entitas keuangan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 3. Untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antar generasi. 2.3.3.2 Komponen Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam SAI Untuk menyajikan laporan keuangan dengan baik harus memuat 3 (tiga) komponen, menurut Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006, yaitu: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 2. Neraca Laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu asset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)


23

Laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai. 2.3.3.3 Mekanisme Pelaporan SAI Untuk melaksanakan SAI, instansi membentuk unitunit akuntansi sesuai dengan hierarki organisasi. Mekanisme pelaporan SAI terdiri dari: 1. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) a. Setiap UAKPA wajib memproses dokumen sumber untuk menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan

satuan

kerja.

UAKPA

menyampaikan

laporan tersebut beserta Arsip Data Komputer (ADK) setiap bulan kepada UAPPA-W/UAPPA-E1. b. UAPPA-W melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari UAKPA di wilayah kerjanya

termasuk

Laporan

Realisasi

Anggaran

Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. UAPPA-W juga wajib menyampaikan

Laporan


Realisasi

Anggaran

dan

24

Neraca tingkat UAPPA-W beserta ADK kepada UAPPA-E1 setiap bulan. c. UAPPA-E1 melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya termasuk laporan keuangan UAPPA-W Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, laporan keuangan UAKPA yang langsung berada di bawah UAPPA-E1, dan Laporan

Realisasi

Perhitungan

yang

Anggaran

Pembiayaan

digunakan

oleh

dan

Kementerian

Negara/Lembaga. UAPPA-E1 menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tingkat Eselon I beserta ADK kepada UAPA setiap bulan. d. UAPA melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPA-E1 termasuk laporan keuangan dana dekonsentrasi menggabungkan

dan

tugas

laporan

pembantuan.

keuangan,

UAPA

Selain yang

mengelola Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan juga melakukan proses penggabungan laporan keuangan anggaran

pembiayaan

dan

perhitungan.

UAPA

menyusun laporan keuangan tingkat Kementerian Negara/Lembaga

berdasarkan

hasil penggabungan

laporan keuangan kemudian menyampaikan laporan tingkat UAPA berupa Laporan Realisasi Anggaran,


25

Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan beserta ADK kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan, semesteran dan tahunan. 2. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) a. Setiap UAKPB melaksanakan proses akuntansi atas dokumen sumber dalam rangka menghasilkan data transaksi BMN, Laporan BMN dan laporan manajerial lainnya termasuk yang dananya bersumber dari anggaran pembiayaan dan perhitungan. Data transaksi BMN tersebut disampaikan kepada petugas akuntansi UAKPA setiap bulan dalam bentuk ADK untuk penyusunan neraca dan merupakan bahan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan lampiran Laporan Keuangan. Laporan BMN beserta ADK data transaksi BMN disampaikan kepada UAPPB-W/UAPPB-E1 setiap semester. b. UAPPB-W menyusun Laporan BMN tingkat wilayah berdasarkan hasil penggabungan laporan BMN seluruh UAKPB di wilayah kerjanya. Laporan BMN tingkat wilayah beserta ADK data transaksi BMN disampaikan kepada UAPPB-E1 dan Kantor Wilayah Direktorat


26

Jenderal Perbendaharaan di wilayahnya masing-masing setiap semester. c. UAPPB-E1 menyusun Laporan BMN tingkat Eselon I berdasarkan hasil penggabungan laporan BMN seluruh UAPPB-W di wilayah kerjanya, termasuk UAPPB-W Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta UAKPB yang langsung berada di bawahnya. Laporan BMN beserta ADK data transaksi BMN disampaikan kepada UAPB setiap semester. d. UAPB menyusun Laporan BMN tingkat Kementerian Negara/Lembaga

berdasarkan

hasil penggabungan

laporan BMN dari seluruh UAPPB-E1 di wilayah kerjanya. Laporan BMN disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan setiap semester. manajerial,

Selain

untuk

Laporan

memenuhi

BMN

kebutuhan

merupakan

bahan

penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan lampiran Laporan Keuangan. Untuk lebih jelasnya, Mekanisme Pelaporan SAI dapat dilihat pada gambar 2.2 di bawah ini:


27

Gambar 2.2

MEKANISME PELAPORAN SAI

UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (UAPA)

UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN-ESELON I (UAPPA-ES1)

KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA

LAPORAN KEUANGAN & LAPORAN BMN

UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG (UAPB)

UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG-ESELON I (UAPPAB-ES1)

UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN-WILAYAH (UAPPA-W)

UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG-WILAYAH (UAPPAB-W)

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB)

(Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 59/PMK.06/2005)


28

2.3.4 Sistem

dan

Prosedur

Sistem

Akuntansi

Keuangan

Biro

Perencanaan dan Keuangan (BPK) LIPI 2.3.4.2 Sistem Akuntansi Keuangan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), adalah sub sistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan realisasi anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penerapan sistem akuntansi ini, peranan BPK disini mempunyai tiga fungsi yaitu: 1. Sebagai Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Tugas

BPK

di

sini

adalah

melakukan

proses

penggabungan laporan baik keuangan maupun barang dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W). UAPPA-W terdiri dari 11 wilayah yaitu yang meliputi, Wilayah DKI Jakarta, Wilayah Jawa Barat, Wilayah Jawa Tengah, Wilayah Yogyakarta, Wilayah Jawa Timur, Wilayah Bali, Wilayah Nusa Tenggara Barat, Wilayah Lampung, Wilayah Sulawesi Utara, Wilayah Maluku, dan Wilayah Irian Jaya.


29

2. Sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1) Tugas BPK sebagai UAPPA-EI, disini bertindak sebagai entitas akuntansi yang menggabungkan laporan keuangan dari seluruh UAPPA-W. Dari hasil penggabungan laporan UAPPA-W tersebut adalah laporan keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1). Kemudian dari laporan keuangan tingkat UAPPA-EI tersebut dibuat menjadi laporan keuangan UAPA. Pada tingkat ini BPK menyusun laporan tingkat LIPI dan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran tingkat UAPA beserta ADK kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 3. Sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) BPK merupakan salah satu satuan kerja yang terdapat di LIPI, oleh karena itu BPK harus melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja. Sebagai UAKPA, BPK wajib memproses dokumen sumber untuk menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan beserta

ADK

satuan


kerja

dan

kemudian

30

menyampaikannya kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)/UAPPA-E1. Dasar hukum Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6/2006 tentang Pengelolaan BMN/D 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar


31

8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. 2.3.4.3 Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan 1. Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Di dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK),

Biro

Perencanaan

mempunyai fungsi untuk

dan

Keuangan

(BPK)

menyelenggarakan laporan

keuangan LIPI. Dan LIPI juga sebagai Unit Akuntansi pada tingkat Pengguna Anggaran (UAPA) bertindak sebagai entitas pelaporan yang menggabungkan laporan keuangan dari UAPPA-E1 yang ada di bawahnya. Dalam melaksanakan SAK, LIPI memakai sistem komputerisasi yang tidak menggunakan fasilitas online dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang terbatas dalam pemahaman SAK di setiap satuan kerja (satker) serta perlu adanya verifikasi data oleh bagian verifikasi BPK. Penerapan SAK yang dilakukan LIPI sudah sesuai dengan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor:

59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah

Pusat


dan

Peraturan

Dirjen

32

Perbendaharaan

Nomor:

PER-24/PB/2006

tentang

Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 2. Proses Pengolahan Data Sistem Akuntansi Keuangan Proses pengolahan data SAK di LIPI pada setiap unit akuntansi dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1 Proses Pengolahan Data UNIT INPUT

PROSES

OUTPUT

AKUNTANSI 1. Daftar Isian 1. Menerima Pelaksanaan Anggaran UAKPA

dan

memverifikasi

2.4

dokumen sumber 2. Merekam dokumen sumber

(DIPA) 3. Mencetak 2. Surat

dan

memverifikasi

Register Transaksi Harian (RTH)

Setoran Bukan Pajak

4. Menerima Arsip Data Komputer (ADK)

Barang


Milik

Negara

2.5

33

(SSBP)

(BMN)

3. Surat Setoran Pajak (SSP) 4. Surat Setoran Bea

dan

Cukai

pengirimannya 5. Memproses

ADK

BMN

dan

mencocokan register pengiriman dengan register penerimaannya

transaksi yang telah lengkap dan benar

5. Surat

7. Mencetak dan memverifikasi buku

Perintah Membayar dan

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 6. Dokumen Piutang 7. Dokumen Persediaan 8. Dokumen

register

6. Melakukan posting terhadap data

(SSBC)

(SPM)

dan

besar 8. Mencetak dan mengirim laporan keuangan beserta ADK ke KPPN untuk melakukan rekonsiliasi dan melakukan

perbaikan

jika

diperlukan 9. Mencetak Neraca dan Laporan Realisasi

Anggaran

serta

menyampaikannya ke UAPPA-W beserta ADK 10. Menyampaikan CaLK ke UAPPA-

Sumber


2.6

34

Lainnya yang sah

1. Laporan

W setiap semester 11. Melakukan back up data 1. Menerima

dan

memverifikasi 1. Neraca

keuangan

laporan keuangan yang diterima

dan

dari UAKPA

ADK

yang diterima dari

2. LRA 3. CaLK

2. Melakukan penggabungan data laporan keuangan

UAKPA 3. Mencocokkan data aset tetap yang ada di Neraca tingkat wilayah dengan data yang ada di UAPPBW UAPPA-W 4. Melakukan

rekonsiliasi

data

dengan Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan-Departemen Keuangan dan membuat berita acara

rekonsiliasi,

menindaklanjuti

jika

serta terjadi

perbedaan 5. Mencetak Neraca dan Laporan Realisasi

Anggaran

serta

menyampaikannya ke UAPPA-EI


35

beserta ADK 6. Menyusun

CaLK

dan

menyampaikannya ke UAPPA-EI setiap semester 7. Melakukan back up data 1. Laporan

1. Menerima

dan


keuangan


dan

dari UAPPA-W

ADK

yang diterima dari

3. CaLK 2. Melakukan penggabungan data laporan keuangan

UAPPA-W 3. Mencocokkan data aset tetap yang ada di Neraca tingkat UAPPA-EI UAPPA-EI

2. LRA

dengan data yang ada di UAPPBEI 4. Melakukan

rekonsiliasi

data

dengan Direktorat Informasi dan Akuntansi-Departemen Keuangan dan

membuat

berita

acara

rekonsiliasi, serta menindaklanjuti jika terjadi perbedaan


36

5. Mencetak Realisasi

Neraca,

Laporan

Anggaran

menyampaikannya

dan

ke

UAPA

CaLK

dan

beserta ADK 6. Menyusun

menyampaikannya

ke

UAPA

setiap semester 7. Melakukan back up data 1. Laporan

1. Menerima

dan


keuangan


dan

dari UAPPA-EI

ADK

yang diterima dari

3. CaLK 2. Melakukan penggabungan data laporan keuangan

UAPPA-EI 3. Mencocokkan data aset tetap yang UAPA

2. LRA

ada di Neraca tingkat LIPI dengan data aset yang ada di UAPB 4. Melakukan

rekonsiliasi

data

dengan Direktorat Informasi dan Akuntansi-Departemen Keuangan dalam periode semesteran dan membuat berita acara rekonsiliasi,


37

serta menindaklanjuti jika terjadi perbedaan 5. Mencetak Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran 6. Menyusun CaLK 7. Membuat

Surat

Pernyataan

Bertanggung Jawab (Statement of Responsibility-SOR) 8. Menyampaikan laporan keuangan beserta

ADK

Akuntansi

ke

Direktorat

dan

Pelaporan

Keuangan-Dirjen Perbendaharaan 9. Melakukan back up data

Proses Pengolahan Data SAK yang dilakukan LIPI sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah

Pusat


dan

Peraturan

Dirjen

38

Perbendaharaan

Nomor

PER-24/PB/2006

tentang

Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 3. Waktu Pelaporan Keuangan Menurut Surat Keputusan Kepala LIPI Nomor : 1408a/A/2006 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan LIPI, Waktu Pelaporan yang disampaikan untuk SAK yaitu: a. Laporan Bulanan Dari UAKPA ke UAPPA-W/UAPPA-EI dan UAPA disampaikan setiap tanggal 7 bulan berikutnya. Data Laporan yang disampaikan oleh UAKPA kepada UAPPA-W/UAPPA-EI terdiri dari: 1) Neraca. 2) Laporan Realisasi Anggaran. 3) Soft copy back up. 4) Berita Acara Rekonsiliasi. Data laporan yang disampaikan oleh UAKPA kepada UAPA c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan LIPI terdiri dari:


39

1) Daftar Keadaan Kredit Anggaran (DKKA). 2) Neraca. 3) Neraca Percobaan. 4) Laporan Realisasi Anggaran Belanja DIPA. 5) Laporan Realisasi Pendapatan. 6) Register Transaksi Harian (RTH). 7) Kopi SPM, SP2D dan SSBP. 8) Soft copy back up. 9) Berita Acara Rekonsiliasi (dapat dikirim tidak bersamaan). 4. Laporan Semester/Tahunan Dari UAKPA ke UAPPA-W/UAPPA-EI dan UAPA disampaikan setiap tanggal 12 Juli semester I (satu) dan 15 Januari tahun berikutnya. Data bahan laporan keuangan dari UAKPA ke UAPPA-W/UAPPA-EI, terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran. b. Neraca. c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran.


40

d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); e. Soft copy back up. f. Berita Acara Rekonsiliasi. Data

bahan

laporan

keuangan

dari UAPPA-

W/UAPPA-EI kepada UAPA c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan LIPI, terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja. b. Neraca. c. Neraca Percobaan. d. Daftar Keadaan Kredit Anggaran (DKKA). e. Laporan Realisasi Anggaran Belanja DIPA. f. Laporan Realisasi Pendapatan. g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran. h. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). i. Soft copy back up. j. Berita Acara Rekonsiliasi.


41

Waktu Pelaporan Keuangan yang dilakukan LIPI sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, namun masih ada kendala yang dihadapi dalam penyampaian laporan.


BAB II LANDASAN TEORI

Recommend Documents