BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Lembaga Keuangan

Perkembangan kelembagaan keuangan sebagai lembaga intermediasi, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang mengalami pasang surut sesuai dengan perkembangan kondisi keuangan dan moneter yang dialami suatu negara. Lembaga keuangan terdiri dari beraneka ragam bentuk lembaga yang bergerak pada sektor finansial. Dengan demikian, konsep lembaga keuangan dapat dirumuskan dalam beberapa definisi tergantung dari sudut mana melihatnya (Rivai, dkk, 2007, Hal.15).

Lembaga keuangan dalam sistem perbankan adalah lembaga keuangan yang menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1, ”adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.”

Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain bank yang dalam kegiatannya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yang meliputi perusahaan asuransi, dana pensiun, pasar modal, leasing, modal ventura, pegadaian, serta perusahaan pembiayaan lainnya.

Dilihat dari sifat operasinya, suatu lembaga atau organisasi dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, lembaga yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan (profit institution). Kedua, lembaga yang dalam menjalankan aktivitasnya tidak berorientasi mengumpulkan keuntungan (non-for-profit institution) yang dalam bahasa lain sering disebut organisasi nirlaba. 16

Universitas Indonesia

Faktor penyebab lemahnya...., Ridwan Saifuddin, Program Pascasarjana, 2008

17 Kelangsungan hidup organisasi nirlaba sangat tergantung dari berbagai sumbangan yang diberikan oleh pihak-pihak yang percaya kepada organisasi tersebut.

Di berbagai negara, seperti Amerika Serikat dan Eropa, organisasi nirlaba berkembang sangat pesat. Secara umum, pengertian organisasi nirlaba adalah institusi yang dalam menjalankan operasinya tidak berorientasi mencari laba. Namun demikian, bukan berarti organisasi nirlaba tidak dibolehkan menerima atau menghasilkan keuntungan dari setiap aktivitasnya. Hanya biasanya jika memperoleh keuntungan, keuntungan tersebut dipergunakan untuk menutupi biaya operasional atau kembali disalurkan untuk kegiatan utamanya lagi (Widodo dan Kustiawan, 2001, Hal 4).

Karakteristik yang biasanya melekat pada organisasi nirlaba adalah: ♦ Sumber daya organisasi berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. ♦ Menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika organisasi menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak untuk dibagikan kepada para pendiri atau pemilik organisasi tersebut.

2.2 Keuangan Mikro dan LKM

Keuangan mikro (microfinance) merupakan alat yang penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan dalam tiga hal sekaligus, yaitu: menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan. Akses terhadap jasa keuangan yang berkelanjutan merupakan prasyarat bagi masyarakat miskin dan pengusaha mikro untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas ekonominya.

Universitas Indonesia Faktor penyebab lemahnya...., Ridwan Saifuddin, Program Pascasarjana, 2008

18 Asian Development Bank mendefinisikan microfinance sebagai penyediaan layanan keuangan yang seluas-luasnya, seperti deposito, pinjaman, jasa pembayaran, transfer uang dan asuransi bagi orang miskin dan rumah tangga berpenghasilan rendah dan kepada usaha-usaha kecil/mikro.

Dalam

handbook

yang

dikeluarkan

Bank

Dunia

disebutkan

bahwa

microfinance adalah penyediaan jasa keuangan bagi nasabah berpenghasilan rendah, yang umumnya berupa pemberian kredit dan menerima tabungan. Dalam konteks lembaga keuangan di Indonesia, microfinance biasa diterjemahkan sebagai pembiayaan mikro atau kredit mikro, yaitu aktivitas pembiayaan yang ditujukan bagi nasabah berpenghasilan rendah di mana pada umumnya belum terjangkau oleh bank umum, seperti sektor informal, usaha rumah tangga, serta para petani kecil di pedesaan.

Salah satu pendekatan yang dipergunakan dalam aplikasi konsep keuangan mikro adalah diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan melalui instrumen kredit yang biasanya disertai dengan layanan tambahan, seperti pelatihan baca tulis, menghitung, penyuluhan kesehatan dan gizi, kegiatan keagamaan dan lain sebagainya. Melalui pendekatan ini, pemerintah dan atau pihak donor membiayai kredit untuk orang miskin, dengan bunga di bawah suku bunga pasar. Sasarannya adalah orang miskin, untuk membantu keluar dari jerat kemiskinan serta memberdayakan mereka.

Prinsip umum pengelolaan microfinance antara lain: a) Pelayanan dan pengembangan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nasabah mikro; b) Pelayanan terbuka bagi seluruh lapisan (sektor) melalui pendekatan sistem dan prosedur yang sederhana, persyaratan yang mudah, lokasi yang strategis, sehingga gampang dijangkau dan mengurangi ongkos transaksi bagi nasabah; c) Organisasi, sistem operasional, administrasi, pengawasan serta sistem informasi didesain secara sederhana, mudah, dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas; d) Sistem kegiatannya terbuka (transparan); dan e) Kelangsungan kegiatan didukung oleh sistem yang berjalan dengan baik, serta menjamin Universitas Indonesia Faktor penyebab lemahnya...., Ridwan Saifuddin, Program Pascasarjana, 2008

19 keberlanjutan pelayanan bagi nasabah potensial dan menyumbang manfaat bagi pengembangan kinerja pelayanan itu sendiri, sehingga tercipta sistem keuangan mikro yang berkesinambungan.

Aktivitas keuangan mikro dilakukan oleh lembaga-lembaga pembiayaan mikro (microfinance institution) yang selama ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat, seperti Bank Perkreditan Rakyat, Koperasi Simpan Pinjam, Baitul Maal wat Tamwil, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta berbagai kelompok arisan. Selain itu, BRI Unit Desa sebagian besar pembiayaannya juga dapat digolongkan dalam kredit mikro.

Pada intinya, layanan microfinance dapat dilakukan baik oleh pemerintah, swasta, LSM, lembaga keuangan formal ataupun informal, bahkan oleh perseorangan. Layanan microfinance yang dilakukan oleh perbankan disebut microbanking. Konsep microbanking adalah bagaimana perbankan dapat melayani sektor usaha mikro yang umumnya bersifat informal.

Namun, di balik peranannya yang strategis dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan itu, tidak sedikit lembaga pembiayaan mikro yang menghadapi kendala, sehingga tidak mampu menjalankan peranan dan fungsinya secara optimal. Kendala itu baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala internal mencakup lemahnya kualitas sumber daya manusia serta terbatasnya sumber pendanaan. Sedangkan kendala eksternal yaitu rendahnya kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap lembaga keuangan mikro ini.

Sementara, pada saat yang sama, keberadaan lembaga keuangan mikro juga belum mendapat tempat yang jelas dalam konstelasi perekonomian nasional sebagaimana lembaga keuangan lainnya seperti perbankan, asuransi, dan perusahaan pembiayaan. Keberadaan perbankan telah diatur secara jelas dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dengan Bank Indonesia sebagai motor penggeraknya, bahkan terdapat penjaminan oleh pemerintah berupa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang semakin mengukuhkan keberadaan perbankan. Universitas Indonesia Faktor penyebab lemahnya...., Ridwan Saifuddin, Program Pascasarjana, 2008

20 Kondisi ini akan jauh berbeda bila dibandingkan dengan keberadaan LKM yang telah jelas mempunyai kontribusi pada pelaku UKM yang peranannya dalam Produk Domestik Bruto sangat besar (Wijono, 2005, Hal.2).

Segmen masyarakat di Indonesia berdasarkan strata ekonomi masih didominasi kelompok ekonomi lemah, di mana kelompok tersebut relatif tidak banyak memiliki pilihan dalam menggunakan jasa lembaga keuangan. Sementara kehadiran lembaga keuangan mikro kenyataannya belum mampu berbuat banyak dalam mengatasi persoalan perekonomian masyarakat. Di sisi lain, lembaga keuangan yang telah berkembang lebih dahulu seperti perbankan cenderung memanjakan kelompok kaya dan mengesampingkan (kepentingan) kelompok tak berpunya.

Baik di negara-negara kaya maupun miskin, lembaga-lembaga kredit lebih memihak kaum kaya dan dengan demikian mereka memaklumkan lonceng kematian bagi kaum miskin. Dalam teori ekonomi, kredit dipandang hanya sebagai alat untuk melumasi roda-roda perdagangan, bisnis, dan industri. Kenyataannya, kredit menciptakan kekuatan ekonomi yang dengan cepat berubah menjadi kekuatan sosial. Ketika lembaga-lembaga perkreditan serta perbankan membuat ketentuan yang menguntungkan sektor (kelompok) tertentu, maka sektor (kelompok) itu akan menigkat status sosial ekonominya (Yunus, 2007, Hal.151).

Menurut Robinson (2000) seperti dikutip Wijono (2005, Hal.4), pinjaman dalam bentuk micro credit merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam mengatasi kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi yang mencakup: pertama, masyarakat yang sangat miskin (the extreme poor) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, kedua, masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (economically active working poor), dan ketiga, masyarakat yang berpenghasilan rendah (lower income) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak.


21 Semakin tinggi taraf hidup dan tingkat sosial suatu masyarakat, maka semakin banyak tingkat pilihan masyarakat tersebut untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya (Assauri, 1987, Hal.17). Dalam konteks penggunaan jasa keuangan, semakin rendah taraf hidup seseorang, maka semakin sedikit pilihan untuk dapat menikmati jasa keuangan yang ada.

Dalam kaitan akses masyarakat terhadap jasa dan layanan keuangan, lembaga keuangan mikro dapat menjadi pilihan bagi kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh lembaga perbankan karena keterbatasannya, serta seperangkat peraturan juga persyaratan bank yang ketat, bahkan bagi sebagian masyarakat dirasakan terlalu rumit.

Keuangan mikro, termasuk lembaganya, adalah sebuah konsep yang berangkat dari pengalaman riil masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, lembaga keuangan mikro memiliki karakteristik khusus yang sesuai dengan segmen sasarannya, yaitu: 1) Terdiri dari berbagai bentuk pelayanan keuangan, terutama simpan dan pinjam, 2) Diarahkan untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah, dan 3) Menggunakan sistem serta prosedur yang sederhana (Ginanjar, 2003, Hal.26).

Menurut Rancangan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro (RUU LKM), Keuangan

Mikro

didefinisikan

sebagai

layanan

jasa

keuangan

berupa

penghimpunan dana dan pemberian pinjaman dalam jumlah kecil, penyediaan jasa-jasa keuangan terkait yang ditujukan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan pengertian umum LKM adalah lembaga keuangan penyedia jasa keuangan mikro (Salam, 2008, Hal.9).

Menurut Bank Indonesia (2006), lembaga keuangan mikro (LKM) dalam pengertian yang umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok: (1) LKM berbentuk bank, yaitu BPR dan Unit Mikro dari Bank Umum; (2) LKM berbentuk koperasi, yaitu KSP, USP, KJKS, UJKS; serta (3) LKM Bukan Bank Bukan Koperasi (LKM B3K) seperti BKD dan LPKD yang tidak memenuhi syarat dalam Universitas Indonesia Faktor penyebab lemahnya...., Ridwan Saifuddin, Program Pascasarjana, 2008

22 UU Perbankan, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan Koperasi Kredit yang tidak memiliki izin pendirian koperasi, dan sebagainya. LKM B3K selanjutnya dikenal sebagai LKM Informal.

Asian Development Bank (ADB) mendefinisikan lembaga keuangan mikro sebagai lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (deposit), kredit atau pembiayaan (loan/financing), pembayaran berbagai transaksi jasa (payment services) serta money transfer yang ditujukan bagi masyarakat miskin atau pengusaha kecil. Dengan demikian LKM memiliki fungsi sebagai lembaga jasa keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta usaha mikro (Wijaya, 2007, Hal.32).

Konstelasi LKM di Indonesia masih didominasi lembaga keuangan perbankan seperti BRI Unit dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dominasi LKM perbankan tersebut mengindikasikan bahwa LKM yang memiliki keterkaitan dengan sistem keuangan nasional memiliki kesempatan untuk berkembang lebih baik dibanding LKM koperasi dan LKM bukan bank bukan koperasi (Salam, 2008, Hal.10)

Kehadiran lembaga keuangan mikro diharapkan dapat lebih membuka akses jasa keuangan bagi masyarakat yang terkatagori tidak bankable, sehingga mereka mendapat manfaat dalam memenuhi kebutuhan serta melangsungkan kegiatan ekonominya. Littlefield (2003) seperti dikutip Salam (2008, Hal.3), menegaskan bahwa pendapatan keluarga miskin mengalami perkembangan seiring keberadaan lembaga keuangan mikro.

Kredit mikro membangkitkan mesin ekonomi kecil dari masyarakat kelas bawah yang tersingkir. Ketika sejumlah besar mesin-mesin kecil mulai bekerja, panggung bisa dibentuk untuk hal-hal yang lebih besar (Yunus, 2007, Hal.212).


23 2.3 Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

2.3.1 Definisi dan Fungsi BMT Pengertian BMT atau padanan kata dari Balai-usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, untuk menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin (PKES, 2006, Hal.1).

Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi, yaitu baitul maal (bait = rumah, maal = harta) yang menerima titipan dana zakat, infaq, dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya, dan fungsi baitut tamwil (bait = rumah, at-tamwil = pengembangan harta) untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (Aziz, 2004, Hal.1).

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang memadukan kegiatan ekonomi berupa simpanan dan pembiayaan dalam berbagai jenis akad, serta kegiatan sosial melalui penggalangan titipan dana sosial untuk kepentingan masyarakat, seperti zakat,

infaq,

dan

shadaqoh

serta

mendistribusikannya

dengan

prinsip

pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan dan amanahnya (Aziz, 2005, Hal.1).

Dalam menjalankan fungsi sosialnya, BMT dapat berperan sebagai outlet bagi lembaga baitul maal. Pengajuan pembiayaan atau peminjaman yang tidak layak kepada BMT, dapat dipertimbangkan untuk diambil alih baitul maal (Widyaningrum. 2002).

Sedangkan misi ekonomi BMT sebagai baitul tamwil dilakukan melalui berbagai pembinaan yang menyertai pembiayaan yang diberikan kepada pelaku Universitas Indonesia Faktor penyebab lemahnya...., Ridwan Saifuddin, Program Pascasarjana, 2008

24 usaha mikro. Dalam banyak kisah sukses BMT, kedekatan LKM tersebut dengan masyarakat serta pelaku usaha mikro yang dibiayainya dibangun melalui pembinaan berbasis kelompok yang materinya mencakup tata kelola usaha, teknis, dan spiritual secara berkelompok. Pembinaan berbasis kelompok ini di satu sisi sangat mendukung performa kolektibilitas pembiayaan dengan penerapan tanggung jawab bersama, dan di sisi lain meningkatkan efisiensi BMT dalam melakukan pengawasan dan penyuluhan atau pembinaan.

Tujuan BMT adalah terciptanya sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar salaam: keselamatan yang berintikan keadilan, kedamaian, serta kesejahteraan berwujud pada tiga perempat usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia sebelum tahun 2014 (Aziz, 2004, Hal.2).

2.3.2 Sejarah BMT Inspirasi kelembagaan BMT merupakan perpaduan ideal praktik muamalah dalam Islam, di mana didalamnya terkandung misi bisnis sekaligus misi sosial (keumatan). Implementasinya telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dalam konteks yang lebih luas, di mana praktik bisnis pada masa itu tidak pernah tercerai dari semangat beramal (ibadah) dan berbuat adil kepada sesama. Baitul maal yang mulai dilembagakan pada masa Umar bin Khattab dalam konteks kekhalifahan merupakan manifestasi tanggung jawab negara terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar rakyatnya.

Cikal bakal BMT di Indonesia muncul pertama kali pada awal 1980 dengan berdirinya Baitut Tamwil-Salman di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta (Ascarya. 2007). Namun kedua lembaga tersebut tidak sempat berkembang. BMT perintis yang masih bertahan hingga kini adalah BMT Bina Insan Kamil yang berdiri pada awal 1992 (Widyaningrum. 2002).


25 Dalam praktiknya, BMT lebih mudah menjangkau pengusaha mikro dan kecil serta masyarakat miskin di daerah-daerah karena lebih memiliki kedekatan dengan lingkungannya daripada lembaga perbankan dengan seperangkat peraturan yang membatasinya. Statusnya sebagai lembaga keuangan nonbank melepaskan BMT dari kewajiban perbankan, selain memberikan kemudahan untuk pendirian BMT, dan transaksi dengan nasabah menjadi lebih fleksibel.

Pada akhir 2006 sedikitnya terdapat 3.400 BMT di Indonesia, dengan total aset lebih dari Rp2,2 trilyun. Arsitektur BMT diarahkan pada usaha penyebaran yang diharapkan tumbuh menjadi 10.000 BMT pada 2010. Keberadaan BMT-BMT ini perlu diperkuat untuk berperan sebagai agen pengembangan jasa keuangan Islam yang menyentuh segmen usaha mikro (Ascarya dan Yumanita, 2007, Hal.2).

Di Provinsi Lampung, sejarah pendirian BMT tidak lepas dari inisiasi Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) dan lembaga swadaya masyarakat lainnya, yang dimulai pada awal 1990-an, di mana cikal bakal BMT di Lampung diawali sejak 1993 dan terus bertumbuh hingga sekarang, meski banyak diantaranya yang tidak mampu mempertahakan apalagi mengembangkan usahanya, sehingga saat ini tinggal nama dalam catatan saja.

2.3.3 Operasional Baitul Maal Praktik baitul maal secara esensi dan aplikasi sebenarnya telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan secara formal mulai ada pada masa Khulafaur Rasyidin. Baitul maal merupakan lembaga keuangan Islam yang strategis dalam tatanan sistem ekonomi Islam. Lembaga ini banyak memberikan kontribusi dalam membangun perekonomian umat Islam bahkan mampu menyejahterakan umat. Sejarah Islam menjadi saksi akan hal tersebut (Fikri, 1997, Hal.207).

Dalam konteks lain yang lebih sempit yaitu lembaga BMT, fungsi baitul maal dapat diimplementasikan tidak saja terbatas pada penggalangan dana dan penyaluran yang bersifat sesaat, tetapi juga penggalangan dan penyaluran dana Universitas Indonesia Faktor penyebab lemahnya...., Ridwan Saifuddin, Program Pascasarjana, 2008

26 yang berkesinambungan untuk kegiatan-kegiatan produktif masyarakat kelompok fakir miskin dalam rangka pemberdayaan, yang diharapkan akan dapat berkembang menjadi usaha yang lebih mandiri.

Gambar 2.1 Manajemen Baitul Maal BAITUL MAAL SUMBER DANA (DONATUR/MUZAKKI)

PENGGUNA DANA (MUSTAHIQ)

Uang, emas Dan perak

Z

P E M U L I H A N

Simpanan Dan saham

A

K

A

Profesi dan Pendapatan

PEMBEBASAN UTANG

GHARIMIN

PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK

A S

P E N G U A T A N

Perdagangan Dan Industri

T Pertanian dan Peternakan

MODAL KERJA DAN INVESTASI

FAKIR DAN MISKIN

N A F

MANAJEMEN USAHA MIKRO

U T

Infaq dan shadaqah N O N Z A K A T

P E M B I N A A N

Wasiat

Waqaf

PEMBINAAN KADER PEMBINAAN MASYARAKAT KELEMBAGAAN MASYARAKAT

Hibah

S A B I L I L L A H

A M A

BIAYA MANAJEMEN DAN Lainnya

OPERASIONAL BAITUL MAAL

‘AMIL

Sumber: Diolah (2008)


27

Gambar 2.1 menunjukkan mekanisme pengelolaan baitul maal BMT yang terdiri dari penghimpunan dana dari para muzaki atau donatur dan penyalurannya kepada mustahiq sesuai syariah dan batasan yang diberikan oleh muzaki atau donatur. Sifat sumber dana dibagi menjadi dana zakat yang memiliki sifat dan syarat tertentu, dan sumber dana nonzakat. Sedangkan peruntukannya dapat disalurkan dalam bentuk zakat, hibah, dana bergulir, qordul hasan, dan pembiayaan.

Dalam Quran surah at-Taubah: 60 disebutkan mereka yang berhak menerima zakat, yaitu golongan delapan asnaf yang terdiri dari orang fakir, miskin, pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berutang (gharimin), untuk jalan Allah (fisabilillah), dan orang yang sedang dalam perjalanan. Sasaran penggunaan dana baitul maal BMT untuk asnaf utama (Gambar 2.1.)—dengan tidak mengurangi hak kelompok asnaf lainnya—sesuai dengan konteks waktu dan kebutuhan terhadap dana zakat tersebut.

Aplikasi fungsi sosial BMT adalah mengelola dana-dana kebajikan yang terdiri dari zakat, infaq, shadaqah (ZIS) dan lainnya, baik dalam hal penghimpunan maupun pendistribusiannya secara syariah dan amanah, diarahkan bukan untuk menghasilkan laba. Organisasi pengelola zakat adalah lembaga pemberdayaan yang mempunyai tujuan besar, yaitu merubah keadaan sebagai mustahiq menjadi muzaki. Di sisi lain, organisasi pengelola zakat adalah lembaga keuangan syariah karena menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat berupa ZIS atau dana-dana lainnya (Widodo dan Kustiawan, 2001, Hal.73).

Organisasi pengelola zakat harus dapat membuktikan bahwa dana ZIS apabila dikelola dengan benar dan baik akan dapat mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat bahkan negara sebagai mana terjadi pada masa khulafaurrasyidin. Peran yang demikian besar, yang diemban oleh organisasi pengelola zakat, tidak mungkin tercapai tanpa adanya profesionalitas dalam pengelolaannya. Salah satu Universitas Indonesia Faktor penyebab lemahnya...., Ridwan Saifuddin, Program Pascasarjana, 2008

28 wujud profesionalitas adalah adanya manajemen yang sehat dalam segala sisi, baik itu sumber daya manusia, perencanaan strategis, operasional, maupun keuangan.

Baitul maal dalam BMT berperan dalam beberapa hal, antara lain: 1. Mengelola dana ZIS dari lembaga, anggota, maupun masyarakat disekitarnya. 2. Membantu baitul tamwil dalam menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan nonkomersial qardul hasan. 3. Menyediakan cadangan penyisihan penghapusan pembiayaan macet akibat kebangkrutan usaha nasabah baitul tamwil yang berstatus ghorimin. 4. Dengan kiprahnya yang nyata dalam usaha-usaha peningkatan bidang kesejahteraan sosial, seperti pemberian beasiswa, santunan kesehatan, sumbangan pembangunan sarana umum dan peribadatan, serta lainnya, ia dapat membantu baitul tamwil dalam menyukseskan kegiatan promosi produk-produk penghimpunan dana (funding) dan penyalurannya kepada masyarakat (financing).

Dengan pengelolaan dana-dana kebajikan tersebut, diharapkan dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan usahawan-usahawan baru yang memulai usahanya dari awal, sehingga kemudian menjadi mitra BMT yang siap dan layak untuk mendapatkan pembiayaan berikutnya dengan akad komersiil melalui fungsi tamwil-nya.

BMT idealnya mampu menjalankan dua peran tersebut secara sinergis. Alternatif lain, BMT dapat bekerja sama secara sinergis dengan lembaga lain dalam mengelola potensi filantrophi umat Islam yang dirasakan mengalami peningkatan dari waktu-ke-waktu. Dengan seiring berjalannya dua fungsi muamalah tersebut, diharapkan melahirkan umat yang semakin berdaya secara ekonomi dengan taraf kesejahteraan yang semakin baik.


29

2.3.4 Kinerja Baitul Maal BMT

Dalam kaitan akses terhadap layanan BMT, masyarakat berpendapatan rendah (kelompok defisit) memiliki kepentingan berbeda dengan para aghnia (kelompok surplus) dalam berhubungan dengan lembaga keuangan mikro syariah tersebut. Kelompok defisit dalam menggunakan jasa BMT antara lain untuk kepentingan pembiayaan seperti modal usaha, jual beli, atau berkaitan dengan masalah pemenuhan kebutuhan pokok. Sementara kelompok surplus atau orang yang berharta, dapat menggunakan jasa BMT antara lain sebagai tempat penyimpanan (penitipan) hartanya, atau lembaga penyaluran zakat, infaq, shadaqah (ZIS) untuk kemudian didistribusikan kepada yang berhak menerimanya.

Kedua kelompok kepentingan tersebut perlu diakomodasi oleh BMT, dengan sekaligus memainkan peran secara kaffah sebagai lembaga baitul maal dan juga sebagai lembaga tamwil. BMT sebagai lembaga keuangan mikro diharapkan dapat lebih fokus pada kelompok sasaran masyarakat miskin dan usaha mikro-kecil. Kedua fungsi BMT tersebut hendaknya saling menopang, apalagi mengingat potensi zakat yang cukup besar dan dapat dikelola untuk memberdayakan umat yang masih mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber penghidupan dan pemenuhan kebutuhan pokok.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keunggulan, antara lain: Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari muzaki. Ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami (Hafidhuddin, 2002, Hal.126).


30 Secara bahasa zakat berarti tumbuh, berkembang dan berkah (HR.At Tirmidzi), atau dapat berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At Taubah:10). Seorang yang berzakat karena keimanannya, nicaya akan mendapat kebaikan yang banyak. Allah SWT berfirman : “Pungutlah zakat dari sebagian kekayaan mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (QS : At Taubah : 103).

Zakat merupakan sebagian dari harta yang wajib untuk dikeluarkan oleh muzaki (pembayar zakat) dan diserahkan kepada mustahiq (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan syariah. Laporan sumber dan penggunaan dana ZIS adalah untuk menunjukkan sumber dan penggunaan ZIS dalam suatu jangka tertentu, serta saldo ZIS pada tanggal tertentu (Aziz dan Hatta, 2006, Hal.45).

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), penerimanya (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan (Hafidhuddin, 2002, Hal.9).

Salah satu hikmah zakat adalah, karena merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi menolong, membantu, dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah, terhindar dari bahaya kekufiran dan sifat buruk lainnya.

Sementara pengertian infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq wajib antara lain, zakat, kafarat, nadzar. Infak sunnah diantaranya, infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan dan lain-lain. Terkait infak ini, Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore : "Ya Allah berilah orang yang berinfak, gantinya”.


31 Adapun shadaqoh dapat bermakna infak, zakat, serta kabaikan nonmateri. Dalam hadits Rasulullah SAW memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bershadaqoh dengan hartanya, beliau bersabda : "Setiap tasbih adalah shadaqoh, setiap takbir shadaqoh, setiap tahmid shadaqoh, setiap tahlil shadaqoh, amar ma'ruf shadaqoh, nahi munkar shadaqoh dan menyalurkan syahwatnya kepada istri adalah shadaqoh".

Mengenai pengertian shadaqah dan infaq ini, sebagian ulama fiqh berpendapat bahwa sadaqah wajib dinamakan zakat, sedang sadaqah sunnah dinamakan infaq. Sebagian yang lain mengatakan infaq wajib dinamakan zakat, sedangkan infaq sunnah dinamakan shadaqah (www.pkpu.or.id).

Sumber dana ZIS berasal dari: a. Zakat BMT berasal dari keuntungan bersih BMT selama periode satu tahun. b. Zakat dari nasabah BMT yang dipotong dari rekening atas perintah nasabah tersebut. c. Zakat dari pihak luar BMT adalah dana yang disetor atau dititipkan oleh pihak luar ke rekening ZIS BMT. d. Infaq didapatkan dari pihak luar atau diterima dari nasabah BMT dengan memotong dari rekening atas perintah nasabah tersebut. e. Shadaqah didapatkan dari pihak luar atau diterima dari nasabah dengan memotong dari rekening atas perintah nasabah tersebut (Aziz dan Hatta, 2006, Hal.45).

Sedangkan pengertian qardul hasan adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan wajib mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang telah disepakati. Laporan sumber dan penggunaan qardul hasan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo qardul hasan pada tanggal tertentu (Aziz dan Hatta, 2006, Hal.46).


32 Dana qardul hasan bersumber dari: a. Infaq yang didapatkan dari pihak luar atau diterima dari nasabah BMT dengan memotong dari rekening atas perintah nasabah tersebut. b. Shadaqah yang didapatkan dari pihak luar atau diterima dari nasabah BMT dengan memotong dari rekening atas perintah nasabah tersebut. c. Denda yang berasal dari keterlambatan pelunasan piutang maupun pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada debiturnya yang diakibatkan karena kelalaian debitur yang bersangkutan. d. Sumbangan yang didapatkan dari nasabah atau pihak luar. e. Hibah. f. Penerimaan nonsyariah, misalnya yang berasal dari penerimaan jasa giro BMT pada bank konvensional atau penerimaan lainnya yang tidak dapat dihindari dari kegiatan operasional BMT.

Khusus penyaluran dana nonsyariah diarahkan untuk membantu pembangunan fasilitas atau infrastruktur publik, seperti jalan dan jembatan, dan bukan untuk bantuan konsumtif atau untuk perseorangan.

Dana qardul hasan dapat disalurkan untuk dana kebajikan dan sebagai dana bergulir dan/atau pinjaman sosial. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang memberikan informasi agar pemakai dapat mengevaluasi aktivitas BMT dalam mengelola dana tersebut, atau berkaitan dengan pelaksanaan fungsi sosial BMT yang bersangkutan.

2.3.5 Sejarah BMT di Lampung Di Lampung, cikal-bakal BMT dimulai sekitar tahun 1993. Sejumlah pegiat sosial di Ibu Kota Provinsi mendirikan Forum Ekonomi Syariah Lampung (Fesla) dengan didukung Dompet Dhuafa (DD) Republika, dan mulai mengawali mendirikan Baitul Maal wat-Tamwil Sunduqul Ummah di Bandar Lampung. Namun, BMT tersebut tidak berumur panjang. Universitas Indonesia Faktor penyebab lemahnya...., Ridwan Saifuddin, Program Pascasarjana, 2008

33

Pada 1995, PINBUK Provinsi Lampung bekerja sama dengan Dinas Koperasi mengadakan serangkaian pelatihan dan memberikan dukungan pendanaan kepada kelompok-kelompok masyarakat potensial diantaranya dari tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kalangan aktivis organisasi Islam dan pesantren untuk menginisiasi pendirian lembaga keuangan mikro syariah. Upaya PINBUK melalui program pelatihan dan dukungan pendanaan tercatat telah berhasil melahirkan lebih dari seratus BMT di Provinsi Lampung, meski sebagian besar diantaranya tidak mampu mempertahakan kelanjutan hidupnya hingga hari ini.

Geliat lembaga keuangan mikro syariah terus berlangsung di Provinsi Lampung. Tahun 1998 sejumlah yayasan lokal yang konsern pada perkembangan perekonomi rakyat dan lembaga keuanga mikro atau koperasi mulai intens melakukan pelatihan-pelatihan serta pendampingan terhadap keberadaan BMT khususnya, yang bekerja sama dengan lembaga swadaya nasional seperti Dompet Dhuafa Jakarta dan Yayasan Peramu Bogor, dengan program pemberdayaan kelompok mustadhafin.

Sekitar tahun 2002 Baitul Maal Muamalat yang dipayungi Bank Muamalat Indonesia (BMI) melaksanakan program penguatan kelembagaan (capacity building) serta bantuan permodalam bagi BMT-BMT di Lampung. Diperkuat selanjutnya dengan dukungan pendanaan dari pemerintah, lembaga-lembaga swadaya nasional, baik dalam bentuk hibah atau dana bergulir, termasuk dari bank syariah dalam bentuk kerja sama bagi hasil kepada BMT.

Diantaranya dari Mercy Corp, Jakarta, yang memberikan dana hibah pada tahun 2003-2004 kepada BMT-BMT yang dinilai layak menerima, di samping penguatan kelembagaan dan juga asistensi atau pendampingan manajemen. Selain itu, lembaga Microfin, melalui cabangnya di Lampung, sejak pertengahan 2004 menyalurkan program dana bergulir untuk usaha mikro melalui BMT, serta program pendampingan dan transfer software IT komputer untuk laporan keuangan BMT, yang masih berlanjut hingga saat ini. Universitas Indonesia Faktor penyebab lemahnya...., Ridwan Saifuddin, Program Pascasarjana, 2008

34

BMT di Lampung pada umumnya berstatus badan hukum koperasi, baik dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), maupun Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) yang menjadi bagian dari koperasi induknya, dan sebagian kecil berbentuk Koperasi Serba Usaha (KSU). KJKS dan UJKS dalam operasionalnya fokus pada penyediaan jasa keuangan dengan prinsip syariah, di samping penampungan dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Namun status hukum tersebut tidak mengurangi ruh pendirian BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang filosofi dasarnya adalah mengemban fungsi sosial (baitul maal) sekaligus fungsi bisnis (tamwil) sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam.

2.3.6 Kelembagaan BMT di Lampung

Kelembagaan BMT yang ada di Provinsi Lampung pada umumnya berbadan hukum koperasi, baik sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Koperasi Serba Usaha, atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) yang menjadi unit usaha dari koperasi induknya. Operasional KJKS secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Nomor 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Sejak terbit SK Menteri tersebut, sejumlah BMT menyesuaikan legalitas lembaga dengan merubah statusnya menjadi KJKS. Sebelum berbadan hukum koperasi, sejumlah BMT memakai label Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Struktur BMT menurut standar Pinbuk dapat dilihat dalam Gambar 2.3.

Di Provinsi Lampung perkembangan BMT cukup menggembirakan. Sejumlah ormas belakangan ini juga mulai menyadari pentingnya keberadaan LKM dalam mengatasi problem ekonomi masyarakat dan mulai menginisiasi pembentukan BMT-BMT baru. Saat ini di Provinsi Lampung sedikitnya terdapat sekitar 50 BMT yang tercatat menjadi anggota pendampingan lembaga Microfin dalam aspek manajerial, IT, dan permodalan.


35

Gambar 2.3 Struktur BMT Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok

Dewan Syariah

Pembina Manajemen

Manajer

Maal

Tamwil

Pemasaran

Kasir

Pembukuan

Anggota dan Nasabah Sumber: Pinbuk (2004).

Dalam besaran aset, BMT di Lampung cukup bervariasi mulai dari yang memiliki aset sekitar Rp50 juta, hingga yang paling besar dengan aset sekitar Rp6 miliar. BMT-BMT tersebut tersebar di Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Tanggamus, Tulangbawang, Way Kanan, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Barat, dan Lampung Timur.

2.4 Penelitian Terdahulu

Peran strategis sektor keuangan mikro telah dibuktikan Grameen Bank yang mampu mengatasi kemiskinan penduduk di wilayah Bangladesh melalui kredit tanpa agunan. Pengalaman Grameen menunjukkan bahwa sekecil apa pun dukungan modal keuangan yang diberikan, kaum miskin sepenuhnya mampu meningkatkan kehidupan mereka (Yunus, 2007, Hal.204).


36

Keuangan mikro merupakan alat yang cukup penting untuk mewujudkan dan melaksanakan pembangunan oleh pemerintah Indonesia dalam tiga hal sekaligus, yaitu: menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan (Mulyadi, 2006, Hal.37).

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang memiliki dua peran asasi, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal BMT adalah jenis lain dari baitul maal pada masa khulafaurrasyidin yang memiliki cakupan kegiatan lebih sempit, yakni sebatas menghimpun dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) yang dimungkinkan dalam kerangka manajemen BMT (Ilmi, 2002, Hal.67).

Baitul maal BMT sebagai pengelola ZIS yang menyatu dalam lembaga keuangan mikro syariah dan pemberdayaan masyarakat, harus menerapkan manajemen yang baik terhadap keuangannya, sehingga kepercayaan muzaki kepada lembaga tersebut akan semakin besar dan peningkatan kesejahteraan dikalangan ummat menjadi suatu kenyataan.

Melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu bantuan sesaat dan pemberdayaan. Bantuan sesaat berarti penyaluran kepada mustahiq yang tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) pada diri si mustahiq, karena ia tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada orang tua yang sudah jompo, penyandang cacat yang sulit untuk mandiri, atau orang gila. Adapun pemberdayaan adalah penyaluran zakat atau dana lainnya yang disertai target merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada golongan fakir miskin) dari kondisi katagori mustahiq menjadi katagori muzakki. Untuk bantuan sesaat sifat penyaluran idealnya adalah hibah. Adapun untuk pemberdayaan sifat penyalurannya dapat berupa hibah, dana bergulir, qardul hasan, dan pembiayaan (Widodo dan Kustiawan, 2001, Hal.85).


37 Penelitian Nurul Widyaningrum (2002) tentang Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil; Studi Kasus BMT Dampingan Yayasan Peramu Bogor, membuktikan bahwa mayoritas mitra BMT mengalami kenaikan produktivitas usahanya, di mana peran BMT adalah: a. Membuka

akses

terhadap

sumber

permodalan

di

luar

akumulasi

keuntungannya sendiri. b. Membantu menjaga keberlangsungan usaha. Sebagai penyedia modal kerja, BMT membantu menjaga sustainability usaha. Bahkan dalam kondisi tertentu, misalnya modal tersedot oleh kebutuhan keluarga, BMT dapat memberikan pinjaman tanpa bagi hasil dengan akad qardul hasan. c. Pada mitra lama dan mitra usaha dengan tahapan akumulasi modal, BMT dapat menjadi sumber modal untuk investasi atau diversifikasi usaha.

Widyaningrum, dalam rekomendasi penelitian tersebut menyatakan, terkait upaya pemberdayaan kelompok usaha mikro dan kecil yang menjadi sasaran BMT, menghadapi kendala karena dalam pelaksanaan operasional sehari-hari staf BMT sudah cukup sibuk menyelenggarakan kegiatan administrasi, sementara kegiatan pemberdayaan (sosial) kurang mendapat perhatian. Untuk keperluan tersebut, BMT perlu menjalin kerja sama dengan lembaga lain, sehingga dapat mendorong tercapainya tujuan pemberdayaan.

Pada tingkat usaha produktif penerima zakat (mustahiq), penelitian yang dilakukan Ibnu Siena (2005) membuktikan bahwa dana zakat, infaq, shadaqah berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan usaha. Peningkatan pendapatan usaha ini adalah peningkatan antara sebelum mengikuti program dan setelah mengikuti program Yayasan Peramu dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk kegiatan produktif mustahiq.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan fungsi sosial BMT dengan pengelolaan dana ZIS secara benar dan baik, merupakan potensi tersendiri bagi LKM ini dalam melakukan pembinaan dan pengembangan usaha-usaha produktif sektor informal, sehingga para mustahiq dapat ditingkatkan menjadi Universitas Indonesia Faktor penyebab lemahnya...., Ridwan Saifuddin, Program Pascasarjana, 2008

38 muzaki, juga kapasitas ekonominya untuk memperoleh pembiayaan dari BMT dengan usaha yang lebih maju dan mandiri.

Fungsi sosial perusahaan dalam konteks industri modern dewasa ini dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR). Aplikasi CSR merupakan bentuk kesadaran bahwa pembangunan ekonomi adalah satu kesatuan dengan pembangunan lingkungan sosial. Jika salah satu tertinggal, maka yang lain akan menerima dampaknya. CSR didasarkan pada konsep bahwa bisnis bersifat acountable terhadap berbagai pihak (pemangku kepentingan atau stakeholders), tidak hanya kepada para pemegang saham/investor (shareholders). CSR memiliki fokus sosial, selain pandangan ekonomi dan keuntungan tradisional dari kebanyakan perusahaan.

CSR memiliki banyak manfaat bagi perusahaan, karyawan, masyarakat, dan lingkungan, serta bagi khalayak pada umumnya. CSR dapat membantu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, menurunkan biaya operasinya, meningkatkan citra dan reputasi, meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan, menghasilkan produktivitas dan kualitas produk yang lebih tinggi, menarik dan mempertahankan karyawan, mengakses modal, dan membantu memastikan keselamatan produk serta menurunkan kewajiban legal suatu organisasi. Di samping itu, CSR juga memberikan manfaat kepada masyarakat dan khalayak, misalnya, berupa dana, pekerja atau pelatih sukarela, keterlibatan dan dukungan perusahaan bagi pendidikan masyarakat, program ketenagakerjaan dan programprogram serupa lainnya, demikian pula memberikan produk yang aman dan berkualitas (Yusuf dan Williams, 2007, Hal.242).


BAB II LANDASAN TEORI

Recommend Documents