9
BAB II LANDASAN TEORI
A. TINJAUAN PUSTAKA 1. PENGERTIAN KOMPETENSI Menurut Balai Latihan Nasional Australia, 1992 Kompetensi adalah: “Spesifikasi dari pengetahuan dan keterampilan serta aplikasi dari pengetahuan dan keterampilan berdasarkan pada standar penilaian yang dibutuhkan dalam pekerjaan”. Kompetensi kerja secara teoritis dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pelatihan, pengembangan karir, imbalan berdasarkan kompetensi, seleksi, petunjuk strategik, yang dapat dilihat dari gambar di bawah ini.
Pengukuran Kinerja Pengembangan Karier
Evaluasi
Penilaian Modal Manusia
JOB COMPETENCIES
Seleksi
Pelatihan
Pembayaran Kompetensi Evaluasi Pekerjaan/Uraian
Gambar 2.1. Job Competency Database Model
10
a. Sistem Kompetensi di Inggris Menurut Shirley Fletcher (Terbitan bahasa Indonesia, 2005) pada awal tahun 1970-an, program New Training Initiative (MSC 1981) untuk pertama kali diluncurkan sebagai landasan standar baru (standards of new kinds). Pada tahun 1986, White Paper dan peninjauan kembali kualifikasi keterampilan kejuruan
(vocational
qualifications)
mengarahkan
lahirnya
Standards
Development Programme (Program Pengembangan Standar). Kemudian, Manpower
Service
Commission
diberi
tanggung
jawab
untuk
mengembangkan standar kinerja pekerjaan untuk semua sektor industri. Tinjauan terhadap kualifikasi keterampilan kejuruan juga mengarah pada pembentukan NCVQ, dan sekarang menjadi Qualification and Curriculum Authority (QCA), yang bertanggung jawab untuk mengembangkan kriteria kerangka kualifikasi baru berdasarkan standar kompetensi baru. Masing-masing industri
diminta mengembangkan
standar untuk
sektornya sendiri. Badan asosiasi masing-masing industri diberi tanggung jawab mengelola proyek pengembangan standar kompetensi untuk sektornya sendiri. Mereka juga mengembangkan standar yang berlaku untuk semua peran pekerjaan pada semua sektor industri dan perdagangan. Di Inggris, standar berbasiskan-kompetensi mencerminkan harapan kinerja di tempat kerja. Pengembangan standar kompetensi pribadi yang melengkapi standar kompetensi kerja juga terus dilanjutkan.
11
b. Amerika Serikat – Model Awal dalam Pendidikan Umumnya, orang sepakat bahwa pendidikan berbasis kompetensi berakar dari pendidikan guru, yang biasanya disebut sebagai CBET: Competency-Based Eductation And Training. Pengembangn dipercepat oleh pendanaan dari US Office of Education untuk mengembangkan model program pelatihan bagi guru-guru sekolah dasar. Model ini mencakup ’spesifikasi tepat mengenai kompetensi atau perilaku yang harus dipelajari, instruksi yang berdasarkan modul, pengalaman pribadi dan di lapangan’. Model ini dikenal sebagai pendidikan guru berbasis kompetensi atau Performance-Based Teacher Education (PBTE). Tetapi model ini mendapat reaksi dari lembaga pendidikan tinggi, yang memandang tren baru tersebut sebagai ancaman otonomi dan status akademis. Sistem berbasis model ini juga menuntut reorganisasi sumber daya yang besar isu yang berdampak pada bidang pendidikan dan pelatihan pada semua level (Shirley Fletcher, 2005).
2. JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR Jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur (JPTA) sebagai salah satu jurusan yang berada di Fakultas Pendidikan dan Teknologi Kejuruan yang membawahi dua program studi yaitu Program Studi Pendidikan Teknik Arsitektur S1 dan Program Studi Teknik Arsitektur Perumahan D3. Namun dalam penelitian ini hanya dibatasi pada Program Studi Pendidikan Teknik Arsitektur S1 yang memiliki kompetensi dalam bidang kependidikan dan keteknikan.
12
Program Studi Pendidikan Teknik Arsitektur S1 a. Visi: Menjadi program studi pendidikan teknik arsitektur unggulan (center of excellence) dalam menyiapkan tenaga kerja profesional dibidang pendidikan dan non kependidikan teknik arsitektur yang berkualitas, produktif, profesional, dan marketable. b. Misi: -
Menyelenggarakan pendidikan untuk menyiapkan tenaga profesional bidang pendidikan teknik arsitektur, bidang perencanaan dan perancangan serta rekayasa teknik arsitektur yang berdaya saing global.
-
Mengembangkan teori-teori, ilmu, teknologi, seni, dan desain arsitektur yang inovatif serta penerapannya baik dalam bidang pendidikan teknik arsitektur di persekolahan atau di diklat-diklat industri terkait.
-
Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah nasional, baik dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
-
Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan teknik arsitektur melalui pengembangan jaringan dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasioanal.
-
Menyelenggarakan
program
pendidikan
teknik
arsitektur
untuk
menghasilkan lulusan sarjana pendidikan teknik arsitektur yang siap mengembangkan keilmuan, melaksanakan penelitian dan pengembangan sumber daya pembangunan secara berkesinambungan.
13
c. Tujuan: Berfokus pada konsep wider mandate Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu berbasis utama pada pendidikan tetapi mengembangkan mandat lain sesuai dengan spesifikasi bidang studi: -
Menghasilkan tenaga pengajar/guru/instruktur dan tenaga kependidikan lainnya dalam bidang Teknik Arsitektur.
-
Menghasilkan tenaga ahli dalam bidang teknik arsitektur yang dapat bekerja pada industri dan kewirausahaan secara luas, sesuai dengan konsentrasi keahlian program studi arsitektur.
d. Sasaran kompetensi lulusan: -
Memiliki kemampuan akademik program keahlian yang sesuai dengan kurikulum SMK
-
Memiliki kemampuan profesi keahlian program studi arsitektur sesuai dengan tuntutan kompetensi yang disyaratkan oleh Asosiasi Lembaga Pendidikan Tinggi Arsitektur.
14
e. Kurikulum : Kurikulum 2006 Program Studi Pendidikan Teknik Arsitektur S1.
NO
KODE
MATA KULIAH NAMA
SKS
MATA KULIAH UMUM
1 2 3 4 5 6 7
KU 10 KU 105 KU 106 KU 107 KU 30 KU 108 KU 400
Pendidikan Agama Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Pend. Lingk. Sos Bud & Teknologi Seminar Pendidikan Agama Pendidikan Jasmani dan Olahraga KKN
2 2 2 2 2 2 2
MATA KULIAH KEAHLIAN MKK FAKULTAS TEKNIK
1 2 3
TK 300 TK 301 TK 302
Bahasa Inggris Matematika Kajian Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan
2 2 2
MKK PROGRAM STUDI TEKNIK ARSITEKTUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
TA 105 TA 108 TA 110 TA 111 TA 150 TA 220 TA 221 TA 222 TA 226 TA 230 TA 231 TA 251 TA 303 TA 306 TA 307 TA 312 TA 358 TA 360 TA 363
Fisika Dasar Mekanika Teknik Pengantar Arsitektur Sejarah Arsitektur Material dan Konstruksi Gambar Teknik Gambar Arsitektur Presentasi Cad Nirmana Studio Perancangan Arsitektur I Studio Perancangan Arsitektur II Konstruksi Bangunan I Kewirausahaan Fisika Bangunan Statistika Terapan Teori Arsitektur Rencana Anggaran Biaya Arsitektur dan Lingkungan Utilitas Bangunan
2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2
15
20 21 22 23 24 25 26
TA 432 TA 435 TA 453 TA 481 TA 482 TA 598 TA 599
Studio Perancangan Arsitektur III Perancangan Interior Struktur Bangunan I Seminar Arsitektur Praktek Industri Skripsi Ujian Sidang
4 4 3 3 3 6 0
MKPP (PERLUASAN DAN PENDALAMAN)
1 2
TA 119 TA 442
Metoda Perancangan Arsitektur Perencanaan Tapak
3 4
MATA KULIAH PROFESI MKK DASAR PROFESI
1 2 3 4 5
KD 100 KD 101 KD 102 KD 103 KD 104
Landasan Pendidikan Perkembangan Peserta Didik Bimbingan dan Konseling Kurikulum dan Pembelajaran Pengelolaan Pendidikan
2 2 3 3 2
MKK KEAHLIAN PROFESI
1 2 3 4 5
TA 500 TA 501 TA 502 TA 503 TA 504
Belajar dan Pembelajaran Evaluasi Pengajaran Perencanaan Pembelajaran Media Pembalajaran Metode Penelitian Pendidikan
2 2 2 3 3
MKK LATIHAN PROFESI
1
TA 590
Program Latihan Profesi
4
MK PILIHAN BEBAS
1 TA 361 2 TA 362 3 TA 427 4 TA 428 5 TA 429 6 TA 437 7 TA 445 8 TA 455 9 TA 517 10 TA 556 11 TA 572 12 TA 574 TOTAL SKS
Arsitektur Wisata Arsitektur dan Prilaku Arsitektur Tropis Arsitektur Venacular Arsitektur Bentang Lebar Arsitektur Bentang Alam Perancangan Perumahan Struktur Banguanan II Permasalahan Arsitektur Mekanikal dan Alektrikal Ekonomi Pembangunan Rekayasa Penilaian
Tabel 2.1. Struktur Kurikulum Program Studi Pendidikan Teknik Arsitektur (S1) Jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 144
16
Mata kuliah yang berhubungan dengan kompetensi kependidikan: -
Belajar dan Pembelajaran
-
Bimbingan dan Konseling
-
Evaluasi Pengajaran
-
Kurikulum dan Pembelajaran
-
Landasan Pendidikan
-
Media Pembalajaran
-
Metode Penelitian Pendidikan
-
Pend. Lingk. Sos Bud & Teknologi
-
Pengelolaan Pendidikan
-
Perencanaan Pembelajaran
-
Perkembangan Peserta Didik
-
Program Latihan Profesi
-
Skripsi
Mata kuliah yang berhubungan dengan kompetensi keteknikan: -
Arsitektur Bentang Alam
-
Arsitektur Bentang Lebar
-
Arsitektur dan Lingkungan
-
Arsitektur dan Prilaku
-
Arsitektur Tropis
-
Arsitektur Venakular
-
Arsitektur Wisata
-
Ekonomi Pembangunan
-
Fisika Bangunan
-
Fisika Dasar
-
Gambar Arsitektur
-
Gambar Teknik
-
Konstruksi Bangunan
-
Material dan Konstruksi
-
Mekanika Teknik
17
-
Mekanikal dan Elektrikal
-
Nirmana
-
Pengantar Arsitektur
-
Perancangan Interior
-
Perancangan Perumahan
-
Permasalahan Arsitektur
-
Praktik Industri
-
Rekayasa Penilaian
-
Rencana Anggaran Biaya
-
Sejarah Arsitektur
-
Seminar Arsitektur
-
Statistika Terapan
-
Struktur Banguanan I
-
Struktur Banguanan II
-
Studio Perancangan Arsitektur I
-
Studio Perancangan Arsitektur II
-
Studio Perancangan Arsitektur III
-
Teori Arsitektur
-
Utilitas Bangunan
18
B. TINJAUAN KASUS 1. PNPM MANDIRI PERKOTAAN PNPM Mandiri merupakan program nasional yang mengadopsi dari P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang sudah berjalan mulai tahun 1999 yang bertujuan untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Melihat perkembangangan positif dari P2KP tersebut, pada 30 April 2007 P2KP menjadi bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Pada tahun 2008 secara penuh
P2KP menjadi Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan), sebagai bagian dari PNPM Mandiri maka tujuan, prinsip, dan pendekatan yang ditetapkan dalam PNPM Mandiri Perkotaan.
a. Pengertian PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
19
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.
b. Tujuan Tujuan Umum Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Tujuan Khusus -
Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
-
Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan
masyarakat
yang
mengakar,
representatif, dan akuntabel. -
Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program, dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor).
-
Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan
20
kelompok
peduli
lainnya,
untuk
mengefektifkan
upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan. -
Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
-
Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
-
Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.
c. Prinsip Dasar PNPM-Mandiri menekankan prinsip-prinsip dasar berikut ini: •
Bertumpu pada pembangunan manusia. Pelaksanaan PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
•
Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
•
Disentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.
•
Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
21
•
Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dengan secara gotong royong menjalankan pembangunan.
•
Kesetaraan dan keadialan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya disetiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.
•
Demokraltis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
•
Transparasi dan akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan
kegiatan
dapat
dilaksanakan
secara
terbuka
dan
dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif. •
Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk penanggulangan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas.
•
Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
•
Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga dimasa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
22
•
Sederhana. Semua aturan dan mekanisme prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.
d. Dasar Hukum Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri yang akan disusun kemudian. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut: Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan adalah: a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa. c. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
e. Kelembagaan a. Pusat Dalam rangka pengendalian dan koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri, dibentuk Tim Pengendali PNPM Mandiri. Tim Pengendali berikut keanggotaannya ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Menteri
23
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Tim Pengendali PNPM Mandiri terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, dengan penjelasan sebagai berikut: b. Daerah Struktur organisasi PNPM Mandiri di daerah terdiri dari: -
Tim Koordinasi PNPM Mandiri Provinsi
-
Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten/Kota
-
Satuan Kerja PNPM Mandiri di Kabupaten/Kota
-
Masyarakat/Komunitas
f. Sumber dan Peruntukan Dana Sumber dana pelaksanaan PNPM Mandiri berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik yang bersumber dari Rupiah Murni maupun dari pinjaman/hibah b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, terutama untuk mendukung penyediaan dana pendamping bagi kabupaten dengan kapasitas fiskal rendah c. APBD Kabupaten/Kota sebagai dana pendamping, dengan ketentuan minimal 20 (dua puluh) persen bagi kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal rendah dan minimal 50 (lima puluh) persen bagi kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal menengah ke atas dari total BLM di kabupaten/kota d. Kontribusi swasta sebagai perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Sosial Responsibility)
24
e. Swadaya masyarakat (asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan individu/kelompok peduli lainnya). Sumber-sumber dana bagi pelaksanaan PNPM Mandiri tersebut di atas digunakan untuk keperluan komponen-komponen program yaitu: a. Pengembangan Masyarakat b. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) c. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal d. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program.
g. Kategori Program Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut: a. PNPM-Inti: terdiri dari program/kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, yang mencakup PPK, P2KP, PISEW, dan P2DTK. b. PNPM-Penguatan:
terdiri
dari
program-program
pemberdayaan
masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk mendukung penanggulangann kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target tertentu. Pelaksanaan program-program ini di tingkat komunitas mengacu pada kerangka kebijakan PNPM Mandiri.
25
h. Ruang Lingkup Kegiatan Ruang lingkup kegiatan PNPM-Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi: -
Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya;
-
Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini; Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs;
-
Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata kepemerintahan yang baik. Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri ini didasari pada P2KP yang
menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan (Tridaya) yang mencangkup daya lingkungan, daya sosial, dan daya ekonomi.
i. Prinsip Prinsip Universal Pembangunan Berkelanjutan (Tridaya) Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang tidak menimbulkan persoalan baru, bersifat adil intra generasi dan inter generasi. Oleh sebab itu prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan harus
26
merupakan prinsip keseimbangan pembangunan, yang dalam kasus P2KP diterjemahkan sebagai sosial, ekonomi dan lingkungan yang mencangkup dalam konsep tridaya. Jadi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang harus di junjung tinggi, ditumbuh kembangkan dan di dilestarikan oleh semua pelaku P2KP (baik masyarakat, konsultan maupun pemerintah), dalam pelaksanaannya P2KP adalah melalui penerapan konsep Tridaya sebagai berikut. 1. Perlindungan lingkungan (Environmental Protection) 2. Pengembangan masyarakat (Sosial Development) 3. Pengembangan ekonomi (Economic Development)
Membangkitkan daya sosial agar tercipta masyarakat effektif
Membangkitkan daya lingkungan agar tercipta masyarakat pembangunan
PEMBERDAYAAN SEJATI
MANUSIA
Membangkitkan daya ekonomi agar tercipta masyarakat produktif
Gambar 2.2. Konsep Tridaya Sumber: Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 2008
27
2. KOMPONEN
KEGIATAN
LINGKUNGAN
(INFRASTRUKTUR)
PNPM MANDIRI PERKOTAAN Jenis kegiatan lingkungan atau infrastruktur atau sarana & prasarana yang dibangun oleh KSM/PANITIA dalam PNPM Mandiri Perkotaan pada dasarnya bersifat sangat luwes (flexible) sesuai usulan/kebutuhan masyarakat, terutama kegiatan
perbaikan
dan
pembangunan
sarana/prasarana
perumahan
dan
permukiman baik untuk kepentingan umum (kolektif) maupun kepentingan individu masyarakat miskin (Individual). Semua jenis kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut haruslah memenuhi persyaratan kelayakan teknis kegiatan sebagaimana telah diuraikan pada kriteria kelayakan teknis kegiatan yang diusulkan oleh KSM/PANITIA. Secara umum jenis – jenis sarana/prasarana yang dibangun dalam PNPM Mandiri Perkotaan, antara lain, meliputi : a. Jalan dan Bangunan Pelengkapnya Jalan disini adalah jalan yang dapat berfungsi sebagai penghubung antar desa/kelurahan atau ke lokasi pemasaran, atau berfungsi sebagai penghubung hunian/perumahan, serta juga berfungsi sebagai penghubung desa/kelurahan ke pusat kegiatan yang lebih tinggi tingkatannya (kecamatan)/kab/kota. Jalan dibangun atau ditingkatkan untuk membangkitkan manfaat-manfaat bagi masyarakat, seperti: -
Membuka isolasi
-
Mempermudah pengiriman sarana produksi
28
-
Mempermudah pengiriman hasil produksi ke pasar, baik yang di desa maupun yang diluar
-
Meningkatkan jasa pelayanan sosial, termasuk kesehatan, pendidikan dan penyuluhan. Jenis-jenis konsrtuksi jalan dibedakan atas 3, yaitu Jalan Tanah, Jalan
Diperkeras dan Jalan Beraspal. Jalan Tanah, merupakan badan jalan tanah yang tidak diberikan lapis perkerasan sebagai penutup dan dipadatkan. Jalan ini dapat merupakan jalan tanah didaerah galian atau didaerah timbunan. Untuk dapat melindungi badan jalan dari pengaruh lalu lintas atau perubahan alam, maka diatas badan jalan diberi lapisan perkerasan (Jalan Diperkeras dan Jalan Beraspal). Jenis lapis perkerasan yang umum dipergunakan dalam pembangunan jalan desa adalah : -
Jalan Beraspal : •
Lapis Permukaan Buras (Pelaburan Aspal), merupakan hasil penyiraman/penyomprotan aspal diatas permukaan jalan, kemudian ditabur dengan pasir dan dipadatkan sebagai lapis penutup.
•
Lapis Penetrasi Makadam (Lapen), dimana bahan perkerasan terdiri dari susunan batu pokok (3-5cm), batu pengunci (1-2cm) dan batu penutup (pasir) dan campuran aspal panas sebagai pengikat diantara tiap lapisan dan dipadatkan sebagai lapis penutup.
•
Lapis Asbuton Agregat (Lasbutag), dimana bahan perkerasan terdiri dari campuran agregat kasar (batu 3-5cm), agregat halus (batu 23cm), bahan pelunak/peremaja dan aspal buton yang dicampur secara dingin sebagai pengikat dan dipadatkan sebagai lapis penutup.
29
Lingkup pekerjaan Pembangunan Jalan Beraspal dibatasi dengan prioritas
-
•
Perbaikan/rehabilitasi jalan beraspal yang telah ada dan
•
Peningkatan jalan diperkeras yang telah ada.
Jalan Diperkeras : •
Perkerasan sirtu/kerikil (pasir campur batu), dimana bahan perkerasan Sirtu terdiri dari campuran pasir batu yang langsung diambil dari alam (sungai) atau campuran antara kerikil ukuran 2 – 5 cm dengan pasir urug. Ketebalan minimum perkerasan Sirtu ini adalah 10 cm.
•
Perkerasan batu belah (Telford), terdiri atas pasir urug, batu belah, batu pengisi dan batu tepi. Batu belah disusun sesuai dengan spesifikasi diatas alas pasir urug dengan ketebalan 20 cm. Badan jalan harus sudah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum pasir dihamparkan. Perkerasan Telford harus bebas dari akar, rumput atau sampah dan kotoran lain. Untuk ketebalan pasir urug minimal 3 cm.
•
Perkerasan Makadam Ikat Basah (Waterbound Macadam), bahan perkerasan Makadam terdiri atas agregat pokok ukuran 3 - 5 cm, agregat pengunci dengan ukuran 1 – 2 cm dan pasir penutup.
•
Perkerasan Beton Tumbuk (Rabat Beton), dibuat dari bahan semen pasir dan kerikil dengan perbandingan campuran 1 semen : 3 pasir : 5 kerilil/batu pecah. Perkerasan ini dipergunakan untuk jalan lingkungan/permukiman atau di daerah yang tanah dasarnya labil, mudah pecah, lembek, pada turunan/tanjakan dan diatas singkapan batu. Tebal perkerasan rabat beton ini minimal 7 cm.
30
Bangunan Pelengkap Jalan Infrastruktur Bangunan Pelengkap Jalan dapat berupa: -
Gorong-gorong yang berfungsi untuk mengalirkan air yang melewati badan jalan dan
-
Penahan Lereng/Tebing Jalan yang berfungsi untuk menahan terjadinya kelongsoran tanah ke badan jalan atau kelongsoran badan jalan
-
Saluran samping jalan Penjelasan lebih detail sistem dan spesifikasi Jalan mengacu pada
Pedoman Sederhana Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Puslitbang Jalan-Dep. PU Tahun 1996.
b. Drainase Kegiatan drainase disini dapat meliputi saluran pembuangan air hujan di permukiman, termasuk sumur resapan.
c. Jembatan Jembatan adalah suatu bangunan konstruksi di atas sungai atau jurang yang digunakan sebagai prasarana lalu lintas darat. Tujuan dari pembangunan jembatan di perdesaan adalah untuk sarana penghubung pejalan kaki atau lalu-lintas kendaraan ringan di perdesaan. Konstruksinya sederhana dengan mempertimbangkan sumberdaya setempat
31
(tenaga kerja, material, peralatan, teknologi) sehingga mampu dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Jenis jembatan dikembangkan antara lain terdiri dari : Jembatan Beton, Pelimpas/Bronjong/Batu; Jembatan Gantung; Jembatan Gelagar Besi; Jembatan Kayu, dll. Penjelasan lebih detail sistem dan spesifikasi Jembatan mengacu pada Pedoman Sederhana Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Puslitbang Jalan- Dep. PU Tahun 1996 .
d. Prasarana Irigasi (Bangunan Air)
Irigasi yang dimaksud disini adalah irigasi yang dikelola oleh masyarakat. Tujuan pembangunan jaringan irigasi perdesaan, yaitu; -
Meningkatkan produksi pangan terutama beras.
-
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan air irigasi.
-
Meningkatkan intensitas tanam.
-
Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan jaringan irigasi perdesaan.
Lingkup pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi sederhana dibatasi dengan prioritas sebagai berikut : -
Perbaikan/ rehabilitasi jaringan irigasi yang telah ada.
-
Peningkatan irigasi perdesaan yang telah ada.
-
Pembangunan baru irigasi perdesaan. Jenis infrastruktur Bangunan Pengairan/Irigasi yang dapat dibangun antara
lain : Embung, Bendung Cerucuk, Bendung Bronjong, Saluran Pembawa & Boks
32
Bagi, Bangunan Pelindung Pantai Sederhana dengan Turap, Bangunan Penahan Longsoran Tanah, dll. Standar Irigasi mengacu pada Pedoman Teknis Sederhana Pembangunan Bangunan Pengairan untuk Perdesaan yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Puslitbang Pengairan - Dep. PU Tahun 1995.
e. Prasarana Air Bersih Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Pembangunan prasarana Air Bersih ini bersifat mendekatkan akses air bersih dan atau memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat desa, khususnya warga miskin. Prasarana air bersih dikelompokkan dalam dua sistem yaitu ; -
Sistem Komunal, Efisien diterapkan untuk pelayanan lebih dari 20 KK. Jenis prasarana pendukung antara lain : Pelindung Mata Air (PMA); Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS), seperti SPL/SKNT; Sumur Bor (SBR); Hidran Umum (HU); Perpipaan, dll
-
Sistem Individual, Dapat melayani 1-4 KK, jaraknya kurang dari 100 m. Jenis prasarana pendukungnya antara lain : Sumur Gali (SGL); Sumur Pompa Tangan (SPT); Penampung Air Hujan (PAH)
Sistem air bersih sangat ditentukan oleh sumber airnya, karena itu survey sumber air harus dilakukan secara hati-hati dan teliti.
1. Pembuatan Perlindungan Mata Air (PMA)
33
Yang dimaksud dengan PMA adalah bangunan yang dibangun untuk melindungi mata air terhadap pencemaran yang dilengkapi dengan bak penampung. Bak Penampung adalah bangunan bak kedap air yang berfungsi sebagai penampung air dari mata air sebelum di distribusikan ke masyarakat. Bak penampung dilengkapi dengan penguras, pipa masuk, pipa keluar, pipa peluap, dan meter air. PMA dapat dilengkapi dengan bangunan penangkap yaitu bangunan yang berfungsi sebagai penangkap dan pengumpul dari mata air.
2.
Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS) Yang dimaksud dengan IPAS adalah bangunan pengolah air baku yang mampu mengolah air dengan tingkat kekeruhan kurang dari 150 NTU menjadi bersih secara sederhana untuk pelayanan secara komunal. Kata sederhana diartikan sebagai : -
Mudah dalam pelaksanaan pembuatan IPAS
-
Murah dalam pembiayaan pembuatan IPAS
-
Murah dan mudah dalam operasi dan pemeliharaan IPAS.
3. Sumur Bor (SBR) SBR adalah sarana penyediaan air bersih berupa sumur dalam yang dibuat dengan membor tanah pada kedalaman tertentu sehingga diperoleh air sesuai dengan yang diinginkan. Sumur bor direncanakan apabila penggunaan
sumur
pompa
tangan
tidak
bisa
dilakukan.
Untuk
pembangunan sumur bor ini harus ada data potensi air tanah dari dalam dan yang direkomendasikan dari instansi berwenang (seperti P2AT, Dinas
34
Pertambangan, Dinas Sumber Daya Air setempat). Selama proses pelaksanaan pengoboran, harus dikoordinasikan dengan instansi terkait untuk mendapatkan bimbingan dan pengawasan. 4. Hidran Umum (HU) Hidran umum adalah sarana penyediaan air bersih yang sumbernya berasal dari air permukaan yang dialirkan melalui perpipaan ke tempat atau distribusi yang bersifat komunal. Jenis bak penampung terdiri dari : Fibre glass, Pasangan bata, dan Ferrocement. Bangunan Hidran umum terdiri dari : pondasi, bak penampungan air , lantai, dan saluran drainase; Bentuk hidran umum merupakan pemasangan keran dengan diameter tertentu didalam satu areal pemukiman yang dilengkapi dengan lantai yang dapat dipergunakan sebagai sumber air minum dan untuk kegiatan mencuci. Perencanaannya
direncanakan
untuk
memenuhi
kebutuhan
beberapa kekeluarga (komunal).
5. Sistem Perpipaan Sistem penyediaan Air Bersih Perpipaan merupakan jaringan pengaliran (transmisi) air bersih melalui pipa dari bangunan pengambil (sumber air baku) sampai ke pelanggan (SR dan HU) secara gravitasi maupun pompa. -
Bangunan dan perlengkapan sistem perpipaan ini terdiri atas :
-
Bangunan pengambil air baku (intake, sumur bor, bronkaptering);
-
Jaringan pipa transmisi dan pipa distribusi;
35
-
Bangunan penunjang seperti reservoir, bak pelepas tekan, instalasi pengolah air minum, rumah jaga, dll.
-
Perlengkapan pipa seperti : katup (valve), meter air, katup udara, katup penguras, dll;
-
Bangunan Pelayanan, seperti Sambungan Rumah (SR), HU;
-
Jembatan pipa (siphon).
f. Sumur Gali (SGL) Sumur gali adalah sarana untuk menyadap dan menampung air tanah dari akifer yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air bersih dan mampu menghasilkan air sebanyak minimal 400 liter setiap hari per keluarga atau harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya.
g. Sumur Pompa Tangan (SPT)
SPT adalah sarana penyediaan air bersih berupa sumur yang dibuat dengan membor tanah pada kedalaman tertentu sehingga diperoleh air sesuai dengan yang diinginkan. Pengambilan air baku dilakukan dengan menghisap atau menekan air kepermukaan tanah dengan menggunakan pompa yang digerakkan dengan tangan dan biasa disebut dengan pompa tangan.
h. Penampungan Air Hujan (PAH) Yang dimaksud dengan PAH adalah tangki untuk menampung dan menyimpan air hujan yang akan dipergunakan selama musim kemarau dengan sistem individual.
36
Fungsi utama tangki ini adalah untuk menampung air hujan yang ditangkap oleh atap rumah dan disalurkan melalui talang pada musim hujan dan akan digunakan pada musim kemarau. Disamping itu tangki ini juga digunakan untuk menampung air bersih lain seperti dari PDAM yang didistribusikan melalui mobil-mobil tangki. Mengingat kuantitas air yang ditampung terbatas, air ini hanya akan digunakan untuk keperluan air minum saja. Direncakan untuk memenuhi kebutuhan 1 keluarga (bukan fasilitas umum) dan direncanakan untuk memenuhi kebutuhan air + 30 liter/orang/hari.
i. Prasarana Mandi, Cuci, dan Kakus Dapat berupa MCK Umum (Komunal) dan Jamban/WC Keluarga (Individual). MCK dapat dibedakan atas 2, yaitu; -
MCK umum permukiman, adalah suatu sarana atau fasilitas umum pada lingkungan pemukiman yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga (10 – 25 jiwa), untuk mandi, cuci, dan buang air dilokasi tertentu yang terdiri dari bangunan bawah yang berupa cubluk atau tangki resapan.
-
MCK pelayanan umum, adalah suatu sarana atau fasilitas umum didaerah komersial (pasar, pertokoan atau stasiun) yang digunakan bersama oleh beberapa jiwa (10-25 jiwa) untuk mandi, cuci, dan buang air dilokasi tertentu yang terdiri dari bangunan bawah berupa cubluk atau tangki resapan.
37
j. Prasarana Persampahan Prasarana persampahan yang dimaksudkan disini adalah prasarana persampahan dilingkungan permukiman yang mencakup rumah sampah (termasuk TPS) dan Gerobak sampah.
k. Prasarana Kesehatan Kegiatan yang berkaitan dengan upaya kesehatan yang berbasis masyarakat (UKBM) yang dikembangkan dalam PNPM Perkotaan antara lain: Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Bersalin Desa (Polindes), dalam cakupan layanan wilayah kelurahan/desa. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan atau renovasi atau pembangunan baru prasarana pelayanan kesehatan disini harus dikoordinasikan (termasuk desain dan penataan ruang) dan tidak bertentangan dengan kebijakan/perencanaan umum dari dinas Kesehatan/sektor terkait di daerah.
l. Prasarana Pendidikan Kegiatan
yang
berkaitan
dengan
pembangunan
sarana/prasarana
pendidikan disini diprioritaskan pada perbaikan atau renovasi pembangunan baru prasarana
pendidikan
yang
ada
ditingkat
kelurahan/desa,
mencakup
renovasi/pembangunan baru bangunan Taman Kanak-kanan (TK), Renovasi Sekolah Dasar/Madrasah, dan Sekolah Menengah Pertama/MTs. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan atau renovasi prasarana pendidikan disini harus
38
dikoordinasikan dan tidak bertentangan dengan kebijakan/perencanaan umum dari dinas/sektor terkait di daerah
m. Prasarana Perumahan/Permukiman Prasarana/kegiatan lingkungan permukiman yang dibangun dalam PNPM merupakan jenis prasarana/kegiatan yang bersifat individu bagi masyarakat miskin, misalnya perbaikan dan pembangunan prasarana rumah tangga (renovasi rumah warmis, dll).
n. Prasarana Penerangan Umum Prasarana/kegiatan lingkungan penerangan umum yang dibangun dalam PNPM merupakan jenis prasarana/kegiatan yang bersifat umum/kepentingan umum bagi masyarakat miskin yang pengelolaannya dilakukan sendiri oleh masyarakat, bentuk kegiatannya dibatasi pada penerangan jalan/tempat umum (Tiang + Lampu) dan Pembangkit Listrik (Genset/PLTM + Jaringan + Rumah Genset).
o. Prasarana Perdagangan Prasarana/kegiatan Perdagangan yang dibangun dalam PNPM Mandiri Perkotaan merupakan jenis prasarana/kegiatan yang bersifat umum/kepentingan umum bagi masyarakat miskin, misalnya Pasar Desa (termasuk Kios didalamnya) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
39
p. Tambatan Perahu
Yang dimaksud dengan tambatan perahu adalah tempat untuk mengikat/ menambat perahu-perahu saat berlabuh. Fungsi tambatan perahu sebagai tempat untuk mengikat perahu saat berlabuh dan tempat penghubung antar 2 tempat yang dipisahkan oleh laut, sungai maupun danau. -
Terdapat 2 tipe tambatan perahu; terdiri dari :
-
Tambatan tepi, digunakan apabila dasar tepi sungai atau pantai cukup dalam, dibangun searah tepi sungai atau pantai.
-
Tambatan dermaga, digunakan apabila dasar sungai atau pantai cukup landai, dibangun menjalar ketengah. Secara lebih rinci pengelompokan prasarana dan jenis komponen kegiatan
lingkungan beserta satuan pengukurannya sebagaimana diuraikan pada diagram berikut :
40
41
3. PRASARANA DASAR INFRASTRUKTUR a. Prasarana Dasar : JALAN 1. Fungsi Jalan -
Meningkatkan hubungan kegiatan ekonomi
-
Mempercepat akses
2. Kriteria Jalan -
Bermanfaat bagi masyarakat banyak
-
Kualitas Jalan : Bahan memenuhi syarat dan pengawasan pekerjaan
-
Dilaksanakan dengan partisipasif masyarakat
-
Tidak mengganggu lingkungan
3. Jenis-Jenis Jalan Yang Umum -
Jalan konstruksi Telford dengan lebar min > 2,5 m s/d 3,0 m
-
Jalan konstruksi Telasah dengan lebar min > 2,5 m s/d 3,0 m
-
Jalan konstruksi Sirtu dengan lebar min > 2,5 m s/d 3,0 m
-
Jalan konstruksi Rabat Beton dengan lebar minimal > 2,0 m
Jalan konstruksi aspal hanya diijinkan pada daerah yang mantap dan tanjakan jalan baru > 12%, maksimum 150 m. 4. Perkerasan Jalan Konstruksi Perkerasan Telford
Telasah
Penggunaan
Keuntungan
- Pada daerah datar & pegunungan - Tanah lunak & keras
- Konstruksi Kuat - Mudah perbaikannya
Pada tanjakan tajam
Permukaan lebih Baik dari pada Konstruksi telford
Kerugian Tidak semua desa mudah mendapatkan batu belah - Sulit diaspal - Perlu tenaga kusus
42
Sirtu Rabat Beton
Aspal
- Pada tanah datar - Daerah pantai - Tanah Labil - Mudah pecah - Lembek - Pada tanjakan - Singkapan batu Tanjakan > 12% Maks. 150 m tiap tanjakan
Mudah pelaksanaanya - Awet - Mudah perbaikannya
Permukaan lebih halus/baik
Tabel 2.2. Perkerasan jalan Sumber: Pembekalan Teknis Prasarana Dasar Lingkungan
5. Tahapan Pembuatan Jalan (pada jalan yang sudah ada) Contoh : Perkerasan Telford. •
Pembuatan / Pembukaan badan jalan -
Penentuan As jalan
-
Pengukuran lebar perkerasan
-
Pemasangan patok untuk batu pinggir
-
Pembersihan lapangan
-
Pekerjaan galian dan timbunan
-
Pembuatan punggung sapi
-
Pemadatan badan jalan
•
Pemasangan lapisan bawah/pasir
•
Pembuatan perkerasan jalan
•
Pemadatan lapisan perkerasan
•
Pemasangan lapisan penutup
- Harus digilas - Mudah tererosi - Mahal
- Mahal - Perawatan susah
43
6. Survey Pengukuran Lapangan a. Survey Orientasi : Ketajaman tanjakan dan turunan, Drainase, Jenis Tanah, Alternatif trase jalan, Material yang bisa didapat disekitar jalan, Informasi sumber-sumber bahan b. Survey Detail : Mempersiapkan catatan, Membuat catatan perbaikan badan jalan, Membuat sket bangunan pelengkap disertai dengan ukurannya, Memasang patok ukur c. Surey Geometrik : Pengukuran memanjang dan melintang, Denah situasi/peta jalan, Pada daerah yang tidak standar agar dibuatkan gambar potongan melintang sendiri
7. Penyusutan Material -
Berubah dan kondisi asli ke padat
-
Terbuang, hilang atau tidak terpakai Kebutuhan = (Volume) x (Faktor Penyusutan) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Jenis Material Pasir Tanah biasa Lempung Batu Belah Batu koral/batu kapur Bata Besi
Faktor Penyusutan 1,34 1,25 1,25 1,3 1,3 1,02 – 1,05 1,10
Tabel 2.3. Penyusutan Material Sumber: Pembekalan Teknis Prasarana Dasar Lingkungan
44
Contoh: Kebutuhan batu Telford sepanjang 100 m, lebar 3 m dan tebal 20 cm Batu belah yang dibutuhkan untuk perkerasan adalah : 100 m x 3 m x 0,2 m x 1,3 = 78 m3. 8. Bangunan Pelengkap Jalan -
Saluran Samping
-
Gorong-gorong
-
Perlindungan tebing
9. Pemeliharaan Jalan -
Inventarisasi masalah
-
Waktu inventarisasi masalah waktu sehabis hujan atau pada saat hujan
-
Waktu pemeliharaan tergantung masalah
10. Jenis Pemeliharaan -
Pemeliharan Berkala
-
Pemeliharaan Rutin
11. Bagian Jalan Yang Perlu Dipelihara -
Pemeliharaan Drainase (saluran pinggir)
-
Pemeliharaan kebersihan gorong-gorong
-
Pemeliharaan tebing yang longsong
-
Pemeliharaan permukaan perkerasan jalan
-
Pemeliharaan bahu jalan
45
b. Prasarana Dasar : JEMBATAN 1. Jenis-jenis Jembatan yang Umum -
Jembatan beton (gelagar beton lantai beton)
-
Jembatan gelagar besi lantai kayu
-
Jembatan gelagar kayu lantai kayu
2. Langkah-Langkah Survey -
Mengumpulkan informasi mengenai jembatan yang akan dibangun, lebar dan kedalaman sungai, material yang ada disekitar lokasi, situasi dan kondisi disekitar calon dan jembatan.
-
Peralatan
yang
diperlukan,
meteran
5
m
&
50
m,
tali,
patok/kayu/bambu, cangkul, dan kertas tulis. -
Tenaga kerja yang diperlukan, satu orang yang dapat berenang, dan satu orang untuk menggali tanah calon pangkal jembatan
-
Memilih lokasi jembatan, pada bentang terpendek, pada sungai yang lurus, pada tanah keras, pada tebing sungai yang tidak terlalu tinggi, pada jalan yang ada
-
Survey harga bahan dan alat, prinsipnya dicari harga yang murah dengan kualitas yang sama dan harga sewa alat berat perlu diteliti biayanya
-
Mengukur tinggi muka air normal dan tinggi muka air banjir didapat dari penduduk sekitarnya
46
-
Memindahkan tinggi ukur MAB, MAN dan dasar sungai pada titik ukur
Gambar 2.4. Survey titik ukur jembatan Sumber: Pembekalan Teknis Prasarana Dasar Lingkungan
• Buat paku pada pohon atau tempat yang kokoh • Ukur ketinggian Muka Air Survey terhadap paku • Hitung ketinggian jarak dasar sungai dari paku = MAS + Dalam sungai
• Ukur MAN & MAB terhadap paku • Tentukan tinggi bebas jembatan -
Menentukan letak kedalaman pondasi, harus diletakan pada tanah keras, dan minimal 1 m dibawah dasar sungai.
3. Langkah-Langkah Desain -
Batasan-batasan pokok jembatan No.
Kriteria/Kondisi
Sifat Aliran
Tinggi bebas dari MA Banjir J. Kayu J. Gjg J. Beton J. Pelengkung (M) Besi (M) (M) (M)
47
1. 2. 3.
Saluran Irigasi Sungai di daerah dataran Sungai didaerah pegunungan
Tenang Tenang Deras Tenang Deras
0,5 0,6 1 1 1,5
0,5 0,6 1 1 1,5
0,5 0,6 1 1 1,5
p + 0,5 p + 0,5 p+1 p+1 p + 1,5
Tabel 2.4. Batasan-batasan pokok jembatan Sumber: Pembekalan Teknis Prasarana Dasar Lingkungan
Gambar 2.5. Batasan-batasan pokok jembatan Sumber: Pembekalan Teknis Prasarana Dasar Lingkungan
-
Prinsip pemilihan konstruksi jembatan: Dipilih konstruksi yang murah; Mudah dilaksanakan dan dirawat oleh masyarakat; Banyak menyerap bahan dan tenaga lokal; sesuai dengan kebutuhan dan bukan keinginan.
-
Memilih konstruksi jembatan Keterangan
J. Kayu Glg. Kayu Lt. Kayu
J. Besi Glg. Besi Lt. Kayu
J.Beton Glg. Beton Lt. Beton
J. Pelengkung Plk. Beton
48
Lalu lintas Bentang
Sedang Berat Untuk roda 4 max 6 m Kenyamanan Cukup Harga Murah bila banyak kayu Pengawasan Sedang pelaksanaan Pelaksanaan Sedang Keawetan Sedang
Berat Untuk roda 4 max 16 m Cukup Sedang
Berat Untuk roda 4 max 6 m Nyaman Mahal
Berat Untuk roda 4 max 12 m Nyaman Sedang
Sedang
Teliti
Sedang
Mudah Awet bila dirawat
Sedang Awet bila stabil
Mudah Awet bila stabil
Tabel 2.5. Prinsip pemilihan konstruksi jembatan Sumber: Pembekalan Teknis Prasarana Dasar Lingkungan
-
Bangunan Atas Jembatan: Petunjuk Teknis DPU; Petunjuk lain yang bisa dipertanggung jawabkan; Pada jemb. Kayu dan lantai jemb.kayu minimal menggunakan kayu : •
Mutu A
•
Klas Kuat II, Klas awet II Ukuran papan lantai a. Papan jalur roda 1. Lebar 2. Tebal b. Papan lantai jemb. 1. Lebar 2. Tebal
Jemb. Kendaraan roda 2 Tidak diperlukan
Jemb. Kendaraan roda 4 3 x 20 cm 5 cm
Minimum 20 cm Minimum 5 cm
Minimum 20 cm Minimum 8 cm
Tabel 2.6. Bangunan Atas Jembatan Sumber: Pembekalan Teknis Prasarana Dasar Lingkungan
49
-
Bangunan Bawah Jembatan Perkiraan daya dukung tanah Jenis Tanah 1. Lempung lunak keras 2. Pasir halus kurang padat 3. Pasir kasar kurang padat 4. Cadang pasir 5. Batu pasir 6. Batu beku
Daya Dukung (ton/m2) 5 – 30 7,5 – 12,5 10 – 40 +/- 40 +/- 80 +/- 100
Tabel 2.7. Perkiraan daya dukung tanah Sumber: Pembekalan Teknis Prasarana Dasar Lingkungan
Gambar 2.6. Perkiraan dimensi jembatan Sumber: Pembekalan Teknis Prasarana Dasar Lingkungan
50
T =
1,5 + MAB + Tinggi Bebas + Tinggi Gelagar + Tebal
Lantai Perkiraan dimensi pangkal jembatan A =
0,2 – 0,3 T
B =
0,4 – 0,7 T
D =
0,17 – 0,25 T
K =
0,1 T
4. Pembuatan RAB RAB dibuat berdasarkan : -
Perhitungan volume hasil desain
-
Perhitungan material/Analisa
-
Harga bahan dan alat didasarkan dari survey
5. Langkah-langkah Pelaksanaan -
Pasang patok ukur
-
Gali tanah mencapai tanah keras/minimal 1 m dibawah dasar sungai
-
Buat pasangan pangkal jemb. Dan hentikan pekerjaan bila berada diatas air
-
Pembuatan pasangan harus memanfaatkan musim kering/saat air sungai surut
-
Pasang angkur untuk tumpuan beton
6. Pengawasan Pelaksanaan -
Galian pondasi apa sudah mencapai kedalaman
-
Periksa apa pangkal jemb. Sudah rata
-
Sebelum pengecoran apa pembesian sudah benar
-
Tenaga kerja dari desa sendiri kecuali tenaga ahli
51
7. Pemeliharaan
-
Perbaikan pasangan yang rusak
-
Pergantian kayu yang lapuk
-
Pengecatan besi
c. Prasarana Dasar : MANDI CUCI KAKUS (MCK) 1. Prinsip Pemilihan Prasarana MCK -
Sumber air terjamin
-
Lokasinya dekat dengan pemakai
-
Limbah tidak mengganggu lingkungan
-
Konstruksi sederhana
-
Kuat dan tahan lama
-
Perawatan mudah
-
Satu unit MCK untuk +/- KK terdiri dari 2 KM, 2 WC, 1 bak cuci, 1 TCU
2. Bagian-Bagian MCK -
Sumber Air: Tidak berasa, berbau, berwarna dan jernih; Debit cukup, 10 KK minimal 0,5 lt/dt; Dapat tersalur ke KM, WC dan TCU.
-
KM dan WC: KM dan WC boleh tanpa atap; Terang, sinar masuk; Ventilasi udara; Ukuran minimal KK 2 m2, bak 0,5 m3; Ukuran minimal WC 1,5 m2, bak 0,1 m3; Lantai tidak licin; KM/WC laki perempuan terpisah
52
-
Tempat Cuci Umum (TCU): TCU boleh beratap atau terbuka; Terdiri dari bak air dan lantai cuci; Luas lantai cuci minimal 1 m2/KK; Ukuran bak air minimal 0,2 m3/KK; Lantai tidak boleh licin.
3. Satuan pembuang air limbah -
Saluran mengalir dengan lancar
-
Jarak 8 m dari sumur dibuat saluran pasangan
-
Limbah dibuang keluar pemukiman
4. Septick tank dan peresapan -
Septick Tank, Gunanya untuk mematikan bakteri, terbuat dari : •
pasangan batu atau bata, plesteran 1 PC : 3 pasir
•
Beton campuran 1 semen 2 pasir 3 kerikil
•
Ukuran tergantung jumlah pemakai : Perhitungan Volume Septick Tank Jumlah Pemakai (U) KK
10 15 20 25 30 40 50
Volume septick Tank (V) meter kubik Umur Septick Tank (waktu pengurasan) (P) tahun
3 2,1 3,15 4,2 5,25 6,3 8,4 10,5
5 3,1 4,65 6,2 7,75 9,3 12,4 15,5
7 4,1 6,15 8,2 10,25 12,3 16,4 20,25
Tabel 2.8. Perhitungan Volume Septick Tank Sumber: Pembekalan Teknis Prasarana Dasar Lingkungan
Catatan :
53
-
Air Gelontor
: 30 liter/KK/hari
Endapan Lumpur kotoran
: 50 liter/KK/tahun
Waktu pelumpuran
: 2 hari
Rumus
: V = QxUxT = UxLxP
Peresapan, gunanya untuk membuang air limbah dari septick tank, terbuat dari : Dibuat dari pasangan batu/bata tanpa plesteran; Jarak minimal resapan dengan sumur : a. Tanah lembung
:6m
b. Tanah normal
:8m
c. Tanah berpasir
: 25 m
-
Posisi resapan harus dibawah sumur
-
Ukuran tergantung jumlah pemakai: DAYA RESAP TANAH Jenis Tanah
Kecepatan Daya Resap Liter/m2/hari
Kecepatan Daya resap Rata-rata Liter/m2/hari
Pasir Lempung Tanah liat
22 – 35 16 – 19 13 – 14
28,75 17,5 13,5
Tabel 2.9. Daya Resap Tanah Sumber: Pembekalan Teknis Prasarana Dasar Lingkungan
5. Tata letak MCK -
Disesuaikan dengan lahan
-
Dekat sumber air
-
Relative dekat pemakai
6. Pemeliharaan MCK
54
-
Dibentuk penanggungjawab antar pemakai
-
Kerusakan yang sering terjadi pada pintu dan kran
-
Pengurasan Septick tank
d. Prasarana Dasar : AIR BERSIH 1. Tujuan Pembangunan Sarana Air Bersih -
Meningkatkan kesehatan masyarakat
-
Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan sarana air bersih dan kesehatan lingkungan
-
Meningkatkan efisiensi waktu dan pemanfaatan air bersih yang efektif
2. Jenis-Jenis Sumber Air Bersih -
Air permukaan: Sungai, saluran irigasi, dan waduk
-
Mata air : Artesis
-
Air Tanah: Air tanah dangkal (kurang dari 20 m); Air tanah dalam (lebih dari 20 m)
-
Air Hujan, khusus bagi daerah yang sulit mendapatkan air Evaluasi Kualitas Air Param eter BAU
Masalah Kualitas
Pengelolaan
Bau Tanah
Kemungkinan dengan saringan karbon aktiv Airasi + saringan pasir lambat Kemungkinan Airasi
Bau Besi Bau Sulvur
Bau yang lain
Tergantung jenis bau
Kesimpulan Mungkin bisa dipakai, perlu pengolahan & percobaan Bisa dipakai dengan pengolahan Kalau sangat bau tidak bisa dipakai, kalau baunya sedikit bisa dengan pengolahan Tidak bisa dipakai kecuali dengan percobaan yang
55
RASA
Asin / Payau Rasa Besi Rasa Tanah tanpa kekeruhan Rasa lainnya
KEKER UHAN
WARN A
Kekeruhan Sedang, coklat dari lumpur Kekeruhan Tinggi, coklat dari lumpur Putih Agak kuning sesudah air sebentar di ember Coklat tanpa kekeruhan Putih Lainnya
Tidak mungkin Airasi + saringan pasir lambat Kemungkinan dengan saringan karbon aktiv Tergantung jenis rasa
Saringan pasir lambat
berhasil Tergantung kadar CI dan pendapat masyarakat Bisa dipakai dengan pengolahan Mungkin bisa dipakai, perlu pengolahan, & percobaan Tidak bisa dipakai kecuali dengan percobaan yang berhasil Bisa dipakai dengan pengolahan
Dengan pembubuhan PAC
Bisa dipakai dengan pengolahan
Dengan pembubuhan PAC Airasi + Sistem saringan pasir
Bisa dipakai dengan pengolahan terlebih dahulu Mungkin bisa dipakai perlu pengolahan percobaan
Mungkin dengan saringan karbon aktiv
Bisa dipakai dengan pengolahan
Mungkin dengan pembubuhan PAC Tergantung jenis warna
Bisa dipakai dengan pengolahan terlebih dahulu Mungkin bisa dipakai perlu pengolahan percobaan
Tabel 2.10. Evaluasi Kualitas Air Sumber: Pembekalan Teknis Prasarana Dasar Lingkungan
3. Tahap Perencanaan Air Bersih -
Data Umum Desa + peta desa
-
Kondisi sarana air bersih yang ada saat ini
-
Jarak umber air yang ada dengan pemakai
56
-
Pemilihan eknologi
-
Kesiapan masyarakat
-
Gambar sketsa jarak, perkiraan ketinggian rencana lokasi prasarana dan daerah pelayanan
4. Kriteria Perencanaan Air Bersih -
Prasarana dengan sistem yang sederhana
-
Memenuhi persyaratan teknis
-
memanfaatkan bahan setempat
5. Bagian Dari Sarana Air Bersih -
Bak Penampung: Sebagai penampung/penyimpan air; Mengatasi naik turunnya kebutuhan air; Memperbaiki mutu air melalui pengendapan.
-
Bak Penangkap Air.
-
Mata Air: Mengumpulkan air dari mata air dan sebagai pelindung air
-
Air Permukaan Sungai.
-
Pipa
Distribusi,
Suatu
jaringan
perpipaan
yang
berfungsi
mengalirkan air bersih menuju daerah pelayanan. 6. Pompa Untuk Air Bersih Pembagian pompa : -
Menurut dalamnya air yang diambil: Pompa sumur dalam dan Pompa sumur dangkal
-
Menurut jenis air yang diambil: Pompa air bersih dan Pompa sumur dangkal
Untuk menentukan pompa pengadaan air bersih perlu diadakan:
57
SURVEY -
Jumlah penduduk yang dilayani untuk menghitung Debit air
-
Mengukur beda tinggi
-
Panjang pipa yang akan digunakan
-
Menghitung jumlah belokan
DESAIN -
Menghitung debit air, untuk pedesaan 30 – 60 liter/orang/hari. Kebutuhan air harus diperkirakan dengan kenaikan jumlah penduduk
-
Untuk mengukur beda tinggi bisa dengan selang, untuk menentukan kapasitas pompa
-
Menghitung panjang pipa dan jumlah belokan
-
Pemilihan Jenis Pompa, didasarkan pada
-
Pengambilan air
Untuk air dalam tanah -
Sumur Dalam : sebaiknya diserahkan pada ahli pengeboran. Debit sumur harus lebih besar dari kapasitas pompa
-
Sumur dangkal : dapat berupa sumur gali atau bor dengan peralatan manual
Untuk air ditempat terbuka -
Mata Air : dibuatkan perlindungan mata air
-
Sungai : Untuk irigasi
58
e. Prasarana Dasar : RUMAH TINGGAL 1. Pengertian Rumah Tinggal (Yang Sehat) -
Mempunyai tata ruang yang terorganisasi, yaitu mempunyai susunan tata ruang menurut area kebutuhan ruang untuk penghuni. Kebutuhan tersebut bisa dibedakan dengan adanya kebutuhan ruang untuk pribadi (private), ruang untuk keluarga (semi private) dan ruang untuk Umum (Publik) : •
Ruang pribadi, bisa diartikan dalam bentuk ruang untuk istirahat pribadi yaitu kamar tidur.
•
Ruang keluarga, bisa di artikan ruang yang umumnya sering di gunakan untuk keluarga, bisa berupa ruang untuk santai / istirahat, ruang untuk makan, ruang untuk ibadah (mushollah), kamar mandi & WC, dapur, ruang cuci, dsb).
•
Ruang untuk umum, yaitu ruang yang dibuat khusus untuk menerima orang dari luar keluarga atau biasa disebut sebagai ruang tamu
-
Sinar Matahari bisa masuk secara langsung ke tiap-tiap ruangan agar ruangan bisa memperoleh udara panas dan menghilangkan kelembaban
-
Ruangan di dalam rumah tidak lembab karena kelembaban cenderung menimbulkan jamur secara cepat
-
Bahan yang digunakan aman bagi penghuni/tidak mudah rusak dan keropos, tidak mengandung racun atau mudah berjamur. Bahan bangunan yang berbahaya atau mudah patah berisiko mencelakan atau
59
bisa mencederai penghuni rumah, dan bahan yang mengandung racun serta mudah berjamur menimbulkan penyakit bagi penghuni, meskipun gejalanya timbul setelah bertahun-tahun kemudian (kanker, jamur kulit). -
Adanya pepohonan/tanaman di sekitar rumah (sebagai buffer) berfungsi sebagai sumber oksigen, penahan angin, dan terik sinar matahari.
2. Jenis Model Rumah -
Rumah Tradisional Dalam perencanaan dan pembangunan rumah tradisional sudah ada aturan-aturan adat yang pakem yaitu aturan-aturan tidak tertulis yang tetap dipatuhi dan dijalankan. Rumah tradisional terwujud melalui proses kebudayaan daerah setempat, yang mengutamakan kepentingan bermasyarakat. Pada rumah tradisional bisa dipastikan akan dengan mudah ditemui ruang tamu yang lebih luas bila dibandingkan dengan ruangruang lainnya yang ada di alam rumah tersebut. Hal tersebut dikarenakan pada masyarakat dahulu (masyarkat adat) sering adanya hari-hari untuk memperingati hari peristiwa keluarga misalnya hari kelahiran, pernikahan, kematian, musim tanam padi, musim panen dan sebagainya. Dan untuk bisa menampung tamu yang banyak diperlukan suatu ruangan yang lebih luas.
60
Untuk kebutuhan susunan dan ukuran (panjang, lebar, tinggi) ruang rumah tradisional sudah ada ketentuan yang mengikat dan biasanya dipakai ukuran badan penghuni rumah (depa, kilan, siku). -
Rumah Modern / Masa kini Pada model rumah modern atau rumah masa kini aturan yang fleksibel atau aturan-aturan yang bisa tidak mengikat atau bisa berubah. Kebutuhan ruang-ruang di dalam rumah-rumah modern bisa disesuaikan dengan kebutuhan menurut selera penghuni dan ukuran besar dan luas ruang juga tidak ada ketentuan ukuran yang mengikat. Sistim ukuran biasa dipakai meter dan sentimeter. Ketentuan kebutuhan ruang dan tata letak ruang dalam rumah modern dipakai aktifitas penghuni (aktifitas keluarga).
3. Perletakan Bangunan Rumah Perletakan bangunan yang ideal dan menunjang kesehatan bagi penghuni rumah bisa ketahui dengan letak bangunan terhadap areal tanah sekitarnya, dimana rumah: -
Rumah terletak didaerah tanah datar dan tidak didaerah yang rawan longsor, erosi, genangan air dan dekat listrik tegangan tinggi. Daerah yang berbahaya bisa mengancam keselamatan penghuni rumah. Perasaan khawatir dan tidak tenang sangat mempengaruhi bagi pertumbuhan jiwa penghuni rumah.
61
-
Ada akses jalan menuju lokasi bangunan rumah. Pencapaian yang mudah bisa menghemat tenaga dan biaya.
-
Bangunan rumah bisa menerima sinar matahari langsung atau bangunan tidak terhalang bangunan lain.
-
Bangunan rumah tidak berada sangat dekat dengan jalan raya. Keramaian suara kendaraan yang bising terus-menerus mempengaruhi ketenangan dan bisa mengurangi waktu kebutuhan untuk istirahat.
-
Bangunan rumah tidak berada di daerah industri atau pabrik.
4. Struktur Bangunan Struktur bangunan adalah bagian-bagian bangunan secara keseluruhan, mulai dari alas, penyanggah, dan penutup. Bagian-bagian tersebut bisa dibedakan dengan : -
Pondasi dan lantai (alas) •
Pondasi dan lantai bangunan mempunyai ketinggian terhadap tanah disekitarnya
•
Lantai rumah harus selalu kering dan diusahakan lantai tidak dari tanah (tanah mengandung banyak bakteri dan bibit penyakit)
-
Dinding (Penahan) Dinding mampu menahan beban atap dan tekanan angin. Beban atap yang besar bila tidak diimbangi dengan konstruksi dan bahan yang kuat bisa menimbulkan kemiringan bentuk rumah di kemudian hari.
-
Atap (Penutup)
62
•
Atap harus bisa mengalirkan air hujan secara langsung. Air hujan yang cepat mengalir dan terbuang menjadikan atap cepat kering dan memperpanjang keawetan atap.
•
Atap mempunyai kemiringan sudut antara 45” s/d 50 derajat. Sudut 45” s/d 50” merupakan sudut kemiringan atap yang ideal untuk daerah-daerah tropis lembab, karena daerah ini mempunyai curah hujan yang paling lama dibandingkan daerah-daerah lain.
5. Kenyamanan Bangunan Kenyamanan bangunan sangat diperlukan dan perlu untuk direncanakan secara menyeluruh pada tiap-tiap ruangan, untuk itu perlu diperhatikan hal-hal seperti: -
Pada tiap sisi bangunan terdapat bukaan. Bisa berupa pintu, jendela, atau angin-angin untuk aliran penghawaan udara alami dan tata letak bukaan diusahakan bersilangan agar udara bisa masuk secara optimal. Udara yang mengalir secara bersilangan menggantikan udara didalam ruangan dan selalu menjadi udara bersih.
-
Ruangan bisa memperoleh cahaya alami pada siang hari, dengan mengadakan bukaan di dinding atau atap. Bila bukaan dimasing-masing sisi bangunan tidak dimungkinkan, maka bisa dengan membuat bukaan diatap bangunan (bukaan dengan kaca yang diteruskan lewat plafon) agar sinar matahari yang masuk
63
bisa menggantikan kebutuhan sinar lampu yang diperlukan pada siang hari. -
Ruangan mempunyai ukuran luas dan ketinggian yang signifikan dengan
kebutuhan
dengan
kondisi
daerah
setempat
(pegunungan/pantai). Untuk rumah-rumah di Indonesia ketinggian yang ideal adalah 3,5 meter s/d 4 meter. Ketinggian ruang yang cukup bisa menghadirkan suasana yang nyaman, karena kepengapan udara didalam ruangan rumah bisa dihindarkan.
6. Kebutuhan Ruang dan Luas Ruang -
Kebutuhan luas ruang untuk hunian atau permukiman tiap negara diseluruh dunia tidak sama. Kondisi fisik manusia dan keberadaan tanah yang tersedia tiap negara sangat mempengaruhi hal tersebut. Pada pertemuan Habitat II di Kanada / 1996 (perkumpulan pemerhati lingkungan & permukiman Internasional), untuk kebutuhan minimum ruang tiap orang diperkirakan 9 meter persegi per orang. Untuk Indonesia diperkirakan 1 orang masih bisa memperoleh minimum 10 meter persegi. Jadi bila dalam 1 (satu) keluarga terdapat 4 anggota, maka kebutuhan minimum adalah 4 x 10 meter persegi = 40 meter persegi.
-
Kebutuhan Ruang Rumah Tinggal : •
Ruang Tamu
•
Kamar Tidur
•
Ruang Keluarga
64
-
•
Kamar Mandi & WC
•
Dapur
•
Gudang
•
Ruang Cuci & Tempat Jemuran
Luas Bangunan adalah jumlah luas kebutuhan ruang •
Luas bangunan adalah luasan daerah yang terbangun didalam area rumah
•
Luas bangunan yang ideal adalah 40% dari luas area yang tersedia dan 60% untuk area terbuka, termasuk untuk taman rumah. Misalkan, bila tersedia area/lahan untuk rumah seluas 200 meter persegi, maka untuk area terbangun yang ideal adalah 40% dari 200 meter adalah 80 meter persegi dan sisanya untuk area terbuka.
65
Secara umum lulusan JPTA yang bekerja dalam bidang Infrastruktur pada PNPM Mandiri Perkotaan sesuai dengan lingkup pekerjaan diatas mempunyai kompetensi sebagi berikut: -
Mampu membimbing masyarakat dalam merencanakan kegiatan
-
Mampu melatih dan membimbing masyarakat dalam membuat proposal kegiatan yang baik dan mampu direalisasikan.
-
Mampu melatih dan membimbing masyarakat dalam menyusun rencana anggaran biaya (RAB).
-
Mampu melatih dan membimbing masyarakat dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi yang dibutuhkan untuk menentukan kebutuhan unit pekerjaan sesuai yang dibutuhkan masyarakat pada saat itu.
-
Mampu melatih dan membimbing masyarakat dalam merancang (membuat gambar kerja) jalan, jembatan, MCK, air bersih, dan rumah tinggal yang memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.
-
Mampu melatih dan membimbing masyarakat untuk melaksanakan pemantauan dan monitoring dalam tahap pelaksanaan kegiatan.
-
Mampu melatih dan membimbing masyarakat dalam membuat laporan kegiatan secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
66
4. LULUSAN JPTA YANG BEKERJA DI PNPM MANDIRI Lulusan Jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur yang bekerja di PNPM Mandiri dalam bidang konstruksi dan lingkungan. NO
NAMA
JABATAN
CABANG
JENJANG
LEMBAGA
1
Abdul Rivai Tahir Faliba
Fasilitator
Kota Bandung
S1
UPI
2
Andri Hendradi
Fasilitator
Kab. Tasikmalya
S1
UPI
3
Ari Supriyono
Fasilitator
Kab. Majalengka
S1
UPI
4
Arif Binatika
Fasilitator
Kab. Bandung
S1
UPI
5
Asep Suprihatin
Fasilitator
Kab. Bandung
S1
UPI
6
Cindy Permatasari
Fasilitator
Kab. Tasikmalya
S1
UPI
7
Citra Nuraida
Fasilitator
Kab. Bandung
S1
UPI
8
Dian septiani
Fasilitator
Kab. Bogor
S1
UPI
9
Hendi Sopandi
Fasilitator
Kab. Tasikmalya
S1
UPI
10
Hendri Gunawan
Fasilitator
Kota Bandung
S1
UPI
11
Hendri Mulyani
Fasilitator
Sukabumi
S1
UPI
12
Ida Sundayani
Fasilitator
Kab. Bandung
S1
UPI
13
K. Savitri Sardjono
Fasilitator
S1
UPI
14
Mira Rahayu
Fasilitator
Kab. Bogor
S1
UPI
15
Nitih Indra Komala Dewi
Fasilitator
Kota Bandung
S1
UPI
16
Riki Hadi
Fasilitator
Garut
S1
UPI
17
Soleh
Fasilitator
Kab. Purwakarta
S1
UPI
18
Wahyudin Ramdani
Senior Fasilitator
Kab. Bogor
S1
UPI
19
Yan Nurcahya
Fasilitator
Kab. Bogor
S1
UPI
20
Yayah Darsiyah
Fasilitator
Sukabumi
S1
UPI
21
Yedi Hudaya
Fasilitator
Garut
S1
UPI
22
Yulianti Sandra
Fasilitator
Kab. Bandung
S1
UPI
Tabel 2.11. Data Entry SPK Maret-Jun 09 Sumber: PNPM Mandiri Jawa Barat
67
5. KOMPETENSI JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR DAN PNPM MANDIRI a. Kompetensi lulusan Jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur
sesuai
dengan kurikulum 2006: 1. Memiliki kemampuan akademik program keahlian yang sesuai dengan kurikulum SMK: -
Memiliki kemampuan mengajar sesuai bidang ilmu arsitektur
-
Memiliki kemampuan konseptual dan aplikatif dalam bidang pendidikan
-
Menyusun rencana pembelajaran
-
Melaksanakan pembelajaran
-
Menilai prestasi belajar peserta didik
-
Melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik
-
Memahami landasan kependidikan
-
Memahami kebijakan pendidikan
-
Memahami tingkat perkembangan siswa
-
Memahami
pendekatan
pembelajaran
yang
sesuai
materi
pembelajarannya -
Menerapkan kerja sama dalam pekerjaan
-
Memanfaatkan kemajuan IPTEK dalam pendidikan
-
Menguasai keilmuan dan keterampilan sesuai materi pembelajaran
-
Mengembangkan profesi
68
2. Memiliki kemampuan profesi keahlian program studi arsitektur sesuai dengan tuntutan kompetensi yang disyaratkan oleh Asosiasi Lembaga Pendidikan Tinggi Arsitektur: -
Kemampuan menghasilakan rancangan arsitektur yang memenuhi ukuran estetika dan persyaratan teknis dan yang bertujuan melestarikan lingkungan
-
Pengetahuan yang memadai tentang sejarah dan teori arsitektur termasuk seni, teknologi dan ilmu-ilmu pengetahuan manusia
-
Pengetahuan tentang seni rupa dan pengaruhnya terhadap kualitas rancangan arsitektur
-
Pengetahuan yang memadai tentang perancanaan dan perancangan kota serta keterampilan yang dibutuhkan dalam proses perancanaan itu
-
Memahami hubungan antara manusia dan bangunan gedung serta antara bangunan gedung dan lingkungannya, juga memahami pentingnya mengaitkan ruang-ruang yang terbentuk di antara manusia, bangunan gedung dan lingkungannya tersebut untuk kebutuhan manusia dan skala manusia
-
Menguasai pengetahuan yang memadai tentang cara menghasilkan perancangan yang sesuai daya dukung lingkungan
-
Memahami aspek keprofesian dalam bidang Arsitektur dan menyadari peran arsitek di masyarakat, khususnya dalam penyusunan kerangka acuan kerja yang memperhitungkan faktor-faktor sosial
-
Memahami metode penelusuran dan penyiapan program rancangan bagi sebuah proyek perancangan
69
-
Memahami permasalahan struktur, konstruksi dan rekayasa yang berkaitan dengan perancangan bangunan gedung
-
Menguasai pengetahuan yang memadai mengenai permasalahan fisik dan fisika, teknologi dan fungsi bangunan gedung sehingga dapat melengkapinya dengan kondisi internal yang memberi kenyamanan serta perlindungan terhadap iklim setempat
-
Menguasai keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pihak pengguna bangunan gedung dalam rentang-kendala biaya pembangunan dan peraturan bangunan
-
Menguasai pengetahuan yang memadai tentang industri, organisasi, peraturan dan tata-cara yang berkaitan dengan proses penerjemahan konsep
perancangan
menjadi
bangunan
gedung
serta
proses
mempadukan penataan denah-denahnya menjadi sebuah perencanaan yang menyeluruh -
Menguasai pengetahuan yang memadai mengenai pendanaan proyek, manajemen proyek dan pengendalian biaya pembangunan
70
b. Kompetensi fasilitator lingkungan dan infrastruktur PNPM Mandiri Perkotaan: 1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan, regular , teratur, dan intensif pada P2KP regular dan PNPM-P2KP, termasuk PAKET, replikasi, channeling untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dan pemahaman tentang konsep P2KP. 2.
Diseminasi media sosialisasi (poster, spanduk, leaflet, brosur, manual, papan informasi, papan proyek, VCD, dll) yang dibuktikan dengan tanda terima yang resmi ditandatangani oleh kepala kelurahan (Lurah) atau rukun warga/rukun tetangga (RW/RT) dan menggunakan media tersebut pada rapat informal dan formal.
3. Melaksanakan
pelatihan regular/penyegaran
dan coaching secara
menerus bagi masyarakat (BKM, UP, relawan, dll) mengenai konsep dan pelaksanaan P2KP secara tepat
waktu sesuai dengan SOP dan
modul standar. 4. Mengelola dana fixet cost pelatihan bersama dengan masyarakat dan memastikan laporan kegiatan dan penggunaan dana yang transparan dan akuntabel. 5. Mengajukan laporan kegiatan pelatihan dan coaching secara tepat waktu kepada korkot. 6. Memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan proses perencanaan partisipatif P2KP reguler dan PNPM-P2KP sesuai dengan siklus
71
kegiatan program pada lokasi baru dan lokasi yang lama, yang mencangkup kegiatan berikut: a. Memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan baseline survey Indeks Pembangunan Masyarakat dan Millenium Development Goals (IPM-MDG) b. Memfasilitasi BKM untuk mengkaji Rencana Pembangunan Masyarakat/penanggulangan kemiskinan
(PJM PRONANGKIS
atau PJM Pronangkis) c. Memfasilitasi masyarakat untuk mengkaji lembaga
unit kerja
(UP), dewan kelurahan (Pre-LKM, LKM) dll d. Memfasilitasi
BKM
untuk
mengkaji
masalah
keuangan
(akuntabilitas dan pembukuan oleh unit pengelola keuangan (PK), secretariat, dll e. Memfasilitasi masyarakat dalam re-orientasi pemetaan swadaya berbasis IPM-MDGs melalui peningkatan kemampuan Tim Pemetaan Swadaya Tim PS) yang terdiri dari: -
Klarifikasi rumah tangga miskin
-
Perumusan profil dan status tingkat IPM-MDG pada kelurahan
-
Orientasi program kebutuhan
f. Memfasilitasi PRONANGKIS
masyarakat dengan
peningkatan kapasitas terdiri dari:
dalam fokus
re-orientasi pada
dari
IPM-MDG
PJM melalui
Tim Perencanaan Partisipatif (Tim PP),
72
-
Analisis kebutuhan program
-
Prioritas dalam program
-
Perumusan dokumen PJM PRONANGKIS
-
Uji coba publik dan finalisasi PJM PRONANGKIS berdasarkan IPM-MDGs
g. Mengkoordinir
pengintegrasian
PJM
PRONANGKIS
dan
perencanaan kelurahan agar berdampak kepada pencapaian IPMMDG melalui: -
Sosialisasi kepada seluruh stakeholder di kelurahan
-
Kesepakatan mengenai
integrasi PJM PRONANGKIS
berdasarkan IPM-MDGs sebagai sebuah program dari kelurahan -
Menyusun matriks klasifikasi kontribusi dari masyarakat, pemerintah dan program-program channeling
-
Pemasaran sosial PJM PRONANGKIS berdasarkan IPMMDGs
h. Memfasilitasi BKM dalam penyusunan dokumen penarikan dana bantuan (BLM) dengan referensi kepada ketentuan dalam peraturan Ditjen Departemen Keuangan i. Memfasilitasi unit kerja BKM dan KSM serta
panitia dalam
melaksanakan kegiatan PJM PRONANGKIS berbasis IPM-MDGs j. Memfasilitasi pembukaan rekening BKM k. Memfasilitasi, memantau, dan mengawasi mekanisme pencairan BLM oleh BKM untuk menjamin bahwa dokumen BLM disusun
73
dengan tepat, sasaran
BLM adalah penduduk miskin, serta
penggunaan BLM transparan dan dapat dipertanggungjawabkan l. Memverifikasi apakah dokumen untuk penarikan BLM lengkap m. Memfasilitasi
penyerahan
dokumen
penarikan
kepada
KMW/Korkot n. Memantau dana BLM yang ditarik ke rekening BKM o. Memantau penyaluran dana BLM kepada KSM dan panitia, dan menjamin transparansi dan pelaksanaan yang tepat sesuai SOP p. Memantau penggunaan dana BLM oleh KSM dan komite, dan menjamin akuntabilitas laporan keuangan q. Membantu Relawan dalam memberikan informasi dan fasilitasi masyarakat berkenaan dengan bagaimana dan dimana keluhan mengenai PNPM-P2KP dapat diteruskan 7. Memfasilitasi dan melatih BKM dalam penanganan keluhan, dan menjamin itu dilaksanakan dengan baik pada tingkat kelurahan melalui orang yang ditunjuk dalam BKM untuk penanganan keluhan 8. Memfasilitasi masyarakat dalam mencatat dan memberikan informasi mengenai keluhan, dan menjamin bahwa semua keluhan dicatat dan ditindaklanjuti. 9. Memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi partisipatif untuk menjamin bahwa PNPM-P2KP dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
74
10. Mengumpulkan data sistem informasi manejemen (SIM) secara tepat waktu dengan melengkapi dan menandatangani format isian SIM, yang didukung oleh dokumen pendukung yang diperlukan 11. Menjamin
data yang lengkap, valid, up to date, dan akurat serta
diajukan tepat waktu kepada korkot (sekali dalam sebulan) 12. Melengkapi data QS secara tepat waktu (sekali dalam sebulan) 13. Mengajukan laporan kemajuan bulanan secara tepat waktu , akurat, up to date dan valid. 14. Mengelola biaya tetap anggaran operasional untuk tim fasilitator secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 15. Menjamin semua kegiatan di kelurahan dilaksanakan secara tepat sesuai dengan pedoman dan SOP dan memenuhi kualitas dan indikator kerja 16. Menjamin BKM melaksanakan rapat tahunan dan audit keuangan independen secara tepat waktu
C. ANGGAPAN DASAR Menurut Suharsimi Arikunto (2008:24), anggapan dasar adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang akan berfungsi sebagai hal-hal yang dipakai untuk tempat berpijak peneliti dalam melakukan penelitian. Untuk memperkuat penelitian maka penulis mengemukakan anggapan dasar dari penelitian ini adalah: “Lulusan Jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur FPTK UPI berkompeten bekerja dalam Bidang Konstruksi dan Lingkunagan Mandiri”.
pada PNPM
