BAB II LANDASAN TEORI
2.1
Pengertian Sistem Pendukung Keputusan Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System) adalah suatu
sistem informasi berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai masalah yang memerlukan penilaian atau judgement dari pengambil keputusan dengan menggunakan data dan model (Surbakti, 2002). Sistem Pendukung Keputusan memberikan dukungan langsung pada permasalahan dengan menyediakan alternatif pilihan dan menekankan pada efektifitas pengambilan keputusan dalam upaya untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik. Pada sistem ini yang memegang peranan terpenting adalah pengambilan keputusan karena sistem hanya menyediakan alternatif keputusan, sedangkan keputusan akhir tetap ditentukan oleh pengambil keputusan.
2.2
Tujuan Sistem Pendukung Keputusan Tujuan dasar dari Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System)
adalah sebagai berikut : 1. Membantu menyelesaikan masalah semi-terstruktur. 2. Mendukung manajer dalam mengambil keputusan. 3. Meningkatkan efektifitas bukan efisiensi pengambilan keputusan. (Surbakti, 2002).
2.3
Keuntungan Sistem Pendukung Keputusan Keuntungan yang terdapat dalam Sistem Pendukung Keputusan ini
diantaranya :
Mampu mendukung pencarian solusi dari berbagai permasalahan yang kompleks.
Dapat merespon dengan cepat pada situasi yang tidak diharapkan dalam kondisi yang berubah-ubah.
II-1
II-2
Mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda pada konfigurasi berbeda secara cepat dan tepat.
Sebagai fasilitator dalam komunikasi.
Menghemat waktu karena keputusan dapat diambil dengan cepat.
Meningkatkan efektivitas manajerial, menjadikan manajer dapat bekerja lebih singkat dan dengan sedikit usaha. (http://pbsabn.lecture.ub.ac.id).
2.4
Komponen-komponen Sistem Pendukung Keputusan Sistem Pendukung Keputusan terdiri
atas tiga komponen utama atau
subsistem yaitu :
Subsistem data (database)
Subsistem model (model base)
Subsistem dialog (user system interface)
Hubungan antara ketiga komponen ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini : Model ModelBase Base Software SoftwareSystem System
Database Database
DBMS DBMS
DGMS DGMS
MBMS MBMS
TUGAS
LINGKUNGAN USER USER
Gambar 2.1. Komponen Utama Sistem Pendukung Keputusan (Sumber : Daihani, 2001)
2.5
Metode Profile Matching Profile Matching merupakan suatu metode penelitian yang dapat digunakan
pada sistem pendukung keputusan, proses penilaian kompetensi dilakukan dengan membandingkan antara satu profil nilai dengan beberapa profil nilai kompetensi lainnya, sehingga dapat diketahui hasil dari selisih kebutuhan kompetensi yang
II-3
dibutuhkan, selisih dari kompetensi tersebut disebut gap, dimana gap yang semakin kecil memiliki nilai yang semakin tinggi. Menurut Kusrini (2007) metode profile matching atau pencocokan profil adalah metode yang sering digunakan sebagai mekanisme dalam pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa terdapat tingkat variabel prediktor yang ideal yang harus dipenuhi oleh subyek yang diteliti, bukannya tingkat minimal yang harus dipenuhi atau dilewati. Dalam proses profile matching secara garis besar merupakan proses membandingkan antara nilai data aktual dari suatu profil yang akan dinilai dengan nilai profil yang diharapkan, sehingga dapat diketahui perbedaan kompetensinya (disebut juga gap), semakin kecil gap yang dihasilkan maka bobot nilainya semakin besar. Berikut adalah beberapa tahapan dan perumusan perhitungan dengan metode profile matching : 1. Pembobotan Pada tahap ini, akan ditentukan bobot nilai masing-masing aspek dengan menggunakan bobot nilai yang telah ditentukan bagi masing-masing aspek itu sendiri. Adapun inputan dari proses pembobotan ini adalah selisih dari profil nasabah dan profil pencapaian. Dalam penentuan peringkat pada aspek kapasitas intelektual, sikap kerja dan perilaku untuk jabatan yang sama pada setiap gap, diberikan bobot nilai sesuai dengan tabel berikut : Tabel 2.1. Keterangan Bobot Nilai Gap No. Selisih Gap
Bobot Nilai
1
0
5
2
1
4,5
3
-1
4
4
2
3,5
5
-2
3
6
3
2,5
7
-3
2
8
4
1,5
9
-4
1
Keterangan Kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan Kompetensi individu kelebihan 1 tingkat/level Kompetensi individu kurang 1 tingkat/level Kompetensi individu kelebihan 2 tingkat/level Kompetensi individu kurang 2 tingkat/level Kompetensi individu kelebihan 3 tingkat/level Kompetensi individu kurang 3 tingkat/level Kompetensi individu kelebihan 4 tingkat/level Kompetensi individu kurang 4 tingkat/level
(Sumber : Kusrini, 2007)
II-4
2. Pengelompokan Core dan Secondary Factor Setelah menentukan bobot nilai gap kriteria yang dibutuhkan, kemudian tiap kriteria dikelompokkan lagi menjadi dua kelompok yaitu core factor dan secondary factor. a. Core Factor (Faktor Utama) Core factor merupakan aspek (kompetensi) yang menonjol/paling dibutuhkan oleh suatu jabatan yang diperkirakan dapat menghasilkan kinerja optimal. Untuk menghitung core factor digunakan rumus (Kusrini, 2007) : NCF =
∑ NC ∑ IC
(1)
Keterangan : NCF = Nilai rata-rata core factor NC = Jumlah total nilai core factor IC
= Jumlah item core factor
b. Secondary Factor (faktor pendukung) Secondary factor adalah item-item selain aspek yang ada pada core factor. Untuk menghitung secondary factor digunakan rumus (Kusrini, 2007) : NSF =
∑ NS ∑ IS
(2)
Keterangan : NSF = Nilai rata-rata secondary factor NS
= Jumlah total nilai secondary factor
IS
= Jumlah item secondary factor
Rumus diatas adalah rumus untuk menghitung core factor dan secondary factor dari aspek kapasitas intelektual. Rumus diatas juga digunakan untuk menghitung core factor dan secondary factor dari aspek sikap kerja dan perilaku.
II-5
3. Perhitungan Nilai Total Dari perhitungan core factor dan secondary factor dari tiap-tiap aspek, kemudian dihitung nilai total dari tiap-tiap aspek yang diperkirakan berpengaruh pada kinerja tiap-tiap profile. Untuk menghitung nilai total dari masing-masing aspek, digunakan rumus (Kusrini, 2007) : N = (X) % NCF + (X) % NSF
(3)
Keterangan : N
= Nilai total tiap aspek
NCF
= Nilai rata-rata core factor
NSF
= Nilai rata-rata secondary factor
(X)% = Nilai persentase yang diinputkan 4. Perankingan Hasil akhir dari proses profile matching adalah ranking dari kandidat yang diajukan untuk mengisi suatu jabatan/posisi tertentu. Penentuan mengacu ranking pada hasil perhitungan yang ditunjukan oleh rumus (Kusrini, 2007) : Ranking = 70% NCF + 30% NSF
(4)
Keterangan :
2.6
NCF
= Nilai Core Factor
NSF
= Nilai Secondary Factor
Kelayakan Penerimaan Kredit Menurut Mangkepe (2004) kelayakan penerimaan kredit seorang nasabah
mutlak harus dilakukan untuk mengetahui kemampuan seorang nasabah dalam memenuhi kewajibannya membayar tagihan apabila permohonan kredit nasabah tersebut disetujui. Pada dasarnya penilaian kelayakan menerima kredit itu terbagi beberapa definisi sebagai berikut : 1. Kelayakan menerima kredit ini merupakan evaluasi terhadap nasabah secara keseluruhan.
II-6
2. Kelayakan menerima kredit ini pada dasarnya merupakan suatu proses mengestimasi dan menentukan nilai kelayakan seorang nasabah menerima kredit. 3. Kelayakan menerima kredit ini membandingkan realita nyata dengan standar yang ada pada perusahaan. 4. Kelayakan menerima kredit ini dilakukan oleh manajer. Kelayakan menerima kredit ini menentukan kebijakan selanjutnya.
2.7
Landasan Teori Kredit pada Perbankan
2.7.1
Kredit Menurut asal muasal kata “kredit” berasal dari Bahasa Yunani yaitu
credere. Secara harfiah kredit dapat diartikan sebagai “kepercayaan”, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada
seseorang
bahwa
uang
yang
dipinjamkan
akan
kembali.
(http://alukmalay.blogspot.com) Pengertian kredit dalam perbankan adalah suatu badan usaha yang memberikan pinjaman atau penyediaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain (kreditur) yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Pasal I Nomor 5 mengatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk : 1. Overdraft, yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat di bayar lunas pada akhir hari; 2. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; 3. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.
II-7
2.7.2
Fungsi Kredit Fungsi kredit untuk masyarakat adalah sebagai berikut :
1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian. 2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. 3. Memperlancar arus barang dan arus uang. 4. Meningkatkan hubungan internasional. 5. Meningkatkan produktivitas dana yang ada. 6. Meningkatkan daya guna barang. 7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat. 8. Memperbesar modal kerja perusahaan. 9. Meningkatkan income per capita masyarakat. 10. Mengubah cara berpikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis. (Hasibuan, 2004)
2.7.3
Unsur-unsur Kredit Menurut Kasmir (2010), unsur-unsur pemberian kredit adalah unsur-unsur
yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko dan balas jasa. Adapun penjelasan dari unsurunsur tersebut adalah : 1. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang. 2. Kesepakatan, dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 3. Jangka waktu, mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. 4. Risiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya / macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit, semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya.
II-8
5. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.
2.7.4
Prinsip Analisis Kredit Sebelum melakukan proses persetujuan dan pencairan kredit kepada
debitur, pihak bank harus melakukan analisis kredit terlebih dahulu kepada calon debitur dengan memperhatikan faktor 5C (The Five C’s Of Credit) yang bertujuan untuk menilai apakah debitur layak diberi kredit, penentuan jangka waktu kredit dan nilai kredit yang diberikan. Faktor-faktor 5C tersebut yaitu : 1. Character Karakter atau watak dari calon debitur harus benar-benar dapat dipercaya. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang calon debitur baik pekerjaan atau pun pribadi debitur itu sendiri seperti : keluarga, hobi, kehidupan sosial dan lainlain. 2. Capacity Kemampuan calon debitur dalam bisnis, dihubungkan dengan pendidikan, kemampuan memahami aturan-aturan pemerintah, kemampuan menjalankan usaha selama ini berkorelasi langsung dengan kemampuan membayar kreditnya. 3. Capital Penggunaan modal dalam perusahaan secara efektif, dilihat dari laoran keuangan perusahaan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan juga sumber dana modal dari mana saja. Sedangkan untuk debitur perorangan bisa dilihat dari besarnya Take Home Pay yang diterima serta rata-rata saldo rekening debitur yang bersangkutan. 4. Collateral Jaminan yang diberikan oleh calon debitur bersifat fisik maupun non fisik dalam hal ini adalah rumah. Nilai jaminan harus melebihi jumlah plafond kredit dan keabsahannya harus diteliti.
II-9
5. Conditions Melihat kondisi ekonomi dan politik saat ini di masa yang akan datang sesuai dengan sektor usaha calon debitur, sehingga dapat dipertimbangkan kemungkinan
kredit
tersebut
bermasalah
atau
tidak.
(http://belajarperbankangratis.blogspot.com). Dalam prakteknya, bank juga seringkali menerapkan dasar penilaian lain yang sering disebut 5P yaitu : 1. Personality Bank mencari data tentang kepribadian calon debitur seperti riwayat hidupnya, hobi, keadaan keluarga, social standing, serta hal-hal lain yang erat hubungannya dengan kepribadian peminjam. 2. Purpose Bank mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit. 3. Prospect Bank mencari data tentang harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha peminjam. 4. Payment Bank mencari data tentang tentang bagaimana perkiraan pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan. 5. Party Party (golongan) dari calon-calon peminjam bank perlu menggolongkan calon debiturnya menjadi beberapa golongan character, capacity dan capital. Penggolongan ini akan memberi arah analisis bank bagaimana ia harus bersikap. Selain konsep atau prinsip 5C dan 5P bank juga menerapkan dasar penilaian lain yang sering disebut dengan prinsip 3R yaitu : 1. Return Yaitu penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan calon peminjam setelah mendapatkan kredit, apakah hasil tersebut cukup untuk menutup hasil pinjaman serta sekaligus memungkinkan pula usahanya untuk berkembang terus.
II-10
2. Repayment Sebagai kelanjutan dari return diatas, yang kemudian diperhitungkan kemampuan, jadwal serta jangka waktu pengembalian kredit. 3. Risk Bearing Activity Yaitu sejauh mana ketahanan suatu perusahaan calon peminjam untuk menanggung resiko kegagalan apabila terjadi suatu hal di kemudian hari yang tidak diinginkan.
2.8
Peranan Kredit dalam Kegiatan Usaha Bank Dalam kehidupan perekonomian yang semakin maju ini, bank memegang
peranan yang sangat penting. Selain sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank juga menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kredit merupakan sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar akan tetapi juga merupakan jenis kegiatan menanamkan dana yang seringkali menjadikan penyebab utama bank menghadapi masalah. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan apabila dikatakan stabilitas usaha bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan bank dalam mengelola kredit. Kredit merupakan sumber utama penghasilan bank sekaligus sumber resiko operasi bisnis terbesar, bila kegiatan bisnis berhasil, maka akan berhasil pula operasi bisnis kredit bank tersebut, sebaliknya bila bank terjerat dalam banyak kredit bermasalah atau macet (baik dalam hal jumlah debitur maupun pinjaman) maka bank mempunyai masalah. Kegiatan usaha bank yang berhasil mengelola kreditnya akan berkembang, sedangkan usaha bank yang tidak dapat mengelola kreditnya akan mundur. Usaha bank untuk menekan resiko kerugian yang timbul akibat penyaluran kredit adalah menjaga mutu kredit yang disalurkan. Suatu kredit yang diberikan kepada debitur dikatakan bermutu apabila debitur mampu membayar bunga dan melunasi kredit tepat waktu. Tanggung jawab menjaga mutu kredit tersebut dipikul oleh dewan direksi bank yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan operasi sehari-hari oleh dewan direksi, tanggung jawab itu dapat didelegasikan pada eksekutif bank yang bersangkutan termasuk para anggota komite kredit, direktur
II-11
kredit, marketing kredit, kepala bagian administrasi kredit, internal auditor atau account officer.
2.9
Biro Aplikasi Kredit Tugas utama Biro Aplikasi Kredit adalah menghimpun dan menyimpan data
penyediaan dana/pembiayaan, dan pada akhirnya mendistribusikannya sebagai informasi kredit yang selanjutnya disebut dengan Informasi Debitur Individual (IDI) Historis. IDI Historis dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan anggota Biro Informasi Kredit (perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank), serta masyarakat baik perorangan maupun badan usaha. Bagi lembaga keuangan, IDI Historis yang diperoleh diharapkan dapat dimanfaatkan antara lain untuk mengetahui kredibilitas (kelayakan) calon penerima fasilitas penyediaan dana (debitur) dan untuk mengetahui calon debitur dimaksud sedang menerima fasilitas penyediaan dana dari lembaga lain atau tidak. Informasi tersebut akan membantu lembaga keuangan dalam : 1. Mempermudah analisis untuk pemberian kredit/pembiayaan, sehingga dapat memperlancar proses penyediaan dana; 2. Penerapan manajemen risiko antara lain untuk menghindari kegagalan membayar pinjaman yang telah diberikan dan mencegah penipuan. (http://bi.go.id).
2.10 Pengertian Kredit Pemilikan Rumah Memiliki rumah sendiri kini bukan lagi sesuatu yang sulit, karena ada fasilitas kredit pemilikan rumah yang diberikan oleh kalangan perbankan yang biasa disebut Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah. Di Indonesia, saat ini dikenal ada 2 jenis KPR : 1) KPR Subsidi Yaitu suatu kredit yang diperuntukan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki. Bentuk subsidi yang diberikan berupa :
II-12
Subsidi meringankan kredit dan subsidi menambah dana pembangunan atau perbaikan rumah. Kredit subsidi ini diatur tersendiri oleh Pemerintah, sehingga tidak setiap masyarakat yang mengajukan kredit dapat diberikan fasilitas ini. Secara umum batasan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam memberikan subsidi adalah penghasilan pemohon dan maksimum kredit yang diberikan. 2) KPR Non Subsidi Yaitu suatu KPR yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat. Ketentuan KPR ditetapkan oleh bank, sehingga penentuan besarnya kredit maupun suku bunga
dilakukan
sesuai
kebijakan
bank
yang
bersangkutan.
(http://www.marketingsakti.com).
2.10.1 Persyaratan Kredit Pemilikan Rumah Secara umum persyaratan dan ketentuan yang diperlakukan oleh bank untuk nasabah yang akan mengambil KPR relatif sama. Baik dari sisi administrasi maupun dari sisi penentuan kreditnya. Berikut beberapa persyaratan umum untuk mengajukan KPR :
Warga Negara Indonesia (WNI) Persyaratan untuk bisa mendapatkan fasilitas KPR di semua bank sama yaitu harus Warga Negara Indonesia (WNI), dengan usia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun atau usia pensiun pada saat KPR jatuh tempo.
Batasan Usia Batasan usia maksimal penting untuk diketahui karena berkaitan dengan periode KPR yang bisa didapat. Bila seorang pegawai negeri dengan usia pensiun 55 tahun, dan mengajukan permohonan KPR pada usia 48 tahun, maksimal jangka waktu KPR yang diperoleh hanya tujuh tahun. Kecuali kaum profesional seperti dokter dan akuntan, atau pedagang, batasan usia maksimal bisa sampai 65 tahun.
Status Pekerjaan Khusus pegawai untuk bisa mendapat KPR, sudah bekerja minimal 2 – 3 tahun dan berstatus karyawan tetap. Sedangkan bagi profesional dan
II-13
pengusaha sudah menjalankan praktik atau usaha minimal 3 tahun, dan memiliki pembukuan yang teratur bagi pengusaha.
Penghasilan Tetap Terakhir sekaligus yang terpenting, penghasilan harus mencukupi untuk membayar cicilan KPR. Biasanya bank membatasi cicilan KPR maksimal 30 persen dari penghasilan yang dibawa pulang (take home pay). Jadi, kalau setiap bulan penghasilan setelah dipotong ini itu mencapai Rp 3 juta, bank hanya mau memberikan KPR dengan cicilan maksimal Rp 1 juta per bulan.
Adapun persyaratan administrasi yang harus dilampirkan oleh pemohon adalah sebagai berikut : 1. Kartu Tanda Pengenal (KTP) suami dan atau istri (bila sudah menikah); 2. Kartu Keluarga; 3. Keterangan penghasilan atau slip gaji; 4. Laporan keuangan (untuk wiraswasta); 5. NPWP Pribadi (untuk kredit di atas Rp. 100 juta); 6. SPT PPh Pribadi (untuk kredit di atas Rp. 50 juta); 7. Fotokopi Sertifikat induk dan atau pecahan (bila membelinya dari developer); 8. Fotokopi Sertifikat (bila jual beli perorangan); 9. Fotokopi IMB (Izin Membangun Bangunan).
2.10.2 Prosedur Kredit Pemilikan Rumah Untuk mendapatkan fasilitas KPR, kita tinggal mendatangi kantor cabang bank terdekat yang menyalurkan KPR. Setelah memilih kantor cabang bank, selanjutnya mengisi formulir permohonan aplikasi KPR yang disediakan. Formulir kemudian diserahkan kepada customer service bank tersebut dengan dilampiri dokumen-dokumen sesuai dengan profesi pemohon. Bila KPR yang dimohonkan merupakan pengalihan KPR dari bank lain, calon debitur juga harus menyertakan copy rekening koran atau tabungan enam bulan terakhir yang selama ini dipakai sebagai pembayaran cicilan di bank sebelumnya, serta akta jual beli, sertifikat rumah, IMB dan bukti pembayaran PBB tahun terakhir.
II-14
Biasanya dalam satu sampai dua minggu, tergantung kebijakan masingmasing bank, permohonan KPR yang diajukan sudah mendapat jawaban: apakah diterima atau ditolak. Bila diterima langsung dilanjutkan dengan proses akad kredit. Kalau ditolak mungkin perlu merevisi permohonan KPR yang diajukan, atau mencoba mengajukan permohonan KPR di bank lain yang lebih cocok.
