BAB II LANDASAN TEORI
A. Pengertian Bank Kata bank berasal dari bahasa Italia banque atau banca yang berarti tempat penukaran uang. Pengertian menurut beberapa para ahli: 1. Kasmir (2010: 25). Bank merupakan perusahaan yang ebrgerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan. 2. Ktut Silvanita Mangani (2009: 14). Bank adalah anggota lembaga keuangan yang paling dominan, mampu memobilisasi dana – mengumpulkan dan mengalokasikan dana – dalam jumlah besar dibandingkan anggota lembaga keuangan lainnya. 3. Pengertian bank berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan (Kasmir, 2010: 25), adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
7
Jadi, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990 (Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: 2009:27), lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.
B. Bank Syariah 1. Pengertian Bank Syariah Lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional (2009: 38) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Bank islam atau biasa disebut bank syariah adalah lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Alqur‟an dan Hadist Nabi SAW. Atau dengan kata lain, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta perbedaan uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat islam.
8
Pengertian bank syariah menurut para ahli: 1. Amir (2001,10). Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. 2. Schaik (2001). Bank islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya. 3. Heri Sudarsono (2004). Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Fungsi Bank Syariah Berdasarkan pasal 4 undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang perbankan syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi social dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaki, sedekah, hibah, atau dana social lainnya yang kemudian menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana social yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
9
Dalam beberapa literature perbankan syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki, dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu sebagai berikut: a. Fungsi Manajemen Investasi Fungsi ini dilihat pada segi penghimpunan dana oleh bank syariah. Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (shahibul mal), dalam hal ini dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagihasilkan antara bank syariah dan pemilik dana. b. Fungsi Investor Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sector yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. c. Fungsi Sosial Terdapat dua instrument yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu: 1. Instrument Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) Berfungsi menghimpun zakat, infak, sadaqah, dan wakaf dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri sebagai lembaga milik para investor, yang selanjutnya disalurkan kepada yang membutuhkan dalam bentuk bantuan ataupun hibah.
10
2. Qardhul Hasan Berfungsi menghimpun dana dari penerima yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak dan sadaqah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh yang memberi Dana qardhul hasan disalurkan untuk pengadaan atau perbaikan fasilitas sosial dan fasilitas umum, sumbangan atau hibah kepada orang yang berhak, dan pinjaman tanpa bunga yang diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki ekonomi lemah. d. Fungsi Jasa Keuangan Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti member layanan kliring, transfer inkaso, pembayaran gaji, letter of guarantee, letter of credit, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.
3. Tujuan Bank Syariah Sama seperti bank konvesional, bank syariah mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut: Slamet Wiyono (2006: 56) a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang
11
mengandung unsur gharar (tipuan), di mana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan rakyat. b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapat melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha. d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengetaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan pembinaan konsumen,
program
pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama. e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi yang diakibatkan dengan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
12
f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.
4. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional Perbedaan signifikan pembiayaan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah menurut M. Syafi‟i Antonio (2001: 34) adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Perbedaan Pembiayaan Bank Syariah dan Bank Konvensional
Bank Syariah
Bank Konvensional
1. 1. Melakukan investasi yang halal saja.
1. Investasi yang halal dan haram.
2. 2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual 3. beli atau sewa.
2. Memakai perangkat bunga.
3. Profit dan falah oriented. 4. 4. Hubungan dengan nasabah dalam 5. bentuk hubungan kemitraan. 6. 5. Penghimpunan dan penyaluran dana 7. harus sesuai dengan fatwa dewan 8. pengawas syariah.
3. Profit oriented. 4. Hubungan dengan nasabah dalambentuk hubungan kreditur debitur. 5. Tidak terdapat dewan sejenis
Sumber: Muhammad Syafi‟i Antonio(2001)
13
5. Prinsip Penyaluran Dana Bank Syariah 1. Prinsip Jual Beli a. Skema Murabahah Adalah bentuk jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dam pembeli. b. Skema Salam Adalah jual beli yang pelunasannya dilakuakn terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima. c. Skema Istishna‟ Adalah bentuk jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli
kepada
penjual
yang
juga
produsen
untuk
menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.
2. Prinsip Investasi a. Skema Mudharabah Mudhrabah muthlaqah, bank berperan sebagai shahibul maal yang
memeberi
kewenangan
kepada
mudharib
untuk
menjalankan usaha tanpa adanya batasan tempat, jenis produk, pelanggan maupun pemasok. Bank memperoleh pendapatan dari nisbah bagi hasil yang menjadi hak bank.
14
Mudharabah muqayyadah, bank hanya berperan sebagai agen yang
menghubungkan
nasabah
investasi
mudharabah
muqayyadah yang telah menetapkan batasan tertentu dalam kegiatan investasi oleh nasabah yang menerima investasi mudharabah muqayyadah. Dari upaya bank memfasilitasi pemilik dana dan pengelola dana mudharabah muqayyadah tersebut, bank memperoleh pendapatan dengan jumlah tertentu sesuai dengan kesapakatan yang telah disepakati.
b. Skema Musyarakah Adalah bentuk kerja sama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian
keuntungan
berdasarkan
nisbah
yang
telah
disepakati sebelumnya, sedangkan apabia terjadi kerugian ditanggung semua pemilik berdasarkan porsi modal masingmasing. 3. Prinsip Sewa a. Skema Ijarah Adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.
15
b. Skema Ijarah Muntahiya Bittamlik Adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disediakannya dengan opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.
4. Prinsip Jasa a. Prinsip Wakalah Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam konteks muamalah, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seoarang (muwakkil) kepada yang lain (wakil) dalam hal-hal yang diwakilkan (Antonio, 2001) b. Prinsip Kafalah Al-Kafalah
merupakan
jaminan
yang
diberikan
oleh
penanggung (kaffil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditaggung (makfuul ‘anhu ‘ashil). c. Prinsip Hawalah Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang (muhil) kepada orang lain yang menanggungnya (muhal ‘alaih) (Antonio, 2001).
16
d. Prinsip Ar-Rahn Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya (Antonio, 2001). e. Al-Qardh Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dapat diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.
C. Pembiyaan 1. Pengertian Pembiayaan Kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti kepercayaan, karena apabila seseorang menerima kredit berarti ia memperoleh kepercayaan bahwa ia mampu mengembalikan pinjamannya ditambah bunga yang ditetapkan (Edy Putra The‟aman, 2000:01). Pada kalangan perbankan kredit biasa dikenal dengan istilah pinjaman yang artinya tidak lain adalah kredit dalam bentuk uang atau sesuatu yang dapat memberikan penundaan pembayaran uang atau utang yang diberikan oleh pemberi kredit kepada penerima kredit. Dalam pengertian ini terdapat dua pihak yaitu pemberi kredit atau pihak pertama yang disebut kreditur dan penerima kredit atau pihak kedua yang disebut debitur. Dengan kata lain kredit tidak akan terjadi kalau tidak ada dua pihak (AS Mahmoedin, 2001:03).
17
Berdasarkan Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 butir 11 menyatakan: “ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”
Sejalan dengan pernyataan di atas, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2007:31.4) menyatakan bahwa : “Kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.”
Pengertian pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman danan Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif sertifikat wadiah Bank Indonesia (Muhammad, 2005: 196) Menurut UU No. 10 tahun 1998 dalam pasal 1 ayat 12 dijelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan
18
yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 2. Tujuan Pembiayaan Tujuan akad adalah tujuan dan hukum suatu akad yang disyariatkan untuk tujuan tersebut. Dalam hukum islam, tujuan akad tidak boleh bertentangan dengan syariat. Berbeda akad maka berbeda pula tujuan akadnya. Seperti tujuan akad jual beli berbeda dengan tujuan akad ijarah, yaitu dalam jual beli tujuannya ialah memindahkan barang dari penjual ke pembeli sedangkan ijarah memiliki tujuan untuk memberikan manfaat dengan adanya pengganti.
3. Sumber Dana Pembiayaan Dana merupakan uang tunai yang dimiliki oleh lembaga keuangan dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai (Muhammad, 2005 : 49). Dana yang dikuasai lembaga keuangan berasal dari pemilik lembaga tersebut, dari titipan atau penyertaan dana orang lain (pihak ketiga) yang sewaktu-waktu akan ditarik kembali, dan juga berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali pada bank. Dalam konsep konvensional di mana “uang mengembiakkan uang” tidak peduli uang tersebut digunakan dalam kegiatan produktif atau tidak. Hal ini berbeda dengan syariat Islam, uang bukan merupakan suatu komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis. Dalam
19
menghasilkan keuntungan harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi baik secara langsung melalui transaksi seperti perdagangan, industri manufaktur, sewa menyewa dan lain-lain. Dapat pula secara tidak langsung seperti penyertaan modal (Muhammad, 2005: 49). Berdasarkan prinsip tersebut, maka lembaga keuangan syariah dapat memperoleh dana pihak ketiga dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut: 1. Titipan (wadiah) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan. 2. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko untuk investasi umum di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proposional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut. 3. Investasi khusus di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil resiko atas investasi tersebut (Muhammad, 2005: 50)
4. Jenis-jenis Pembiayaan Jenis pembiayaan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek diantaranya: a. Pembiayaan Menurut Tujuan 1) Pembiayaan Produktif Pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Dalam pembiayaan produktif dibedakan lagi
20
menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan modal kerja, digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan produksi secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) dan secara kualitatif maupun hasil produksi. Serta pembiayaan investasi, digunakan untuk memenuhi kebutihan barang barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu (Muhammad Syafi‟i Antonio, 2001: 160) 2) Pembiayaan Konsumtif Pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang
akan
habis
digunakan untuk
memenuhi kebutuhan.
Kebutahan konsumsi dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer yang berupa barang seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Sedangkan yang berupa jasa seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Kebutuhan sekunder berupa pendidikan, pariwisata, serta hiburan (Muhammad Syafi‟i Antonio, 2001: 168) b. Pembiayaan Menurut Jangka Waktu 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.
21
D. Ijarah Ijarah merupakan menjual mafaat yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dengan menggunakan syariat Islam. Kegiatan ijarah ini tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar kita.
1. Pengertian Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) merupakan transaksi sewa menyewa yang diperbolehkan oleh syariah, akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan
kepemilikan
barang.
Akad
Ijarah
Muntahiya
Bit
Tamlik
memfasilitasi transaksi ijarah, yang pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak pilih untuk memiliki barang yang disewa dengan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akad ijarah dalam suatu lembaga keuangan syariah dapat digunakan untuk transaksi penyewaan suatu barang maupun suatu jasa yang dibutuhkan oleh nasabah. Definisi mengenai prinsip ijarah juga telah diatur dalam hukum positif Indonesia yakni dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia
yang
mengartikan prinsip ijarah sebagai transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah- mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.
22
Transaksi yang disebut dengan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si peyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa. Dalam PSAK 107 (2010: 107, 4) Ijarah memiliki pengertian: “Suatu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu asset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset iti sendiri.” “Ijarah Muntahiya Bit Tamlik adalah ijarah dengan wa’ad perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu.” Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atas jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri. Perpindahan kepemilikan suatu asset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa, dalam ijarah muntahiya bit tamlik, dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek ijarah yang dialihkan telah diselesaikan dan objek ijarah telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad tepisah secara: a. Hibah. b. Penjualan sebelum akad berakhir sebesar sebanding dengan sisa cicilan sewa atau harga yang disepakati. c. Penjualan pada akhir masa ijarah dengan pembayaran tertentu sebagai referensi yang disepakati dalam akad.
23
d. Penjualan secara bertahap sebasar harga tertentu yang disepakati dalam akad. Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari risiko kerugian. Jumlah, ukuran, dan jenis objek ijarah harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad. Bagi bank syariah, transaksi Ijarah memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan jenis akad lainnya: 1. Dibandingkan dengan akad murabahah, akad ijarah lebih fleksibel dalam hal objek transaksi. Pada akad murabahah, objek transaksi haruslah berupa barang sedang pada akad ijarah, objek transaksi dapat
berupa
jasa,
seperti
jasa
kesehatan,
pendidikan,
ketenagakerjaan, pariwisata, dan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. 2. Dibandingkan dengan investasi, akad ijarah mengandung resiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan sewa yang relatif tetap. Kendati mengandung kelebihan dibanding transaksi jual beli maupun investasi, pada transaksi ijarah dan IMBT , melekat konsekuensi yang melekat pada bank sebagai pemberi sewa. Ketentuan syar‟i ijarah diatur dalam fatwa DSB Nomor 9 Tahun 2000. Adapun ketentuan syar‟i ijarah untuk penggunaan jasa diatur dalam fatwa DSN Nomor 44 Tahun 2004.
24
2. Dasar Hukum Ijarah Al-Qur’an, sebagaimana firman Allah SWT: Q.S Az-Zukhruf:32 “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan mu? Kami telah menetukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhan mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” Q.S Al-Baqarah:233 “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” Q.S Al-Qashas:28 “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata „wahai ayahku ambilah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”
25
As- Sunnah: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “ Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (HR. Bukhari dan Muslim) Dari Saad bin Abi Waqqash r.a, bahwa Rasulullah bersabda: “Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasuluullah melarang kamu cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak.” (HR. Nasa‟i) Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW Beliau bersabda, “Allah ta‟ala berfirman: ada tiga golongan yang pada hari kiamat (kelak) Aku akan menjadi musuh mereka: (pertama) seorang laki-laki yang mengucapkan sumpah karena Aku kemudian ia curang, (kedua) seorang laki-laki yang menjual seorang merdeka lalu dimakan harganya, dan (ketiga) seorang laki-laki yang mempekerjakan seorang buruh lalu sang buruh mengerjakan tugas dengan sempurna, namun ia tidak memberikan upahnya.” (Hasan: Irwa-ul Ghalil no:1849 dan Fathul Bari IV: 417 no:2227) “Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek.” (HR. Ahmad dari Ibnu Mas‟ud) Ketentuan akuntansi untuk transaksi ijarah diatur dalam PSAK 107 yang berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan mulai pada tanggal 1 Januari 2009. Standar ini memuat tentang mekanisme transaksi dan ketentuan
26
tentang pengakuan dan oengukuran transaksi yang terdapat dalam skema ijarah baik untuk pemberi sewa maupun penyewa. Beberapa hal dicakup dalam standar ini adalah pengakuan dan pengukuran biaya perolehan, penyusutan, pendapatan, beban dan perpindahan kepemilikan. 3. Prinsip Ijarah Prinsip ijarah merupakan prinsip yang sangat banyak digunakan dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan bank syariah. Berdasarkan fatwa DSN Nomor 9 Tahun 2000, disebutkan bahwa objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Ijarah bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat orang disebut upah-mengupah (Karim,2004). Menurut Karim (2004), ijarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ijarah yang bergantung pada kinerja yang disewa (ju’alah), dimana orang bersangkutan memperoleh success fee, dan ijarah yang pembayarannya tidak bergantung pada kinerja yang disewa atau disebut dengan ijarah di mana orang yang bersangkutan memperoleh gaji dan upah.
4. Rukun Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik Rukun ijarah ada tiga macam, yakni: 1. Transaktor Terdiri atas penyewa (nasabah) dan pemberi sewa (bank syariah). Dengan syarat kedua belah pihak memiliki kompetensi berupa akil baligh
27
dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang sejenis. Perjanjian sewa-menyewa antara bank syariah sebagai pemberi sewa dengan nasabah sebagai penyewa memiliki implikasi kepada kedua belah pihak. Implikasi perjanjian sewa sewa kepada bank syariah sebagai penyewa adalah sebagai berikut: a. Menyediakan asset yang disewakan. b. Menanggung biaya pemeliharaan asset. c. Menjamin bila terdapat cacat pada asset yang disewakan. Adapun kewajiban nasabah sebagai penyewa adalah: a. Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan asset yag disewa serta menggunakannya sesuai kontrak. b. Menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan (tidak materiil). Biaya ini meliputi biaya yang berkaitan langsung dengan optimlisasi fasilitas yang disewa dan kegunaannya adalah kewajiban penyewa (misal pemeliharaan rutin). Semua biaya ini merupakan tanggung jawab penyewa. c. Jika asset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atau kerusakan tersebut.
28
2. Objek akad ijarah Adapun ketentuan objek ijarah adalah sebagai berikut: a. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa. b. Manfaat barang harus dapat dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. c. Fasilitasnya mubah (dibolehkan). d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai degan syariah. Dalam hal ini objek transaksi dapat diserahterimakan secara substansi dan syariat. e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa. f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya, atau dapat juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. g. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayarkan kepada Lembaga Keuangan Syariah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah. h. Ketentuan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.
29
3. Ijab Kabul Ijab Kabul dalam akad ijarah merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemilik asset (bank syariah) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah). Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang memiliki keterbatasan dalam berbicara), tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menyewa dan pihak lain untuk menyewakan fasilitas/tenaga.
Rukun transaksi Ijarah Muntahiya Bit Tamlik Berdasarkan fatwa DSN Nomor 27 Tahun 2002 disebutkan bahwa pihak yang melakukan transaksi IMBT harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Dengan demikian, pada akad IMBT juga berlaku semua rukun dan syarat transaksi ijarah. Adapun akad perjanjian IMBT harus disepakati ketika akad ijarah
ditandatangani.
Selanjutnya,
pelaksanaan
akad
pemindahan
kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Berdasarkan fatwa DSN Nomor 27 tersebut, janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah hukumnya bersifat tidak mengikat. Oleh karena itu, apabila janji tersebut ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai.
30
5. Perbedaan Ijarah dengan Leasing
Bank syariah yang mengoperasikan ijarah dapat melakukan leasing, baik operational lease maupun financial lease. Akan tetapi, pada umumnya, bank-bank syariah lebih banyak melaksanakan financial lease with purchase option atau ijarah muntahia bit tamlik. Hal ini karena skema ini lebih sederhana dari sisi pembukuan dan bank tidak direpotkan oleh beban pemeliharaan asset. Ditinjau dari hal tersebut, ijarah lebih sering dipakai untuk pembiayaan investasi dan customer loan.
Sebagai
contoh,
seorang
nasabah
yang
sedang
melakukan
proyek
pembangunan jalan raya, memerlukan alat-alat berat sebagai penunjang operasinya. Karena keberadaan alat tersebut hanya dibutuhkan pada saat dia sedang melaksanakan proyek, dia memutuskan untuk tidak membeli peralatan itu, melainkan menyewanya. Akan tetapi, jika ternyata alat-alat tersebutkan terus dibutuhkan dan dia kemudian memutuskan untuk membelinya, dia bisa melakukannya dengan ijarah muntahia bit tamlik, yaitu menyewa peralatan tersebut dan pada akhir masa sewa, dia membelinya.
31
Gambar 2.1
Skema Transaksi Ijarah
Ada orang berpendapat ijarah sama dengan leasing, pendapat ini tidak sepenuhnya benar, Karim (2003) mencoba membandingkan ijarah dengan leasing yakni sebagai berikut:
32
Tabel 2.2 Perbandingan Ijarah dengan Leasing No 1. 2.
Keterangan Objek Metode Pembayaran
Ijarah Manfaat barang dan jasa. Tergantung atau tidak tergantung pada kondisi barang atau jasa yang disewa.
3.
Perpindahan Kepemilikan
a. Ijarah Tidak perpindahan kepemilikan.
ada
Leasing Manfaat barang saja. Tidak tergantung pada kondisi barang yang disewa.
a. Sewa Guna Operasi Tidak ada transfer kepemilikan.
b. IMBT Janji untuk menjual atau menghibahkan di awal akad.
b. Sewa Guna dengan Opsi Memiliki opsi membeli atau tidak membeli diakhir masa sewa. 4. Jenis Leasing a. Lease Purchase a. Lease Purchase Lainnya Tidak dibolehkan Dibolehkan. karena akadnya b. Sale and Lease gharar, yakni antara Back sewa dan beli. Dibolehkan. b. Sale and Lease Back Dibolehkan. Sumber: Karim (2003) Tabel di atas memberikan kesimpulan perbedaan serta kesamaan yang terdapat antara ijarah dan leasing. Sedikitnya terdapat empat aspek yang dapat dicermati, yakni: objek, metode pembayaran, perpindahan kepemilikan dan jenis leasing.
33
1. Objek Objek yang disewakan dalam leasing hanya berlaku untuk sewa menyewa barang saja, terbatas pada manfaat barang saja, tidak berlaku untuk manfaat tenaga kerja. Sedangkan objek ijarah yang disewakan dalam ijarah dapat berupa barang dan jasa atau tenaga kerja. Ijarah bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa menyewa dan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja atau jasa disebut upah mengupah. Dengan demikian, bila dilihat dari segi objeknya, ijarah memiliki cakupan yang lebih luas.
2. Metode Pembayaran Dari segi pembayaran, leasing hanya memiliki satu metode pembayaran yaitu yang bersifat not contingent to formance yang artinya pembayaran tidak bergantung pada kinerja objek yang disewa. Dalam pembayaran ijarah dapat
dibedakan menjadi dua,
yakni
pembayarannya bergantung pada kinerja objek yang disewa (contingent to formance) dan ijarah yang pembarannya tidak tergantung pada kinerja objek sewa (not contingent to formance). Ijarah yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yag disewa disebut ijarah, gaji, sewa. Sedangkan, ijarah yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa disebut jualah atau success fee, misalnya pengumuman seseorang yang menyatakan bahwa “barang siapa yang menemukan mobil saya, akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp10.000.000”.
34
Contoh akad ijarah yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek adalah gaji atau sewa.
3. Pemindahan Kepemilikan Dari aspek perpindahan kepemilikan dalam leasing dikenal dua jenis yaitu operating lease dimana tidak terjadi pemindahan kepemilikan baik di awal maupun di akhir periode sewa dan financial lease. Ijarah sama seperti operating lease yakni tidak ada pemindahan kepemilikan bak di awal maupun di akhir periode, namun pada akhir sewa dapat dijual barang yang disewakan kepada nasabah yang dalam perbankan syariah dikenal dengan ijarah muntahiya bit tamlik. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.
4. Jenis Leasing Lainnya a. Purchase lease merupakan bentuk lease yang menggabungkan antara hak beli dan leasing sekaligus. Dalam syariah diharamkan karena adanya dua akad sekaligus yang menyebabkan gharar yaitu ketidakjelasan akad apakah menggunakan akad sewa atau beli.
b. Sale and lease back merupakan suatu bentuk lease di mana penjual menjual barang kepada pembeli. Kemudian pembeli menyewakan kembali kepada penjual. Penjual menjual barangnya dikarenakan membutuhkan uang tunai dan sekaligus tetap membutuhkan manfaat
35
dari barang tersebut. Akad sale and lease back diperbolehkan secara syariat islam dengan syarat kedua akad yaitu akad jual dan akad sewa dialkukan secara terpisah atau masing-masing dibuat akad perjanjian secara terpisah. Syarat lainnya adalah bahwa kedua tersebut tidak saling bergantung (ta’alluq). Contohnya, tuan Abdul menjual mobil Innova kepada tuan Ahmad seharga Rp250.000.000. Dengan syarat tuan Abdul harus menyewa kembali mobil tersebut dengan harga sewa perbulan sebesar Rp5.000.000 selama 5 tahun Akad pertama (akad jual beli) dan akad sewa dilakukan secara sekaligus atau tidak dibuat secara terpisah sehingga contoh tersebut tidak di eprbolehkan secara syariat.
6. Pengawasan Syariah Transaksi Ijarah dan IMBT Untuk menguji kesesuaian transaksi ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik yang dilakukan bank dengan fatwa dewan DSN, DPS suatu bank syariah akan melakukan pengawasan syariah. Menurut Bank Indonesia, pengawasan tersebut antara lain berupa: a. Memastikan
penyaluran
dana
berdasarkan
prinsip
ijarah
tidak
dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan degan prinsip syariah. b. Memastikan bahwa akad pengalihan kepemilikan IMBT dilakukan setelah akad ijarah selesai, dan dalam akad ijarah, janji (wa’ad) untuk pengalihan kepemilikan harus dilakukan pada saat berakhirnya akad ijarah.
36
c. Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip
ijarah untuk
multijasa
menggunakan perjanjian sebagaimana diatur dalam fatwa yang berlaku tentang multijasa dan ketentuan lainnya antara lain ketentuan standar akad. d. Memastikan besar ujrah atau fee multijasa dengan menggunakan akad ijarah telah disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.
7. Teknis Perhitungan Transaksi Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik Perhitungan penyusutan dan pendapatan ijarah Penyusutan per bulan = __Harga perolehan – Nilai sisa___ Jumlah bulan umur ekonomis
Perhitungan biaya administrasi ijarah Biaya Administrasi Ijarah = n% x Modal persewaan per bulan x Jumlah bulan
Perhitungan penuyusutan asset IMBT Penyusutan IMBT per bulan = ___Biaya perolehan___ Jumlah bulan masa sewa
Penentuan pendapatan IMBT Pendapatan IMBT per bulan = Modal Penyewaan + (n% x Modal penyewaan) 37
8. Teknis Penjurnalan Transaksi Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik 1. Penjurnalan Transaksi Ijarah Bagi Bank Syariah Pengakuan dan pengukuran 1. Berdasarkan PSAK No 107 (2010: 107,9) disebutkan bahwa: “Objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.” Dapat diuraikan sebagai berikut: Dr. Aset Ijarah
xxx
Cr. Kas/ Rekening
xxx
2. Berdasarkan PSAK 107 (2010: 107, 11) mengenai penyusutan dan amortisasi: “Objek ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa asset yang dapat
disusutkan atau
diamortisasi,
sesuai
dengan kebijakan
penyusutan atau penyusutan untuk asset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis).” Maka pencatatannya sebagai berikut: Dr. Beban Penyusutan Aset Ijarah Cr. Akumulasi Penyusutan Aset Ijarah
xxx xxx
38
3. Pernyataan pengakuan biaya perbaikan objek ijarah dimuat dalam PSAK 107 (2010: 107, 16) yang berbunyi: “Pengakuan biaya perbaikan objek ijarah adalah sebagai berikut: a. Biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah diakui pada saat terjadinya; dan b. Jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.” Untuk biaya perbaikan objek ijarah dimuat dalam PSAK 107 (2010: 107, 18) yang menyatakan: “Biaya perbaikan objek ijarah merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.” Pencatatan yang dilakukan yakni sebagai berikut: Dr. Beban Perbaikan Aset Ijarah Cr. Kas/Rekening Nasabah
xxx xxx
4. Pada saat pengakuan penerimaan pendapatan ijarah yang diatur dalam PSAK 107 (2010: 107, 14) menyatakan: “Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset telah diserahkan kepada penyewa.”
39
Untuk piutang tertuang dalam PSAK 107 (2010: 107, 15) yang menyebutkan: “Piutang
pendapatan sewa
diukur
sebesar
nilai
yang
dapat
direalisasikan pada akhir periode pelaporan.” Pembayaran sewa dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk, yakni: a. Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan saat jatuh tempo, penjurnalan sebagai berikut: Dr. Kas/Rekening Nasabah
xxx
Cr. Pendapatan Sewa
xxx
b. Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan setelah tanggal jatuh tempo. Misalkan, pembayaran bulan November, nasabah belum membayar sewa kepada pihak bank. Pembayaran baru dilakukan pada bulan Desember. Maka penjurnalan atas bulan November dan Desember sebagai berikut: November-20XA Dr. Piutang Pendapatan Sewa
xxx
Cr. Pendapatan Ijarah-akrual Desember-20XA Dr. Kas/Rekening Nasabah
xxx xxx
Cr. Piutang Pendapatan Sewa Dr. Pendapatan Sewa-akrual Cr. Pendapatan Sewa
xxx
xxx xxx
40
c. Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan sebagian pada saat jatuh tempo dan sebagian lagi setelah tanggal jatuh tempo. Misalkan pada bulan Desember 20XA nasabah membayar sebagian utangnya, yang kemudian sisanya dibayarkan pada bulan Januari 20XB. Maka pencatatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: Desember-20XA Dr. Kas/Rekening Nasabah Dr. Piutang Pendapatan Sewa
Januari-20XB
xxx xxx
Cr. Pendapatan Sewa
xxx
Cr. Pendapatan Sewa-akrual
xxx
Dr. Kas/Rekening Nasabah
xxx
Cr. Piutang Pendapatan Sewa Dr. Pendapatan Sewa-akrual Cr. Pendapatan Sewa
xxx xxx xxx
41
2. Penjurnalan Transaksi Ijarah Muntahiya Bit Tamlik Bagi Bank Syariah 1. Untuk pengakuan biaya perbaikan dalam ijarah muntahiya bit tamlik yang tertuang dalam PSAK 107 (2010: 107, 17): “Dalam ijarah muntahiya bit tamlik melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksud dalam paragraph 16 huruf (a) dan (b) ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah.” Untuk penjurnalan yang dilakukan dalam transaksi IMBT atas biaya perbaikan sama seperti dalam transaksi ijarah.
Pada dasarnya penjurnalan yang dilakukan untuk transaksi Ijarah Muntahiya Bit Tamlik sama dengan transaksi Ijarah. Namun, ada beberapa transaksi yang tidak terdapat dalam ijarah, seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut: 2. Dalam PSAK 107 (2010: 107, 19) untuk perpindahan kepemilikan dalam transaksi ijarah muntahiya bit tamlik menyatakan: “Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik, dengan cara :
42
a) Hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban. Penjurnalan yang dilakukan sebagai berikut: Dr. Akumulasi penyusutan aset Ijarah
xxx
Cr. Asset Ijarah
xxx
b) Penjualan sebelum berakhirnya masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagi keuntungan atau kerugian. Penjurnalan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Jika harga jual di atas nilai buku asset ijarah Dr. Kas
xxx
Dr. Akumulasi Penyusutan Aset Ijarah
xxx
Cr. Keuntungan Penjualan Aset Ijarah
xxx
Cr. Asset Ijarah
xxx
2. Jika harga jual di bawah nilai buku asset ijarah Dr. Kas
xxx
Dr.Akumulasi Penyusutan Aset Ijarah
xxx
Dr. Kerugian Penjualan Aset Ijarah
xxx
Cr. Asset Ijarah
xxx
43
c) Penjualan setelah masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah yang diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut: Dr. Kas
xxx
Dr. Akumulasi penyusutan aktiva ijarah
xxx
Cr. Keuntungan Penjualan aset ijarah
xxx
Cr. Asset Ijarah
xxx
Apabila penjualannya dengan harga jual di bawah nilai sisa, maka akan diakui adanya kerugian. Maka jurnal yang harus dibuat oleh penyewa: Dr Kas
xxx
Dr Akumulasi penyusutan aktiva ijarah
xxx
Dr Kerugian Penjualan aset ijarah
xxx
Cr Asset Ijarah
xxx
d) Penjualan objek sewa secara bertahap, maka : 1. Selisih antara harga jual dan jumlah nilai tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian; dan 2. Bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai asset tidak lancar atau asset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan asset tersebut.”
44
E. Penelitian Terdahulu Berikut ini disajikan tabel ringkasan dari penelitian terdahulu yang menjadi dasar dari penelitian ini: Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu No. 1.
Peneliti Judul Penelitian Silviana Aprilia dan Analisa Penerapan Muhammad Yusuf Akuntansi Ijarah Pada Bank DKI Cabang Syariah Wahid Hasyim
Hasil Pihak Bank DKI syariah melakukan pencatatn serta pelaporan setiap transaksi keuangannta telah mengikuti PSAK 101. Dan pihak Bank DKI syariah juga telah menggunakan panduan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah. Analisa Terhadap Pembiayaan multijasa Aplikasi adalah pembiayaan dalam Pembiayaan Ijarah memenuhi kebutuhan Multijasa,pada BMT akan manfaat atas suatu Al-Munawwarah jasa. Ujrah yang dikenakan pada BMT lebih besar dibandingkan pada bank syariah karena BMT memerlukan lebih banyak dana untuk menutupi biaya operasionalnya. Pedoman mengenai pembiayaan multijasa yang dibuat oleh DSN tertuang pada fatwa No. 44/DSN-MUI/VII/2004 yang menjelaskan bahwa akad yang digunakan adalah akad ijarah atau kafalah. Pada BMT alMunawwarah menggunakan akad ijarah
2.
Indah Deliyani
45
3.
Didik Hijrianto
Pelaksanaan Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram
4.
Zainal Arifin
Analisis Ijarah Pada Pembiayaan Talangan Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Pada Bank BNI Syariah Fatmawati
yang diikuti dengan wakalah. Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN. Pada Ijarah, bank hanya wajib menyediakan asset yang disewakan. Dalam hal ini, bank dapat bertindak sebagai pemilik objek sewa, dan dapat pula sebagai penyewa yang kemudian menyewakan kembali. Dalam akad ijarah muntahiya bit tamlik antara nasabah dengan bank maka akad yang digunakan adalah perjanjian baku, akad bernama, akad pokok dan akad bertempo. Berkaitan dengan fatwa DSN mengenai hukum penalangan ibadah haji apakah masuk dalam hukum ijarah ataukah qardh, bahwasanya jasa yang diberikan oleh LKS untuk menalangi pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji kurang tepat bila menggunakan istilah AlQardh (meminjamkan)
Sumber: Data Diolah 2013 Dari beberapa judul skripsi di atas, sudah jelas berbeda pembahasannya dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis. Penulis akan mencoba membahas tentang pembiayaan Ijarah yang terdapat di Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan mencocokkan apakah akad ijarah yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah sesuai dengan PSAK mengenai pembiayaan Ijarah.
46
