BAB II LANDASAN TEORI

6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Akuntansi Peranan akuntansi dalam dunia bisnis sangat penting karena akuntansi memberikan informasi yang dapat digunakan manajer untuk menjalankan operasi perusahaan. Oleh karena itu, sebelumnya perlu memahami definisi akuntansi, ”akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Akuntansi sering disebut juga sebagai bahasa bisnis, semakin baik kita memahami bahasa tersebut maka semakin baik pula kita dapat mengelola perusahaan”. Suradi (2009:2). Perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi pajak menurut Mohammad Zain (2007:110), menjelaskan sebagai berikut: Akuntansi merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif mengenai suatu entitas ekonomis sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan ekonomis terhadap beberapa alternatif tersedia, sedangkan akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan penyajian informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi akuntansi bagi perpajakan yaitu sebagai alat yang digunakan dalam perhitungan pajak, yang dalam undang-undang perpajakan sendiri disebut pembukuan. Dalam rangka melaksanakan perpajakan tersebut wajib pajak diharuskan menyelenggarakan pembukuan.

7

B. Pajak Penghasilan 1. Konsep Penghasilan dan Beban menurut Akuntansi dan Perpajakan a. Penghasilan Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007:70): Penghasilan (income ) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunaan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Menurut undang-undang PPh pasal 4 ayat 1 UU PPh No. 17 Tahun 2000: Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

b. Beban Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007:70b): Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selam suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Menurut Muda Markus dan Hendy Yujana (2002:71), biaya terbagi menjadi 2 macam yaitu: 1) Biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto (deductible costs / expenses) sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 UU PPh No. 17 Tahun 2000.

8

2) Biaya-biaya yang tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto (non deductible costs / expenses) sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 dan pasal 18 UU PPh No. 17 Tahun 2000. 2. Pengertian Pajak Penghasilan Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. (PSAK No. 46). 3. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menentukan dengan jelas siapa yang menjadi Subjek Pajak Penghasilan : (1)

Yang menjadi subjek pajak adalah : a. 1) orang pribadi; 2) warisan

yang

belum

terbagi

sebagai

satu

kesatuan,

menggantikan yang berhak; 3) badan; dan 4) bentuk usaha tetap. (2)

Subjek Pajak dalam negeri adalah : a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang

9

pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria : 1. Pembentukannya

berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan; 2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. (3)

Subjek Pajak Luar Negeri adalah: a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan

di Indonesia,

yang menjalankan

usaha

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

atau

10

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. (4)

Sedangkan yang bukan termasuk Subjek Pajak adalah: a. Badan perwakilan negara asing; b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabatpejabat

lain

dari

negara

asing,

dan

orang-orang

yang

diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. c. Organisasi-organisasi internasional yang diterapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat: Indonesia menjadi anggota oraganisasi tersebut tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

11

d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. 4. Objek Pajak Penghasilan Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UU PPh Tahun 2000 disebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut : a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini; b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; c. Laba usaha; d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun; 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan; e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

12

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil usaha koperasi; h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak; i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP); l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; n. Premi asuransi; o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; dan p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Yang bukan termasuk objek pajak penghasilan sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perpajakan adalah: a. 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya Pemerintah;

diatur

dengan

atau

berdasarkan

Peraturan

13

2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; b. Warisan; c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; e. Pembayaran

dari

perusahaan

asuransi

kepada

orang

pribadi

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa; f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal

14

pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat : 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor; g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai; h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer

yang modalnya

tidak

terbagi

atas

saham-saham,

persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selam 5 (lima) tahun sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha; dan k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan

15

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 5. Tarif Pajak penghasilan UU PPh Tahun 2000 pada dasarnya menganut tarif progresif. Tarif progresif adalah tarif dengan persentase yang makin meningkat atau naik apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat. Tarif progresif ini diterapkan untuk memenuhi azas keadilan dalam bentuk pengenaan pajak terhadap Wajib Pajak. Semakin besar Penghasilan Kena Pajak semakin besar pula pajak yang harus ditanggungnya. Berdasarkan UU PPh Tahun 2000 terdapat perbedaan penggunaan tarif dalam menghitung Pajak Penghasilan Terutang antara Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Wajib Pajak Badan dalam hal lapisan Penghasilan Kena Pajak dan Tarif PPh, yang dapat dilihat pada tabel 2.1 dan Tabel 2.2 berikut ini: Tabel 2.1 Tarif Umum PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif PPh Sampai dengan Rp. 25.000.000,00 5% Diatas Rp. 25.000.000,00 s.d Rp. 50.000.000,00 10% Diatas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 100.000.000,00 15% Diatas Rp. 100.000.000,00 s.d Rp. 200.000.000,00 25% Diatas Rp. 200.000.000,00 35% Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000

16

Tabel 2.2 Tarif Umum PPh Wajib Pajak Badan dan BUT Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif PPh Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 10% Diatas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 100.000.000,00 15% Diatas Rp. 100.000.000,00 30% Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000

C. Koreksi Fiskal Koreksi fiskal adalah penyesuaian penghasilan neto komesial menjadi penghasilan fiskal. Penghasilan neto fiskal rnerupakan dasar untuk menghitung pajak penghasilan terutang. Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2004:195) koreksi fiskal dapat dibedakan menjadi 2 yaitu : l. Koreksi fiskal positif karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan laba bertambah besar atau rugi bertambah kecil. 2. Koreksi fiskal negatif terjadi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan laba bertambah kecil atau rugi bertambah besar. Adanya perbedaan antara laporan komersial dan laporan keuangan fiskal disebabkan karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya sehingga menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan itu terdiri dari dua jenis yaitu :

17

1. Beda waktu Pengertian beda waktu menurut

Marisi P. Purba dan

Andreas (2005:9), adalah “disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan

ketentuan

perpajakan”.

Perbedaan

ini

mengakibatkan

pergeseran pengakuan penghasilan dan beban antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Beda waktu dapat digolongkan menjadi : a. Pendapatan atau keuntungan yang diakui lebih dahulu oleh pajak daripada akuntansi Contoh : penghasilan untuk beberapa tahun yang diperoleh sekaligus yang meliputi pendapatan diterima di muka, keuntungan penjualan akibat sales and lease back diakui pajak pada tanggal penjualan, sedangkan menurut akuntansi pengakuannya ditangguhkan selama umur aktiva tersebut. b. Biaya atau kerugian yang diakui lebih dahulu oleh pajak daripada akuntansi Contoh : biaya pendirian dan perluasan modal menurut pajak dibebankan sekaligus, sedangkan menurut akuntansi ditangguhkan. c. Pendapatan atau keuntungan yang diakui lebih dahulu oleh akuntansi daripada pajak Contoh : penjualan aktiva tetap oleh karena sebab biasa dengan harga di atas nilai buku, menurut pajak diakui sebagai pendapatan sedangkan

18

menurut akuntansi jika nilai buku saldonya negatif, maka hasil penjualan aktiva langsung dikurangkan dari nilai buku. d. Biaya atau kerugian yang diakui lebih dahulu oleh akuntansi daripada pajak Contoh : penyisihan piutang diragukan pelunasannya menurut akuntansi telah menjadi beban pada saat diperkirakan tidak tertagih tapi menurut pajak diakui pada saat piutang benar-benar dihapuskan. Penyusutan aktiva tetap merupakan salah satu komponen beda waktu. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007 : 17.1), "Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi". Persyaratan aktiva tetap yang dapat disusutkan menurut ketentuan perpajakan adalah harta berwujud apabila : 1. Harta tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. 2. Harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Metode penyusutan menurut

Ketentuan Perundang-undangan

Perpajakan sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-undang No. 17 tahun meliputi : 1. Metode garis lurus (straight line method) atau metode saldo menurun (declining balance method) untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan. 2. Metode garis lurus untuk aktiva tetap berwujud berupa bangunan.

19

Tabel 2.1 Tarif Penyusutan Masa

Tarif Depresiasi

Kelompok Harta Berwujud Manfaat

Garis Lurus

Saldo Menurun

Kelompok 1

4 tahun

25%

50%

Kelompok 2

8 tahun

12,50%

25%

Kelompok 3

16 tahun

6,25%

12,50%

Kelompok 4

20 tahun

5%

10%

Permanen

20 tahun

5%

-

Tidak Permanen

10 tahun

10%

-

1. Bukan Bangunan

2. Bangunan

2. Beda Tetap Pengertian beda tetap menurut Yusdianto Prabowo (2004:300-301), adalah : “ Perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi yang sifatnya permanen”. Dengan kata lain, suatu perusahaan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak (taxable income). Dalam arti lain suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak, seperti :

20

a. Pemberian kenikmatan atau natura b. Biaya jamu tamu, kecuali jika perusahaan membuat daftar nominatif. c. Sumbangan d. PPh pasal 26 atas royalty yang ditanggung oleh pemberi hasil. e. Pendapatan bunga. f. Hibah dan warisan g. Bunga dan deviden Dasar hukum atas penghitungan Penghasilan Kena Pajak adalah : a. UU No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan. b. PP No. 131 tahun 2000 tentang bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia. c. KEP-554/PJ/2000 tentang petunjuk pelaksanaan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. d. Ketentuan dan peraturan pelaksanaan lainnya yang berkaitan : 1. Penghasilan bunga bank Pendapatan bunga deposito dari bank merupakan salah satu unsur penghasilan di luar usaha dalam laporan laba rugi. Menurut akuntansi pada akhir periode harus disajikan dalam laporan laba rugi pada rekening pendapatan di luar usaha. Sedangkan menurut perpajakan, penghasilan bunga deposito tidak dimasukkan sebagai unsur pendapatan, karena atas penghasilan bunga deposito telah dikenakan pajak yang bersifat final.

21

2. Penghasilan dividen Menurut akuntansi, jika dividen tunai harus diakui maka hak pemegang

saham

untuk

menerima

pembayaran

ditetapkan.

Sedangkan menurut pajak, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk objek pajak penghasilan, kecuali untuk dividen atau laba yang diterima oleh PT dalam Negara, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha uang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan bagi PT, BUMN dan BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberi dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut. 3. Biaya sumbangan, kenikmatan dalam bentuk natura, denda dan bunga pajak Biaya sumbangan, kenikmatan dalam bentuk natura, denda dan bunga pajak merupakan arus keluar yang setiap periode harus dibebankan pada penghasilan. Sedangkan menurut pajak tidak semua biaya yang dikeluarkan dapat dibebankan pada penghasilan dalam periode tertentu. 4. Biaya jamuan (entertainment) Biaya ini merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang ada hubungan dengan kegiatan wajib pajak yang

22

harus dilengkapi dengan daftar nominatifnya, jika tidak maka biaya ini tidak dapat dikurangkan dari penghasilan.

D. Akuntansi Pajak Penghasilan Menurut Harnanto (2003 : 11), PSAK No. 46 dapat dikatakan sebagai suatu metode akuntansi pajak penghasilan yang secara komprehensif mencoba menerapkan pendekatan aktiva-kewajiban (assets-liability approach), dimana metodenya berorientasi pada neraca. Metode ini mengakui kewajiban dan aktiva pajak tangguhan terhadap konsekuensi fiskal masa depan yang disebabkan oleh adanya perbedaan waktu (temporary/timing differences) dan sisa kerugian yang masih atau belum dikompensasikan. 1. Dasar Pengenaan Pajak Dasar Pengenaan Pajak (DPP) aktiva adalah jumlah yang dapat dikurangkan, untuk setiap tujuan fiskal terhadap setiap manfaat ekonomi (penghasilan) kena pajak akan diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut. Apabila manfaat ekonomi (penghasilan) tersebut tidak akan dikenakan pajak maka DPP aktiva adalah sama dengan nilai tercatat aktiva. Contohnya : a. Mesin, nilai perolehan 100. Untuk tujuan fiskal, mesin telah disusutkan sebesar 30 dan sisa nilai buku dapat dikurangkan pada periode mendatang. Penghasilan mendatang dari penggunaan aktiva merupakan objek pajak. DPP aktiva tersebut adalah 70.

23

b. Piutang bunga mempunyai nilai tercatat 100. Untuk tujuan fiskal, pendapatan bunga diakui dengan dasar kas (cash basis). DPP piutang bunga adalah nihil. c. Piutang usaha mempunyai nilai tercatat 100. Pendapatan usaha terkait telah diakui untuk tujuan fiskal. DPP piutang adalah 100. d. Pinjaman yang diberikan mempunyai nilai tercatat 100. Penerimaan kembali pinjaman tidak mempunyai konsekuensi pajak. DPP pinjaman yang diberikan adalah 100. DPP kewajiban adalah nilai tercatat kewajiban dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan pada masa mendatang. Contohnya : a. Nilai tercatat beban yang masih harus dibayar (accrued expenses) 100. Biaya tersebut dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal dengan dasar kas. DPPnya adalah nol. b. Nilai tercatat pendapatan bunga diterima di muka 100. Untuk tujuan fiskal, pendapatan bunga tersebut dikenakan pajak dengan dasar kas. DPPnya adalah nol. c. Nilai tercatat beban yang masih harus dibayar (accrued expenses) 100. Untuk tujuan fiskal biaya tersebut telah dikurangkan. DPPnya adalah 100. d. Nilai tercatat beban denda yang masih harus dibayar 100. Untuk tujuan fiskal, beban denda tersebut tidak dapat dikurangkan. DPPnya adalah 100.

24

e. Nilai tercatat pinjaman yang diterima 100. Pelunasan pinjaman tersebut tidak mempunyai konsekuensi pajak. DPPnya adalah 100. 2. Pengakuan Aktiva Pajak Kini (current tax assets) dan Kewajiban Pajak Kini (current tax liabilities) Jumlah pajak kini, yang belum dibayar harus diakui sebagai kewajiban. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode-periode tersebut, maka selisihnya diakui sebagai aktiva. 3. Pengakuan Aktiva Pajak Tangguhan (deferred tax assets) dan Kewajiban Pajak Tangguhan (deferred tax liabilities) a. Perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences) Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak. 1) Dari goodwill yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan untuk fiskal. 2) Pada saat pengakuan awal aktiva atau kewajiban dari suatu transaksi yang : a) Bukan transaksi penggabungan usaha, dan b) Pada saat transaksi, tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba fiskal. Pengakuan suatu aktiva mengandung makna bahwa nilai tercatat aktiva tersebut akan terpulihkan dalam bentuk manfaat ekonomi yang akan diterima oleh perusahaan pada periode mendatang. Apabila nilai

25

tercatat aktiva lebih besar daripada DPPnya, jumlah manfaat ekonomi yang kena pajak akan melebihi jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal. Perbedaan ini merupakan perbedaan temporer kena pajak dan kewajiban pajak penghasilan pada periode mendatang merupakan kewajiban pajak tangguhan. Pada saat perusahaan memulihkan (recover) nilai tercatat, aktiva, perbedaan temporer kena pajak akan terealisasi menjadi laba fiskal. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya kewajiban pajak. Beberapa perbedaan temporer timbul apabila penghasilan atau beban diakui dalam penghitungan laba akuntansi yang berbeda dengan periode saat penghasilan atau beban tersebut diakui dalam penghitungan laba fiskal. Berikut ini disajikan contoh perbedaan temporer kena pajak yang akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan, misalnya : penyusutan yang digunakan dalam penghitungan laba fiskal mungkin berbeda dengan penyusutan yang digunakan dalam penghitungan laba akuntansi. Perbedaan temporernya adalah selisih antara nilai tercatat aktiva tetap dengan DPPnya. DPP aktiva tetap adalah sebesar harga perolehan dikurangi seluruh pengurangan yang diperkenankan oleh peraturan

perundangan

perpajakan

dalam

penghitungan

fiskal.

Perbedaan temporer kena pajak tersebut menyebabkan timbulkan kewajiban pajak tangguhan, apabila penyusutan menurut pajak menggunakan metode dipercepat (accelerated). Sebaliknya, apabila penyusutan menurut pajak lebih lambat dibanding penyusutan menurut

26

akuntansi maka timbul perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dalam penghitungan laba fiskal, sehingga timbul aktiva pajak tangguhan. Perbedaan temporer juga timbul apabila : a. Biaya pemerolehan dalam suatu penggabungan usaha, yang secara substansi merupakan suatu akuisisi, dialokasi pada aktiva dan kewajiban tertentu berdasarkan nilai wajar sedangkan penyesuaian tersebut tidak diperkenankan untuk tujuan fiskal. b. Terdapat goodwill atau goodwill negatif yang muncul pada saat konsolidasi, atau c. Pada saat pengakuan awal, DPP aktiva atau kewajiban berbeda dengan nilai tercatatnya, sebagai contoh apabila perusahaan memperoleh bantuan atau sumbangan (yang bukan merupakan objek pajak) dalam bentuk aktiva. b. Pengakuan awal aktiva atau kewajiban Perbedaan temporer mungkin timbul pada saat pengakuan awal suatu aktiva atau kewajiban, sebagai contoh apabila sebagian atau seluruh harga pemerolehan suatu aktiva tidak dikurangkan untuk tujuan fiskal. Metode akuntansi untuk perbedaan temporer tersebut, tergantung dari sifat transaksi yang menyebabkan dilakukannya pengakuan awal aktiva :

27

a. Dalam suatu penggabungan usaha, perusahaan mengakui kewajiban atau aktiva pajak tangguhan dan pengakuan ini mempengaruhi jumlah goodwill atau goodwill negatif. b. Apabila transaksi mempengaruhi laba akuntansi atau laba fiskal, perusahaan mengakui kewajiban atau aktiva pajak tangguhan dan mengakui beban (penghasilan) pajak tangguhan pada laporan laba rugi. c. Apabila sifat transaksi bukan transaksi penggabungan usaha, dan tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba fiskal, maka perusahaan tidak diperkenankan mengakui kewajiban atau aktiva pajak tangguhan pada pengakuan awal ataupun pada periode selanjutnya (subsequent recognition), karena penyesuaian nilai tercatat aktiva atau kewajiban sebesar nilai aktiva atau kewajiban pajak tangguhan tersebut akan mengakibatkan laporan keuangan menjadi kurang transparan. Perusahaan juga tidak diperkenankan untuk mengakui perubahan selanjutnya dalam kewajiban atau aktiva pajak tangguhan yang belum diakui pada saat aktiva tersebut disusutkan. c. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (deductible temporary differences) Aktiva pajak tangguhan

(deferred tax assets) diakui untuk

seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut

28

dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang, kecuali aktiva pajak tangguhan yang timbul dari : 1. Goodwill negatif yang diakui sebagai pendapatan tangguhan sesuai dengan PSAK No. 22 tentang Akuntasi Penggabungan Usaha, atau 2. Pengakuan awal aktiva atau kewajiban pada suatu transaksi yang : a) Bukan transaksi penggabungan usaha, dan b) Tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba fiskal. Pengakuan suatu kewajiban mengandung makna bahwa nilai tercatat kewajiban akan diselesaikan pada masa yang akan datang dengan menggunakan sumber daya. Pada saat sumber daya tersebut digunakan untuk menyelesaikan kewajiban sebagian atau seluruh jumlah sumber daya tersebut mungkin dapat dikurangkan dari laba fiskal pada periode setelah pengakuan kewajiban. Dalam hal ini, perbedaan temporer adalah selisih antara nilai tercatat kewajiban dan DPPnya. Oleh karena itu, timbul aktiva pajak tangguhan berupa pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada masa yang akan datang, yaitu saat bagian dari kewajiban tersebut dapat dikurangkan dalam penghitungan laba fiskal. Demikian pula halnya, apabila nilai tercatat aktiva lebih rendah dari DPPnya, maka selisihnya merupakan aktiva pajak tangguhan berupa pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada masa yang akan datang. Berikut ini adalah contoh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan menimbulkan aktiva pajak tangguhan adalah biaya

29

manfaat pensiun (retirement benefit cost). Biaya tersebut dapat dikurangkan dalam penghitungan laba akuntansi, tetapi biaya tersebut baru dapat dikurangkan dalam penghitungan laba fiskal pada saat iuran atau manfaat pensiun tersebut dibayar oleh perusahaan. Perbedaan temporer adalah selisih antara nilai tercatat kewajiban dengan DPPnya (DPPnya umumnya adalah nol). Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan akan menimbulkan aktiva pajak tangguhan karena manfaat ekonomi akan diperoleh perusahaan dalam bentuk pengurangan terhadap laba fiskal pada saat iuran atau manfaat pensiun dibayar. Penggunaan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan pada masa yang akan datang terjadi dalam bentuk pengurangan laba fiskal. Namun, manfaat ekonomi berupa pengurangan pembayaran pajak hanya akan dinikmati oleh perusahaan apabila perusahaan mempunyai laba fiskal dalam jumlah yang memadai sehingga realisasi tersebut dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, perusahaan mengakui aktiva pajak tangguhan hanya apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga perbedaan temporer tersebut dapat dimanfaatkan. d. Pengakuan awal aktiva atau kewajiban Salah satu contoh timbulnya aktiva pajak tangguhan pada saat pengakuan awal suatu aktiva, adalah bantuan atau sumbangan yang tidak kena pajak. Untuk tujuan akuntansi, bantuan atau sumbangan tersebut yang berupa suatu aktiva berwujud boleh disusutkan tetapi

30

untuk tujuan fiskal, aktiva tersebut tidak boleh disusutkan. Oleh karena itu, nilai tercatat aktiva tersebut akan lebih kecil dari DPPnya sehingga timbul perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. e. Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasikan Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasikan diakui sebagai aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasi. Berikut ini adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah penghasilan kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dikompensasikan. 1) Apakah perusahaan mempunyai perbedaan temporer kena pajak dalam jumlah yang memadai yang memungkinkan sisa kompensasi dapat digunakan sebelum masa berlakunya kadaluwarsa. 2) Apakah perusahaan mungkin memperoleh laba fiskal agar saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi kerugian dapat digunakan sebelum masa berlakunya kadaluwarsa. 3) Apakah saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi timbul dari kasuskasus tertentu yang hampir tidak mungkin berulang. Apabila laba fiskal tidak mungkin tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dapat dikompensasikan dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, maka aktiva pajak tangguhan tidak diakui.

31

f. Penilaian kembali aktiva pajak tangguhan Pada setiap tanggal neraca, perusahaan menilai kembali aktiva pajak tangguhan yang tidak diakui. Perusahaan mengakui aktiva pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya. Sebagai contoh, perbaikan dalam kondisi perekonomian mengingatkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba fiskal dalam jumlah yang memadai pada periode mendatang aktiva pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui menjadi memenuhi kriteria. g. Pengukuran Kewajiban (aktiva) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya, diakui sebesar jumlah pajak terutang (restitusi pajak), yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku atau yang tidak secara substantif berlaku pada tanggal neraca. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan

tarif

pajak yang akan berlaku pada saat aktiva

dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca. Aktiva dan kewajiban pajak, baik yang bersifat kini maupun tangguhan, dihitung dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku. Apabila tarif pajak (dan peraturan pajak) baru telah diumumkan oleh pemerintah maka dianggap bahwa tarif (dan peraturan) tersebut

32

telah sesuai secara substantif berlaku walaupun berlakunya tarif (dan peraturan) tersebut secara efektif mungkin saja masih beberapa bulan sesudah pengumumannya. Dalam hal tersebut, aktiva dan kewajiban pajak harus dihitung dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) baru yang telah dinyatakan laba fiskal yang berbeda, maka aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak rata-rata yang akan dikenakan terhadap laba fiskal (rugi pajak) pada saat perbedaan temporer membalik (reserve). Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus mencerminkan konsekuensi pajak untuk pemulihan nilai tercatat aktiva atau penyelesaian kewajiban pajak diharapkan perusahaan pada tanggal neraca. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan tidak boleh didiskonto (discounted). Nilai tercatat aktiva pajak tangguhan harus ditinjau kembali (pada tanggal neraca). Perusahaan harus menurunkan nilai tercatat tersebut apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aktiva pajak tangguhan. Penurunan

tersebut

harus

disesuaikan

kembali

apabila

besar

kemungkinan laba fiskal memadai. h. Pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan Perlakuan akuntansi untuk pengaruh pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari suatu transaksi atau kejadian harus selaras dengan perlakuan akuntansi untuk transaksi atau kejadian itu sendiri.

33

4. Laporan Laba Rugi Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang berasal dari : a. Transaksi atau kejadian yang langsung dikreditkan atau dibebankan ke ekuitas pada periode yang sama atau periode yang berbeda, atau b. Penggabungan usaha yang secara substansi adalah akuisisi. Pada umumnya, aktiva dan kewajiban pajak tangguhan muncul karena penghasilan atau beban diakui dalam penghitungan laba akuntansi pada periode yang berbeda dari periode pengakuan penghasilan atau beban tersebut dalam penghitungan penghasilan kena pajak (rugi pajak). Pajak tangguhan yang berasal dari aktiva dan kewajiban pajak tangguhan tersebut diakui pada laporan laba rugi. Sebagai contoh adalah biaya pengembangan yang telah dikapitalisasi sesuai dengan PSAK No. 20 tentang biaya riset atau pengembangan dan diamortisasi sebagi beban pada laporan laba rugi, untuk kepentingan pajak biaya tersebut dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan laba fiskal. Nilai tercatat aktiva dan kewajiban pajak tangguhan mungkin berubah walaupun tidak ada perubahan jumlah perbedaan temporer yang terkait dengan aktiva dan kewajiban pajak tersebut. Perubahan tersebut mungkin berasal dari : a. Perubahan tarif pajak atau peraturan pajak. b. Pengkajian kembali nilai aktiva pajak tangguhan yang dapat dipulihkan.

34

c. Perubahan cara pemulihan. Pajak tangguhan yang berasal dari perubahan tersebut diakui pada laporan laba rugi, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. 5. Transaksi yang Langsung Dikreditkan atau Dibebankan ke Ekuitas Pajak kini dan pajak tangguhan harus langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas apabila pajak tersebut berhubungan dengan transaksi yang langsung dikreditkan atau dibebankan ke ekuitas. PSAK tertentu mengharuskan suatu transaksi untuk langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Contoh transaksi tersebut adalah : a. Perubahan nilai tercatat akun aktiva tetap yang berasal dari revaluasi atau penilaian kembali, sesuai dengan PSAK No. 16 tentang aktiva tetap dan aktiva lain-lain. b. Suatu penyesuaian saldo laba awal periode yang berasal dari perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara restrospektif atau dari koreksi kesalahan mendasar, sesuai dengan PSAK No. 25 tentang laba atau rugi untuk periode berjalan, kesalahan mendasar dan perubahan kebijakan akuntansi, dan c. Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan suatu ekuitas asing, sesuai dengan PSAK No. 11 tentang penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Pada suatu tertentu, jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang berhubungan dengan transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau

35

dikreditkan ke ekuitas, mungkin sulit ditentukan. Hal tersebut mungkin terjadi apabila : a. Tarif pajak bersifat progresif dan tidak mungkin menentukan tarif pajak tertentu yang dikenakan pada komponen tertentu dari penghasilan kena pajak (rugi pajak). b. Perubahan tarif pajak atau peraturan pajak yang mempengaruhi aktiva atau kewajiban pajak tangguhan (baik secara keseluruhan atau sebagian) yang berhubungan dengan transaksi-transaksi yang sebelumnya langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas, atau c. Perusahaan memutuskan bahwa aktiva pajak tangguhan harus diakui, atau tidak lagi diakui seluruhnya, dan aktiva pajak tangguhan tersebut berhubungan (secara keseluruhan atau sebagian) dengan transaksi-transaksi yang sebelumnya dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Pada kasus tersebut, jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang berhubungan dengan transaksi-transaksi yang dikreditkan atau dibebankan ke ekuitas ditentukan dengan dasar alokasi proporsional (pro rata allocation) dari pajak kini dan pajak tangguhan atau metode lain yang menghasilkan alokasi yang lebih sesuai. 6. Penyajian a. Aktiva pajak dan kewajiban pajak Aktiva pajak dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aktiva pajak kini.

36

Apabila dalam laporan keuangan suatu perusahaan, aktiva dan kewajiban lancar disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban tidak lancar maka aktiva (kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aktiva (kewajiban) lancar. b. Saling menghapus (offset) Aktiva pajak kini harus dikompensasi (offset) dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya harus disajikan pada neraca. 7. Beban Pajak Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dan aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi. Walaupun PSAK No. 11 tentang penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, mengharuskan selisih kurs (exchange difference) tertentu diakui sebagai pendapatan atau beban, namun standar tersebut tidak mengatur pada elemen apakah selisih kurs tersebut harus disajikan dalam laporan laba rugi. Oleh karena itu, selisih kurs dari penjabaran aktiva atau kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari penjabaran laporan keuangan entitas asing boleh dikelompokkan ke beban (penghasilan) pajak tangguhan jika penyajian seperti itu dianggap paling bermanfaat untuk pemakai laporan keuangan. Apabila nilai tercatat aktiva atau kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari DPPnya maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aktiva atau kewajiban pajak tangguhan. Sesuai

37

dengan peraturan perundangan perpajakan, penghasilan kena pajak, semua beban sehubungan dengan penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh Karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aktiva atau kewajiban pajak tangguhan. Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan. Selisih antara jumlah PPh final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak dibayar di muka dan pajak yang masih harus dibayar. Akun pajak penghasilan final dibayar di muka harus disajikan terpisah dari pajak penghasilan final yang masih harus dibayar. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) harus dibebankan sebagai pendapatan atau beban lain-lain pada laporan laba rugi periode berjalan, kecuali apabila diajukan keberatan dan atau banding. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya. Apabila terdapat kesalahan mendasar maka perlakuan akuntansinya mengacu pada PSAK No. 25 tentang laba atau rugi bersih untuk periode berjalan, kesalahan mendasar dan perubahan kebijakan akuntansi.

38

8. Pengungkapan Hal-hal berikut ini harus diungkapkan : a. Unsur-unsur utama beban (penghasilan) pajak. b. Jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari transaksitransaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. c. Beban (penghasilan) pajak yang berasal dari pos-pos luar biasa yang diakui pada periode berjalan. d. Penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk berikut ini : 1) Rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku. 2) Rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata (average effective tax rate) dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku. e. Penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya. f. Jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut, yang tidak diakui sebagai aktiva pajak tangguhan pada neraca.

39

g. Untuk setiap kelompok perubahan temporer dan untuk setiap kelompok rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut : 1) Jumlah aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca untuk setiap periode penyajian. 2) Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aktiva atau kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca, dan h. Untuk operasi yang tidak dilanjutkan, beban pajak yang berasal dari : 1) Keuntungan atau kerugian atau penghentian operasi, dan 2) Atau rugi dari aktivitas normal operasi yang tidak dilanjutkan untuk periode pelaporan, bersama dengan jumlah periode akuntansi sebelumnya yang disajikan pada laporan keuangan. Unsur-unsur beban (penghasilan) pajak mencakup : a. Beban (penghasilan) pajak kini. b. Penyesuaian yang diakui pada periode berjalan atas pajak kini yang berasal dari periode sebelumnya. c. Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan baik yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer maupun dari realisasinya. d. Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang berasal dari perubahan tarif pajak atau penerapan peraturan perpajakan yang baru.

40

e. Jumlah manfaat dari rugi pajak atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang belum diakui, yang digunakan sebagai pengurang beban pajak kini. f. Jumlah manfaat dari rugi pajak atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang belum diakui, yang digunakan sebagai pengurang beban pajak tangguhan, dan g. Beban pajak tangguhan yang berasal dari penurunan (write-down) atau penyesuaian kembali (reversal) penurunan periode sebelumnya, dari aktiva pajak tangguhan. Perusahaan harus mengungkapkan jumlah aktiva pajak tangguhan dan sifat bukti yang mendukung pengakuannya, jika : 1. Penggunaan aktiva pajak tangguhan tergantung pada apakah laba fiskal yang dapat dihasilkan pada periode mendatang melebihi laba dari realisasi perbedaan temporer kena pajak yang telah ada, dan 2. Peusahaan telah menderita kerugian pada periode berjalan atau periode sebelumnya. Perusahaan mengungkapkan sifat dan jumlah setiap pos luar biasa pada laporan laba rugi atau pada catatan atas laporan keuangan. Apabila sifat dan jumlah setiap pos luar biasa diungkapkan pada cacatan atas laporan keuangan, maka jumlah semua pos luar biasa diungkapkan pada laporan laba rugi sebesar nilai netonya setelah dikurangi dengan beban (penghasilan) pajak terkait.

41

Walaupun pemakai laporan keuangan dapat menganggap pengungkapan beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan setiap pos luar biasa sebagai informasi yang bermanfaat namun penyusunan laporan keuangan sering mengalami kesulitan untuk menyajikan informasi mengenai alokasi beban (penghasilan) pajak pada pos-pos tersebut. Sehubungan dengan kesulitan tersebut, maka beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan pos-pos luar biasa dapat disajikan secara total (aggregate). Untuk menghitung pajak tangguhan, digunakan tarif pasal 17 Undang-undang PPH yaitu PPh Badan. Namun menurut Prianto Budi Saptono (2002 : 20) dalam praktiknya, kadangkala merujuk pada prinsip materialisme dan simplikasi, perusahaan menghitung pajak tangguhan dengan hanya menerapkan tarif 30%. Menurut Prianto Budi Saptono (2002 : 2-22), pengakuan pajak tangguhan dibagi menjadi 2 yaitu : 1. Semua taxable temporary difference atau beda waktu kena pajak (nilai basis akuntansi > nilai basis pajak) yang akan mengakibatkan penambahan penghasilan kena pajak di masa mendatang

diakui

sebagai

kewajiban

pajak

tangguhan

(difference tax liability), kecuali jika timbul dari : a. Goodwill yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan (non deductible) untuk tujuan fiskal.

42

b. Pengakuan awal aktiva atau kewajiban dari suatu transaksi yang: 1) Bukan merupakan transaksi penggabungan usaha 2) Pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan penghasilan kena pajak. Jurna1 pendapatan : Beban pajak tangguhan

xxxx

kewajiban pajak tangguhan

xxxx

2. Aktiva pajak tangguhan (different tax assets) diakui untuk seluruh deductible temporary difference atau beda waktu yang boleh dikurangkan (nilai basis akuntansi < nilai basis pajak), sepanjang

besar

kemungkinan

perbedaan

tersebut

dimanfaatkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak pada

masa

yang

akan

datang,

kecuali

aktiva

pajak

tangguhan yang timbul dari : a.

Goowill tangguhan

negatif sesuai

yang

diakui

dengan

sebagai

PSAK

No.

pendapatan 22

tentang

akuntansi penggabungan usaha. b. Pengakuan awal aktiva atau kewajiban dari suatu transaksi yang : 1) Bukan merupakan transaksi penggabungan usaha. 2) Pada

saat

transaksi

tidak

mempengaruhi

akuntansi dan penghasilan kena pajak.

laba

43

Jurnal pencatatan : Aktiva pajak tangguhan

xxxx

Manfaat pajak tangguhan

xxx

E. Contoh Kasus PPh Badan Berikut ini adalah contoh kasus rekonsiliasi fiskal pada contoh laporan keuangan yang diambil : PT. INTI LOGGING dengan NPWP : 01.937.654.2.031.000, Jl. S. Parman Kav. 26 Jakarta Barat, bergerak di bidang perkayuan. WP memiliki kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan sebesar Rp 159.000.000,-. Data-data pembukuan tahun 2006 adalah sebagai berikut : Penjualan bersih

Rp

23.200.000.000,-

Harga pokok penjualan

Rp

17.900.000.000,-

Gaji dan upah

Rp

1.256.400.000,-

PPh 21 yang dibayarkan perusahaan

Rp

56.500.000,-

Biaya penyusutan

Rp

1.285.000.000,-

Biaya rekreasi pegawai

Rp

22.600.000,-

Biaya HP

Rp

24.000.000,-

Biaya Jamsostek

Rp

60.600.000,-

Biaya penyisihan piutang ragu-ragu

Rp

98.600.000,-

Biaya perjalanan dinas

Rp

301.000.000,-

Biaya Operasional:

44

Biaya bunga bank

Rp

180.000.000,-

Biaya bunga leasing

Rp

20.000.000,-

Biaya Royalty

Rp

125.000.000,-

Biaya pemeliharaan inventaris

Rp

230.400.000,-

Biaya representasi

Rp

135.500.000,-

Biaya PLN

Rp

9.500.000,-

Biaya makan, minum, dan seragam

Rp

400.000.000,-

Biaya alat tulis kantor

Rp

163.800.000,-

Biaya listrik, telepon dan air

Rp

36.000.000,-

Biaya perawatan forklift & dump truck

Rp

10.000.000,-

Biaya fiskal LN

Rp

21.000.000,-

Biaya profesional fee

Rp

59.700.000,-

Biaya lain-lain

Rp

25.800.000,-

Bunga deposito

Rp

10.000.000,-

Laba penjualan dagang

Rp

100.000.000,-

Pendapatan sewa forklift & dump truck

Rp

150.000.000,-

Laba selisih kurs

Rp

99.200.000,-

Rugi penjualan wisma

Rp

(80.000.000),-

Laba anak perusahaan

Rp

200.000.000,-

Penghasilan/ Beban lain-lain:

Keterangan lain:

45

a. PT. Inti Logging memiliki kebijakan untuk menanggung PPh pasal 21 semua karyawannya berapapun jumlahnya dalam bentuk PPh 21 ditanggung perusahaan, bukan berbentuk tunjangan PPh (gross up). b. Biaya penyusutan untuk fiskal dan komersial dihitung dengan cara yang sama oleh WP yaitu sebesar Rp 1.285.000.000,00 (metode garis lurus). Demikian juga dengan penentuan masa manfaat dan nilai sisa. Tetapi WP belum menyesuaikan perhitungan biaya penyusutan HP dinas sebesar Rp 4.000.000,per tahun dan biaya penyusutan mobil sedan dinas sebesar Rp 50.000.000,per tahun dengan KEP -220/PJ./2002. c. Dalam biaya penyusutan termasuk juga biaya penyusutan atas aktiva finance lease sebesar Rp. 150.000.000,- dan biaya penyusustan wisma sampai saat wisma tersebut dijual sebesar Rp. 10.000.000,d. Biaya HP adalah pengeluaran untuk pembayaran pulsa HP para direksi e. Biaya astek/ jamsostek adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pembayaran premi asuransi kecelakaan kerja karyawan. f. Dalam perjalanan dinas, para direksi sesekali membawa keluarga mereka, ternyata setelah diperinci terdapat Rp. 55.000.000,- yang merupakan pengeluaran untuk keperluan keluarga direksi, disamping itu terdapat juga biaya pembelian tiket pesawat terbang untuk para pejabat sebesar Rp. 64.000.000,g. Biaya bunga bank sebesar Rp. 180.000.000,- terjadi karena hutang PT. Inti Logging kepada bank Buana Indonesia sebesar rata-rata setahun Rp. 1.000.000.000,- dengan tingkat bunga pinjaman rata-rata 18% p.a.

46

h. Perusahaan menyewa alat-alat berat dan United Tractor secara finace Lease dengan pembayaran SGU tiap bulan Januari dan Juli sebesar Rp. 100.000.000 dengan perincian bunga tetap Rp. 10.000.000 dan cicilan pokok leasing 2 kali yang terdiri dari pembayaran bunga Rp. 20.000.000,- dan pembayaran pokok Rp. 180.000.000,i. Perusahaan membayar biaya royalty teknologi pemotretan udara ke blitz Germany sebesar Rp. 125.000.000,- jumlah tersebut termasuk Rp. 25.000.000,- yang merupakan PPh pasal 26 yang ditanggung oleh PT. Inti Logging. j. Dalam biaya perbaikan terdapat biaya perbaikan mobil sedan perusahaan yang digunakan direktur utama semester Rp. 10.000.000,k. Biaya jamuan untuk relasi yang lengkap dengan daftar rincian dan buktibuktinya hanya sejumlah Rp.101.000.000,l. Biaya PPN adalah PPN pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan karena faktur pajak yang diterima cacat. m. Perusahaan menanggung makan minum dan seragam seluruh pegawainya dengan menyediakan kantin dikantor dan dilokasi HPH serta membelikan seragam. Total biaya makan dan minum Rp. 360.000.000,- sedangkan biaya seragam Rp. 40.000.000,n. Biaya perawatan forklift dan dump truck adalah biaya perawatan forklift dan dump truck yang disewakan.

47

o. Biaya fiskal luar negeri adalah pembayaran fiskal luar negeri atas nama perusahaan untuk kepergian para direktur ke Amerika dan Singapura dalam rangka dinas. p. Biaya profesional fee adalah biaya jasa audit dan appraisal. Dari total biaya tersebut sebesar Rp. 19.700.000,- adalah biaya untuk audit anak perusahaan. q. Perincian biaya sebagai berikut : Bantuan beasiswa dalam rangka GNOTA sebesar Rp. 12.500.000,-. Sumbangan amal Bhakti Muslim Pancasila Rp. 3.300.000,-. Iuran Keanggotaan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Rp. 10.000.000,-. r. Penghasilan bunga deposito adalah bunga deposito Bank Mandiri sebesar Rp. 10.000.000,- dan telah dipotong pajak sebesar 20% yaitu Rp. 2000.000,-. Rata-rata besarnya deposito PT. Inti Logging di bank tersebut selama setahun adalah Rp.100.000.000,s. Perusahaan menjual gudang dengan nilai sisa buku sebesar Rp. 900.000.000,seharga Rp. 1.000.000.000,- atas penjualan gudang ini perusahaan telah membayar PPh atas pengalihan tanah sebesar 5% yaitu Rp. 50.000.000,t. Perusahaan juga menyewakan forklift dan dump truck nya kepada perusahaan sesama pemegang HPH yaitu PT. Hutindo di lokasi usaha. Atas jasa sewa ini perusahaan telah dipotong pajak sebesar 6% Rp. 9.000.000,u. Pada akhir tahun 2006 perusahaan mensual wisma perusahaan di puncak dengan harga Rp. 400.000.000,- karena kesulitan liquiditas nilai buku wisma tersebut pada saat dijual adalah Rp. 480.000.000,- perusahaan membayar PPh atas pengalihan tanah sebesar 5% yaitu Rp. 20.000.000,- sebelum dijual

48

wisma tersebut telah beberapa kali disewakan dengan penghasilan sewa setahun Rp. 50.000.000,- dan telah dipotong PPh oleh penyewa Rp. 5.000.000,v. PT. Inti Logging memiliki anak perusahaan yang bergerak dibidang kayu lapis yaitu PT. Nusantara Plywood (kepemilikan 40%). Selama tahun 2006 PT. Nusantara mengumumkan laba setelah pajak sebesar Rp. 500.000.000,- tapi tidak membagi deviden PT. Inti Logging mengakuinya dengan mencatat kenaikan nilai investasi dan laba dari anak perusahaan sebesar Rp. 200.000.000,w. Perusahaan mengimpor alat-alat berat dan telah dipotong pajak PPh 22 oleh Dirjen Bea dan Cukai sebesar Rp. 46.000.000,x. Selama tahun 2006 perusahaan telah membayar PPh pasal 25 Rp. 209.000.000,-. Diminta : 1. Buatlah rekonsiliasi fiskal yang diperlukan guna menghitung penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang tahun 2006! 2. Hitung angsuran PPh pasal 25 tahun 2007!

49

Tabel 2.1. Laporan Laba Rugi PT. Inti Logging tahun 2006 Uraian

LK. Komersial (Rp)

Koreksi Positif (Rp)

Koreksi Negatif (Rp)

LK. Fiskal (Rp)

Penjualan bersih Hrg Pokok Penj. Laba Bruto Biaya Operasi: Gaji & Upah PPh 21 dbyr persh

23.200.000.000 17.900.000.000 5.300.000.000

-

-

23.200.000.000 17.900.000.000 5.300.000.000

1.256.400.000

-

Biaya Penyusutan Biaya Rekreasi/ Piknik pegawai Biaya HP Biaya Jamsostek Biaya Penyisihan Piutang raguragu Biaya Perjalanan Dinas Biaya Bunga Bank Biaya bunga leasing Biaya angsuran leasing Biaya royalty Biaya pemeliharaan inventaris Biaya representasi Biaya PPN Biaya makan minum & seragam Biaya alat tulis kantor Biaya listrik, telp, & air Biaya perawatan forklift & dump truck Biaya fiskal LN

1.256.400.000

-

56.600.000

56.600.000

-

1.285.000.000

187.000.000

-

22.600.000

22.600.000

-

24.000.000 60.600.000

12.000.000 -

-

98.600.000

98.600.000

-

301.100.000

119.000.000

-

182.100.000

Psl 9 (1) b

180.000.000

18.000.000

-

162.000.000

SE 46

-

20.000.000

KMK 1.169 Psl 9 (1) e

20.000.000

-

-

Dasar Hukum

1.098.000.000 12.000.000 60.600.000 -

Psl 9 (1) e PP 138, Kep 220 Psl 9 (1) e Kep 220 Psl 9 (1) c

125.000.000

25.000.000

180.000.000 -

180.000.000 100.000.000

230.400.000

19.000.000

-

211.400.000

Kep 220

132.500.000 9.500.000

31.500.000 -

-

101.000.000 9.500.000

SE 27 -

-

400.000.000

-

-

163.800.000

-

400.000.000

-

163.800.000 36.000.000

-

-

36.000.000

-

10.000.000

-

-

10.000.000

-

21.000.000

21.000.000

-

-

Psl 9 (1) h

50

Biaya profesional fee

59.700.000

19.700.000

-

40.000.000

Biaya lain-lain

25.800.000

3.300.000

-

22.500.000

4.518.600.000 781.400.000

633.000.000

180.000.000

10.000.000

-

10.000.000

100.000.000

-

-

100.000.000

-

150.000.000

-

-

150.000.000

-

99.200.000

-

-

99.200.000

-

Total biaya operasi Laba operasi Penghasilan/ Beban lainlain: Bunga deposito Laba penj. Dagang Pendapatan sewa forklift & dump truck Laba selisih kurs Rugi penj. Wisma Pend. Sewa wisma Laba anak perush. Jml pengh./ beban Laba bersih Kompensasi kerugian Pengh. Kena pajak PPh terutang Kredit pajak dipotong pihak lain : PPh psl 22 PPh psl 23 PPh dibayar sendiri Kredit pajak yg dibayar sendiri Pasal 25 Fiskal LN BPHTB PPh kurang bayar

(80.000.000)

80.000.000

-

Kontra psl 6 (1) a Psl 9 (1) g

4.065.300.000 1.234.700.000

-

-

50.000.000

-

50.000.000

-

200.000.000

-

200.000.000

-

529.200.000

-

1.310.600.000

-

159.000.000 1.151.600.000

Psl 4 (2) a

PP 138 Psl 4 (2) d Psl 4 (3) f

349.200.000

-

-

1.583.900.000

-

-

-

159.000.000

-

-

-

1.424.900.000 409.970.000

46.000.000 9.000.000 354.970.000

209.000.000 21.000.000 70.000.000 54.970.000

51

Perhitungan PPh Pasal 25 : Penjualan

Rp

23.200.000.000,-

(-) HPP

Rp

17.900.000.000,-

Laba Kotor

Rp

5.300.000.000,-

(-) Biaya Operasi

Rp

4.065.300.000,-

Laba Operasi

Rp

1.234.700.000,-

(+) Penghasilan/Beban lain-lain

Rp

349.200.000,-

Laba Bersih

Rp

1.583.900.000,-

(-) Kompensasi Kerugian

Rp

159.000.000,-

Penghasilan Kena Pajak

Rp

1.424.900.000,-

PPh terutang

Rp

409.970.000,-

- PPh pasal 22

Rp

46.000.000,-

- PPh pasal 23

Rp

9.000.000,-

Total kredit pajak

Rp

55.000.000,-

PPh yang harus dibayar sendiri

Rp

300.000.000,-

Angsuran per bulan (dibulatkan)

Rp

29.580.800,-

- Penyusutan HP

Rp

2.000.000,-

- Penyusutan Sedan

Rp

25.000.000,-

- Penyusutan aktiva finance lease

Rp

150.000.000,-

- Penyusutan wisma

Rp

10.000.000,-

Kredit pajak dipotong pihak lain :

Perhitungan koreksi fiskal Biaya Penyusutan :

52

Jumlah

Rp

187.000.000,-

Rp

1.000.000.000,-

Perhitungan bunga pinjaman (SE-46/PJ4/1995) : Rata-rata saldo bunga pinjaman Tingkat bunga

18%

Biaya bunga pinjaman

Rp

180.000.000,-

Rata-rata saldo deposito

Rp

100.000.000,-

Bunga pinjaman yang menjadi biaya

Rp

162.000.000,-

(Rp. 1.000.000.000 – Rp. 100.000.000) x 18%