BAB II LANDASAN TEORI
A. Asuransi/Pertanggungan Menurut The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles (1984), istilah asuransi berasal dari kata insurance yang berarti “the act or system of insuring – to secure the payment of a sum of money in the event of loss of or damage -- of property.” Menurut Baron Business Guide, sebagaimana dikutip oleh Achmad Subianto (2006 : 11), asuransi dipahami sebagai: A system whereby individuals and companies concerned about potential hazard pay premiums to insurance company, which reimburses (in a whole or part) them in the event of loss. The insurer profits by investing premiums it receives. Some common forms of insurance cover business risks, automobiles, homes, boats, worker’s beneficiaries when they insured person dies. In board economic sense, insurance transfers risk from individuals to a larger group, which is better able to pay for losses. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan asuransi sebagai berikut: Pertanggungan, yaitu perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi sesuatu menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Undang-undang
Nomor
2
Tahun
1992
tentang
Perasuransian
menyebutkan: Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan,
6
7
atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertangggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Jadi asuransi adalah usaha untuk memindahkan resiko atau kerugian yang terjadi di masa yang akan datang atas tertanggung kepada pihak lain. Asuransi komersial adalah asuransi yang mendasarkan dirinya kepada prinsip-prinsip pengasuransian yang bersifat komersial. Yang termasuk di dalamnya adalah asuransi kematian dan asuransi kerugian. Sedangkan asuransi sosial adalah asuransi yang mendasarkan dirinya pada manfaat sosial, seperti tabungan hari tua, kesehatan, pendidikan, dan keselamatan kerja. B. Asuransi Sosial atau Jaminan Sosial 1. Sejarah asuransi sosial Menurut Ahmad Subianto (2006 : 14) mengutip Scheltema dalam Verzekeringsrecht, sebagai sebuah usaha, asuransi bermula dari abad ketiga sebelum Masehi, di jaman Kaisar Alexander III atau yang dikenal sebagai Alexander Agung dari Macedonia (356-323 SM). Adalah Antimedes, salah seorang pembantu Alexander, menggagas bahwa pemerintah memerlukan banyak uang untuk mendukung jalannya pemerintahan. Untuk mendapatkannya, Antimedes mengumumkan kepada para pemilik budak belian supaya mendaftarkan budak-budaknya dan membayar sejumlah uang setiap tahunnya kepada Antimedes. Sebagai imbalannya, Antimedes menjanjikan kepada mereka jika ada budak yang melarikan diri. Uang yang diterima Antimedes tersebut tidak beda dengan semacam “premi” yang diterima dari
8
tertanggung, sedangkan kesanggupan Antimedes untuk menangkap budak yang lari atau memberikan uang jika budak tersebut tidak tertangkap adalah sebuah resiko yang ditanggung oleh penjamin. Sedangkan pada jaman Yunani Kuno banyak juga orang meminjamkan sejumlah uang kepada pemerintah (Kotapraja) dengan janji bahwa pemilik uang tersebut diberi bunga setiap bulan sampai yang bersangkutan meninggal. Bahkan setelah meninggalpun diberi bantuan penguburan. Perjanjian ini mirip-mirip dengan asuransi jiwa. Bisa dikatakan ini adalah model asuransi pertama yang ada di dunia dan terus berkembang menjadi bagian dari kehidupan manusia. Memasuki abad ke-10 sesudah masehi, di Kekaisaran Romawi muncul semacam collegium (perkumpulan) di mana setiap anggotanya wajib membayar uang pangkal dan bulanan. Apabila ada anggota yang tertimpa resiko, ia akan mempeoleh sejumlah uang. Model seperti ini bisa dikatakan semacam asuransi sosial yang memberikan kepastian bahwa jika ada sesuatu yang buruk atau resiko, ia akan mendapatkan bantuan. Pada abad pertengahan, di Inggris muncul sejenis collegiums dengan bentuk perkumpulan yang disebut glide yang mengurus kepentingan anggotanya jika ada kebakaran rumah. Ini merupakan cikal bakal asuransi kebakaran. Asuransi kemudian berkembang seiring dengan perkembangan perdagangan antar negara khususnya pedagangan melalui samudera yang mengandung resiko, terutama di negara-negara yang menguasai pedagangan seperti Inggris, Perancis, Belanda, dan Jerman.
9
2. Pengertian asuransi sosial Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 1 disebutkan bahwa asuransi sosial merupakan suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Sedangkan Harvey S. Rosen menyatakan asuransi sosial sebagai berikut: Life is full of uncertainties. Unexpected events like fires or illness can dramatically lower people’s well being. One way to gain some protection against such eventualities is to purchase insurance. In return for paying premiums to the insurance company, an individual is guaranteed compensation in the event of certain losses. A number of federal government program also replace income losses that are consequences of events at least in part outside personal control. These programs, collectively referred to as social insurance. Mengenai karakteristik program-program asuransi sosial, Harvey S. Rosen menyebutkan sebagai berikut: Although the various programs serve quite different functions, several share these common characteristics: • Participation is compulsory; • Eligibility and benefit levels depend, in part, on past contribution made by the worker; • Benefit payments begin with some identifiable occurrence such as unemployment, illness, or retirement; • The programs are not means tested—financial distress need not be established to receive benefits. Sedangkan menurut Hector Inductivo (2002 : 9), mengemukakan: The protection which society provides for its members, through a series of public measures, against the economic and social distress that otherwise would be caused by the stoppage or substantial reduction of earnings resulting from sickness, maternity, employment injury, unemployment, invalidity, old age and death; the provision of medical care; and the provision of subsidies for families with children.
10
Mengenai prinsip-prinsip asuransi sosial, Hector Inductivo (2002 : 16) memberikan 6 (enam) prinsip asuransi sosial yaitu: 1) Coverage is compulsory. Voluntary coverage will result to “adverse selection” or “moral hazard” making the scheme extremely costly to operate. 2) The scheme is contributory. It is financed from contributions from employers and employees; government rarely contributes. 3) Surplus funds must be invested. Financing system requires funds not immediately needed to be invested to earn additional income. Criteria for investment: safety, yield, liquidity, social and economic utility 4) The risks are pooled. Spreading of losses over the entire covered groups to enable the scheme to provide adequate benefits at low cost to the participants. 5) The scheme stresses social adequacy over individual equity. This makes possible more benefits than the actuarial value of the contributions of lowincome earners: setting minimum benefits, payment of dependents’ supplements, benefit adjustments 6) Contributions and benefits are earnings-related. Contributions are based on earnings while benefits are based on contributions paid; hence, those paying higher contributions receive higher benefits. Dari penjelasan di atas, asuransi sosial mempunyai beberapa ciri, yaitu: a. Penyelenggaraannya umumnya dilaksanakan oleh pemerintah atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah. b. Kepesertaannya bersifat wajib atau diatur oleh undang-undang atau peraturan pemerintah lainnya. Sifat wajib dimaksudkan untuk dapat melindungi atau memberikan manfaat asuransi bagi golongan yang kurang mampu atau kurang menyadari pentingnya jaminan masa depan. c. Kemanfaatannya hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan manusia yang bersifat dasar dan minimal untuk dapat menjaga harkat dan martabat secara manusiawi.
11
3. Bentuk-bentuk program jaminan sosial Menurut pasal 18 Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, terdapat 5 (lima) bentuk atau jenis Program Jaminan Sosial yang meliputi: a. Jaminan Kesehatan b. Jaminan Kecelakaan Kerja c. Jaminan Hari Tua d. Jaminan Pensiun e. Jaminan Kematian Sedangkan menurut Asian Development Bank, dalam Kajian atas Biaya Fiskal Program Jaminan Sosial di Indonesia, terdapat 6 bentuk jaminan sosial yaitu: a. Asuransi Kesehatan Program pelayanan kesehatan yang ada saat ini di Indonesia memiliki beberapa elemen dari sistem asuransi kesehatan yaitu Departemen Kesehatan dan Kantor Wilayah Tingkat Provinsi, Askes dan Jamsostek untuk pegawai sektor publik dan swasta, perusahaan asuransi swasta. b. Pembayaran Pesangon Tujuan dari pemberian pesangon adalah untuk meningkatkan pekerjaan dan keamanan penghasilan bagi pekerja sektor formal dengan membuatnya sulit dan mahal bagi pemberi kerja untuk memecat karyawan.
12
c. Perlindungan Penyakit dan Melahirkan Hal ini untuk melindungi pekeja atau pegawai jika tidak dapat bekerja karena sakit dan untuk melindungi wanita hamil dalam lapangan pekerjaan. d. Manfaat Program Kecelakaan Kerja Kecelakaan kerja didefinisikan sebagai kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja. e. Jaminan Kematian Jaminan Kematian bagi pekerja sektor swasta formal yang ditanggung melalui program Jamsostek dan Jaminan kematian bagi pegawai sektor publik melalui program Taspen disediakan dengan program Tabungan Hari Tua (THT). f. Pensiun Tidak ada satu program yang seragam bagi penyediaan dana pensiun bagi warga negara Indonesia. Yang ada hanyalah skema pensiun bulanan dan manfaat dana tetap bagi berbagai segmen populasi pekerja. Pegawai negeri menerima proteksi yang paling lengkap di antara semua kelompok pekerja, dengan akses kepada skema manfaat tertentu (DB), dimana pembayaran pensiun bulanan dihitung berdasarkan formula yang sudah diresepkan sebelumnya. Pegawai negeri juga menerima sejumlah dana hari tua yang dibiayai sebagian oleh pemerintah dimana dana ini diterima pada saat masuk usia pensiun. Sedangkan pegawai swasta hanya menerima tunjangan wajib berupa skema tabungan dengan kontibusi yang ditentukan (DC), dimana kontribusi periodik ditentukan dan manfaat tergantung dari jumlah kontribusi
13
yang dibayarkan ditambah tingkat pengembalian investasi yang telah ditentukan. C. Program Tabungan Hari Tua PNS 1. Pengertian dan tujuan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dinyatakan bahwa: “Program Tabungan hari tua adalah suatu program asuransi, terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian.” Asuransi Dwiguna adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun. Sedangkan Asuransi Kematian (askem) adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta apabila isteri/suami/anak meninggal dunia atau bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia. Askem anak diberikan apabila belum berusia 21 tahun atau 25 tahun yang masih sekolah dan belum sekolah. Askem merupakan manfaat tambahan yang diberikan tanpa dipungut iuran. Kepesertaan program Tabungan Hari Tua dimulai sejak yang bersangkutan diangkat sebagai pegawai/pejabat negara sampai dengan pegawai/pejabat negara tersebut berhenti. Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil bertujuan meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya dengan memberikan jaminan keuangan pada waktu mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya
14
(suami/isteri/anak/orang tua) pada waktu peserta meninggal dunia sebelum usia pensiun. 2. Peserta Yang menjadi peserta dalam Program Tabungan Hari Tua adalah Pegawai Negeri Sipil, namun tidak termasuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertahanan. Masa kepesertaan program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yaitu: a. Sejak diangkat sebagai calon pegawai/pegawai tetap. b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebelum 1 Juli 1961 dihitung sejak 1 Juli 1961. c. Bagi Pegawai Negeri Sipil daerah Propinsi Irian Jaya yang diangkat sebelum 1 Januari 1971, dihitung sejak Januari 1971. d. Bagi Eks Pegawai Negeri Sipil Propinsi Timor Timur yang diangkat sebelum 1 April 1979, dihitung sejak April 1979. Peserta program Jaminan Hari Tua mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. Membayar iuran 3,25% dari penghasilan sebulan (gaji pokok + tunjangan anak) setiap bulan berdasarkan Keputusan Presiden No.8 tahun 1977. b. Memberi keterangan data diri pribadi dan keluarganya. c. Melaporkan perubahan data penghasilan, kenaikan pangkat/golongan dan perubahan gaji pokok.
15
3. Unfunded Liability Program Tabungan Hari Tua Menurut Jon Moe (2005 : 1) mengemukakan: An “unfunded liability” refers to the excess of a retirement plan’s actuarial liability over the actuarial value of assets. Actuarial liability is the amount that the retirement system expects to pay out over the long-term. Actuarial value of assets is the amount that the retirement system expects to have available to pay retirement obligations over the long-term. Both components of the equation are based upon many assumptions. Terkait dengan program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh PT Taspen (Persero), unfunded liability merupakan selisih antara kewajiban yang dihitung berdasarkan gaji setelah kenaikan (yang melebihi 2,5%) dengan kewajiban yang dihitung berdasarkan asumsi kenaikan gaji sebesar 2,5% per tahun. Pola pembiayaan yang selama ini digunakan mengasumsikan dana yang tersedia selalu sama dengan nilai kewajiban yang dihitung dengan kenaikan gaji sebesar 2,5% per tahun. Pada kenyataannya, kenaikan gaji riil baik karena kenaikan golongan/pangkat, kenaikan gaji berkala atau karena kebijakan pemerintah menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil secara rata-rata selalu melebihi 2,5% per tahun. Unfunded liability adalah sejumlah kewajiban yang harus ditanggung oleh Pemerintah untuk menutupi kekurangan pendanaan program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil pada suatu periode berdasarkan perhitungan aktuaris. Unfunded liability muncul karena adanya kenaikan gaji pokok PNS yang melebihi asumsi 2,5% per tahun. Sedangkan pembayaran manfaat Tabungan Hari Tua menggunakan manfaat pasti (defined benefit) dengan formula berdasarkan gaji terakhir yang diterima pegawai sebelum pensiun.
16
D. Piutang 1. Pengertian piutang Keiso dkk (2002 : 386) mengemukakan bahwa piutang merupakan “tuntutan (claims) uang, barang, atau jasa terhadap pihak tertentu yang penyelesaiannya diharapkan dalam bentuk kas selama kegiatan normal perusahaan”. Klaim timbul karena berbagai sebab. misalnya penjualan secara kredit, pemberian pinjaman kepada karyawan, porsekot dalam kontrak pembelian, porsekot kepada karyawan, dan lain-lain. Namun tidak semua klaim tersebut di sebut sebagai piutang. Piutang juga bisa didefinisikan sebagai tuntutan kepada pihak lain untuk memperoleh uang, barang atau jasa tertentu (aktiva) pada masa yang akan datang, sebagai akibat penyerahan barang atau jasa yang dilakukan saat ini (Ferdinan : 1993). Jadi secara umum piutang bisa diartikan sebagai klaim atau hak untuk mendapatkan uang dari entitas lain. Untuk tujuan pelaporan keuangan, piutang diklasifikasikan sebagai berikut (Kieso dkk, 2002 : 386): a. Piutang lancar (jangka pendek), yaitu piutang yang diharapkan akan tertagih dalam satu tahun atau selama satu siklus perasi berjalan, mana yang lebih panjang. b. Piutang tidak lancar (jangka panjang), merupakan semua piutang selain piutang lancar.
17
Masih menurut Kieso dkk (2002 : 386), jenis- jenis piutang antara lain : a. Piutang Dagang (Trade Receivables), yaitu jumlah yang terhutang oleh pelanggan untuk barang dan jasa yang telah diberikan sebagai bagian dari operasi bisnis normal. Piutang dagang biasanya yang paling signifikan yang dimiliki perusahaan, bisa disubklasifikasikan menjadi piutang usaha dan wesel tagih. b. Piutang Usaha (Accout Receivable), adalah janji lisan dari pembeli untuk membayar barang atau jasa yang dijual. Piutang usaha biasanya dapat ditagih dalam waktu 30 sapai 60 hari dan merupakan akun terbuka (open account) yang berasal dari perluasan kredit jangka pendek. c. Wesel Tagih (Notes Receivable), adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Wesel tagih dapat berasal dari penjualan, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Wesel tagih bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang. d. Piutang Non Dagang (Nontrade Receivable), berasal dari berbegai transaksi dan dapat juga berupa janji tertulis untuk membayar atau mengirimkan sesuatu. Sejumlah contuh piutang non dagang adalah : 1) Uang muka kepada karyawan dan staf 2) Uang muka kepada anak perusahaan 3) Deposito untu menutup kemungkinan kerugian dan kerusakan 4) Deposito sebagai jaminan penyediaan jasa atau pembayaran 5) Piutang deviden dan bunga 6) Klaim terhadap : a) Prusahaan asuransi untuk kerugian yang dipertanggungkan b) Terdakwa dalam suatu perkara hukum c) Badan-badan pemerintah untuk pengembalian pajak d) Perusahaan pengangkutan untuk barang yang rusak atau hilang e) Kreditor untuk barang yang dikembalikan, rusak, atau hilang f) Pelanggan untuk barang-barang yang dapat dikembalikan (kret, container, dan sebagainya) Karena sifatnya yang unik, piutang non dagang umumnya diklasifikasikan dan dilaporkan sebagai pos terpisah dalam neraca. 2. Akuntansi Piutang a. Pengakuan Piutang Jumlah yang akan diakui sebagai piutang adalah harga pertukaran di antara kedua pihak. Harga Pertukaran merupakan jumlah yang merupakan hutang
18
dari yang berhutang (pelanggan atau peminjam) dan umumnya dibuktikan dengan beberapa jenis dokumen bisnis, seringkali berupa faktur. b. Penilaian dan Pelaporan Piutang Secara teoritis, piutang seharusnya dinilai pada jumlah yang menunjukkan present value dari penerimaan kas yang akan datang. Karena piutang dagang idealnya dapat ditarik dalam waktu paling lama 90 hari yang kurang dari satu tahun buku, maka para akuntan bersepakat untuk mengabaikan segala kemungkinan (maupun kenyataan) akan adanya unsur bunga dalam piutang jangka pendek (Accounting Principle Board No. 21, Interest on Receivables and Payables:1971). Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa piutang dilaporkan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih yang dapat di realisasikan adalah jumlah kas yang diharapkan dapat diterima dari hasil konversi aktiva pada alur bisnis yang normal. Ada berbagai kemungkinan yang menyebabkan nilai penjualan menjadi berkurang, yaitu adanya discount (potongan), return (barang kembali), dan after sales service (layanan purna jual), serta bad debt (piutang tak tertagih). Dengan demikian, jumlah piutang yang akan dilaporkan dalam neraca adalah sebesar penjualan dikurangi diskon dikurangi retur dikurangi layanan purna jual dikurangi piutang tak tertagih. Kemudian dalam buku Teori Akuntansi Sofyan Syafii Harahap (2005 : 207) menyebutkan bahwa: Prinsip yang berlaku sekarang dalam pengakuan dan penilaian aktiva dan kewajiban sesuai yang digariskan APB yaitu sebagai berikut:
19
“Pencatatan aktiva didasarkan pada kejadian kapan perusahaan amendapatkan kekayaan atau aktiva itu dari pihak lain sedangkan kewajiban kapan muncul kepada pihak lain. Penilaian keduanya didasarkan pada nilai tukar, nilai pengorbanan (exchange atau market price) pada pengalihan terjadi. Nilai ini disebut acquitition cost”. c. Piutang Tak Tertagih Tak ada satu perusahaan atau seseorang yang bisa terhindar dari masalah bad debt (piutang tak tertagih) selama menyediakan fasilitas kredit kepada pelanggan. Untuk mengantisipasi hal ini, perusahaan biasanya membentuk rekening cadangan kerugian piutang. Terdapat dua metode yang digunakan dalam akuntansi untuk piutang tak tertagih: 1)
Direct Write Off Method (Metode Penghapusan Langsung), jika piutang tersebut telah dipastikan tidak dapat ditagih, maka baru dianggap sebagai piutang tak tertagih dan kerugian dapat dibebankan ke Beban Piutang Tak Tertagih. Ketika metode ini digunakan, maka akun beban piutang tak tertagih hanya akan menunjukkan kerugian yang sebenarnya dari piutang yang tidak tertagih. Piutang usaha akan dilaporkan dalam nilai kotor (Weygandt dkk, 2007 : 514). Weygandt dkk (2007 : 514) juga menyebutkan bahwa jika metode penghapusan langsung digunakan, beban piutang tak tertagih seringkali dicatat pada periode yang berbeda dengan pencatatan pendapatan. Sehingga tidak ada kesesuaian pembebanan beban piutang tak tertagih dengan pendapatan di Laporan Laba Rugi. Selain itu juga tidak dapat menunjukkan jumlah piutang yang seharusnya dapat ditagih pada akun piutang usaha di neraca. Oleh karena itu metode
20
penghapusan langsung tidak dapat diterima untuk melaporkan piutang pada laporan keuangan kecuali nilai piutang tak tertagihnya sangat kecil. 2)
Allowance Method (Metode Penyisihan) untuk piutang tak tertagih dilakukan dengan cara mengestimasi jumlah piutang yang tidak tertagih pada akhir setiap periode. Hal ini akan memberikan kesesuaian pembebanan di Laporan Laba Rugi dan memastikan penilaian piutang berdasarkan nilai realisasi kas (bersih) di neraca. Metode penyisihan lebih sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan jika nilai piutang tak tertagih cukup besar. Dalam metode ini, piutang tak tertagih merupakan estimasi. Nilai estimasi ini diperlukan sebagai beban dan ditandingkan terhadap pendapatan pada periode yang sama dimana pendapatan dicatat. Piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih akan didebit ke akun Beban Piutang Tak Tertagih dan dikredit ke akun Penyisihan Piutang Tak Tertagih melalui jurnal penyesuaian pada setiap akhir periode. Jika ada sejumlah nilai piutang yang dihapuskan karena memang tidak dapat ditagih, maka akan didebit ke akun Penyisihan Piutang Tak Tertagih dan dikredit ke akun Piutang Usaha (Weygandt dkk, 2007 : 515).
E. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 09 tentang Kewajiban Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintaha diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya.
21
Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 09 tentang kewajiban, dikenal 3 jenis kewajiban yaitu: 1.
Kewajiban yang merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2.
Kewajiban diestimasi yang merupakan kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti.
3.
Kewajiban kontinjensi yang merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya atau karena jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.
