BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI

II.1.

Tinjauan Umum Bank Konvensional

II.1.1. Definisi Bank Konvensional

Definisi Bank Konvensional menurut UU No. 4 Tahun 2003 tentang Perbankan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Definisi Bank Konvensional menurut Triandaru (2006:153) Bank Konvensional yaitu bank yang aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan per tahun.

Definisi Bank Konvensional menurut Harahap, Wiroso dan Yusuf (2010:5) “Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat”.

10 

II.1.2. Fungsi Bank Konvensional

Fungsi Bank Konvensional menurut Santoso (2006:9) 1. Agent of Trust Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana.

2. Agent of Development Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

3. Agent of Service Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang , jasa penitipan barang berharga, dll.

Fungsi Bank Konvensional menurut Arifin (2006:2) 1. Menyediakan

tempat untuk menitipkan uang dengan aman (safe

keeping function), dan 2. Menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (transaction function).

Fungsi Bank Konvensional menurut Siamat (2001:88) 1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi. 2. Menciptakan uang. 3. Menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat. 11 

4. Menawarkan jasa- jasa keuangan lain. 5. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional.

II.1.3. Produk Bank Konvensional

Produk Bank Konvensional menurut Sukmayani (2008:123) 1. Tabungan (saving deposit) Jenis simpanan yang penarikannya dapat dilakukan melalui syaratsyarat tertentu. Penarikannya dapat dilakukan melalui kantor bank, ATM, dan kartu debet.

Setiap penabung akan diberi buku tabungan sebagai bukti telah menyimpan dananya di bank tersebut. Buku tabungan juga berfungsi sebagai catatan bagi setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh penabung. Fungsi ATM, kartu debet adalah untuk pembayaran saat transaksi pembelian barang.

2. Deposito Deposito atau pinjaman berjangka merupakan simpanan dana masyarakat dimana penarikan dana tersebut hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan tanggal yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak bank. Apabila nasabah menarik dananya tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati, nasabah akan didenda. Ada dua deposito, yaitu :

12 

a. Deposito berjangka Deposito berjangka adalah simpanan atas nama, artinya simpanan ini hanya dapat dicairkan oleh pemilik deposito yang tercantum dalam bilyet deposito tersebut.

b. Sertifikat deposito Sertifikat deposito adalah simpanan berjangka atas pembawa atau atas unjuk. Bukti simpanan ini dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke pihak ketiga. Bunga sertifikat deposito ini dibayar dimuka atau dipotong dari harga nominalnya pada saat pembelian sertifikat deposito tersebut.

3. Rekening giro Rekening giro (demand deposit) adalah jenis simpanan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan antar rekening. Cek dan bilyet giro adalah fasilitas yang diberikan pihak bank ke pemilik rekening giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi keuangannya. Bank ummunya memberikan jasa atau bunga yang paling rendah pada rekening giro dibandingkan dengan jenis tabungan yang lainnya.

Keuntungan nasabah yang memilki rekening giro di bank adalah praktis karena tidak perlu membawa uang tunai, relatif aman karena dapat diblokir apabila hilang atau karena penipuan. Selain itu mudah dalam transaksi pembayaran. 13 

a. Cek adalah perintah tak bersyarat ke bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat penyerahannya atas beban rekening cek. b. Bilyet giro adalah perintah ke bank untuk memindahbukukan sejumlah tertetnu uang atas beban rekening penarik.

4. Pembayaran Internasional Pembayaran Internasional adalah jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk memudahkan transaksi keuangannya dalam melakukan perdagangan antarnergara. Ada beberapa metode pembayaran sebagai pelayanan atau jasa bank ke nasabahnya dalam pembayaran internasional, yaitu advance payment, open account, documentary collection, clean collection, dan letter of credit.

5. Kliring Kliring adalah sarana perhitungan warkat antar- bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dengan tujuan memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Kliring berguna untuk penyelesaian utang piutang antar bank yang dipusatkan di suatu tempat dengan cara saling menyerahkan warkat atau surat- surat berharga.

Warkat- warkat yang diperhitungkan dalam kliring adalah: cek, bilyet giro, bukti penerimaan transfer, wesel bank untuk transfer, nota kredit/ nota debet, warkat lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.

14 

6. Travellers cheque Travellers cheque adalah cek khusus yang diterbitkan oleh bank/ lembaga keuangan dalam bentuk yang sudah tercetak dalam mata uang tertentu. Kegunaan travellers cheque adalah memberikan kemudahan bagi orang yang melakukan perjalanan, karena yang bersangkutan tidak perlu membawa uang tunai. Travellers cheque dibayar dimuka (dibeli) lebih dulu dan dapat dicairkan di seluruh bank di dunia atau lembaga keuangan tertentu.

7. Inkaso Inkaso merupakan pemberian kuasa oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan atau melakukan pembayaran kepada pihak yang bersangkutan di tempat lain (dalam atau luar negeri) atas surat- surat berharga baik dalam rupiah maupun valuta asing.

Objek inkaso adalah wesel (draft), cek, surat aksep, kupon atau dividen, surat undian, money order, kuitansi, dan nota- nota tagihan lainnya.

8. Remittance Remittance adalah jasa pengiriman dan penerimaan uang dari luar negeri melalui fasilitas bank. Pada saat ini, hampir semua perbankan nasional, terutama bank devisa teah memiliki fasilitas remittance.

9. Kartu kredit Kartu kredit adalah alat pembayaran berbentuk kartu dan berfungsi sebagai pengganti uang tunai. Kartu ini digunakan sebagai alat 15 

pembayaran atas transaksi pembelian barang dan jasa. Pembayaran dilaksanakan melalui bank penerbit kartu atau bank yang menjalin kerja sama dengan penerbit kartu kredit.

Pembayaran dapat dilakukan sekaligus ataupun secara angsuran. Pada pembayaran secara angsuran, pemegang kartu akan dikenakan bunga sesuai dengan ketentuan. Keterlambatan pembayaran atas tagihan yang telah melewati batas jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar nilai yang disepakati dalam perjanjian.

10. Safe Deposit Box Jasa perbankan yang diberikan untuk memberikan rasa aman atas penyimpanan barang milik nasabah adalah fasilitas Safe deposit box atau kotak pengamanan simpanan. Safe deposit box ini terdapat dalam ruang khusus yang tahan api, di mana barang- barang nasabah disimpan dalam keadaan terkunci.

Nasabah akan terjamin kerahasiannya, serta terhindar dari resiko pencurian, kebakaran. Jenis barang yang dapat disimpan dalam safe deposit box adalah surat- surat berharga, perhiasan, logam mulia, benda- benda lainnya yang tidak dilarang oleh peraturan (senjata api, obat- obatan terlarang, narkoba, zat kimia yang mudah terbakar dan dapat menimbulkan kerusakan.

11. Phone banking Beberapa bank nasional sudah menyediakan fasilitas phone banking dan internet banking. Fasilitas ini memudahkan nasabah untuk 16 

melakukan semua transaksi keuangan hanya melalui telepon atau internet. Nasabah dapat dengan cepat melakukan dan mengetahui transaksi keuangan yang terjadi pada hari itu tanpa harus pergi ke bank atau ATM. Fasilitas ini memberikan keleluasaan untuk melakukan transasksi hingga 24 jam.

12. Cash management Cash management adalah jasa yang diberikan bank ke nasabahnya untuk membantu pengelolaan dana. Dengan demikian, nasabah dapat melakukan transaksi dengan lancar dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam hal ini, bank berperan sebagai pengelola layanan tersebut. Dari situ, bank akan mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan. Jenis layanan yang diberikan akan berbeda antara satu nasabah dengan nasabah lainnya.

13. Transfer uang Transfer uang (pengiriman uang) merupakan salah satu jasa bank dalam hal pengiriman sejumlah uang yang diamanatkan nasabah baik dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk mata uang asing yang ditujukan bagi pihak lain.

14. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ATM merupakan pelayanan pembayaran kepada nasabah dengan menggunakan

alat/perangkat

mesin

dan

pengoperasiannya

17 

dikendalikan secara otomatis melaui komputer. Salah satu contoh ATM adalah auto cash.

15. Payment point Payment point merupakan jasa pelayanan bank bagi nasabahnya, di mana bank mengambil alih pembayaran untuk pihak ketiga sebagai imbalan atas jasa yang diterima dari nasabah. Jasa ini tampak misalnya dalam pembayaran langganan listrik telepon, PAM, cicilan pengambilan rumah BTN, dan sebagaimana yang dibayar oleh bank atas nama nasabahnya.

II.1.4. Jenis- jenis penghimpunan dana dalam Bank Konvensional 1.

Dana yang bersumber dari bank itu sendiri. a. Setoran modal dari pemegang saham Dalam hal ini pemilik saham lama dapat menyetor dana tambahan atau membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. b. Cadangan- cadangan bank Maksudnya ada cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja tidak dibagikan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang. c. Laba bank yang belum dibagi Merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

18 

2.

Dana yang berasal dari masyarakat luas. a. Simpanan Giro (Demand Deposit) Menurut Pasal 1 angka 6 UU Perbankan yang Diubah Giro adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dan merupakan salah satu sarana pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan warkat perintah pembayaran, seperti cek, bilyet giro, atau sarana perintah pembayaran lainnya.

b. Simpanan Tabungan (Saving Deposit) Menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998 Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat- syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan giro, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

c. Simpanan Deposito (Time Deposit) Menurut Pasal 1 angka 7 UU Perbankan yang Diubah Deposito adalah merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank dalam bentuk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Waktu penarikan simpanan deposito sudah ditentukan sesuai dengan perjanjian yang dibuat sesuai kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank.

3.

Dana yang bersumber dari lembaga lain. a. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia Merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bankbank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor- sektor tertentu.

19 

b. Pinjaman antar bank Pinjaman antar bank biasanya diberikan kepada bank- bank yang mengalami kalah kliring di dalam lebaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. Pinjaman antar bank lebih dikenal dengan nama Call Money.

c. Pinjaman dari bank- bank luar negeri Merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri, misalnya pinjaman dari bank di Singapura, Amerika Serikat, atau dari negara- negara Eropa.

d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan. http://ocw.gunadarma.ac.id/course/economics/management-s1/banklembaga-keuangan-1/sumber-penggunaan-dana-bank

II.1.5. PSAK yang digunakan Bank Konvensional

PSAK No. 31 (Revisi 2000) tentang Akuntansi Perbankan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 31 Maret 2000. Sebelumnya standar khusus akuntansi untuk industri perbankan ini telah dikeluarkan oleh IAI sejak 5 Juni 1992 Pernyataan Prinsip Akuntansi Indonesia No. 7 tentang Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI).

20 

Kemudian seiring dengan proses harmonisasi dengan Intenational Accounting Standards dan dalam rangka pengembangan PAI menjadi Standar Akuntasi Keuangan (SAK) maka SKAPI disesuaikan seperlunya menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 tentang Akuntansi Perbankan pada 7 September 1994

Selanjutnya dengan semakin menyatunya ekonomi dunia yang ditandai dengan pesatnya peningkatan transaksi pasar uang maupun pasar modal yang dilakukan melalui perbankan, menuntut kembali untuk disempurnakannya PSAK 31 dengan lebih menekankan pada asas keterbukaan dan akuntabilitas.

Pernyataan dalam PSAK 31 mengenai asas keterbukaan dan akuntabilitas bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuagan bank. Ruang lingkup atas pernyataan ini diterapkan untuk perbankan yang beroperasi di Indonesia.

Pernyataan diatas ini tidak mengatur perlakuan akuntansi untuk transasksi khusus pada bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Perlakuan akuntansi untuk transaksi khusus pada bank syariah atau bank umum yang mempunyai divisi syariah mengacu pada PSAK yang mengatur akuntansi perbankan syariah.

21 

II.2.

Tinjauan Umum Bank Syariah

II.2.1. Definisi Bank Syariah

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 Pasal 1 Bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Adapun unit syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah.

Menurut UU No. 21 tahun 2008 Pasal 1 “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

Menurut Sudarsono (2004:27) Bank Syariah

adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya

memberikan kredit dan jasa- jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip- prinsip syariah.

II.2.2. Fungsi Bank Syariah, terdiri dari :

1.

Fungsi Manajer Investasi menurut Wiroso (2005:5) Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dari dana yang dihimpun dengan prinsip mudharabah (dalam perbankan lazim disebut dengan deposan atau penabung), karena besar kecilnya imbalan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana, sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh (dihasilkan) oleh bank syariah dalam mengelola dana (khususnya dana mudharabah). Hal ini sangat dipengaruhi oleh keahlian, kehati22 

hatian, dan profesionalisme dari bank syariah sebagai manajer investasi (pihak yang mengelola dana). 2.

Fungsi Investor menurut Wiroso (2005:10) Dalam penyaluran dana, baik dalam prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), prinsip Ujroh (Ijarah), dan prinsip jual beli (murabahah, salam dan istishna), bank syariah berfungsi sebagai investor (sebagai pemilik dana). Oleh karena itu sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan dengan prinsip- prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sektor- sektor produktif dan mempunyai resiko yang sangat minim. Keahlian, profesionalisme sangat diperlukan dalam menangani penyaluran dana ini, penerimaan pendapatan dan kualitas aktiva produktif yang sangat baik menjadi tujuan yang penting dalam penyaluran dana, karena pendapatan yang diterima dalam penyaluran dana inilah yang akan dibagikan kepada pemilik dana (deposan atau penabung mudharabah). Jadi fungsi ini sangat terkait dengan fungsi bank syariah sebagai manajer investasi.

3.

Fungsi Jasa Perbankan menurut Harahap, Wiroso dan Yusuf ( 2009 : 29) Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank non syariah, seperti misalnya memberikan layanan kliring, inkaso, pembayaran gaji, dan sebagainya. Hanya saja yang membedakan adalah prinsip- prinsip syariah yang tida boleh dilanggar. a. Prinsip Wakalah : 1) Memberikan jasa transfer, inkaso, kliring. 2) Memberikan layanan letter of credit (L/C) 3) Melakukan kegiatan wali amanat

b. Prinsip wadi’ah yad amanah : Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat- surat berharga. 23 

c. Prinsip Kafalah Memberikan layanan bank garansi.

d. Prinsip Sharf Memberikan pelayanan penukaran uang asing Bank- bank syariah juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agency contract atau sewa dan pendapatan yang diperoleh atas jasa keuangan tersebut merupakan pendapatan operasi lainnya dan tidak termasuk dalam perhitungan pembagian hasil usaha.

4.

Fungsi Sosial menurut Harahap, Wiroso dan Yusuf (2009: 30) Dalam konsep perbankan syariah mengharuskan bank- bank syariah memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana Qard (pinjaman kebajikan) atau Zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip- prinsip Islam. Disamping itu, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank- bank syariah untuk memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pergembangan lingkungan. Fungsi ini juga yang membedakan fungsi bank syariah dengan bank konvensional, walaupun hal ini ada dalam bank konvensional biasanya dilakukan oleh individu- individu yang mempunyai perhatian dengan hal sosial tersebut, tetapi dalm bank syariah fungsi sosial merupakan salah satu fungsi yang tidak terpisahkan dengan fungsi- fungsi yang lain. Bank syariah harus memegang amanat dalam menerima ZIS atau dana kebajikan lainnya dan menyalurkan kepada 24 

pihak- pihak yang berhak untuk menerimanya dan atas semua itu haruslah dibuatkan laporan sebagai pertanggungjawaban dalam pemegang amanah tersebut.

II.2.3. Produk Bank Syariah

Produk Bank Syariah menurut Harahap, Wiroso dan Yusuf (2010:33)

Dalam Bank Syariah penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan tidak membedakan nama produk tetapi pada prinsip yang digunakan yaitu prisip wadiah dan prinsip mudharabah. Apapun nama produknya tapi yang diperhatikan adalah prinsip yang dipergunakan atas nama produk tersebut, karena hal ini sangat terkait dengan porsi pembagian hasil usaha yang dilakukan antara pemilik dana/ deposan (shaibul maal) dengan bamk syariah sebagai mudharib. Berikut adalah pembahasan tentang prinsip dalam produk penghimpunan dana bank syariah : 1. Prinsip Wadiah a. Giro Wadiah menurut UU No. 10 tahun 1998, pasal 1 ayat 6 Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang Giro Wadiah (Fatwa, 2006) sebagai berikut : 1) Bersifat titipan. 2) Titipan bisa diambil kapan saja (on call). 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. 25 

Karakteristik dari Giro Wadiah menurut Harahap, Wiroso dan Yusuf (2009: 132) antara lain: 1) Harus dikembalikan utuh sepeti semula sehingga tidak boleh overdraft 2) Dapat dikenakan biaya titipan. 3) Dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan misalnya menetapkan saldo minimum. 4) Penarikan giro wadiah dilakukan dengan cek dan bilyet giro sesuai ketentuan yang berlaku. 5) Jenis dan kelompok rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. 6) Dana wadiah hanya dapat digunakan seijin penitip.

b. Tabungan Wadiah menurut Harahap, Wiroso dan Yusuf (2009: 133) “Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu”.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang Tabungan Wadiah (Fatwa, 2006) sebagai berikut : 1) Bersifat simpanan. 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan. 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. 26 

c. Prinsip Mudharabah a. Tabungan Mudharabah menurut Harahap, Wiroso dan Yusuf (2009: 37) Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang Tabungan Mudharabah (Fatwa, 2006) sebagai berikut: 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shaibul maal atau pemilik dana, dan bank sebagai mudharib atau pengelola dana 2) Dalam

kapasitasnya

sebagi

mudharib,

bank

dapat

melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan

prinsip

syariah

dan

menggembangkannya,

termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan

27 

b. Deposito Mudharabah menurut Yusuf (2009: 138) “Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan”.

Jenis deposito berjangka : 1) Deposito berjangka biasa Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru / pemberitahuan dari penyimpan.

2) Deposito berjangka otomatis (Automatic roll over) Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang Deposito Mudharabah (Fatwa, 2006) sebagai berikut : 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shaibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.

28 

3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan nisbah keuntungan yang menjadi hak nya. 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

II.2.4. Produk Jasa Bank Syariah menurut Wirdyaningsih (2005: 168)

Bank Syariah juga dapat melakukan pemberian jasa yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu : 1. Al Kafalah Al Kafalah adalah pemberian jaminan oleh bank sebagai penanggung kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua yang ditanggung, atas pemberian jaminan ini bank memperoleh fee.

2. Al Hiwalah Al Hiwalah adalah jasa pengalihan tangungjawab pembayaran hutang dari seseorang yang berhutang kepada orang lain.

3. Al Wakalah Al wakalah adalah jasa melakukan tindakan atau pekerjaaan mewakili nasabah sebagai kuasa. Untuk mewakili nasabah melakukan tindakan atau pekerjaan tersebut nasabah diminta untuk mendepositokan dana secukupnya. 29 

4. Ar Rahn Ar Rahn yaitu pembiayaan berupa pinjaman dana tunai dengan jaminan barang bergerak yang relative nilainya tetap untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

II.2.5. Prinsip yang digunakan dalam Bank Syariah menurut Wiroso (2005:2) Prinsip syariah berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 butir 13 Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain : 1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) 2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah) 3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) 4. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) 5. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewadari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)

30 

II.2.6. Pencatatan Akuntansi Bank Syariah

Pencatatan Akuntansi Bank Syariah menurut Harahap, Wiroso dan Yusuf (2009:142) 1. Pada saat pembukaan rekening (setoran awal) Dr. Kas Cr. Giro / Tabungan Wadiah

xxx xxx

2. Pada saat penarikan Giro / Tabungan Wadiah (via ATM) Dr. Giro / Tabungan Wadiah Cr. Kas ATM

xxx xxx

3. Pada saat aplikasi transfer untuk pemindahbukuan Dr. Giro / Tabungan Wadiah Cr. Tabungan / Deposito Mudharabah

xxx xxx

4. Pada saat transfer ke bank lain Dr. Giro / Tabungan Wadiah Cr. Bank Indonesia

xxx xxx

5. Pada saat pemberian bonus (kebijakan bank dan tidak disyaratkan sebelumnya) Dr. Beban Bonus Wadiah Cr. Giro / Tabungan Wadiah Cr. Titipan Kas Negara (Pajak)

xxx xxx xxx

II.2.7. PSAK yang digunakan Bank Syariah

Standar akuntansi yang berdasarkan prinsip syariah adalah kunci sukses bagi bank/ lembaga keuangan syariah dalam menjalankan sistemnya dalam rangka melayani masyarakat. Standar akuntansi akan terlihat dalam sistem akuntansi yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan sistem pelaporan keuangan. Saat ini IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) sudah mengeluarkan PSAK Akuntansi Syariah 31 

No. 100 - 108 yang merupakan revisi dari PSAK Akuntansi PSAK No. 59 dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah pada tanggal 1 Juni 2001 yang berisi tentang : 1. Tujuan Akuntansi Keuangan 2. Tujuan Laporan Keuangan 3. Asumsi dasar atas Sistem Pencatatan akrual 4. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 5. Unsur Laporan Keuangan

PSAK untuk Akuntansi Syariah terdapat pada PSAK No 100 – 111. PSAK ini dibuat untuk memberikan pedoman mengenai pencatatan, pengungkapan, pelaporan, penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi internasional tapi tetap berdasarkan prinsip syariah. Berikut adalah rincian dari PSAK Akuntansi Syariah No. 100 - 108 : 1. PSAK No. 100 : Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, 2. PSAK No. 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah, 3. PSAK No. 102 : Akuntansi Murabahah, 4. PSAK No. 103 : Akuntansi Salam, 5. PSAK No. 104 : Akuntansi Istishna, 6. PSAK No. 105 : Akuntansi Mudharabah, 7. PSAK No. 106 : Akuntansi Musyarakah, 8. PSAK No. 107 : Akuntansi Ijarah, 9. PSAK No. 108 : Akuntansi Penyelesaian Utang piutang Murabahah Bermasalah, 32 

PSAK No. 100 menjelaskan tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yang sesuai dengan standar akuntansi Internasional namun tetap sesuai dengan prinsip syariah.

PSAK No. 101 juga berisi tentang penyajian komponen- komponen laporan keuangan bank syariah dan juga pengungkapan umum laporan keuangan, serta tanggal efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan lembaga syariah.

II.3.

Prinsip Operasional Bank Syariah

Prinsip Operasinal Bank Syariah menurut Wiroso (2005)

Bank Syariah memiliki minimal 5 prinsip operasional yang digunakan yaitu : 1. Prinsip Simpanan Murni Merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk Al Wadi’ah. Fasilitas wadi’ah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam perbankan konvensional biasa disebut dengan giro.

2. Prinsip Bagi hasil Merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha dapat terjadi antar bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk dengan menggunakan 33 

prinsip mudharabah biasanya digunakan untuk tabungan dan deposito, sedangkan musyarakah lebih banyak pada pembiayaan.

3. Prinsip Jual Beli dan Margin keuntungan. Prinsip ini menerapkan tata cara jual beli dimana bank membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang jasa atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin/mark up).

4. Prinsip Sewa Prinsip sewa secara garis besar terbagi menjadi 2 jenis yaitu : a. Ijarah Sewa Murni (Ba’i al Takjiri), b. Ijarah Penggabungan Sewa dan Beli (Al Muntahiya Bit Tamlik)

5. Prinsip fee (jasa) Prinsip ini meliputi keseluruhan layanan non -pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini diantaranya yaitu a. Bank Garansi, b. Kliring, c. Inkaso, d. Jasa transfer dana lain-lain.

34 

II.4.

Kegiatan Usaha Bank Syariah

Kegiatan Usaha Bank Syariah menurut Wiroso (2005: 15)

Kegiatan Usaha Bank Syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tertanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang menjalankan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Beberapa pasal yang mengatur kegiatan usaha syariah adalah sebagai berikut : 1. Pasal 36 Bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati- hatian dalam melakukan kegiatan usahanya, yakni meliputi sebagai berikut : a. Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain : 1) Giro berdasarkan prinsip wadiah 2) Tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan atau mudharabah 3) Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah

b. Melakukan penyaluran dana meliputi sebagai berikut : 1) Prinsip jual beli berdasarkan akad, antara lain : i.

Murabahah

ii.

Istishna

iii.

Salam

2) Prinsip bagi hasil berdasarkan akad, antara lain : i.

Mudharabah

ii.

Musyarakah

35 

3) Prinsip sewa menyewa berdasarkan akad, antara lain : i.

Ijarah

ii.

Ijarah muntahiya biitamllik

4) Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qardh

c. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan prinsip, antara lain: 1) Wakalah 2) Hawalah 3) Kafalah 4) Rahn

d. Membeli, menjual, dan/ atau menjamin atas resiko sendiri surat- surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip syariah. e. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/ atau Bank Indonesia f. Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah g. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/ atau nasabah berdasarkan prinsip syariah h. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah. i. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat- surat berharga berdasarkan prinsip wadiah yad amanah. 36 

j. Melakukan

kegiatan

penitipan

termasuk

penataan

usahanya

untuk

kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah. k. Memberikan fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip syariah. l. Memberikan fasilitas garansi bank berdasrkan prinsip syariah. m. Melakukan kegiatan usaha kartu debet (charge card) berdasarkan prinsip syariah. n. Meleakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad wakalah. o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.

II.5.

Kegiatan Lain Bank Syariah Kegiatan Lain Bank Syariah menurut Harahap (2005:17) Selain kegiatan Bank Syariah yang berada dalam Pasal 36, Bank Syariah juga

dapat melakukan kegiatan lainnya menurut Pasal 37 yaitu : 1. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah; 2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain di bidang keuanga berdasarkan Prinsip Syariah seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan; 3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan Prinsip Syariah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

37 

4. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang- undangan dana pensiun yang berlaku.

Terdapat beberapa pasal yang terkait dengan Bank Syariah yanitu mengenai peraturan Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu : 1. Pasal 38 a) Bank wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan b) Permohonan persetujuan atas produk dan jasa yang akan dikeluarkan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) wajib dilampiri dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.

2. Pasal 39 a) Bank dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional b) Bank dilarang mengubah kegiatan usahanya menjadi Bank Konvensional.

II.6.

Penghimpunan Dana pada Bank Syariah

II.6.1. Penghimpunan Dana berdasarkan Prinsip Wadiah pada Bank Syariah menurut Wiroso (2005:20)

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja pemiliknya menghendaki. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Yang dimaksud “barang” disini adalah suatu yang 38 

berharga seperti uang, dokumen, surat berharga, dan barang lain yang berharga di sisi Islam.

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah adalah sebagai berikut : 1. Barang yang dititipkan, 2. Orang yang menitipkan / penitip, 3. Orang yang menerima titipan/ penerima titipan dan 4. Ijab Qobul.

Bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Namun, atas kebijakannya Bank Syariah dapat memberikan “bonus” kepada penitip dengan syarat sebagai berikut : 1. Bonus merupakan kebijakan hak prerogatif dari bank sebagai penerima titipan, 2. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam presentase maupun nominal (tidak ditetapkan dimuka).

Jadi, bank syariah tidak pernah berbagi hasil dengan pemilik dana prinsip wadiah dan pemberian bonus atau imbalan kepada pemilik dana wadiah merupakan kebijakan bank syariah itu sendiri, sehingga dalam praktik bank syariah yang satu tidak sama dengan bank syariah lain. Ada bank yang memberi bonus dan ada bank syariah yang tidak memberikan bonus.

39 

II.6.2. Prinsip Penghimpunan Dana berdasarkan Prinsip Wadiah

Di dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dijelaskan karakteristik wadiah (PAPSI, bagian IV.C – Simpanan, halaman IV.148) giro wadiah, tabungan wadiah, dan bonus simpanan wadiah sebagai berikut : 1. Giro Wadiah Giro Wadiah adalah titipan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menngunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana pemerintah dan pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Termasuk di dalamnya giro wadiah yang diblokir untuk tujuan tertentu misalnya dalam rangka escrow account, giro yang diblokir oleh yang berwajib karena suatu perkara.

2. Tabungan Wadiah Tabungan Wadiah adalah titipan pihak ketiga pada Bank Syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kuitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

3. Bonus simpanan wadiah Atas bonus simpanan wadiah dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

40 

II.6.3. Prinsip Wadiah dalam penghimpunan dana pada Bank Syariah Prinsip Wadiah dalam penghimpunan dana pada Bank Syariah Menurut Harahap (2005:22) Prinsip Wadiah terdiri dari dua jenis yaitu : 1. Wadiah Yad Al Amanah, dengan karakteristik yaitu Merupakan titipan murni dimana barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, dan sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai fisik maupun fisik barangnya, serta jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab sedangkan sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya penitipan.

2. Wadiah Yad Al Dhamanah, dengan karakteristik yaitu : Merupakan pengembangan dari wadiah yad al amanah yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut (tidak idle). Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan / kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan bagi kepada pemilik barang / dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya.

Wadiah yad al dhamanah dalam kegiatan usaha bank Islam dapat diaplikasikan pada rekening giro (current account) dan rekening 41 

tabungan (saving account) yaitu bank Islam boleh menggunakan uang itu dalam proyek berjangka pendek. Bank bertanggung jawab atas keselamatan uang tersebut dibawah konsep jaminan, begitu juga dengan rekening giro. Tetapi, peluang bagi bank untuk menggunakan nya terbatas, karena pemilik barang bisa mengambil barangnya sewaktu- waktu melalui cek karena itu, bank boleh mengenakan bayaran atas rekening giro sebagai upah sedangkan untuk wadiah amanah dapat diaplikasikan pada safe deposit box dan sejenisnya.

42