BAB II LANDASAN TEORI A. Pengertian Akuntansi Syariah Menurut Kieso (2002: 2), akuntansi bisa didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi yaitu
pengidentifikasian,
pengukuran,
dan
pengkomunikasian
informasi keuangan tentang entitas akonomi kepada pemakai yang berkepentingan. Karakteristik
–
karakteristik
ini
telah
dipakai
untuk
menjelaskan akuntansi selama beratus – ratus tahun. Namun, dalam 30 tahun terakhir entitas ekonomi telah berubah secara signifikan baik dari segi ukuran maupun komplekstitas, dan pemakai yang berkepentingan juga telah bertambah secara substansial baik dari segi jumlah maupun keragaman. Definisi selanjutnya terdapat dalam APB No. 4 (Muhammad 2002: 10) yang dapat menjelaskan : Akuntansi sebagai suatu aktivitas jasa yang memiliki fungsi menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang satuan – satuan ekonomi yang dapat bermanfaat dalam menetapkan pilihan – pilihan yang logis diantara berbagai tindakan alternatif. Menurut Sri Nurhayati – Wasilah (2009: 2), akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut
6
7
sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. B. Bank Syariah 1. Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional Pengertian dari Bank Syariah adalah “lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa – jasa lain dalam lalu – lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip – prinsip syariah” (Sudarsono, 2004 : 27). Pengertian bank menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2008) adalah “Lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak – pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran”. 2. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah Dalam operasionalnya bank syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa sesuai dengan syariah islam. Prinsip – prinsip syariah yang digunakan oleh bank syariah sebagai dasar kegiatan usahanya, yaitu : a. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pengelola dana.
7
8
b. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing – masing pihak memberikan
kontribusi
dana
dengan
ketentuan
bahwa
keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana. c. Murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. d. Salam adalah akad jual beli muslam fiih (barang pesanan) dengan pengiriman di kemudian hari oleh muslam illaihi (penjual) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat – syarat tertentu. e. Istishna’ adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara (pembeli, mustashni’) dengan penjual (pembuat, shani’). f. Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya. g. Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan
8
9
menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. h. Pinjaman Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan kewajiban peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. 3. Produk Operasional Bank Syariah Pada
sistem
operasi
bank
syariah,
pemilik
dana
menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan
(misalnya
modal
usaha),
dengan
perjanjian
dalam
kegiatan
pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Untuk
membantu
masyarakat
bermuamalahnya, menurut Muhammad (2005 : 177) bank syariah mengelompokkan produk menjadi tiga kelompok, yaitu : a. Produk penghimpunan dana, seperti : giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. b. Produk penyaluran dana, seperti : pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan ijarah. c. Produk jasa, seperti : kafalah, hiwalah, dan wakalah.
9
10
C. Pembiayaan Istishna Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005 : 17). Dalam undang – undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah. c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’. d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh. berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (wiroso 2009 : 158) Menurut Slamet (2005 : 108) pengertian Istishna’ adalah sebagai berikut : Akad jual beli antara pembeli (al-mustashni) dan as-shani (produsen yang juga sebagai pembeli). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan barang pesanan (al-mashnu) sesuai spesifikasi yang diisyaratkan pembeli dan penjualnya dengan harga yang
10
11
disepakati. Secara umum prosedur istishna’ dapat dilihat pada gambar sebagai berikut : Gambar 2 : 1 : Prosedur Istishna’
LANGKAH
KEGIATAN
PENGUMPULAN DATA
VERIFIKASI DATA
PENGAJUAN MUP
KEPUTUSAN PEMBIAYAAN
REALISASI KEPUTUSAN
PEMANTAUAN
PELUNASAN
► Inisiasi ► Solisitasi ► Kunjungan setempat. ► Informasi Bank (Bank checking). ► Informasi dari pembeli/pemasok/bowheer/ pesaing Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) : Analisa Pembiayaan ( Analisa Kualitatif dan Kuantitatif) ► Analisa Jaminan. ► Analisa Risiko. ► Evaluasi Kebutuhan Dana ► Penetapan Struktur Fasilitas ► Pengajuan MUP ke KPP. Keputusan Pembiayaan oleh Komite ► Rapat Komite ► Sirkulasi. Pelaksanaan Keputusan KPP : ► Penyampaian SPP ke Nasabah ► Dokumentasi dan Administrasi ► Penandatanganan Akad Pembiayaan Jaminan Pemantauan Pembiayaan : ► Pemantauan Usaha Nasabah ► Pemantauan Jaminan. ► Pembinaan Nasabah. Pemantauan Pembayaran Nasabah Pelunasan Pembiayaan : ► Bukti Pelunasan. ► Pelepasan jaminan.
11
dan
12
LANGKAH
KEGIATAN ► Tahapan : ▪ Penetapan Target Market ▪ Penetapan Sektor Bisnis ► Kriteria Nasabah : Ekstern & Intern
INISIASI
► Penghimpunan Informasi/ Taaruf
► Informasi Umum ► Informasi Kebutuhan Nasabah ► Informasi Kemampuan Membayar Kembali ► Informasi Barang Jaminan ► Informasi hubungan Perbankan
SOLISITASI
LAPORAN
► Verifikasi Data dan Informasi ► Laporan Kunjungan Setempat ► Berita Acara Plotting dan Taksasi Jaminan
KUNJUNGAN
Sumber : Bank Muamalat Indonesia a. TAHAPAN INISIASI : Tahapan dalam melakukan inisiasi, yaitu : 1. Penetapan Target Market Dalam
menetapkan
target
market
Bank
perlu
memperhatikan Sektor Ekonomi yang memiliki prospek bisnis yang baik sehingga posisi Bank tergolong aman dan menguntungkan dalam membiayai sektor tersebut. Kriteria bisnis yang aman dan menguntungkan antara lain :
12
13
a) Bisnis yang sedang tumbuh (sunrise industry). b) Bisnis yang tidak terkena resesi. c)
Bisnis yang didukung oleh regulasi pemerintah.
d) Bisnis yang mempunyai pasar yang jelas. Adapun sektor ekonomi yang dapat dibiayai antara lain : a)
Pertanian, Perburuan & Sarana Pertanian.
b)
Pertambangan.
c)
Industri Pengolahan.
d)
Listrik, Gas & Air.
e)
Konstruksi.
f)
Perdagangan, Restoran dan Hote.
g)
Pengangkutan, Pergudangan & Komunikasi.
h)
Jasa – jasa dunia usaha.
i)
Jasa – jasa sosial / masyarakat.
j)
Lain-lain.
2. Penghimpunan Informasi Penghimpunan informasi dapat dilakukan dengan ta’aruf dan wawancara. Ta’aruf adalah proses awal perkenalan antara A/M dengan nasabah melalui proses wawancara. Dalam wawancara tersebut A/M akan memperoleh data – data sementara tentang
13
14
kondisi nasabah pemohon pembiayaan dan A/M memeriksa ulang kembali kelengkapan dan kebenaran data – data tadi. Dalam proses wawancara tersebut akan terlihat juga sikap atau komitmen serta konsistensi keabsahan data yang disampaikan secara tertulis oleh nasabah. Data tertulis tersebut sebagai acuan bagi A/M, sebab banyak terjadi perbedaan akurasi data atau pemalsuan antara data tertulis dengan data hasil wawancara. Selanjutnya masih dalam proses ta’aruf, diperlukan adanya data standar nasabah bagi setiap A/M yang ingin melakukan wawancara. Dari data standar itu pula para A/M bisa mengambil kesimpulan secara tepat apakah permohonan pembiayaan tersebut dapat dilanjutkan atau ditolak. Secara garis besar dalam wawancara tersebut harus mencakup hal – hal antara lain : a) Kelengkapan data pemohon. b) Penjelasan data – data pendukung. c) Pemeriksaan kembali kebenaran dan konsistensi data pemohon.
14
15
b. SOLISITASI Solisitasi adalah kegiatan dalam rangka memperoleh nasabah melalui proses mengunjungi dan mendapatkan informasi data calon nasabah. Hasil solisitasi disajikan dalam bentuk laporan kunjungan (call report). Dalam menjalankan solisitasi, A/M harus mempunyai nilai standar tentang informasi yang akan diperoleh, sehingga diperoleh data yang objektif, tidak bersifat relatif dan tidak spekulatif. Adapun standar informasi yang dimaksud adalah : 1. Informasi Umum Informasi perusahaan
yang itu
diperoleh sendiri,
adalah
bertujuan
tentang untuk
eksistensi
mendapatkan
gambaran tentang operasi bisnis secara keseluruhan termasuk filosofi bisnis perusahaan, sasaran yang ingin dicapai, rencana kerja, sejarah perusahaan, para pendiri dan pemegang saham, serta prospek masa depan perusahaan. Jumlah staf atau karyawan, tingkat pendidikan rata-rata, sistem penggajian, dan jaminan sosial lain. 2. Informasi Kebutuhan Nasabah Bidang usaha yang dijalankan, rekan bisnis perusahaan, teknologi
yang
digunakan,
15
franchising
management
16
assistances (waralaba) atau perjanjian bisnis dengan pihak ketiga yang lain (bila ada), prospek masa depan bidang usaha. 3. Informasi Kemampuan Pembayaran Kembali Informasi
mengenai
kemampuan
membayar
kewajiban
(repayment) umumnya tergantung dari kondisi dan hasil produksi itu sendiri, seperti cara pemasaran, perusahaan pesaing, kekuatan dan kelemahan perusahaan calon nasabah dibandingkan dengan perusahaan pesaing, distribusi produk, strategi penjualan yang diterapkan, hasil penjualan tertinggi yang pernah dicapai, piutang dagang. Sumber pengadaan bahan baku atau bahan dagangan, cara pengadaan bahan baku, ciri khusus bahan baku. Sistem pelaporan kegiatan usaha dan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan atau sesuai dengan ketentuan Bank Muamalat. Adanya alternatif sumber pengembalian yang lain. 4. Informasi Jaminan Dalam
menghimpun
informasi
jaminan
Unit
Support
Pembiayaan (USP) wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a) Jenis jaminan yang diajukan, nilai pasar jaminan, pemilik jaminan dan marketable.
16
17
b) Kemudahan memonitor jaminan, termasuk lokasi jaminan itu berada serta jenis dan sifat fisika kimianya. c) Status hukum jaminan tersebut termasuk asuransi. 5. Informasi Hubungan Perbankan Dan Lembaga Keuangan Lainnya Dalam menghimpun informasi hubungan perbankan dan lembaga keuangan lainnya wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a) Hubungan dengan bank lain yang pernah memberikan pembiayaan (kredit) sebelumnya dan tujuan penggunaan pembiayaan serta term dan kondisi fasilitas. b) Dari informasi di atas akan terlihat struktur pendanaan operasi perusahaan. Bila nasabah telah berhubungan dengan
lembaga
keuangan
perbankan
maka dapat
dilengkapi dengan persyaratan kredit, jangka waktu kredit, agunan kredit dan kondite calon nasabah pada lembaga keuangan perbankan yang lama. c) Hasil informasi dibandingkan dengan posisi di Neraca dan Rugi Laba serta agar diketahui mengapa nasabah tersebut ingin berhubungan dengan Bank Muamalat.
17
18
c. LAPORAN KUNJUNGAN Laporan Kunjungan (Call Report / On The Spot (OTS)) adalah laporan kunjungan ke lokasi usaha nasabah yang dibuat oleh Account Manager (AM) dan diketahui atasannya, sebagai dasar untuk proses pembiayaan selanjutnya. Garis besar pelaksanaan OTS adalah sebagai berikut :
SUMBER DATA
INFORMASI DIPERLUKAN
1. Kantor Nasabah
2. Pabrik / Toko / Lokasi Usaha / Lokasi Proyek
18
i.
Kas dan Bank
ii.
Persediaan
iii.
Harta Tetap
iv.
Piutang Dagang
v.
Hutang Dagang
vi.
Keadaan Pegawai
i.
Persediaan
ii.
Harta Tetap
YANG
19
iii.
Fasilitas
Produksi
/
Usaha iv.
Fasilitas Penyimpanan
v.
Keadaan
Proyek
(konstruksi) vi.
Hasil Produksi / Barang Dagangan
vii.
3. Kantor / Pabrik / Toko dari Pemasok
/
Pembeli
/
Keadaan Pegawai
i.
Piutang/ Hutang Dagang
ii.
Volume
Bowheer
penjualan
/
pembelian iii.
Syarat – syarat penjualan / pembelian
iv.
Waktu
penyerahan
barang v.
Waktu
dan
pembayaran
19
vi.
Tingkat kepuasan
vii.
SPK / kontrak
riwayat
20
viii.
Tingkat
penyelesaian
pekerjaan ix.
Kuantitas dan kualitas peralatan
4. Jaminan
i.
Lokasi dan plotting
ii.
Kondisi
iii.
Bukti Kepemilikan
iv.
Ijin
v.
Pemanfaatan
vi.
Penghuni
vii.
Kapasitas (untuk mesin)
viii.
Umur
teknis
(untuk
mesin) ix.
Harga Pasar.
Laporan OTS sekurang-kurangnya harus berisikan : a) Hari dan Tanggal Kunjungan. b) Nama Kru pengelola pembiayaan yang melakukan kunjungan. c) Tempat / lokasi kunjungan.
20
21
d) Nama orang (berikut jabatannya) yang dimintakan informasi. e) Tujuan kunjungan. f) Hasil dan Kesimpulan Kunjungan. g) Tanda tangan pejabat / pengelola yang melakukan kunjungan.
d. PROSES ANALISIS PEMBIAYAAN Dalam melakukan analisa kelayakan pembiayaan ditentukan oleh kelayakan usaha nasabah sebagai sumber utama pelunasan pembiayaan (first way out) dan kelayakan agunan sebagai sumber pelunasan kedua (second way out) apabila sumber pelunasan yang utama tidak berjalan. Proses
analisa
kelayakan
usaha
dilakukan
menggunakan beberapa tata cara analisa yang meliputi: a) Analisa Aspek – aspek Perusahaan. b) Analisa Laporan Keuangan. c) Evaluasi Kebutuhan Dana / Pembiayaan. d) Analisa Kesuaian Aspek Syariah. e) Struktur Fasilitas Pembiayaan.
21
dengan
22
1. Landasan Hukum Istishna Landasan hukum Istishna’ yang memperbolehkan adalah sebagai berikut : a. Al-Quran “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Al-Baqarah : 275). b. Hadist “barang siapa
yang
melakukan
salaf
(istishna),
hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.” (HR Imam As-Sittah). Mahzab Hanafi menyetujui kontrak Istishna’ atas dasar istihsan karena alasan berikut : 1) Masyarakat telah mempraktikan istishna’ secara luas tanpa keberatan. 2) Dalam
syariah
dimungkinkan
adanya
penyimpangan
terhadap qiyas berdasarkan ijma ulama. 3) Istishna’ didasarkan atas kebutuhan masyarakat.
2. Rukun dan Syarat Istishna Di bawah ini adalah rukun – rukun Istishna’ sebagai berikut : a. Mustashni (pembeli) b. Shaani (penjual)
22
23
c. Mashnu’ (barang) d. Tsaman (harga) e. Shighat (ijab kabul) Berikut merupakan syarat Istishna’ : a. Kedua belah pihak yang bertransaksi, cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. b. Ridha / kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji. c. Shaani menyatakan kesanggupan untuk membuat barang. d. Mashnu (barang yang dipesan) mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran (tipe), mutu dan jumlahnya. e. Barang yang dipesan tidak termasuk kategori yang dilarang syara (najis, haram / tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan. 3. Istishna Pararel Istishna’ pararel berdasarkan PSAK No. 59 (2002 : 14), dapat dilakukan dengan syarat : a. Akad kedua antara bank dan subkontraktor terpisah dari akad pertama antara bank dengan pembeli akhir. b. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah
23
24
Gambar 2 : 2 Skema Bai’ al-Istishna’
Nasabah (pembeli)
Produsen (pembuat)
1. Pesan 2. Beli 3. Jual
Bank (penjual)
(Sumber, Heri Sudarsono 2004:72) 4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Dibawah ini adalah fatwa – fatwa Istishna’ sebagai berikut : a. Ketentuan tentang pembayaran 1) Alat bayar harus diketahui jumlsh dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. b. Ketentuan tentang barang 1) Harus jelas ciri – cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 3) Penyerahannya dilakukan kemudian. 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
24
25
5) Pembeli (mustashni’) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan. 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad. D. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 104 1. Pengakuan dan pengukuran a. Akuntansi Bank Syariah sebagai Penjual 1) Penyatuan dan Segmentasi Akad Bila suatu akad istishna’ mencakup sejumlah aset, pengakuan dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu akad yang terpisah jika : a) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap asset b) Setiap asset telah dinegosiasikan secara terpisah, di mana penjual dan pembeli dapat menerima atau menolak bagian akad yang berhubungan dengan masing – masing asset tersebut. c) Biaya dan pendapatan masing – masing asset dapat diidentifikasikan.
25
26
Suatu kelompok akad istishna, dengan satu atau beberapa pembeli, harus diperlakukan sebagai satu akad istishna jika : a) Kelompok akad tersebut dinegosiasikan sebagai satu paket. b) Akad tersebut berhubungan erat sekali, sebetulnya akad tersebut merupakan bagian dari akad tunggal dengan suatu margin keuntungan. c) Akad tersebut dilakukan secara serentak atau secara berkesinambungan. Jika ada pemesanan asset tambahan dengan akad istishna terpisah, maka tambahan asset tersebut diperlakukan sebagai akad yang terpisah jika : a) Asset tambahan berbeda secara signifikan dengan asset dalam akad istishna awal dalam desain, teknologi atau fungsi. b) Harga asset tambahan dinegosiasikan tanpa terkait harga akad istishna awal. 2) Pendapatan Istishna’ dan Istishna’ Paralel Pendapatan istishna’ diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad adalah selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli.
26
27
Jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka : a) Bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istishna pada periode bersangkutan. b) Bagian margin keuntungan istishna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada asset istishna dalam penyelesaian. c) Pada akhir periode harga pokok istishna diakui sebesar biaya istishna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut : a) Tidak ada pendapatan istishna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. b) Tidak ada harga pokok istishna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. c) Tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istishna
dalam
penyelesaian
pekerjaan tersebut selesai.
27
sampai
dengan
28
d) Pengakuan
pendapatan
istishna,
harga
pokok
istishna dan keuntungan dilakukan hanya pada saat penyelesaian pekerjaan. 3) Istishna’ dengan Pembayaran Tangguh Jika menggunakan metode persentase penyelesaian dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari satu tahun setelah penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu : a) Margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istishna dilakukan secara tunai, diakui sesuai persentase penyelesaian. b) Selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat pennyerahan diakui selama periode pelunasan secara
proposional
sesuai
dengan
jumlah
pembayaran. Meskipun istishna dilakukan dengan pembayaran tanggguh, penjualan harus menentukan nilai tunia istishna’ pada saat penyerahan barang pesanan sebagai dasar untuk mengakui margin keuntungan terkait dengan proses pembuatan barang pesanan. Margin ini menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan dari proses pembuatan barang pesanan. Sedangkan yang dimaksud
28
29
dengan nilai akad dalam istishna adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli akhir. Hubungan antara biaya perolehan, nilai tunai, dan nilai akad diuraikan dalam contoh sebagai berikut : Biaya perolehan (biaya produksi)
Rp1.000,00
Margin keuntungan pembuatan barang pesanan
Rp200,00
Nilai tunai pada saat penyerahan barang pesanan
Rp 1.200,00
Nilai akad untuk pembayaran secara Angsuran selama tiga tahun
Rp1.600,00
Selisih nilai akad dan nilai tunai yang diakui selama tiga tahun
Rp 400,00
Jika menggunakan metode akad selesai dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari satu tahun setelah penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu : a) Margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istishna dilakukan secara tunai, diakui pada saat penyerahan barang pesanan. b) Selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proposional sesuai dengan jumlah pembayaran.
29
30
Tagihan setiap termin kepada pembeli diakui sebagai piutang istishna’ dan termin istishna (istishna billing) pada pos lawannya. Penagihan termin yang dilakukan oleh penjual dalam transaksi istishna’ dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad dan tidak selalu sesuai dengan persentase penyelesaian pembuatan barang pesanan. 4) Biaya Perolehan Istishna Biaya perolehan istishna’ terdiri atas : a) Biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan. b) Biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan pra-akad. Biaya pra-akad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istishna’ jika akad disepakati. Namun jika akad tidak disepakati, maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan. Biaya perolehan istishna’ yang terjadi selama periode laporan keuangan, diakui sebagai asset istishna’ dalam penyelesaian pada saat terjadinya. Beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya istishna’.
30
31
5) Biaya Perolehan Istishna Pararel Biaya istishna pararel terdiri dari : a) Biaya perolehan barang pesanan sebesar sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas. b) Biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan pra akad. c) Semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, jika ada. Biaya perolehan istishna’ paralel diakui sebagai asset istishna’ dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihan. 6) Penyelesaian Awal Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan istishna’. Pengurangan pendapatan istishna’ akibat penyelesaian awal piutang istishna’ dapat diperlakukan sebagai : a) Potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang istishna’ pada saat pembayaran. b) Penggantian sebesar
(reimbursement)
jumlah
31
keuntungan
kepada yang
pembeli
dihapuskan
32
tersebut setelah menerima pembayaran piutang istishna’ secara keseluruhan. 7) Perubahan Pesanan dan Tagihan Tambahan Pengaturan pengakuan dan pengukuran atas pendapatan dan biaya istishna’ akibat perubahan pesanan dan tagihan tambahan adalah sebagai berikut : a) Nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh penjual dan pembeli ditambahkan kepada pendapatan istishna’ dan biaya istishna’. b) Jika kondisi pengenaan setiap tagihan tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya setiap tagihan tambahan akan menambah biaya istishna’,
sehingga
pendapatan
istishna’
akan
berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan. c) Perlakuan akuntansi a dan b juga berlaku pada istishna’ paralel, akan tetapi biaya perubahan pesanan dan tagihan tambahan ditentukan oleh produsen atau kontraktor dan disetujui penjual berdasarkan akad istishna’ paralel.
32
33
8) Pengakuan Taksiran Rugi Jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istishna’ akan melebihi pendapatan istishna’, taksiran kerugian harus segera diakui. Jumlah
kerugian
semacam
itu
ditemukan
tanpa
memperhatikan : a) Apakah pekerjaan istishna’ telah dilakukan atau belum. b) Tahap penyelesaian pembuatan barang pesanan. c) Jumlah laba yang diharapkan dari akad lain yang tidak diperlakukan sebagai suatu akad tunggal. b. Akuntansi Bank Syariah sebagai Pembeli Pembeli mengakui asset istishna’ dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui hutang istishna’ kepada penjual. Asset istishna’ yang diperoleh melalui transaksi istishna’ dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istishna tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istishna tangguhan. Beban istishna’ tangguhan diomortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan hutang istishna’.
33
34
Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan keugian pembeli, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada priode berjalan. Dalam istishna’ pararel, jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan harga pokok istishna’.
34
35
Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada priode berjalan. c. Penyajian Penjual menyajikan dalam laporan keuangan hal – hal sebagai berikut : a) Piutang istishna’ yang berasal dari transaksi istishna’ sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. b) Termin istishna’ yang berasal dari transaksi istishna’ sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir. Pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal – hal sebagai berikut : a) Hutang istishna’ sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi. b) Asset istishna’ dalam penyelesaian sebesar : i.
Persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir, jika istishna’ paralel.
ii.
Kapitalisasi biaya perolehan, jika istishna’.
d. Pengungkapan Penjual mengungkapkan transaksi istishna’ dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada : a) Metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak istishna’.
35
36
b) Metode yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan. c) Rincian piutang istishna’ berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang. d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pembeli mengungkapkan transaksi istishna’ dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada : a) Rincian hutang istishna’ berdasarkan jumlah dan jangka waktu. b) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK NO. 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah. 1) Bank
Syariah
mengakui
asset
istishna’
dalam
penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui hutang istishna’ kepada penjual. . 2) Beban
istishna’
tangguhan
diamortisasi
secara
proporsional sesuai dengan porsi pelunasan hutang istishna’.
36
