BAB II LANDASAN TEORI

7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Landasan Hukum Musyarakah 1. Pengertian Istilah lain dari musyarakah adalah syirkah. Syirkah dari segi bahasa bermakna ikhtilath (percampuran), yaitu penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sedangkan menurut syari’ah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Transaksi syirkah mengharuskan adanya ijab dan qabul, selain juga tergantung kepada sesuatu yang ditransaksikan, yaitu harus sesuatu yang bisa dikelola. Dan sesuatu yang bisa dikelola itu haruslah sesuatu yang bisa diwakilkan, sehingga sesuatu yang bisa dikelola tersebut sama-sama mengikat mereka. (Tim Asistensi Pengembangan LKS Bank Muamalat, 2000). Keterangan di atas menunjukan bahwa para ulama fiqh memang mempunyai perbedaan dalam definisi syirkah secara terminologinya (syar’i). Menurut Madzhab Maliki, syirkah adalah pemberian wewenang kepada pihak-pihak yang bekerja sama. Menurut Madzhab Hambali, syirkah adalah percampuran dalam kepemilikan dan wewenang. Menurut Madzhab Syafi’i, syirkah adalah ditetapkannya hak kepemilikan bagi dua pihak atau lebih. Menurut Madzhab Hanafi, syirkah adalah transaksi yang dilakukan dua pihak

8 dalam hal permodalan dan keuntungan. (Tim Asistensi Pengembangan LKS Bank Muamalat, 2000). 2. Landasan Hukum Landasan hukum Musyrakah adalah: a. Al-Quran surat An-Nisa ayat 12 yang mempunyai arti dari potongan ayat tersebut adalah “...Maka mereka berserikat dalam sepertiga...” (An-Nisa/4:12).

A-Quran surat Shad ayat 24 yang mempunyai arti dari potongan ayat tersebut adalah “...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh...” (Shad/38:24).

Kedua ayat diatas menunjukan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya pererikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam Q.S: An-Nisa: 12 perkongsian terjadi secara otomatis (jabr) karena waris, sementara Q.S: Shad: 24 terjadi atas dasar akad (ikhtiyari). (Muhammad Syafi’i Antonio, 2000).

b. Al-Hadits Rasulullah SAW menurut Abu Dawud Sulaiman (1988:253): Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman AlMasyisyi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin AlZaharkan dari Abi Hayaan At-Tamii, dari bapaknya, dari Abi Hurairah dan sebelumnya berkata: “Sesungguhnya Allah berfirman: “bahwa ada

9 tiga orang yang bersyarikat, maka janganlah berkhianat salah satu di antara mereka kepada sahabatnya, maka apabila ada yang berkhianat keluarlah dari antara mereka.

Hadits qudsi tersebut menunjukan kecintaan Allah kepada hambaNya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan. (Abu Dawud Sulaiman, 1988:253).

c. Ijma Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni 5/ 109 telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dari padanya.” (Abu Dawud Sulaiman, 1988:253).

B. Musyarakah dalam Konsep Fiqih 1. Rukun dan Syarat Musyarakah a. Rukun Menurut jumhur ulama, syirkah ( termasuk syirkah amlak maupun syirkah uqud ) ada 3 (tiga), yaitu : 1) Shighat (ijab dan qabul), 2) Pihak yang berakad ( Shahibul maal/ rabbul maal), dan pelaksana (musyarik) dan 3) Objek akad (proyek/usaha). (Tim Asistensi Pengembangan LKS Bank Muamalat, 2000).

10 b. Syarat Dua jenis syirkah di atas mempunyai syarat umum, yaitu : 1) Perserikatan itu merupakan transaksi yang bisa diwakilkan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak hukum tehadap obyek perserikatan itu, dengan izin pihak yang lain, dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang bersrukat. 2) Pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan nisbahnya (persentasenya) ketika berlangsungnya akad. 3) Keuntungan dari akad itu dibagi dari hasil usaha (laba) harta perserikatan, bikan dari harta lain. Sedangkan syarat-syarat tambahan, bisa disesuaikan dengan jenis syirkahnya seperti : 4) Jenis usaha yang dilakukan harus jelas dan tidak melanggar syari’ah. 5) Modal diberikan berbentuk uang tunai atau asset yang likuid ( dapat segera dicairkan). (Tim Asistensi Pengembangan LKS Bank Muamalat, 2000).

2. Jenis-Jenis Musyarakah Syirkah ada dua macam, yaitu syirkah amlak dan syirkah ‘uqud. Syirkah amlak adalah hak milik. Syirkah ini disebut juga syirkah ijbariayah (paksaan). Syirkah ‘uqud adalah, syirkah yang berdasarkan transaksi, syirkah ini disebut juga syirkah ikhtiyariyyah (pilihan). (Tim Asistensi Pengembangan LKS Bank Muamalat, 2000).

11 a. Syirkah Amlak Secara bahasa, syirkah amlak berarti akad yang terjadi antara dua orang atau lebih yang mempunyai hak milik atas suatu harta tanpa adanya transaksi kerjasama terlebih dahulu. Contoh seperti beberapa orang ahli waris yang dapat warisan dari oran tuanya yang meninggal dunia. (Tim Asistensi Pengembangan LKS Bank Muamalat, 2000). 1) Amlak Jabr Terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Paksa tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewarisi, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka. (Muhamad, 2004). 2) Amlak Ikhtiar Terjadinya suatu perkongsian secara otomatis tetapi bebas. Otomatis seperti pengertian diatas. Bebas adanya pilihan atau opsi untuk menolak. Contoh dari jenis perkongsian ini dapat dilihat apabila dua orang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasat bersama dari pihak ketiga. (Muhamad, 2004).

b. Syirikah ‘Uqud Yaitu transaksi yang dilakukan dua orang atau lebeih untuk berserikat

dalam

permodalan

dan

keuntungan.

Pengembangan LKS Bank Muamalat, 2000).

(Tim

Asistensi

12 Pembagian jenis syirkah ‘uqud berbeda-beda, diantaranya menurut Hanabilah, syirkah ‘uqud ada 5 macam: syirkah ‘inan, syirkah mufawadhah, syirkah ‘abdan, syirkah wujuh, syirkah mudharabah. (Tim Asistensi Pengembangan LKS Bank Muamalat, 2000). Menurut Hanafiyah pembagian syirkah ‘uqud ada 6 macam, yaitu: syirkah amwal, syirkah a’mal, syirkah wujuh, dan setiap macam ada kalanya mufawadhah dan ada kalanya inan. Menurut ulama fiqahar amshar (negerinegeri besar), syirkah ada 4 macam, yaitu syirkah inan, syirkah mufawadhah, syirkah ‘abdan, dan syirkah wujuh. (Tim Asistensi Pengembangan Bank Muamalat, 2000). Para ulama sepakat bahwa syirkah ‘annan/inan diperbolehkan dan sah. Sedangkan untuk jenis syirkah lain, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Syafi’iyah, Dhahiriyah dan Imamiyah berpendapat bahwa segala jenis syirkah tidak diperbolehkan kecuali syirkah inan dan syirkah mudharabah. (Tim Asistensi Pengembangan LKS Bank Muamalat, 2000). Hanabilah memperbolehkan semua jenis syirkah kecuali syirkah mufawadhah. Malikiyah memperbolehkan semua jenis syirkah kecuali syirkah wujuh dan mufawadhah. Hanafiyah dan Zaidiyah memperbolehkan semua jenis syirkah asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. (Tim Asistensi Pengembangan LKS Bank Muamalat, 2000). 1) Syirkah ‘Anan/Inan Yaitu dua orang yang berserikat dalam permodalan untuk melakukan perdagangan dengan bagi hasil termasuk untung dan rugi. Jadi,

13 anggota syirkah sama-sama memperoleh keuntungan dan sama-sama menanggung kerugian. Tidak diperbolehkan jika satu pihak memberikan keringanan kepada partnernya untuk tidak menanggung kerugian, dengan tetap menggunakan bagi hasil. Dasar ini telah ditetapkan oleh syari’at dan perundang-undangan.

(Tim

Asistensi

Pengembangan

LKS

Bank

Muamalat, 2000).

2) Syirkah Mufawadhah Secara terminologi, syirkah mufawadhah adalah perserikatan dua orang atau lebih pada suatu objek, dengan syarat masing-masing pihak memasukan modal yang sama jumlahnya, serta melakukan tindakan hukum (tasarruf) yang sama, sehingga masing-masing pihak dapat bertindak hukum atas nama orang-orang yang berserikat tersebut. (Tim Asistensi Pengembangan LKS Bank Muamalat, 2000). Jadi,

masing-masing

anggota

memiliki

kesamaan

dalam

permodalan dan keuntungan. Satu pihak tidak dibenarkan memiliki modal saham lebih banyak dari partnernya, seperti; jika ia memiliki modal saham 1000 dinar dan partnenrnya 500 dinar. Meskipun tidak dipergunakan dalam proses bisnis, dan tidak boleh menyisakan sepeser pun dari modal syirkah kecuali harus dimasukkan dalam proses syirkah. Disyaratkan pula adanya kesamaan wewenang. Tidak dibenarkan jika transaksi syirkah tersebut dilakukan antara anak kecil dengan orang yang sudah baligh. Tidak dibenarkan pula jika wewenang salah satu partner lebih banyak dari

14 yang lain. Setiap partner menjadi wakil dan penjamin bagi pertner lain; setiap partner bertanggung jawab atas transaksi dan tindakan yang dilakukan partner lain. Jika satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, atau kebutuhan modal bisa ditutupi oleh saham salah satu pihak maka transaksi syirkah ini berubah menjadi syirkah inan. Karena tidak adanya kesamaan. Para pelaku dalam syirkah mufawadhah tidak saling mempunyai hak milik atas harta yang bersifat pribadi , baik itu dari warisan atau hadiah. (Tim Asistensi Pengembangan Bank Muamalat, 2000).

3) Syirkah Wujuh Yaitu dua orang “terhormat” yang bersrikat tanpa adanya modal untuk membeli secara kredit, lalu menjual dengan pembayaran kontan. Keduanya lalu berkata “kami berserikat untuk membeli seara kredit dan menjualnya dengan kontan/tunai, lalu keuntungan untuk kami berdua dengan syarat begini”. (Tim Asistensi Pengembangan LKS Bank Muamalat, 2000). Biasanya pedagang tidak akan menjual secara kredit kecuali kepada orang yang punya nama baik di masyarakat. Jenis ini disebut juga syirkah ‘ala adz dziman (syirkah atas tanggungan dengan tidak adanya produksi dan modal). (Tim Asistensi Pengembangan LKS Bank Muamalat, 2000). Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyah membolehkan syirkah jenis ini karena merupakan syirkah yang berimplikasi pemberian mandat dari setiap

15 pihak kepada partnernya dalam jual beli dengan syarat barang yang dibeli itu layak. Ringkasnya, selama apa yang disepakati oleh dua pihak itu adalah usaha, maka berlangsunglah transaksi syirkah tersebut. (Tim Asistensi Pengembangan LKS Bank Muamalat, 2000).

4) Syirkah ‘Abdan Yaitu dua orang yang berserikat untuk menerima pekerjaan, lalu hasilnya untuk mereka berdua, seperti tukang jahit, tukang besi, tukang celup, dan lain-lain. Syirkah ini biasanya dikenal dengan syirkah para pekerja, seperti para penjahit, para tukang kayu, dengan pembagian hasil yang sama atau berbeda, baik pekerjaan itu sejenis tukang kayu, atau tidak sejenis, seperti penjahit dengan tukang kayu. Sebutan untuk syirkah ini adalah syirkah shana’i (para tukang), syirkah taqabbul (penerimaan), syirkah abdan (fisik) dan syirkah a’mal (kerja). Syirkah jenis ini banyak ditemui di mana-mana baik di pertukangan atau yang lain. Syirkah penggalian ladang minyak, ekspedisi dan yang semisalnya termasuk syirkah a’mal. (Tim Asistensi Pengembangan LKS Bank Muamalat, 2000). Malikayah, Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyah membolehkan syirkah jenis ini, karena tujuannya adalah menghasilkan keuntungan dan ini bisa dengan pelimpahan mandat. Masyarakat pun telah melakukannya, dan sebuah syirkah itu bisa dengan modal atau dengan kerja dalam

16 mudharabah (sistem bagi hasil). Sedangkan syirkah ini adalah syirkah kerja. (Tim Asistensi Pengembangan LKS Bank Muamalat, 2000). Maliki mensyaratkan adanya kesamaan dalam bidang kerja untuk keabsahan syirkah jenis ini. Jadi, diperbolehkan antara para pekerja di bidang kerja yang sama, dan tidak diperbolehkan bagi para pekerja di bidang kerja yang berbeda, kecuali jika bidang tersebut saling berkaitan. Seperti menenun dengan mimintal. Mereka juga mensyaratkan kesatuan tempat kerja. Jika berada di dua tempat kerja, maka tidak diperbolehkan. Mereka juga mengharuskan pembagian keuntungan sesuai dengan prosentase kerja yang telah disepakati, dan ini bisa diukur menurut kebiasaan. (Tim Asistensi Pengembangan LKS Bank Muamalat, 2000). Syafi’iyah Imamiyah berpendapat bahwa syirkah jenis ini tidak sah, karena menurut mereka syirkah itu hanya terbatas pada harta dan buka pada kerja. (Perundang-undangan modern meniadakan syirkah jenis ini karena tidak didasari modal. Jadi, modal syirkah tidak boleh berupa kerja masing-masing pihak semata, akan tetapi harus ada yang berbentuk materi). Karena sebuah kerja itu tidak pasti, di dalamnya terdapat unsur untung-untungan dan ketidakpastian; dimana masing-masing tidak mengetahui apakah partnernya produktif atau tidak. Dan karena masingmasing memiliki fisik dan produktifitas berbeda, masing-masing mempunyai daya hasil sendiri-sendiri, seperti seandainya mereka berserikat dalam mengumpulkan kayu bakar, berburu, dan hal-hal mubah lainnya. (Tim Asistensi Pengembangan LKS Bank Muamalat, 2000).

17 3. Sebab Berakhirnya Musyarakah a. Salah satu pihak mengundurkan diri b. Salah satu pihak meninggal dunia c. Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum d. Modal perserikatan tersebut hilang, atau usaha tersebut hancur total. (Tim Asistensi Pengembangan LKS Bank Muamalat, 2000).

C. Penerapan Konsep Musyarakah dalam Perbankan Islam Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musayarakah (syirkah). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersamasama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. (Adiwarman Karim. A, 2005). Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa

dana,

barang

perdagangan

(trading

asset),

kewirausahaan

(entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment), atau intangible asset (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan/reputasi (credit-worthiness) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel. (Adiwarman Karim. A, 2005).

18 Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000). (Sofyan Syafri Harahap dkk, 2005).

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh pihak untuk menunjukan kehendak

mereka

dalam

mengadakan

kontrak

(akad),

dengan

memperhatikan hal-hal berikut: a. Penawaran dan penerimaan harus secara ekplisit menunjukkan tujuan akad. b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat akad. c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 2. Pihak-pihak yang melakukan akad harus cakap dalam hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut: a. Komponen dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.

19 d. Setiap mitra memberikan wewenang kepada mitra lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah. e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. 3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan, dan kerugian) a. Modal 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, property dan sebagainya. Jika modal dalam bentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. 2) Para

pihak

tidak

boleh

meminjam,

meminjamkan,

menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun menghindari terjadinya penyimpangan. LKS dapat meminta jaminan. b. Kerja 1) Partisipasi

para

mitra

dalam

pekerjaan

merupakan

dasar

pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra dapat melaksanakan

20 kerja lebih banyak dari yang lainnya dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam akad. c. Keuntungan 1) Keuntungan

harus

dikuantitatifkan

dengan

jelas

untuk

menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah. 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. d. Kerugian Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. 4. Biaya operasional dan persengketaan a. Biaya operasonal dibebankan pada modal bersama. b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

21 melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

D. Akuntansi dalam Perbankan Islam Akuntansi dalam Islam antara lain berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban secara adil. Allah SWT berfirman dalam Ayat Al-Quran Surat AlBaqarah ayat 282 yang artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar...”(Al-Baqarah/2:282) Berdasarkan ayat tersebut dapat ditafsirkan dalam konteks akuntansi, utamanya berkaitan dengan pentingnya pencatatan, pengakuan, pengukuran di mana juga ditekankan pada aspek kejujuran di dalam akuntansi. Perubahan masyarakat telah membawa perubahan yang cukup mendasar terhadap organisasi akuntansi. Hadirnya lembaga keuangan syari’ah pada khususnya dan sistem bisnis Islami (berdasarkan syari’ah) tentunnya akan mempengaruhi dan menentukan organisasi akuntansi yang akan digunakan. Hal ini muncul karena karakteristik masyarakat Islami menurut aspekaspek yang berbeda dengan apa yang terjadi dan berlaku dalam masyarakat kapitalis. Hal ini berarti pula bahwa akuntansi yang berlaku dalam sistem

22 Lembaga Keuangan Syari’ah jelas berbeda dangan sistem akuntansi yang berlaku dalam sistem Lembaga Keuangan Konvensional. Tujuan informasi akuntansi dalam Bank Syari’ah atau lebih luasnya Lembaga Keuangan Syari’ah muncul karena dua alasan yaitu: (Muhammad, 2005). 1. Lembaga Keuangan Syari’ah dijalankan dengan kerangka syari’ah, sebagai akibat dari hakikat transaksi yang berbeda dengan Lembaga Keuangan Konvensional. 2. Penggunaan informasi akuntansi pada Lembaga Keuangan Syari’ah adalah berbeda dengan penggunaan informasi akuntansi di Lembaga Keuangan Konvensional. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat diuraikan sebagai berikut: (Muhammad, 2005). 1. Pengguna informasi akuntansi. Pengguna informasi akuntansi utama dalam sistem Lembaga Keuangan Syari’ah meliputi: a. Pemegang saham; b. Deposan; c. Shahibul maal yang melakukan investasi mudharabah mutlaqah (tanpa ada syarat-syarat tertentu atau unrestricted account holders); d. Shahibul maal yang melakukan investasi mudharabah muqaayadah (dengan ada syarat-syarat tertentu atau restricted investment account holders); e. Pengusaha, perusahaan, atau agensi yang berhubungan dengan bank;

23 f. Dewan Pengawas Syari’ah; g. Lembaga pemerintah, bank sentral, menteri keuangan, badan administrasi atau pengelola Zakat; h. Masyarakat luas; i. Pengamat non muslim; j. Peneliti; k. Pegawai lembaga yang bersangkutan.

2. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna, meliputi: a. Informasi

yang dapat

membantu dalam

menilai pelaksanaan

operasional bank dengan aturan tertulis dan jiwa syari’ah; b. Informasi

yang

dapat

memabantu

dalam

menjaga

aset,

mempertahankan likuiditas, dan meningkatkan laba. c. Informasi tentang inisiatif lembaga atas tanggungjawabnya terhadap pekerjaan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan; dan d. Informasi

yang

dapat

membantu

dalam

pertanggungjawaban

manajemen.

Tujuan akuntansi keuangan bank syari’ah yang dikemukakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah: 1. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syari’ah yang berlandaskan pada konsep

24 kejujuran, keadilan, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami; 2. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan; dan 3. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syari’ah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Selanjutnya dijelaskan tujuan laporan keuangan bank syari’ah pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan yang berlaku secara umum dengan tambahan, antara lain menyediakan: (Muahammad, 2005). 1. Informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syari’ah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai prinsip syari’ah bila ada dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya; 2. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggungjawab terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik investasi terikat. 3. Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat. Laporan Keuangan Bank Syari’ah meliputi sebagai berikut: (Slamet Wiyono, 2005). 1. Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan Bank Syari’ah sebagai investor besarta hak dan kewajibannya yang dilaporkan dalam bentuk, antara lain:

25 a. Laporan posisi keuangan, b. Laporan laba rugi, c. Laporan arus kas, d. Laporan perubahan ekuitas. 2. Laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi terikat yang dikelola oleh Bank Syari’ah untuk kemanfaatan pihak-pihak lain bardasarkan akad Mudharabah atau agen investasi yang dilaporkan dalam perubahan dana investasi terikat; 3. Laporan keuangan yang mencerminkan peran Bank Syari’ah sebagai pemegang amanah dan kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah dan dilaporkan dalam bentuk: a. Laporan sumber dan penggunaan dana Zakat Infaq dan Shadaqah, dan b. Laporan sumber dan penggunaan dana Qardhul hasan.

Dengan telah diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 59 tahun 2002 tentang Akuntansi Bank Syari’ah, hal ini bagi bank syari’ah merupakan suatu kemajuan yang sangat luar biasa, karena dengan dikeluarkannya PSAK tersebut bank syari’ah mempunyai acuan yang baku dalam membukukan transaksinya. (Sofyan Syafri Harahap dkk, 2004). Namun saat ini PSAK nomor 59 tahun 2002 telah direvisi ulang oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) menjadi PSAK nomor 101-106 tahun 2007 yang telah disempurnakan dan diberlakukan mulai 1 Januari 2008.

26 Tentunya dengan diterbitkan PSAK nomor 101-106 tahun 2007 menjadi penyempurna dari PSAK nomor 59 tahun 2002. Namun isi dari PSAK 101-106 tahun 2007 bukan merupakan perubahan yang signifikan, akan tetapi berupa penjelasan dan penambahan secara lebih detil dari PSAK sebelumnya. PSAK nomor 101-106 tahun 2007 inilah yang sekarang menjadi acuan dasar bagi lembaga syari’ah. Khususnya PSAK nomor 106 tahun 2007 yang menjadi acuan untuk transaksi musyarakah. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadi (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang memprasentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Penghitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil menggunakan dasar kas. (Sofyan Syafri Harahap dkk, 2004).

27 Selain asumsi dasar tersebut di atas, untuk memahami akuntansi perbankan syari’ah secara menyeluruh, hendaknya juga harus dipahami asumsi-asumsi, pengakuan akuntansi dan konsep pengukurannya, yaitu:

1. Konsep unit Akuntansi Konsep unit akuntansi mengharuskan identifikasi kegiatan-kegiatan ekonomi yang dikaitkan dengan bank Islam sebagai suatu entitas terpisah dan dapat dinyatakan sebagai aset, kewajiban, pendapatan, biaya, untung dan rugi, untung dan rugi bank Islam. Pemisahan ini mencakup pemisahan kewajiban bank dari kewajiban para pemiliknya karena ”Tidak ada larangan di dalam Syari’ah untuk mendirikan sebuah perusahaan yang kewajibannya terbatas pada modalnya, yang diketahui pihak-pihak terkait dengan perusahaan dan disertai kesadaran mereka dalam mencegah penipuan”. Sebaliknya, beberapa kegiatan yang dikaitkan dengan bank adalah kegiatan-kegiatan unit akuntansi dan hal ini harus digambarkan. Misalnya, bank bisa mengelola portofolio investasi terbatas untuk kepentingan pihak-pihak lain, mengelola Zakat dan dana sumbangan atau mengelola dana Qard. Demikian juga, bank itu sendiri sebagai suatu unit akuntansi yang lebih besar. Dalam hal ini, disamping bank membuat laporan keuangannya sendiri sebagai suatu entitas akuntansi, mungkin tepat pembuatan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan unit akuntansi yang lebih besar. (Sofyan Syafri Harahap dkk, 2004).

28 2. Konsep going concern Akad Mudharabah dan musyarakah adalah untuk suatu jangka waktu tertentu, tetapi akad ini diasumsikan terus berlanjut sampai satu atau semua pihak yang terlibat memutuskan untuk mengakhiri akad tersebut. Oleh karena itu, rekening investasi yang dikelola oleh sebuah bank Islam yang berdasarkan akad mudharabah dan musyarakah diasumsikan berlanjut sampai akad-akad tersebut diakhiri oleh para pemilik bank. (Sofyan Syafri Harahap dkk, 2004).

3. Konsep Periodisasi Diriwayatkan bahwa Rasulullah (salallahu’alaihi wasallam) telah bersabda bahwa ”Tidak ada Zakat kekayaan (harta) sebelum lewatnya waktu satu tahun”. Sesuai dengan konsep ini di dalam Islam, ada suatu kewajiban terhadap bank-bank Islam untuk menyajikan laporan berkala yang mencerminkan posisi keuangan pada tanggal tertentu dan hasil-hasil operasinya selama jangka waktu tertentu guna mengungkapkan hak-hak dan kewajiban bank dan hak-hak pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, konsep periodicity berarti bahwa masa hidup bank Islam harus dipecah menjadi periode pelaporan untuk membuat laporan keuangan yang memberikan informasi atau pengarahan kepada pihak-pihak terkait guna mengevaluasi kinerja unit akuntansi tersebut. Asumsi ini juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk menghubungkan kegiatan-kegiatan unit akuntansi selama keseluruhan masa hidupnya dengan periode pelaporan yang sesuai. (Sofyan Syafri Harahap dkk, 2004).

29 4. Stabilitas daya beli unit moneter Penggunaan unit moneter sebagai suatu sarana menyatakan unsurunsur dasar dari laopran keuangan merupakan suatu prasyarat untuk mengukur posisi keuangan, hasil-hasil operasi dan perubahan lain di dalam posisi keuangan dari suatu entitas akuntansi selama jangka waktu tertentu. Penggunaan unit moneter sebagai cara untuk menyatakan unsur-unsur dasar dari laporan keuangan bisa menimbulkan pertanyaan mengenai stabilitas unit ukur di dalam melihat perubahan dalam daya beli. Daya beli dari unit moneter berkurang selama suatu periode yang mengalami kenaikan tingkat harga secara umum (inflasi) dan meningkat selama suatu periode yang mengalami penurunan tingkat harga secara umum (deflasi). (Sofyan Syafri Harahap dkk, 2004).

E. Perlakuan Akuntansi Musyarakah (PSAK 106 Tahun 2007) 1. Definisi Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Musyarakah menurun adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana entitas akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian dana entitas akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut.

30 Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah.

2. Pengakuan dan Pengukuran Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut.

3. Akuntansi Mitra Aktif (Nasabah) a). Pada Saat Akad Investasi musyarakah diakui pada saat menyisihkan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah.

Pengukuran investasi musyarakah: (1) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang disisihkan. (2) Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas.

Selisih kenaikan aset musyarakah diamortisasi selama masa akad musyarakah. Aset tetap musyarakah yang telah dinilai sebesar

31 nilai

wajar

disusutkan

dengan

jumlah

penyusutan

yang

mencerminkan: (1) Penyusutan yang dihitung dengan historical cost model; ditambah dengan (2) Penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyisihan aset nonkas untuk usaha musyarakah.

Apabila proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset tetap musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif (misalnya, dari bank syariah) diakui sebagai investasi musyarakah dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar: a. Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima; dan b. Dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis apabila aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif.

32 b). Selama Akad Bagian entitas dan investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra diakhir akad dinilai sebesar: (1) Jumlah kas yang disisihkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (apabila ada); atau (2) Nilai tercatat aset musyarakah nonkas pada saat penyisihan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (apabila ada).

Bagian entitas atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang disisihkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer dan telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian (apabila ada).

c). Akhir Akad Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dibayarkan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.

d). Pengakuan Hasil Usaha Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan

33 usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban. Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. Jika kerugian akibat kelalaian atas kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah. Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.

4. Akuntansi Mitra Pasif (Bank) a). Pada Saat Akad Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif musyarakah. Pengukuran investasi musyarakah: (1) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan (2) Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai: a. Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; atau

34 b. Kerugian pada saat terjadinya.

Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

b). Selama Akad Bagian entitas atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra diakhir akad dinilai sebesar: (a) Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (apabila ada); atau (b) Nilai tercatat aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (apabila ada).

Bagian entitas atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (apabila ada).

35 c). Akhir Akad Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.

d). Pengakuan Hasil Usaha Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebagai pendapatan sebesar bagian mitra pasif sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.

5. Penyajian Mitra aktif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut: (a). Aset musyarakah untuk kas atau aset nonkas yang disisihkan dan yang diterima dari mitra pasif; (b). Dana musyarakah yang disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif; dan (c). Selisih penilaian aset musyarakah, bila ada, disajikan sebagai unsur ekiutas.

Mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut:

36 (a). Investasi musyarakah untuk kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif; (b). Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi musyarakah.

6. Pengungkapan Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada: (a). Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi penyertaan, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain; (b). Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan (c). Pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Untuk penjurnalan akuntansi musyarakah, dapat dilihat ilustrasi contoh penjurnalan sebagai berikut: (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2009). a. Pengeluaran biaya dalam rangka akad musyarakah Db. Uang muka akad Kr. Kas

37 b. Apabila investasi dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan Db. Investasi musyarakah Kr. Kas c. Apabila investasi dalam bentuk aset nonkas, maka dinilai sebesar nilai wajar dan jika nilai wajar aset nonkas yang diserahkan lebih besar dari nilai buku, maka selisihnya akan dicatat dalam akun selisih penilaian aset musyarakah Db. Investasi musyarakah Db. Akumulasi penyusutan Kr. Selisih penilaian aset musyarakah Kr. Aset nonkas d. Jika nilai wajar aset nonkas yang diserahkan lebih kecil dari nilai buku, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset nonkas Db. Investasi musyarakah Db. Akumulasi penyusutan Db. Kerugian penurunan nilai Kr. Aset nonkas e. Apabila dari investasi musyarakah diperoleh keuntungan Db. Kas Kr. Pendapatan bagi hasil

38 f. Apabila dari investasi musyarakah mengalami kerugian Db. Kerugian Kr. Penyisihan kerugian g. Ketika pelunasan dengan asumsi tidak ada penyisihan kerugian dan penjualan aset nonkas menghasilkan keuntungan Db. Kas Kr. Investasi musyarakah Kr. Keuntungan i. Ketika pelunasan dengan asumsi ada penyisihan kerugian dan penjualan aset nonkas menghasilkan keuntungan Db. Kas Db. Penyisihan kerugian Kr. Investasi musyarakah Kr. Keuntungan j. Pada saat penyerahan modal investasi musyarakah berupa aset kas 1). Jika tidak ada kerugian Db. Kas Kr. Investasi musyarakah 2). Jika ada kerugian Db. Kas Db. Penyisihan kerugian Kr. Investasi musyarakah

39 k. Pada saat penyerahan modal investasi musyarakah berupa aset nonkas dan dikembalikan dalam bentuk aset nonkas yang sama 1). Jika tidak ada kerugian Db. Aset nonkas Kr. Investasi musyarakah 2). Jika ada kerugian Db. Penyisihan kerugian Kr. Kas Db. Aset nonkas Kr. Investasi musyarakah

F. Contoh Kasus Transaksi Pencatatan Musyarakah Ikhtisar pencatatan transaksi atas kontrak akad musyarakah yang dikutip dari buku (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2009), adalah: 1. a. Penyerahan modal dilakukan secara tunai Pada tanggal 1 Januari 2005, mitra aktif (PT. Makmur) menyetorkan modal sebesar Rp. 100.000.000, sedangkan mitra pasif (Bank Syari’ah) menyetorkan modal sebesar Rp. 50.000.000. Dengan asumsi bahwa biaya pra akad sebesar Rp. 10.000.000 tidak disetujui sebagai penambah investasi musyarakah dan pembiayaan musyarakah ini dilakukan selama 2 tahun, maka jurnalnya adalah: 1 Jan 2005 Db. Investasi musyarakah Kr. Kas

Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000

40 Pada tanggal 31 Desember 2005 perusahaan memperoleh pendapatan Rp. 100.000.000 dan mempunyai beban Rp. 80.000.000 dengan pembagian nisbah pendapatan sebesar 75% (PT. Makmur) dan 25% (Bank Syari’ah), maka jurnalnya adalah: 31 Des 2005 Db. Kas

Rp. 5.000.000 Kr. Pendapatan bagi hasil Rp. 5.000.000

{(Pendapatan-Beban) x 25%}

Pada tanggal 31 Desember 2006 perusahaan memperoleh pendapatan Rp. 85.000.000 dan mempunyai beban Rp. 100.000.000 dengan pembagian nisbah rugi sesuai nisbah modal 2:1 untuk mitra aktif (PT. Makmur) dan mitra pasif (Bank Syari’ah), maka jurnalnya adalah: 31 Des 2006 Db. Kerugian

Rp. 5.000.000

Kr. Penyisihan kerugian

Rp. 5.000.000

{(Beban-Pendapatan) x 1/3} Penyajian dalam laporan keuangan tahun 2006 pada kolom neraca: Aset: Investasi musyarakah Rp. 50.000.000 Penyisihan kerugian (Rp. 5.000.000) Investasi (net)

Rp. 45.000.000

41 Jurnal pada saat pengembalian diakhir akad adalah: 1 Jan 2007 Db. Kas

Rp. 45.000.000

Db. Penyisihan kerugian

Rp. 5.000.000

Kr. Investasi musyarakah

Rp. 50.000.000

b.Transaksi dilakukan dengan penyerahan aset nonkas dan tidak dikembalikan pada akhir akad 1 Januari 2005 mitra pasif (Bank Syari’ah) menyerahkan aset dengan harga perolehan Rp. 50.000.000, akumulasi penyusutan Rp. 10.000.000, nilai pasar Rp. 30.000.000. Masa manfaat aset nonkas 3 tahun sedangkan masa akad musyarakah 2 tahun. Maka jurnalnya adalah: 1 Jan 2005 Db. Investasi musyarakah

Rp. 30.000.000

Db. Akumulasi penyusutan

Rp. 10.000.000

Db. Kerugian

Rp. 10.000.000

Kr. Aset nonkas

Rp. 50.000.000

Pada 31 Desember 2005 perusahaan memperoleh pendapatan Rp. 200.000.000 dan mempunyai beban sebesar Rp. 80.000.000, maka jurnalnya adalah: 31 Des 2005 Db. Kas

Rp. 30.000.000 Kr. Pendapatan bagi hasil Rp. 30.000.000

{(Pendapatan-Beban) x 25%}

42 Pada 31 Desember 2006 perusahaan memperoleh pendapatan sebesar Rp. 80.000.000 dan beban Rp. 100.000.000. Kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal 120.000.000 : 30.000.000 atau 4 : 1, maka jurnalnya: 31 Des 2006 Db. Kerugian musyarakah

Rp. 4.000.000

Kr. Penyisihan kerugian

Rp. 4.000.000

{(Beban-Pendapatan) x 1/5} Penyajian dalam laporan keuangan tahun 2006 pada kolom neraca: Aset: Investasi musyarakah Rp. 30.000.000 Penyisihan kerugian (Rp. 4.000.000) Investasi (net)

Rp. 26.000.000

Pada tanggal 1 Januari 2007 perusahaan mengembalikan modal syirkah dalam bentuk tunai, sedangkan investasi awal dalam bentuk

aset

nonkas. Maka perusahaan harus menjual aset tersebut. Hasil penjualan aset mitra aktif Rp. 80.000.000 dan mitra pasif Rp. 30.000.000. Maka jurnal pengembalian modalnya adalah: 1 Jan 2007 Db. Kas

Rp. 41.000.000

Db. Penyisihan kerugian

Rp. 4.000.000

Kr. Investasi musyarakah

Rp. 30.000.000

Kr. Keuntungan

Rp. 15.000.000

{Pend. bagi hasil (Rp. 30.000.000) : masa akad (2 tahun)}

43 c. Transaksi dilakukan dengan penyerahan aset nonkas dan dikembalikan pada akhir akad 1 Januari 2005 mitra pasif (Bank Syari’ah) menyerahkan aset dengan harga perolehan Rp. 50.000.000, akumulasi penyusutan Rp. 10.000.000, nilai pasar Rp. 30.000.000. 1 Jan 2005 Db. Investasi musyarakah

Rp. 30.000.000

Db. Akumulasi penyusutan

Rp. 10.000.000

Db. Kerugian

Rp. 10.000.000

Kr. Aset nonkas

Rp. 50.000.000

Pada 31 Desember 2005 aset akan dikembalikan untuk mitra pasif maka penyusutan dilakukan mitra dengan asumsi masa manfaat aset 3 tahun dan nisbah 3:1. Perusahaan memperoleh pendapatan Rp. 100.000.000 dan mempunyai beban sebeasr Rp. 40.000.000, maka jurnalnya: 31 Des 2005 Db. Beban penyusutan

Rp. 10.000.000

Kr. Akumulasi penyusutan Rp. 10.000.000 Db. Kas

Rp. 15.000.000

Kr. Pendapatan bagi hasil Rp. 15.000.000 {(Pendapatan-Beban) x 25%}

Pada tanggal 31 Desember 2006 perusahaan mengakui penyusutan dengan memperoleh pendapatan Rp. 80.000.000 dan beban Rp. 100.000.000, maka jurnalnya adalah:

44 31 Des 2006 Db. Beban penyusutan

Rp. 10.000.000

Kr. Akumulasi penyusutan Rp. 10.000.000 Db. Kerugian musyarakah

Rp. 4.000.000

Kr. Peny. rugi musyarakah Rp. 4.000.000 {(Beban-Pendapatan) x 1/5} Penyajian dalam laporan keuangan tahun 2006 pada kolom neraca: Aset: Investasi musyarakah Rp. 50.000.000 Penyisihan kerugian (Rp. 4.000.000) Investasi (net)

Rp. 46.000.000

Pada tanggal 1 Januari 2007 mitra menyetorkan uang untuk menutup kerugian

dan

masa

pengembalian

pada

akhir

akad

dengan

mengembalikan bentuk aset, maka jurnalnya adalah: 1 Jan 2007 Db. Penyisihan kerugian

Rp. 4.000.000

Kr. Kas Db. Aset nonkas

Rp. 4.000.000 Rp. 30.000.000

Kr. Investasi musyarakah

Rp. 30.000.000