BAB II LANDASAN TEORI
A. Sistem Penggajian Remunerasi 1.
Pengertian Remunerasi Menurut kamus bahasa Indonesia dantesaurus bahasa Indonesia yang
diterbitkan oleh pusat bahasa Indonesia Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan tahun 2008, remunerasi mempunyai arti pemberian hadiah (penghargaan atau jasa), bayaran, imbalan, kompensasi, atau upah. Jadi, remunerasi adalah merupakan imbalan atau balas jasa yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja sebagai akibat dari prestasi yang telah diberikannya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.1 Remunerasi merupakan cara distributor atau perusahaan meningkatkan kinerja SDM. Komponen yang paling penting adalah gaji, insentif dan bonus. Pemberian remunerasi ini tidak akan efektif jika tidak diatur dengan baik. Memang untuk gaji patokan utama untuk sales force adalah UMR, tapi tidak menutup kemungkinan perusahaan mengubah paradigma untuk kepentingan kinerja perusahaan. Di sini bukan berarti perusahaan mengurangi hak karyawan, tetapi perusahaan akan memberikan sesuai kinerja.2
1
Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi; Edisi Revisi, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012),hlm. 223. 2 Frans M. Royan, Strategi Melipatgandakan Keuntungan Perusahaan Distributor, (Jakarta : PT Garamedia Pustaka Utama, 2011), hlm 258.
21
Mohamad Surya mengartikan remunerasi adalah sesuatu yang diterima pegawai sebagai imbalan dari kontribusi yang telah diberikan kepada organisasi tempat bekerja. Remunerasi mempunyai makna lebih luas daripada gaji, karena mencakup semua imbalan, baik yang berbentuk uang maupun barang, diberikan secara langsung maupun tidak langsung, dan yang bersifat rutin maupun tidak rutin. Imbalan langsung berupa gaji/upah, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, bonus yang dikaitkan atau yang tidak dikaitkan dengan prestasi kerja dan kinerja organisasi, intensif sebagai harga prestasi, dan sebagai jenis bantuan yang diberiakan secar rutin. Imbalan tidak langsung terdiri dari fasilitas, kesehatan, dan pensiun, gaji selama cuti, santunan musibah dan sebagainya.3 Menurut Jusmaliani dalam buku pengelolaan sumber daya insani, pada dasarnya ada dua komponen dalam remunerasi, yaitu yang berbentuk uang seperti upah atau gaji, bonus, komisi dan penghargaan lainya yang diberikan dalam bentuk uang. Sedang imbalan non-uang contohnya progam-progam proteksi, memberi kesempatan partisipasi dalam membuat keputusan, bahkan hanya dapat berupa penghargaan, sertifikat ataupun sekedar perhatian.4 Dalam memberikan paket remunerasi, organisasi perusahaan tidak harus memilih satu progam dan mengabaikan progam yang lainnya, melainkan
3
Mohamad Surya, Bunga Rampai Guru dan Pendidikan, (Jakarta : Balai Pustaka, 2004).
Hlm 8. 4
Jusmaliani, Pengelolaan Sumber Daya Insani, (Jakarta : P.T Bumi Aksara, 2011). Hlm
124.
sering terjadi kombinasi dari beberapa progamlah yang merupakan solusi terbaik.5 Prinsip dasar sistem remunerasi yang efektif mencakup prinsip individual equality atau keadilan individual, dalam arti apa yang diterima oleh pegawai harus setara dengan apa yang diberikan oleh pegawai terhadap organisasi. Prinsip-prinsip internal equality atau keadilan internal dalam arti adanya keadilan antara bobot pekerjaan dan imbalan yang diterima. Prinsip external equality atau keadialan eksternal dalam arti keadilan imbalan yang diterima pegawai dalam organisainya dibandingkan dengan organisasi lain yang memiliki kesetaraan.6 Remunerasi pada dasarnya merupakan alat untuk mewujudkan visi dan misi organisasi dengan tujuan untuk menarik pegawai yang cakap dan pengalaman, mempertahankan pegawai yang berkualitas, memotivasi pegawai untuk bekerja dengan efektif, memotivasi terbentuknya perilaku yang positif, dan menjadi alat mengendalikan pengeluaran.7 Remunerasi
di
Takaful
keluarga
sendiri
memiliki
arti
komisi/bonus/insentif/kompensasi/nama lainnya yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada agen (sales force) sebagai penghargaan atas prestasi yang telah dicapainya, menurut jenjang dan status jabatan keagean yang disandangnya.8
5
Ibid, hal. 123. Mohamad Surya,Op.Cit., hal 8. 7 Ibid. 8 File dokumen Hijrah Agency Takaful Keluarga R.O Pekalonagan, Panduan Agency, (PT. Takaful Keluarga). Hlm 2. Tidak dipublikasikan. 6
Dengan sistem remunerasi pada penggajian agen yang meliputi: a. Komisi dan Orphan Komisi
adalah
bentuk
imbalan
pembayaran
yang
diberikan
perusahaan kepada agen atas jasa dan keberhasilan agen dalam memasarakan produk asuransi berdasarkan persentase rate yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Orphan adalah salah satu jenis kompensasi yang diberikan perusahaan kepada leader yang menggantikan pelayanan polis tersebut. Polis yang orphan adalah polis asuransi yang tidak lagi ada agennya karena agen yang menutup polis tersebut berhenti dari perusahaan. b.
Komisi Overriding (OR) Adalah
bagian
dari
kompensasi
pembinaan
yang
diberikankepadaagency leader (pimpinan atau atasan dari agen) sebagai imbalan pembinaan yang dihitung dari persentasi (%) dari komisi agen atas polis-polis yang ditutup oleh agen yang dibinanya. c.
Bonus Triwulanan Bonus bulanan diberikan kepada semua level agen (TFC, TSM dan TAD) yang mencapai produk pribadi, minimal 100% dari target yang ditetapkan.
d.
Bonus Tahunan Bonus yang diberikan kepada TAD yang mencapai produksi tim, minimal 100% dari target yang ditetapkan.
e.
Bonus Royalti Tahunan Merupakan remunerasi yang khusus diberikan kepada TAD, jika mempromosikan TSM dibawah binaannya menjadi TAD.
f.
Bonus Promosi Merupakan bentuk remunerasi yang khusus diberikan untuk level TSM, karena telah mempromosikan agen dibawahnya (downline) menjadi level yang setara dengan dirinya.
g.
Bonus Rekrut Merupakan bentuk remunerasi yang khusus dibeerikan untuk level TFC, karena berhasil merekrut TFC. Bonus rekrut akan terhenti, jika perekrut atau agen yang direkrut berubah menjadi leader.
h.
Bonus Percistency Bonus ini diberikan atas kinerja sales force dalam menjaga peserta mempertahankan premi lanjutan (minimal 80% dari total existing policy).
i.
Hadiah Kontes Periode kontes akan diatur oleh perusahaan dan dijelaskan pada memo kontes periode bulanan, kuartalan, semesteran dan tahunan.
2.
Landasan Hukum Sistem Remunerasi Takaful
a.
Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.9
9
www.hukumonline.com. Diakses pada 5 Mei 2015.
b.
Peraturan
Menteri
Keuangan
No.
74/PMK.010/2007
tentang
Penyelenggaraan Asuransi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor.10 c.
Peraturan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
No.
152/PMK.010/2012 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.11 3.
Tujuan Sistem Remunerasi Sistem remunerasi bertujuan untuk:
a.
Menarik karyawan yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan perusahaan.
b.
Membuat karyawan yang berprestasidan yang memberiakan kontribusi terbesar perusahaan dapat betah bekerja di perusahaan.
c.
Meningkatkan motivasi kerja karyawan.12
B. Pengertian Agen Asuransi Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang “Usaha Perasuransian” pasal 10 (ayat 1), disebutkan bahwa agen asuransi adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memasarkan jasa asuransi untundan atas nama penanggung.13
10
www.depkeu.go.id. Diakses pada 5 Mei 2015. Ibid. 12 Parulian Hutapea, Nurianna Thoha, Kompetensi Plus; Teori, Desaindan Penerapan untuk HR dan Organisas yang Dinamis, (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 91. 13 Sugeng Widodo, Minset Sukses Agen asuransi, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 22. 11
Menjadi seorang agen asuransi tidaklah mudah karena memiliki beberapa tanggung jawab antara lain:14 a. Tanggung jawab agen asuransi pada diri sendiri Ditunjukkan dengan dengan kesediaan mengembangkan diri dan belajar berkesinambungan untuk memperbaharui kompetensi diri dibidang keahliaannya. b. Tanggung jawab agen asuransi pada perusahaan Ditunjukkan dengan pengusaan produk seerta regulasi yang mengaturnya. Agen asuransi juga bertanggung jawab pada tugas dan target yangdisepakati perusahaan. c. Tanggung jawab agen asuransi pada pemegang polis Ditunjukkan dengan menjaga komunikasi dan hubungan baik dengan pemegang polis, sehinga apabila terjadi masalah terkait dengan polisnya, agen asuransi dapat membantu mencarikan solusi.entang produk maupun hak dan kewajiban pemegang polis.
C. Asuransi Syariah 1.
Pengertian dan Jenis Asuransi Syariah Kata asuransi berasal dari Bahasa Belanda, assurantie yang dalam hukum Belanda disebut verzekering yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan asurantie kemudian timbul istilah assuradeur bagi penanggung,
14
Ibid. hlm. 9.
dan geassureerder bagi tertanggung.15 Sedangkan dalam bahasa arab asuransi disebut a-ta’min, penanggung disebut mu’ammin, sedangkan tertanggung disebut mu’amman lahu atau musta’min. Pengertian asuransi sebenarnya dapat diberikan dari berbagai sudut pandang, yaitu dari sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, sosial, ataupun berdasarkan pengertian matematika.16Jadi terdapat berbagai macam definisi dari asuransi, antara: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian: “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.”17 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah memberi definisi tentang asuransi syariah (ta’amin, takaful, tadhamun) adalah “usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak 15
Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General), (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm.27. 16 Ibid. hlm.27. 17 Dewan Asuransi Syariah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 2 tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan tentang Usaha Perasuransian, edisi 2003,(Jakarta: DAI), hlm.2-3.
melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai dengan syariah).18 Muhaimin Iqbal sendiri menjabarkan pengertiaan asuransi syariah dalam
karyanya
Asuransi
Umum
Syariah
dalam
Praktik
Upaya
Menghilangkan Gharar, Maisir dan riba adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator.19 Sedangkan ruang lingkup asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat dengan cara pengumpulan premi asuransi, memberikan perlindungan kepada nasabah terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. 2. Landasan Asuransi Syariah a. Al-Quran Surat Al-Maidah: 2 ْ ُان َواﺗﱠﻘ ْ ُﺎوﻧ ْ ُﺎوﻧ ّ ﷲَ إِ ﱠن ّ ﻮا ﷲَ َﺷ ِﺪﯾ ُﺪ ْاﻟ ِﻌﻘَﺎب َ ﻮا َﻋﻠَﻰ ْاﻟﺒﺮﱢ َواﻟﺘﱠ ْﻘ َﻮى َوﻻَ ﺗَ َﻌ َ َوﺗَ َﻌ ِ اﻹ ْﺛ ِﻢ َو ْاﻟ ُﻌ ْﺪ َو ِ ﻮا َﻋﻠَﻰ Artinya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al- Maidah: 2)
Ayat ini memuat perintah (amr) tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik 18
Fatwa Dewan Syariah Nasional nomer 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah 19 Muhaimin Iqbal ,Asuransi Umum Syarian; dalam Praktek Upaya Menghilagkan Ghara, Maisir dan Riba, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 2
kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (tabarru’). Dana sosial ini berbentuk rekening tabarru’ pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah.20 b. Hadits Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda: Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. (HR. Muslim) Dalam hadits tersebut tersirat adanya anjuran untuk saling membantu antara sesama manusia dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau dengan mempermudah urusan duniawinya, niscaya Allah SWT akan mempermudah segala urusan dunia dan urusan akhiratnya. Dalam perusahaan asuransi, kandungan hadits di atas terlihat dalam bentuk pembayaran dana sosial (tabarru’) dari anggota (nasabah) perusahaan asuransi yang sejak awal mengikhlaskan dananya untuk kepentingan sosial, yaitu untuk membantu dan
20
Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2004), hlm. 105-106
mempermmudah urusan saudaranya yang kebetulan mendapatkan musibah atau bencana.21 c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tabel 2.2: Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah
21/DSN-MUI/III/2001
Pedoman Umum Asuransi Syariah
50/DSN-MUI/III/2006
Mudharabah Musytarakah
51/DSN-MUI/III/2006
Mudharabah Musytarakah Asuransi
52/DSN-MUI/III/2006
Wakalah Bil Ujroh
53/DSN-MUI/III/2006
Tabarru’ pada Asuransi Syariah
Sumber: Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 3. Landasan Operasional Asuransi Syariah Secara struktural, landasan operasional asuransi syariah di Indonesia masih menginduk pada peraturan yang mengatur usaha perasuransian secara umum (konvensional). Dan baru ada peraturan yang secara tegas menjelaskan asuransi syariah pada Surat Keputusan Direktur Jenderal
21
Hasan Ali, Op. Cit, hlm. 116-117
Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.22 Adapun secara straifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha perasuransian dan perusahann reasuransi, serta tentang perizinan dan penyelenggaraan usaha perusahaan penunjang usaha asuransi dapat ditulis sebagai berikut:23 a. Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian b. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian c. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP No. 73 Tahun 1992 d. Keputusan
Menteri
Keuangan
No.
223/KMK.017/1993
tentang
Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi e. Keputusan
Menteri
Penyelenggaraan
Keuangan
Usaha
No.
Perusahaan
225/KMK.017/1993 Asuransi
dan
tentang
Perusahaan
Reasuransi f. Keputusan
Menteri
Keuangan
No.
481/KMK.017/1999
tentang
Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi g. Keputusan
Menteri
Keuangan
No.
226/KMK.017/1993
tentang
Perizinan dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi 22 23
Hasan Ali,Op. Cit, hlm 154-155 Ibid
h. Keputusan
Direktorat
Jenderal
Lembaga
Keuangan
No.Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah. 4. Produk-produk Asuransi Syariah a. Asuransi Jiwa Syariah 1) Produk saving Dalam asuransi jiwa syariah produk saving, setiap peserta wajib membayar sejumlah uang atau premi secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang harus dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menentukan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang akan dibayarkan oleh peserta, akan dipisahkan dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:24 a) Rekening Tabungan Peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila: Perjanjian berakhir Peserta mengundurkan diri Peserta meninggal dunia b) Rekening Tabarru’, yaitu kumpulan dana kebejikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan
24
Muhammad Syakir Sula, Op. Cit, hlm. 177
saling tolong menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila: Peserta meninggal dunia Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana) 2) Produk Non Saving Dalam produk non saving setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening Tabarru perusahaan. Yaitu kumpulan dana yang telah di niatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membatu, dan dibayarkan bila:25 a) Peserta meninggal dunia b) Perjanjian sudah berakhir (jika ada surplus dana) b. Asuransi Kerugian Syariah Asuransi kerugian syariah merupakan salah satu jenis asuransi syariah.
Konsep
asuransi
kerugian
syariah
sebenarnya
lebih
mempresentasikan hadist nabi yang menjadi dasar asuransi syariah. Yaitu konsep tolong menolong atau saling melindungi dalam kebenaran. Bentuk tolong menolong ini diwujudkan dalam kontribusi dana kebajikan (Tabarru’) sebesar yang ditetapkan. Apabila salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lain ikut menangung risiko.26 5. Akad yang digunakan dalam Asuransi Terdapat dua akad yang melandasi mekanisme asuransi syariah, yaitu: 25 26
Ibid. hlm. 178. Ibid, hlm.225
a. Akad Tijarah Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan komersial.27 Akad tijarah yang digunakan dalam asuransi adalah akad mudharabah dimana perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis atau pemilik dana). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pada pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. b. Akad Tabarru’ Akad Tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.28 Dalam hal ini peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang mendapatkan musibah, sedangkan perusahaan sebagai pengelola dana hibah. Tujuan dari dana tabarru adalah memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu dengan yang lain sesama peserta asuransi syariah apabila diantara ada yang terkena musibah. Oleh karenanya dana tabarru disimpan dalam satu rekening 27 28
Ibid, hlm. 301 Ibid
khusus, dimana bila terjadi risiko, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening dana tabarru yang sudah diniatkan oleh semua peserta untuk kepentingan tolong-menolong.
