BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Ekspor Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku (Rinaldy, 2000: 77). Dalam aktivitas ekspor ada beberapa tahapan - tahapan yang harus di ikuti penjelasan tahap tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut : 2.1.1
Proses Transaksi Ekspor Terjadinya transaksi ekspor pada umunya melalui 5 tahapan yaitu tahap promosi, inquiry, offershit, ordersheet, dan kontrak dagang ekspor. 1) Promosi Promosi adalah upaya penjual memperkenalkan komoditas yang dihasilkan kepada calon pembeli. Promosi bertujuan untuk menarik minat calon pembeli terhadap komoditas yang diperkenalkan. Promosi ekspor adalah upaya penjual memperkenalkan komoditas yang dihasilkan kepada calon pembeli luar negeri dengan tujuan menarik minat mereka untuk membeli komoditas yang diperkenalkan dengan pembayaran valuta asing (Amir M.S, 2002: 14). Promosi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
10
1. Mengirimkan surat perkenalan ((introduction letter) kepada calon pembeli luar negeri. 2. Mendatangi sendiri calon pembeli di luar negeri. 3. Mempergunakan
jasa
konsultan
pemasaran
internasional. 4. Ikut serta dalam sales mission ke luar negeri. 5. Ikut serta dalam pameran dagang (international trade fairs) di dalam maupun di luar negeri. 6. Mengirimkan daftar harga atau brosure kepada calon pembeli di luar negeri. 7. Memasang iklan di media cetak, radio, televisi, internet, dan media lain seperti trade directories. 8. Memperkenalkan diri dalam kontak bisnis di media cetak, majalah, dan berbagai koran di luar negeri. 9. Mendaftarkan perusahaan dan komoditas ekspor perusahaan pada Badan Pengembangan Ekspor Nasional
(BPEN)
dan
Indonesian
Trade
Promotion Centre di luar negeri. 10. Mengundang calon pembeli (foreign trade mission) ke kantor pemasaran perusahaan. 2) Inquiry
11
Inquiry adalah surat pernyataan minat yang di buat oleh calon pembeli atau importir yang di tujukan kepada eksportir yang berisi permintaan harga dari barang yang di promosikan oleh eksportir itu (Amir M.S, 2002: 14). Tujuan surat
permintaan
harga
adalah
agar
calon
pembeli
mengetahui lebih lengkap mengenai : a. Mutu Barang b. Waktu Penyerahan Barang c. Kuantum Barang d. Contoh Barang, Serta Lainya Dari Komoditas yang di promosikan. 3) Offersheet Setelah menerima letter of inquiry, perusahaan mengambil tindakan – tindakan (Amir M.S, 2002: 21). Tindakan – tindakanya sebagai berikut : A. Meneliti jenis komoditas yang bisa ditawarkan dan jumlah yang bisa di ekspor. B. Meneliti perkembangan harga bahan baku dan upah untuk bisa menghitung harga pokok dan harga jual yang akan ditawarkan dalam dalam valuta asing. C. Menghubungi perusahaan pelayaran untuk menentukan waktu pengapalan (shipment date).
12
D. Menentukan cara pembayaran uang yang diinginkan pembeli. Jadi
yang dimaksud
kesanggupan
dari
offersheet
penjual
adalah pernyataan
untuk
memasok
suatu
komoditas kepada calon pembeli dengan syarat harga, waktu, penyerahan, dan pembayaran yang di tentukan oleh penjual. Tujuan dari offersheet adalah memberikan informasi yang lengkap kepada importir untuk dapat mengambil keputusan dalam menempatkan pesanan (Amir M.S, 2002: 21). Informasi yang diperlukan diantaranya: a. Nama Barang b. Mutu Barang,seperti c. Desain, Tipe, Spesifikasi Teknis d. Kegunaan Barang e. Daya Tahan Barang f. Cara Pengepakan Barang g. Jumlah (Quantum) yang ditawarkan h. Harga Jual dan Tempat Penyerahaan i. Waktu Pengapalan j. Cara Pembayaran k. Contoh Barang
13
4. Ordersheet Ordersheet
adalah
surat
pernyataan
persetujuan
(akseptasi) dari importir atas penawaran eksportir yang sifatnya mengikat secara hukum (Amir M.S, 2002: 33). Tujuan ordersheet adalah untuk memberikan akseptasi atas offersheet yang di kirim oleh eksportir. 5.
Export sales contract Export sales contract adalah kesepakatan antara eksportir dan importir untuk melakukan perdagangan barang sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama dan masing – masing pihak mengikat diri untuk melaksanakan semua kewajiban yang di timbulkanya (Amir M.S, 2002: 39). Dengan demikian export sales contract sebagai suatu perikatan antara pihak- pihak yang terkait harus memenuhi adanya tiga landasan utama suatu perjanjian (Amir M.S, 2002: 39). Perjanjian tersebut yaitu: A. Azas consensus, yakni adanya kesepakatan antara kedua belah pihak secara sukarela. B. Azas obligator, yakni azas yang mengikat kedua belah pihak untuk menjalankan semua hak dan kewajiban masing – masing.
14
C. Azas penalty, yakni bersedia memberikan ganti rugi kepada pihak lain jika tidak dapat memenuhi janji dalam menjalankan kewajibanya. 2.2 Perdagangan Internasional Perdagangan
internasional
adalah
perdagangan
yang
dilakukan dari pihak – pihak negara yang berbeda, secara garis besar di implementasikan dalam bentuk ekspor – impor. Ciri – cirinya antara lain para pelakunya saling tidak mengenal, pengiriman barang melintasi batas negara, pembayaran dalam mata uang yang di sepakati, prosedurnya cukup kompleks, memerlukan jasa pihak ketiga dan merupakan sektor yang banyak dan sering diatur (Heavy Regulation) (Rinaldy, 2000: 195). 2.2.1 Teori - Teori Perdagangan Internasional Teori perdagangan internasional membantu menjelaskan arah serta komposisi perdagangan antar negara serta bagaimana efeknya terhadap struktur perekonomian suatu negara. Di samping itu, teori perdagangan internasional juga dapat menunjukan adanya keuntungan yang timbul dari adanya perdagangan internasional (gains from trade). Beberapa teori yang menerangkan timbulnya perdagangan internasional pada dasarnya sebagai berikut : 1. Kemanfaatan absolute (absolute advantage) oleh Adam Smith.
15
Teori ini lebih mendasarkan pada besaran (variable) rill bukan moneter sehingga sering di kenal dengan nama teori murni (pure theory) perdagangan internasional. Murni dalam arti bahwa teori memuatkan perhatianya pada variable rill seperti misalnya nilai suatu barang di ukur dengan banyaknya tenaga kerja yang di pergunakan untuk menghasilkan barang. Teori nilai tenaga kerja ini sifatnya sangat sederhana sebab menggunakan anggapan bahwa tenaga kerja itu sifatnya homogen serta merupakan satu – satunya faktor produksi. Dalam kenyataanya bahwa tenaga kerja itu tidak homogen, faktor produksi itu tidak hanya satu serta mobilitas tenaga kerja tidak bebas (Nopirin, 1995: 8). 2. Teori Hecksher – Ohlin Teori Hecksher – Ohlin menekankan pada perbedaan relative faktor pemberian alam (faktor endowment) dan harga – harga faktor produksi antar negara sebagai determinan perdagangan yang paling penting (dengan asumsi bahwa teknologi dan asumsi sama). Teorema H-O menganggap bahwa tiap negara akan mengekspor komoditi yang secara relative mempunyai faktor produksi yang melimpah serta murah, dan mengimpor komoditi yang faktor produksinya relative
jarang
(langka)
dan
mahal.
Teorema
H-O
menganggap bahwa perdangangan akan menghapuskan atau
16
mengurangi perbedaan harga absolute maupun harga relative faktor produksi sebelum perdangangan pada setiap negara (Salvatore, 1992: 53). 2.3 Kebijaksanaan Ekonomi Internasional 2.3.1
Definisi Dalam arti luas kebijaksanaan ekonomi internasional adalah tindakan/kebijaksanaan ekonomi pemerintah, yang secara langung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah serta bentuk daripada perdagangan dan pembayaran internasional. Kebijaksanaan ini meliputi kebijaksanaan pemerintah di dalam negeri yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap perdagangan serta pembayaran internasional seperti misalnya kebijaksanaan moneter dan fiskal. Sementara itu definisi yang lebih sempit kebijaksanaan ekonomi internasional adalah tindakan/kebijaksanaan ekonomi pemerintah yang secara langsung mempengaruhi perdagangan dan pembayaran internasional (Nopirin, 1995: 49).
2.3.3 Instrumen Kebijaksanaan Internasional Instrumen ini meliputi: A. Kebijaksanaan Perdagangan Internasional Kebijaksanaan perdagangan internasional mencakup tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan
17
(current account) daripada neraca pembayaran internasional, khususnya tentang ekspor dan impor barang/jasa. Jenis kebijaksanaan ini misalnya tarif terhadap impor, bilateral trade agreement, state trading, dan sebagainya. B. Kebijaksanaan Pembayaran Internasional Kebijaksanaan pembayaran internasional meliputi tindakan kebijaksanaan pemerintah terhadap rekening modal (capital account) dalam neraca pembayaran internasional berupa pengawasan terhadap pembayaran internasional. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan pengawasan lalu lintas devisa (exchange control), atau pengaturan/pengawasan lalu lintas modal jangka panjang. C. Kebijaksanaan Bantuan Luar Negeri Kebijaksanaan
bantuan
luar
negeri
adalah
tindakan/kebijaksanaan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan (grants), pinjaman (loans), bantuan yang bertujuan untuk membantu rehabilitasi serta pembangunan dan bantuan militer terhadap negara lain. 2.3.4 Tujuan Kebijaksanaan Ekonomi Internasional Secara
umum
dapat
disebutkan
bahwa
tujuan
kebijaksanaan ekonomi internasional itu adalah sebagai berikut:
18
A. Autarki. Tujuan
ini bermaksud untuk menghindarkan dari
pengaruh – pengaruh
negara lain baik pengaruh politik
maupun ekonomi, politik, maupun militer. B. Kesejahterahaan (welfare) Tujuan ini bertentangan dengan tujuan autarki. Dengan mengadakan perdagangan internasional suatu negara akan memperoleh keuntungan dari adanya spesialisasi. Oleh karena itu, untuk mendorong adanya perdagangan internasional maka halangan – halangan dalam perdagangan internasional (tarif, quota, dan sebagainya) dihilangakan atau paling tidak dikurangi. C. Proteksi. Tujuan ini untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor. D. Keseimbangan neraca pembayaran. Apabila suatu negara itu mempunyai kebijaksanaan
kelebihan pemerintah
cadangan untuk
valuta
asing
mengadakan
maka
stabilisasi
pemerintah ekonomi dalam negeri akan tidak banyak menimbulkan
problem
dalam
neraca
pembayaran
internasionalnya. Tetapi sangat sedikit negara yang mempunyai posisi demikian. Terutama negara – negara yang sedang berkembang valuta asingnya lemah, memaksa pemerintah negara
tersebut
mengambil
kebijaksanaan
ekonomi
internasional guna menyeimbangkan neraca pembayaran
19
internasionalnya. Kebijaksanaan ini umumnya berbentuk pengawasan devisa (exchange control). Pengawasan devisa tidak hanya mengatur/mengawasi lalu lintas barang tetapi juga modal. E. Pembangunan ekonomi. Untuk mencapai tujuan ini pemerintah dapat mengambil kebijaksanaan (Nopirin, 1995: 51).seperti misalnya: 1. Perlindungan terhadap industri dalam negeri (infant industries) 2. Mengurangi impor barang konsumsi yang nonessensial dan mendorong impor barang – barang yang essensial. 3. Mendorong ekspor dan sebagainya. 2.4 Faktor Khusus Perdagangan Luar Negeri Sama halnya dengan perdagangan dalam negeri yakni melakukan transaksi jual beli maka dalam perdagangan luar negeri juga dilakukan aktivitas jual yang disebut ekspor dan aktivitas beli yang disebut impor. Pengertian ekspor dan impor dalam pengertian ini dibatasi pada ekspor dan impor barang – barang (visible goods) (Amir M.S, 2000: 3). Berikut faktor – faktor khusus yang mempengaruhi perdagangan luar negeri : A. Faktor hasil (proceeds) dan biaya (cost). Barang – barang di luar negeri yang akan dijual adalah barang yang biaya produksinya relative murah dibandingkan dengan ongkos pembuatanya di luar
20
negeri, dalam arti kata di ekspor akan dapat dijual dengan menguntungkan. Sebaliknya barang - barang yang akan diimpor adalah barang yang biaya produksinya di dalam negeri terlalu tinggi, atau yang sama sekali belum bisa diproduksi. B. Aktivitas ini hanya dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah. Adakalanya suatu jenis barang harus diekspor sekalipun akan rugi jika dihitung dalam mata uang sendiri, tetapi apabila pemerintah memerlukan dan mengutamakan penghasilan dalam bentuk valuta asing, maka ekspor
harus
dijalankan.
Sebaliknya
apabila
pemerintah
memandang suatu jenis barang tidak begitu diperlukan demi kesejahterahan masyarakat banyak, maka pemerintah dapat pula membatasi jenis – jenis barang yang boleh diimpor (Amir M.S, 2000: 3-4).
2.5 Pasar Valuta Asing 2.5.1 Definisi dan Fungsi Pasar mata uang asing adalah kerangka organisasi yang di dalamnya terdapat individu – individu, perusahaan – perusahaan dan bank – bank yang membeli dan menjual mata uang asing atau devisa. Fungsi utama mata uang asing adalah transfer dana atau
21
daya beli dari satu negara dan mata uang terhadap yang lain (Salvatore, 1986: 124). 2.5.2 Kurs Mata Uang Asing Kurs mata uang asing adalah harga dalam negeri dari mata uang luar negeri. Kurs mata uang ini di pertahankan sama di semua bagian pasar oleh arbitrase. Arbritase mata uang asing berkenaan kepada pembeli mata uang asing bila mana harganya rendah dan menjualnya bila mana harganya tinggi. Suatu kenaikan dalam kurs tukar disebut depresisasi atau pengurangan nilai - nilai mata uang dalam negeri dalam hubunganya dalam mata uang asing (Salvatore, 1986: 124). 2.5.3 Keseimbangan Kurs Mata Uang Asing Kurs mata uang asing di tentukan oleh perpotongan dari kurva permintaan pasar dan kurva penawaran dari mata uang asing. Permintaan untuk mata uang asing timbul terutama selama mengimpor barang – barang dan jasa – jasa dari luar negeri dan membuat investasi dan pinjaman luar negeri. Penawaran mata uang asing timbul selama mengekspor barang – barang dan jasa – jasa dan menerima investasi – investasi dan pinjaman pinjaman luar negeri (Salvatore, 1986: 124). 2.5.4 Menghindarkan Resiko (Hedging) Mata uang asing sering berfluktuasi sepanjang waktu, siapapun yang harus membuat atau menerima suatu pembayaran
22
dalam mata uang asing pada waktu yang akan datang mempunyai risiko bahwa pelaku harus membayar lebih banyak atau akan menerima lebih sedikit dalam arti mata uang dalam negeri daripada yang diharapkan. Risiko mata uang ini dapat dihindarkan atau ditutup dengan hedging. Hal ini biasanya menyangkut persetujuan hari ini untuk membeli atau menjual sejumlah tertentu mata uang asing pada suatu waktu di masa yang akan datang (biasanya tiga bulan dari waktu sekarang) pada kurs yang di setujui hari ini (kurs pertukaran dimuka = forward exchange rate) (Salvatore, 1986: 125).
23
