BAB II LANDASAN TEORI
II.1.1 Pengertian Nomor Pokok Waib Pajak (NPWP) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nomor Pokok Wajib Pajak terdiri dari 15 digit, yaitu: -
2 digit pertama merupakan kepala nomor
-
6 digit merupakan kode administrasi Wajib Pajak
-
1 digit merupakan nomor cek digit
-
3 digit merupakan kode Kantor Pelayanan Pajak
-
3 digit merupakan kode banyaknya cabang
Kepala Nomor: -
00 Untuk bendaharawan pemerintah pusat/daerah
-
01 Wajib Pajak Badan
-
02 dan 03 cadangan
-
04 dan 06 Wajib Pajak Orang Pribadi
-
05 Wajib Pajak Pegawai Negri Sipil, TNI, POLRI
8
II.1.2 Fungsi dan Guna NPWP Fungsi NPWP adalah sebagai suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipakai sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, oleh karena itu kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Guna NPWP adalah: -
Untuk dicantumkan dalam dokumen/formulir perpajakan yang tercantum kolom NPWP seperti dalam Surat Pemberitahuan, Surat Setoran Pajak, Bukti Potong/Pungut pajak, surat-menyurat dan sebagainya.
-
Untuk memenuhi persyaratan yang diharuskan diisi dalam mengisi formulir
guna
mendapatkan
pelayanan
dari
instansi-instansi
pemerintah seperti dalam dokumen tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah, dokumen imigrasi, ijin perdagangan, PIUD, PEB, telepon, listrik, kredit bank, dokumen badan hukum dan lainnya.
II.1.3 Yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP Yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ialah: -
Wajib Pajak Badan.
-
Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
9
-
Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas apabila sampai dengan satu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun.
-
Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.
-
Bendaharawan sebagai pemotong/pemungut pajak.
-
Joint Operation sebagai pemotong/pemungut pajak.
-
Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan atau harta.
-
Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat.
-
Pengusaha yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
II.2.
Tempat Pendaftaran atau Pelaporan Usaha Tempat pendaftaran diatur dalam pasal 2 ayat (1), (2) dan (5) KUP jo
Kep DJP NoKep.161/PJ/2001 yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi: -
Tempat tinggal untuk WP Orang Pribadi atau
-
Tempat kedudukan untuk WP Badan, dan atau
10
-
Tempat kegiatan usaha WP dan atau pengusaha yang bersangkutan.
Tempat pendaftaran bagi Wajib Pajak tertentu dan tempat pelaporan usaha bagi Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak tertentu diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak No: Kep-515/PJ/2000 tanggal 4 Desember 2001. Wajib Pajak tertentu dan Pengusaha Kena pajak tertentu adalah Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Penanam Modal Asing, Bentuk Usaha Tetap dan orang asing dan perusahaan masuk bursa. Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu adalah wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar dibeberapa tempat. Wajib Pajak baru adalah Wajib Pajak yang mendaftarkan untuk memperoleh NPWP dan melaporkan usahanya sebagai Pengusaha Kena Pajak pada saat atau setelah berlakunya Keputusan Direktur Jendral Pajak ini. Tempat pendaftaran bagi Wajib Pajak tertentu adalah sebagai berikut: a. Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara (KPP PND), untuk BUMN, termasuk anak perusahaan BUMN yang penyertaan modal induk lebih dari 50% (lima puluh persen); b. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing I, II, III, IV, untuk seluruh Wajib Pajak penanaman modal asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri kimia dan barang galian non logam (PMA I), bidang industri logam dan mesin (PMA II), sektor pertambangan dan perdagangan (PMA III), sektor industri
11
tekstil, makanan dan kayu (PMA IV), kecuali yang selama ini telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak berkedudukan; c. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing V, untuk seluruh Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor agribisnis dan jasa, kecuali yang selama ini telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak berkedudukan dan badan-badan khusus (Self Regulatory Organization) yang didirikan dan beroperasi di bursa berdasarkan undang-undang Pasar Modal; d. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing VI, untuk Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha disektor jasa dan perdagangan kecuali yang selama ini telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak berkedudukan; e. Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, untuk Wajib pajak bentuk usaha tetap dan orang asing yang berkedudukan bertempat tinggal di wilayah Daerah Khusus lbukota Jakarta; f. Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, untuk seluruh Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi saham telah dinyatakan efektif oleh Badan Pengawasan Pasar Modal kecuali yang selama ini telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib
12
Pajak berkedudukan dan Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; g. Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak Badan Usaha Milik Daerah dan Bentuk Usaha Tetap, untuk Wajib Pajak Badan Usaha Milik Daerah dan Bentuk Usaha Tetap, atau tempat tinggal Wajib Pajak orang asing untuk Wajib Pajak orang asing, yang berkedudukan atau bertempat tinggal di luar Daerah Khusus lbukota Jakarta; h. Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat cabang, perwakilan, atau kegiatan usaha dilakukan, untuk Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, penanaman modal asing, badan dan orang asing, dan perusahaan masuk bursa, terbatas pada Pajak Penghasilan Pemotongan, Pajak Penghasilan Pemungutan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; i. Tempat pendaftaran dan pelaporan usaha sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan. Ketentuan mengenai tempat Pendaftaran Wajib Pajak Penanaman Modal Asing (PMA) juga berlaku Wajib Pajak PMA tetapi kemudian status modalnya
13
berubah menjadi Penanaman Modal Asing kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih untuk tetap terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak semula. Bagi Wajib Pajak Penanaman Modal Asing dan Perusahaan Masuk Bursa yang bertempat kedudukan di Kawasan Berikat Pulau Batam, Kawasan Pulau Bintan dan Kawasan Pulau Karimun yang selama ini telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing dan Kantor Pelayanan Pajak Masuk Bursa dapat mengajukan permohonan pindah ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak.
II.3.
Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan Direktur Jendral Pajak menerbitkan NPWP secara jabatan, apabila Wajib
Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan atau ayat (2). Penjelasan: Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan Pengusaha kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jendral Pajak Orang Pribadi atau Badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Lampiran III Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep-161/PJ/2001 tanggal 21 Februari 2001 mengatur Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara Jabatan.
14
Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan adalah pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak tetapi tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan usahanya berdasarkan data yang diperoleh dan dimiliki oleh Direktorat Jendral Pajak Tata cara pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan sebagai berikut: a. Petugas Pendaftaran Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak menerima data Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat untuk dikukuhkan secara jabatan dari petugas yang melaksanakan kegiatan ekstensifikasi, maupun dari Kantor Penyuluhan Pajak. b. Meneliti administrasi Kantor Pelayanan Pajak untuk mengetahui apakah Wajib Pajak sudah terdaftar atau belum. Bila sudah terdaftar kepadanya tidak diberikan NPWP lagi, hanya dicatat pada data Wajib Pajak yang bersangkutan. Untuk Wajib Pajak yang berstatus cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta diberikan NPWP dengan aturan sebagai berikut: -
Kode Wajib Pajak sama dengan kode Wajib Pajak Pusat, kode Wajib Pajak domisili atau kode Wajib Pajak suami.
-
Kode Administrasi perpajakan sesuai dengan yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar.
15
Dalam hal Wajib Pajak pernah terdaftar, maka kepadanya diberikan NPWP yang sama dengan NPWP semula. c. Petugas
pendaftaran
mengisi
dan
menandatangani
formulir
permohonan pendaftaran dan perubahan data Wajib Pajak kemudian merekam data Wajib Pajak tersebut sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan, mencetak Lembar Pengawasan Arus Dokumen untuk digabungkan
dengan
formulir
Permohonan
Pendaftaran
dan
Perubahan Data Wajib Pajak. d. Petugas mencetak Surat Keterangan Terdaftar, Kartu NPWP kemudian diteruskan kepada kasi TUP untuk ditandatangani, setelah itu menyampaikan Surat Keterangan Terdaftar, kartu NPWP kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat paling lama pada hari kerja berikutnya.
II.4.
Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan serta Tata Cara
Pendaftaran dan Pengukuhan NPWP Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) termasuk penghapusan NPWP diatur dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak. Penjelasan: Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan kewajiban melaporkan usaha untuk memperoleh pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak yang terutang. Permohonan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau Pencabutan Pengukuhan 16
Pengusaha Kena Pajak harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. Pengaturan tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan tersebut, tata cara pemberian dan pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak serta pengukuhan dan pencabutan Pengusaha Kena Pajak ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak. Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep: 161/PJ/2001 tanggal 21 Februari 2001. Dalam pasal 1 diberikan beberapa pengertian yang perlu diketahui, yaitu: 1. Wajib Pajak terdaftar adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan. 2. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak adalah kartu yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya. 3. Surat Keterangan Terdaftar adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tertentu yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya serta kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
17
4. Pemindahan Wajib Pajak adalah tindakan memindahkan administrasi perpajakan Wajib Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak lama ke tata usaha Kantor Pelayanan Pajak baru, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha atau perubahan status perusahaan. 5. Saat usaha mulai dijalankan adalah saat yang terjadi lebih dulu antara saat pendirian dan saat usaha nyata-nyata mulai dilakukan. 6. Surat pernyataan pindah adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk memberitahukan dan memohon perubahan tempat terdaftar dari suatu Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak lainnya, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha atau perubahan status perusahaan. 7. Surat Pindah adalah surat yang berisi keterangan pindah Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak baru yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak lama, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha atau perubahan status perusahaan. 8. Penghapusan
Nomor
Pokok
Wajib
Pajak
adalah
tindakan
menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak.
18
Jangka waktu pendaftaran atau pelaporan kegiatan usaha sebagai berikut: 1. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. 2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, apabila sampai dengan satu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. 3. Wajib Pajak orang pribadi selain yang dimaksud dalam nomor (1) dan nomor (2) yang memerlukan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. 4. Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, yang:
19
a. memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; b. tidak memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat akhir masa pajak berikutnya. 5. Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam nomor (1), nomor (2), dan nomor (4) huruf b diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai berikut: 1. Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa khusus yang mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir pendaftaran ke Kantor Pelayanan Pajak. Lampiran Formulir Permohonan dan Perubahan Data Wajib Pajak, berfungsi sebagai formulir pendaftaran harus dilampiri lampiran:
20
a. Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan, melampirkan identitas berupa: -
Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia;
-
Fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa, bagi orang asing.
b. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan melampirkan : -
Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia; atau
-
Fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa, bagi orang asing;
-
Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.
c. Untuk WP Badan melampirkan: -
Fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT;
-
Fotokopi identitas dari salah seorang pengurus aktif, bagi penduduk Indonesia fotokopi KTP atau bagi orang asing fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa;
-
Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.
21
d. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/Pemotong melampirkan: -
Fotokopi KTP bendaharawan;
-
Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan.
e. Untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemotong/Pemungut melampirkan: -
Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation;
-
Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation;
-
Fotokopi identitas dari salah seorang pengurus joint operation (bagi penduduk Indonesia fotokopi KTP atau bagi orang asing fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.
2. Berdasarkan
formulir
pendaftaran,
Kantor
Pelayanan
Pajak
menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar. 3. Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama pada hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran beserta persyaratannya diterima secara lengkap. 4. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pendaftaran sekaligus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maka Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
22
Pajak diterbitkan secara bersamaan paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran dan pelaporan beserta persyaratannya diterima secara lengkap. Catatan:
Bagi pemohon dengan: status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu, atau wanita kawin tidak pisah harta, harus melampirkan fotokopi surat keterangan terdaftar.
Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.
Dalam hal Wajib Pajak sudah terdaftar, maka kepadanya tidak diberikan NPWP.
Dalam hal formulir dan persyaratannya belum lengkap, dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi.
Dalam hal Wajib Pajak pernah terdaftar, maka kepadanya diberikan NPWP semula.
Dalam hal Wajib Pajak pernah terdaftar maka kepadanya diberikan NPWP. Khususnya untuk Wajib Pajak berstatus cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta diberikan NPWP dengan aturan sebagai berikut:
23
-
Kode Wajib Pajak sama dengan kode Wajib Pajak Pusat, kode Wajib Pajak domisili atau kode Wajib Pajak suami.
-
Kode administrasi perpajakan sesuai yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak mendaftar.
II.5.
Tata Cara Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal: -
Wajib Pajak Orang Pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan dengan syarat adanya pemberitahuan tertulis dari ahli waris dilampiri fotokopi akte kematian.
-
Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan syarat dilampiri fotokopi surat nikah atau akte perkawinan.
-
Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sesudah selesai terbagi dengan syarat surat pernyataan dari ahli waris.
-
Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan syarat akte pembubaran dan neraca likuidasi.
-
Bentuk Usaha Tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap dengan syarat surat atau dokumen lain yang mendukung hal tersebut.
24
-
Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak yaitu berdasarkan laporan Pemeriksaan Lapangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak.
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa dari hasil pemeriksaan pajak diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena: -
Wajib Pajak Orang Pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan lagi.
-
Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
-
Sebab lain sesuai dengan hasil pemeriksaan.
Permohonan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.
II.6.
Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Karyawan Tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang
Pribadi yang berstatus karyawan diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep-338/PJ/2001 tanggal 8 Mei 2001, berlaku sejak 8 Mei 2001. Beberapa pengertian yang perlu diketahui yaitu:
25
-
Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus karyawan adalah karyawan tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang jumlahnya diatas Penghasilan Tidak kena Pajak.
-
Pemberi kerja adalah Orang Pribadi, Badan, dan ataupun Kerja Sama Operasi (KSO) yang merupakan induk, cabang, perwakilan atau unit perusahaan, termasuk badan yang dikecualikan sebagai pemotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun kepada karyawan sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan termasuk juga organisasi internasional.
-
Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah
daerah,
Instansi
atau
Lembaga
Pemerintah,
Lembaga-lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. -
Kantor Pajak Lokasi adalah Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Pemberi Kerja atau Bendaharawan Pemerintah terdaftar.
26
-
Kantor Pelayanan Pajak Domisili adalah Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus karyawan.
-
Wajib pajak Orang Pribadi yang berstatus karyawan, misalnya: a. Pejabat Negara, yaitu Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Walikota, Camat dan Lurah. b. Direktur dan Komisaris Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan perusahaan swasta. c. Pemegang saham yang berstatus karyawan. d. Tenaga kerja asing. e. Pejabat dan karyawan perbankan termasuk Gubernur dan Staf Bank Indonesia, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). f. Anggota TNI/POLRI yang berpangkat Letnan Dua keatas. g. Pegawai Negeri Sipil setingkat golongan III keatas. h. Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Dosen beserta Staf Perguruan Tinggi Swasta. i. Karyawan yang memperoleh penghasilan baik dari Orang Pribadi, Badan, maupun Kerja Sama Operasi (KSO) yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak.
27
Tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan melalui Kantor Pelayanan Pajak Lokasi sebagai berikut: a. Melakukan
inventarisasi
Pemberi
Kerja
dan
Bendaharawan
Pemerintah, serta mengisi kolom Daftar Karyawan yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi untuk setiap Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah berdasarkan formulir 1721-A1 atau 1721-A2. b. Mengirim Surat Permintaan Bantuan Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi
yang
berstatus
sebagai
karyawan
kepada
Pemberi
Kerja/Bendaharawan Pemerintah yang dilampiri dengan formulir Daftar Karyawan yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dan formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak. c. Menerima daftar karyawan yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak
Orang
Pribadi
yang
telah
diisi
oleh
Pemberi
Kerja/Bendaharawan Pemerintah yang dilampiri dengan Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak yang telah diisi lengkap oleh karyawan. d. Meneliti kelengkapan Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak dan mencocokannya dengan daftar karyawan yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.
28
e. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengiriman Surat Permintaan Bantuan Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan, Kantor Pelayanan Pajak belum menerima atau telah menerima tetapi belum lengkap sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dan Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak maka Kantor Pelayanan Pajak segera mengirimkan Surat Permintaan Keterangan Data Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan dilampiri dengan daftar karyawan yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, Surat Himbauan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, dan formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak ke Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah. f. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengiriman Surat Permintaan Keterangan Data Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan, Kantor Pelayanan Pajak belum menerima atau telah menerima tetapi belum lengkap, Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak dan daftar karyawan yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi maka Kantor Pelayanan Pajak dapat melakukan pencarian data Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan. g. Mengelompokkan permohonan pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan yang sudah lengkap
29
maupun berkas karyawati kawin yang tidak dapat diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak berdasarkan alamat tempat tinggal Wajib Pajak yang bersangkutan per wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Domisili. h. Mengirimkan data pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan ke Kantor Pelayanan Pajak Domisili paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya permohonan pendaftaran dari petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan pencarian data Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus karyawan. i. Memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan yang berdomisili di wilayah kerjanya. j. Menerima
dari
Kantor
Pelayanan
Pajak
Domisili
Surat
Pemberitahuan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan yang permohonan pendaftarannya diproses di Kantor Pelayanan Pajak Domisili yang dilampiri Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang pemberi kerjanya terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Lokasi. k. Mensortir Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak baik yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Lokasi maupun yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak Domisili
30
Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah. l. Mengirim Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dikelompokan per-Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah untuk diteruskan ke Wajib Pajak yang bersangkutan. Kegiatan di Kantor Pelayanan Pajak Lokasi sebagai berikut: a. Menerima Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak beserta lampiran yang diisyaratkan dan berkas karyawati kawin yang tidak dapat diberikan Nomor Pokok Wajjib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Lokasi. b. Menerima data permohonan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan dari Kantor Pelayanan Pajak Lokasi. c. Memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan yang berdomisili di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Mensortir Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak yang diterbitkan per-Kantor Pelayanan Pajak Lokasi. e. Mengirim Surat Pemberitahuan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan, Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Lokasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya permohonan pendaftaran secara lengkap dan
31
atau data permohonan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
II.7.1 Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan sumber penerimaan negara dari pajak yang terbesar selain PPN. Untuk mempermudah Wajib Pajak untuk mempelajari dan memahaminya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya, maka Pemerintah terus menerus memperbaharui Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 Tentang PPh yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Penghasilan berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Tentang PPh Pasal 4 ayat 1 adalah ”Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.” Dari pengertian diatas, definisi penghasilan mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 1. Setiap tambahan kemampuan ekonomis. Yang dipakai dalam pengertian penghasilan sebagai objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa tanpa menghiraukan dari mana sumber tambahan kemampuan tersebut berasal dan
untuk
apa
tambahan kemampuan
itu
32
dipergunakan. 2. Yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Tujuan dari tambahan ungkapan ”yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak” adalah untuk menyatakan bahwa tambahan kemampuan ekonomis itu baru dikenakan pajak apabila tambahan kemampuan ekonomis tersebut telah menjadi realisasi atau telah dicatat berdasarkan basis akuntansi yang dipakai oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. 3. Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Tambahan kemampuan ekonomis yang dikenakan pajak bukan saja yang didapat di Indonesia melainkan juga yang didapat di luar negeri, sehingga dimana pun penghasilan itu didapat oleh Wajib Pajak, merupakan objek pajak penghasilan di Indonesia. 4. Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Ungkapan ini dicantumkan dengan tujuan untuk memberikan kepastian tentang dua hal, yaitu bahwa penggunaan penghasilan, baik untuk konsumsi atau ditabung, semua dikenakan pajak. 5. Dengan nama dan dalam bentuk apapun. Apabila Wajib Pajak menerima tambahan kemampuan ekonomis, tidak peduli diberi nama apa saja oleh Wajib Pajak dan sebagai akibat dari transaksi apa saja maka tambahan kemampuan ekonomis
33
tersebut tetap harus dihitung sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Dalam hal ini berarti bahwa subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Kemudian subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut secara administratif perpajakan, mendaftarkan diri ke Direktorat Jendral Pajak disebut sebagai Wajib Pajak. Dalam hal ini Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajaknya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.
II.7.2 Subjek Pajak Penghasilan Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang PPh Pasal 2, disebutkan siapa yang menjadi Subjek Pajak. Subjek Pajak penghasilan adalah Wajib Pajak yang menurut ketentuan harus membayar, memotong atau memungut pajak yang terhutang atas objek pajak. Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Penghasilan yaitu: 1. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12
34
bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 3. Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan, menggantikan yang berhak.
II.7.3 Objek Pajak Penghasilan Objek Pajak adalah apa yang dikenakan pajak. Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Tentang PPh Pasal 4 ayat 1, menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan-penghasilan yang menjadi objek pajak antara lain : 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk, gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 3. Laba usaha. 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
35
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 8. Royalti. 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan pemerintah. 12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 14. Premi asuransi. 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
II.7.4 Bukan Objek Pajak Penghasilan Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Tentang PPh Pasal 4 ayat 3 menyebutkan bahwa yang bukan merupakan objek pajak adalah antara lain:
36
1. a). Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak. b). Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan,
atau
penguasaan
antara
pihak-pihak
yang
bersangkutan. 2. Warisan. 3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. 4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah. 5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. 6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha
37
Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat : a) Dividen beasal dari cadangan laba yang ditahan. b) Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut. 7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. 8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam no 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. 10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
38
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat pasangan badan usaha tersebut: a) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
39
