BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Hakekat Sistem Pengendalian Intern 2.1.1 Hakekat Sistem Sistem merupakan sebuah kata yang telah dikenal sejak dulu. Istilah sistem banyak dipakai orang dalam menjelaskan atau menjabarkan sesuatu yang saling berkaitan, dimana sistem merupakan kumpulan dari unsur-unsur
yang
membentuknya. Secara tidak sadar, kita hidup dalam berbagai macam sistem, contohnya sistem tatasurya, sistem pernafasan, sistem pendidikan, sistem perkreditan, dan lain lain (dll). Melalui contoh-contoh tersebut, dapat dilihat bahwa kita tak dapat lepas dari sistem.
“Sistem yaitu sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi ini dapat dirinci lebih lanjut pengertian sistem secara umum yaitu sebagai berikut: 1. Setiap sistem terdiri dari berbagai unsur. 2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem yang bersangkutan. 3. Unsur-unsur didalam sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. 4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar.”1
Sistem dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara mengaitkan dan mempersatukan unsur-unsur yang menyusunnya. Unsur dalam sistem
1
Tata Sutabri, 2004, Analisa Sistem Informasi, Penerbit ANDI, Yogyakarta, hal.9.
8
biasanya juga dikenal sebagai subsistem. Sedangkan unsur yang tidak membantu sistem dalam mencapai tujuan, bukan merupakan bagian dari sistem.
“Sebuah sistem, umumnya tersusun atas sejumlah sistemsistem yang lebih kecil. Sistem-sistem yang berada dalam sebuah sistem itulah yang disebut subsistem.”2
Istilah lain dalam sistem selain subsistem adalah supersistem yang biasanya dipakai untuk menyebutkan sistem yang lebih besar. Contohnya jika sebuah Desa adalah sistem maka yang menjadi subsistem adalah Dusun yang ada di Desa tersebut. Sedangkan Kecamatan adalah supersistem dari Desa.
“Berkaitan dengan sistem dan subsistem, istilah supersistem kadang kala dijumpai. Jika suatu sistem menjadi bagian dari sistem lain yang lebih besar, maka sistem yang lebih besar tersebut dikenal dengan sebutan supersistem”3
Banyak yang mengambarkan suatu sistem tanpa mengerti apa sistem itu sebenarnya. Pada dasarnya, yang dapat disebut sebagai sistem adalah jika mempunyai karakteristik yang melekat pada sistem tersebut. Apabila salah satu dari karakter ini tidak ada maka tidak dapat disebut sebagai sistem. Karakteristik sistem tersebut adalah:
“1. Komponen sistem (Componens) Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang bekerja sama membentuk satu kesatuan. 2 3
Abdul Kadir, 2003, Pengenalan Sistem Informasi, Penerbit ANDI, Yogyakarta, hal.60. Abdul Kadir, Ibid, hal. 61.
9
2. Batasan sistem (Boundary) Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem lainnya atau sistem dengan lingkungan luarnya. 3. Lingkungan luar sistem (Environtment) Bentuk apapun yang ada diluar ruang lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut disebut dengan lingkungan luar sistem. 4. Penghubungan sistem (Interface) Sebagai media yang menghubungkan sistem dengan sub sistem yang lain disebut dengan penghubung sitem atau interface. 5. Masukan sistem (Input) Energi yang dimasukan ke dalam sistem disebut masukan sisem, yang dapat berupa pemeliharaan (maintenance input) dan sinyal (sinyal input). 6. Keluaran sistem (Output) Hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang beguna. 7. Pengolah sistem (Proses) Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. 8. Sasaran sistem (Objective) Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministik.”4
Karakteristik-karakteristik
diatas,
digunakan
sebagai
acuhan dalam
menetapkan sebuah sistem. Setiap sistem yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, maka sistem dapat diklasifikasikan atau dibedakan dari berbagai sudut pandang bentuk dan kegunaannya. Berikut penjabaran dari klaisfikasi sistem:
“1. Sistem abstrak dan sistem fisik Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik, misalnya sistem tentang teologia, yaitu suatu sistem yang berupa pemikiran tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan; 4
Abdul Kadir, Ibid, hal.12-13.
10
sedangkan sistem fisik, seperti sistem computer, sistem produksi, sistem penjualan, sistem administrasi personalia, dan lain sebagainya. 2. Sistem alamiah dan sistem buatan manusia Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia, misalnya sistemperputaran bumi, terjadinya siang malam, pergantian musim.Sedangkan sistem buatan manusia merupakan sistem yang melibatkan hubungan manusia dengan mesin, yang disebut dengan human machine system. Sistem informasi berbasis komputer merupakan contohnya, karena menyangkut pengunaan komputer yang berinteraksi dengan manusia. 3. Sistem deterministik dan sistem probabilistik Sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi disebut sistem deterministik. Sistem komputer adalah contoh dari sistem yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program computer yang dijalankan. Sedangkan sistem yang bersifat probabilistik adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat dipredisi, karena mengandung unsure probabilitas. 4. Sistem terbuka dan sistem tertutup Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak brhubunga dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa campur tangan dari pihak luar. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan dipengaruhi oleh lingkungan luarnya yang menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk subsistem lainnya.”5
2.1.2 Pengendalian Organisasi dalam menjalankan kegiatannya memerlukan fungsi kontrol atau pengendalian sebagai salah satu upaya mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut. Pengendalian membantu organisasi dalam mencapai tujuan, karena dengan adanya pengendalian akan mencegah timbulnya suatu masalah sebelum muncul atau masalah yang kemungkinan dapat terjadi.
5
Abdul Kadir, Ibid, hal.14-15.
11
“Pengendalian (control) adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko atau untuk meminimalkan dampak resiko tersebut pada perusahaan jika resiko itu terjadi”6
Pengendalian dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori berdasarkan maksutnya. Kategori tersebut adalah:
“1.Pengendalian teknis (technical control) adalah pegendalian yang menjadi satu didalam sistem dan dibuat oleh para penyususn sistem selama siklus penyusunan sistem. 2.Pengedalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. 3.Pengendalian informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembanguna manajemnen.”7
Pengendalian dapat dilaksanakan didalam organisasi maupun pengendalian diluar organisasi. Pegendalian di dalam organisasi berarti mengendalikan organisasi melalui aturan-aturan yang ada dalam organisasi melalui prosedur kerja maupun
melalui
kepatuhan
terhadap
kebijakan
manajerial,
sedangkan
pengendalian diluar organisasi lebih menekankan untuk menjaga organisasi dari serangan luar seperti ancaman dari organisasi lain serta keadaan ekonomi politik yang tidak stabil.
6
Raymond McLeod, Jr. dan George P. Schell, 2007, Sistem Informasi Manajemen, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, hal. 279. 7 Raymond McLeod, Jr. dan George P. Schell, Ibid, hal. 280-284.
12
2.1.3 Sistem pengendalian intern Pengendalian didalam organisasi sering kali berkaitan dengan menghindari adanya kecurangan dan penyimpangan yang terjadi ditubuh organisasi. Berkaitan dalam hal keuangan, pengendalian keuangan didalam organisasi sering disebut dengan pengendalian intern. Pengendalian intern digunakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kecurangan dalam hal keuangan sebelum hal itu dapat terjadi.
“Pengendalian internal adalah semua rencana organisasional, metode dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakratan dan keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah diteapkan.”8
Pengendalian intern merupakan sebuah sistem yang ada dalam organisasi, oleh karena itu sering disebut dengan sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern merupakan sistem yang mengatur pengontrolan dan pengendalian intern yang digunakan dalam organisasi. Pengelolaan sistem pengendalian yang baik dapat menjaga keamanan dan kekayaan organisasi. Sistem pengendalian intern juga mengatur dalam pembagian antar fungsi dalam organisasi sehingga dapat meminimalkan kecurangan yang terjadi. Sistem pengendalian intern termasuk rencana organisasi yang dilakukan manajer untuk mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi.
8
Anastasia, Diana dan Lilis, Setiawati, 2011, Sistem Informasi Akuntansi Perencanaan, Proses dan Penerapan, Penerbit Andi, Yogyakarta hal 82.
13
“Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metoda dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.”9
Sebuah sistem pengendalian intern yang tidak memasukan unsur pengendalian internal besar kemungkinannya sistem informasi tersebut tidak ada gunannya. Salah satu tujuan sistem pengendalian internal adalah menghasilkan informasi keuangan yang andal dan dapat dipercaya. Selain itu tujuan dari sistem pengendalian intern yang adalah:
“1. Menjaga kekayaan organisasi, 2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 3. Mendorong efisiensi, 4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.”10
Tujuan diatas menggambarkan pentingnya sistem pengendalian internal bagi organisasi. Pengendalian intern dalam sistem pengendalian internal dibagi menjadi 2 kategori pengendalian, yaitu pengendalian administratif
dan pengendalian
akuntansi. Pengendalian administrasi menekankan pada dipatuhinya kebijakan manajer melalui prosedur dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan pengendalian akuntansi lebih menekankan pada prosedur dalam proses pengelolaan data akuntansi.
9
Mulyadi, Loc. Cit., hal. 163 Mulyadi, Loc.Cit., hal 12-14
10
14
“1. Pengendalian administratif Meliputi struktur organisasi dan prosedur-prosedur dan catatan-catatan yang berkaitan dengan prosses pengambilan keputusan yang dengan pengesahan transaksitrasnsaksi oleh manajemen. Pengesahan tersebut merupakan fungsi manajemen yang secara langsung dengan tanggung jawab untuk mencapai tujuan perusahaan dan merupakan titik awal untuk menyusun pengawasan akuntansi atas transaksi-transaksi. 2. Pengendalian akuntansi Meliputi struktur organisasi, prosedur-prosedur dan catatan-catatan yang berkaitan dengan pengaman aktiva dan dipercayainya catatan financial dan konsekuensinya. organisasi, prosedur dan catatan-catatan itu disusun untukmemberikan jaminan yang cukup dalam arti: a. Transaksi-transaksi dilaksanakan dengan pengesahan manajemen, secara umum maupun khusus b. Transaksi-transaksi dicatat untuk: - Memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umumatau kriteria-kriteria lain yang perlu untuk laporan tersebut - Menunjukan pertanggungjawaban atas aktiva (assets) c. Akses aktiva (aset) hanya diperbolehkan bila sudah sesuai dengan otorisasi yang diberikan manajemen. d. tanggungjawab aktiva (menurut catatan) dibandingkan dengan aktiva yang ada pada setiap waktu tertentu dan pentingnya diambil tindakan yang diperlukan bila ada perbedaan-perbedaan.”11
Sistem pengendalian intern yang baik harus memenuhi unsur-unsur yang menyusunnya. Unsur-unsur yang ada dalam sistem pengendalian inten tersebut adalah: “1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka (framework) pembagian tugas fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggungjawab dalam 11
Sanyoto, Gondodiyoto, 2007, Audit Sistem Informasi + Pendekatan CobIT, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, hal. 83
15
organisasi ini didasarkan pada prisip-prinsip berikut ini: a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatakegiatan pokok perusahaan. b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggungjawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi. 2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya trjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transasksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. 3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggungjawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara-caranya adalah sebagai berikut: a. Pengunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. b. Pemeriksaan mendadak (surprised audit). c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. d. Perputaran jabatan (job rotation). e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. f. Secara periodik dilakukan pencatatan fisik kekayaan dengan catatannya. g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektifitas unsur-unsur pengendalian intern yang lain. 4. Karyawan yang sesuai dengan mutu dan tanggungjawabnya. Unsur ini merupakan unsur yang paling penting, karena jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian lain dapat dikurangi sampai batas minimu, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan
16
pertanggungjawabkan keuangan yang dapat diandalkan. Untuk mendapatkan karyawan tersebut maka ada caranya, yaitu: a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. b. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan 12 perkembangan perkerjaannya.”
Melalui pemenuhan unsur-unsur tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat menjadi baik. Oleh karena itu dalam pembuatan sistem pengendalian intern harus mencakup keseluruhan unsur-unsur tersebut untuk mengendalikan kegiatan operasional perusahaan. Pandangan lain terdapat suatu model pengendalian yang disebut COSO (the Committe of Sponsoring Organizations). COSO merupakan lembaga yang menerbitkan laporan berjudul Internal Control-Integrated Freamework pada tahun 1992. Kelembagaan COSO terdiri dari wakil dari berbagai organisasi AICPA (American Institute of Certifiad Public Accountants), AAA (American Accounting Association), the Institute of Internal Auditor, the Institute of Manajemen Accountants, dan the Financial Executives Institute. Tujuan utama dari COSO adalah:
“1. Menetapkan definisi pengendalian intern yang dapat memenuhi kebutuhan bernagai pihak, dan 2. Menetapkan suatu standar yang dapat digunakan oleh bisnis dan entitas lainnya sebagai acuhan dalam menetapkan pengendalian intern mereka dan menentukan bagaimana memperbaikinya.”13 12 13
Mulyadi, Op.Cit., hal 165-171. Al-Haryono Yusuf, 2004, Auditing (Pengauditan) Buku 1, STIE YKPN, Yogyakarta, hal.
251.
17
COSO lebih mengarah pada proses pengendalian yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, serta seluruh staff dan karyawan. Menurut COSO ada lima komponen struktur pengendalian intern yang saling berkaitan yaitu:
“1. Lingkungan pengendalian 2. Perhitungan Resiko 3. Informasi dan komunikasi 4. Aktivitas pengendalian 5. Pemonitoran”14
Tabel 2.1 Komponen-Komponen Struktur Pengendalian Intern Komponen Lingkungan pengedalian
Perhitungan resiko
Informasi dan komunikasi
14
Deskripsi yg berhubungan dg pelaporan keuangan Menciptakan iklim/suasana bagi organisasi, mempengaruhi kesadaran akan pengendalian bagi orang-orang dalam organisasi, merupakan fondasi bagi komponen-komponen lainnya.
Faktor-faktor kunci
Faktor-faktor pengendalian lingkungan: - Integritas dan nilai-nilai etika - Komitmen akan kompetensi - Dewan komisaris dan komite audit - Falsafat manajemen dan gaya operasinya - Struktur organisasi - Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab - Kebijakan prakting tentang SDM Identitas perusahaan, analisis dan Proses harus mempertimbangkan: pengelolaan resiko yang berkaitan - Hubungan resiko dengan asersi-asersi dengan penyusunan laporan LK spesifik serta aktifitas pencatatan, keuangan yang disajikan secara pengolahan, peringkasan dan wajar sesui prinsip akuntansi pelaporan data keuangan yang berlaku umum bersangkutan. - Kejadian dan keadaan intern maupun ekstern - Pertimbangan khusus atas perubahan keadaan Serupa dengan penetapan auditor tentang resiko bawaan. Sistem informasi meliputi sistem Fokus sistem akuntansi adalah pada akuntansi dan terdiri dari metodetransaksi: metode dan catatan-catatan yang - Sistem akuntansi yang efektif harus ditetapkan untuk mengidentifikasi, menangani transaksi dengan cara mrngabungkan, menganalisis, sedemikian rupa, sehingga dapat mengelompokan, mencatat, dan mencegah salah saji dalam asersi melaporkan transaksi-transaksi manajemen pada LK. perusahaan dan menetapkan - Sistem harus menciptakan alur audit
Al-Haryono Yusuf, Ibid, hal. 257.
18
Aktivitas pengendalian
pertanggungjawaban atas aktiva dan kewajiban; kominikasi meliputi pemberian pemberian pengertian yang jelas mengenai peran dan tanggungjawab individu sehubungan dengan SPI atas pelaporan keuangan Kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajer telah dilaksanakan dan tindakan yang diperlukan telah dilakukan untuk mengelola resiko dalam rangka mencapai tujuan perusahaan dan ditetapkan pada berbagai jenjang organisasi dan fungsi.
dan alur transaksi yang lengkap Mencakup pedoman tertulis kebijakan, daftar kode rekening, dan memorandum.
Kategori: - Pengendalian pengolahan informasi - Pengendalian umum - Pengendalian aplikasi - Pengotorasian yang tepat - Dokumen dan catatan - Pengencekan independen - Pemisahan tugas - Pengawasan fisik - Review kinerja Dapat dilakukan melalui: - Aktivitas yang sedang berjalan - Penilaian periodic
Proses yang dilakukan personil yang tepat untuk menilai kualitas kinerja SPI sepanjang waktu, termasuk penilaian apakah rencana telah dioperasikan sebagaimana Input bias berasal dari: yang dikendaki dan apakah - Sumber intern seperti manajemen dan modifikasi telah dilakukan untuk auditor intern. perubahan kondidi yang terjadi. - Sumber ekstern seperti pelangan, pemasok, instansi pemerintah, auditor ekstern. Sumber: Al-Haryono, Yusuf, 2004, Auditing (Pengauditan) Buku 1, STIE YKPN, Yogyakarta, hal. 272-273. Pemonitoran
2.2 Hakekat Yayasan 2.2.1 Organisasi Sektor Publik Kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lepas dengan adanya sektor publik. Sektor publik yang ada bukan hanya pemerintahan saja, namun juga partai politik, pendidikan, dll yang memberikan pelayanan kepada publik. Organisasi sektor publik ini ada bukan semata-mata untuk mencari laba, namun untuk meningkatkan kesejahteraan pemerintah.
“….organisasi sektor publik (OSP) adalah sebagai entitas ekonomi yang menyediakan barang dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyaratkan dan bukan untuk mencari keuntungan financial. OSP disebut entitas ekonomi karena
19
organisasi ini memiliki dan mengelola sumber daya ekonomi yang tidak kecil serta melakukan transaksitransaksi ekonomi dan keuangan.”15
Perbedaan organisasi sektor publik dengan bukan organisasi sektor public terletak pada ciri-cirinya organisasi sektor publik. Ciri-ciri organisasi sektor publik, yaitu:
“1. Di jalankan tidak untuk mencari keuntungan financial, melainkan untuk menncapai suatu misi atau tujuan tertentu (driven by mission) 2. Di miliki secar kolektif oleh publik. 3. Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk dapat diperjualbelikan. 4. Keputusan-keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi sering kali didasarkan pada konsensus.”16
Organisai sektor publik tidak menekankan pada keuntungan, karena termasuk dalam organisasi nirlaba. Organisasi sektor publik dibedakan menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis organisasi sektor publik tersebut adalah:
“1. Institusi Pemerintah Institusi pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang berbentuk instansi pemerintah berikut: a. Pemerintah Pusat, termasuk di dalamnya: 1) Kementrian seperti Departemen Dalam Negeri, departemen Soaial, Departemen Keuangan, dan lain-lain. 2) Lembaga dan badan negara seperti KPU, KPK, dan lain-lain. b. Pemerintah daerah, termasuk didalamnya: Satuan Kerja Perangkat daerah seperti Dinas pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan 15
Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, 2010, Akuntansi Sektor Publik Edisi 2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, hal. 4. 16 Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, Ibid. hal. 4
20
dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kantor Catatan Sipil, dan lain lain. 2. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah Organisasi nirlaba milik pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, tetapi dimiliki pemerintah. Contohnya: a. Perguruan tinggi BHMN b. Rumah sakit milik pemerintah, seperti RSCM, RS daerah. c. Yayasan-yayasan milik pemerintah Pada perkembangannya, sebagian organisasi dalam kelompok ini, dikategorikan dalam kelompok yang lebih khusus, yaitu Badan Layana Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 3. Organisasi Nirlaba Milik swasta Organisais nirlaba milik swasta merupakan bagian organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Contohnya: a. Yayasan, seperti Foundation, Dompet Dhuafa, dan lainlain. b. Sekolah dan Universitas swasta. c. Rumah sakut milik swasta.”17
Organisasi sektor publik juga memerlukan adanya sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern ini ditujukan untuk menghindari ternjadinya penyimpangan dan kecurangan dalam tubuh organisasi sektor publik sebagai tanggangjawab atas pengunaan dana
yang
berasal dari publik
untuk
menyejahterakan publik.
2.2.2 Yayasan Yayasan merupakan salah satu organisasi sektor publik. Pendirian yayasan tidak diperuntunkan untuk mencari laba, namun untuk mencapai tujuan lain dibidang kemasyarakatan.
17
Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, Ibid. hal. 4-5.
21
“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.”18
Yayasan yang merupakan bagian dari badan usaha memiliki pemahaman berbeda dengan badan usaha lain. Badan usaha lain dapat berupa sebuah perkumpulan yang artinya lebih luas. Perbedaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.2 Perbedaan antara Perkumpulan dan Yayasan Perkumpulan Bersifat dan bertujuan komersial
Yayasan Bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan Mementingkan keuntungan (profit oriented) Tidak semata-mata mengutamakan keuntungan atau mengejar/mencari keuntungan dan/atau penghasilan yang sebesar-besarnya Mempunyai anggota Tidak mempunyai anggota Sumber: Indra, bastian, 2007, Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik, Penerbit Erlangga, Jakarta, hal.2.
Yayasan sebagai badan hukum mampu dan berhak serta berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan perdata. Keberadaan badan hukum yayasan bersifat permanen, yaitu hanya dapat dibubarkan melalui persetujuan para pendiri dan anggotanya. Yayasan hanya dapat dibubarkan jika segala ketentuan dan persyaratan dalam anggaran dasarnya telah terpenuhi. Pada dasarnya yayasan mempunyai sifat dan karakter yang berbeda dengan badan usaha lain, karena penekanan dalam pendirian yayasan berbeda dengan pendirian badan usaha lain. Berikut sifat dan karakteistik dari yayasan:
18
Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan,, loc. cit. hal 1.
22
“1. Tujuan Menurut UU No.16 Tahun 2001, yayasan mempunyai fungsi sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. UU tersebut menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksut dan tujuan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan berdasarkan UU. 2. Visi Visi merupakan pandangan kedepan dimana suaatu organisasi akan diarahkan. Dengan mempunyai misi, yayasan dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. 3. Misi Sebelum menentukan tujuannya, misi atau maksut yayasan harus diterapkan terlebih dahulu.misi adalah suatu pernyataan umum tetang maksut yayasan.misi suatu yayasan adalah maksut khas (unik) dan mendasar yang membedakan organisasi dari organisasi lainnya dan mengidentifikasi ruang lingkup operasi. 4. Sumber pembiayaan dan kekayaan Sumber pembiayaan yayasan berasal dari sajumlah kekayaan yang dipisah dalam bentuk uang atau barang. Selain itu, yayasan juga memperoleh sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, seperti berupa: a. Wakaf b. Hibah c. Hibah wasiat d. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku. 5. Pola Pertanggungjawaban Dalam yayasan, Pengelola (Pengurus dan Pengawas) bertanggung kepada Pembina yang di sampaikan dalam RapatPembina yang diadakan setahun sekali. 6. Struktur organisasi yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Pasal 1 Tentang Yayasan, sebagai hukum dasar positif, yayasan diartikan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan
23
tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Berbeda dengan badan usaha lain, struktur organisasi dalam yayasan diatur dalam peraturan yang baku dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Pasal 2 Tentang Yayasan. Dalam Undang-Undang tersebut, Yayasan terdiri dari organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. 7. Karakteristik anggaran Dilihat dari karakteristik anggaran, rencana anggaran yayasan dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran tidak boleh menjadi rahasia internal yayasan yang bersangkutan dan harus diinformasikan publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran yayasan merupakan instrumen akuntabilitasatas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan programprogram yang dibiayai dengan uang publik. 8. Sistem akuntansi Pada sebuah yayasan, penekanan diberikan pada penyedia biaya data yang disajiakn dalam bentuk laporan keuangan yang mengunakan sistem akuntansi berbasis akrual (accrual accounting) yaiu akuntansi pendapatan dan biaya.”19 Yayasan perlu menyusun laporan keuangan, seperti halnya organisasi sektor publik lainnya. Laporan keuangan disusun sebagai tanggungjawab atas pemakaian dana dari masyarakat. Tujuan penyusunan laporan keuangan yayasan untuk menyajikan informasi mengenai: “1. Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, serta aktiva bersih suatu yayasan; 2. Pengaruh transajsi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai serta sifat aktiva bersih; 3. Jenis dan jumlah arus masuk serta arus keluar sumber daya selama satu periode dan hubungan diantara keduannya; 4. Cara suatu yayasan mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, serta faktor lainnya yang berpengaruh terhadap likuiditasnya; 19
Indra Bastian, Op. Cit., hal. 2-6.
24
5. Usaha jasa suatu yayasan.”20
Pengankuntasian untuk yayasan hampir sama dengan pengankuntansian unit usaha lain. Namun ada beberapa perbedaan yang signifikan dalam beberapa transaksi, yaitu:
“1. Akuntansi untuk sumbangan; 2. Kapitalisasi dan penyusutan aktiva; 3. Klasifikasi biaya fungsional.”21
2.3 Sistem Pengendalian Internal Pada Yayasan Yayasan banyak berdiri diberbagai daerah. Baik yayasan sosial, pendidikan, keagamaan, dll. Yayasan sebagai salah satu dari organisasi sektor publik harus mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakan yang berasal dari publik untuk menjaga kepercayaan publik terhadap yayasan tersebut. Karakteristik yang utama dalam yayasan adalah dananya yang berasal dari sumbangan.
“Karakteristik utama organisasi nonprofit seperti yayasan berbeda dengan organisasi swasta (profit). Perbedaannya terletak pada sumber daya awal yang dibutuhkan, yang umumnya dari sumbangan”. 22
Kelancaran sumber daya yayasan dapat diperoleh dengan lancar jika yayasan dapat menjaga kepercayaan publik. Kepercayaan ini dapat dinilai melalui laporan keuangan yayasan. Dari laporan keuangan ini maka pemakai kepentingan akan menilai: 20
Indra Bastian, Ibid, hal. 74. Indra Bastian, Ibid, hal 78. 22 Indra Bastian, Ibid, hal. 73. 21
25
“1. Jasa yayasan dan kemampuan yayasan untuk memberikan jasa secara berkesinambungan. 2. Mekanisme pertanggungjawaban dan aspek kinerja pengelola.”23
Yayasan harus mempunyasi sistem pengendalian internal yang baik untuk menjaga
kepercayaan
publik.
Sistem
pengendalian
internal
ini
dapat
meminimalkan resiko terhadap kecurangan keuangan dan administrasi. Adapun tujuan dari pengendalian ini adalah sebagai berikut: “1. Informasi keuangan harus dapat dipercaya sehinggapengelola mendapatkan informasi yang akurat untuk perencanaan program dan pengambilan keputusan lainnya. 2. Aktiva dan catatan-catatan organisasi tidak dicuri, disalah gunakan. Dirusak dengan sengaja. 3. Kebijakan-kebijakan yayaan diikuti. 4. Peraturan-peraturan pemerintah terpenuhi.”24
Tujuan diatas mengambarkan sistem pengendalian internal mempunyai peran besar dalam menjaga kesehatan dari yayasan. Untuk itu sistem pengendalian internal pada yayasan harus baik.
2.4 Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu dalam penelitian ini mengacu pada penelitian efektivitas pengendalian Internal pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Jaya Eka Sakti Salatiga (Muziarizqi, 2012). Jenis penelitian ini adalah deskriptif studi kasus dengan prosedur pengumpulan data dengan wawancara dan observasi.
23 24
Bastian, Indra, Loc. Cit., hal 73. Indra Bastian, Ibid, hal 112.
26
Dalam penelitian ini peneliti mencoba mengukur tingkat efektivitas pengendalian internal pemberian kredit dengan mengunakan pendekatan yang merupakan 4 unsur sistem pengendalian internal dalam teori Mulyadi, yang hasilnya menunjukan bahwa pemberian kredit agribisnis pada Koperasi Simpan Pinjam Jaya Eka Sakti telah efektif, hal ini ditunjukan oleh tercapainya tujuan organisasi atas pemberian kredit agribisnis. Penelitian Kampo yaitu Analisis Sistem pengendalian Internal Yayasan Pendidikan (studi pada Yayasan Paulus Makassar), menyebukan bahwa lingkungan pengendalian yayasan telah baik dengan dukungan filosopi manajemen yang didasarkan pada makna karya sebagai salah satu sarana pewartaan iman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (73%) elemen-elemen pengendalian internal sudah dimiliki oleh yayasan, meskipun dalam
pelaksanaannya
masih
harus
disempurnakan.
Hasil
tersebut
mengindikasikan sistem pengendalian internal yayasan belum dapat menjamin ketersediaan informasi keuangan yang akurat, andal, dan terutama dalam usaha melindungi asset yayasan secara aman. Penelitian ini mengunakan data primer dan data skunder serta pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, check list dan manuskrip wawancara. Penganalisisan sistem pengendalian internal mengunakan sistem pengendalian internal menurut COSO (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission) yang meliputi 5 komponen yaitu lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi serta mentoring. Penelitian ini menunjukan
27
bahwa pengendalian intern yayasan yang baik penting sebagai salah satu unsur dari keberhasilan pencapaian tujuan yayasan. Pengendalian intern yang menunjang keberhasilan yayasan yang merupakan sebuah badan usaha, ditunjukan dengan adanya penelitian tentang pengaruh efektivitas sistem pengendalian internal terhadap badan usaha selain yayasan yaitu dalam penelitian Parno (2005) yang berjudul Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kota Semarang. Hasil dari penelitian ini menjukan bahwa keberhasilan usaha KPRI di Kota Semarang dipengaruhi oleh efektifitas sistem pengendalian intern. Dalam penelitian ini mengunakan penelitian kuantitatif dengan populasi berjumlah 63 KPRI dan sampel 16 KPRI. Teknik pengumpulan data mengunakan angket, metode dokumentasi dan metode wawancara. Penelitian ini mengunakan data gabungan antara time series dan cross section data. Adanya penelitian ini, maka pelaksanaansistem pengendalian intern
Yayasan Sosial
Kristen Salib Putih akan sangat penting demi tercapainya keberhasilan tujuan yayasan.
2.5 Kerangka Berfikir Penelitian Sebuah
yayasan
memerlukan
sistem
pengendalian
intern
untuk
mengamankan kekayaan dan kas yang ada. Pengendalian ini dapat dilihat dari adaya 4 (empat) unsur sistem pengendalian internal yang ada dalam sistem pengendalian intern. Keempat unsur tersebut adalah:
28
“1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas. 2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. 3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. 4. Karyawan yang sesuai dengan mutu dan tanggungjawabnya.”25
Yayasan Sosial Kristen Salib Putih memerlukan sistem pengendalian yang baik untuk mengamankan kekayaan dan kas yang ada. Untuk itu dalam penelitian Sistem Pengendalian Intern pada Yayasan Sosial Kristen Salib Putih, penulis membuat kerangka berfikir sebagai berikut: Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian SISTEM PENGENDALIAN INTERN
Kerangka Konseptual Sistem Pengendalian Intern: 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. 2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. 3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. 4. Karyawan yang sesuai dengan mutu dan tanggung jawabnya.
Identifikasi Sistem Pengendalian Intern YangBerlaku
Deskripsi Sistem Pengendalian Intern Di Yayasan Sosial Kristen Salib Putih
Deskripsi Pemaknaan Sistem Pengendalian Intern Di Yayasan Sosial Kristen Salib Putih
25
Mulyadi, Loc.Cit., hal. 164.
29
