23
BAB II LANDASAN TEORI A. Tinjauan Umum Tentang Akad Dalam Produk Talangan Haji Menurut
Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan
syariah sebagaimana menurut definisi yang disebutkan dalam pasal 1 angka 7 undang-undang tersebut, bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah disebut bank syariah. Menurut Sjahdeini bank syariah yaitu lembaga keuangan
yang kegiatan
operasionalnya non riba akan tetapi menggunakan prinsip bagi hasil.30 Salah satu produk yang ditawarkan oleh bank syariah kepada masyarakat pengguna jasa perbankan syariah adalah Produk funding meliputi: giro wadi’ah, tabungan mudharabah, dan deposito.Produk financing meliputi: konsep jual beli, konsep pembiayaan bagi hasil, konsep kebajikan dan konsep sewa menyewa. Berikut penjabaran tentang akad yang digunakan pada produk dana talangan haji
yaitu sebagai
berikut.31 1. Konsep sewa – menyewa Salah
satu
produk
penyaluran
dana
dari
bank
syariah
kepadanasabah adalah pembiayaan yang berdasarkan perjanjian atau akad sewa-menyewa (Ijarah). Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu 30
Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah,(Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 32 31 Abdul Ghofur, Perbankan Syariaj di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada UnivercityPress, Anggota IKAPI, 2007), hlm 79.
24
tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Inti dari suatu perjanjian sewa-menyewa adalah perjanjian yang berkaitan dengan pemberian manfaat kepada pihak penyewa dengan kontraprestasi berupa biaya sewa.32 Bank syariah selaku institusi keuangan menyediakan pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk sewamenyewa, baik sewa murni atau sewa yang memberikan opsi kepada nasabah melalui mekanisme produk dana talangan haji. Rukun dan syarat ijarah adalah sebagai berikut.33 a.
Mu’jir dan mustajir, yaitu orang yang melakukanakadsewamenyewa atau upah mengupah. Mu’jir adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, mustajir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu’jir dan mustajir adalah baligh, berakal, cakap, melakukan tasharruf (mengendalikanharta), dan saling meridhai. Allah SWT berfirman: ض ٍ يَا أَيُّ َها الَّ ِذيهَ آ َمىُىا ال تَأْ ُكلُىا أَ ْم َىالَ ُك ْم بَ ْيىَ ُك ْم بِا ْلبَا ِط ِل إِال أَنْ تَ ُكىنَ تِ َجا َرةً عَهْ تَ َزا َّ َّس ُك ْم إِن َّللاَ َكانَ بِ ُك ْم َر ِحي ًما َ ُِم ْى ُك ْم َوال تَ ْقتُلُىا أَ ْوف Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamemu dengan bathil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka. “(An Nisa:29).
32
Abdul Ghofur,Opcit, hlm 116 Hendi Suhendi, loc.cit, hlm 117
33
25
Bagi
orang
yang
berakad
ijarah
juda
disyaratkan
mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. b. ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. c.
Sighat ijab kabul antara mu’jir dan mustajir, ijab Kabul sewamenyewa dan upah-mengupah, ijab Kabul sewa-menyewa misalnya “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari RP 5.000,- maka mustajir menjawab “ aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab Kabul upahmengupah misalnya seseorang berkata, “ kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5000,kemudian mustajir menjawab “ aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang kamu ucapkan”.34 Gambar 2.1 Skema akad Ijarah
Penjual supplier
obyeksewa (3)
nasabah (4)
(2) Bank syariah
(1)
Keterangan: 1. Nasabah datang ke bank untuk memesan obyek sewa berupa barang atau jasa dengan kriteria sesuai keinginan
34
Ibid, hlm. 118
26
nasabah dengan menggunakan akad ijarah atau akad sewamenyewa. 2. Bank membeli obyek sewa kepada supplier sesuai kriteria yang dinginkan nasabah. 3. Supplier mengirim obyek sewa yang dipesan kepada nasabah, dalam hal ini obyek sewa masih milik bank. 4. Nasabah membayar ujroh kepada bank sesuai kesepakatan diawal. Pembayaran Ujroh dan Sewa Sesuai Kesepakatan. Menurut Hendi Suhendi, jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Jika mu’jir menyerahkan zat benda yang disewakan kepada musta’jir,ia berhak menerima bayarannya karena penyewa sudah menerima kegunaan.35 Kewajiban
ujroh
didasarkan
pada
tiga
perkara
yaitu
mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad, mempercepat tanpa adanya syarat, dan dengan membayar kemanfatan sedikit
35
ibid, hlm.113
27
demi sedikit jika dua orang yang akad bersepakat untuk mengakhirkan upah maka hal itu dibolehkan.36 Pengembalian Sewaan, jika ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (‘Iqar),ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong
dari
tanaman,
kecuali
bila
ada
kesulitan
untuk
menghilangkan. Mandzab Hambali berpendapat bahwa ketika ijarah telah berakhir, penyewa harusmelepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah terimakannya, seperti barang titipan.37 Salah satu Bank Syariah seperti BSM mengeluarkan produk perbankan berupa Dana Talangan Haji. Dengan adanya produk ini, merupakan salah satu produk BSM dalam rangka menunaikan ibadah haji sesegera mungkin dapat terlaksana dengan cara memberikan dana talangan guna mendapatkan booking seat (porsi ibadah haji di Kementrian Agama).
36 37
Rachmat Syafe’i, fiqh muamalah,( Bandung :Pustaka Setia, 2004). hlm, 132. Ibid, hlm.114
28
2. Konsep kebajikan Konsep kebajikan ini sering diartikan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan, ataupun pinjaman tanpa
laba.
Peminjam
hanya
wajib
mengembalikan
pokok
pinjamannya, tetapi dibolehkan memberi bonus sesuai dengan keridaannya.38 Implementasi di perbankan syariah dana kebajikan diterapkan pada akad qard dimana nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Syarat dari akad qardh yang harus dipenuhi dalam akad transaksi yaitu kerelaan kedua belah pihak dan dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfat dan halal. Rukun dari akad qardh yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut: a. Pelaku akad, yaitu muqtaridh (peminjam) pihak yang membutuhkan dana, dan muqridh yaitu ijab dan qabul. b. Obyek akad, yitu Qardh atau dana. c. Tujuan, yaitu ‘iwad berupa pinjaman tanpa imbalan. d. Shighah, yaitu ijab dan Kabul. Sumber dana qard berasal dari sebagian modal lembaga keuangan syariah, keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan, lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya 38
Mervyn K. Lewis dkk, Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta,2007),hlm83.
29
kepada lembaga keuangan syariah.39 Dana qard dalam perbankan syariah juga diterapkan kedalam dana talangan haji untuk memberikan pinjaman dana setoran awal BPIH. Dalam penerapan dana talangan haji di BSM KCP Pemalang akad qard ini dijadikan satu kesatuan dengan akad ijarah guna mempermudah para nasabah untuk menandatangari surat perjanjian kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah. 3. Konsep akad wakalah Wakalah atau biasa disebut perwakilan, perlimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanat. Rukun dari akad wakalah yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu: a. Pelaku akad, yaitu muwakil atau pemberi kuasa adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan wakil adalah pihak yang diberi kuasa. b. Obyek akad, yaitu taukil atau obyek yang dikuasakan. c. Sighah, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan syarat-syarat dari akad wakalah yaitu obyek akad harus jelas dan dapat diwakilkan, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.Bentuk akad wakalah ada dua, pertama wakalahmutlaqah yaitu perwakilan yang tidak terikat syarat tertentu, dan kedua wakalah 39
Muhamad, Fauzan, Kompilasi Hukum ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana,2009), hlm.174.
30
muqayadah yaitu perwakilan yang tidak terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama.40 B. Landasan Syariah a. Al-Qur’an Dasar hukum perjanjian sewa menyewa dapat kita jumpai dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 233, sebagai berikut:41
ضعُىا أَوْ الَ َد ُك ْم فَالَ ُجنَا َح َعلَ ْي ُك ْم إِ َذا َسلَّ ْمتُم ِ َْوإِ ْن أَ َر ْدتُ ْم أَن تَ ْستَر ُ صير ِ َُوف َواتَّقُىا هللاَ َوا ْعلَ ُمىا أَ َّن هللاَ بِ َما تَ ْع َملُىنَ ب ِ َّمآ َءاتَ ْيتُم بِ ْال َم ْعر Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqarah : 233) b. Hadits Sedangkan landasan sunahnya dapat dilihat pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rosulullah bersabda“ berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).
َّ َ اا َرسُى ُا َّ َ ض َي ير َ هللاِ صلى هللا عليه وسلم ( أَ ْعطُىا اَ ْْلَ ِج َ َ :اا َ َ -هللاُ َع ْنهُ َما ِ َوع َْه اِب ِْه ُع َم َر َر ُأَجْ َر ُ َ ْ أَ ْن َ ِ َّ ع ََر ُه
40 41
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.105 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,1993), hlm.29
31
c. Ijma Berdasarkan
Fatwa
DSN
09/DSN-MUI/IV/2000
tentang
pembiayaan ijarah.Mengenai ijarah ini sudah mendapatkan ijmak ulama, berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan malaksanakan akad ijarah atau perjanjian sewa-menyewa.42.
C. Produk Talangan Haji Pembiayaan pengurusan dana pembiayaan haji perbankan syariah mandiri merupakan opsi atau pilihan dalam bentuk konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya assset setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibahah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh kementrian agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad ijarah.Memberikan kemudahan kepada nasabah atau calon nasabah pembiayaan dalam memperoleh fasilitas pembiayaan haji dengan persyaratan mudah danproses lebih cepat.43 Tujuan penggunaan Produktalangan haji adalah untuk menalangi kekurangan dana setoran awal BPIH untuk memperoleh nomor seat/porsi haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Departemen Agama. 1. KriteriaPemohon a. Merupakan perorangan (personal loan) b. Memiliki rencana yang pasti untuk berangkat haji.
42 43
Ibid, hlm. 30 www. Pengertian produk talangan haji, diakses tanggal 02 november 2014, pukul 09.00.
32
c. Memiliki sumber pelunasan yang jelas dan dinilaicredible. d. Pemberian pembiayaan haji dapat dilakukan melalui pola kerjasama dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) maupun secara personal. e. Pembiayaan melalui kerjasama, diutamakan melalui kerjasama dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang telah terdaftar di Departemen Agama. 2. Syarat Permohonan44 a. Usia minimum 18 tahun tahun atau telah menikah b. Melampirkan copy identitas diri yang masih berlaku (KTP pemohon & suami/istri) c. Melampirkan copy surat nikah (bagi yang sudah menikah) dan kartu keluarga (KK) d. Melampirkan asli surat keterangan masa kerja dan jabatan terakhir dari perusahaan. e. Melampirkan asli surat keterangan penghasilan atau slip gaji dan copy rekening koran tabungan yang aktif minimal 3 bulan terakhir. f. Melampirkan copy akta perusahaan, SIUP danTDP (bagi pengusaha)
44
Blosur-blosur BSM
33
g. Melampirkan copy surat ijin dari instansi terkait dan/ atau bukti legalitas lainnya (bagiprofesi). h. Calon Haji yang dibiayai melampirkan surat kuasa kepada bank syariah
untuk
membatalkan
keberangkatan
haji
ke
DepartemenAgama (Depag) apabila nasabah pembiayaan telah menunggak angsuran selama 2 (dua) bulan berturut-turut. D. Akad yang Digunakan Dalam Produk Talangan Haji Akad yang digunakan yaitu akad ijarah, akad qardhdan akad wakalah yang dijadikan satu kesatuan akad atau akad pelengkap untuk mempermudah/ paranasabah. 1. Akad Ijarah: Transaksi sewa atas suatu barang/jasa antara pemilik manfaat dengan penyewa dengan imbalan (ujrah) yang disepakati. Bank melakukan pengurusan perolehan seatporsi haji melalui SISKOHAT.45 2. Akad Qardh: Transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban
pihak
peminjam
untuk
mengembalikan
pokok
pinjamansecara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Bank memberikan talangan kekurangan dana nasabah untuk setoran awal BPIH.46
45 46
Syafi.i antonio, loc.cit, hlm. 117 Ibid, hlm 131
34
Aplikasi akad qardh dalam perbankan yaitu.47 a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabha tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu. b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena tersimpan dalam bentuk deposito. c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu al-qardh al-hasan. 3. Akad Wakalah: penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Dalam hal ini bank syariah mandiri mewakilkan nasabah untuk mengurus
persyaratan
kepada
komputerisasi haji terpadu.48
47
Syafi’I Antonio, loc.cit, hlm 133 Ibid, hlm. 120
48
KEMENAG
melalui
sistem
35
Gambar 2.2 Konsepdanatalangan haji di bank syariahMandiri.
Permohonan Qard , Ijarah, danwakalahna sabah memberikan fee ujrah dan tabungan mabrur, dan data diri
Nasabah
Mendaftarkan seat nasabah menggunakan akan ijarah
Bank
Bank sebagai informator
Kemenag
Memberikan informasi
Keterangan: a.
Nasabah datang ke bank untuk memohon pinjaman dana talangan haji denganakadqard, ijarah untuk pengurusan pendaftaran haji ke KEMENAG.serta akad wakalah untuk mewakilkan calon nasabah mendaftarkan haji melalui SISKHOHAT.
b.
Pihak bank mendaftarkan nasabah ke KEMENAG untuk menyewa seat haji.
36
c.
KEMENAG mengurus segala sesuatu berknaan dengan haji kemudian memberikan informasi kepada bank.
d.
Bank memberikan informasi kepada nasabah. (dengan ini nasabah memberikan upah sewa jasa kepada bank sebagai penjembatan antara nasabah dengan KEMENAG.
