BAB II Ketentuan Umum Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Daerah A. Pengertian Penyertaan Modal Modal merupakan efek yang paling umum ditawarkan dalam suatu penawaran umum, dan karenanya merupakan instrumen yang paling umum dikenal dan diperdagangkan di pasar modal (bursa). Saham merupakan komponen dan wujud dari penyertaan modal dalam suatu usaha berbentuk Perseroan Terbatas. Sehingga untuk pembahasan atas masalah saham pengaturan utamanya akan harus merujuk kepada UUPT. Di dalam UUPT pembuat undang-undang sama sekali tidak membuat perumusan mengenai apa itu saham. Tetapi dengan melihat sifatnya maka saham itu dapat dirumuskan sebagai penyertaan. 20 Saham dianggap sebagai penyertaan seseorang atau pihak tertentu di dalam modal Perseroan Terbatas karena saham merupakan komponen dari modal suatu Perseroan terbatas. Saham adalah penyertaan yaitu pemasukan modal dari pemegang saham ke dalam suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. 21 Sebagaimana yang telah dikemukakan, salah satu sifat utama dari saham ini adalah sekali dimasukkan/disetorkan oleh pemegang saham maka tidak dapat dilakukan penarikan kembali. Satu-satunya cara untuk mendapatkan pengembalian atas modal yang telah disetor, adalah dengan cara pemindahan hak 20
Hamud M. Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Tatanusa, 2006) hal. 91. Penjelasan atas pasal 27 ayat 1 UUPT yang menyebutkan bahwa “pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun demikian, tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain baik berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang”. Dari penjelasan pasal 27 ini kiranya jelas bahwa saham adalah bukti penyertaan yang berupa penyetoran modal ke dalam suatu Perseroan Terbatas. 21
19
atas saham-saham tersebut kepada pihak lain (penjualan), dan demikian mendapatkan pengembalian dari setoran yang telah dilakukan tersebut, atau dengan melakukan likuidasi sehingga pemegang saham akan menerima hasil dari likuidasi. Untuk itulah maka diadakan bursa atau pasar sebagai sarana untuk memberikan kemudahan bagi pengalihan hak tersebut. 22 Saham (stock) dapat di defenisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan pada suatu perseroan tersebut. 23 Oleh karena saham merupakan penyertaan modal dari pemegang saham di dalam suatu perseroan terbatas, maka pemegang saham merupakan pemilik dari perseroan terbatas. Dengan demikian besarnya pemilikan seorang pemegang saham atas perseroan ditentukan besarnya penyertaan yang bersangkutan terhadap modal perseroan. 24 Pemerintah
daerah
Kota
Sungai
Penuh
merupakan
pihak
yang
menanamkan sahamnya pada Perseroan Terbatas Bank Jambi yang merupakan perseroan terbatas milik Pemerintah Provinsi Jambi dan beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Penyertaan modal yang dilakukan juga 22
Hamud M. Balfas, Op. Cit, hal. 92. TjiptonoDarmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal. 5. 24 Hamud M. Balfas, Op. Cit, hal 92. 23
berdasarkan oleh ketentuan-ketentuan umum yang ada mengenai penanaman saham. Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan daerah, Undang-Undang No.13 Tahun 1962 Tentang Bank Pembangunan Daerah, Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UndangUndang No. 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota sungai Penuh. Modal adalah uang yang dipakai untuk usaha (misalnya berdagang). 25 Penanaman modal yang dilakukan Kota Sungai Penuh bukanlah dalam bentuk barang, namun berupa penanaman modal langsung berupa uang tunai pada Bank Jambi. Perseroan sebagai lembaga penanaman saham adalah juga sebagai badan hukum yang memiliki modal dasar yang disebut juga authorized capital, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD Perseroan. 26 Modal dasar tersebut, terdiri dan terbagi dalam saham atau sero (aandelen, share, stock). Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada Perseroan. Jadi, ada beberapa orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan 25
Trisno Yuwono dan Pius Abdullah, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis, (Surabaya: Arkola, 1994) hal. 286. 26 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009) hal. 34.
perusahaan yang dikelola Perseroan. Besarnya modal dasar Perseroan menurut pasal 31 ayat (1) UUPT 2007, terdiri atas seluruh nilai nominal saham. 27 Namun untuk modal bank umum tetap harus memiliki modal minimum, yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 135; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4895). Dimana Bank Jambi sesuai dangan ketentuan tersebut harus menyediakan modal inti paling kurang 5 persen dari ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko). 28 Sebenarnya, persekutuan yang terjadi dalam Perseroan sebagai badan hukum, bukan hanya persekutuan modal, tetapi juga persekutuan para anggota yang terdiri dari pemegang saham (aandeelhouder, shareholder). Namun yang lebih menonjol adalah persekutuan modal dibanding dengan persekutuan orang atau anggotanya sebagaimana yang terdapat dalam Persekutuan yang diatur dalam pasal 1618 KUH Perdata. 29 Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam hal ini adalah sebagai (aandeelhouder, shareholder) yang bertanggung jawab penuh terhadap penyertaan modal ke Bank Jambi. Dimana dalam hal ini penyertaan modal ini dilakukan oleh dan dipertanggung jawabkan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Walikota Sungai Penuh. Sedangkan dalam rangka kekuasaan pengelolaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan
27
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 31 ayat 1. http://banking.blog.gunadarma.ac.id/peraturan-BI/FAQ_pbi_101508a.pdf, diakses pada tanggal 19 Maret 2012, Pukul 11.32 WIB. 29 Ibid , hal 34. 28
daerah selaku pejabat pengelola APBD dan kepala Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. 30 Pada umumnya masyarakat menghubungkan otonomi daerah yang mengandung pelimpahan wewenang (dekonsentrasi) dan penyerahan urusan (desentralisasi) kepada daerah, adalah dalam rangka demokratisasi (politik) dan peningkatan pembangunan nasional di daerah. Melibatkan aspirasi dan partisipasi rakyat di daerah, tentang bagaimana pembangunan dilaksanakan berdasarkan persepsi dan kehendak mereka (ekonomi-politik). 31 Secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal. Setoran modal ini juga yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam rangka peningkatan sumber kas daerah. Apabila Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dicermati secara seksama, maka dapat dikatakan ada sesuatu yang kurang dalam undang-unadang ini, yakni pengertian tentang saham atau penyertaan modal tidak dapat ditemukan penjabarannya secara implisit. Dalam undang-undang ini hanya ditemukan modal dasar perseroan terdiri atas nilai nominal saham. 32 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 33 dijelaskan beberapa pengertian saham anatara lain, dilihat dari sudut pandang ekonomis saham berarti
30
Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Suara Pembaharuan, Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002) hal. 45. 32 Pasal 24 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 33 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka) hal. 861. 31
surat bukti bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor, saham adalah hak yang dimiliki orang (pemegang saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi di pemilikan dan pengawasan. Dalam Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae 34 dikemukakan, aandeel (bld), saham (ind) adalah hak pada sebagian modal suatu perseroan atau perusahaan, bagian-bagian modal pada perusahaan yang telah dibagi-bagi pada akte pendirian. Saham merupakan wujud konkrit dari modal perseroan sebagaima dikatakan dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas, bahwa modal perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Saham ini, berbedabeda menurut jenis perseroan. UUPT tidak mengakui saham-saham yang dikeluarkan tanpa nilai nominal. 35 Rumusan yang lebih konkret tentang saham atau penyertaan modal ini dijabarkan juga dalam Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia No.
24/32/Kep/Dir, tertanggal 12 Agustus 1991 Tentang Kredit Kepada Perusahaan Sekuritas dan kredit dengan Agunan Saham. Dalam pasal 1 butir c disebutkan, saham adalah surat bukti pemilikan suatu perseroan terbatas, baik yang diperjual belikan di pasar modal maupun yang tidak. Jika Perseroan Terbatas (PT) tersebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka terhadapnya berlaku pula berbagai aturan yang khusus mengatur 34
Boerhanoedin St. Batuah dkk, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae BelandaIndonesia, (Bandung: Binacipta,1983) hal. 2. 35 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 55.
tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah telah diatur berbagai aturan tersebut. Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undangundang. 36 Apabila perseroan terbatas tersebut berupa perusahaan yang ada disertakan modal pemerintah daerah baik itu pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota, maka beberapa Peraturan Daerah (Perda) tetap haru berlaku juga terhadap perusahaan-perusahaan daerah tersebut. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) biasanya juga tersebar di berbagai sektor ekonomi yang penting terhadap daerahnya. Bank Jambi adalah salah satunya, yang merupakan usaha daerah pada bidang perbankan pada umumnya. Peran pemerintah daerah baik itu Provinsi Jambi ataupun Kabupaten/Kota dalam usaha ini relatif sangat besar, minimal dengan menguasai mayoritas pemegang saham. Eksistensi dari BUMD ini juga termasuk sebagai konsekuensi di mana halhal yang penting atau cabang-cabang yang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikusai oleh Negara dalam hal ini daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Perseroan Terbatas (yang dimiliki oleh daerah atau BUMD) yang lebih diutamakan adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan berusaha di bidang-bidang yang dapat mendorong perkembangan sektor swasta daerah. Dalam prakteknya perusahaan-perusahan milik daerah ini tidak ada bedanya dengan 36
Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah.
perusahaan
swasta,
kecuali
eksistensi
unsur
pemerintah
Provinsi
atau
Kabupaten/Kota yang mayoritas di dalam suatu perusahaan tersebut. B. Syarat-Syarat Penyertaan Modal Keberadaan lembaga yang mengoordinasi penanaman investasi atau penyertaan modal di Indonesia mempunyai peranan yang sangat strategis karena dengan adanya lembaga tersebut akan menentukan tinggi rendahnya investasi yang diinvestasikan oleh investor, baik itu investor asing maupun investor dalam negeri. Semakin baik pelayan yang diberikan kepada investor, akan semakin banyak investor yang tertarik menanamkan investasinya di Indonesia. Selama ini terdengar berbagai keluhan dari investor bahwa pelayanan yang diberikan oleh lembaga yang berwenang adalah sangat berbelit-belit, birokrasi yang panjang, dan memerlukan biaya yang besar. Ini disebabkan adanya dua lembaga yang mengoordinasi penanaman investasi di Indonesia, yaitu BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan BKPMD (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah). Masing-masing lembagi ini memiliki kinerja yang berbeda. 37 Pelaksanaan keuangan daerah dalam Provinsi Jambi tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pemerintah yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan dan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Penanaman modal
37
Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, (Mataram: Raja Grafindo Persada,2007) hal. 227.
pemerintah daerah pada bank daerah adalah salah satu pengeluaran daerah dalam bentuk belanja tidak langsung. Penanaman modal Pemerintah Kota Sungai Penuh pada Bank Jambi telah sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh. Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh No.19 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Jambi. Dalam melaksanakan penyertaan modal ini, yang terlebih dahulu harus diperhatikan adalah dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat Kota Sungai Penuh. Dalam melaksanakan penanaman modal ke Bank Jambi hanya ditujukan kepada penanam saham daerah, yang merupakan pemerintah daerah yang berada dalam Provinsi Jambi. Provinsi Jambi sendiri terdiri dari 9 (sembilan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota yaitu :Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten
Tebo,
Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, Kota Sungai Penuh. Kota Sungai Penuh sendiri adalah daerah otonomi yang baru terbentuk di Provinsi Jambi yang merupakan daerah pecahan dari daerah induknya yaitu Kabupaten Kerinci. Kota Sungai Penuh terbentuk melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Kota Sungai Penuh sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Kota Sungai Penuh sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) hanya akan memberi bantuan sesuai kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kota Sungai penuh sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) dalam jangka watu 3 (tiga) tahun. 38 Implementasi otonomi daerah telah membawa iklim baru pada semua Kabupaten dan Kota di Indonesia. Daerah diberi lebih banyak tanggung jawab untuk mengelola semua sumber daya lokal yang ada di daerahnya masingmasing. 39 Pada dasarnya semua bidang usaha untuk melakukan penanaman modal modal daerah, dalam upaya daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbuka bagi seluruh bidang ekonomi dan tidak hanya perbankan. Namun, hal ini harus tetap memperhatikan manfaat penyertaan modal ini bagi masyarakat daerah tersebut. Dalam melakukan penyertaan modal pada Bank Jambi, Pemerintah Kota Sungai Penuh tentunya harus mengikuti syarat-syarat umum penyertaan modal, yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/10/PBI/2003 dimana penyertaan modal adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan
38
Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. 39 Mudrajad Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah, (Jakarta: Erlangga, 2004) hal. 82.
memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. 40 Hasil dari penanaman modal ini tentunya juga harus sesuai dengan banyaknya modal yang ditanam dan dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Sungai Penuh hasil dari penanam modal. Hal ini sesuai dengan pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. 41 Perseroan Terbatas (PT) Bank Jambi dapat dikategorikan sebagai perseroan terbatas bersifat tertutup. Perseroan tertutup, pada dasarnya berbeda dangan perusahaan perorangan. Bahkan mirip dengan perusahaan perseroan yang dikenal dalam kehidupan masyarakat dengan bentuk Perusahaan Dagang (PD) atau
Usaha
dagang
(UD)
yang
benar-benar
usaha
perorangan
(Sole
proprietorship). Coraknya sebagian tetap tertutup, dan sebagian lagi terbuka dengan acuan sebagai berikut: 42 a. Seluruh saham atau modal perseroan, dibagi menjadi dua kelompok. b. Satu kelompok saham tertentu, hanya boleh dimiliki orang atau kelompok tertentu saja. Modal demikian, misalnya dikelompokkan atau digolongkan kepada saham istimewa dan hanya dimiliki oleh orang tertentu dan kelompok tertentu dan terbatas.
40
http://www.bi.go.id/biweb/utama/peraturan/pbi-5-10-2003.pdf, diakses pada tanggal 13 Maret 2012, Pukul 01.53 WIB. 41 Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. 42 Yahya, Op. Cit, hal. 40.
c. Kelompok modal yang lain boleh dimiliki secara terbuka oleh siapapun,di sebut Perseroan Terbatas (PT) terbuka. Namun bukan berarti PT tersersebut memperdagangkan sahamnya di bursa. Berdasarkan penjelasan yang ringkas di atas maka dapat disimpulkan PT. Bank Jambi adalah termasuk perseroan terbatas yang bersifat sebagian tertutup. Saham pada Bank Jambi dapat dimiliki oleh banyak pihak dalam hal ini dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jambi beserta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, namun tidak dapat dimiliki oleh masyarakat secara umum.43 Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam hal ini tidak salah bila melakukan penanaman modal daerahnya pada Bank Jambi. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk menyimpan anggarannya pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) pada masing-masing daerahnya. Bank Jambi sebagai bank daerah juga berkewajiban untuk menyalurkan dana yang dikumpulkan pemerintah daerah sebagai tambahan modal bank daerah, kepada masyarakat Provinsi Jambi sebagai bantuan kredit pada masyarakat (bisa perorangan dan/atau Badan Hukum). Pemerintah Kota Sungai Penuh sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh No. 19 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah
43
http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pengantar_bisnis/Bab_1.pdf, diakses pada tanggal 13 Maret 2012, Pukul 08.00 WIB.
Daerah Pada Bank Jambi berkewajiban untuk menanamkan modalnya dengan syarat, 44 sebagai berikut : 1. Penyertaan modal pada Bank Jambi dilakukan dalam bentuk uang tunai. 2. Modal yang disertakan pada Bank Jambi merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dipisahkan dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang secara fisik merupakan bentuk saham yang dipegang daerah, yang pengelolaannya dipegang oleh Badan Usaha Milik Daerah. Seperti halnya modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 45 Penanaman modal yang dilakukan Pemerintah Kota Sungai Penuh tentunya juga harus memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat Kota Sungai Penuh sendiri. Tentu, dalam hal ini pemerintah diharuskan untuk melihat terlabih dahulu melihat keuntungan-keuntungan yang akan di dapat oleh daerah. Setelah tersebut barulah pemerintah Kota Sungai Penuh bisa untuk berupaya memenuhi syarat-syarat penanaman modal daerah pada bank daerah.
44
Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh No. 19 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Jambi. 45 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
C. Jenis-Jenis Penyertaan Modal Jenis penyertaan modal yang dilakukan pemerintah Kota Sungai Penuh pada Bank Jambi merupakan jenis penanaman modal atau investasi secara langsung. 46 Investasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk/jenis, yaitu : 1. Investasi surat berharga, adalah wadah dan pola pengelolaan dana bagi sekumpulan investor dalam instrument-instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Menurut Undang-undang Pasar Modal nomor 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat (27). Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi. 47 2. Investasi langsung, adalah menempatkan uang secara langsung pada perusahaan, proyek, atau bisnis dengan harapan bisa memperoleh hasil yang diinginkan. Polanya bisa bermacam-macam, perusahaan yang menjalankan bisnis berbentuk perseroan terbatas atau CV, dana yang dihasilkan dapat ditukarkan pada perusahaan tersebut. Dengan kata lain dana menjadi equity pada perusahaan. Dana yang sudah dalam bentuk equity biasanya akan dipakai sebagai modal tambahan. Hasil yang diperoleh berupa deviden akan dibagikan setiap akhir tahun. Model ini tidak berbeda dangan membeli saham di pasar modal. Hanya 46 47
Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah. Pasal 1 ayat ( 27) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
saja, saham di pasar modal dengan mudah bisa diperjualbelikan dan harganya bisa naik turun. Sementara, jika menempatkan dana sebagai saham di perusahaan yang belum go public, harganya lebis bersifat statis. 48 Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam hal ini melakukan setoran kepada Bank Jambi dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sungai Penuh yang masih terbilang kecil dari pada daerah Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Jambi. Kota Sungai Penuh melakukan suatu usaha dangan melakukan investasi atau penanaman modal langsung. Penyertaan modal pemerintah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 49 Bank Jambi terhitung sejak tanggal 22 November 2007, juga telah berubah status dari Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi Perseroan Terbatas (PT.) Bank Pembangunan Daerah Jambi disebut Bank Jambi dan berdasarkan akte notaris Robert Faisal, S.H. No. 1 tanggal 1 Februari 2007. Kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. W20-00061 HT.01.01-TH. 2007 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 10 Juli 2007 serta Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/59/KEP.GBI/2007 tanggal 13 November 2007. Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya
48
http://djgbierz.blogspot.com/2011/01/investasi-langsung.html, diakses pada tanggal 8 Maret 2012, Pukul 16.59 WIB. 49 Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah.
terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku. 50 Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada maka dilakukanlah penanaman modal pada Perseroan Terbatas yang telah memiliki syarat tersebut, dalam hal ini adalah Bank Jambi yang merupakan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi. 51
50
Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh No. 19 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemeritah Daerah Pada Bank Jambi. 51 Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah kota sungai Penuh No. 19 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Jambi.
