BAB II KERANGKA TEORETIS, HASIL PENELITIAN, DAN ANALISIS
A. Kerangka Teoretis 1. Teori Peran Dalam Sosiologi Hukum Pemeritah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki Peran penting dalam menyelenggarakan serta mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi seluruh lapisan Masyarakat termasuk Kesejahteraan bagi setiap TKI maupun beserta keluarganya. Peran adalah pola peilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang yang memiliki atau menduduki suatu status dan posisi tertentu dalam organisasi, kelompok atau lembaga – lembaga.1 Menurut Soerjono Soekanto, Peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak – hak dan kewajiban – kewajibanya sesuai dengan kedudukanya, maka dia menjalankan suatu peranan.2 Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi
dalam
Masyarakat
1
pergaulan
kemasyarakatan.
(social-position)
merupakan
Posisi unsur
seseorang yang
statis
dalam yang
Robert M.Z Lawang, Buku Pokok Pengantar Sosiologi, Penerbit Karunia, Jakarta, h. 85 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Penerbit Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1974, h. 130 2
menunjukkan tempat Individu dalam organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Suatu peranan mencakup paling sedikit tiga hal, yaitu :3 1) Meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan – peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial. Bahwasanya, setiap peranan bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peranan tadi dengan orang – orang disekitarnya yang tersangkut, atau ada hubungan dengan peran tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh nilai – nilai sosial yang diterima dan ditaati kedua belah pihak. Abu Ahmadi juga mengatakan bahwa Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Sebagai
3
Ibid, h. 131.
pola perikelakuan, maka peranan mempunyai beberapa unsur, yakni antara lain :4 a.
peranan ideal, sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat, terhadap status – status tertentu. Peranan ideal tersebut merumuskan hak – hak dan kewajiban – kewajiban yang terkait pada status – status tertentu.
b.
Peran yang dianggap oleh dirinya sendiri, peranan ini merupakan hal yang oleh individu harus dilakukan pada situasi – situasi tertentu. Artinya, seorang individu mengagap, bahwa dalam situasi – situasi tertentu ( yang dirumuskannya sendiri ), dia haru melaksanakan peranan tertentu.
c.
Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan, ini merupakan peranan yang
sesungguhnya
dilaksanakan
oleh
individu
di
dalam
kenyataanya, yang berwujud dalam perikelakuan yang nyata. Peranan yang dilaksanakan dalam kenyataan, mungkin saja berbeda dengan peranan ideal maupun peranan yang dianggap oleh diri sendiri. Peranan yang dilaksanakan secara aktual senantiasa dipengaruhi oleh sistem kepercayaan, harapan – harapan, persepsi, dan juga oleh kepribadian individu yang bersangkutan.
4
Soerjono Soekanto, Meperkenalkan Sosiologi, Penerbit CV, Rajawali, Jakarta, 1982, h. 30.
d.
Apabila
semua
orang
sanggup
dan
mampu
melaksanakan
peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang – peluang yang seimbang. Akan tetapi, didalam interaksi sosial kadang kala kurang disadari bahwa yang paling penting adalah melaksanakan peranan dari pada kedudukan sehingga terjadi hubungan – hubungan yang timpang yang tidak seharusnya terjadi. Hubungan yang timpang tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya mempunyai hak saja, sedangkan pihak lain hanyalah mempunyai kewajiban belaka.5 Namun pada faktanya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Semarang belum melaksanakan tugas pokoknya secara maksimal terutama di bidang sosialisasi pendaftaran Buruh Migran yang sesuai prosedur terhadap lingkup masyarakat se Kabupaten Semarang pengawasan, monitoring terhadap Buruh Migran Perempuan
dan
di kantor
PPTKIS di karena adanya hambatan dari Pemerintan, yaitu sumber daya manusia di Dinas Tenaga Sosial dan Transmigrasi masih kurang dan terbatasnya biaya transportasi dari pemerintah, mengakibatkan banyaknya permasalahan dan kerugian yang menimpa Buruh Migran Perempuan Jika peran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melakukan perlindungan terhadap Buruh Migran Perempuan telah di laksanakan secara optimal, sesuai Tugas Pokok fungsi daerah dengan 5
Ibid, h. 214.
mengacu pada ketentuan UU 39 Tahun 2004 dan peraturan meteri terkait perlindungan Buruh Migran, seperti pengawasan, pengecekan maupun monitoring di tempat penampuangan dan pelatihan Buruh Migran dari tahap rekrutmen, prapenempatan, penempatan, maupun purna penempatan maka akan terwujudnya Buruh Migran Perempuan yang profesional sesuai standar yang berdaya saing dan akan terciptanya ketentraman, kenyamanan bagi Buruh Migran Perempuan maupun kemakmuran untuk keluarganya. 2. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia Tenaga Kerja Indonesia / Buruh Migran6 Indonesia memiliki beberapa pengertian antara lain : 1. Pengertian TKI menurut Pasal (1) bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. 2. Pengertian TKI atau Pengertian calon TKI menurut Pasal (1) yang bagian (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia
6
Ibid, hal 2 Pekerja migran internal adalah pekerja yang bermigrasi dalam kawasan satu negara. Contoh yang paling sering dan mudah dipahami adalah urbanisasi dan transmigrasi. Pekerja migran internasional itu adalah perseorangan yang bermigrasi ke luar negeri untuk keperluan bekerja. -
yang memenuhi syarat sebagi pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. 3. Pengertian TKI menurut buku pedoman pengawasan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun
perempuan
yang
melakukan
kegiatan
di
bidang
perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian, dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.7 4. Pengertian TKI secara umum adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI dengan menerima upah. 3. Hak dan kewajiban Tenaga Kerja Indonesia Sesuai isi ketentuan Pasal (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga
7
Giri Kurniadi, Dunia Perpustakaan, kamis 09 april 2015, http://www.daftarpustaka.web.id/2015/04/pengertian-tki-hak-kewajiban-tki.html, dikunjungi pada 15 oktober 2015 pukul 7.26 WIB.
Kerja Indonesia di Luar Negeri, Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk : a. Bekerja di luar negeri; b. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri; c. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri; d. Memperoleh kebebasan menganut aama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. e. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan. f. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan; g. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan selama penampatan di luar negeri; h. Memeproleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal; i. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli. Selain Hak, setiap calon TKI juga memiliki kewajiban untuk : a. Menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam Negeri maupun di Negara Tujuan; b. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja; c. Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan d. Memberitahukan atau melaporkan kedatangan keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan. 4. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Ketenagakerjaan Indonesia adalah sebuah Negara yang wilayahnya terbagi-bagi atas Daerah-Daerah Provinsi. Daerah provisinsi itu dibagi lagi atas Daerah
Kabupaten dan Daerah Kota. Daerah provinsi merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi Gubernur dalam menyelenggarakan urusan
Pemerintahan
umum
di
wilayah
Daerah
provinsi.
Daerah
Kabupaten/Kota merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Bupati/Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum di wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Setiap Daerah Provinsi, Daearah Kabupaten dan Daerah Kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur di dalam
Undang–Undang.
Pemerintah
Daerah
penyelenggara
urusan
Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantu dengan Prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.8 Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan Kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas, dan Efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan susunan Pemerintah. Kriteria Eksternalitas adalah Kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul bersifat lokal atau lintas Kabupaten/Kota dan atau regional sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahaan. Akun tabilitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban pemerintah, pemerintan daerah provinsi, 8
Wikipedia, “Pemerintah Daerah di Indonesia”, 12 Oktober 2015, pukul 02.38, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia, dikunjungi pada tanggal 17 oktober 2015 pukul 6.05 WIB.
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tertentu kepada masyarakat. Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintah dengan memperhatikan
daya
guna
tertinggi
yang
dapat
diperoleh
dari
penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan antara ditangani pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah. Berbica mengenai Otonomi Daerah, istilah Otonom Daerah berasal dari bahasa Yunani yaitu Autos yang artinya sendiri dan Nomos yang artinya aturan. Otonomi daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban yang diberikan kepada Daerah Otonom ntuk mengaturdan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan Masyarakat
setempat
menurut
aspirasi
masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan. Adapun tujuan dari Otonomi Daerah, yaitu9: a. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik; b. Pengembangan kehidupan demokrasi; c. Keadilan nasional; d. Pemerataan wilayah daerah; e. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI; 9
Wikipedia, “Otomi Daerah”, 10 Februari 2015, https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah, dikunjungi pada 18 Oktober 2015. Pukul 6.18 WIB.
f. Mendorong pemberdayaaan masyarakat; g. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Dalam menyelenggarakan Otonomi, Daerah mempunyai Hak untuk10: a. b. c. d. e. f.
Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; Memilih pimpinan daerah; Mengelola aparatur daerah; Mengelolah kekayaan daerah; Memungut pajak daerah dan retribusi daerah; Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
Dan yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah adalah11: a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, dan kesatuan dan kerukunan nasional sertakeutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; c. Mengembangkan kehidupan demokrasi; d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan; e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; g. Menyediakan fasilitas social dan fasilitas umum yang layak; h. Mengembangkan sistem jaminan sosial; i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah; k. Melestarikan lingkungan hidup; l. Mengelola administrasi kependudukan; m. Melestarikan nilai sosial budaya; n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang – undangan sesuai dengan kewenangannya; dan o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
10 11
Pasal 19 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 2 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Sedangkan Pemerintah Daerah juga memiliki Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan berbagai Urusan yang telah menjadi tanggung jawab kewenangan Pemerintahan Daerah hal ini diatur dalam Undang - Undang No 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan – urusan Pemerintah tersebut terdiri dari Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan
yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan
Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi;12 a. b. c. d. e.
pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan f. sosial.
Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi;13 a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. 12 13
tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah penanaman modal;
Pasal 12 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah Ibid ayat 2
m. n. o. p. q. r.
kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.
Sedangkan yang menjadi, Urusan Pemerintahan pilihan meliputi;14 a. b. c. d. e. f. g. h.
kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.
Adanya Hak dan Kewajiban tersebut, Otonomi Daearah memiliki peran penting dalam menyelenggarakan dan mewujudkan kesejahteraan sosial pada masyarakat disuatu Daerah karena pelaksanaan Otonomi Daerah berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai bagian dari Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan Perlindungan dan menyelenggarakan kesejah teraan sosial bagi seluruh lapisan Masyarakat di Kabupaten Semarang yang dilakukan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Pemerintah Kabupaten Semarang wajib menciptakan Ketentraman, Keharmonisan dan Keadilan Sosial di bidang ketenagakerjaan bagi seluruh lapisan Masyarakat di Kabupaten Semarang.
14
Ibid ayat 3
5. Ketentuan Hukum KetenagaKerjaan bagi TKI Di Kabupaten Semarang ini, kebutuhan masyarakat untuk bekerja sangatlah tinggi, namun karena kurangnya lapangan kerja, dimana semakin hari tidak bisa lagi menampung Tenaga kerja, menjadi hambatan dan permasalahan yang cukup besar dalam masalah ketenagakerjaan, intinya adalah
semakin
bertambahnya
jumlah
penduduk,
kebutuhan
akan
pekerjaanpun semakin meningkat, tapi lapangan kerjapun semakin berkurang. Sehingga persaingan dalam medapatkan pekerjaan di dalam Negeripun semakin ketat, sedangkan keadaan ekonomi keluargapun semakin memburuk. Akibatnya pencari kerja, baik pria maupun wanita, terpaksa memilih memberanikan diri untuk mencari pekerjaan di Luar Negeri Sebagai pekerja Buruh Migran Indonesia , Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Semarang berperan penting dalam upaya melindungi Hak – hak Masyarakatnya yang bekerja sebagai Buruh Mingran Indonesia, Perlindungan bagi pekerja Buruh Migran perlu terus dilakukan dan harus terintegrasi dalam proses Penempatan Buruh Migran mulai sejak Rekrut, selama bekerja diluar Negeri dan ketika pulang ke Tanah Air. Penyediaan Dokumen yang sah dan benar diharapkan agar Pekerja Buruh Migran terhindar dari resiko yang timbul selama bekerja di Luar Negeri. Peningkatan ketrampilan serta penguasaan bahasa setempat akan membantu Pekerja Buruh Migran dalam melaksanakan tugas, komunikasi serta menyampaikan pendapat kepada pihak-pihak lain utamanya majikan.
Penyelenggara program penempatan Pekerja Buruh Migran (TKI) ke Luar Negeri yang berdaya guna dan berhasil guna bukanlah kepentingan Depnakertrans RI saja, tetapi juga erat berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Instansi terkait, Masyarakat dan Swasta. Sehingga akhirnya program ini mampu memberikan sumbangan yang positif terhadap pertumbuhan Ekonomi Negara RI.15 a.
Dasar Hukum yang di gunakan adalah : i.
Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
ii.
Isi ketentuan umum16 (a) Penempatan
TKI
adalah
kegiatan
pelayanan
untuk
mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan, dan pelatihan,
penampungan,
persiapan,
pemberangkatan,
pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan. (b) Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan
15
hak-haknya
sesuai
dengan
peraturan
Argyo Dermartoto, Kebutuhan Praktis dan Strategis Gender Menyoal TKW Indonesia yang akan dikirim ke Luar Negeri, Sebelas Maret University press, 2009, Surakarta, hal 105. 16 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004
perundangundangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. (c) Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta. (d) Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan kepada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu. i.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia NOMOR PER. 14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
ii.
Isi ketentuan umum17 (a) Surat Permintaan TKI adalah surat dari pengguna dan/atau mitra usaha kepada PPTKIS yang disahkan/dilegalisasi oleh Perwakilan
RepubIik
Indonesia
di
negara
penempatan
mengenai permintaan TKI dengan syarat dan kualifikasi jabatan tertentu.
17
Pasal 1 Permenakertrans No 14 tahun 2010
(b) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. (c) Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. (d) Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. b.
Tujuan Penempatan TKI Keluar Negeri adalah : 1) Memperluas
kesempatan
kerja
untuk
mengurangi
pengangguran 2) Meningkatkan ketrampilan calon TKI 3) Menambah kesejahteraan masyarakat Adapun tujuan penempatan dan perlindungan TKI keluar negeri menurut pasal (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 bertujuan untuk:
(1) memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawai; (2) menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negari, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia; (3) meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya. a.
Tugas Dan Tanggung Jawab Kewajiban Pemerintah i.
Dasar hukum yang di gunakan adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
ii.
Isi ketentuan (1) Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pemerintah dapat melimpahkan sebagi wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah berkewajiban:18
18
Pasal 7 UUPPTKILN
(a) menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri (b) mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI (c) membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri (d) melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan dan (e) memberikan perlindungan kepada TKI sebelum masa pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purnapenempatan.
b.
Pelaksanaan penempatan TKI ke Luar Negeri hanya dapat di lakukan oleh: 1) Pemerintah dalam hal ini instansi teknis yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan. 2) Swasta dalam hal ini adalah pelaksana penempatan TKI Swasta (PPTKIS). i.
Dasar hukum yang di gunakan adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan Permenakertrans No.PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
ii.
Isi ketentuan
(1) Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud adalah PPTKIS wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri. (2) Untuk Dapat Memperoleh SIPPTKI Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal (12), Pelaksana Penempatan TKI Swasta Harus Memenuhi Persyaratan: (a) berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan-undangan; (b) memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurang kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah); (c) menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada bank pemerintah; (d) memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan; (e) memiliki unit pelatihan kerja; dan (f) memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI. Mekanisme Penempatan TKI ke Luar Negeri meliputi 4 (Empat) tahapan yaitu : a.
PRA PENEMPATAN Kegiatan pra penempatan TKI di luar negeri meliputi:
1) Pengurusan SIP19 i.
Untuk bisa melakukan kegiatan penempatan TKI ke Luar Negeri , PPTKIS wajib memiliki dokumen :
19
Pasal 32 UUPPTKILN Pasal 2-7 premenakertrans nomor 14 tahun 2010
(a) Perjanjian kerja sama penempatan antara PPTKIS dengan mitra usaha/pengguna TKI di negara tujuan (b) Surat permintaan TKI (Job Order) (c) Perjanjian kerja antara PPTKIS dengan pengguna (d) Perjanjian penempatan antara TKI dengan PPTKIS ii.
Untuk bisa melakukan perektutan, pendaftaran serta menghimpun calon TKI, PPTKIS wajib memiliki surat ijin pengerahan (SIP) dari direktur jenderal PTKLN.
iii.
Setelah memperoleh SIP, PPTKIS mengajukan rekomendasi rekrut Calon TKI/ijin rekrut kepada BP3TKI Propinsi Jawa Tengah. setelah dokumen permintaan ijin diteliti lengkap kemudian BP3TKI Propinsi Jawa Tengah mengeluarkan rekomendasi/ijin rekrut ke Kabupaten/Kota lokasi dimana Calon TKI akan direkrut. Pencari kerja yang berminat bekerja di luar negeri harus mendaftarkan diri pada dinas kabupaten/kota dengan tidak dipungut biaya.20
2) Perekrutan dan seleksi Berdasarkan
rekomendasi/ijin
rekrut
dari
BP3TKI,
PPTKIS/Kantor cabang PPTKIS bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan
20
Transmigrasi
Kabupaten
Pasal 8 Premenakertrans Nomor 14 tahun 2010
Semarang
melakukan
kegiatan
pendaftaran dan seleksi terhadap Calon TKI. Setiap calon TKI yang terdaftar harus telah mengikuti penyuluhan yang meliputi :21 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
(h)
Lowongan kerja yang tersedia serta uraian tugas. Syarat-syarat kerja (gaji, jaminan sosial dan waktu kerja) Kondisi lokasi lingkungan kerja Peraturan perundangan, sosial budaya, situasi dan kondisi Negara tujuan. Hak dan kewajiban TKI Prosedur keberangkatan dan dokumen Calon TKI. Biaya dan mekanisme pembayarannya yang di bebankan kepada calon TKI dalam biaya tersebut tidak di tanggung oleh PPTKIS atau pengguna dan mekanisme pembayaranya. Persyaratan Calon TKI
Adapun persyaratan bagi calon TKI adalah:22 (a) Berusia minimal 18 tahun kecuali negara tujuan menentukan lebih dari 18 tahun. (b) Memiliki kartu tanda penduduk (KTP) (c) Sehat jasmani dan rohani; (d) Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan (e) berpendidikan sekurang-kurangnya lulus SLTP atau yang sederajat; (f) ada surat izin dari suami/isteri/orang tua/wali yang di ketahui oleh Kepala Desa atau Lurah; dan (g) memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/I) dari Dinas Kabupaten/Kota; Setelah pemeriksaa
melakukan
seleksi
administrasi
yang
berupa
Dokumen jati diri dan surat-surat lainya sesuai
persyaratan serta melakukan wawancara mengenai minat, bakat, dan ketrampilan calon TKI, Pelaksana Penempatan TKI Swasta membuat daftar nominasi dan menadatangani perjanjian penempatan dengan 21
Pasal 34 UUPPTKILN Ibid Pasal 35 Pasal 8 Premenakertrans nomor 14 tahun 2010 22
pencari
kerja
yang
telah
dinyatakan
memenuhi
persyaratan
administrasi dalam proses perekrutan dan menyerahkan bukti pembayaran premi asuransi pra penempatan yang di ketahui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi23 3) Pendidikan dan pelatihan kerja; Adapun tujuan dari pendidikan dan pelatihan kerja untuk calon TKI yang akan bekerja di luar negeri dimaksudkan untuk:24 (a) membekali, menempatkan dan mengembangkan kompetensi kerja calon TKI; (b) memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya, agama, dan risiko bekerja di luar negeri; (c) membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahas negara tujuan; dan (d) memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon TKI/TKI. i.
Dasar Hukum yang di gunakan adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NOMOR PER.23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
23
Pasal 38 UUPPTKILN Pasal 14 - 17 Premenakertrans nomor 14 tahun 2010 24 Pasal 42 UUPPTKILN
ii.
Isi ketentuan; (a) Setiap calon TKI yang akan bekerja di luar negeri wajib memiliki kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan yang di lakukan oleh diklat calon TKI yang mengacu pada standar kompetensi kerja:25 a) SKKNI; b) Standar internasional; dan c) Standar khusus; (b) Calon TKI setelah lulus diklat wajib mengikuti Sertifikasi Kopetensi kerja melalui uji kompetensi yang di laksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi. (c) Calon TKI yang memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja yang di selenggarakan oleh PPTKIS dalam bentuk Sertifikat Kompetensi,26 dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang apabila lulus dalam sertifikasi kompetensi kerja. (d) Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja.
4) Pemeriksaan kesehatan dan psikologi Pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dimaksudkan untuk mengetahui dengan kesehatan dan tingkat
25
Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. - SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan. Standar Internasional adalah standar kompetensi kerja yang disusun, dikembangkan, dan digunakan oleh dua negara atau lebih yang ditetapkan oleh suatu forum organisasi yang bersifat multinasional berskala regional dan/atau internasional. - Standar Khusus adalah standar kompetensi kerja yang disusun, dikembangkan, dan digunakan oleh instansi/perusahaan/organisasi atau memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri atau untuk memenuhi kebutuhan organisasinya. 26 Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistimatis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, standar Internasional, dan/atau standar khusus.
kesiapan psikis serta kesesuaian kepribadian calon TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan. i.
Dasar Hukum yang di gunakan adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia.
ii.
Isi ketentuan ; (a) Setiap calon TKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan
(b)
(c) (d)
(e)
(f)
27
psikologi yang dislenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggara kan pemeriksaan psikologi yang di tunjuk oleh pemerintah.27 Setiap calon TKI harus dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan standar pemeriksaan kesehatan untuk calon TKI yang meliputi ; pemeriksaan fisik lengkap, pemeriksaan jiwa sederhana, dan pemeriksaan penunjang28 Pemeriksaan kesehatan calon TKI dilaksanakan oleh tim dokter yang dipimpin oleh dokter spesialis penyakit dalam.29 Calon TKI perempuan yang telah dinyatakan fit to work harus dilakukan pemeriksaan laboratorium ulang untuk tes kehamilan paling lambat 7(tujuh) hari sebelum 30 keberangkatan. Bagi calon TKI yang dinyatakan laik untuk bekerja (fit to work) berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, wajib diberikan Sertifikat Kesehatan dan Buku Kesehatan yang di terbitkan oleh kementrian kesehatan 31 calon TKI dinyatakan tidak laik untuk bekerja (unfit to work) berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan wajib diberikan surat keterangan tidak laik untuk bekerja (unfit to work).32
Pasal 49 undang-undang n0 39 tahun 2004 Pasal 4, Pemeriksaan penunjang meliputi pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan radiologi. 29 Pasal 5 ayat 1 30 Pasal 8 ayat 1 31 Pasal 16 ayat 1 32 Ibid ayat 2
28
(g) Pelaksana penempatatan TKI swasta dilarang menempatkan
calon TKI yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan psikologi.33 (h) Segala biaya yang ditimbulkan dari proses pengadaan dan distribusi blanko Sertifikat Kesehatan dan Buku Kesehatan sampai ke Dinas Kesehatan Provinsi dibebankan kepada anggaran Kementerian Kesehatan.34 5) Pengurusan dokumen; i.
Dasar hukum yang di gunakan adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
ii.
Isi ketentuan ; Untuk dapat di tempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi:35 (a) Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; (b) surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah; (c) surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali; (d) sertifikat kompetensi kerja; (e) surat keterangan sehat berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi; (f) paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat; (g) visa kerja; (h) perjanjian penempatan kerja; (i) perjanjian kerja, dan (j) KTKLN.
b. PEMBERANGKATAN CALON TKI
33
Pasal 50, UUPPTKILN Pasal 21 ayat 1 35 Pasal 51 34
PPTKIS wajib memberangkatkan Calon TKI ke Negara tujuan penempatan sesuai dengan perjanjian penempatan yang telah disahkan. 1) Perjanjian Penempatan Kerja;
Perjanjian penempatan TKI di buat secara tertulis dan ditanda tangani calon TKI dan pelaksana penempatan TKI swasta setelah calon TKI terpilih dalam perekrutan. Perjanjian penempatan TKI sekurang-kurangnya memuat :36 (a) nama dan alamat pelaksana penempatan TKI swasta; (b) nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat calon TKI; (c) nama dan alamat calon Pengguna; (d) hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon Pengguna tercantum dalam perjanjian kerjasama penempatan; (e) jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai permintaan pengguna; (f) jaminan pelaksana penempatan TKI swasta kepada calon TKI dalam hal ini Pengguna tidak memenubi kewajibannya kepada TKI sesuai perjanjian kerja; (g) waktu keberangkatan calon TKI; (h) hanya penempatan yang barus ditanggung oleh calon TKI dan cara pembayarannya; (i) tanggungjawab pengurusan penyelesaian musibah; (j) akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh salah satu pihak, dan (k) tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI (l) Pelaksanana penempatan TKI swasta wajib melaporkan setiap perjanjian penempatan TKI kepada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. dilakukan dengan melampirkan copy atau salinan perjanjian penempatan TKI.37 2) Perjanjian Kerja
36 37
Pasal 52 UUPPTKLN Pasal 54 UUPPTKILN
Kemudian
sebelum
diberangkatkan
calon
TKI
harus
memahami isi dan menandatangani perjanjian kerja yang berlaku di negara tujuan penempatan karena Hubungan kerja antara Pengguna dan TKI terjadi setelah perjanjian kerja disepakati dan ditandatangani oleh para pihak. i.
Dasar hukum yang digunakan adalah Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
di
Luar
Negeri
dan
Permenakertrans
No.PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. ii.
Isi ketentuan ;
(a) Perjanjian Kerja sebagai dasar pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak. (b) Perjanjian kerja ditanda tangani di hadapan pejabat instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenaga kerjaan.38 (c) Perjanjian kerja memuat :39 a) nama dan alamat pengguna; b) nama dan alamat TKI; c) jabatan dan jenis pekerjaan TKI; d) hak dan kewajiban para pihak; e) kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial;dan f) jangka waktu Perjanjian Kerja. (d) Perjanjian Kerja ditandatangani calon TKI setelah lulus seleksi, memiliki dokumen TKI, sehat jasmani dan rohani, mengikuti dan lulus pelatihan. 40
38
Pasal 55 ayat 2 UUPPTKLN Pasal 26 ayat 1 Permenakertrans No.PER.14/MEN/X/2010 40 Pasal 27 ayat 1 39
(e) Perjanjian Kerja ditandatangani calon TKI pada saat mengikuti PAP dihadapan pejabat dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota.41 (f) Sebelum menandatangani Perjanjian Kerja calon TKI harus membaca dan memahami seluruh isi Perjanjian Kerja, baik yang menyangkut hak maupun kewajiban. 42 (g) Perjanjian Kerja dibuat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.43 3) Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) Setiap calon TKI yang akan bekerja ke Luar Negeri wajib memiliki KTKLN yang diterbitkan oleh Kepala BNP2TKI i.
Dasar hukum yang di gunakan adalah Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Permenakertrans
No.PER.14/MEN/X/2010
tentang
Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
di
Luar
Negeri
dan
Peraturan
Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Kepada Tenaga Kerja Indonesia. ii.
Isi ketentuan ; (a) Setiap TKI yang di tempatkan di luar negeri wajib di berikan KTKLN yang sekarang berbentuk e-KTKLN.44 (b) e-KTKLN berisi data identitas TKI dan diterbitkan oleh kepala BNP2TKI, di berikan pada saat mengikuti PAP.45
41
Ibid pasal 27 ayat 2 Ibid ayat 3 43 Ibid pasal 28 ayat 2 44 Permen no 7 tahun 2015 pasal 2 42
(c) e-KTKLN sekurang-kurangnya memuat keterangan jati diri TKI (nama dan alamat, tempat dan tanggal lahir, dan sidik jari), dokumen perjalanan dan dokumen kerja TKI, PPTKIS, mitra usaha dan/atau pengguna, dan kepesertaan asuransi.46 iii.
Untuk mendapatkan KTKLN, calon TKI harus memenuhi persyaratan:47 (a) memiliki dokumen penempatan TKI di luar negeri; (b) mengikuti PAP yang dibuktikan dengan surat keterangan; (c) diikutsertakan dalam program asuransi TKI yang dibuktikan dengan Kartu Peserta Asuransi (KPA); (d) telah dibayarkan biaya pembinaan TKI yang dibuktikan dengan bukti setor pada bank yang telah ditunjuk;dan (e) telah menandatangani perjanjian kerja. KTKLN ini berfungsi untuk mengurus Bebas Fiscal Luar Negeri (BFLN) di pelabuhan embarkasi.
4) Program Asuransi TKI di Luar Negeri Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) wajib mengikut sertakan tenaga Kerja Indonesia dalam Program Asuransi TKI. Yang di maksud dengan Asuransi TKI adalaah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan, berupa uang sebagai akibat resiko yang dialami TKI sebelum, selama dan sesudah bekerja di Luar Negeri.48 TKI yang diikutsertakan akan menjadi tertanggung yang polis Asuransinya dipegang oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI). 45
Ibid pasal 3 Ibid pasal 4 47 Pasal 40 Permenakertrans No.PER.14/MEN/X/2010 46
48
Pasal 1, Permen No 20 Tahun 2007, Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.
i.
Dasar hukum yang di gunakan adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO. PER-20/MEN/X/2007 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.
ii.
Isi ketentuan : Jenis program asuransi TKI meliputi : (1) Program asuransi TKI Prapenempatan, (2) Program asuransi TKI Masa Penempatan dan (3) Program asuransi TKI Purna Penempatan. (a) Program asuransi TKI Prapenempatan, meliputi :49 a) Risiko meninggal dunia; b) Risiko sakit; c) Risiko kecelakaan; d) Risiko gagal berangkat bukan karena kesalahan TKI; dan e) Risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan. (b) Program asuransi TKI Masa Penempatan meliputi :50 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)
Risiko gagal berangkat bukan karena kesalahan TKI; Risiko meninggal dunia; Risiko sakit Risiko kecelakaan di dalam atau di luar jam kerja; Risiko di PHK sebelum berahirnya perjanjian kerja; Risiko menghadapi masalah hukum; Risiko upah tidak dibayar; Risiko pemulangan TKI bermasalah; Risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan; Risiko hilangnya akal budi; dan Risiko TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain bukan kehendak TKI.
(c) Program Asuransi TKI Purna Penempatan, meliputi :51
49
Ibid, pasal 3 ayat 1 Ibid, ayat 2 51 Ibid, ayat 3 50
a) b) c) d)
Risiko kematian; Risiko sakit; Risiko keclakaan; Risiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke rumah asal; dan e) Risiko tindakan kekerasan fisik dan pemerkosaan. 5) Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); PPTKIS wajib memberikan pembekalan akhir kepada calon TKI sebelum diberangkatkan yang di selenggarakan oleh BP3TKI i.
Dasar hukum yang di gunakan adalah Permenakertrans No.PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
ii.
Isi ketentuan ;52 Pembekalan akhir kepada Calon TKI meliputi; (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)
Pembinaan mental Pembinaan fisik, disiplin dan kepribadian Sosial budaya, adat istiadat dan kondisi Negara tujuan Peraturan perundangan di Negara tujuan tertentu Tata cara keberangkatan dan kepulangan Program pengiriman uang (remittance) Kelengkapan dokument TKI Isi perjanjian penempatan Hak dan kewajiban TKI
6) PPTKIS wajib memberitahukan pemberangkatan TKI kepada pengguna dan perwakilan embarkasi 7) Komponen biaya penempatan TKI meliputi :53 i. ii. iii. 52 53
pengurusan dokumen jati diri; pemeriksaan kesehatan dan psikologi; pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja;
Pasal 35 Permenakertrans No.PER.14/MEN/X/2010 Ibid Pasal 45 ayat 1
iv. v. vi. vii. viii. ix.
visa kerja; akomodasi dan konsumsi selama masa penampungan; tiket pemberangkatan dan retribusi jasa pelayanan bandara (airport tax); transportasi lokal sesuai jarak asal TKI ke tempat pelatihan/penampungan; jasa perusahaan;dan premi asuransi.
PPTKIS dilarang membebankan komponen biaya penempatan kepada calon TKI yang telah ditanggung calon pengguna.54
c. PENEMPATAN TKI 55 1) PPTKIS wajib bertanggung jawab atas pelindungan dan pembekalaan TKI di luar Negeri 2) PPTKIS wajib mengurus TKI yang sakit, mengalami kecelakaan atau meninggal dunia selama masa penempatan 3) PPTKIS wajib mengurus kepulangan TKI yang bermasalah atau berakhirnya perjanjian kerja, cuti dan keberangkatan kembali ke Negara tujuan setelah cuti i.
Dasar hukum yang di gunakan adalah Permenakertrans No. PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
ii.
Isi ketentuan :56 (a) PPTKIS wajib memantau secara langsung keberadaan dan kondisi TKI selama masa penempatan dan
54
Ibid ayat 2 Argyo Dermartoto, Kebutuhan Praktis dan Strategis Gender Menyoal TKW Indonesia yang akan dikirim ke Luar Negeri, Sebelas Maret University press, 2009, Surakarta, hal 110. 56 Pasal 55 55
berkoordinasi dengan mitra usaha dan/atau pengguna di negara penempatan. (b) Pemantauan tersebut meliputi : (1) nama dan alamat pengguna; (2) kesesuaian jabatan dan tempat kerja; (3) pemenuhan hak-hak TKI; dan (4)kondisi dan permasalahan yang dihadapi TKI. (c) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan Kepala BNP2TKI. d. PURNA PENEMPATAN TKI i.
Dasar hukum yang di gunakan adalah Permennakertrans No. PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksana Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
ii.
Isi ketentuan ; (a) PPTKIS wajib mengurus kepulangan TKI sampai ke Bandara di Indonesia57. (b) PPTKIS wajib melaporkan setiap jadwal kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan
secara
tertulis melalui mitra usahanya
dan/atau perwakilan PPTKIS dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BNP2TKI58 (c) Pelayanan kepulangan TKI dilakukan melalui Pos Pelayanan TKI di pelabuhan embarkasi/debarkasi dan dapat mengikut sertakan instansi/ lembaga terkait.59
57
Pasal 56 ayat 1 Ayat 2 59 Pasal 57 58
(d) Pos pelayanan TKI memiliki tugas ;60 (1) memantau kedatangan TKI sesuai jadual kepulangan berkoordinasi dengan instansi terkait; (2) memandu TKI dengan cara memberikan arahan yang berkaitan dengan perlindungan; (3) melakukan pendataan yang meliputi negara asal penempatan TKI, nama dan alamat pengguna, PPTKIS pengirim, nomor dan tanggal paspor, tanggal keberangkatan, dan kepulangan daerah asal TKI dan sebab-sebab kepulangan; (4) menangani TKI bermasalah berupa fasilitasi pemenuhan hak-hak TKI; (5) menangani TKI sakit berupa fasilitasi perawatan kesehatan dan rehabilitasi fisik dan mental; (6) mendata dan fasilitasi TKI cuti; (7) mendata dan fasilitasi TKI yang memperpanjang masa Perjanjian Kerja; (8) fasilitasi kepulangan TKI berupa : layanan transportasi, jasa keuangan dan jasa pengiriman barang; (9) melakukan pengamanan pemulangan TKI di debarkasi;dan (10) melakukan monitoring kepulangan TKI sampai ke daerah asal.
6. Permasalahan Buruh Migran Apabila proses Perekrutan, Penempatan, dikelola secara profesional dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, program penempatan Buruh Migran ke Luar Negeri akan mampu memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian karena banyaknya pihak yang terlibat baik di dalam maupun di Luar Negeri dengan kepentingan masing – masing, sering kali penempatan Buruh Migran ini mendatangkan masalah bagi Pemerintah maupun Buruh Migran itu sendiri. 60
Pasal 58
Adapun permasalahan Buruh Migran yang terjadi di Kabupaten Semarang hingga saat ini meliputi : 1) Kurangnya informasi/sosialisasi tentang program penempatan Buruh Migran kepada masyarakat 2) Banyaknya sponsor/ calo yang merekrut Calon Buruh migran 3) Adanya pemalsuan identitas maupun dokumen Calon Buruh Migran 4) Belum adanya Sertifikasi Uji Kompetensi Kerja 5) Adanya pungutan yang tidak jelas oleh PPTKIS kepada Buruh Migran 6) Tidak dicantumkanya rincian nominal besarnya biaya yang harus di tanggung Buruh Migran
B. Hasil Penelitian 1.
Gambaran kasus yang Menimpa Buruh Migran Perempuan Masih banyaknya permasalahan yang menimpa Buruh Migran Perempuan dari Kabupaten Semarang mencerminkan bahwa penegakan Hukum yang di lakukan oleh pemerintah untuk Merlindungai Buruh Migran masih lemah, hal ini dapat di lihat dari masih adanya kasus kasus yang menimpa Buruh Migran Perempuan dari Kabupaten Semarang dari tahun ke tahun mulai proses Pra Penempatan, Penempatan dan Purna Penempatan. Hal ini dapat dilihat dari Tabel Rekapitulasi Kasus Buruh Migran Perempuan dari Kabupaten Semarang.
Tabel 0.1 Laporan Rekapitulasi Kasus Buruh Migran Perempuan Kabupaten Semarang Mulai Tahun 2013 – 2015
Kasus Buruh Migran Perempuan
2013
2014
2015
No
Pra Penempatan
1
Gagal berangkat
1
1
2
Penipuan
1
1
1
No
Penempatan
1
Putus komunikasi
2
1
1
2
Gaji tidak di bayar
1
1
3
3
Penganiayaan
1
4
TKI ganti pengguna dan pindah negara
1
5
TKI meninggal dunia
3
4
1
6
Data TKI tidak sesuai aslinya
1
7
TKI depresi
1
8
TKI berbuat kriminal
1
9
TKI sakit
No 1
1
Purna Penempatan Penahanan dokumen oleh PPTKIS
1
1
11
Jumlah Kasus
11
8
Sumber BP3TKI Provinsi Jawa Tengah, 11 Desember 2015
2.
Arus migrasi Buruh Migran Perempuan asal wilayah Kabupaten Semarang
Tabel 0.2 Rekapitulasi Registrasi Berdasarkan Negara Penempatan Kabupaten/Kota Semarang 01 Januari 2012 s.d. 28 Agustus 2015
Informal No
Negara Penempatan
Formal
P
L
JML
P
L
JML
Total
1
Aljazair
0
0
0
0
2
2
2
2
Bahrain
1
0
1
0
0
0
1
3
Hong Kong
325
0
325
0
0
0
325
4
Malaysia
79
0
79
6
4
10
89
5
Oman
2
0
2
0
0
0
2
6
Qatar
3
0
3
0
0
0
3
7
Singapura
247
0
247
0
0
0
247
8
Taiwan
586
0
586
10
16
26
612
9
United Arab Emirat
19
0
19
0
0
0
19
1289
0
1289
16
38
38
1327
Jumlah
Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab.Semarang, Rabu 16 September 2015
3.
Tugas Pokok Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Istansii Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat Daerah Kabupaten atau Kota, melalui Peraturan Bupati Kabupaten Semarang No. 90 Tahun 2011 tentang Tugas poko, fungsi , dan rincian tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang memiliki Tugas Pokok : a) Melaksanakan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon tenaga kerja indonesia (TKI), serta pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon tenaga kerja indonesia (TKI); b) Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan tenaga kerja indonesia (TKI) di kabupaten semarang; c) Menerbitkan rekomendasi izin pendiriian kantor cabang perusahaan pengerah tenaga kerja indonesia swasta (PPTKIS) di kabupaten semarang; d) Menerbitkan rekomendasi paspor tenaga kerja indonesia (TKI) di kabupaten semarang berdasarkan asal/alamat calon tenaga kerja indonesia (TKI);
e) Menyebarluaskan sistem informasi penempatan tenaga kerja indonesia (TKI) dan pengawasan penyetoran dana perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) di kabupaten semarang; f) Memfasilitasi penelitian dan pengesahan perjanjian, serta sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan tenaga kerja indonesia (TKI) ke luar negeri di kabupaten semarang; g) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI); h) Menerbitkan rekomendasi perizinan tempat penampungan di kabupaten semarang; i) Memfasilitasi kepulangan tenaga kerja indonesia (TKI) j) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja; k) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seksi perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja
4. Wawancara Dinas Sosial Tenagakerja dan Transmigrasi Berdasarkah hasil penelitian penulis di kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang serta Wawancara dengan Bapak Drs. Nurdin, selaku Kepala Bagian Pengawasan TKI, maka dapat di ketahui bahwa Upaya Perlindungan Hukum yang di lakuakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Semarang sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di Bidang ketenaga kerjaan dalam melindungi hak – hak Buruh Migran Perempuan adalah sebagai berikut, “Kami melakukan upaya perlindungan terhadap Buruh Migran Perempuan di Kabupaten Semarang berpedoman dengan isi ketentuan undang – undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri yang bertujuan untuk memberdayakan dan memdaya gunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi menjamin dan melingdungi calon Buruh Migran Perempuan mulai dari penyuluhan, pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan.61 61
Wawancara Drs.Nurdin, KABAG pengawasan TKI, 16 september 2015. 09 wib.
1) Perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkoordinasi dengan PPTKIS yang telah memiliki ijin Rekrutmen pada tahap utama adalah melakukan Penyuluhan dan Rekrutmen mengenai prosedur tata cara pendaftaran sebagai Pekerja Buruh Migran yang Legal kepada lingkup masyarakat di Kabupaten Semarang, dengan agenda 4x penyuluhan dalam 12 bulan di Balai Desa Kelurahan, atau di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, penyuluhan tersebut berupa informasi mengenai : a. b. c. d. e. f. g.
Persyaratan calon TKI Waktu, tempat dan syarat pendaftaran Tata cara dan prosedur perekrutan Lowongan, jenis dan uraian pekerjaan yang tersedia Lokasi dan lingkungan kerja kelengkapan dokumen penempatan TKI Kondisi dan syarat-syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan, dan fasilitas lain yang diperoleh h. Peraturan perundang-undangan, sosial budaya, situasi, dan kondisi negara tujuan penempatan i. Biaya-biaya yang dibebankan kepada calon TKI dalam hal biaya tersebut tidak ditanggung oleh PPTKIS atau pengguna dan mekanisme pembayarannya j. Hak – hak dan kewajiban calon TKI “Penyuluhan bertujuan untuk mencari dan mendaftar masyarakat yang berminat bekerja sebagai buruh migran secara langsung serta memberikan pemahaman pola pikir masyarakat desa yang masih awam akan informasi agar tidak berfikir hanya secara materialistik saja mengenai bekerja di luar negeri dengan gaji yang besar, melainkan agar masyarakat juga mengetahui hak dan kewajiban maupun resiko dan kondisi buruh migran di negara tujuanya. adapun manfaat yang lain memberikan informasi kepada masyarakat mengenai rekrutmen yang benar dan legal sesuai prosedur, supaya masyarakat tau bahwa memakai jasa sponsor/ calo itu merupakan tindakan
yang melanggar hukum serta rawan terhadap penipuan, dan pemerasan.”62 Rekrutmen Menurut Ambar TS (2009:168) ; “Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, menarik para pelamar untuk menjadi pegawai pada dan oleh organisasi tertentu”. Selanjutnya Ambar mendefinisikan rekrutmen sebagai rangkain aktifitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Ambar TS juga menulis pendapat Bernadin & Russel, bahwa rekrutmen merupakan proses penemuan dan penarikan para pelamar yang tertarik dan memiliki kualifikasi terhadap lowongan yang dibutuhkan.
2) Melakukan Wawancara minat, bakat dan ketrampilan calon Buruh Migran “Dalam melakukan wawancara minat, bakat dan ketrampilan Calon Buruh Migran dan seleksi Administrasi, Calon Buruh Migran harus datang sendiri ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tidak dapat di wakilkan oleh orang lain, dalam seleksi ini kita akan mengetahui alasan tujuan Calon Buruh Migran memiliki keinginan bekerja keluar Negeri, jika ada alasan karena pelarian permasalah rumah tangga atau ada tekanan/ paksaan dari pihak lain untuk bekerja ke Luar Negeri maka pegawai Dinas tidak akan melakukan validasi dan membatalkan pengajuan pendaftaran tersebut.”
62
ibid
3) Seleksi Administrasi Calon Buruh Migran yang telah terdaftar, seleksi tersebut berupa pemeriksaan Dokumen jati diri; a. Punya kartu tanda penduduk (KTP) b. Berusia 18 tahun kecuali negara tujuan menentukan lebih dari 18 tahun c. Surat keterangan sehat dari dokter d. Ada surat ijin suami/istri/orang tua yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah
4) Melakukan pengawasan secara langsung dalam proses Penanda Tanganan Perjanjian Penempatan yang di buat oleh PPTKIS dan di tanda tangani oleh Buruh Migran Perempuan agar tercipta kesepakatan yang seimbang , isi perjanjian tersebut seperti yang di cantumkan dalam Pasal (52) ayat (2) Undang – undang No 39 Tahun 2004, sekurang – kuranya memuat : a. Nama dan alamat pelaksana penempatan TKI swasta; b. Nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat calon TKI; c. Nama dan alamat calon Pengguna; d. Hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon Pengguna tercantum dalam perjanjian kerjasama penempatan; e. Jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai permintaan pengguna f. Jaminan pelaksana penempatan TKI swasta kepada calon TKI dalam hal ini Pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai perjanjian kerja; g. Waktu keberangkatan calon TKI; h. Hanya penempatan yang barus ditanggung oleh calon TKI dan cara pembayarannya; i. Tanggungjawab pengurusan penyelesaian musibah; j. Akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh salah satu pihak, dan
k. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI.
5) Melakukan Monitoring tempat penampungan Buruh Migran yang telah di sediakan oleh PPTKIS untuk memeriksa kelayakan fasilitas yang telah disediakan, serta tempat penampungan tersebut harus memiliki fasilitas sesuai standar yang di tentukan sesuai dengan Peraturan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi No 7 Tahun 2005, yaitu ; a. Ruang tidur untuk setiap orang minimal 7 meter kubik. b. Satu kamar tidur maksimal dihuni oleh 8 orang, dilengkapi dengan tempat tidur tunggal, kasur, bantal dan sprei, tempat pakaian/barang calon TKI, ventilasi, kipas angin, dan lampu penerangan cukup. c. Lantai dan dinding tempat penampungan calon TKI harus bersih dan tidak lembab. d. Lokasi tempat penampungan jauh dari sumber pencemaran yang mengganggu kesehatan fisik dan mental. e. Pagar halaman tidak tertutup rapat dan dijaga selama 24 jam oleh Satpam. f. Lokasi tempat penampungan dekat dengan jalan raya dan mudah dijangkau. g. Di halaman depan dipasang papan nama berukuran 100 x 200 Cm setinggi 300 Cm dan diberi penerangan yang cukup. h. Menyediakan fasilitas ; a) Ruang administrasi untuk mengerjakan pekerjaan kantor. b) Penitipan barang berharga calon TKI. c) Papan display/daftar penghuni tempat penampungan. d) Ruang istirahat dengan TV/Radio. e) Ruang untuk penerima tamu. f) Ruang makan yang sehat dan bersih. g) Ruang dapur yang bersih dan layak pakai. h) Ruang ibadah. i) Air bersih untuk minum, cuci, dan mandi. j) Kamar mandi dan WC yang bersih dan tertutup. k) Ruang cuci dan menjemur pakaian yang cukup. l) Penerangan ruangan dan halaman yang cukup. m) Alat pemadam kebakaran ringan (APAR). n) Sarana telekomunikasi berupa telpon permanen yang dapat diakses oleh calon TKI. o) Sarana transportasi berupa kendaraan roda empat, dan dua
p) Ruang klinik. “Sewaktu – waktu kami bisa saja melakukan survei berkeliling ke PPTKIS di wilayah kabupaten semarang hal ini kami lakukan bertujuan agar apa yang menjadi hak – hak buruh migran perempuan bisa terpenuhi, dan ketika di tempat penampungan mereka merasa aman, nyaman, serta memastikan tidak ada tindakan diskriminasi antar buruh migran, dengan terpenuhinya fasilitas tempat penampungan yang memadai sesuai standart maka di harapkan dalam proses pendidikan dan pelatihan kerja pun akan berjalan dengan baik karena suasana lingkungan itu sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan PPTKIS dalam melakukan pendidikan dan pelatihan kerja”
6) Melakukan Perlindungan Preventif63 Perlindungan ini dilakukan dengan cara pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terlibat secara langsung untuk melakukan pengawasan serta memberikan tambahan pembekalan dan pengetahuan praktek maupun teori di tempat ballai pendidikan dan pelatihan kerja Buruh Migran Perempuan yang di laksanakan oleh PPTKIS serta melakukan uji kemampuan para peserta. Namun ketika di singgung mengenai Sertifikasi Uji Kompetensi Kerja untuk Buruh Migran Perempuan di sektor informal, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi baru akan merencanakan program ini tahun depan, jadi sampai sekarang Sertifikasi Uji Kompetensi Kerja untuk Buruh Migran Perempuan di Kabupaten Semarang belum ada. 63
Wawancara dengan Pak Agus Pegawai Dinaas Bagian Pengawasan Buruh Migran, 18 september, 09.35 wib.
Pada dasarnya Pelatihan Kerja adalah mengutamakan praktek dari pada teori. Dalam hal ini PT. Alwihdah Jaya Sentosa disamping pelatihan utama yang di prioritaskan adalah Bahasa Asing Negara tujuan, juga mengadakan praktek kerja PLRT paktek – praktek tersebut adalah praktek pekerjaan rumah tangga yang disesuaikan negara tujuan yaitu meliputi praktek menjahit, merawat manula, merawat bayi, memasak, teknis penggunan alat dapur yang mungkin belum pernah mereka gunakan dan lain sebagainya sehingga mereka memiliki skill/keterampilan kerja yang cukup. Dalam praktek tersebut setiap materi disampaikan oleh instruktur (guru) yang akan mengajari setiap calon buruh migran dalam sebuah ruangan semacam kelas yang juga telah di sediakan sarana dan prasarana yang mendukungnya. Ungkap Ibu Endang SL selaku Kepala Cabang PT.Alwihdah Jaya Sentosa.64 Secara umum pelaksanaan pelatihan kerja bertujuan untuk membekali skill/keterampilan kerja, membentuk moral yang baik dan meningkatkan pengetahuan calon tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan tujuan pelatihan kerja sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Dimana Pelatihan Kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktifitas, dan kesejahteraan tenaga kerja. Setiap tenaga kerja berhak untuk mendapatkan
64
Wawan cara dengan Ibu Endang SL Kepala Cabang PPTKIS PT. Alwihdah Jaya Sentosa Bawen, 23 November 2015, Pukul 10.00 Wib.
dan meningkatkan kompetensi kerja tersebut melalui pelatihan kerja sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuanya. Adapun dalam Standar Kualifikasi Ketrampilan (SKK) tersebut sebagai acuan yang harus di terapkan oleh PPTKIS terhadap Calon Buruh Migran yang mengikuti program pembelajaran dan pelatihan kerja ketika di tempat penampungan, calon Buruh Migran Perempuan harus memiliki dan menguasai pengetahuan dan ketrampilan kerja sebagai berikut :
Tabel 0.3 Standar Kualifikasi Ketrampilan (SKK) Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT)
No
Indeks Pengetahuan dan Ketrampilan yang Dipersyaratkan
1
Pembersihan ruangan dan perlengkapan
2
Penataan perlengkapan ruangan
3
Penggunaan peralatan dapur, makan dan minum
4
Perawatan peralatan dapur, makan dan minum
5
Penyiapan bahan makanan
6
Pengolahan masakan keluarga
7
Penghidangan makanan dan minuman
8
Pencucian pakaian
9
Penyeterikaan pakaian
10
Perawatan pakaian
11
Pengasuhan bayi
12
Perawatan bayi
13
Pengasuhan anak pra sekolah
14
Perawatan anak usia pra sekolah
15
Penggunaan telepon
16
Bahasa asing sesuai negara tujuan
Sumber : PT. Alwihdah Jaya Sentosa Bawen
7) Berpartisipasi dalam pembinaan dan penyuluhan terhadap calon Buruh Migran Perempuan dalam program Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), Sebelum diberangkatkan Calon Buruh Migran Perempuan terlebih dahulu
diberikan
pembekalan
akhir
pemberangkatan
yang
di
selenggarakan oleh Lembaga yang bersangkutan dengan melibatkan instansi – instansi yang berkaitan dengan kegiatan penempatan tenaga kerja ke luar negeri, seperti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BP3TKI, BNP2TKI, Departemen Agama, Departemen Kehakiman, Departemen Luar Negeri dan lainya. Dalam PAP tersebut para Buruh Migran Perempuan memperoleh Pembinaan, Penyuluhan tentang hal – hal yang berkaitan dengan pekerjaanya, Mulai dari mental kerohanian, Kepribadian, Sosial budaya, Peraturan
perundang
–
undangan
Negara
tujuan,
Tata
cara
pemberangkatan dan kepulangan, Kelengkapan dokumen, Tatacara
pengiriman serta pnyimpanan uang, Isi perjanjian penempatan, Serta hak dan Kewajiban TKI/PPTKIS. PAP tersebut bertujuan agar Calon Buruh Migran yang siap berangkat memahami prosedur penempatan dan memiliki pengetahuan seputar pekerjaan dan lingkungannya serta mampu menyelesaikan suatu masalah yang dihadapinya ketika mereka sudah bekerja nanti. Selain pembinaan dan penyuluhan dalam program PAP Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang juga berpartisipasi dalam pengawasan pembuatan e-KTKLN untuk Buruh Migran Perempuan dan pengawasan penandatanganan
Perjanjian Kerja Penempatan yang
telah di siapkan oleh PPTKIS, Memberikan penjelasan sebelum penandatanganan kepada Buruh Migran Perempuan akan isi perjanjian, maupun hak dan kewajiban para pihak, perjanjian tersebut sekurang – kurangnya berisi : a. Nama dan alamat pengguna b. Nama dan alamat TKI c. Jabatan dan jenis pekerjaan TKI d. Hak dan kewajiban para pihak e. Kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah, dan tata cara pembayaran, baik cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial dan f. Jangka waktu perpanjangan kerja.
8) Melakuan pendataan dan cek kelengkapan berkas Dokumen akhir sebelum pemberangkatan. Sebelum pemberangkatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi juga melakukan cek ulang pendataan lengkap dan pemberkasan berkaitan dengan data Buruh Migran Perempuan dan data Majikan di Negara tujuan sebelum keberangkatan. Apabila berkas tersebut masih terdapat kekurangan, Buruh Migran tetap tidak bisa diberangkatkan. Maka dari itu Buruh Migran Perempuan harus memiliki Dokumen lengkap yang meliputi ; a. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran
atau surat keterangan kenal lahir b.
Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah
c. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali d. Sertifikat kompetensi kerja e. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan
kesehatan dan psikologi f. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat g. Visa kerja h. Perjanjian penempatan kerja i.
Perjanjian kerja, dan
j.
e-KTKLN.
9) Perlindungan kepulangan Buruh Migran Perempuan
Melakukan
pelayanan
pemantauan
kepulangan
Buruh
Migran
Perempuan di Bandara Ahmad Yanni Semarang. dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan Cek Dokumen pendataan Buruh Migran yang meliputi: Negara dimana Buruh Migran bekerja, Nama dan alamat majikan, PPTKIS pengirim, cek Paspor, Tanggal keberangkatan dan kepulangan, Nama serta Alamat lengkap Buruh Migran dan Sebab-sebab kepulangan .
10) Perlindungan yang bersifat Represif Perlindungan disini lebih banyak pada sanksi PPTKIS yang melanggar aturan, bisa dikenakan sanksi administratif berupa denda, pemulangan TKI dengan biaya sendiri, penundaan/pembatalan pemberangkatan CTKI, hingga pada pencabutan izin usaha perusahaan dan pemidanaan. Hal ini dapat dilihat dari keseriusan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam melindungi Buruh Migran Perempuan, yang telah menutup dan mencabut izin 3 kantor PPTKIS karena melakukan perekrutan Buruh Migran dengan izin SIP telah kedaluarsa yang beroprasi di lingkup wilayang Kabupaten Semarang, selain itu pemilik kantor PPTKIS juga terancam melakukan tindak pidana perdagangan manusia melanggar ketentuan pasal (546) KUHPidana, dengan ancaman 15 tahun penjara. Pemberian sanksi seperti ini merupakan wujud penegakan hukum yang diharapkan mampu memberikan efek jera bagi perusahaan lainnya sehingga kesalahan serupa tidak terulang lagi.
5.
Wawancara dengan Buruh Migran Perempuan Penulis melakukan wawancara dengan 5 (lima) orang Buruh Migran Perempuan untuk mengetahui upaya perlindungan yang di lakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Pemerintah Kabupaten Semarang. Dimana upaya tersebut merupakan kewajiban Pemerintah yang harus dilakukan untuk melindungi hak – hak pekerja Buruh Migran Perempuan. 1) Buruh Migran Perempuan, pertama yang di wawancarai penulis yaitu Desi (27tahun) warga Desa Krajan Polosiri. Beliau adalah Mantan Buruh Migran Hongkong tahun 2010 – 2012 melalui PPTKIS Mahkota Ulfa di Bekasi mendapatkan Sertifikasi Kompetensi Kerja dan Taiwan tahun 2013 – 2015 melalui PPTKIS di Kabupaten Semarang belum ada Sertifikasi . Dulunya, Mbak Desi adalah pekerja buruh pabrik yang jenjang pendidikanya SMK. Karena adanya PHK yang menimpa beliau sehingga demi meningkatkan perekonomian keluarga Mbak Desi memutuskan untuk bekerja sebagai Buruh Migran Perempuan. Mbak Desi mengatakan bahwa yang menghubungkan bertemunya dengan PPTKIS berkat dari jasanya (sponsor) walaupun dua kali periode, sebelemu di bawa ke PPTKIS untuk di daftarkan, seponsor ini bertugas memberitahukan berkas yang harus di siapkan apa saja, Gaji di
Negara tujuan, Pekerjaan yang akan di terima, Kesepakatan uang jasa untuk Seponsor. Setelah berkas lengkap mbak desi dibawa ke kantor PPTKIS untuk di daftar dan menanda tangani perjanjian penempatan kemudian mengkuti pelatihan dan pendidikan kerja di tempat penampungan, yang membedakan di PPTKIS Bekasi dan PPTKIS Kabupaten Semarang adalah jangka waktunya pendidikanya kalo di bekasi 3 bulan hanya untuk pelatihan pendidikan serta Sertifikasi saja belum kalau misal tidak Lulus Ujian harus belajar lagi dan tes lagi, Sedangkan di Kabupaten Semarang 3 bulan udah terbang dan siap di tempatkan untuk kerja karena di Kabupaten Semarang belum ada Sertifikasi Kompetensi Kerja jadi prosesnya lebih cepat mas, Semata – mata pendidikan dan pelatihan kerja itu hanya untuk pengenalan saja sambil menunggu Visa dan Pasport turun, untuk biayaa memang grastis palah dapet uang saku 2,5 juta tapi potongan gaji tetep ada, gaji saya di taiwan satu bulan di gaji Rp 6.700.000 dengan potongan gaji saya 9 bulan untuk jasa PPTKIS, tiket pesawat, biayan di tempat penampungan,
pemeriksaan
kesehatan,
premi
asuransi,
pembuatan vissa dan pasport . 1 bulan pertama potongan penuh Rp 6.700.000 dan selanjutnya Rp 4.000.000 x 8 kali = Rp 32.000.000, jadi selama 9 bulan potongan Rp 38.700.00065 65
Wawancara dengan Desi, matan Buruh Migran Taiwan, 7 November 2015, Pukul 14.30 Wib
2) Buruh Migran Perempuan ke dua yaitu, Sumiyati (34 Tahun) warga Desa Kandangan, Pekerjaan semula ibu rumah tangga, pendidikan terahir SMP, tujuan menjadi pekerja migran perempuan ingin mencari modal untuk membangun rumah dan usaha dagang, Mantan Pekerja Buruh Migran Taiwan 2013 – 2015 melalui jasa sponsor dengan biaya jasa Rp 1.300.000 untuk menghubungkan dengan salah satu PPTKIS Kabupaten Semarang, uang saku dari PPTKIS Rp 2.500.000, 9 bulan di tempat penampungan dan menjalani pendidikan dan pelatihan kerja karena kesulitan dalam penguasaan bahasa asing, sehinga untuk meloloskan agar bisa bekerja di taiwan ibu sumi harus membayar Rp 2.000.000 dengan uang pribadinya, biaya yang di tanggung, uang pendidikan dan pelatihan kerja, tiket pesawat, biaya di tempat penampungan, premi asuransi, paspor, visa, dan jasa untuk PPTKIS, dengan gaji yang di dapat perbulan Rp 6.700.000 dengan uang potongan gaji selama 9 x.66 bulan pertama potongan gaji Rp 6.700.000 dan 8 bulan selanjutnya Rp 4.200.000 total keseluruhan selama 9 bulan = Rp 40.300.000, selain itu masih ada biaya keamanan yang harus di bayar oleh ibu sumiyati perbulan kepada
66
kantor
Wawancara dengan Sumiyati, Mantan Buruh Migran Taiwan, 15 November 2015, Pukul 16.00 Wib.
cabang PPTKIS di taiwan, tahun 2013 = Rp 720.000 / bulan, 2014 = Rp 680.000, 2015 = Rp 600.000. 3) Srikatun (32tahun) warga desa polosiri, pekerjaan sebelumnya ibu rumah tangga, pendidikan terahir SMP, alasan bekerja sebagai Buruh Migran karena adanya permasalahan rumah tangga dan ingin memperbaiki ekonomi keluarga, menjadi Buruh Migran di Hongkong selama 2 periode dari 2012 – 2014 dan 2015 bulan 3 sampai sekarang, pendaftaran pertama melalui
jasa sponsor dan
yang ke 2 karena sudah
berpengalaman sehingga mendaftarkan sendiri ke salah satu kantor PPTKIS di Kabupaten Semarang dan mendapat uang saku Rp 3.000.000, lama menunggu di tempat penampungan dan pendidikan 2 bulan karena sudah menguasai bahasa Negara tujuan, biaya yang harus di tanggung adalah biaya pendidikan dan pelatihan, premi asuransi, pemeriksaan kesehatan, biaya di tempat penampungan, paspor, visa, jasa PPTKIS. gaji yang di raih satu bulan Rp 6.000.000 dengan potongan gaji 6 bulan, 1 bulan potongan penuh Rp 6.000.000 dan Rp 4.800.000 x 5 bulan, jadi total keseluruhan = Rp 30.000.000.67
67
Wawancara dengan Buruh Migran Hongkong, Srikatun, 28 November 2015, Pukul 18.30 Wib.
4) Sriwanti
(29
tahun)
warga
Desa
Polosiri,
pekerjaan
sebelumnya buruh pabrik, alasan bekerja sebagai buruh migran perempuan karena adanya dukungan dari orang tua untuk memperbaiki ekonomi keluarga dan mencari modal usaha, pendidikan terakhir SMA, menjadi Buruh Migran di Hongkong dari tahun 2014 – sekarang, pendaftaran ke salah satu PPTKIS melalui jasa sponsor resmi, dapat uang saku Rp 3.000.000, lama menunggu di tempat penampungan dan pendidikan kerja selama 3 bulan, biaya yang di tanggung ; biaya selama di penampungan, pelatihaan dan pendidikan, premi asuransi, pasport, vissa, dan pemeriksaan kesehatan. Gaji sebulan Rp 6.000.000 dengan potongan 6x, bulan pertama kerja potongan Rp 6.000.000 dan Rp 5.000.000 x 5, jadi total keseluruhan 6x potongan gaji = Rp 31.000.00068 5) Tuminah (30 tahun) warga Desa Polosiri, pekerjaan semula Ibu rumah tangga, alasan bekerja sebagai Buruh Migran untuk mencari pengalaman baru dan memperbaiki ekonomi keluarga, Pendidikan terahir SMP, menjadi Buruh Migran di Singapura sejak Tahun 2013 – 2015 bulan agustus, mendaftar ke PPTKIS melalui Jasa Sponsor juga, mendapat uang saku Rp 2.500.000, menunggu di penampungan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja 2 (dua) bulan, biaya yang di tanggung ; biaya 68
Wawancar dengan Buruh Migran Hongkong, Sriwanti, 29 November 2015 pukul 19.00 wib
selama di penampungan, pemeriksaan kesehatan, premi asuransi, vissa dan paspor. Gaji satu bulan Rp 5.000.000 dengan potongan gaji Rp 3.500.000 selama 8 bulan = Rp 28.000.00069 Dari hasil wawancara penulis dengan 5 (lima) orang Buruh Migran Perempuan di Kabupaten Semarang, ketika penulis menyinggung Peran Perlindungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang, ada kesamaan pernyataan dari 5 (lima) Buruh Migran yaitu pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mereka temui hanya pada program: (1) Pelaksanaan
Penyuluhan
dalam
program
Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) (2) Pengawasan dan penyuluhan penandatanganan perjanjian kerja. (3) Pemeriksaan kelengkapan berkas Dokumentasi sebelum keberangkatan, dan (4) Ketika kepulangan Buruh Migran Perempuan yaitu Dalam Cek Dokumen pendataan indentitas Buruh Migran, Paspor, Sebab kepulangan, dan
69
Wawancara dengan Tuminah Mantan Buruh Migran Singapura, 17 Oktober 2015 pukul 16.00 wib
PPTKIS yang menyalurkan. Yang dilakukan di Bandara Ahmad Yanni Semarang. (5) Selain itu, PPTKIS juga tidak melampirkan rinciian biaya yang harus di tanggung oleh pihak
Buruh
Migran
Perempuan
dalam
Perjanjian Penempatan.
C. Analisis 1. Kewajiban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dalam melakukan perlindungan terhadap Buruh Migran Perempuan Dari hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis kepada 5 (lima) Buruh Migran Perempuan maka dapat di ketahui bahwa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum melaksanakan perannya secara optimal dalam melaksanakan Tugas Pokok dan melakukan Perlindungan terhadap Buruh Migran Perempuan sembagai Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan, hal ini dapat di lihat dari beberapa fakta yang terjadi pada Buruh Migran Perempuan di lingkup Kabupaten Semarang, sebagai Contoh kecil Desa Krajan Polosiri, merupakan Desa yang padat penduduk dan
lingkup pemerintahanya dapat di katakan cukup luas karena memliki 7 (tuju) dukuhan yang rata – rata penduduknya memiliki Profesi sebagai Buruh Migran Formal maupun Informal di tiap Tahunya, Namun sampai saat ini belum pernah ada peran yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Penyuluhan mengenai tata cara pendaftaran Buruh Migran yang benar dan legal. Hal ini di perjelas dari pernyataan Bapak Pujianto selaku Carik Pamong Desa Polosiri. “Selama saya mengabdi hampir 13 tahun di Desa Polosiri belum pernah ada penyuluhan dari Dinnas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi kepada warga Desa, dan pihak Klurahan juga jarang mengetahui warga yang akan bekerja ke luar Negeri terkecuali yang bekerja di Taiwan dan Korea”70 Peran pemerintah dalam penyebaraan informasi kepada masyarakat di pelosok Desa sangatlah penting dan harus di utamakan mengiat banyaknya Buruh Migran yang memang asal usulnya sebagian besar dari Desa dan memiliki pendidikan rendah, Jika Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kesulitan dalam melakukan penyuluhan penyebaran informasi kepada masyarakat
secara
menyeluruh, Setidaknya
mau melakukan
harmonisasi hubungan kerja sama dengan melibatkan pemerintah Desa untuk meningkatkan perlindungan terhadap Buruh Migran Perempuan. Dengan tidak adanya informasi yang masuk di plosok Desa maka membuka kesempatan yang di manfaatka oleh pihak Sponsor untuk melakukan Rekrutmen secara bebas tanpa adanya batasan, dengan memberikan informasi yang tidak sesuai keadaan sesungguhnya dan lebih menonjolkan aspek gaji yang besar dan 70
Wawancara dengan Bapak Pujianto, selaku Carik Desa Polosiri, 25 November 2015, 09.30 WIB
fasilitas memadai yang akan di dapat Buruh Migran di Negara tujuan bekerja serta bantuan untuk pengurusan berkas dokumen yang seolah menjadi tawaran yang sangat menarik untuk mereka yang awam akan informasi dan belum pernah mengetahui dunia kerja sebagai Buruh Migran di Negara lain, padahal jelas tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan
Pasal (12)
Permennakertrans No 14 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa, “Petugas PPTKIS bersama-sama dengan petugas dinas kabupaten/kota melakukan rekrut calon TKI yang terdaftar di dinas kabupaten/kota”. Dari pernyataan diatas jelas yang dapat melaksanakan Rekrutmen tenaga kerja hanyalah PPTKIS dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun
mengapa demikian, Mennurut penulis praktik
penyaluran pekerja Buruh Migran Perempuan di Kabupaten Semarang telah di jadikan ajang bisnis yang memberikan keuntungan besar untuk lembaga tertentu dan tanpa disadari memberikan dampak kerugian bagi Buruh Migran. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pungutan – pungutan liar yang di alami oleh Buruh Migran Perempuan selama di tempat penampungan, tidak di cantumkanya dan dijelaskanya umlah nominal rincian apa saja yang di tanggung oleh Buruh Migran serta biaya sepenuhnya di bebankan kepada Buruh Migran. Menurut penulis hal ini merupakan pembebanan biaya penempatan kepada Buruh Migran yang terlalu mahal / berlebihan atau yang dikenal dengan istilah overcharging sesungguhnya telah diatur oleh UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (UU PPTKILN) beserta peraturan pelaksananya. Praktik overcharging
sejatinya telah melanggar “prinsip murah” yang diamanahkan Penjelasan Umum UU PPTKILN. Oleh karena itu UUPPTKILN secara khusus sudah mengatur tentang Biaya Penempatan TKI pada Pasal (76) yang terdiri dari (3) ayat. Ketentuan Pasal (76 )ayat (1) UUPPTKILN tegas menandaskan bahwa; PPTKIS alias PJTKI “hanya dapat” membebankan biaya kepada calon TKI/ TKI untuk 3 (tiga) macam komponen biaya penempatan saja. Yakni: 1) biaya pengurusan dokumen jati diri (sepeti paspor); 2) pemeriksaan kesehatan dan psikologi; 3) pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja. Maknanya, biaya penempatan cukup murah.
Sedangkan Penjelasan Pasal (76) ayat (2) menegaskan: Perlunya komponen dan besarnya biaya penempatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja, agar Calon TKI / TKI Tidak Dibebani Biaya Berlebihan. Karena itu bisa dipahami bahwa pengaturan masalah biaya penempatan TKI oleh UU PPTKILN adalah dimaksudkan mencegah dan menanggulangi biaya penempatan berlebihan (overcharging) demi melindungi calon TKI. Disamping itu komponen biaya dan besaran biaya penempatan harus dibuat secara Transparan dan memenuhi “Asas Akutanbilitas” seperti dimaksudkan oleh Pasal (76) ayat (3) UU PPTKILN
dan Pasal (47)
Permenakertrans No. 14 Tahun 2010 : “PPTKIS wajib mencantumkan besarnya biaya penempatan yang akan dibebankan kepada calon TKI dalam Perjanjian Penempatan dan tidak boleh melebihi biaya yang ditetapkan oleh Menteri.”
Dengan demikian masalah overcharging alias Biaya Penempatan Berlebih sudah diatur dan diakui sebagai perbuatan tercela yang bersifat melanggar Hukum dan menimbulkan kerugian bagi calon TKI/TKI lantaran melanggar “Prinsip Murah” yang diamanahkan dalam Penjelasan Umum UUPPTKILN. Tindakan memungut Biaya Penempatan Berlebih alias Overcharging yang dilakukan oleh PPTKIS / Agensi Asing adalah merupakan perbuatan melanggar hukum. Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai bagian dari Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki peran penting untuk meningkatkan kwalitas kehidupan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dijalankan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Dinas Sosial Tenagakerja dan Transmigrasi selaku Instansi Pemerintah Kabupaten
Semarang
yang
bertanggung
jawab
menangani
masalah
ketenagakerjaan memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat, dimana salah satunyaa adalah Buruh Migran Perempuan. Dalam hal ini, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DINSOSNAKERTRANS) wajib memenuhi hak – hak yang diperuntukan bagi Buruh Migran Perempuan. Sementara itu, Setiap Buruh Migran mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk: 1) Bekerja di luar negeri; 2) Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri; 3) Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
4) Memperoleh kebebasan menganut aama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. 5) Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan. 6) Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan; 7) Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan selama penampatan di luar negeri; 8) Memeproleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal; 9) Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.71 Dalam hal ini, untuk mewujudkan hak – hak yan telah disebutkan diatas, pihak DINSOSNAKERTRANS memiliki Peran untuk memenuhi hak Buruh Migran Perempuan dan mewujudkan kesejahteraan sosial untuk mereka dan keluarganya. Melalui kerjasama dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), DINSOSNAKERTRANS memiliki kewajiban untuk melindungi dan menciptakan Buruh Migran yang profesional dan berkwalitas sesuai Standar Indonesia yang di tetapkan sehingga memiliki daya saing di
Negara
tujuan
bekerja.
Sehingga
peran
seharusnya
dari
DINSOSNAKERTRAS untuk melindungi Buruh Migran Perempuan yaitu melaksanakan
Tugas
Pokoknya
secara
maksimal
untuk
menjamin
terpenuhinya Hak dan Kewajiban Buruh Migran Perempuan dengan mengacu ketentuan Hukum UUPPTKILN Nomor 39 Tahun 2004 sejak dari Proses
71
Pasal 8 UUPPTKILN
Rekrutmen, Prapenempatan, Penempatan, dan Purna penempatan. Namun pada peran senyatanya, pihak DINSOSNAKERTRANS belum mengupayakan perlindungan secara menyeluruh terhadap Buruh Migran Perempuan di Kabupaten Semarang seperti yang di utarakan dalam wawancara dengan penulis karena adanya hambatan dari pemerintah maupun buruh migran. Dari
hasil
penelitian
yang
telah
dijabarkan
perihal
peran
DINSOSNAKERTRANS dalam melindungi Buruh Migran Perempuan. Pemerintah belum melaksanakan kewajiban yang dimilikinya untuk melindungi hak – hak Buruh Migran Perempuan secara penuh. Karena perlindungan lebih difokuskan pada sistem pengawasan Dokumentasi Buruh Migran sedangkan tindakan perlindungan dilapangan guna untuk pencegahan, pengawasan, maupun respon terhadap masalah di lapangan masih minim, dan hanya menunggu laporan permasalah dari Buruh Migran yang tertimpa masalah. Oleh sebab itu keadaan seperti ini menujukan bahwa kewajiban Pemerintah dalam melindungi hak – hak Buruh Migran Perempuan belum dilaksanakan dengan Optimal. Sehingga membuka peluang PPTKIS untuk melakukan tindakan diluar prosedur demi keuntungan besar terbukti dengan banyaknya Sponsor yang merekrut tenaga kerja secara langsung, Belum adanya Sertifikasi Kompetensi Kerja, Adanya pungutan liar dalam proses pendidikan pelatihan kerja, dan tidak dcantumkannya nominal rincian biaya yang di tanggung Buruh Migran/ biaya penempatan TKI berlebihan (overcharging). Hal ini, berarti kewajiban DINSOSNAKERTRANS selaku
Instansi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam melakukan Perlindungi Terhadap Buruh Migran Perempuan belum diterapkan secara menyeluruh. Namun Pemerintah bertanggung jawab atas penyelesaian laporan kasus – kasus yang menimpa Buruh Migran Perempuan sejak ada di dalam Negeri maupun diluar Negeri seperti yang diutarakan dalam Tabel 0.2 Laporan Kasus Buruh Migran Perempuan di Kabupaten Semarang 2013 – 201572, DINSOSNAKERTRANS merespon laporan kasus yang telah diterima dengan mengambil tindakan hukum. tindakan utama menyelidiki dokumen data Buruh Migran yang tersangkut kasus untuk mengetahui identitas PPTKIS yang menyalurkan, melakukan konfirmasi data identitas buruh migran kepada PPTKIS, melakukan pemanggilan penyidikan terhadap PPTKIS, dan penjatuhan sanksi sesuai berat ringanya kasus yang telah terjadi sanksi dapat berupa teguran, skorsing, dendan sampai pencabutan SIP PPTKIS dan pidana. Menurut penulis, dilihat dari kinerja DINSOSNAKERTRANS selaku Instansi Pemerintah Kabupaten Semarang yang memiliki peranan dalam melindungi hak Buruh Migran Perempuan kurang responsif, karena apabila seorang Buruh Migran Perempuan ingin mendapat perlindungan dari Pemerintah atas permasalahan haknya maka para Buruh Migran Perempuan tersebut di tuntut lebih aktif untuk melaporkan dan memberikan informasi permasalahan yang dialaminya. Sehingga, ketika Buruh Migran Perempuan tidak melaporkan akan permasalahan yang dialaminya maka pihak
72
Ibid hal 60
DINSOSNAKERTRANS tidak akan ada tindakan perlindungan karena ketidaktauan akan adanya permasalahan tersebut. Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan karena seharusnya Pemerintah
Kabupaten
Semarang
harus
lebih
Aktif
melaksanakan
kewajibanya memenuhi dan melaksanakan Tugas Pokok untuk menciptakan tenaga kerja yang profesional serta menyejahterakan kehidupan Buruh Migran Perempuan dengan menjamin terpenuhinya hak – hak dan kewajiban Buruh Migran Perempuan sejak masa perekrutan, pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan. Kemudian, melihat dari pernyataan dari Bapak Nurdin selaku Kepala Bagian Pengawasan Buruh Migran yang mengatakan bahwa di Kabupaten Semarang belum adanya Sertifikasi Uji Kompetensi Kerja untuk pekerja Buruh Migran Informal, padahal jelas dalam ketentuan UUPPTKILN Sertifikasi Uji Kompetensi Kerja merupakan kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap Buruh Migran yang akan bekerja diluar Negeri yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Semarang masih kurang peduli akan keadaan hak Buruh Migran Perempuan yang tidak dipenuhi PPTKIS. Oleh sebab itu, keadaan seperti ini menunjukkan pula bahwa DINSOSNAKERTRANS sebagai Pemerintah Kabupaten Semarang telah mengabaikan kewajiban konstitusional hanya karena tidak adanya laporan mengenai masalah – masalah yang menimpa Buruh Migran Perempuan.
Maka dari kondisi tersebut, menunjukan pula bahwa Tugas Pokok Fungsi yang dimilki Bidang Seksi Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal di karenakan terbatasnya pegawai dalam bidang pengawasan. Beberapa Tugas Pokok yang belum dilaksanakan adalah : 1) Melaksanakan penyuluan rekrutmen, seleksi calon Tenaga Kerja
Indonesia
(TKI),
dan
pengawasan
pelaksanaan
rekrutmen calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 2) Melaksanakan pembinaan terhadap TKI maupun PPTKIS 3) Melaksanakan pengawasan dan monitoring secara langsung dalamhal
perjanjian
penempatan,
kondisi
tempat
penampungan, proses pemeriksaan cek kesehatan TKI 4) Melaksanakan pengawasan dan monitoring proses pendidikan dan pelatihan kerja TKI
Adapun beberapa faktor yang memicu munculnya Pekerja Migran Perempuan di sektor informal dari tahun ke tahun yang jumlahnya terus bertambah yaitu sebagai berikut : 1) Faktor gaji Faktor gaji sangat berpengaruh besar terhadap muculnya Buruh Migran Perempuan, karena dengan gaji yang besar 2 kali lebih
di banding gaji yang di dapat bekerja di Negara sendiri akan menjadi jalan pintas untuk memperbaiki perekonomian yang lebih cepat. 2) Faktor keluarga Faktor keluarga mempengaruhi munculnya minat bekerja sebagai Buruh Migran Perempuan. Sering kali keluarga berfikir bahwa kerja di Luar Negeri akan menaikan taraf kehidupan keluarga di masa depan sehingga keluarga dengan senang hati mendukung anggotanya yang akan menjadi Buruh Migran. 3) Faktor ekonomi Keadaan ekonomi yang tidak stabil dan kebutuhan sehari – hari yang terus bertambah sedangkan pemasukan tetap sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan dan memicu timbulnya Buruh Migran agar dapat memperbaiki perekonomi. 4) Faktor lingkungan Faktor lingkungan juga berperan dalam timbulnya Buruh Migran. Hal ini disebabkan dari cara berfikir sudut pandang masyarakat mengenai keberhasilan Mantan Buruh Migran yang dapat menaikan taraf hidupnya melalui bekerja sebagai Buruh Migran sehingga ada kecenderungan menurut jejak langkah tersebut. 5) Faktor permintaan dari Luar Negeri
Faktor permintaan juga berperan sebagai pemicu timbulnya pekerja Buruh Migran, adanya permintaan dari Agensi Cabang di Luar Negeri kepada PPTKIS di Indonesia karena kurangnya tenaga kerja di sektor informal di Luar Negeri dengan syarat pendidikan yang penting punya ijazah sehingga kesempatan menjadi pekerja migran pun terbuka luas untuk masyarakat.
2. Hambatan Dinas Sosial tenaga Kerja dan Trasmigrasi dalam melakukan perlindungan terhadap Buruh Migran Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Intansi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan Peranya untuk Melakuka Perlindungan Terhadap Buruh Migran Perempuan, terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, apabila Peran yang diharapkan tidak sesuai dengan Peran senyatanya, pelaksanaan dari pada peranan tersebut tidak berhasil karena adanya suatu Permasalahan. Kemudian yang menjadi permasalahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang sehingga menghambat Peran Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melakukan Perlindungan terhadap Buruh Migran Perempuan adalah sebagai berikut : a. Masalah dari sisi Pemerintah (1) Belum adanya Peraturan khusus di Daerah Belum adanya Peraturan khusus di Daerah Kabupaten Semarang yang menjabarkan lebih luas Undang – undang No 39 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Perlindungan Buruh Migran, hal ini menghambat wewenang Dinas Sosial Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
untuk
melakukan
perlindungan terhadap Buruh Migran di lingkup Kabupaten Semarang. (2) Terbatasnya Biaya anggaran Terbatasnya biaya anggaran dari Pemerintah Pusat yang terkadang ada terkadang tidak, juga mempengaruhi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melakukan Perlindungan Buruh Migran di bidang penyebaran informasi /penyuluhan terhadap Masyarakat Kabupaten Semarang secara menyeluruh. (3) Terbatasnya pegawai dan banyaknya pekerjaan Terbatasnya pegawai di Bidang Pengawasan Buruh Migran Perempuan yang hanya 5 (lima) orang juga menjadi faktor salah satu penyebab masalah pengawasan di lapangan tidak
berjalan optimal karena jumlah pegawai tidak sebanding dengan pekerjaan di kantor yang menumpuk dan banyaknya PPTKIS yang harus diawasi di Kabupaten Semarang yaitu 18 (Delapan belas) PPTKIS. b. Masalah dari sisi Buruh Migran Perempuan Dalam hal ini hambatan yang berasal dari dalam diri Buruh Migran Perempuan disebabkan oleh : (1) SDM rendah dan sifat mudah tergiur, yang mempengaruhi pola pikir meraka seolah – olah bekerja di Luar Negeri itu enak, gaji besar, kerjaan enteng sehingga menjadi jalan pintas yang akan memper baiki roda perekonomian kehidupan mereka secara cepat tanpa memikirkan kewajiban yang harus mereka penuhi dan resiko yang akan di terima sehingga mereka kerap kali menerima tawaran dan menggunakan jasa Sponsor untuk memperlancar niadnya untuk bekerja sebagai Buruh Migran. (2) Sifat Tertutup dan Pasrah Buruh Migran Perempuan Sifat Buruh Migran yang Tertutup, Pasrah dan tidak mau melaporkan permasalahan yang mereka alami kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadikan pehambat pencarian bukti kejahatan untuk menjatuhkan sanksi terhadap lembaga/ kelompok yang menyalah guanakan wewenangnya tidak sebagaimana mestinya, dengan keadaan
sepertiini memberikan kesempatan besar opnum – opnum tertentu untuk meraih keuntungan dengan menyalah gunakan wewenangnya yang tidak sebagai mana mestinya.
