BAB II KAJIAN TEORI
2.1 Pengertian Masyarakat
Sanusi (2009:76) mengemukakan bahwa masyarakat merupakan salah satu satuan sosial sistem sosial, atau kesatuan hidup manusia. Istilah inggrisnya adalah society , sedangkan masyarakat itu sendiri berasal dari bahasa Arab Syakara yang berarti ikut serta atau partisipasi, kata Arab masyarakat berarti saling bergaul yang istilah ilmiahnya berinteraksi. Menurut Sumarjan (2006:120) masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Koentjaraningrat (2005:19) masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama. Ralph Linton (2006:46) menyatakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap sebagai satu kesatuan sosial. Menurut Majid (2008:135) masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.Seperti; sekolah, keluarga,perkumpulan, Negara semua adalah masyarakat. Ada dua macam masyarakat, yaitu masyarakat paguyuban dan masyarakat petambayan. Masyarakat paguyuban terdapat
5
hubungan pribadi antara anggota- anggota yang menimbulkan suatu ikatan batin antara mereka.Kalau pada masyarakat patambayan terdapat hubungan pamrih antara anggota-angota nya. Unsur-unsur suatu masyarakat yaitu: a. Harus ada perkumpulan manusia dan harus banyak b. Telah bertempat tinggal dalam waktu lama disuatu daerah tertentu. c. adanya aturan atau undang-undang yang mengatur masyarakat untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama. masyarakat adalah populasi tertentu yang mendiami suatu wilayah yang didalamnya terdapat norma norma, hukum, nilai nilai, aturan yang berjalan dan berfungsi kesemuanya itu mengatur individu individu di wilayah tersebut untuk menjadi lebih baik bagi diri pribadi maupun khalayak atau orang lain. masyarakat sinonimnya khalayan
2.2 Bagaimana masyarakat masa depan yang baik?
Mulyadi (2007:58) menyatakan bahwa masyarakat merupakan gabungan dari individu-individu, oleh karena itu setiap idividu harus bisa menjadi masyarakat yang modern, dalam arti tanggap akan perubahanperubahan zaman, untuk itu masyarakat harus bisa menguasai IPTEK yang semangkin hari semakin berkembang pesat. Untuk lebih jelas modernisasi adalah peroses perubahan masyarakat dan kebudayaan dalam seluruh aspeknya, dari sitem tradisional menuju ke sistem yang modern.
6
Menurut Anomin (2007:93) masyarakat masa depan yang baik adalah masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara indonesia. Haknya seperti, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk hidup bebas merdeka, hak mendapatkan pendidikan dan sebagainya sedangkan kewajibannya di antaranya adalah membayar pajak bumi dan bangunan 2.3 Kesadaran Hukum Masyarakat 2.3.1 Pengertian Kesadaran Hukum Menurut kartini (2010:7) kesadaran hukum yaitu tanggapan seketika, pengalaman langsung yang berupam kesan, perasaan dan keinginan dari seseorang terhadap hukum. Kesadaran hukum yang berarti bahwa hukum merupakan kaidah yang fungsinya untuk melindungi kepentingan orang. Adanya perbedaan kepentingan memungkinkan terjadi perselisihan atau pertentangan. Apabila hal tersebut terjadi tampa ada salah satu diantara kamu yang merasa di rugikan, maka tidak akan di permasalahkan apa hukum itu. Keberhasilan
menumbuhkan
kesadaran
hukum
pada
masyarakat
merupakan suatu kebanggaan sendiri. Keberhasilan tersebut juga bukan hanya tujuan satu pihak saja (pemerintah), melainkan tujuan bersama. 2.3.2 Faktor
factor
yang
mempengaruhi
kesadaran
hukum
bagi
masyarakat Waluyo (2008: 32) menyatakan kesadaran hukum bagi masyarakat dalam membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab harus ditingkatkan melalui motivasi, penerangan, penyuluhan sejak dini serta langka keteladanan”.
7
Peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk membayar pajak sebagai kewajiban warga Negara perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan aparatur Negara kepada pembayar pajak. Disertai sangsi sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku. Perlu pula dicegah pajak berganda yan memberatkan rakyat banyak. Dalam sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan pemerintah mengadakan berbagai macam usaha agar pembayaran pajak bumi dan bangunan berjalan lancar. Apabila masyarakat telah membayar pajak bumi dan bangunan berarti mereka sudah berpartisipasi dalam pembangunan. Jelas bahwa partisipasi seluruh masyarakat dalam membayar pajak bumi dan banunan menentukan berhasilnya pencapaian pembangunan. Kesadaran seluruh masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan menentukan berhasilnya pencapaian tujuan pembangunan. Disamping itu di perlukan juga sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin seluruh masyarakat dan penyelenggara negara. Yang dimaksud penyelenggara negara disini adalah aparatur pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat desa. 2.4 Pajak Bumi dan Bangunan 2.4.1
Definisi Pajak Menurut soemitro (2006 :72) memberikan pengertian tentang pajak yaitu
iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (konta-prestasi) yang langsung dan dapat ditunjukan. Digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Andrian (2006: 1) mengatakan bahwa pajak merupakan iuran
8
kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk penyelengaraan pemerintah. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk Bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, menurut
peraturan
perundang-undagan
yang
berlaku.
(http//www.
Cybciy.com/jikisuma/penagihan,htm) Pajak dalam istilah asingdi sebut tax (inggris); import contribution, taxe, droit (prancis); steuer, abgabe, gebuhr (jerman); impuestocontribution, tribute, gravamen,
tasa
(spanyol),
dan
belasting
(belanda).
Dalam
literature
Amerika,selain istilah tax di kenal juga istilah tariff Pajak ialah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang undang dengan tiada mendapatkan balas jasa secara langsung. Pajak dipungut secara dipungut oleh penguasa berdasarkan norma norma hukum untuk menutup biaya produksi barang barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Kusnanto (2010) menyatakan bahhwa lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan Negara di Indonesia adalah direktorat Jendral pajak (DPJ) yang merupakan salah satu direktorat jendral yang ada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Terdapat bermacam macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya sebagai berikut.
9
1. Prof. Dr. P.J.A Adriani Pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipksakan) yang terutang olah wajib membayarnya menurut peraturan peraturan umum ( undang undang) yang tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pangeluaran umum berhubung tugas Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan. 2. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang undang (yang dipaksakan) dengan tiada jasa timbale (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Defenisi tersebut kemudian dikoresi menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai rutin dan suplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment 3. Sommerfeld ray m., Anderson herschel., dan Brock Horace R Pajak ialah suatu pengalihan sumber sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah , bukan akbat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasakan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tampa mendapat ombalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas tugasnya untuk menjalankanpemerintahan mencapai tujuan ekonomi dan sosial. 4. Smeets
10
Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma norma umum dan dapat dipaksakan tampa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hak individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 5. Suparman Sumatwijaya Pajak ialah wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dan mencapai kesejahteraan umum. 6. Direktoral Jendral pajak Pajak ialah iuran kepada Negara yang terutang oleh yang wajib memmbayarnya (wajib pajak), berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapat pretasi 7. Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan Tata Cara perpajakan Pajak adalah konstibusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapat timbale balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebasar besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut di atas dapat ditarik beberapa ciri pajak adalah : a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang atau peraturan pelaksanaannya. b. Terhadap pembayaran pajak, tidak ada tegen prestasi yang dapat ditunjukan secara langsung. c. Pemungutan dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena itu ada istilah pajak daerah dan pajak pusat.
11
d. Hasil dari uang pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya dipergunakan untuk publik investment. e. Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukan dana dari rakyat keadaan kas negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai fungsi yang lain yaitu mengatur.(Safri. 2007:35) Didasarkan pengertian pajak tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak berupa iuran yang harus dibayar oleh masyarakat, baik berupa uang maupun barang yang digunakan untuk membiayai pemerintah, baik pembiayaan rutin maupun pembiayaan bangunan yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Perlu dipahami bahwa, sumber pendapatan negara adalah teradapat pada pajak, baik pajak bumi dan bangunan maupun pajak penghasilan. Dalam kehidupan masyarakat umumnya masyarakat telah mengenal lebih jauh tentang pajak, bahkan dalam pembayaran pajak dalam setiap tahun sudah menjadi suatu kewajiban untuk membayarnya. Dengan demikian bahwa kesadaran masyarakat untuk menjalankan amanah negara telah berjalan dan sudah dipahami oleh masyarakat. 2.4.2
Tata Cara Pembayaran dan Penghasilan Pajak Bumi dan Bangunan Pemungutan pajak bumi dan bangunan menggunakan sistem offical
assessmen dalam arti bahwa wewenang untuk menentukan dasar pajak yang terhutang terletak pada opertur perpajakan. Timbulnya hutang pajak setelah ada
12
ketetapan atau pemberitahuan dari fikus. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak diatur oleh menteri keuangan. 1. Tata Cara Pembayaran a) Pajak yang terhutan berdasarkan SPPT harus lunas selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. b) Pajak yang terhutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak. c) Pembayaran pajak yang terhutang dapat dilakukan di Bank Persepsi, Kantor Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan. d) Pajak yang terhutang pada saat jatuh tempo tidak atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebelum dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 2. Tata Cara Penagihan a) Surat Pemberitahuan Terhutang (SPPT), Surat Keterangan Pajak (SPK) dan Surat Tagihan Pajak (STP) menurut dasar penagihan pajak. b) Denda administrasi dan utang pajak yang belum atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan surat tagihan pajk (STP) yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh wajib pajak.
13
c) Jumlah pajak yang terhutang berdasarkan STP yang tidak dibayarkan pada waktunya dapat ditagih setelah jatuh tempo yang telah ditentukan, maka penagihannya juga dilakukan dengan surat paksa. d) Menteri keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada Gubernur kepada daerah tingkat I dan atau Bupati/Wali Kota Madya kepada daerah tingkat II. Pelimpahan wewenang penagihan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota Madya, bukanlah pelimpahan urusan penagihan. Tetapi hanya sebagai pemungut pajak, sedangkan pendapatan obyek pajak dan penetapan pajak yang terhutang tetap menjadi wewenang menteri keuangan.
14
