BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu Tabel 2.1 Matrik Penelitian terdahulu No 1
2
Judul / pengarang Efficiency and Effectiveness in Public Sector Auditing: An Evaluation of the Comptroller and Auditor General’s Performance in Zimbabwe from 1999 to 2012 (Efisiensi dan Efektivitas Audit Sektor Publik: Evaluasi Kinerja Pengawas Keuangan dan Akuntan Publik di Zimbabwe dari tahun 1999 sampai 2012) Vol.03 No.03 tahun 2013 / Mr. Tawanda Zinyama Impact Of Employees Motivation On Organizational
Indikator
Isi
Relevansi
Pengawas keuangan dan akuntan publik Efisensi Efektivitas
Penelitian ini membahas tentang Audit Pemerintahan di Zimbabwe, khususnya kinerja pengawas keuangan dan akuntan publik. Penelitian ini mengupas hubungan antara kerangka perundangundangan dengan efisiensi dan efektivitas kinerja pengawas keuangan dan akuntan publik.
Keterkaitan jurnal dengan penelitian ini adalah adanya teori pengertian efektivitas menurut Butt dan Palmer (1985: 10) yaitu bahwa efektivitas adalah dimana output dari kegiatan yang ada (dampak dari suatu kegiatan) telah mencapai hasil sesuai dengan yang diinginkan".
Dalam penelitian ini ditemukan hubungan positif antara motivasi
Keterkaitan jurnal dengan penelitian ini adanya teori efektivitas
Pemberdayaan Pengakuan Motivasi efektivitas
9
10
Effectiveness (Pengaruh Motivasi Pegawai pada Efektivitas Organisasi) Vol.03, No.03 tahun 2012 /Quratul-Ain Manzoor
organisasi
3
Efektivitas Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (Jkbm) Di Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar /Ida Ayu Candrika Dewi, Made Kembar Sri Budhi, A.A.I.N Marhaeni / 2012
4
Analsis Efektifitas Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratamar Palembang Ilir Barat/ Meli Yani, Siti Khairani / 2013
pegawai dengan efektivitas organisasi. Semakin tinggi motivasi pegawai dalam menyelesaikan tugasnya, semakin tinggi pula kinerja dan kesuksesan organisasi.. Penelitian ini Efektivitas bertujuan untuk Pengukuran mengetahui efektivitas ( 1. tingkat efektivitas Variabel Input program, 2. Variabel keberhasilan Proses Program JKBM 3. Variabel dalam Output meningkatkan derajat kesehatan, manfaat Program JKBM, dan hubungan karakteristik responden pengguna JKBM terhadap persepsi mengenai manfaat JKBM Penelitian ini Efektivitas adalah untuk Pengukuran efektivitas pajak mengetahui tingkat efektifitas ( dengan pelaksanaan membandingka n antara realisasi Sensus Pajak penerimaan pajak Nasional pada dengan potensi Kantor Pelayanan pajak) Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, baik Tahun 2011 maupun Tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
organisasi yaitu gagasan tentang bagaimana fungsi organisasi dalam keberhasilan mencapai tujuan (Muhammad, dkk, 2011)
Keterkaitan jurnal dengan penelitian adalah adanya indikator efektivitas pada jurnal.
Keterkaitan jurnal dengan penelitian adalah teori efektivitas yaitu beberapa pengertian efektivitas oleh beberapa ahli.
11
5
Efektivitas Efektivitas Pelaksanaan Pengukuran Program Simpan efektivitas Pinjam program simpan Perempuan pinjam Program perempuan Nasional Program Pemberdayaan nasional Masyarakat pemberdayaan Mandiri masyarakat Pedesaan di mandiri Kecamatan Pedesaan di Bangun Purba kecamatan Kabupaten Deli Bangun Purba serdang / Kabupaten Deli Juliarni Serdang : Sipayung/ 2013 1. Pemahaman program 2. Tepat sasaran 3. Tepat waktu 4. Tercapainya tujuan 5. Perubahan nyata
pelaksanaan Sensus Pajak Nasional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat Tahun 2011 dikategorikan tidak efektif, sedangkan Tahun 2012 masuk dalam kategori sangat efektif Penelitian ini tergolong tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai efektifitas program simpan pinjam perempuan. Adapun populasi penelitian ini adalah perempuan sebanyak 80 orang yang mendapatkan pencairan dana pada tahun anggaran 2011 di kecamatan Bangun Purba kabupaten Deli Serdang
Keterkaitan jurnal dengan penelitian adalah teori efektivitas dan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas suatu kegiatan.
Dari penelitian-penelitian jurnal terdahulu, belum satupun yang mengkaji
tentang
Efektivitas
Pelaksanaan
Program
Perbaikan
Gizi
Masyarakat Pada dan Bayi Balita Di Kota Surakarta. Pada penelitian
12
sebelumnya, penelitian yang pertama yaitu Efficiency and Effectiveness in Public Sector Auditing: An Evaluation of the Comptroller and Auditor General’s Performance in Zimbabwe from 1999 to 2012, pada penelitian tersebut fokus pada hubungan antara kerangka perundang-undangan dengan efisiensi dan efektivitas kinerja pengawas keuangan dan akuntan publik. Pada penelitian kedua yaitu Impact Of Employees Motivation On Organizational Effectiveness, fokus pada adanya pengaruh motivasi pegawai terhadap efektivitas suatu organisasi. Pada penelitian ketiga, penelitian tersebut fokus pada pengukuran tingkat efektivitas program melalui tiga variabel yaitu, variabel input yang meliputi upaya petugas dalam memberikan pemahaman, sosialisasi program, ketepatan sasaran program, tanggung jawab petugas dalam pelaksanaan program, penilaian petugas dalam memeriksa kelengkapan administrasi, kedua adalah variabel proses yaitu meliputi respon dari petugas terhadap keluhan, penyampaian klaim tepat waktu, dan yang terakhir adalah variabel output yang meliputi rawat jalan tingkat pertama sesuai dengan kebutuhan medis, rawat inap tingkat pertama sesuai dengan kebutuhan medis, rawat jalan tingkat lanjut sesuai dengan kebutuhan medis, rawat inap tingkat lanjut sesuai dengan kebutuhan medis, database petugas mengenai jumlah pengguna JKBM lengkap. Sedangkan pada penelitian keempat pengukuran efektivitas yang terkait dengan perpajakan, efektivitas diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak. Pada penelitian terakhir yaitu penelitian
kelima fokus pada efektifitas program simpan pinjam perempuan di
13
kecamatan Bangun Purba kabupaten Deli Serdang. Dalam mengukur efektifivitas pada penelitian kelima dengan menggunakan lima indikator yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti Efektivitas Pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pada Balita Oleh Dinas kesehatan Kota Surakarta, dengan mengacu pada teori-teori yang ada dan penelitian-penelitian sebelumnya. B. Efektivitas 1. Pengertian Efektivitas Efektivitas berasal dari kata kerja efektif, yang berarti terjadinya suatu akibat atau efek yang diinginkan dalam suatu program atau kebijkan. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena ada kemungkinan hasil yang telah dicapai dalam suatu program banyak mengeluarkan atau menghamburkan materi, pikiran, tenaga, waktu, maupun benda lainnya. Suatu hasil yang efektif belum tentu efisien, demikian juga sebaliknya suatu hasil yang efisien belum tentu efektif. Efisiensi dan efektifitas merupakan satu konsep bersama dengan asas ekonomisasi. Seperti halnya yang diungkapkan Brown dan Jacksond dalam International Journal (Efficiency and Effectiveness in Public Sector Auditing: An Evaluation of the Comptroller and Auditor General’s Performance in Zimbabwe from 1999 to 2012:271) “ Performance auditing is imperative for sound State governance. Performance auditing ensures value for money to achieve the following: efficiency (the relationship between input and output),
14
Effectiveness (how well objectives are achieved), Economy (minimizing the cost of activity )(Brown and Jackson, 1982:117).” Kinerja audit sangat penting bagi pemerintahan Negara. Kinerja audit memastikan nilai uang mencapai hal berikut: efisiensi (hubungan antara input dan output), Efektivitas (seberapa baik tujuan tercapai), Ekonomi (meminimalkan biaya aktivitas) (Brown dan Jackson, 1982: 117).” Dari pengertian diatas jelas bahwa tiga hal yaitu efektivitas, efisiensi, dan ekonomi saling berkaitan dan merupakan kunci dari suatu organisasi untuk mencapai keberhasilan yang diharapkan dalam sebuah program atau kebijakan. Kebijkan yang telah dibuat oleh pemerintah, merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Tidak jarang tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan karena adanya faktor perubahan lingkungan, internal, atau yang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari kebijakan tersebut. Salah satu kriteria dasar dalam menilai sesuatu program atau kebijakan adalah dengan efektivitas. Para ahli memiliki pengertian sendiri tentang efektivitas karena mereka memiliki sudut pandang dan pemahaman tersendiri. Namun secara umum efektivitas yaitu cara untuk mengukur atau menilai suatu hasil yang dapat dari sebuah kegiatan atau kebijakan dianggap berhasil dan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan hasilnya sesuai yang diharapkan. Efektivitas menurut R. Ferry Anggoro Suryokusumo (2008:14) secara sederhana dapat diartikan “tepat sasaran”, yang juga lebih diarahkan pada aspek kebijakan, artinya program-program
15
pembangunan yang akan dan sedang dijalankan ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan rakyat yang benar-benar memang diperlukan untuk menaikan produktivitas global rakyat yang akan berdampak pada menigkatnya investasi publik dalam bidang sosial, ekonomi. Sedangkan efektivitas menurut Mc. Donald dan Lawton (dalam R. Ferry, 2008:18) yaitu tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Adapun pengertian efektivitas menurut Osborne (dalam Ferry, 2008:18) adalah ukuran bgaimana suatu kualitas suatu output itu dihasilkan melalui berbagai aktivitas yang dilakukan: bagaimana mencapai outcome yang diharapkan. Menurut Butt dan Palmer dalam jurnal “International Journal (Efficiency and Effectiveness in Public Sector Auditing: An Evaluation of the Comptroller and Auditor General’s Performance in Zimbabwe from 1999 to 2012 : 277)” “Effectiveness involves “ensuring that the output from any given activity (or the impact that services have no a community) is achieving the desired results”. To evaluate effectiveness one needs to establish that approved or desired goals are being achieved” (Efektivitas merupakan "kepastian bahwa output dari kegiatan yang diberikan (atau dampak layanan masyarakat) mencapai hasil yang diinginkan". Untuk mengevaluasi efektivitas salah satunya yaitu menetapkan bahwa tujuan yang disetujui atau yang diinginkan tercapai). Adapula pendapat lain pengertian efektivitas menurut Sondang P. Siagian dalam kutipan penelitian sebelumnya Meli Yani (2012:1) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, prasarana dalam
16
jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnnya untuk menghasilkan jumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi tingkat efektivitasnya. Dari beberapa pendapat mengenai pengertian efektivitas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu pekerjaan dikatakan efektif jika pekerjaan tersebut memberikan hasil yang sesuai dengan kriteria yang telah direncanakan dari awal. Efektif adalah landasan dalam mencapai kesuksesan. Jadi efektivitas berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan, baik secara eksplisit maupun implisit, yaitu seberapa jauh kesuksesan tujuan tersebut tercapai. Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukan tingkat tercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan. Selain hal tersebut program yang telah memberikan perubahan perilaku pada sasaran yang telah ditetapkan maka program tersebut juga dapat dakatakan efektif. 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Menurut Richard M. Steers (1985:209-211) untuk faktor-faktor pengaruh utama atas efektivitas perlu mengidentifikasi empat variabel. Keempat variabel itu adalah sebagai berikut : 1) Ciri organisasi Struktur dan teknologi organisasi dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas, dengan berbagai cara. Mengenai struktur, ditemukan bahwa meningkatnya produktivitas dan efisiensi sering
17
merupakan hasil dari meningkatnya spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan, dan formalisasi. Teknologi juga dapat berakibat atas efektivitas selanjutnya, walaupun mungkin tidak langsung. Bukti-bukti menunjukkan bahwa variasi teknologi berinteraksi dengan struktur dan pengaruhnya terhadap keberhasilan organisasi. Artinya, efektivitas jelas sangat diperlancar bila susunan struktur sumber-daya organisasi (misalnya mekanis versus organis) sedemikian rupa, sehingga paling cocok untuk menangani teknologi yang dipakai. 2) Ciri lingkungan Disamping ciri organisasi, lingkungan luar dan dalam juga telah dinyatakan berpengaruh atas efektivitas. 3) Ciri pekerja Faktor pengaruh penting yang ketiga atas efektivitas adalah para pekerja itu sendiri. Pada kenyataannya, para anggota organisasi mungkin merupakan faktor pengaruh yang paling penting atas efektivitas karena perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan organisasi. 4) Kebijakan praktek manajemen Akhirnya, telah diidentifikasikan beberapa mekanisme khusus alat para manajer meningkatkan efektivitas organisasi. Mekanisme ini meliputi penetapan tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, dan adaptasi
18
dan inovasi organisasi. Berbeda
dengan
Duncan
(dalam
Steers,
1985:53)
yang
menyebutkan kriteria pengukuran efektivitas yaitu : 1) Pencapaian tujuan Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencaaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan terakhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodesasi. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit. 2) Integrasi Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi mengadakan sosialisasi pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. 3) Adaptasi Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Richard M. Steers (1985:206) juga mengungkapkan lima kriteria pengukuran efektivitas yaitu : 1) Kemampuan menyesuaikan diri – keluwesan 2) Produktivitas 3) Kepuasan kerja
19
4) Kemampuan berlaba, dan 5) Pencarian sumber daya. Menuru Mahmudi dalam kutipan penelitian sebelumnya oleh Juliarni Sipayung (2011:6) Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Menurut Edy Sutrisno dalam penelitian sebelumnya Juliarni Sipayung (2011:6) untuk mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yang menjadi ukuran dalam penelitian sebelumnya Juliarni Sipayung (2011:6) yaitu : 1) Pemahaman program 2) Tepat Sasaran 3) Tepat waktu 4) Tercapainya tujuan 5) Perubahan nyata Kriteria untuk mengukur efektivitas program menurut pendapat lain yaitu diungkapkan oleh Nakamura (dalam Wahab, 1997:43) yang mengemukakan lima kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas program, yakni: 1) Pencapaian tujuan/hasil program atau kebijakan
20
Merupakan suatu yang mutlak bagi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan baik oleh orang-orang yang ahli di bidangnya dan juga telah diimplementasikan, namun tanpa hasil yang dicapai tidak dapat diukur, dirasakan, maupun diamati dan dinikmati secara langsung oleh warga atau masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa program tersebut tidak berhasil atau gagal. 2) Efisiensi Merupakan pemberian penilaian apakah kualitas suatu kinerja yang terdapat
dalam
implementasi
sebanding
dengan
biaya
yang
dikeluarkan. Efesiensi dalam pelaksanaan program bukan hanya berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan tetapi juga berkaitan dengan kualitas program, waktu pelaksanaan dan sumber daya yang digunakan. Dengan demikian suatu program dapat terimplementasi dengan baik apabila terdapat perbandingan terbaik atau kualitas program dengan biaya, waktu, dan tenaga yang digunakan. 3) Kepuasan kelompok sasaran Dampak secara langsung dari program yang dilakukan terhadap kelompok sasaran. Kriteria ini sangat menentukan bagi keikutsertaan dan respon warga masyarakat dalam mengimplementasikan
dan
mengelola hasil-hasil program tersebut. Tanpa adanya kepuasan dari pihak sasaran kebijakan, maka program tersebut dianggap belum berhasil.
21
4) Daya tanggap klien Dengan adanya daya tanggap yang positif dari masyarakat (dalam hal ini masyarakat atau kelompok sasaran) maka dapat dipastikan peran serta mereka pada kebijakan yang ada akan meningkat. Masyarakat akan mempunyai perasaan ikut memiliki terhadap kebijakan dan keberhasilan pelaksana. Ini bearti kebijakan akan mudah diimplementasikan. 5) Sistem pemeliharaan Dalam hal ini pemeliharaan terhadap hasil-hasil yang dicapai. Tanpa adanya sistem pemeliharaan yang memadai dan kontinue maka betapapun baiknya hasil program akan dapat berhenti ketika bentuk nyata hasil dari program tersebut mulai pudar. Berdasarkan pengertian-pengertian dan penjelasan diatas, untuk mengukur efektifitas dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa indikator dari pendapat Nakamura (dalam Wahab, 1997:43) yaitu : a. Pencapian tujuan/ hasil program atau kebijakan Dalam penelitian ini adalah menyangkut apakah program perbaikan gizi masyarakat pada bayi dan balita telah dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan dapat dirasakan oleh sasaran dari program tersebut. b. Efisiensi Dalam penelitian ini menyangkut tentang keberhasilan program perbaikan gizi masyarakat bertepatan dengan waktu pencapaian program sesuai dengan target yang telah ditentukan.
22
c. Kepuasan kelompok sasaran Kepuasan kelompok sasaran dalam penelitian ini adalah masyarakat terutama yang memiliki bayi maupun balita, sehingga kepuasan disini menyangkut kepuasan masyarakat yang ikut andil terhadap program perbaikan gizi masyarakat ini. d. Daya tanggap klien Dengan adanya daya tanggap positif dari kelompok sasaran yaitu masyarakat yang mengikuti program perbaikan gizi masyarakat dan peran serta masyarakatpun meningkat maka dapat dikatakan program perbaikan gizi masyarakat ini berhasil. Penggunaan indikator-indikator tersebut didasarkan pada alasan bahwa keempat indikator di atas merupakan pengukuran efektivitas program yang tepat jika dilihat dari hasil setelah dilaksanakannya program. Dengan menggunakan indikator tersebut diharapkan dapat melihat tingkat efektivitas pelaksanaan program Perbaikan Gizi Masyarakat Pada Bayi dan Balita di Kota Surakarta, karena indikator ini lebih dapat menunjukan tingkat keberhasilan karena tidak hanya melibatkan aparat birokrasi sebagai pembuat program yaitu dari Dinas Kesehatan tetapi juga melibatkan pengguna yaitu masyarakat atau sasaran sehingga dapat menilai lebih nyata tanpa rekayasa.
C. Implementasi Program 1. Pegertian Implementasi Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep implementasi
23
untuk mengkaji pelaksanaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:427) implementasi merupakan pelaksaan, penerapan, pertemuan kedua
ini
bermaksud
mencari bentuk. Ripley dan Franklin (dalam
Winarno, 2007:145), berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Menurut Cleaves (dalam Waluyo, 2007:49) implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik ( a proces of moving to ward a policy objective by mean administrative and political steps). Grindle (dalam Waluyo, 2007:49) juga menyebutkan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, iamenyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suartu kebijakan. Sementara itu Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2007 : 146) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2005:65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami pa yang
24
senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupkan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian–kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencangkup baik usahausaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejaian-kejadian. Berbicara mengenai program atau kebijakan maka pada umumnya yang dimaksud dengan program / kebijakan adalah suatu lingkup kegiatan pemerintah yang khusus dan cukup jelas batas-batasnya. Konteks program itu sendiri biasanya mencakup serangkaian kegiatan yang menyangkut pengesahan/ legislasi, pengorganisasian dan pengerahan atau penyediaan sumber-sumber daya yang diperlukan. Program-program atau sub-sub program dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan berbagai tujuantujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. ( Solichin Abdul Wahab, 2008:28 ) Menurut Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin (dalam Widoyoko, 2009:8) program sebagai satu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam program yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Suharsimi Arikunto (dalam Widoyoko, 2009:8) juga menjelaskan arti lain dari program yaitu suatu kegiatan yang direncanakan dengan saksama.
25
Pendapat lain mengenai program juga disampaikan oleh Farida Yusuf Tayibnapis (dalam Widoyoko, 2009:8) yaitu program sebagai segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Sedangkan menurut Eko Putro Widoyoko (2009:8) program diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan saksama da dalam pelaksanaannya berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang. 2. Tahapan implementasi Suatu program hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Cara melihat keberhasilan implementasi tidak hanya berhenti pada kebutuhan para implementer saja namun juga hasil yang dicapai setelah prosedur implementasi dijalani maka upaya untuk memahami realitas implementasi kebijakan perlu dilihat secara lebih detil dengan mengikuti proses implementasi yang dilalui para implementer dalam upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan tersebut. Proses panjang tersebut apabila diringkas akan terlihat seperti gambar berikut :
26
Gambar 2.1 Proses Implementasi
Kebijakan : tujuan dan saran
Kinrja implementasi
Keluaran kebijakan
Dampak jangka panjang
Implementer
Dampak jangka menengah
Kelompok sasaran
Dampak langsung
Outcomes
Sumber : Erwan Agus dan Dyah Ratih (2012 : 72) Gambar diatas menjelaskan bahwa proses implementasi berangkat dari adanya suatu kebijakan atau program. Pada dasarnya suatu kebijakan atau program diformulasikan dengan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut maka suatu kebijakan membutuhkan masukan-masukan kebijakan (policy input). Masukan kebijakan yang umum dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan publik adalah berupa anggaran.
27
Input yang berupa anggaran dari pemerintah akan diolah atau dikonversi menjadi keluaran kebijakan (policy output). Dalam bahasa yang sederhana policy output merupakan instrumen kebijakan untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Policy output sebagai instrumen kbijakan tidak akan sampai kepada kelompok sasaran tanpa dilakukannya kegiatan menghantarkan policy output tersebut (berupa realisasi kegiatan atau distribusi bantuan) kepada kelompok sasaran. Kegiatan menghantarkan policy output kepada kelompok sasaran ini menjadi tugas implementing agency (lembaga yang diberi tugas untuk mengimplementasikan kebijakan). Tahapan implementasi untuk menjamin implementasi dapat berjalan dengan lancar juga disampaikan oleh Erwan Agus dan Dyah Ratih (2012 : 7578) yaitu : 1.
Sosialisasi Sosialisasi adalah penyimpanan informasi kepda kelompok sasaran dengan tujuan kelompok sasaran memahami kebijakan yang akan diimplementasi-kan sehingga mereka tidak hanya akan dapat menerima berbagai
program
yang
diinisiasi
oleh
pemerintah
kan
tetapi
berpartisipasi aktif dlam upaya mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan. 2.
Pelaksanaan / Delivery activities Yaitu kegiatan untuk menyampaikan policy output kepada kelompok sasaran. Delivery activities dinilai berhasil apabila sampai atau diterima oleh kelompok sasaran dengan baik. Kriteria baik disini dapat dijelaskan
28
melalui beberapa indikator, yaitu : tepat waktu penyimpanan, tepat kuantitas, tepat kualitas dan tepat sasaran. 3.
Hasil Kebijakan / Policy outcome Ketika policy output telah sampai kepada kelompok sasaran maka dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut telah menimbulkan policy effect (efek suatu kebijakan) atau dalam konseptualisasi para ahli yang lain sering disebut sebagai initial outcome yaitu dampak yang langsung dirasakan oleh kelompok sasaran. Policy effect oleh para ahli kemudian disebut sebagai policy outcomes (hasil kebijakan). Policy outcome perlu dibandingkan
dengan
tujuan
kebijakan
yang
telah
ditetapkan
sebelumnya. Apabila policy outcome mampu mewujudkan tujuan maka kita bisa mengatakan bahwa kinerja implementasi kebijakan tersebut tinggi. Proses implementasi dijelaskan pula oleh Charles O. Jones (dalam Joko Widodo, 2007 : 89) bahwa aktivitas implementasi ada tiga macam kegiatan yaitu: a.
Tahap interpretasi Aktivitas interpretasi kebijakan tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat
operasional,
tetapi
juga
diikuti
dengan
kegiatan
mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat mengetahui dan mamahami apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran (kelompok
sasaran)
kebijakan
tadi.
Kebijakan
ini
perlu
29
dikomunikasikan atau disosialisasikan agar mereka yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tadi. Tidak saja mereka menjadi arah, tujuan dan sasaran kebijakan, tetapi yang lebih penting mereka akan dapat menerima, mendukung, dan bahkan mengamankan pelaksanaan kebijakan tadi. b.
Tahap pengorganisasian Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentu lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan dan siapa pelakunya, penetapan anggaran (besarnya anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakannya dan mempertanggung-jawabkannya), penetapan sarana dan prasarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.
c.
Tahap aplikasi Tahap
aplikasi
merupakan
tahap
penerapan
rencana
proses
implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam penelitian ini tahapan implementasi yang sesuai dengan Pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pada Bayi dan Balita oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta yaitu meliputi : 1. Tahapan Sosialisasi
30
Sosialisasi dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh para pelaksana kepada kelompok sasaran yang bertujuan meyakinkan dan memberikan penjelasan mekanisme pelaksanaan program Perbaikan Gizi Masyarakat Pada Bayi dan Balita oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai,
sehingga
masyarakat
atau
kelompok
sasaran
mau
berpartisipasi dalam program ini. 2.
Tahap Pelaksanaan Pelaksanaan melibatkan pelaksana dan masyarakat kelompok sasaran program Perbaikan Gizi Masyarakat Pada Bayi dan Balita oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Pelaksanaan disini yaitu meliputi jadwal dari dilaksanakannya program, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan program.
3.
Hasil pelaksanaan kebijakan Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan setelah pelaksanaan program
berjalan,
dengan
melihat
efek/dampak
yang
sudah
ditimbulkan dengan adanya program Perbaikan Gizi Masyarakat Pada Bayi dan Balita oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta bagi kelompok sasaran. D. Program Perbaikan Gizi Masyarakat (Pada Bayi dan Balita) Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di bidang kesehatan 2010-2015 telah ditetapkan salah satu sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah menurunkan prevalensi gizi kurang
31
menjadi kurang dari 15%. Pemerintah pusat menginstruksikan kepada seluruh perintah daerah untuk melaksanakan barbagai upaya dalam menanggulangi masalah gizi. Kota Surakata merupakan salah satu kota yang telah mengupayakan beberapa strategi sebagai wujud tanggapan realisasi dari instruksi pemerintah pusat mengenai rencana RPJMN di bidang kesehatan. Berdasarkan peraturan daerah kota Surakarta no 4 tahun 2008 tentang penyelenggaraan peraturan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan meliputi program Perbaikan Gizi Masyarakat yang merupakan salah satu program yang dilakukan oleh dinas kesehatan dalam menanggulangi masalah gizi di Kota Surakarta. Program perbaikan gizi masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, kesadaran dan keinginan masyarakat dalam mewujudkan kesehatan yang optimal khususnya pada perkembangan gizi terutama pada golongan rawan dan masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam penelitian ini penulis fokus pada perbaikan gizi masyarakat terutama pada bayi dan balita, karena bayi dan balita merupakan sasaran rawan kesehatan. Selain maksud diatas, berdasarkan yang tertulis dalam Profil kesehatan Kota Surakarta (2013 : 26) yang menjadi target program untuk program perbaikan gizi masyarakat kota Surakarta yang berfokus pada bayi dan balita yaitu : 1) Menurunnya prosentase balita gizi buruk 2) Menurunnya prosentase balita gizi kurang
32
3) Meningkatnya cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul vitamin A dosis tinggi 4) Meningkatnya cakupan balita mendapat kapsul vitamin A dosis tinggi 5) 100% kecamatan bebas rawan gizi
E. Efektivitas Pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pada Bayi dan Balita Efektivitas pelaksanaan program Perbaikan Gizi Masyarakat Pada Bayi dan Balita merupakan suatu konsep untuk melihat tercapaianya tujuan dari program Perbaikan Gizi Masyarakat Pada Bayi dan Balita baik dalam bentuk target, sasaran maupun misi organisasi. Adapun tujuan dari kebijakan Perbaikan Gizi Masyarakat Pada Bayi dan Balita itu sendiri menurut (Profil Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2013) yaitu untuk meningkatkan kemampuan, kesadaran dan keinginan masyarakat dalam mewujudkan kesehatan yang optimal khususnya pada perkembangan gizi terutama pada golongan rawan yaitu bayi dan balita. Fokus tujuan adalah pada penurunan angka bayi dan balita gizi buruk maupun gizi kurang. Untuk menilai efektivitas kebijakan atau program dapat dilihat dari bagaimana suatu program atau kebijakan itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Suatu
program
dikatakan
efektif
apabila
pada
saat
diimplementasikan tujuan dari program tersebut dapat tercapai. Seperti yang diungkapkan oleh Mc. Donald dan Lawton (dalam R. Ferry, 2008:18) yaitu
33
tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Efektivitas tidak hanya dilihat dari pencapaian tujuan dari suatu program atau kebijakan saja tetapi juga dilihat dari aspek yang sesuai. Aspek ini diambil dari pendapat Nakamura (dalam Wahab, 1997:43) sebagai berikut: 1. Pencapian tujuan/ hasil program atau kebijakan Dalam penelitian ini adalah menyangkut apakah program perbaikan gizi masyarakat pada bayi dan balita telah dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan dapat dirasakan oleh sasaran dari program tersebut. 2. Efisiensi Dalam penelitian ini menyangkut tentang keberhasilan program perbaikan gizi masyarakat bertepatan dengan waktu pencapaian program sesuai dengan target yang telah ditentukan. 3. Kepuasan kelompok sasaran Kepuasan kelompok sasaran dalam penelitian ini adalah masyarakat terutama yang memiliki bayi maupun balita, sehingga kepuasan disini menyangkut kepuasan masyarakat yang ikut andil terhadap program perbaikan gizi masyarakat ini. 4. Daya tanggap klien Dengan adanya daya tanggap positif dari kelompok sasaran yaitu masyarakat yang mengikuti program perbaikan gizi masyarakat dan peran serta masyarakatpun meningkat maka dapat dikatakan program perbaikan gizi masyarakat ini berhasil.
34
Pemilihan aspek efektivitas di atas didasarkan pada alasan bahwa aspek tersebut merupakan pengukur yang tepat dari efektivitas program apabila dilihat dari hasil setelah dilaksanakannya kebijakan. Efektivitas kebijakan tercipta jika tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan kebijakan tersebut mampu memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Efektivitas kebijakan tercapai dalam hal ini, yaitu menurunkan angka bayi dan balita gizi buruk dan gizi kurang serta terpenuhinya bayi dan balita dengan gizi baik di kota Surakarta.
F. Kerangka Berfikir Gizi merupakan hal yang penting bagi kesehatan masyarakat. Karena gizi masyarakat sangat berpengaruh bagi suatu bangsa untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik. Terutama pada bayi dan balita, gizi merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menjaga kesehatan balita atau anak. Oleh karena itu masalah kesehatan gizi pada balita anak harus diprioritaskan. Gizi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan, perkembangan intelektual dan produktivitas. Masalah gizi di Indonesia saat ini masih menjadi sorotan bagi pemerintah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di bidang kesehatan 2010-2015 telah ditetapkan salah satu sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah menurunkan prevalensi gizi kurang menjadi kurang dari 15%. Sesuai instruksi dari pemerintah pusat, Kota Surakarta melaksanakan program perbaikan gizi masyarakat oleh dinas kesehatan kota Surakarta, dalam penelitian ini khususnya pada bayi dan
35
balita. Salah satu nilai yang terkandung dalam Ilmu Administrasi Negara adalah Efektivitas, yaitu suatu keadaan yang menunjukan tingkat tercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan program Perbaikan Gizi Masyarakat peneliti ingin mengetahui efektif atau tidaknya pelaksanaan program tersebut oleh Dinas Kesehatan kota Surakarta. Di dalam penelitian ini penulis dalam melihat efektivitas Pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pada Bayi dan Balita Kota Surakarta dengan melihat tahapan pelaksanaan program yaitu tahap sosialisasi, tahap pelaksanaan dan hasil pelaksanaaan
kebijakan
serta
melihat
tingkat
efektivitas
program
menggunakan aspek efektivitas menurut Nakamura dan Smallwood yaitu pencapaian tujuan/hasil program atau kebijakan, dimana membahas tentang seberapa jauh pencapaian tujuan/hasil yang dicapai dari program Perbaikan Gizi Masyarakat Pada Bayi dan Balita. Efisiensi yaitu menyangkut tentang keberhasilan program perbaikan gizi masyarakat bertepatan dengan waktu pencapaian program sesuai dengan target yang telah ditentukan. Kepuasan kelompok sasaran, yakni akan dibahas dampak dari program Perbaikan Gizi Masyarakat Pada Bayi dan Balita yang telah dilakukan terhadap kelompok sasaran. Daya tanggap klien, yakni mengenai daya tanggap dari kelompok sasaran dan peningkatan
peran serta mereka pada kebijakan/program
tersebut. Alasan pemilihan variabel di atas karena hal tersebut merupakan pengukuran yang tepat dari efektivitas kebijakan apabila dilihat dari hasil
36
setelah dilaksanakannya sebuah kebijakan. Efektivitas kebijakan muncul ketika tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan kebijakan tersebut dapat memberikan solusi atas masalah yang ada. Dalam hal ini, efektivitas kebijakan tercapai apabila meningkatnya kemampuan, kesadaran dan keinginan masyarakat dalam mewujudkan kesehatan yang optimal. Dalam penelitian ini penulis fokus pada bayi dan balita yaitu menurunnya angka gizi buruk maupun gizi kurang pada bayi dan balita karena pada usia tersebut merupakan sasaran rawan kesehatan. Untuk memperjelas kerangka berfikir pada penelitian ini, berikut adalah bagan kerangka pikir yang peneliti gunakan : Gambar 2.2 Kerangka Berfikir Peraturan daerah kota Surakarta no 4 tahun 2008 bidang kesehatan “Program perbaikan gizi masyarakat pada bayi dan balita”
Permasalahan gizi buruk dan gizi kurang pada bayi dan balita di Kota Surakarta
Efektivitas pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat pada bayi dan balita di kota Surakarta berdasarkan : a. b. c. d.
Pencapian tujuan/hasil program Efisiensi Kepuasan kelompok sasaran Daya tanggap klien
Tercapainya Program Perbaikan Gizi pada Bayi dan Balita
37
Dari kerangka pikir diatas, maka dapat diuraikan bahwa kerangka pikir dari penelitian ini adalah dengan adanya permasalahan tingginya angka gizi buruk maupun gizi kurang pada bayi dan balita di Indonesia. Bentuk perhatian pemerintah Surakarta dalam sesuai intruksi dari pemerintah pusat, Kota Surakarta melaksanakan program perbaikan gizi masyarakat oleh dinas kesehatan kota Surakarta yang diatur dalam peraturan daerah kota Surakarta no 4 tahun 2008, dalam penelitian ini khususnya pada bayi dan balita. Dari latar belakang masalah dan didasari dengan peraturan daerah yang ada, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pada Bayi dan Balita oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Dari penelitian ini maka akan diperoleh hasil dari efektivitas Program Perbaikan Gizi Masyarakat tersebut terhadap pengurangan jumlah atau persentase dari bayi ataupun balita yang menderita gizi buruk maupun gizi kurang.
