BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1
Landasan Teori Seiring perkembangan jaman, pajak sangat dibutuhkan baik di perusahaan
maupun masyarakat. Dibawah ini dikutip beberapa definisi yang diberikan para ahli perpajakan sebagai berikut : Menurut Adriani (1993:3) dalam Brotodiharjo (1993:3) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut
Djadiningrat
(1998:4)
Pajak
sebagai
suatu
kewajiban
menyerahkan sebagian dari pada kekayaan Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut Perundang-Undangan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Menurut Soemitro (1990:5) dalam Mardiasmo (2006:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 5
Dari pengertian pajak diatas dapat disimpulkan yaitu, Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta peraturannya. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan pajak dapat pula mempunyai tujuan yang bukan budgetair yaitu mengatur. Dari ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat ada 2 fungsi pajak menurut, (Nurmantu, 2003) yaitu: 1) Fungsi (Budgetair) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: Dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam Negeri. 2) Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Contoh: Dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.
6
2.1.1 Pelayanan Segera (Rush Handling) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 148/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling). Pelayanan Segera adalah pelayanan Kepabeanan yang diberikan atas barang impor tertentu yang karena karakteristiknya memerlukan pelayanan segera untuk dikeluarkan dari kawasan pabean. Pelayanan segera diberikan untuk barang yang terikat waktu (peka waktu) dan barang lain yang sangat diperlukan contoh: koran, binatang hidup, dan tumbuhan hidup yang perawatannya memerlukan cara khusus untuk menghindari kerusakan. Tanpa pemberian pelayanan segera nilai barang tersebut akan berubah atau tidak ada sama sekali karena telah lampau waktu atau kadaluwarsa.
2.1.2 Persyaratan Pendukung Formulir/Dokumen Rush Handling Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2007 yaitu persyaratan pendukung formulir atau dokumen yang digunakan dalam prosedur pemungutan atas pelayanan segera yaitu, sebagai berikut:
7
1) Formulir Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Rush Handling Pemberitahuan oleh pemberitahu atas barang yang akan diimpor berdasarkan dokumen pelengkap Pabean sesuai dengan prinsip Self Asessment System. 2) Invoice dan Packing List Invoice adalah surat penagihan yang dikeluarkan oleh pihak penjual kepada pelanggan kita sesuai dengan kesepakatan di Purchase Order (PO). Invoice berisi rincian barang/jasa dengan harga sesuai PO, tidak boleh berubah walaupun misalkan harga tersebut telah mengalami kenaikan dari supplier kita. Biasanya invoice dikirimkan kepada pelanggan dengan lampiran tanda terima barang dan faktur pajak. Packing List adalah dokumen yang dikeluarkan atau di buat oleh pihak eksportir atau importir yang data-data di dalamnya berisi tentang nama barang yang akan di ekspor atau impor. Data di dalamnya jika nama barang yang di ekspor atau di impor lebih dari satu nama barang biasanya diuraikan atau di Break Down berdasarkan nomor Harmonized System Codes (HSC). 3)
Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) Nomor identitas yang bersifat pribadi atau juga perusahaan, yang diguanakan untuk mengakses atau berhubungan dengan sistem Kepabeanan yang menggunakan teknologi informasi maupun secara manual. 8
4)
Surat Pernyataan Bukti transaksi tentang pengiriman barang melalui jasa angkutan udara untuk daerah Domestik antara pihak pengirim dengan pihak airlines operator, yang mana masing-masing pihak sudah mengetahui tentang persyaratan atau ketentuan terhadap barang kiriman termasuk tanggung jawab dan sanksi masing-masing pihak.
5) Copy AWB Dokumen yang dibuat perusahaan pelayaran yang merupakan surat berharga bagi pemilik barang, surat perjanjian antara pemilik barang dengan pengangkut, dan sebagai bukti kepemilikan barang yang ditukar di perusahaan pelayaran untuk mengeluarkan barang. 6)
Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Salah satu syarat untuk melengkapkan dokumen pendukung Rush Handling, yaitu dengan melampirkan fotocopy NPWP.
2.1.3 Bagian-Bagian yang Terkait dalam Rush Handling Bagian-bagian
yang
terkait
dimana
salah
satu
prosedur
untuk
menyelesaikan permasalahan dalam pelayanan segera, yaitu: 1) Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Berdasarkan PMK RI Nomor 168/PMK.01/2012, pasal 136 menjelaskan bahwa seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan dan teknis dan fasilitas di bidang Kepabeanan dan Cukai. 9
Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud didalam Pasal 136, Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut: a. Pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang Kepabeanan dan Cukai. b. Penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen Cukai. c. Pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi. d. Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif Bea Masuk, tarif Bea Keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran perhitungan Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, Pajak Dalam Rangka Impor dan pungutan Negara lainnya. e. Penetapan klasifikasi barang, tarif Bea Masuk, tarif Bea Keluar dan nilai pabean. 2) Seksi Perbendaharan Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, dan pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh DJBC. Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Seksi Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: 10
a.
Pengadministrasian penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai,
denda
administrasi,
bunga,
sewa
tempat
penimbunan pabean, dan pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh DJBC b.
Pengadministrasian
jaminan
serta
pemrosesan
penyelesaian jaminan penangguhan Bea Masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya c.
Penagihan dan pegadministrasian pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan Negara lainnya
yang
dipungut
oleh
DJBC,
serta
pengadministrasian dan penyelesaian premi. d.
Penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan Negara lainnya yang telah jatuh tempo.
e.
Pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan.
11
