BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori 2.1.1 Pengertian Efektifitas Istilah efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut Effendy (1989:14), menjelaskan Efektivitas adalah ”Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.” Pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Susanto tersebut, bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan (Kurniawan, 2005:109), dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik bahwa Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Memperhatikan pendapat para ahli di atas, disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multi dimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki
6
walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pangaturannya dalam peraturan daerah. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas peraturan daerah diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan daerah, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal. 2.1.2 Pengertian Pajak Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan bersinambungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber-sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak. Pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah. Banyak ahli memberikan batasan tentang pajak, definisi pajak menurut para pakar adalah: 1. Menurut Soemitro (Mardiasmo, 2011:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
7
2. Menurut P.J. A Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodihajo, menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2010:2). Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut: a. Pajak
dipungut
berdasarkan
undang-undang
serta
aturan
ditunjukkan
adanya
pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. b. Dalam
pembayaran
pajak
tidak
dapat
kontraprestasi individual oleh pemerintah. c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment. e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat serta pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut (Waluyo, 2010:12).
8
1) Menurut golongan, dibagi menjadi dua yaitu: (1) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasila. (2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 2) Menurut sifat Pembagian
pajak
menurut
sifat
dimaksudkan
pembedaan
dan
pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut: (1) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. (2) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 1) Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut: (1) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
9
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. (2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan.
2.1.3 Fungsi Pajak Pembangunan yang ada selama ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam membayar pajak. Maka dari itu ada dua fungsi pajak, yaitu (Mardiasmo, 2011:1). a. Fungsi Penerimaan (budgetair) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya. b. Fungsi Mengatur (regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: 1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. 2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. 3. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia. 10
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga ssistem (Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut : 1. Official Assessment system Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi
wewenang
kepada
pemerintah
(fiskus)
untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 2. Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. 3. With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2.1.5 Pajak Daerah Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011:12)
11
2.1.6 Pajak – Pajak Daerah di Indonesia Mengenai pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: a. Pajak Propinsi Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah yang dapat dipungut terdiri dari: 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 4. Pajak Air Permukaan. b. Pajak Kabupaten/Kota Sedangkan menurut UU No. 28 tahun 2009 disebutkan bahwa Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk memungut 11 pajak daerah, antara lain: 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Parkir 7. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet 10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
12
2.1.7 Pengertian Pajak Hotel dan Restoran a. Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. Hotel adalah fasilitas penyedian jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan di pungut
bayaran,yang
mencakup
juga
hotel,losmen,gubuk
pariwisata,wisma pariwisata,pesanggrahan,rumah penginapan dan sejenisnya,serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Objek pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel
dengan
pembayaran,termaksud
jasa
penunjang
sebagai
kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kekayaan,termaksuk fasilitas olahraga dan hiburan.yang tidak termaksuk Objek pajak Hotel adalah: 1. Jasa tempat tinggal asrama yang di selenggrakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. 2. Jasa sewa apertemen,kondominum,dan sejenisnya, 3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan. 4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit,asrama perawat,panti jompo,panti asuahan,dan panti sosial lainnya yang sejenis,dan 5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang di selenggarakan oleh hotel yang dapat di maanfaatkan oleh umum. Subjek pajak Hotel
adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang
13
mengusahakan hotel.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel. b. Pajak Restoran Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.Restoran adalah fasilitas penyediaan makan dan/atau minuman dengan di pungut bayaran,yang mencakup sejenisnya
juga
rumah
termaksuk
makan,kafetaria,kantin,warung,bar,dan
jasa
boga/catering.Pajak
Restoran
yang
selanjutnya disebut pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh restoran.Objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.yang tidak termaksuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi dari 5.000.000 perbulan.Subjek pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran,Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran. 2.1.8 Dasar Hukum Pajak Hotel dan Restoran Pajak Hotel dan Restoran merupakan sumber pendapatan daerah yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena Pajak Hotel dan Restoran mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang dalam hal ini khususnya Pemerintah kabupaten Tabanan.
14
a. Peraturan Kabupaten Tabanan Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. Dalam peraraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel menyatakan bahwa: 1. Subjek Pajak Subjek Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. 2. Wajib Pajak Wajib pajak hotel
adalah orang pribadi
atau badan
yang
mengusahakan hotel,setiap wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri wajib mengisi SPTPD untuk menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan pajak sendiri yang terutang, diisi dengan benar dan jelas dan disampaikan kepada bupati atau pejabat yang di tunjukan paling lama 10 hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak. 3. Objek Pajak Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termaksud jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan, termaksud fasilitas olah raga dan hiburan. Jasa penunjang sebagai fasilitas meliputi : a) Telepon b) Faximile
15
c) Teleks d) Internet e) Fotokopi f) Pelayanan cuci g) Seterika h) Trasportasi dan Fasilitas sejenisnya lainnya yang di sediakan atau di kelola hotel. 4. Pengecualian Objek Pajak Tidak termasuk Objek Pajak Hotel meliputi: a) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; c) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;dan e) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 5. Dasar Pengenaan Pajak Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. 6. Tarif Pajak Tarif Pajak hotel ditetepkan sebesar 10% (sepuluh persen) 7. Masa Pajak
16
Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan klender. 8. Ketentuan Pidanan Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar tidak menyampaikan SPTPD secara benar dan lengkap diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). b. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran. 1. Subjek Pajak Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan/atau dan minuman dari restoran. 2. Wajib Pajak Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, setiap wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri wajib mengisi SPTPD untuk menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan pajak sendiri yang terutang, diisi dengan benar dan jelas dan disampaikan kepada bupati atau pejabat yang di tunjukan paling lama 10 hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak. 3. Objek Pajak Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran,pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang di konsumsi oleh
17
pembeli,baik konsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termaksud ketering dan jasa boga. 4. Pengecualian Pajak Pengecualian Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi dari 5.000.000,perbulan. 5. Dasar Pengenaan Pajak Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. 6. Tarif Pajak Tarif Pajak Restoran adalah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) 7. Masa Pajak Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. 8. Ketentuan Pidanan Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar tidak menyampaikan SPTPD secara benar dan lengkap diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
2.1.9 Pendapatan Asli Daerah Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan dana yang cukup banyak dan dalam hal ini daerah tidak bisa hanya menggantungkan dana
18
perimbangan dari pusat, sehingga daerah harus dapat menggali potensi dirinya demi meningkatkan pendapatannya. Berdasarkan
Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD mempunyai peranan penting dan strategis dalam hubungannya dengan pelaksanaan otonomi daerah. Adapun sumber PAD terdiri dari komponen sebagai berikut: a.
Pajak Daerah
b.
Retribusi Daerah
c.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
d.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Komponen-komponen PAD tersebut merupakan penerimaan yang murni berasal dari daerah. Sehingga wajar dan selayaknya apabila peranan PAD dalam keuangan daerah merupakan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab di lingkungan masing-masing daerah. Mengingat pentingnya sektor pendapatan yang menunjang pendapatan dari Pemerintah Daerah, karena itu perlu diusahakan langkah-langkah peningkatannya baik dari segi struktural maupun pengelolaannya. Pemerintah Daerah harus dapat mengupayakan peningkatan pendapatan yang berasal dari PAD, sehingga dapat memperbesar tersedianya sumber pendapatan daerah. Tujuan yang ingin dicapai
19
tentunya digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Hal ini berarti akan semakin memperbesar keleluasannya daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas, dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Dengan pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatankegiatannya.
2.1.10 Hubungan Pajak Hotel dan Restoran dengan Pendapatan Asli Daerah 1) Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan asli daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan
daerah
menghimpun
sumber-sumber
dana
untuk
membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya. UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa: “Pembangunan daerah sebagai sebagian intergal dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi
20
peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatan kesejahteraan daerah menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub
sistem
pemerintahan
negara
yang
dimaksudkan
untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan
pelayanan
masyarakat.
Sebagai
daerah
otonom,
daerah
mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan partipasi masyarakat dan bertanggung jawab kepada masyarakat”. Dalam
rangka
menyelenggarakan
pemerintahan,
pelayanan
masyarakat dan pembangunan, maka pemerintah suatu negara pada hakekatnya mengemban tugas dan fungsi utama yaitu fungsi alokasi yang meliputi
antara lain pendapatan dan kekayaan masyarakat,
pemerataan pembangunan, dan fungsi stabilitas yang meliputi antara lain, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilitas pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah. Dengan demikian pembagian ketiga fungsi dimaksudkan sangat penting sebagai landasan dalam menentukan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
21
Demi mendorong penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenagan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan
sumber
daya
nasional
yang
berkeadilan,
serta
perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan. 2) Sumber Pendapatan Asli Daerah Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain Penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri : a.
Pajak Daerah Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.
b.
Retribusi Daerah Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. 22
c.
Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah
d.
Bagian Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
e.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Merupakan penerimaan selain yang disebutkan di atas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut Undang-Undang. Pajak hotel dan restoran merupakan bagian dari pajak daerah,
yang mana kesemuanya terdapat dalam Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiyai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersangkutan. Pajak hotel dan restoran sebagai salah satu penyumbang pendapatan daerah sangat potensi untuk ditingkatkan mengingat peran pajak hotel dan restoran ini dalam peningkatan PAD. Pajak hotel dan restoran bisa terus diupayakan dan dimaksimalkan pemungutannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
23
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan. Bila pembangunan bisa berjalan dengan lancar maka kesejahteraan masyarakat juga diharapkan akan meningkat. Dengan diketahuinya pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah maka upaya peningkatan pajak hotel dan restoran untuk menambah keuangan daerah harus dilanjutkan dan lebih ditingkatkan.
24
