BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1
Landasan Teori
2.1.1 Pengertian Kemiskinan Menurut Arsyad (1999), kemiskinan itu bersifat multi dimensional, yang artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik dan pengetahuan serta keterampilan dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Menurut suparlan (Firman, 2008) http://pustaka.unpat.ac.id Akses: 28.12.2009. bahwa kemiskinan adalah keadaan serba kekurangan harta dan benda berharga yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang yang hidup dalam lingkungan serba miskin atau kekurangan modal, baik dalam pengertian uang, pengetahuan, kekuatan politik, hukum, maupun akses terhadap fasilitas pelayanan umum, kesempatan berusaha dan bekerja. Sedangkan menurut tadaro (2000) salah satu generalisasi (anggapan sederhana) yang terbilang paling valid mengenai penduduk miskin adalah
12
bahwasannya mereka pada umumnya bertempat tinggal di daerah-daerah pedesaan dengan mata pencaharian pokok di bidang pertanian dan kegiatankegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan sektor ekonomi tradisional. Selain itu kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kondisi dimana seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya, hak dasar tersebut antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan, sumber daya alam dan lingkungan serta rasa aman dari tindak kekerasan dan dapat berpartisipasi di dalam kehidupan sosial politik.
2.1.2 Ukuran Kemiskinan Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan memang tidak mudah untuk mengukurnya. Namun demikian, di bawah ini akan dijelaskan 3 macam ukuran kemiskinan yang umum di gunakan yaitu, 1) Kemiskinan Absolut Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan hanya dibatasi pada kebutuhan poko atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara baik. Tingkat pendapatan minimum yang merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut garis batas kemiskinan. Jadi konsep ini dimaksutkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup (Tadaro,2000)
13
2) Kemiskinan Relatif Menurut Miller (Arsyad, 1999) walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minuman, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan keadaan sekitarnya, dari pada lingkungan orang yang bersangkutan. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah. Konsep kemiskinan relatif bersifat dinamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada. 3) Kemiskinan Sosial Selain kemiskinan yang didasarkan pada ukuran pedesaan, kemiskinan dapat dilihat pula dari kemampuan masyarakat untuk memperoleh akses kepada pelayanan dasar, seperti : (1) Rendahnya kualitas pendidikan yang disebabkan oleh kurangnya tenaga pendidik dan serana pendidikan di daerah miskin/terpencil, serta sulitnya mengakses layanan pendidikan karena hambatan geografis. (2) Rendahnya akses pelayanan kesehatan termasuk pelayanan keluarga (KB) dan kesehatan reproduksi yaitu belum memadainya tenaga medis, dana dan peralatan medis di daerah miskin serta hambatan geografis/fisik dalam mengakses pelayanan kesehatan sehingga
14
mengakibatkan rendahnya usia harapan dan gizi buruk bagi anak dan balita. (3) Rendahnya akses masyarakat miskin kepada layanan air minum. (4) Keterbatasan terhadap akses sumber-sumber pendanaan dan masih rendahnya kapasitas serta produktivitas usaha. (5) Masih lemahnya kelembagaan merupakan pengaruh utama gender dan anak terutama di tingkat kabupaten/kota. (6) Masih biasanya peraturan perundang-undangan mengenai gender atau diskriminatif terhadap perempuan dan kepedulian terhadap anak sehingga mengakibatkan rendahnya angka gender-related development index (GDI). 4) Kemiskinan Politik Menurut Ellis (Tadjudin, 1995) kemiskinan pilitik menekankan pada drajat akses terhadap kekuasaan, kekuasaan yang dimaksut mencakup tatanan sistem sosial (polotik) yang dapat menetukan alokasi sumber daya untuk kepentingan sekelompok orang/tatanan sistem sosial yang menetukan alokasi penggunaan sumberdaya. Cara mendapatkan akses ini dapat melalui sistem politik formal, kontak-kontak formal dengan struktur kekuasaan, dengan mempunyai pengaruh pada kekuasaan ekonomi. Namun aspek-aspek itu tidak begitu penting dalam menilai kepentingan politik.
15
Hal yang pelu di perhatikan dalam menilai kemiskinan politik adalah : (1) Bagaimana sekelompok orang dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam masyarakat itu. (2) Bagaimana sekelompok orang dapat turut ambil bagian dalam pengambilan keputusn penggunaan sumber daya yang ada. (3) Kemampuan utuk turut serta dalam membentuk keleluasaan dalam masyarakat yang akan dilaksanakan dan ditaati oleh pemerintah. Sekelompok orang atau seseorang dapat digolongkan sebagai miskin politik bila 3 (tiga) hal tersebut tidak dimiliki oleh mereka. Menurut
BPS
pusat
dalam
sekretariat
komote
penanggulangan
kemiskinan republik indonesia (2002), kemiskinan adalah kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makannya kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan mupun non makanan yang bersifat mendasar. Badan koordinasi keluarga berencana nasional provinsi bali (2000), membedakan keluarga miskin menjadi dua katagori yaitu : (1) Keluarga miskin sekali yaitu keluarga kerana alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu indikator yang meliputi : pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari bahkan lebih. Anggota memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah dan di luar rumah, bagian lantai yang terluas dari tanah.
16
(2) Keluarga miskin yaitu keluarga yang kerena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi paling kurang sekali dalam seminggu kelurga makan daging, ikan, atau telur setahun terkhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling sedikit satu setel pakaian baru, luas lantai rumah paling sedikit 8 m untuk setiap penghuni. 2.1.3
Konsep Keluarga Sejahtera Indikator penetu kemiskinan adalah adalah indikator yang ada pada tahap
keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I,
alasan ekonomi yang dapat
menggambarkan kemempuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan kualitas pangan, sandang dan papan. Adapun pengertian keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I, adalah sebagai berikut : 1) Keluarga Pra Sejahtera Keluarga pra sejahtera adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic need) secara minimal, seperti kebutuhan akan pengejaran agama, pangan, sandang, papan, dan kesehatan. 2) Keluarga Sejahtera Tahap I (KS I) Keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga-keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan sosial secara spikologisnya seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam lingkungan tempat tinggal. 3) Keluarga Sejahtera Tahap II (SK II) Kelurga sejahtera tahap II adalah kelurga yang disamping telah telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psokologisnya, akan tetapi belum
17
dapat memenuhi keseluruhan perkembangannya (development need), seperti misalnya kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. 4) Keluarga Sejahtera Tahap III (KS III) Yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar psikologisnya dan kebutuhan perkembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi yang maksimal) terhadap masyarakat, seperti secara teratur (waktu tertentu) memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial, kemasyarakatan, serta berperan serta secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga permasyarakatan atau yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olahraga, dan pendidikan. 5) Keluarga Sejahtera Tahap III plus (KS III +) Yaitu kelurga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan, baik dari sifat dasar, sosial, psikologis, maupun yang bersifat pengembangan, serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
2.1.4 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan Geertz (1974) dalam Tdjuddin; 1995 : 257 menyatakan bahwa kemiskinan pedesaan jawa muncul sebagai akibat dari adanya pertanian. Geertz berpendapat bahwa struktur pemilikan tanah yang timpang berarti mencerminkan ketidak samaan penghasilan masyarakat pedesaan. Dia berpendapat bahwa adanya
18
mekenisme pembagian penghasilan dengan melanggar drajat homogenitas sosial ekonomi. Sharp. Et. AL. (1996) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertaman, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidak samaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini kerena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau kerana keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Menurut Friedman (1981;) ( dalam Tadjuddin, 1995: 261) kemiskinan di kota erat kaitannya dengan langkanya peluang kerja yang produktif. Penduduk, baik pendatang desa-kota maupun penduduk kota yang baru masuk angkatan kerja, dengan kemampuan yang ada menciptakan kesempatan kerja dengan memanfaatkan kehidupan kota. Dalam banyak kasus, penghasilan mereka hanya dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari meskipun telah bekerja keras. Jadi, dapat dikatakan bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh keadaan ekonomi.
19
2.1.5
Indikator Kemiskinan Dalam menentukan seseorang dapat dikatakan miskin atau tidak,
diperlukan tolak ukur sebagai bahan perhitungan dan penentuan batas-batas kemiskinan. Menurut Arsyad (1999:240) indikator kemiskinan ada bermacammacam yakni : 1) Tingkat Konsumsi Beras Menurut Sajogyo (Arsyad, 1999:240) untuk daerah pedesaan, penduduk dengan konsumsi berasa kurang dari 240 kg per kapita per tahun bisa digolongkan miskin, sedangkan untuk daerah perkotaan adalah 360 kg per kapita per tahun. Secara lebih terinci Sajogyo membagi lagi indikator kemiskinan tersebut menjadi tiga kelompok : Tabel 2.1 Kategori Kemiskinan Menurut Sajogyo di Pedesaan dan Perkotaan Diukur Dari Tingkat Konsumsi Beras Kategori Melarat Sangat Miskin Miskin Sumber: (Arsyad, 1999 : 240)
Pedesaan 180 240 320
Perkotaan 270 360 480
Namun sejak tahun 1979 garis melarat dihilangkan dan kemudian ditambah dengan garis nyaris miskin yaitu dengan 480 kg di desa dan 720 kg di perkotaan. 2) Tingkat pendapatan Kategori rumah tangga miskin oleh BPS berdasarkan pendapatan adalah: (1) RTM sangat miskin ( mempunyai penghasilan < Rp 480.000/bulan) (2) RTM miskin ( mempunyai penghasilan Rp 480.000-Rp 600.000/bulan)
20
(3) RTM medekati miskin (mempunyai penghasilan > Rp 600.000 – Rp 700.000/bulan 3) Pengeluaran rumah tangga Pengeluaran rumah tangga merupakan alternatif lain untuk mengukur kesejahteraan. Hal ini sudah digunakan oleh badan pusat statistik (BPS). Pengeluaran rumah tangga dibagi dalam dua kata gori yaitu : pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan, apabila proporsi pengeluaran utuk makanan berkurang maka dapat dikatakan bahwa kesejahteraan seseorang telah meningkat. 4) Kebutuhan fisik minimum digunakan untuk menetukan tingkat upah/ gaji karyawan. Nilai KFM mencerminkan jumlah minimum nilai ekonomi dari barang dan jasa yang diperlukan oleh seseorang pekerja dan juga keluarganya dalam jangka waktu 1 bulan. Barang dan jasa tersebut meliputi : (1) makanan dan minuman, (2) bahan bakar, (3) perumahan dan alat-alat dapur, (4) pakaian dan sandang, (5) lain-lain. 5) Kebutuhan dasar (Basic need ) pengertiannya lebih luas dari KFM. Kompenen lain yang diperhitungkan dalam kebutuhan pokok antara lain kesehatan,
pendidikan,
penyediaan
air,
partisispasi,disentralisasi
kesempatan kerja dan lain-lain. (BPS, 1989:16). Menyerahkan beberapan kompenen untuk menetukan tingkat kesejahteraan, antar lain : kesehatan, konsumsi gizi, pendidikan, kesempatan kerja , perumahan, jaminan sosial, sandang dan kebebasan.
21
6) Kriteria BPS Menurut BPS propinsi bali, (2005:4-5) kriteria untuk menetukan keluarga/rumah tangga dikatagorikan miskin apabila : a) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang b) Jenis lantai tempat tinggal tersebut terdiri dari tanah/bambu/kayu murah c) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/bersama-sama dengan rumah tangga lain d) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ersama-sama dengan rumah tangga lain e) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik f) Sumber
air
minum
berasal
dari
sumur/mata
air
tidak
terlindung/sungai /air huja g) bahan bakar termasuk sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah h) hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam satu minggu i) hanya membeli sutu setel pakaian baru dalam setahun j) hanya sanggup makan satu/dua kali dalam sehari idak sanggup menekan membayar biaya pengobatan di puskesmas /poliklinik k) sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh
22
perkebunan dan pekerja lainnya dengan pendapatan di bawah Rp.600.000 perbulan. l) pendidikan tertinggi kepela rumah tangga SD/hanya SD m) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah di jual dengan nilai minimal Rp.500.000,- seperti sepede motor kredit/non kredit, emas, ternak, atau barang modal lainnya. Jika minimal 9 (sembilan) dari 14 (empat belas) variabel terpenuhi maka tergolong sebagai rumah tangga miskin.
2.1.6
Program Pengentasan kemiskinan Cahyanta (2002 : 33), membicarakan kemiskinan tidak dapat berhenti
sebatas mencapai apa penyebab dan bagaimana upaya menanggulanginya, agar kemiskinan berkurang atau kalau mungkin dientaskan. Jajaran birokrasi pemerintah daerah tentunya tidak tinggal diam melihat masih adanya kemiskinan di tengah masyarakatnya. Tentunya saja upaya mengentaskannya tidak bisa asal-asalan dan harus tetap pada rambu-rambu yang telah digariskan dari pemerintah pusat. Satu paduan yang dapat dijadikan pedoman adalah keputusan presiden No.8 Tahun 2002, keppres ini
merupakan pembahasan atas keppres No.124 tentang komite
penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah dilakukan. Keppres No.8 Tahun 2002 itu telah mengatur langkah-langkah apa yang harus diambil komite penanggulangan kemiskinan, termasuk yang di daerahdaerah. Langkah-langkah itu tentu saja bertujuan untuk mengurangi jumlah
23
penduduk miskin diseluruh wilayah RI, untuk itu langkah-langkah nyata yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. 1)
Pemberdayaan
dan
pengembangan
kemampuan
manusia
yang
berkaitandenganaspek pendidikan, kesehatan dan perbaikan kebutuhan dasar tertentu lainnya. 2)
Pemberdayaan
dan
pengembangan
kemampuan
manusia
yang
berkualitasdengan perbaikan aspek lingkungan, pemukiman, perumahan dan prasaran pendukung. 4)
Pemberdayaan dan pengembangan kemampuan manusia yang berkaitan dengan perbaikan aspek usaha, lapangan kerja dan lain-lain yang dapat meningkatkan pendapatan.
2.1.7 Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) Program Pengembangan Kecamatan Mandiri (PPKM) adalah bagian upaya pemerintah indonesia untuk memberdayakan pedesaan dengan menaggulangi masalah kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. PPKM merupakan korelasi terhadap sistem pembangunan terdahulu pada umumnya dinilai bersifat sentralistik.
PPKM
juga
merupakan
penyempurnaan
terhadap
program
penanggulangan kemiskinan terdahulu seperti IDT. Secara umum visi PPKM adalah terwujutnya masyarakat mandiri dan sejahtera. Sumber-sumber dana PPKM berasal dari : 1 ) Swadaya masyarakat 2 ) Cost sharing yang bersumber dari APBD
24
3 ) APBN yang bersumber dari pinjaman luar negri dan 4 ) Partisipasi dunia usaha atau pihak lain yang tidak mengikat. Alokasi bantuan PPKM ini ditetapkan antara Rp. 500 juta sampai dengan Rp.1 Miliyar perkecamatan. Penetapan alokasi ini berdasarkan jumlah penduduk dan lokasi. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui bantuan langsung dari PPKM ini diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria; (1) lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin; (2) mendesak untuk dilaksanakan; (3) bisa dikerjakan oleh masayarakat; (4) didukung oleh sumber daya yang ada di masyarakat; (5) memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan. Jenis-jenis kegiatan yang di biayai di katagorikan sebagai berikut : 1) Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana desa (infrastruktur pedesaan) yang dapat memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat. 2) Kegiatan peningkatan kualitas masyarakat miskin melalui bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan msyarakat (pendidikan informal) 3) Kegiatan simpan pinjam kaum perempuan (SPP)
2.1.8 Tujuan PPK Mandiri Tujuan umum dari PPK Mandiri adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan
berdasarkan
pengembangan
25
kemandirian
masyarakat
melalui
peningkatan
kapsitas
masyarakat,
pemerintah
lokal,
serta
penyediaan
prasarana/saran sosial dasar yang mendukung perekonomian masyarakat. Selain itu adapun tujuan khusus dari pelaksanaan PPK Mandiri. 1) Meningkatkan peran serta masyarakat terutama kelompok miskin dan perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksaan, pengendalian dan pelestarian pembangunan. 2) Mengimplementasikan pengelolaan pembangunan pertisipatif dengan mendayagunakan potensi dan sumber lokal. 3) Mengembangkan kapasitas pemerintah daerah dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan pedesaan /perkotaan yang berkelanjutan. 4) Menyediakan
prasarana/sarana
sosial
dasar
dan
ekonomi
yang
diprioritaskan masyarakat 5) Melembagakan
pengelolaan
keuangan
mikro
dalam
memberikan
pelayanan kepada masyarakat miskin.
2.1.9 Pengertian Kelompok SPP Kelompok Simpan Pinjam Kaum Perempuan (SPP) adalah kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujutkan keluarga sejahtera yang beranggotakan ibu-ibu/wanita dari keluarga prasejahtera (Pra KS), Keluarga Sejahtera I, maupun keluarga lain yang tahap kesejahteraannya lebih baik. Tujuan umum dari kelompok SPP ini adalah untuk memberdayakan ibu-ibu/wanita di bidang ekonomi sebagai upaya peningkatan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mewujatkan masyarakat
26
yang mandiri dan sejahtera. Tujuan umum kegiatan ini bertujuan menyediakan dana bergulir yang di pinjamkan untuk usaha peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga kaum perempuan melalui kelompok simpan pinjam perempuan. Terdapat pula tujuan khusus dari kegiatan SPP, yaitu: 1) Mempercepat proses memenuhi kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar 2) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha 3) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan
2.1.10 Pengertian keluarga Menurut Sekretariat Mentri Negara Kependudukan / BKKBN Pusat (2000:10), keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dan anak, atau anak dan ayahnya, atau ibu dan anaknya. Sedangkan keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dengan masyarakat dan lingkungannya
2.1.11 Kedudukan dan Peran Perempuan Dalam Keluarga Pada umumnya kedudukan dan peranan wanita pada zaman dahulu menduduki tempat kedua dalam masyarakat. Kedudukan wanita lebih rendah bila
27
dibandingkan dengan laki-laki. Hal seperti ini hanya ditemukan dikalangan masyarakat biasa tapi banyak juga ditemukan pada masyarakat kalangan atas. Kadang-kadang dibedakan antara pengertian-pengertian kedudukan dengan kedudukan sosial, untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan bahwa kedudukan diartikan sebagai tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan, adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tak dapat dipisahpisahkan, oleh karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya juga demikian, tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Peranan yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat merupakan unsur yang statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2002:243). Kaum perempuan memiliki kodrat kehidupan yang berupa: kodrat perempuan sebagai ibu, sebagai istri, sebagai individu perempuan, dan sebagai anggota masyarakat. Setiap unsur kodrat yang dimiliki memerlukan tanggung
28
jawab yang berbeda dengan peran dirinya sebagai anggota masyarakat, dan akan berbeda pula dengan peran dirinya sebagai individu. Meskipun demikian masingmasing unsur tersebut tidak boleh saling bertentangan (Sujarwa, 2001:91). Adapun dalam pembahasan ini lebih mengutamakan pada potret fenomena sosial berdasarkan analisis kasus kodrat perempuan yaitu : 1. Peran dan citra perempuan sebagai ibu Karateristik perempuan sebagai ibu bukan saja terletak pada peran kodrat perempuan yang dapat mengandung dan melahirkan, melainkan juga terletak pada kemampuan seorang ibu dalam mengasuh anak-anaknya sejak lahir hingga dewasa. Dalam kehidupan modern, banyak kaum ibu rumah tangga mengabaikan atau bahkan enggan mengasuh perkembangan dan pertumbuhan anaknya sendri, sehingga tidak jarang pertumbuhan perkembangan anak-anak di kota besar itu lebih didasarkan pada kemampuan fasilitas finansialnya dengan menyerahkan sepenuhnya pada pembantu rumah tangga atau panti-panti penitipan anak. 2. Peran dan citra perempuan sebagai istri Dalam pandangan Islam, hubungan suami istri diibaratkan sebagai pakaian antara yang satu bagi yang lain. Suami merupakan pakaian bagi istri dan istri merupakan pakaian bagi suami. Laki-laki merupakan kepala dan rumah merupakan pelabuhannya. Dalam kehidupan modern, peran suami istri dalam gambaran diatas masih dimungkinkan. Meskipun mereka memiliki mobilitas yang lebih tinggi dibanding dengan kehidupan keluarga tradisional, keluarga modern masih didasarkan pada pandangan romantis, maternal, dan domestik. Cinta romantis adalah konsep yang menunjang prinsip modernisme keteraturan, untuk
29
tiap pria ada satu orang perempuan yang menjadi pasangannya, demikian pula yang sebaliknya. Cinta material dipandang sebagai perwujudan tugas seorang ibu dalam mencintai dan merawat anak-anaknya. Persepsi cinta, romantis, material, dan domestic dapat diartikan sebagai suatu kehidupan keluarga yang dapat berada dalam satu nilai kebersamaan. Dalam kehidupan pasca modern, tampaknya ada perbedaan, kekhususan, dan ketidakberaturan yang mendasari kehidupan keluarga mereka. Konsep tentang keluarga inti dengan satu bapak yang bekerja mencari nafkah dan satu ibu yang yang mengayomi anak-anak dirumah sudah sulit dipertahankan sebagai realitas kehidupan. Keluarga pasca modern diwarnai dengan kehidupan kedua orang tua yang sama-sama bekerja mencari nafkah diluar rumah, akibatnya angka perceraian semakin tinggi, banyak keluarga dengan satu orang tua saja sehingga anak-anak harus bertahan dan berjuang dijalan.
2.1.12 Efektivitas Menurut Subagyo (2000 : 23), efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Rasio efektivitas program dalam hal ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Apabila realisasi program antara 1persen s/d 50 persen dari target, termasuk efektivitasnya rendah, sedangkan apabila realisasi program antara 51 persen s/d 100 persen dari targeet, termasuk efektivitasnya tinggi.
30
Dalam pedoman komite penanggulangan kemiskinan disebutkan bahwa efektivita merupakan upaya penyempurnaan kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan, membantu perencanaan, penyusunan, upaya/kegiatan dan pengambilan keputusan yang akan datang. Dengan demikian sistem monotoring dan efektivitas dalam pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan perlu didukung oleh mekanisme pelaksaan yang dapat berjalan secara berkelanjutan dan indikator kinerja pembangunan yang berbasis kepada ketersediaan data yang cukup akurat serta terkini. Pengukuran ringkat efektivitas menggunakan standar sesuai acuan Litbang Depdagri Republik Iindonesia 1991 (Prapta, 2007 : 28) sebagai berikut : 1) Koefisien efektivitas bernilai di bawah 40% = sangat tidak efektif 2) Koefisien efektivitas bernilai 40% - 59,99% = tidak efektif 3) Koefisien efektivitas bernilai 60% - 79,99% = cukup efektif 4) Koefisien efektivitas bernilai di atas 79,99% = sangat efektif Selanjutnya untuk mengukur tingkat efektivitas kegiatan Simpan Pinjam kaum Perempuan (SPP) terhadap Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Denpasar Timur, perlu disiapkan variabel jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang merupakan target untuk mengetahui efektivitas kegiatan, dimana RTM tersebut adalah RTM yang memperoleh bantuan Simpan Pinjam kaum Perempuan (SPP)
31
2.2 Penelitian Sebelumnya penelitian mengenai efektivitas program penanggulangan kemiskinan sudah di lakukan oleh berbagai pihak yang masing-masing mempunyai karkteristik yang berbeda. Penelitiatn yang membehas tentang efektivitas penanggulangan kemiskinan dalam pemberdayaan masyarakat telah dilakukan berbagai kalangan antara lain : Pada penelitian Rohmatdiono (2007) membahas tentang PNPM Mandiri Pedesaan Tentang Pengaruh Program Simpan Pinjam Perempuan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Klambu. Dimana penelitian ini merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini meneliti tentang Efektivitas kegitan simpan pinjam khusus bagi kaum perempuan rumah tangga miskin di kecamatan denpasar timur kota denpasar. Sedangkan penelitian yang sebelumnya membahas tentang Pengaruh Program Simpan Pinjam Perempuan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Klambu. Sedangkan persamaannya adalah adalah sama-sama meneliti tentang program simpan pinjam kaum perempuan (SPP)
32
Penelitian yang kedua oleh Ari (2009) yang diteliti adalah “efektivitas pemberian beras untuk masyarakat miskin didesa padang sambian kaja kecamatan denpasar barat” dengan menggunaka metode analisis yaitu statistik sederhana dan untuk teknik pengumpulan data penelitian sebelumnya menggunakan metode wawancara dengan menggunakan metode koisioner dan metode pengamatan. Dari hasil penelitian tersebut diketahui penangulangan kemiskinan melalui pemberian raskin adalah efektif sedangkan pada fariabel proses dan output tidak efektif. Perbeedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian dan program yang diteliti. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti efektivitas dari suatu program penanggulangan kemiskinan.
33
