BAB II
TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Landasan Teori
Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemahaman yang memadai tentang sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting, penyajian laporan keuangan daerah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. 2.1.1. Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kinerja merupakan suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau suatu organisasi pada suatu periode tertentu. Menurut Stoner (1996 : 477) kinerja (performance) merupakan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok atau organisasi. Pada sektor pemerintahan, kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh pegawai pemerintah atau instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode. Kinerja manajerial merupakan kinerja para individu dalam kegiatan-kegiatan manajerial, seperti perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negosiasi dan perwakilan (Mahoney, 1963). Prawirosentono (1999:2) mengartikan kinerja sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan
Universitas Sumatera Utara
wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Pengukuran kinerja memiliki peranan yang signifikan pengendalian internal atau manajerial, guna menjamin bahwa organisasi dapat dikelola sesuai dengan keinginan semua stakeholders. Laurensius dan Halim (2005 : 774) menegaskan pengukuran kinerja instansi pemerintah dimaksud untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pengelolaan organisasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kimisean dkk (2004 : 490) bahwa kinerja pelayanan suatu organisasi merupakan hal penting untuk dicermati supaya dapat mengukur suatu keberhasilan organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Tujuan pengukuran kinerja pemerintah daerah adalah untuk memotivasi pemerintah daerah meningkatkan kinerjanya khususnya dalam merealisasikan good governance serta memberikan pelayanan publik. Dalam konteks organisasi pemerintah daerah, pengukuran kinerja SKPD dilakukan untuk menilai seberapa baik SKPD tersebut melakukan tugas pokok dan fungsi yang dilimpahkan kepadanya selama periode tertentu. Pengukuran kinerja SKPD merupakan wujud dari vertical accountability yaitu pengevaluasian kinerja bawahan oleh atasannya dan sebagai bahan horizontal accountability pemerintah daerah yaitu kepada masyarakat atas amanah yang diberikan kepadanya.
2.1.2. Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Universitas Sumatera Utara
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronis dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas Pemerintah Daerah. Herbert et.al (1984:3) menegaskan pada organisasi pemerintah terdapat dua orientasi atau kepentingan yang diperankan dalam menjalankan roda pemerintahan, yaitu orientasi laba dan bukan laba. Orientasi laba pada pemerintah adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Oleh karena itu, pengelola administrasi pemerintahan perlu memahami akuntansi. Mereka juga harus memahami pelaporan akuntansi, dan juga memahami bagaimana informasi akuntansi digunakan untuk perencanaan, pembuatan keputusan dan pengendalian. Hal senada ditegaskan oleh Collier (1997 : 7) bahwa akuntansi memiliki implikasi terhadap hubungan antara pemegang kekuasaan dan lingkungan organisasi, serta sistem akuntansi manajemen merupakan suatu kekuatan yang mempengaruhi strategi. Ini menandakan bahwa untuk memediasi hubungan antara pemerintah daerah dengan stakeholder diperlukan suatu media untuk mengkomunikasikan program pemerintah. Salah satu media yang dipandang relevan dalam mengkomunikasikan dan dijadikan sebagai alat untuk mengawasi program-program pemerintah yang tercermin dalam APBD adalah sistem akuntansi daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan bahwa pelaporan keuangan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat
Universitas Sumatera Utara
bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Lin (1998 : 113) menegaskan pengukuran kondisi keuangan daerah dalam bentuk pengeluaran daerah dapat menggunakan akuntansi pemerintah daerah. Pengeluaran daerah merupakan akumulasi dari alokasi sumber daya daerah, maka diperlukan sistem untuk mengevaluasi proses alokasi tersebut. Bila dikaitkan dengan organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah pemahaman yang memadai tentang sistem akuntansi keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah termasuk satuan kerja. 2.1.3. Pengelolaan keuangan daerah Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut (Permendagri Nomor 13, 2006; 16-17) adalah sebagai berikut. a.
Tertib Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
b.
Taat pada peraturan perundang-undangan Pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundangundangan.
c.
Efektif Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
d.
Efisien Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
e.
Ekonomis
Universitas Sumatera Utara
Pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. f.
Transparan Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
g.
Bertanggung jawab Perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
h.
Keadilan Keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
i.
Kepatutan Tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proposional.
j.
Manfaat untuk masyarakat Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat
untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab.Uraian ini menunjukkan bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar semua hak dan
Universitas Sumatera Utara
kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pasal 4 ayat (1) menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan,
efisien,
ekonomis,
efektif,
transparan
dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Edward (1992 :13) menyatakan manajemen keuangan daerah dapat dilakukan dengan baik jika pemerintah daerah dapat mendefinisikan secara jelas tujuan dari manajemen keuangan. Hal ini menandakan bahwa bila pemerintah daerah secara jelas dapat mendefinisikan atau merumuskan tujuan pengelolaan keuangan daerah, maka kebijakan tentang alokasi sumber daya daerah untuk kepentingan publik dapat tercapai. APBD memiliki potensi penyimpangan atau penyalahgunaan yang cukup tinggi, karena berkaitan dengan pengelolaan asset daerah dalam bentuk keuangan daerah. Dikatakan memiliki potensi penyimpangan tinggi, karena struktur dan bentuk APBD saat ini jauh berbeda dengan struktur dan bentuk APBD sebelum implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 dan juga telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007. Di samping itu, anggota dewan memiliki kewenangan yang cukup luas dalam penyusunan dan penetapan APBD, sebagaimana dinyatakan dalam peraturan tersebut, yaitu penyusunan maupun revisi APBD harus mendapat persetujuan dari DPRD.
Universitas Sumatera Utara
Konsekuensi dari aturan ini menunjukkan adanya kehati-hatian pemerintah daerah dalam
mengelola
keuangan
daerah
dan
menghendaki
adanya
bentuk
pertanggungjawaban dalam penggunaan setiap rupiah selama satu periode tahun anggaran. Anthony & Govindrajan (2003 : 17) menegaskan bahwa anggaran perlu disiapkan secara detail dan melibatkan manajer pada setiap level organisasi. Keterlibatan manajer dalam penyusunan anggaran khususnya dalam anggaran sektor publik diharapkan berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterlibatan setiap personel yang kompeten pada setiap level organisasi dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, implementasi program pemerintah daerah yang mengkonsumsi sejumlah sumber daya tertentu dapat dievaluasi melalui kinerja yang dihasilkan oleh setiap satuan kerja.
2.2. Review Peneliti Terdahulu (Theoretical Mapping) Penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dilakukan antara lain penelitian yang dilakukan Mahmudi dan Mardiasmo (2004) melakukan penelitian tentang pengukuran kinerja pemerintah daerah di Yogyakarta. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menentukan indikator outcome, benefit dan impact. Pengukuran kinerja yang dilakukan masih berorientasi pada output bukan outcome.
Universitas Sumatera Utara
Ririn dan Mardiasmo (2004) melakukan penelitian tentang kinerja agensi pemerintah daerah di Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komitmen organisasional, struktur desentralisasi dan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajer instansi pemerintah. Tuasikal (2006) melakukan penelitian tentang pengaruh pengawasan, pemahaman sistem akuntansi terhadap pengelolaan keuangan daerah serta implementasinya terhadap kinerja satuan kerja pemerintah daerah (studi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Maluku). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan internal, eksternal dan pemahaman sistem akuntansi berpengaruh terhadap
pengelolaan
keuangan
daerah.
Pengawasan
internal,eksternal
dan
pemahaman sistem akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja pemerintah daerah. Pengawasan internal, eksternal dan pemahaman sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja pemerintah daerah.
Tuasikal (2007) melakukan penelitian tentang pengaruh pemahaman sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja satuan kerja di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial menunjukkan bahwa pemahaman sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Secara simultan menunjukkan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja.
Universitas Sumatera Utara
Haykal (2007) melakukan penelitian tentang analisis peran dan fungsi SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah serta pengaruhnya terhadap kinerja SKPD (Studi kasus pada Pemkab Aceh Timur). Hasil penelitian tersebut bahwa perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja SKPD.
Tinjauan peneliti terdahulu berupa tahun penelitian, nama penelitian, variable penelitian dan hasil penelitian dapat dilihat pada table 2.1 berikut : Tabel 2.1. Review Peneliti Terdahulu No
Nama
Judul
Variabel
Hasil
1.
Mahmudi dan Mardiasmo, 2004.
Pengukuran Kinerja 1. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah sebagai Variabel terhadap Era Otonomi independen pada Pemerintah 2. Era Otonomi sebagai Kabupaten Sleman. Variabel dependen
2.
Ririn Dwianasari
Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Struktur
Pemerintah Daerah mengalami kesulitan dalam menentukan indikator outcome, benefit dan impact .
1. Pengaruh Partisipasi Komitmen Organisasi, Anggaran dan Struktur Partisipasi Anggaran
Universitas Sumatera Utara
dan Mardiasmo, 2004.
3.
Askam Tuasikal, 2006
Desentralisasi Struktur Desentralisasi sebagai dan terhadap Kinerja Desentralisasi variabel independen. Manajer Instansi 2. Kinerja Manajer berpengaruh terhadap Instansi sebagai variabel Kinerja Pemerintah Provinsi Manajer dependen. Yogyakarta : Instansi Komitmen Organisasi 3. Komitmen Organisasi sebagai Variabel sebagai Variabel Intervening. Intervening. 1. Pengawasan Pengaruh 1. Pengawasan Pengawasan, Internal,Ekternal dan internal,eksternal dan pemahaman sistem pemahaman sistem Pemahaman Sistem akuntansi sebagai akuntansi berpengaruh Akuntansi terhadap variabel independen. terhadap pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah serta 2. Pengelolaan Keuangan keuangan daerah Daerah sebagai variabel Implementasinya dependen. 2. Pengawasan terhadap Kinerja Satuan Kerja 3. Kinerja Satuan kerja internal,eksternal dan Pemerintah Daerah pemahaman sistem Pemerintah Daerah sebagai variabel akuntansi tidak intervening. berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja pemerintah daerah.Pengawasan internal,eksternal dan pemahaman sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja pemerintah daerah.
Lanjutan Tabel 2.1 4.
5.
Askam Tuasikal, 2007.
Haykal, 2007
Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.
1.
Analisis peran dan fungsi SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah serta pengaruhnya terhadap kinerja SKPD (Studi kasus pada Pemkab Aceh Timur)
1.
2.
2.
Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai variabel independen. Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen.
Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah secara parsial dan simultan.
Perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran sebagai variabel independen. Kinerja SKPD sebagai dependen Variabel
Perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja SKPD.
Universitas Sumatera Utara
