BAB II. IMPLEMENTASI DAN PENGELOLAAN PROGRAM
2.1. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan PHK PKPD UMY dijalankan oleh suatu organisasi pelaksana dengan nstruktur seperti bagan di bawah. Struktur organisasi pelaksana kegiatan sejalan dengan struktur organisasi universitas, terdiri dari penanggung jawab program hibah yang dijabat Rektor UMY, ketua pelaksana program yang dijabat oleh Dekan FKIK yang dalam pengelolaan kegiatan sehari-hari dibantu oleh seorang direktur eksekutif hibah PHK-PKPD, seorang koordinator bidang program, seorang koordinator bidang keuangan, seorang koordinator bidang pengadaan dan jasa, 6 orang PIC serta tim divisi monitoring dan evaluasi atau monevin. Pada bulan Juni 2011 di UMY terjadi pergantian pejabat wakil rektor yang telah selesai masa tugasnya dan pengangkatan staf ahli rektor bidang hibah. Staf ahli rektor bidang hibah bertugas memberikan asupan kepada rektor dan wakil rektor I terkait keberlanjutan berbagai hibah yang sedang berjalan dan antisipasi peluang berbagai hibah yang akan datang. Penanggungjawab Program Ir Dasron Hamid, M.Sc Rektor UMY
Prof. Dr. Bambang Cipto, MA. Wakil Rektor I UMY
Dr. Suryo Pratolo, M.Si., Akt. Wakil Rektor II UMY
Ir. H. Nafi Ananda Utama,M.S Staf Ahli Bidang Hibah
Badan Penjaminan Mutu
Bagian Pengadaan UMY
UNIT PELAKSANA PROYEK
Bagian Keuangan UMY
Ketua Pelaksana Dr. Erwin Santosa, SpA, M.Kes Dekan FKIK UMY Direktur Eksekutif Dr. Dirwan Suryo Soularto,M.Kes Kaprodi PD FKIK UMY
Koordinator Bidang Program Dr. Alfaina Wahyuni, M.Kes, SpOG
PIC 1 Dr. Warih Andan, SpKJ (Promosi & alumni)
Koordinator Bidang Pengadaan Barang Drh. Tri Wulandari, M.Kes
PIC 2 Dr. Wiwik .K., M.Kes (MEDU-Kurikulum) Dr. Siti Aminah, SPKK (Profesi)
PIC 3 Dr. Sri Sundari, M.kes (MEDU-asesment)
Koordinator Bidang Keuangan Dr. Ekorini
PIC 4 Dr. Inayati, M.Kes (Penelitian)
PIC 5 Dr. Ikhlas,.M. Med.Sc (Mutu)
Adapun uraian tugas masing-masing sebagai berikut: Penanggung jawab : bertanggung jawab kepada Dirjen Dikti, sivitas akademika UMY maupun kepada publik atas pelaksanaan dan pelaporan PHK-PKPD secara keseluruhan. Ketua pelaksana: bertanggung jawab terhadap pengelolaan PHK-PKPD. Dalam ativitas kesehariannya dibantu oleh direktur eksekutif Direktur Eksekutif 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan PHKPKPD yang telah ditetapkan. 2. Memberikan pengarahan dan memonitor perkerjaan-pekerjaan Koordinator Bidang dan PIC 3. Menandatangani surat undangan rapat dan surat pengantar pengiriman dokumen. 4. Menandatangani dokumen-dokumen berkait dengan usulan kegiatan seperti TOR, dokumen pengadaan dan lain-lain yang dianggap perlu persetujuan direktur eksekutif. 5. Melakukan presentasi pada saat pelaksanaan site visit oleh tim Reviewer DIKTI. 6. Melakukan teguran baik lisan maupun tertulis kepada Koordinator Bidang, PIC dan Panitia lain yang lalai menjalankan tugas. 7. Menjawab dengan disertai bukti-bukti material dan formal terhadap semua pertanyaan dari tim monevin, monev eksternal maupun auditor . Kordinator Bidang Program 1. Melakukan koordinasi, pengarahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan oleh para PIC. 2. Melakukan pemeriksaan dan koreksi terhadap laporan kegiatan PIC. 3. Membuat resume laporan kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan para PIC secara periodik, dan menyampaikannya pada Direktur eksekutif. 4. Melakukan presentasi kemajuan fisik pada saat pelaksanaan site visit oleh Tim Monevin maupun Reviewer DIKTI. 5. Menjawab dengan disertai bukti-bukti material dan formal terhadap semua pertanyaan tim monevin, monev eksternal maupun tim auditor terkait dengan pelaksanaan program. Koordinator Bidang Keuangan 1. Melakukan koordinasi, pengarahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan oleh para PIC. 2. Melakukan pemeriksaan dan koreksi terhadap laporan keuangan PIC. 3. Membuat resume laporan keuangan yang dilaksanakan para PIC secara periodik, dan menyampaikannya pada Direktur eksekutif. 4. Melakukan presentasi laporan keuangan pada saat pelaksanaan site visit oleh Tim Monevin maupun Reviewer DIKTI.
5.
Menjawab dengan disertai bukti-bukti material dan formal terhadap semua pertanyaan tim monevin, monev eksternal maupun tim auditor terkait dengan pengelolaan keuangan.
PIC 1. Bertanggung jawab atas pencapaian indikator kinerja dari kegiatan 2. Membuat laporan tertulis baik kegiatan maupun keuangan terhadap semua pelaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya. Koordinator Bidang Pengadaan Barang dan Jasa 1. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara efektif dan efisien 2. Membuat laporan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Melakukan pemeriksaan dan penerimaan barang dengan optimal (sesuai spesifikasi yang ditetapkan), efektif dan efisien 4. Membuat laporan pemeriksaan dan penerimaan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku Tim Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin) 1. Melaksanakan pendampingan pelaksanaan aktivitas. 2. Melaksanakan pemeriksaan kemajuan fisik dan audit keuangan (minimal dua kali setahun). 3. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. 4. Melaksanakan asesmen dan evaluasi terhadap pencapaian indikator aktivitas (minimal dua kali setahun). 5. Memberikan masukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan aktivitas 6. Menyampaikan laporan tertulis hasil monevin kepada penanggung jawab PHK-PKPD atas pelaksanaan PHK-PKPD secara keseluruhan.
2.2. Mekanisme Koordinasi Pelaksanaan PHK-PKPD dimulai dengan rapat koordinasi yang dihadiri oleh semua komponen yang terkait dengan agenda penjelasan umum oleh direktur eksekutif mengenai job diskripsi, cara melaksanakan masing-masing program, jadwal, tata cara pengajuan pencairan dana, cara pengadaan barang dan jasa, cara pelaporan, cara pengukuran indikator, monevin dan sebagainya. Setiap komponen PHK-PKPD melaksanakan tugasnya sesuai job diskripsi dan jadwal yang telah ditentukan. Pada tataran paling bawah kegiatan dilaksanakan dengan dikoordinasi oleh PIC. Dalam melaksanakan sub kegiatan PIC bekerjasama dengan departemen/unit kerja/pelaksana kegiatan terkait. Hasil kerja pada masing-masing departemen/unit/pelaksana kegiatan dilaporkan kepada PIC untuk dievaluasi bersama.
Dekan Fakultas sebagai ketua pelaksana berwenang untuk memonitor semua implementasi program sehingga tidak berbenturan dengan rencana strategis prodi maupun Fakultas. Ketidakpuasan (complain) dalam proses pelaksanaan program disampaikan kepada Dekan sebagai Ketua Pelaksana, selanjutnya dilakukan klarifikasi terhadap tim yang terkait dan didiskusikan dalam rapat koordinasi serta diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam rangka melakukan koordinasi maka tim melaksanakan pertemuanpertemuan yaitu : 1. Pertemuan Mingguan. Pertemuan mingguan dilaksanakan setiap minggu ppada hari Sabtu. Pada pertemuan ini dilaporkan hal-hal yang telah dilaksanakan oleh PIC dan staf pelaksana pada minggu berjalan, mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian juga merencanakan apa yang akan dilakukan pada minggu yang akan datang, siapa saja yang terlibat pada perencanaan minggu yang akan datang dan biaya yang diperlukan. 2. Pertemuan Bulanan. Pada setiap akhir bulan diadakan koordinasi bulanan. Pertemuan ini dihadiri oleh panitia pelaksana hibah, para pejabat struktural dan para anggota monevin. Pertemuan ini membahas tentang program yang telah berjalan, kesesuaian program, anggaran, dan perencanaan program pada bulan yang akan datang, serta mengatasi segala permasalahan yang timbul pada saat implementasi. Koordinator Bidang Program menyusun laporan kemajuan kegiatan (progress report) setiap tengah tahun dan laporan akhir tahunan yang kemajuan baik dari kemajuan fisik, pencapaian indikator kinerja maupun serapan keuangan. Laporan-laporan ini setelah diperiksa dan ditandatangani Direktur Eksekutif kemudian dikirimkan ke CPCU dan Tim Monevin. Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin) Program Hibah Kompetisi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dilakukan oleh Bidang Asesmen Mutu Badan Penjaminan Mutu UMY bertujuan mengkonfirmasi status pelaksanaan program, mengukur kinerja yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan, mengukur kemajuan yang dicapai dalam melaksanakan pengadaan sumber daya pendukung yang diperlukan, mengidentifikasi masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang ada dan solusinya, dan mengaudit pelaksanaan administrasi program dan administrasi keuangan. Monitoring dan evaluasi (monev) internal PHK di UMY dilakukan oleh Tim Monevin PHK. Pelaksanaan monevin internal dalam satu tahun dilakukan 2 kali yaitu monevin tengah tahun dan monevin akhir tahun. Pelaksanaan monevin meliputi desk evaluation dan site visit. Tim Monevin UMY melakukan review terhadap laporan-laporan tersebut setiap triwulan untuk laporan kemajuan fisik
dan laporan keuangan. Untuk kelancaran kegiatan tersebut, tim monevin melakukan pendampingan secara rutin bulanan terhadap pengelola hibah. 3.3. Pengelolaan Keuangan Dalam rangka mendukung tercapainya rencana pelaksanaan PHK-PKPD maka pengelolaan keuangan perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, serta harus memakai asas sebagai pencerminan best practices dalam pengelolaan keuangan, antara lain : 1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil; 2. Profesionalitas; 3. Proporsionalitas; 4. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan; 5. Pemeriksaan keuangan oleh yang berwenang. Kebijakan dasar keuangan yang meliputi monitoring dan evaluasi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi aspek administrasi yang layak secara peraturan dan perundangan, namun juga diharapkan tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini secara tidak langsung menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dari penggunaan sumber pembiayaan hibah. Pengelolaan keuangan PHK-PKPD dikoordinasikan oleh Koordinator Bidang Keuangan. Mekanisme dan sistem pengelolaan keuangan hibah direncanakan melalui tahapan sebagai berikut: 1. Perencanaan Mekanisme perencanaan keuangan dimulai dari pengajuan rencana anggaran oleh masing-masing PIC pada saat penyusunan RIP di akhir tahun sebelum tahun berjalan. Selanjutnya perencanaan pencairan keuangan dimulai dari pengajuan anggaran oleh masing-masing PIC pada awal bulan ditujukan kepada Direktur Eksekutif. Direktur Eksekutif memerintahkan Koordinator Bidang Keuangan untuk melihat kesesuaian pengajuan anggaran tersebut dengan rencana anggaran dan kondisi keuangan yang ada di rekening hibah. Dekan selaku Ketua Pelaksana dan Direktur Eksekutif akan menyetujui anggaran yang diajukan oleh masing-masing PIC, setelah berkoordinasi dengan Koordinator Bidang Program dan Koordinator Bidang Keuangan. Transaksi distribusi penggunaan dana dilaksanakan antara Koordinator Keuangan dengan penanggung jawab program (PIC). Setiap transaksi penerimaan dan penggunaan dana harus diketahui/ditandatangani oleh Koordinator Bidang Keuangan, dan Direktur Eksekutif. Selanjutnya masing-masing PIC mendistribusikan anggaran ke unit-unit pelaksana (penanggug jawab kegiatan) hibah. 2. Pelaksanaan
Setelah mengajukan perencanaan anggaran pada awal bulan, maka unitunit harus segera melaksanakan distribusi keuangan agar program-program berjalan lancar. Apabila pengajuan anggaran tidak disetujui oleh Direktur Eksekutif karena kondisi keuangan tidak memungkinkan maka pelaksana harus bisa mengatur sesuai sekala prioritas kebutuhan agar program-program tidak berhenti. 3. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Setelah melaksanakan program dan anggaran, maka masing-masing PIC menyusun dua jenis LPJ paling lambat satu bulan setelah kegiatan yakni laporan kegiatan dan laporan keuangan. Laporan kegiatan diberikan kepada Koordinator Bidang Program dan laporan keuangan diberikan kepada Koordinator Bidang Keuangan. Koordinator Bidang Keuangan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan setiap bulan (pada awal bulan berikutnya) dalam bentuk: Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Kas Tunai, Buku Pemungutan dan Penyetoran Pajak, dan Neraca dan dilampiri rekening koran (mengikuti aturan pengelolaan keuangan negara). Laporan Pengelolaan Keuangan tersebut diperiksa dan ditandatangani Direktur Eksekutif. Koordinator Bidang Keuangan juga membuat rekap pengeluaran dana (tabel disbursement), dan menyusun laporan kemajuan (rasio antara disbursed terhadap allocated). Rekening yang digunakan untuk PHK-PKPD ini menggunakan rekening giro di Bank Bukopin Cabang Yogyakarta atas nama UMY PHK-PKPD, dan tidak tercampur dengan dana universitas maupun yayasan. Dalam setiap pencairan dana, cek harus ditandatangani oleh Koordinator Bidang Keuangan dan Rektor selaku Penanggung Jawab Program dan dicap dengan stempel PHK-PKPD. 3.4. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan jasa pada PHK-PKPD dilaksanakan oleh panitia pengadaan yang dikoordinir oleh Bagian Pengadaan di tingkat universitas (prodi, fakultas dan unit tidak diberi kewenangan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara langsung). Pelaksana pengadaan barang Tim Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari beberapa staf yang sudah berpengalaman dalam berbagai kegiatan pengadaan barang (universitas, A-1, A-2, A-3, TPSDP dan PHKI), dan sebagian sudah bersertifikat pengadaan barang dan jasa. Mekanisme pengadaan barang dan jasa mengikuti Perpres no. 54 tahun 2010 dan Guidelines Procurement Under IBRD Loans and IDA Credits edisi Mei tahun 2004, revisi Oktober tahun 2006. Penerimaan barang dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Barang yang terdiri dari para staf yang menguasai (faham) tentang barang-barang tersebut ditambah staf dari end user terkait. Setelah barang diterima oleh Panitia Penerimaan Barang (dengan Berita Acara Penerimaan Barang), selanjutnya
diserahterimakan dari Direktur Eksekutif kepada universitas untuk di inventarisasi dan dilanjutkan serah terima barang dari universitas ke end user untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya. 3.5. Hambatan, Kendala dan Kiat Mengatasinya Pada awal kegiatan, hambatan utama yang ada adalah keterlambatan proses administrasi dari CPCU, antara lain menyangkut distribusi panduan baku SOP, jawaban permohonan persetujuan TOR, ijin pemberangkatan untuk pengiriman pengembangan staff maupun kepastian Nol WB untuk pengadaaan serta kompleksitas persyaratan administrasi. Keterlambatan ini menyebabkan banyak kegiatan yang mundur dari rencana semula dan beberapa kegiatan mengalami perubahan rencana anggaran menyesuaikan standar pembiayaan terkini. Untuk mengatasi hal ini, salah satu hal yang sangat penting adalah menjaga komunikasi yang intesif antara PIU dan CPCU melalui Direktur Eksekutif dan Staf CPCU maupun PIU dengan reviewer internal/tenaga ahli/lembaga/institusi lain terkait keberadaan reviewer dan ahli/ kesiapan penerimaan di tempat kegiatan yang direncanakan serta persiapan kegiatan yang akan datang dilakukan dengan waktu lebih lama dan jeda yang lebih longgar dari jadwal pelaksanaan. Usulan dari grantees untuk memperlancar perecanaan dan pelaksanaan kegiatan adalah adanya prosedur administrasi yang lebih sederhana terutama terkait dengan pengadaan tenaga ahli. Hambatan selanjutnya yang terjadi adalah pengaturan kegiatan yang overlapping sehingga kegiatan-kegiatan tersebut berjalan tidak efektif oleh karena banyak kegiatan yang memerlukan partisipasi aktif seluruh SDM dosen yang ada, seperti hibah penelitian dan pengajaran serta beberapa workshop. Solusi yang direncanakan adalah penyusunan jadwal yang lebih teroganisir dan pengawasan pelaksanaan yang lebih disiplin terkait ketaatan waktu serta sosialisasi lebih intensif kepada para dosen terkait jadwal-jadwal kegiatan. Satu hal yang saat ini tidak menjadi kendala/hambtan, namun di tahun depan akan dirasa lebih efektif adalah apabila pengiriman staf studi lanjut S-2 ke luar negeri (ONDT) dapat diubah menjadi pengiriman staf studi lajut S-2 dalam negeri. Efektifitas ini akan tampak dari sisi pengeluaran anggaran dibandingkan dengan jumlah keluaran (dosen S-2) yang dihasilkan, mengingat perbandingan anggaran pengiriman satu dosen studi lanjut S-2 ke luar negeri setara dengan 4-6 orang dosen studi lanjut S-2 dalam negeri. Sejalan dengan percepatan penambahan dosen di prodi pendidikan dokter, hal ini sangat selaras dan dirasa lebih efektif. Rencana yang diusulkan untuk tahun depan, adalah adanya perubahan aktivitas berupa pengiriman dosen studi lanjut S2 luar negeri diganti menjadi studi lanjut S-2 dalam negeri dengan jumlah lebih banyak.
Best practices yang didapatkan UMY dalam pelaksanaan PHK-PKPD ini antara lain: (1) Lebih terintegrasi dan terarahnya berbagai aktivitas kegiatan di unit kegiatan maupun prodi dalam rangka peningkatan kualitas proses pendidikan, baik yang akan datang maupun terhadap proses yang sedang berjalan. (2) Pelaksanaan program juga menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini terasa sekali pada proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh panitia pengadaan yang tersentral di tingkat universitas, (3) Keterlibatan pengelola program studi dan fakultas menjadi lebih baik, karena pelaksana dan pelaksanaan PHK-PKPD UMY ini melibatkan jajaran pengelola prodi maupun fakultas disamping dosendosen lain serta aktivitas dan subaktivitas yang direncanakan dan dilaksanakan sejalan dengan renstra dan renop fakultas serta prodi. Dengan demikian kendali pelaksanaan program, keterkaitan program-program PHK-PKPD dan program fakultas serta prodi menjadi lebih baik. Disamping itu juga tidak ada program PHK-PKPD yang tidak sejalan dengan arah kebijakan fakultas, (4) Berbagai aktivitas dan subaktivtas yang direncanakan dan dilaksankan menjadi lokomotif dan inisiasi perubahan/perbaikan bagi prodi lain di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY, baik pada saat proses pelaksaaan maupun tahap implementasinya nanti. Aktivitas/sub-aktivitas tersebut antara lain : pengembangan peningkatan efektivitas dan perluasan jejaring kerjasama institusi lain untuk penelusuran bibit unggul, peningkatan akses kepada kalangan tidak mampu tetapi berpotensi akademik tinggi melalui pemberian beasiswa institusi, kurikulum islamic profesional behaviour, pengembangan progress test system berdasarkan competence based assesment melalui self asessment, serta peer assessmen, peningkatan produktivitas penelitian dan publikasi ilmiah dosen, maupun revitalisasi sistem tata kelola dan penjaminan mutu internal. (5) Meningkatkan kapasitas pengelolaan program berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan grantees lain dari berbagai fakultas kedokteran di Indonesia.
