BAB II DUE DILIGENCE PADA PERSEROAN TERBATAS. Pengertian due diligence muncul dari perkembangan hukum di Indonesia,

BAB II DUE DILIGENCE PADA PERSEROAN TERBATAS

A. Pengertian Due Diligence Pengertian due diligence muncul dari perkembangan hukum di Indonesia, sejak percepatan perekonomian melalui IPO (Initial Public Offering) atau Go Public, sehingga setiap emiten dipersyaratkan oleh lembaga berwenang (Bapepam), harus menunjuk Konsultan Hukum/Pengacara untuk melakukan pemeriksaan hukum atas perusahaannya. Perkembangan selanjutnya adalah tidak hanya untuk IPO, tetapi juga perusahaan yang akan melakukan Merger atau Acquisition.22 Memang dalam penyusunan Due Diligence tidak ada format khusus, atau harus bagaimana bentuk yang baik atau susunan dalam menganalisis temuantemuan hukum (Legal Audit), sehingga memudahkan memberikan pendapat hukum (Legal Opinion). Istilah due diligence mulai dikenal pada tahun 1903.

Due diligence

berasal dari kata due (sesuatu yang terhutang atau merupakan kewajiban moral) dan diligence yaitu vigilant (ketekunan), activity (kegiatan), atau attentiveness (perhatian).23 Due Diligence is a term used for a number of concepts involving either the performance of an investigation of a business or person, or of an act with a certain standard of care. It can be a legal obligation, but the term 22

www. Bakerpacific.com, yang diakses tanggal 25 Oktober 2010. Laksanto Utomo, Pemeriksaan dari Segi Hukum atau Due Diligence, (Bandung : PT. Alumni, 2008), hal. 3. 23

Universitas Sumatera Utara

willmore commonly apply to voluntary investigations, some common example of due diligence is various industries include.24 Pengertian due diligence dalam Black’s Law : “the diligence reasonably expected from, and ordinarily exercised by a person who seeks to satisfy a legal requirement or to discharge on obligation”.25 Menurut beberapa kamus website di internet, due diligence adalah : “the care that a reasonable person exercises under the circumstance to avoid harm to other persons or their property”. (tingkat kehati-hatian yang dilakukan oleh seseorang yang normal pada umumnya untuk menghindari kerugian terhadap orang lain atau harta miliknya). Dalam perkembangannya istilah due diligence dikenal sebagai : “the process of investigation performed by investors, into the details of a potential investment such as an examination of operation and management and the verification of material facts” (Proses penelitian yang dilakukan oleh para investor terhadap rincian potensial investasi, misalnya pemeriksaan pengoperasian dan manajemen dan verifikasi fakta-fakta penting). Ada beberapa pengertian tentang proses pemeriksaan dari segi hukum (legal audit), yang secara umum dipahami bahwa legal audit adalah sebuah mekanisme dari suatu verifikasi yang kompleks terhadap keberadaan suatu subjek 24

http://en. Wikipedia. Org/wiki/Due_diligence, yang diakses tanggal 25 Oktober 2010. Black’s Law Dictionary, seventh edition, Bryan A Garner editor in chief, West Group, St. Paul, Min, 1999, hal. 468. 25


hukum berikut aktivitas-aktivitas yang dilakukannya secara objektif dan sistematis berdasarkan sistem hukum nasional yang berlaku. Mengacu kepada pengertian legal audit tersebut, karena hasil laporan pemeriksaan hukum tersebut akan berwujud sebagai suatu pernyataan hukum profesional, dapat dikatakan bahwa selayaknya legal audit hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian di bidang hukum yang terikat validitasnya berdasarkan etika profesional sebagai suatu profesi.26 Selanjutnya demi mencegah laporan yang bersifat subjektif si ahli hukum, pemeriksaan yang dilakukan diharuskan menggunakan suatu mekanisme tertentu secara objektif dan sistematis serta didasarkan atas keberlakuan sistem hukum yang ada. Legal audit yang selama ini dikenal oleh mayarakat luas adalah legal audit yang dilakukan dalam Pasar Modal yaitu berupa legal due diligence (pemeriksaan hukum secara menyeluruh) terhadap perusahaan yang akan go public (masuk bursa). Legal audit dari aspek pasar modal, legal audit merupakan pemeriksaan terhadap segala kegiatan dan dokumentasi yang berkaitan dengan hukum).27 Selain itu, para konsultan hukum dalam Pasar Modal juga memberikan pengertian dari legal audit yaitu proses pekerjaan konsultan hukum dalam memberikan pendapat hukum menurut hukum Indonesia mengenai emiten dalam waktu tertentu.28 26

Laksanto Utomo, Op. Cit., hal. 5. Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 33. 28 Lihat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Indonesia Tentang Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum, Nomor 01/HKH/1995 tanggal 30 Maret 1995, Jakarta : 1995. 27


Pada dasarnya pengertian dari legal audit bersifat netral dan dapat ditetapkan dalam berbagai subjek yang aktivitasnya akan di audit. Dalam konteks Pasar Modal istilah due diligence dikenal sebagai pemeriksaan dari segi hukum. Perkembangan due diligence disamping untuk melakukan pemeriksaan hukum, sehubungan dengan transaksi bisnis, dilakukan juga oleh investor yang akan melakukan investasi pada perusahaan high-tech.29

1. Prinsip-prinsip Legal Audit Sebagai suatu catatan paling tidak Legal Audit memiliki beberapa prinsip utama yaitu :30 a. Kerelaan, yaitu bahwa subjek hukum yang akan diperiksa harus secara sukarela membuka diri untuk pemeriksaan; b. Keterbukaan, yaitu bahwa subjek hukum yang akan diperiksa harus membuka diri seluas-luasnya agar pemeriksa dapat melakukan pekerjaanya dengan baik; c. Kerahasiaan, yaitu bahwa hasil pemeriksaan merupakan kerahasiaan yang hanya akan diketahui oleh pihak pemeriksa dan pihak yang diperiksa sampai pada saat ada kewajiban atau kebutuhan untuk membuka informasi tersebut; d. Tanggung jawab, yaitu bahwa pihak yang diperiksa bertanggung jawab penuh terhadap hasil legal audit.

29 30

www. Rtcoopers.com, yang diakses pada tanggal 25 Oktober 2010. Laksanto Utomo, Op. Cit., hal. 6-7.


2. Fungsi Legal Audit Legal audit adalah sebuah mekanisme dari suatu verifikasi yang kompleks terhadap keberadaan suatu subjek hukum berikut aktivitas-aktivitas yang dilakukannya secara objektif dan sistematis berdasarkan sistem hukum nasional yang berlaku. Legal audit merupakan pemeriksaan ke dalam perusahaan terhadap segala kegiatan dan dokumentasi yang berkenaan dengan hukum.31 Legal audit dikembangkan sebagai respon terhadap meningkatnya kebiasaan umum dari para pelaku bisnis dan individu sebagai usaha tindakan hukum, untuk menyelesaikan suatu sengketa sehingga dapat menghindari borosnya biaya dan proses pengadilan yang berlarut-larut, dengan menggunakan beberapa konsep atau teknik penanganan pencegahan. Bila dilihat dari awal mula timbulnya legal audit, fungsi dari legal audit pada umumnya merupakan bahan rujukan bagi tindakan selanjutnya. Dalam perkembangannya, legal audit terkait dengan legal opinion. Agar dapat dikeluarkan sebuah legal opinion, sebelumnya harus dilaksanakan dahulu legal audit terhadap dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan objek audit. Menurut keputusan HKHPM Nomor KEP 01/HKH/1995 Tanggal 30 Maret 1995 fungsi legal audit dalam Pasar Modal adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan perseroan terbatas menjadi perseroan terbatas terbuka agar dapat masuk pasar modal guna memenuhi Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal.32

31

Yulfasni, Hukum Pasar Modal, ( Jakarta : Badan Penerbit Iblam, 2005), hal. 45. Lihat Keputusan Himpunan konsultan Hukum Pasar Modal Indonesia Tentang Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum, Nomor 01/HKH/1995 tanggal 30 Maret 1995, Jakarta : 1995. 32


Demikian pula dalam hal pelaksanaan akuisisi terhadap suatu perseroan terbatas, pelaksanaan pemeriksaan hukum atau due diligence ini sangatlah penting karena memberikan keterbukaan informasi tentang kondisi perusahaan terhadap pihak yang akan mengakuisisi sehingga dapat diambil keputusan akan mengakuisi perusahaan tersebut atau tidak. Selain itu fungsi due diligence ini dalam melakukan akuisisi terhadap perseroan terbatas adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak terlihat di permukaan tetapi dikemudian hari dapat meledak menjadi suatu permasalahan sehingga merugikan bagi pihak yang mengakuisisi perusahaan tersebut.

B. Tujuan Due Diligence Tujuan legal audit secara umum adalah adanya keterbukaan (disclosure) informasi dan hal ini dikaitkan dengan penekanan jaminan keabsahan (legalitas) objek terkait, dalam hubungannya dengan pihak ketiga.33 Dalam Pasar Modal tujuan legal audit menurut Standar Konsultan Hukum Pasar Modal adalah untuk menyajikan fakta-fakta hukum mengenai emiten secara utuh dan menyeluruh tanpa ada fakta yang bersifat material yang ditutupi (full disclosure), sedemikian rupa sehingga pihak investor atau bondholders terjamin memperoleh informasi yang akurat (tidak menyesatkan).34 Dalam organisasi perusahaan, Due diligence adalah penelitian yang dilakukan terhadap seluruh aspek perusahaan untuk mendapatkan keyakinan atas kondisi perusahaan. Legal due diligence diperlukan dan dilakukan sebagai upaya 33 34

Laksanto Utomo, Op. Cit., hal. 9. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Op. cit.


untuk mendapatkan data objektif berkaitan dengan suatu rencana transaksi. Suatu due diligence dalam bidang hukum atau yang sering disebut pemeriksaan dari segi hukum atau legal audit sangat penting peranannya dan sangat penting untuk dipertimbangkan untuk memutuskan dilakukan atau tidaknya suatu deal akuisisi perusahaan. Due diligence bertujuan untuk mendapatkan suatu gambaran atau informasi aspek hukum mengenai suatu perusahaan, harta kekayaan tertentu atau hubungan hukum tertentu. Hasil dari due diligence merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan (misalnya investor atau kreditor) dalam mengambil keputusan sehubungan dengan transaksi yang akan dilakukan, misalnya akuisisi saham ataupun harta kekayaan, merger, konsolidasi, emisi efek ataupun pemberian pinjaman. 35 Banyak kasus yang menunjukkan dalam suatu perusahaan banyak masalah yang tidak sampai kelihatan ke permukaan yang sebenarnya cukup potensial untuk meledak di kemudian hari. Masalah hukum tersebut sangat bergraduasi, mulai dari hanya persoalan kecil yang dapat segera diperbaiki sampai dengan masalah serius yang tidak dapat diperbaiki dan dapat mengancam eksistensi perusahaan itu sendiri. Bisa saja kelihatannya perusahaan tersebut mempunyai kinerja keuangan yang baik, tetapi terdapat masalah hukum yang tersembunyi dan fatal.36 Demikian pula halnya dengan pemeriksaan hukum terhadap perseroan terbatas yang akan diakuisisi, hal tersebut ditujukan untuk mengungkapkan 35 36

Laksanto Utomo, Op. Cit., hal. 10. Munir Fuady 1, Op. Cit., hal. 109.


informasi secara materiil yang sepatutnya diungkapkan kepada pihak yang mengakuisisi

(keterbukaan

informasi)

berkenaan

dengan

resiko

dari

pengambilalihan tersebut secara materiil. Karena sungguh tidak adil bagi pihak yang mengakuisisi jika mereka harus menanggung seluruh risiko yang tidak diketahui oleh mereka sebelumnya. Beberapa tujuan dari due diligence ini adalah untuk mengakses isu-isu utama yang dihadapi bisnis dan pendorong di belakang keuntungan atau cashflow yang dapat dipelihara, dan mengidentifikasi isu-isu yang berpengaruh pada harga pembelian/penjualan, serta negosiasi kesepakatan pembelian, analisis komersial dari operasi, hubungan dengan pelanggan dan pemasok, dan melakukan penelitian pasar untuk mengevaluasi nilai dari transaksi dan penilaian yang mendukung hara penawaran secara lebih objektif 37. Tujuan yang lain adalah untuk identifikasi dan kuantifikasi resiko dan manfaat untuk mengurangi resiko-resiko yang terkait dengan transaksi dan menyediakan informasi dan pertimbangan finansial.

C. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Proses Due Diligence Dalam proses akuisisi, perusahaan-perusahaan yang melakukan akuisisi pertama sekali harus mencapai kesepakatan tentang pihak profesional (pihak yang memiliki keahlian atau pengalaman spesifik tertentu) yang akan ditunjuk dan dilibatkan serta memberikan produk jasanya dalam rangka transaksi akuisisi tersebut.38 37

Informasi training, Financial due diligence dalam proses akuisisi, http://www. Informasi-Training.com yang diakses pada tanggal 03 September 2010, hal. 2. 38

Cornelius Simanjuntak, Op. Cit., hal. 39.


Keterlibatan para profesional dalam suatu transaksi akuisisi adalah sangat penting dan berguna bagi perseroan-perseroan akuisisi karena para profesional tersebut akan memberikan kontribusi keahlian (skill dan expertise) serta pengalamannya dalam penanganan akuisisi. Pihak-pihak profesional tersebut antara lain, Akuntan, Konsultan Hukum, Perusahaan Penilai, Notaris, Konsultan Pajak, dan Penasehat Keuangan. Dalam pemilihan para profesional tersebut disarankan untuk dilakukan pada awal proses akuisisi (negosiasi), perseroan yang akan diakuisisi hendaknya mempertimbangkan keahlian (skill dan expertise) khusus serta pengalaman yang luas dalam menangani akuisisi di samping besaran jasa profesional mereka dan perizinan yang dimiliki para profesional tersebut yang dalam beberapa transaksi akuisisi tertentu, seperti akuisisi perusahaan yang melibatkan perusahaan terbuka (publik), Badan Usaha Milik negara (BUMN), perbankan, dan sebagainya, perizinan tersebut wajib dimiliki oleh para profesional dalam pelaksanaan tugas profesi mereka.39 Khusus bagi konsultan hukum, suatu pemahaman atas peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap akuisisi tidaklah cukup dalam menangani akuisisi. Konsultan hukum tersebut harus memiliki paling sedikit di bidang hukum korporasi/perseroan (corporate law), dan apabila akuisisi melibatkan perusahaan publik atau lembaga perbankan atau asuransi, konsultan hukum tersebut juga harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup di bidang pasar modal, perbankan asuransi. Suatu pengetahuan di bidang keuangan 39

Ibid, hal. 61.


atau akuntansi merupakan nilai tambah yang sangat berharga bagi konsultan hukum karena akuisisi tidak lepas dari kalkulasi keuangan dan pemahaman atas suatu laporan keuangan. Penunjukan

pihak

profesional

dalam

transaksi

akuisisi

biasanya

dituangkan dalam suatu surat penawaran dan dikirimkan oleh pihak perseroan yang akan melakukan akuisisi kepada pihak profesional atau kepada penasihat keuangan yang nantinya akan menghubungi masing-masing pihak profesional. Berikut ini penjelasan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam proses due diligence dalam akuisisi perseroan terbatas, yaitu :40 a. Konsultan Hukum Peran konsultan hukum dalam akuisisi sangat nyata, penting , dan bermanfaat, tidak hanya bagi perseroan-perseroan yang akan melakukan akuisisi, tetapi juga bagi para profesional lainnya yang terlibat dalam transaksi akuisisi tersebut. Akuisisi merupakan transaksi yang sangat terkait dengan dokumen hukum (legal documents) yang akan dibuat dan ditandatangani oleh perseroan-perseroan yang akuisisi dan karenanya membutuhkan jasa profesi dari seorang konsultan hukum. Penulis mengambil dan menggunakan istilah profesi “Konsultan Hukum” (legal consultant) dan bukan istilah profesi lainnya yang juga sudah cukup dikenal dalam masyarakat, seperti “Advokat”, “Pengacara”, dan “Penasihat Hukum”. Alasannya sederhana, yaitu kegiatan akuisisi pada dasarnya merupakan wilayah 40

Ibid, hal. 46.


hukum bisnis, keuangan, dan korporasi dan sudah merupakan praktek yang lazim bahwa wilayah hukum bisnis dan korporasi dijalankan oleh seorang Konsultan Hukum. Sebagai konsultan hukum yang bergelut dalam peraturan perundangundangan, kontribusi konsultan hukum tentang peraturan perundang-undangan termasuk peraturan akuisisi kepada pihak profesional lainnya sangat bermanfaat. Kontribusi konsultan hukum tidak berhenti pada tahapan penyediaan informasi mengenai peraturan perundang-undangan tersebut, namun berlanjut dan berluas pada penyediaan hasil analisis hukum terhadap peraturan akuisisi itu sendiri dan transaksi akuisisi serta hal-hal lain yang terkait dengan transaksi akuisisi termasuk analisisi hukum atas aspek perpajakan yang diatur dalam peraturan perpajakan yang terkait dengan akuisisi dan juga aspek keabsahan (validitas) pemilikan harta kekayaan (property) perseroan.41 b. Akuntan Publik Sama halnya dengan konsultan hukum, profesi Akuntan atau lebih spesifik lagi Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik memiliki peran yang sangat determinan dalam transaksi akuisisi. Akuntan yang “qualified” haruslah juga memiliki pengalaman yang luas dalam melakukan penilaian atas metode alternatif pelaksanaan transaksi dan mampu paling sedikit berkomunikasi dengan ahli-ahli berkenaan dengan aspek perpajakan dari transaksi akuisisi.42 Dalam transaksi akuisisi, akuntan memiliki 2 (dua) peran penting, yang pertama akuntan memberikan nasihat dan bantuan analisis terhadap informasi 41

Ibid, hal. 48. Charles Edison Harris, Business Negotiating Power, Optimizing Your Side of the Deal, (Australia : Van Nostrand Reinhold Company, 1983) dalam Cornelius Simanjuntak, Ibid, hal. 52. 42


keuangan perusahaan lainnya dan kedua, akuntan mempersiapkan informasi akuntansi “proforma”, yaitu laporan laba-rugi berdasarkan asumsi akuisisi telah selesai dilakukan.43 Akuntan juga merupakan pihak yang tepat untuk paling sedikit mengawasi kegiatan analisis data keuangan yang diserahkan perusahaan lain (yang akan diambilalih) dan juga merupakan pihak yang relevan untuk melakukan kalkulasi data menghitung keberlakuan asumsi-asumsi akuntansi yang dibuat dan metode yang dipilih akuntan pihak lain dalam mempersiapkan laporan keuangan yang diserahkan kepada perusahaan yang akan mengakuisisi. Dalam pemberian jasanya, seorang akuntan publik diwajibkan untuk memiliki kantor Akuntan Publik. Apabila seorang akuntan publik tidak dapat memenuhi persyaratan untuk memiliki Kantor Akuntan Publik, izinnya dapat dicabut oleh Menteri Keuangan. Kriteria Akuntan yang berwenang menerbitkan laporan keuangan dalam bentuk “audited” adalah Akuntan Publik yang memiliki Kantor Akuntan Publik. c. Perusahaan Penilai Perseroan terbatas tidak terlepas dari kalkulasi besaran harta benda berwujud maupun tidak berwujud dari perseroan terbatas-perseroan terbatas yang melakukan akuisisi. Nilai dari harta benda tersebut akan diperoleh dari pihak yang memiliki kualifikasi dan perizinan untuk menentukan nilai (valuation).

43

FT Davis Jr, Business Acquisition, Desk Book, with Checklist and forms, (Englewood Cliffs, Institute For Business Planning, 1981) dalam Cornelius Simanjuntak, Ibid, hal. 53.


Perusahaan Penilai berperan dalam menentukan nilai wajar dari harta milik perusahaan.44 Kegiatan usaha jasa penilaian diatur secara khusus dalam Keputusan Menteri

Perindustrian

dan

Perdagangan

Republik

Indonesia

Nomor

594/MPP/Kep/VIII/2002 tanggal 16 Agustus 2002 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Jasa Penilaian. Perusahaan Jasa Penilaian yang merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha jasa penilaian harus berbadan hukum Indonesia dan dalam bentuk perseroan terbatas (Pasal 3 ayat(2)).45 Perusahaan Jasa Penilaian memiliki ruang lingkup kegiatan usaha jasa penilaian sebagai berikut :46 1) Penilaian untuk menentukan nilai ekonomis terhadap harta benda berwujud maupun yang tidak berwujud, yaitu Penilaian Aktiva Tetap (Fixed Assets Valuation) dan Penilaian Usaha (Business Valuation termasuk goodwill, trademark, dan hak paten) 2) Penilaian Proyek (Project Apprasial) 3) Penilaian Kelayakan Teknis (Technical Appraisal) 4) Penilaian

dan

Konsultasi

Pengembangan

(Development

Consultancy)

termasuk Studi Kelayakan Proyek (Project Feasibility Study) 5) Penilaian dan Pengawasan Proyek (Project Monitoring) 6) Penilaian dan Konsultasi Investasi (Investment Arranger and Advisory Services) 44

Yulfasni, Op. Cit., hal. 66. Lihat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia tentang Ketentuan Perizinan Usaha Jasa Penilaian Nomor 594/MPP/Kep/VIII/2002 tanggal 16 Agustus 2002 . 46 Cornelius Simanjuntak, Op. Cit. hal. 55. 45


7) Penilaian dan Teknologi Informasi di bidang Properti (Property Information System) 8) Penilaian Konsultansi Properti (Property Consultancy) termasuk kegiatan Konsultansi Keuangan Properti (Finansial Property Advisory Services) 9) Pengelolaan Harta benda (Property Management) Sama halnya dengan profesi lainnya, suatu Perusahaan Jasa Penilaian yang menangani akuisisi perseroan-perseroan terbuka (publik) juga wajib terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). d. Notaris Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Reglement op het Notarisambt in Indonesie, Ordonansi 11 Januari 1860, S.1860-3, mb 1 Juli 1860/T.XVIII25)47 memberikan definisi Notaris sebagai berikut : “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian-perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain” Notaris yang berkewenangan membuat akta yang mempunyai kekuatan otentik adalah Notaris yang telah memenuhi persyaratan peraturan perundangundangan untuk menjalankan tugas notaris, yaitu antara lain telah mengangkat sumpah di hadapan Kepala Pemerintah dari daerah atau Kabupataen di mana Notaris memiliki tempat kedudukan. 47

G. H. S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, ( Jakarta : Penerbit Erlangga),

hal. 31.


Notaris juga memiliki wilayah kerja yang pasti sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah (dalam hal ini Menteri Kehakiman), dan karenanya pelaksanaan tugas jabatannya meliputi perseroan-perseroan akuisisi yang memiliki tempat kedudukan hukum di wilayah jabatannya. Sesuai dengan kebiasaan hukum negara, maka untuk menjamin keaslian dan keaslian dan kepercayaan para pihak, pengesahan dari Notaris menjadi sesuatu yang sangat penting, seperti acara rapat dan keputusan-keputusan rapat. Jasa notaris diperlukan dalam hal-hal lain seperti : 48 1) Membuat berita acara RUPS dan menyusun pernyataan keputusankeputusan RUPS, baik untuk persiapan go public maupun RUPS setelah go public. 2) Meneliti keabsahan penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan Anggaran Dasar perusahaan, Tata Cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS. 3) Meneliti perubahan Anggaran Dasar agar tidak terdapat materi-materi pasal-pasal dalam Anggaran Dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam Anggaran Dasar agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.

48 Nasarudin, M. Irsan dan Surya Indra, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hal. 28.


Dalam menangani akuisisi perseroan-perseroan terbuka (publik), Notaris juga wajib terdaftar di Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam), sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal. e. Konsultan Pajak Aspek perpajakan merupakan salah satu faktor dan alasan penting bagi pengambil keputusan dalam perseroan-perseroan yang akan melakukan akuisisi. Karenanya, pemanfaatan jasa Konsultan Pajak oleh perseroan-perseroan yang akan akuisisi sangat disarankan guna menghindari kerugian-kerugian yang tidak perlu sebagai akibat kesalahan kalkulasi perhitungan kewajiban perpajakan perseroan-perseroan yang akan akuisisi.49 Profesi Konsultan Pajak diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 408/KMK.01/1995 tanggal 31 Agustus 1995 tentang Konsultan Pajak. Pasal 1 ayat (a) dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 408/KMK.01/1995 tanggal 31 Agustus 1995 tersebut mendefinisikan Konsultan Pajak sebagai setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaanya secara bebas memberikan jasa kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.50 f. Penasihat Keuangan Penasihat keuangan atau investment bankers atau merchant banker dapat memberikan beragam jasa, di antaranya menolong manajemen kunci untuk memilih calon perusahaan yang akan diakuisisi (target) yang layak, menilai target tersebut, memberikan nasihat tentang strategi dan mencari pembiayaan 49

Cornelius Simanjuntak, Op. Cit. hal. 58 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 408/KMK.01/1995 tanggal 31 Agustus 1995 tentang Konsultan Pajak. 50


(financing) untuk menyelesaikan transaksi akuisisi, menstruktur transaksi dan mengoordinasikan pekerjaan konsultan hukum dan pajak, membantu proses due diligence yang dilakukan kantor akuntan, mengkonsep dan memfinalisasi surat edaran kepada pemegang saham, prospektus, dan seluruh dokumen yang relevan dan terkait dengan transaksi struktur (transaction structure), negosiasi dan menghadiri rapat-rapat dengan bursa efek apabila saham-saham perusahaan yang akuisisi tercatat di bursa dan jasa lainnya yang terkait.51 Profesi Penasihat Keuangan biasanya dilakukan oleh suatu badan usaha dalam bentuk perseron terbatas yang telah mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Dalam praktek akuisisi tidak jarang kedudukan penasihat keuangan digantikan oleh Kantor Akuntan yang memiliki divisi “jasa konsultasi” atau firma keuangan yang memiliki divisi “penasihat bisnis”. Namun demikian, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang didelegasikan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), termasuk tugas dalam rangka transaksi akuisisi, konsultan keuangan atau manajer investasi wajib memenuhi persyaratanpersyaratan dan tata cara yang ditetapkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). g. Profesi Penunjang Pasar Modal Undang-Undang

Pasar

Modal

dan

peraturan

pelaksanaannya

menetapkan pihak-pihak yang diizinkan untuk memberikan jasanya dalam kegiatan pasar modal, yaitu Pasar Modal yang telah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal 51

Patrick Gaughan, Mergers, Acquisition, and corporate Restructurings, (New York : John Wiley & Sons, 1996) dalam Cornelius Simanjuntak, Ibid, hal. 60.


menguraikan Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut yaitu Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, Notaris, dan profesi lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.52 Jadi, dalam transaksi akuisisi perusahaan publik, Konsultan Hukum atau profesi-profesi yang telah diuraikan sebelumnya yang tidak terdaftar sebagi Profesi Penunjang Pasar Modal di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dengan sendirinya tidak diizinkan untuk berpartisipasi dan memberikan jasanya dalam transaksi akuisisi tersebut.

D. Persiapan-persiapan dalam Due Diligence Bagi seorang Konsultan Hukum (lawyer) yang akan melakukan suatu legal audit, khususnya legal audit untuk kepentingan akuisisi diperlukan suatu persiapan yang matang. Hal ini mengingat bahwa legal audit untuk suatu akuisisi mempunyai kekhasan sebagai berikut : a. Aspek hukum yang ditekankan sangat khusus, yakni khusus yang relevan dengan transaksi akuisisi tersebut. b. Yang akan melakukan legal audit adalah lawyer dari pihak penguasa akuisisi sementara yang diaudit adalah perusahaan target akuisisi. Jadi, 2 (dua) pihak yang mempunyai kepentingan yang berlawanan. Karena itu, tidak heran jika dalam melakukan legal audit tersebut terjadi penolakan,

52

Lihat Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal.


penyembunyian data, misinformasi atau tidak kooperatif dari pihak perusahaan target yang akan diaudit tersebut.53 Untuk itu dari Konsultan Hukum (lawyer) yang akan melakukan akuisisi sangat diharapkan hal-hal sebagai berikut :54 1. Persiapan yang matang dan detail 2. Kearifan 3. Approach yang baik 4. Netralitas yang baik Berikut ini penjelasan untuk masing-masing tersebut di atas, yaitu sebagai berikut : Ad 1. Persiapan yang Matang dan Detail Seperti telah dijelaskan bahwa lawyer akan mengaudit perusahaan target yang berbeda kepentingan dengan pihak perusahaan pengakuisisi yang menyuruh lawyer tersebut bekerja. Karena itu, kemungkinan tidak terlalu kooperatif dari pihak perusahaan target ( yang akan diaudit) cukup besar. Karena itu diharapakan pihak lawyer tidak bekerja dengan cara berulang-ulang, terutama dalam hubungan dengan kunjungan ke perusahaan atau permintaan dokumen-dokumen yang diperluakan untuk melakukan audit tersebut. Diharapakan bila perlu sekali jalan bias tuntas segala-galanya. Karena inspeksi haruslah selengkap mungkin. Demikian juga dalam hal permintaan dokumen, haruslah diberikan list dokumen selengkap-lengkapnya, dan sedetail-

53 54

Munir Fuady 1, Op. Cit., hal. 110. Ibid, hal. 110.


detailnya untuk menghindari terlalu banyak permintaan okumen susulan, yang dirasakan sangat mengganggu pihak perusahaan target. Ad 2. Diperlukan Kearifan Seperti biasanya pembuatan suatu legal audit, maka pihak lawyer sangat diharapkan untuk dapat bersikap arif dan menilai setiap fakta dan dokumen dan menginterprestasikannya sesuai dengan kaidah hukum, keadilan, dan common sence. Ad 3. Diperlukan Approach yang Baik Karena ada kemungkinan kurang kooperatif atau penyembunyian data oleh pihak perusahaan target, maka seorang lawyer yang melakukan legal audit haruslah melakukan approach yang baik dengan perusahaan target. Dengan demikian, kebekuan hubungan dengan perusahaan target akuisisi (yang diaudit) dapat sedikit demi sedikit dicairkan. Ad 4. Diperlukan Netralitas yang Baik Ada

kemungkinan

pihak

perusahaan

target

akuisisi

akan

menyembunyikan data yang dirasakan merugikan bagi pihaknya, atau bahkan mugkin berusaha mempengaruhi/mengelabui/membuat misleading pihak lawyer yang melakukan audit. Dalam hal ini pihak lawyer diharapkan benar-benar menerapkan standar profesional sehingga tetap independen, tidak pengaruh atau terbawa arus dari pengaruh pihak perusahaan target.55 Dalam rangka melakukan due diligence terhadap suatu perusahaan banyak dokumen yang diperlukan dan harus dipersiapkan. Bahkan biasanya, 55

Ibid, hal. 111.


dibandingkan dengan dokumen yang diperlukan oleh seorang akuntan atau appraiser dalam hal pembuatan laporannya, dokumen legal yang paling banyak dokumennya. Dan biasanya dokumen legal dilampirkan sebagai lampiran legal audit, sehingga lampiran dari legal menjadi sangat tebal.56 Berikut ini dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka pembuatan due diligence bidang hukum khusus untuk kepentingan akuisisi perusahaan. Dokumen yang diperlukan tersebut hampir sama dengan dokumen-dokumen pembuatan legal audit untuk kepentingan lain-lain, seperti untuk Initial Publik Offering (IPO), kecuali ada beberapa perbedaan di beberapa hal berhubung adanya penekanan di bidang-bidang tertentu yang memang perlu untuk suatu akuisisi. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk suatu due diligence hukum dalam rangka akuisisi perseroan terbatas adalah sebagai berikut :57 1. Keabsahan Pendirian Perseroan a. Aggaran Dasar Perseroan serta seluruh perubahannya. b. Pendaftaran Anggaran Dasar di Pengadilan/daftar perusahaan. c. SK Pengesahan oleh Depkeh serta Pengumuman dalam Berita negara. 2. Riwayat Permodalan a. Akta jual beli saham, atau akta pengalihan saham lainnya. b. Berita acara RUPS sehubungan dengan peralihan saham. c. Bukti setoran modal, seperti : 1) Laporan rekening koran; 56 57

Ibid, hal. 112. Munir Fuady, Hukum Tentang Merger,(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal.

44-47.


2) Lalu lintas giro bank; 3) Nota kredit bank; 4) Bukti setoran di bank; d. Surat saham/sertifikat saham. e. Daftar para pemegang saham. f. Jika pemegang sahamnya berupa perseroan/koperasi/yayasan, diperlukan nominee beserta seluruh perubahannya. g. Perjanjian

antarpemegang

saham/perjanjian

penanaman

modal

asing/perjanjian nominee. 3. Riwayat Kepengurusan a. Berita acara RUPS sehubungan dengan pengangkatan/pergantian pengurus perseroan. b. Riwayat hidup ringkas para pengurus (Direktur & Komisaris). c. Fotocopy KTP para Direktur dan Komisaris. d. Bukti Kewarganegaraan. 4. Perizinan a. Izin Pendirian Perseroan 1) Surat keterangan domisili perseroan. 2) Tanda Daftar Perusahaan beserta perpanjangan (TDP). b. Perizinan Mengenai Dampak Lingkungan 1) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). 2) Penyajian Informasi Lingkungan (PIL). 3) Kerangka Acuan Studi Evaluasi Lingkungan (KASEL).


4) Studi Evaluasi Lingkungan (SEL). 5) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL). 6) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). 7) Perizinan dari Departemen Perdagangan. 8) Izin Undang-Undang Gangguan (HO). c. Izin-Izin dari departemen Terkait 1) Izin yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, yang terdiri dari : a) Peraturan Perusahaan. b) Keanggotaan dalam SPSI. c) Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). d) Sertifikat Asuransi Sosial Tenaga Kerja. e) Bukti pembayaran iuran ASTEK (kuitansi terakhir). f) Perjanjian kerja. g) Upah Minimum Regional (UMR). 2) Izin yang berhubungan dengan kepemilikan aset, yang terdiri dari: a) Laporan perusahaan penilai. b) Neraca tahun terakhir. c) Daftar aset perseroan. d) Surat-surat

tanah

(sertifikat,

akta

pengikatan,

akta

peralihan hak, dan lain-lain). e) Bukti pemilikan benda bergerak (BPKB kenderaan serta invoice bukti). f) Daftar inventaris dan aktiva.


g) Izin lokasi. h) Izin pembebasan tanah. i) Izin Mendirikan Bangunan (IMB). d. Izin Lain-lain, misalnya : 1) Izin dari Bank Indonesia jika menyangkut dengan bank. 2) Izin dari Menteri Keuangan dan menteri terkait jika menyangkut dengan BUMN. 3) Izin atau pemberitahuan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) jika menyangkut dengan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) atau perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). 5. Hak Milik Intelektual a. Pendaftaran merek. b. Pendaftaran patent. c. Perjanjian lisensi merek. d. Perjanjian lisensi patent. e. Bukti hak cipta. f. Lain-lain bentuk hak milik intelektual. 6. Penyertaan ke dalam Perusahaan lain a. Sertifikat/surat saham perusahaan lain. b. Anggaran Dasar perusahaan lain, beserta seluruh perubahannya. c. Akta jual beli saham dan RUPS persetujuan perusahaab lain.


d. Bukti penyetoran/pembayaran harga saham (kuitansi, rekening bank, cek giro, dan lain-lain). 7. Perpajakan a. NPWP. b. Bukti setor pajak (tahun terakhir). c. Tax release. d. Bukti pembayaran PBB (tahun terakhir). 8. Asuransi a. Polis asuransi kebakaran. b. Polis asuransi lain-lain. 9. Keabsahan Tindakan Korporasi Dokumen-dokumen yang mendasari tindakan berupa go publik, right issue, akuisisi, merger, dan private placement. Dokumen-dokumen tersebut adalah : a. Akta pernyataan keputusan RUPS yang menyetujui tindakan korporasi. b. Risalah rapat pengurus yang menyetujui tindakan korporasi. c. Persetujuan Komisaris untuk tindakan korporasi. d. Perjanjian mengenai tindakan korporasi tersebut, seperti perjanjian penjamin emisi, perjanjian pendahuluan pencetakan efek, perjanjian merger, akuisisi, dan lain-lain. 10. Perjanjian dengan Pihak Ketiga a. Perjanjian distribusi. b. Perjanjian keagenan. c. Perjanjian kerja sama.


d. Perjanjian konstruksi. e. Dan perjanjian komersil lainnya. 11. Perjanjian Pemberian Fasilitas/Pembiayaan a. Perjanjian kredit. b. Perjanjian perpanjangan pemberian kredit. c. Perjanjian penerbitan surat berharga. d. Perjanjian pembiayaan (leasing, factoring, dan modal venture). e. Pernyataan bank/perusahaan pembiayaan tentang out-standing pinjaman terakhir. 12. Penjaminan atas Perusahaan dan/atau atas Aset-Aset Perusahaan a. Akta/Sertifikat hak tanggungan. b. Akta kuasa memasang hak tanggungan. c. Akta pengakuan hutang. d. Akta gadai. e. Akta fidusia. f. Akta kuasa jual. g. Akta garansi. h. Akta cessie, dan lain-lain. 13. Dokumen-Dokumen Lain Sebenarnya masih banyak lagi dokumen pendukung yang diperlukan dalam suatu deal akuisisi, yakni yang dianggap penting diketahui umum, sehingga dianggap material terhadap proses akuisisi dan jalannya perseroan.


BAB II DUE DILIGENCE PADA PERSEROAN TERBATAS. Pengertian due diligence muncul dari perkembangan hukum di Indonesia,

Recommend Documents