BAB II DESKRIPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. SUMUT

BAB II DESKRIPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. SUMUT

II.1 PEGAWAI NEGERI SIPIL Pegawai Negeri merupakan pekerja di sektor publik yang bekerja untuk pemerintah pada suatu negara. Pekerja di badan publik non-departemen terkadang juga dikategorikan sebagai pegawai negeri. Pegawai negeri di Indonesia menggunakan perpaduan antara sistem karir dan system prestasi kerja. Sistem karir merupakan suatu sistem kepegawaian, dimana untuk pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedang dalam pengembangannya lebih lanjut, masa kerja, kesetiaan, pengabdian dan syarat-syarat obyektif lainnya. Sedangkan sistem prestasi kerja adalah suatu sistem kepegawaian, dimana pengangkatan seseorang untuk menduduki suatu jabatan atau untuk naik pangkat didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang dicapai oleh pegawai yang diangkat. Mereka dipilih dalam ujian seleksi tertentu untuk mendapatkan gaji dan tunjangan khusus, serta memperoleh pensiun. Namun demikian, terdapat jabatan-jabatan tertentu yang tidak diduduki oleh pegawai negeri, misalnya: a.

Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota- dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu

b.

Menteri ditunjuk oleh Presiden.

Camat dan Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan Kepala Desa bukan merupakan PNS karena dipilih langsung oleh warga setempat. Berdasarkan pengertian pegawai negeri dalam perundang-undangan yang mengatur tentang pokok-pokok kepegawaian, dapat dilihat bahwa adanya unsurunsur yang harus dipenuhi dari seseorang untuk dapat diangkat sebagai pegawai negeri, yaitu Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan

dalam

peraturan

perundang-undangan.

Ketentuan

mengenai

persyaratan tentang syarat-syarat seseorang dapat diangkat menjadi pegawai negeri di atur dalam peraturan pemerintah No. 11 tahun 2002 tentang perubahan

Universitas Sumatera Utara

atas peraturan pemerintah Nomor 89 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri sipil, yang menentukan persyaratannya sebagai berikut: 1.

Warga Negara Indonesia

2.

Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggitingginya 35 (tiga puluh lima) tahun.

3.

Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.

4.

Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

5.

Tidak berkedudukan sebagai calon/ Pegawai Negeri

6.

Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

7.

Berkelakuan baik.

8.

Sehat Jasmani dan Rohani

9.

Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah.

10. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan

Berdasarkan kenyataan dan pengalaman sejarah ternyata bahwa kedudukan dan peranan Pegawai pada setiap negara sangatlah penting dan menentukan, karena Pegawai adalah unsur aparatur negara dan aparatur pelaksana pemerintah dalam mencapai tujuan nasional suatu Negara. Di Indonesia Pegawai Negeri Sipil mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan menentukan serta merupakan penyelenggara tugas-tugas pemerintah dan pembangunan.


Dalam birokrasi Pemerintahan, dikenal jabatan karier yaitu jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jabatan karier dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : 1.

Jabatan Struktural Yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah yaitu Eselon IVb hingga tertinggi dari level Eselon Ia, contoh jabatan struktural di PNS adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro dan Staf Ahli, sedangkan contoh jabatan struktural di Pemda adalah Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kepala Badan dan Kepala Kantor, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Camat, Sekretaris Camat, Lurah dan Sekretaris Lurah.

2.

Jabatan Fungsional Yaitu jabatan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi tetapi dari sudut pandang tugas dan fungsi (tusi) pekerjaannya tidak bisa terlepas dari struktur organisasi dan sangat diperlukan oleh organisasi dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan, misalnya auditor (Jabatan fungsional Auditor JFA) guru,dosen pengajar, arsiparis, perancang peraturan perundang-undangan dan lain-lain

Dalam

rangka

kelancaran

penyelenggaraan

tugas

pemerintah

dan

pembangunan nasional seperti yang tertulis dalam penjelasan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 alinea 1Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu: Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur Negara khususnya Pegawai Negeri Sipil. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur Negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat


dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pegawai Negeri Sipil terdiri atas: 1. Pegawai Negeri Sipil Pusat (PNS Pusat), yaitu PNS yang gajinya dibebankan pada APBN, dan bekerja pada departemen, lembaga non departemen, kesekretariatan negara, lembaga-lembaga tinggi negara, instansi vertikal di daerah-daerah, serta kepaniteraan di pengadilan. 2. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS Daerah), yaitu PNS yang bekerja di Pemerintah Daerah dan gajinya dibebankan pada APBD. PNS Daerah terdiri atas PNS Daerah Provinsi dan PNS Daerah Kabupaten/Kota. Pada penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 Tahun 1999 aline ke 2 bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Pegawai Negeri berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara professional dan bertanggung

jawab

dalam

menyelenggarakan

tugas

pemerintahan

dan

pembangunan serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 21. Untuk membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut diatas, diperlukan

upaya

meningkatkan manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai

bagian dari Pegawai Negeri. Manajemen Pegawai Negeri Sipil perlu diatur secara menyeluruh, dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur yang seragam dalam penetapan formasi, pengadaan, pengembangan, penetapan gaji, dan program kesejahteraan Seorang PNS dituntut untuk loyal, namun dalam pengertian ini loyalitas bukan ditujukan pada kelompok tertentu apalagi pada orang tertentu, tetapi loyalitas hanyalah kepada pemerintah, bangsa dan negara yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. Dalam perwujudannya PNS hanya dapat menjalankan pekerjaan kalau pekerjaan tersebut untuk kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan kelancaran pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangan, bukanlah untuk 21

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999


kepentingan subjektif dari seseorang walaupun yang bersangkutan adalah pimpinannya. Dalam hal ini, loyalitas tidaklah hanya diukur dari segi kepatuhan seseorang pada pribadi pimpinan, tetapi kepatuhannya menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang dibebankan kepadanya, serta ketaatannya dalam menjalankan dan menegakkan peraturan perundangan. Netralitas PNS sangat dibutuhkan bagi organisasi pemerintahan yang misi utamanya adalah mengatur, melayani dan memberdayakan masyarakat agar terwujud kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut: - Pertama, dengan netralitas, PNS tidak lagi terganggu dengan pekerjaan pekerjaan yang di luar tugas dan tanggung jawabnya, sehingga lebih fokus pada pekerjaannya. - Kedua, PNS merasa lebih aman bekerja, punya kepastian masa depan dimana tergantung kepada hasil kerja dan prestasi kerjanya, tidak ada lagi faktor-faktor subjektif yang tidak punya standar yang pasti. - Ketiga, PNS akan berkompetisi secara sehat dalam menghasilkan prestasi, sehingga akan muncul inovasi baru dalam menyelesaikan suatu persoalan ataupun guna melancarkan penyelenggaraan pemerintahan. - Keempat, pemberian pelayanan akan lebih baik, karena tidak ada lagi sikap yang diskriminatif ataupun adanya intervensi tertentu dalam memberikan pelayanan. Dalam hal ini, Pegawai Negeri adalah aparatur Negara sehingga dituntut untuk memiliki rasa bertanggung jawab, profesionalisme dan memiliki kesetiaan pada

masing-masing

individu.

Undang-Undang

dan

Peraturan-Peraturan

pemerintah juga tidak luput dari keseharian Pegawai Negeri Sipil. Seperti peraturan-peraturan Pemerintah tentang larangan Pegawai Negeri Sipil untuk masuk kedalam dunia politik, seperti larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota Partai Politik. Karena Pegawai Negeri Sipil memang diwajibkan harus netral. Seperti pada alinea ke 6 Undang-Undang RI nomor 43 Tahun 1999, bahwa dalam upaya menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakkan dan persatuan Pegawai Negeri serta


dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya, maka Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik. Oleh karena itu, Pegawai Negeri yang menjadi anggota dan/atau pengurus parti politik harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan hormat maupun dengan tidak hormat. Hal diatas tersebut sesuai dengan penjelasaan Janji Pegawai Negeri Sipil PP No. 21 Tahun 1975 disebutkan bahwa sumpah/janji Pegawai Negeri adalah kesanggupan untuk menaati keharusan atau untuk tidak melakukan laranganlarangan yang ditentukan dan diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan mengucapkan sumpah/janji, diharapkan Pegawai Negeri Sipil akan melaksanakan tugas amanah dengan penuh kesadaran, keikhlasan sesuai dengan hati nurani individu 22.

II.2 PROFIL KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. SUMATERA UTARA Kementerian Agama disingkat Kemenag yang dahulu adalah Departemen Agama (Depag) merupakan kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama. Kementerian Agama dipimpin oleh seorang Menteri Agama (Menag) yang sejak tanggal 22 Oktober 2009 dijabat oleh Suryadharma Ali. Kantor Kementerian Agama juga memliki kantor dalam setiap provinsi, seperti yang diteliti oleh penulis adalah Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara terletak di. Jl. Jendral. Gatot Subroto No. 261, yaitu sebuah jalan besar menuju Binjai., dikepalai oleh Ka.Kanwil bapak Drs. H. Abd Rahim, M.Hum sejak 26 Oktober 2011. Kanwil

22

Inspektorat Jenderal Departemen Agama, Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dan Pengembangan Karir PNS, Tahun 2008.


Kementerian Agama ini tepatnya berada di depan Komando Daerah Militer (Kodam) Bukit Barisan Medan. Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara memiliki 3 Gedung. Gedung pertama adalah gedung yang isinya bidang Kesekretariatan. Seperti, Bagian Umum, Bagian Kepegawaian, Bagian Keuangan dan sebagainya. Sedangkan untuk gedung kedua dan ketiga Kanwil Kemenag Provsu ini adalah gedung yang isinya bidang – bidang pendidikan seperti, Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, Pendidikan Madrasah dan Pendidikan-Pendidikan lainnya.

II.2.1 Sejarah Kementerian Agama Prov. Sumatera Utara Pada saat

berdirinya Kementerian Agama pada tahun 1946, Sumatera

masih merupakan satu provinsi dengan Gubernurnya yang berasal dari Aceh yaitu Mr. T. Moch. Hasan. Jawatan Agama Sumatera oleh Pemerintah dipercayakan kepada H. Muchtar Yahya, kedudukannya masih berada di bawah Gubernur. Pada Tahun 1964, Sumatera dibagi menjadi 3 Provinsi, yakni Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan, H. Muchtar Yahya ditunjuk sebagai menjadi koordinator jawatan-jawatan Agama tersebut, bertempat di Bukit Tinggi 23. Kepala – Kepala Jawatan Agama di ketiga wilayah Sumatera waktu itu, Tengku Moch. Daud Beureuh Provinsi Sumatera Utara, Nazaruddin Thoha Sumatera Tengah dan K. Azhari Sumatera Selatan. Mereka diangkat oleh Gubernur Sumatera Utara

yang

mewakili Presiden untuk mengurus

Pemerintahan di wilayahnya. Setelah Kantor – Kantor Jawatan Agama Provinsi Sumatera Utara ada hubungan dengan Kementerian Agama, yang berkedudukan di Yogyakarta, H. Muchtar Yahya dipindahkan ke Pusat bertindak sebagai Kepala Urusan Keagamaan Wilayah Sumatera. Sementara itu, pada tahun 1953, Provinsi Sumatera Utara merupakan gabungan dari Daerah Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli berkedudukan di 23

Buku Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara, “Sejarah Departemen Agama Provsu”.


Kotaraja (Banda Aceh). Jawatan Agama Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Tengku Abdul Wahab Silimeun, sedang koordinator untuk keresidenan Sumatera Utara H.M Bustami Ibrahim. Pada tahun 1956 struktur Pemerintahan berubah lagi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sebagai gabungan dari Keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli berkedudukan di Medan dan Daerah Aceh dijadikan Daerah Istimewa Aceh yang berkedudukan di Kotaraja (Banda Aceh). Untuk memimpin Jawatan Agama Provinsi Sumatera Utara ditunjuk K.H Muslich dan Pimpinan Jawatan Agama Daerah Istimewa Aceh tetap ditangan Tengku Wahab Silimeun. Sejak saat itulah Jawatan Agama kedua Provinsi tersebut berdiri sendirisendiri dan untuk perkembangan selanjutnya diatur berdasarkan peraturanperaturan yang ditetapkan Kementerian Pusat. Sejak Provinsi Sumatera Utara berdiri sendiri, pernah menjabat Kepala (dengan beberapa kali mengalami perubahan struktur) adalah: 1.

K.H Muslich

2.

H. Miskuddin A. Hamid

3.

H.M Arsyad Thalib Lubis

4.

Prof. Dr. T.H Yafizham, SH

5.

Drs. H.A Djalil Muhammad

6.

Drs. H.A Gani

7.

Drs. H.M Adnan Harahap

8.

Drs. H.A Bidawi Zubir

9.

Drs. Nurdin Nasution

10. Prof. Dr. H. Mohd. Hatta 11. Drs. H.Z Arifin Nurdin, SH. Mkn 12. Drs. H. Syariful Mahya Bandar, MAP 13. Drs. H. Abd Rahim, M.Hum (sekarang).


II.2.2 Perkembangan Organisasi Departemen Agama Pada Tahun 19651974 Berdasarkan Keputusan Menteri Agama 91 Tahun 1965 sampai dengan 1976, tentang struktur Organisasi, Tugas dan wewenang Instansi Departemen Agama di Daerah. Terdiri dari: 1.

Perwakilan Departemen Agama Provinsi

2.

Perwakilan Departemen Agama Kabupaten/Kota

3.

Kantor Urusan Agama Kecamatan

Perwakilan Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara terdiri dari : - Jawatan Urusan Agama - Jawatan Pendidikan Agama - Jawatan Penerangan Agama - Jawatan Peradilan Agama dan Pengadilan Agama - Jawatan Tinggi Agama dan Pesantren Luhur - Jawatan Urusan Haji - Jawatan Agama Kristen - Jawatan Agama Katholik - Jawatan Agama Hindu dan Buddha Perwakilan Departemen Agama Kabupaten/Kota terdiri dari: - Dinas Urusan Agama - Dinas Pendidikan Agama - Dinas Penerangan Agama - Pengadilan Agama - Dinas Urusan Haji - Dinas Urusa Agama Kristen - Dinas Urusan Agama Katholik - Dinas Urusan Agama Hindu dan Buddha Kantor Urusan Agama Kecamatan Meliputi : - Urusan Ketatausahaan, Keuangan dan Kepegwaian


- Urusan

Pencatatan

Nikah,

Talak

dan

Rujuk

serta

bimbingan

kesejahteraan keluarga. - Urusan rumah Peribadatan, Ibadah Sosial dan Urusan Haji - Urusan Penerangan dan Penyuluhan Agama

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1971 tentang Pembentukan Kantor Perwakilan Departemen Agama Provinsi serta Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Inspektorat Perwakilan, susunannya terdiri: 1. Perwakilan Departemen Agama Provinsi 2. Perwakilan Departemen Agama Kabupaten 3. Kantor Urusan Agama Kecamatan 4. Urusan Pengawas adalah Inspektorat Perwakilan.

Perwakilan Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara terdiri dari: 1.

Unsur Pimpinan adalah Kepala Perwakilan

2.

Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat Perwakilan

3.

Unsur Pelaksanaan ialah : - Inspeksi Urusan Agama - Inspeksi Pendidikan Agama - Inspeksi Penerangan Agama - Inspeksi Peradilan Agama.

II.2.3 PERKEMBANGAN PADA TAHUN 1975-1981 1.

Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara terdiri atas: - Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi - Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota - Kantor Urusan Agama Kecamatan.


2.

Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan) tanggal 16 April 1975, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Typologi IV, maka Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara terdiri dari: - Bagian Tata Usaha - Bagian Urusan Agama Islam - Bidang Pendidikan Agama Islam - Bidang Penerangan Agama Islam - Bidang Urusan Haji - Pembimbing Masyarakat (Kristen) Protestan - Pembimbing Masyarakat Katholik - Pembimbing Masyarakat Hindu dan Buddha - Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota - Kantor Urusan Agama Kecamatan

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara termasuk pada Typologi

I terdiri atas:

- Bagian Sekretariat - Bidang Urusan Agama Islam - Bidang Penerangan Agama Islam - Bidang Urusan Haji - Bidang Pembinaan Masyarakat (Kristen) Protestan - Pembimbing Masyarakat Katholik - Pembimbing Masyarakat Hindu - Pembimbing Masyarakat Buddha.

Selanjutnya terjadi perubahan struktur sesuai Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen


Agama Provinsi Sumatera Utara termasuk pada Typologi I B. Struktur Typologi Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara: 1.

Bagian Tata Usaha

2.

Bidang Urusan Agama Islam

3.

Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf

4.

Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum

5.

Bidang Pendidikan keagaam, pondok pesantren, pendidikan agama islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid.

6.

Bidang Bimbingan masyarakat Kristen

7.

Pembimbing masyarakat Katholik

8.

Pembimbing masyarakat Hindu

9.

Pembimbing masyarakat Buddha

10. Kelompok jabatan fungsional


Bagan II.1

II.2.4 Kode Etik PNS Dan Visi Misi Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera Utara Dalam

kelancaran

tugas

umum pemerintahan dan pembangunan

nasional, sangat dipengaruhi olh kesempurnaan pengabdian aparatur Negara. Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur Negara yang bertugas memberikan pelayanan yang terbaik, adil dan merata. Pembinaan jiwa Korps atau pegawai akan berhasil dengan baik apabila diikuti dengan pelaksanaan dan penerapan kode etik dalam kehidupan sehari-hari Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya kode etik bagi Pegawai Negeri Sipil, dimaksudkan sebagai bagian dari


upaya meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugastugasnya. Pegawai Negeri Sipil yang baik pun tidak terlepas dari pedoman Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama. Adapun Kode etik PNS dan Visi Misinya adalah sebaqgai berikut: A.

Kode Etik Pegawai “Kami Pegawai Kementerian Agama yang Beriman dan Bertaqwa Kepada

Tuhan Yang Maha Esa:. 1. Menjunjung Tinggi Pesartuan dan Kesatuan 2. Mengutamakan Pengabdian dan Pelayanan Kepada Masyarakat 3. Bekerja dengan Jujur, Adil dan Amanah 4. Melaksanakan Tugas dengan Disiplin, Profesional dan Inovatif 5. Setia Kawan dan Bertanggungjawab atas Kesejahteraan Korps (Pegawai)

B. VISI

Visi dan Misi : Terwujudnya msyarakat agamis yang berakhlak mulia, rukun dan damai.

MISI : 1.

Meningkatkan bimbingan dan pelayanan kehidupan beragama

2.

Meningkatkan

pemahaman,

penghayatan,

pengamalan

dan

pengembangan nilai-nilai agama. 3.

Memperkokoh kerukunan umat beragama

4.

Mengembangkan lembaga social keagamaan dan lembaga social keagamaan

5.

Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada seklah umum dan madarasah

6.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji.


II.2.5 Tugas Dan Pokok-Pokok Kebijakan Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera Utara Tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama ini adalah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Pasal 2.

A.

Tugas dan Fungsi Kanwil Kementerian Agama 1. Perumusan Visi dan Misi dan Kebijakan Teknis dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Provinsi. 2. Pembinaan, Pelayanan dan

bimbingan, Masyarakat islam pelayanan haji

dan umroh, Pengembangan zakat dan wakaf pendidikan agama dan keagamaan pondok pesantren, Pendidikan agama islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, serta urusan agama, Pendidikan agama, Bimbingan masyarakat Kristen, katolik, hindu dan Buddha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi. 4. Pembinaan kerukunan umat beragama. 5. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program, daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Departemen di Provinsi. 6. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas departemen di Provinsi.

B.

Pokok-Pokok Kebijakan Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera Utara 1. Menciptakan iklim yang kondusif bagi proses pemantapan peran, fungsi dan kedudukan agama sebagai landasan moral spiritual dalam pembangunan di daerah Sumatera Utara.


2. Mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama sebagai usaha memberikan kemudahan bagi umat beragama melaksanakan ibadah dan

mendorong

peningkatan partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan kegiatan pelayanan kehidupan beragama. 3. Mengupayakan peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dengan menitikberatkan kepada peningkatan partisipasi masyarakat. 4. Mengupayakan pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan untuk semakin memantapkan kehidupan beragama

serta

meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

penyelenggaraan pendidikan dalam kehidupan beragama. 5. Mengupayakan

peningkatan

kualitas

pemahaman

penghayatan

dan

pengamalan agama dan kerukunan umat beragama sebagai upaya meningkatkan harmonis social dan integrasi bangsa. 6. Menata organisasi kegamaan di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sebagai respon terhadap adanya perubahan structural di tingkat pusat. 7. Meningkatkan kualitas sumber daya di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk menghasilkan output dan outcome sesuai dengan yang diharapkan. 8. Efisiensi pemanfaatan sumber daya di Lingkungan Kanwi Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sebagai respon terhadap berbagai keterbatasan sehingga dapat dilakukan antisipasi kemungkinan terjadinya tidak efisien. 9. Menjalin koordinasi dan kerjasama dengan isntansi-instansi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta serta umat beragama. 10.Meningkatkan kehidupan kerukunan umat beragama baik intern antar dan Antara umat beragama dengan pemerintah. 11.Memberdayakan

forum

kerukunan

umat

beragama

dalam

rangka

memelihara kerukunan dan kesejahteraan.


II.2.6 Logo Kementerian Agama Pada logo Kementerian Agama terdapat gambar Al-Qur’an yang terbuka yang dibawahnya terdapat kata-kata “Ikhlas Beramal”, lalu gambar kapas, padi dan ada 1 bintang diatasnya. Gambar-gambar tersebut memiliki makna-makna tersendiri. Adapun makna lambang tersebut adalah:

1.

Bintang bersudut lima yang melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, bermakna bahwa karyawan Kementerian Agama selalu menaati dan menjunjung tinggi norma-norma agama dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

2.

17 kuntum bunga kapas, 8 baris tulisan dalam Kitab Suci dan 45 butir padi bermakna Proklamasi Kemerdekaan republic Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, menunjukkan kebulatan tekad para Karyawan Kementerian Agama untuk membela Kemerdekaan Negara Kesatuan republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

3. Butiran Padi dan Kapas yang melingkar berbentuk bulatan bermakna bahwa

Karyawan

Kementerian

Agama

mengemban

tugas

untuk

mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata.


4. Kitab Suci bermakna sebagai pedoman hidup dan kehidupan yang serasi Antara kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, materil dan spirituil dengan ridha Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa 5. Alas Kitab Suci bermakna bahwa pedoman hidup dan kehidupan harus ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya sesuai dengan potensi dinamis dari Kitab Suci. 6. Kalimat “Ikhlas Beramal” bermakna bahwa Karyawan Kementerian Agama dalam mengabdi kepada masyarakat dan Negara berlandaskan niat beribadah dengan tulus dan ikhlas. 7. Perisai yang berbentuk segi lima sama sisi dimaksudkan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama RI yang berdasarkan Pancasila dilindungi sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 8. Kelengkapan makna lambang Kementerian Agama melukiskan motto : Dengan Iman yang teguh dan hati yang suci serta menghayati dan mengamalkan Pancasila yang merupakan tuntutan dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karyawan Kementerian Agama bertekad bahwa mengabdi kepada Negara adalah ibadah.

II.3 a.

Penjelasan tentang Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Pokok-Pokok Kepegawaian) Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 1999 adalah perubahan dari undang-

undang sebelumnya yaitu Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Penjelasan umum dari Undang-Undang ini adalah Kelancaran sangat

penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan

tergantung

nasional

pada kesempurnaan aparatur Negara khusunya Pegawai

Negeri. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masayarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis. Makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang


merupakan unsur aparatur Negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat yang dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945. Pada butir ke 6 penjelasan Undang-Undang RI No. 43 Tahun 1999, menjelaskan hubungan Antara Pegawai Negeri Sipil dan Netralitas. Yaitu dalam upaya menjaga netralitas Pegawai Negeri dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakkan dan persatuan Pegawai Negeri serta dapat memusatkan

segala

perhatian, pikiran dan tenaganya pada tugas yang

dibebankan kepadanya, maka Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Oleh karena itu, Pegawai Negeri yang menjadi anggota dan/atau

pengurus partai politik tersebut

haruslah

diberhentikan sebagai

pegawai negeri. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan hormat dan tidak hormat. Hal

tersebut sudah termasuk melanggar kesetiaan dan aturan

Pegawai Negeri Sipil.

b. Penjelasan Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2005 (PNS yang menduduki jabatan Rangkap) Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2005 adalah perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan rangkap. Pegawai Negeri yang menduduki jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan diutamakan untuk dapat menduduki jabatan struktural pada unit organisasi yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan peraturan

perundang-undangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dengan tugas dan tanggung jawab jabatan fungsionalnya. Netralitas Pegawai Negeri juga sangat terlihat dalam Peraturan Pemerintah ini. Karena pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil yang jabatan

telah diangkat dalam

strukutral tidak dapat merangkap dalam jabatan struktural lain atau

jabatan fungsional. Hal ini dimaksudkan agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat

memusatkan

perhatian dan

kemampuannya dalam

melaksanakan tugas jabatannya sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal.


Adapun aturan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena: 1.

Mengundurkan diri dari jabatannya

2.

Mencapai batas usia pensiun

3.

Diberhentikan sebagai PNS

4.

Diangkat dalam jabatan struktural lainnya atau jabatan fungsional

5.

Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan

6.

Tugas belajar lebih dari enam bulan

7.

Adanya perampingan organisasi pemerintah

8.

Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani

9.

Hal lain yang ditetapkan perundangan yang berlaku Pegawai Negeri Sipil memang dituntut untuk bersifat netral, adil dan setia.

Sehingga untuk optimalisasi kinerja, disiplin dan akuntabilitas pejabat struktural serta menyadari akan keterbatasan kemampuan manusia, PNS yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural

lain

maupun

jabatan fungsional. Rangkap jabatan hanya

diperbolehkan apabila ketentuan perangkapan jabatan tersebut diatur dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah.

c.

Penjelasan Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2004 (Larangan PNS menjadi anggota Partai Politik) Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-

pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Pegawai Negeri sebagai unur aparatur Negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dilarang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik. Dan dalam Penjelasan umum Undang-Undang tersebut, Antara lain disebutkan bahwa Pegawai Negeri yang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, baik dengan atau tidak hormat.


Dalam menegakkan Supremasi hukum dan wibawa Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari Pegawai Negeri, perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota Partai Politik. Peraturan

Pemerintah

pengunduran

diri dan

ini pada umumnya

untuk mengatur prosedur

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menjadi

anggota dan/atau Pengurus Partai Politik. Dalam Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa ‘Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil”. Pada ketentuan Pasal 3 ayat 1 “menegaskan bahwa sebelum seorang Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota dan/atau

pengurus partai politik, yang bersangkutan

terlebih dahulu harus mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil”. Pada prinsipinya, Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri. Dalam jangka waktu 20 hari setelah diserahkannya pengunduran diri kepada atasan tidak ada pertimbangan dari Pegawai yang bersangkutan, maka dianggap dikabulkan. Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah dapat menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa harus

menunggu

keputusan

pemberhentiannya,

dan

proses

administrasi

pemberhentian dengan hormat tetap haruslah dilakukan. Faktanya, tidak sedikit juga Pegawai Negeri Sipil mengikuti hal ini. Dalam arti, Pegawai

Negeri Sipil tersebut masuk

ke dalam sebuah kepengurusan

maupun tim sukses sebuah partai politik. Meskipun tanpa sadar Pegawai yang bersangkutan itu sudah bersikap tidak netral dan melanggar aturan-aturan yang dilarang oleh peraturan Pegawai Negeri Sipil tersebut.

d. Penjelasan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 (Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS) Dalam Peraturan Pemerintah ini Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa Kesatuan dan Persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Adapun pembinaan jiwa koprs Pegawai Negeri Sipil ini bertujuan untuk mendorong etos kerja Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 butir b pada PP nomor. 42 Tahun 2004. Nilai-Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi: 1.

Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

2.

Kesetiaan dan Ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945

3.

Semangat Nasionalisme

4.

Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan

5.

ketaatan hukum dan peraturan perundang-undangan

6.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia

7.

Tidak diskrimnatif

8.

Profesinalisme, netralitas, dan bermoral tinggi

9.

Semangat Jiwa Korps.

e.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (Disiplin Pegawai Negeri Sipil) Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan

menghindari

larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan

dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Sedangkan Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja 24. Adapun kewajiban Pegawai Negeri Sipil terutama Menaati segala peraturan perundang-undangan. Melaksanakan

tugas kedinasan

yang dipercayakan

Pegawai Negeri Sipil dengan penuh pengabddian, kesadaran, tanggung jawab

24

Diakses dari www. bdkjakarta.kemenag.go.id pada tanggal 12 Februari 2014


dan mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok/golongan. Larangan-Larangan

terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berhubungan

dengan sebuah netralitas Antara lain adalah : - melakukan kerjasama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara - Ikut serta dalam kampanye partai-partai politik. - Menggunakan atribut-atribut kampanye. Pada dasarnya, masih banyak Pegawai

Negeri Sipil yang tahu akan

Peraturan-Peraturan dilarang bergabung kedalam kegiatan partai politik, tetapi masih

tetap

Pegawai

melakukan pelanggaran tersebut. Itulah

sebabnya

mengapa

Negeri Sipil diberikan sanksi pengunduran diri dan pemberhentian

secara hormat maupun secara tidak hormat karena Pegawai tersebut dianggap tidak netral dan tidak memiliki kesetiaan terhadap Kementerian Agama.

f.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD) Menurut Undang-Undang tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD

dipertegas bahwa persyaratan menjadi anggota Pemilu harus mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Pegawai Negeru Sipil, anggota TNI, Kepolisian, direksi, komisaris, dewan

pengawas dan

karyawan BUMN, yang telah

dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Dalam

hal ini sudah jelas sekali bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai

aparatur Negara harus dipaksa untuk memiliki netralitas yang tinggi. Jika melanggar Peraturan tentang itu, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus menerima sanksi. Sedangkan

sanksi

hukuman disiplin bagi Pegawai

Negeri Sipil yang melanggar netralitas ( Pasal 13 PP Nomor 53 Tahun 2010 butir ke 11, 12, dan 13), yakni penjatuhan hukuman disiplin berat, berupa :


- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; - Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; - Pembebasan dari jabatan; - Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan - Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.


BAB II DESKRIPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. SUMUT

Recommend Documents